BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Keuangan

BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014 (Audited)

Jl. Sutan Sumurung Lumbantobing No.7 Tarutung Kode Pos 22413 Telp : (0633) 21153 Fax: (0633) 21755 Homepage: http://tapanuliutarakab.bps.go.id E-mail: [email protected]

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BPS Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Tapanuli Utara (Audited) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tarutung, 22 April 2015 Kepala,

Dinar Butarbutar,SE,M.Si NIP 19631017 198702 2 001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BPS Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Tapanuli Utara (Audited) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Kata Pengantar

Page i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iv

Indeks CaLK

v

Daftar Grafik

vi

Daftar Lampiran

vii

Daftar Singkatan

viii

Pernyataan Tanggung Jawab

ix

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

1

1.

Laporan Realisasi Anggaran

1

2.

Neraca

2

3.

Catatan Atas Laporan Keuangan

3

I. Laporan Realisasi Anggaran

4

II. Neraca

5

III. Catatan atas Laporan Keuangan

6

A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum

6 6

A.2. Profil Kebijakan Teknis BPS Kabupaten Tapanuli Utara

9

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

11

A.4. Kebijakan Akuntansi

12

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

17

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

20

B.2. Belanja Negara

22

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

32

C.1. Aset Lancar

32

C.2. Aset Tetap

34

C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek

39 41

C.5. Ekuitas Dana Lancar

43

C.6. Ekuitas Dana Investasi

44

D. Pengungkapan Penting Lainnya

45

D.1. Rekening Pemerintah

45

D.2. Pengungkapan Lain-lain

45

Lampiran A.1 Lampiran A.2 Laporan-laporan Pendukung sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 LAPORAN SAKPA      Daftar Isi

46 47

Neraca Percobaan Tahunan 2014 Neraca per 31 Desember 2014 LRA dan LRA Belanja per 31 Desember 2014 LRA Pengembalian Belanja per 31 Desember 2014 Laporan LRAPNDH DAN LRPPNDH per 31 Desember 2014 Page ii

DAFTAR ISI LAPORAN SIMAK  Laporan Posisi BMN di Neraca Tahunan 2014  Laporan Barang (Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Tahunan 2014  Laporan Barang Bersejarah Tahunan 2014  Laporan Aset Tak Berwujud Tahunan 2014  Laporan KDP Tahunan 2014  Laporan Kondisi Barang Tahunan 2014 Laporan Barang Persediaan dan BA Stock Opname Fisik per 31 Desember 2014 Berita Acara Rekonsiliasi KPPN 2014 Tahun 2014 Berita Acara Rekonsiliasi Internal Semester I, Semester II dan Tahunan 2014 Lampiran Pendukung Lainnya  Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual per 31 Desember 2014  CaLK, LPJ Bendahara Peneluaran dan Rekening Koran per 31 Desember 2014  Monitoring UP /TUP per 31 Desember 2014  Surat Pernyataan Rekening per 31 Desember 2014

Daftar Isi

Page ii

DAFTAR DAFTAR TABELISI

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 Tabel 2. Ringkasan Neraca TA 2014 dan TA 2013 Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Kelo mpok Aset Tetap Tabel 4. Revisi DIPA Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 Tabel 5. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2014 Tabel 6. Rincian Realisasi PNBP TA 2014 Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan TA 2013 Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sumber Dana TA 2014 Tabel 9. Rincian Anggaran per Sumber Dana TA 2014 Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Belanja TA 2014 Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 Tabel 12. Program PPIS menurut kegiatan Sensus/Survei dan Kelompok Belanja TA2014 Tabel 13. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 Tabel 14. Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 Tabel 16. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 17. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 18. Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 19. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 20. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 21. Rincian Saldo Tanah Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 Tabel 23. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 Tabel 25. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 Tabel 26. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 Tabel 27. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Daftar Tabel

Page iv

1 2 16 17 20 21 21 22 23 24 26 26 27 29 30 32 32 33 34 35 35 39 39 41 42 43 43

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAFTAR ISI

Halaman LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

20 20

Belanja Negara Catatan B.2 Catatan B.2.1 Catatan B.2.2 Catatan B.2.3

22 27 28 30

Belanja Negara Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal NERACA

ASET Catatan Catatan Catatan Catatan

C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja dibayar Di Muka Persediaan

32 32 32 33

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2. C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

34 35 35 37 37 38 38

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3

Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

39 39 40 41

Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga

41 42

43 44

44 44 44

KEWAJIBAN Catatan C.4 Catatan C.4.1 EKUITAS Catatan Catatan

C.5 C.5.1

Catatan

C.5.2

Catatan

C.5.3

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang masih harus diterima

Catatan Catatan Catatan

C.6 C.6.1 C.6.2

Ekuitas Dana Di Investasikan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan

44 44

Page v

DAFTAR GRAFIK DAFTAR ISI

Halaman Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Daftar Grafik

25

Page vi

DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR ISI 1.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB) Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN

3.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah (LRAPNDH) Satuan Kerja Melalui KPPN

4.

Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah (LRPPNDH) Satuan Kerja Melalui KPPN

5.

Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan TA 2014 dan TA 2013

6.

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

7.

Neraca

8.

Neraca Perbandingan posisi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (Audited)

9.

Neraca Percobaan

10.

Laporan Posisi BMN di Neraca/Neraca BMN

11.

Laporan Barang Persediaan

12.

Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan

13.

Laporan Intrakomptabel (rincian per sub-sub kelompok)

14.

Laporan Ekstrakomptabel (rincian per sub-sub kelompok)

15.

Laporan gabungan Intrakomptabel dan Extrakomptabel (rincian per sub-sub kelompok)

16.

Laporan Barang Bersejarah

17.

Laporan Aset Tak Berwujud

18.

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

19.

Laporan Kondisi Barang

20.

Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel (rincian per sub-sub kelompok barang)

21.

Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Extrakomptabel (rincian per sub-sub kelompok barang)

22.

Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Extrakomptabel (rincian per sub-sub kelompok barang)

23.

Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN)

24.

Daftar Rekening Pemerintah

25.

BAR KPPN (Januari-Desember 2014) beserta Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR)

26.

BAR Internal SAKPA-SIMAKBMN

27.

SSBP atas PNBP

29.

SSBP atas Sisa UP dan TUP

30.

SSPB atas Tunjangan Struktural dan uang makan

31.

SPM/SP2D atas Belanja Modal

32.

SPM/SP2D atas Pencetakan Publikasi

33.

SPM/SP2D Nihil atas UP dan TUP

34.

BAST atas Publikasi dan peralatan dan mesin

35.

Monitoring UP

36.

Rekening Koran

37.

LPJ Pengeluaran

38.

Rekap Kerjasama

39.

Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

40.

DIPA Awal, Revisi I, Revisi II, Revisi III, dan Revisi IV

41.

Fotocopy Surat Sestama No.02520.367 tanggal 31 Maret 2015 tentang Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN

Daftar Lampiran

Page vii

DAFTAR SINGKATAN DAFTAR ISI

APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P BPK

: :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Badan Pemeriksa Keuangan

BPS BUN

: :

Badan Pusat Statistik Bendahara Umum Negara

CaLK DIPA

: :

Catatan atas Laporan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

KUN LKKL LKP LRA

: : : :

Kuasa Umum Negara Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Laporan Realisasi Anggaran

MAP

:

Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAKBMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SDM SKPA

: :

Sumber Daya Manusia Surat Kuasa Pengguna Anggaran

SSN TA

: :

Sistim Statistik Nasional Tahun Anggaran

TAB

:

Tahun Anggaran Berjalan

TAYL

:

Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

TPA

:

Tagihan Penjualan Angsuran

UP

:

Uang Persediaan

Daftar Singkatan

Page vii

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI UTARA Jl. Sutan Sumurung Lumbantobing No.7 TARUTUNG TELEPON 0633-21153, FAXIMILE 0633-21755 Email: [email protected] dan Website : http://www.tapanuliutarakab.bps.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan BPS Kabupaten Tapanuli Utara TA 2014 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah

Nomor

71 Tahun 2010

tentang

Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.765.178. Realisasi Belanja Negara (Bersih) pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.3.022.951.879 atau berkisar 95,79 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.155.913.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 (dalam Rupiah) TA 2014 Uraian

TA 2013 % Real. Thd

Anggaran

Realisasi

Realisasi Anggaran

0

Pendapatan Negara Belanja Negara

3.155.913.000

13.765.178 3.022.951.879

0,00

2.500.000

95,79

4.129.056.224

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana TA 2014 dan TA 2013.

Ringkasan Laporan Keuangan

Page 6

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah dengan

233/PMK.05/2011

tentang

Perubahan

atas

Peraturan

diubah

Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.927.626.650. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.25.821.674. Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.1.808.126.022. dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.93.678.954. Aset Tetap dan Aset Lainnya terjadi perubahan nilai dari Laporan Keuangan TA 2014 (Anaudited) sebagai tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan Wilayah adanya ketidaksesuaian antara Laporan BMN dengan Hasil Sensus BMN. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.60.973.424. yaitu hanya Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.1.866.653.226. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp(35.151.750), dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.1.901.804.976. Ringkasan Neraca TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 2 Ringkasan Neraca TA 2014 dan TA 2013 (dalam Rupiah) Kenaikan / (Penurunan) Uraian

TA 2014

TA 2013 Rp

%

ASET Aset Lancar

25.821.674

21.611.485

4.210.189

19,48

1.808.126.022

1.675.134.369

132.991.653

7,93

93.678.954

93.032.354

0

0,00

1.927.626.650

1.789.778.208

137.848.442

7,70

60.973.424

1.459.464

59.513.960

4.077,79

60.973.424

1.459.464

59.513.960

4.077,79

(35.151.750)

20.152.021

(55.303.771)

(74,43)

Ekuitas Dana Investasi

1.901.804.976

1.768.166.723

133.638.253

7,55

Jumlah Ekuitas Dana

1.866.653.226

1.788.318.744

78.334.482

4,38

Jumlah Kewajiban & Ekuitas

1.927.626.650

1.789.778.208

137.848.442

7,70

Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar


Page 7


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


Page 8


I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE TA 2014 dan TA 2013 ( dalam Rp)

TA 2014 URAIAN

CATATAN ANGGARAN

A.

Pendapatan Negara dan

REALISASI

TA 2013 % thd Angg

REALISASI

B.1

Hibah 1.

Penerimaan Negara Bukan

B1

-

13.765.178

-

2.500.000

13.765.178

-

2.500.000

Pajak Jumlah Pendapatan B.

Belanja Negara

B.2

1.

Belanja Pegawai

B.2.1

2.022.727.000

1.908.808.068

37,05

526.752.288

2.

Belanja Barang

B.2.2

910.619.000

892.853.311

25,84

1.524.280.091

3.

Belanja Modal

B.2.3

222.567.000

221.290.500

17,64

32.300.000

3.155.913.000

3.022.951.879

31,88

2.083.332.379

Jumlah Belanja Negara

Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

-4-


II.NERACA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI UTARA NERACA UNTUK PERIODE TA 2014 DAN TA 2013 ( dalam Rp)

NAMA PERKIRAAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja dibayar di muka (prepaid) Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang harus diterima Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

CAT C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3

C.4 C.4.1

C.5 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.6 C.6.1 C.6.2

TA 2014

TA 2013

Rp Rp Rp Rp

0,0,25.821.674,25.821.674,-

Rp Rp Rp Rp

0,2.500.000,19.111.485,21.611.485,-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

191.400.000,929.401.562,1.419.900.500,47.530.372,(780.106.412),1.808.126.022,-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

191.400.000,816.679.394,1.280.659.000,41.853.973,(655.457.998),1.675.134.369,-

Rp Rp Rp Rp Rp

93.032.354,49.843.426,(49.196.826),93.678.954,1.927.626.650,-

Rp Rp Rp Rp Rp

93.032.354,21.314.536,(21.314.536),93.032.354,1.789.778.208,-

Rp Rp Rp

60.973.424,60.973.424,60.973.424,-

Rp Rp Rp

1.459.464,1.459.464,1.459.464,-

Rp

25.821.674,-

Rp

19.111.485,-

Rp Rp Rp

(60.973.424),0,(35.151.750),-

Rp Rp Rp

(1.459.464),2.500.000,20.152.021,-

Rp Rp Rp Rp Rp

1.808.126.022,93.678.954,1.901.804.976,1.866.653.226,1.927.626.650,-

Rp Rp Rp Rp Rp

1.675.134.369,93.032.354,1.768.166.723,1.788.318.744,1.789.778.208,-

Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

-5-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

A.

PENJELASAN UMUM

A.1.

DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang

Pengelolaan

Rekening

Milik

Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 9.

Peraturan

Menteri

96/PMK.06/2007

Keuangan

tentang

Tata

Republik Cara

Indonesia

Pelaksanaan

Nomor

Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 10. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.


-6-

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) 14.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

Indonesia

Nomor

230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah. 15.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16.

Peraturan

Menteri

238/PMK.05/2011

Keuangan tentang

Republik

Pedoman

Umum

Indonesia Sistem

Nomor Akuntansi

Pemerintahan. 17.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

18.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

19.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

20.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

21.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

22.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

23.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

24.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

25.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.


-7-


Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

27.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

28.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian

Memo

Pencatatan

Hibah

Langsung

Bentuk

Barang/Jasa/Surat Berharga. 29.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

30.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

31.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga.


-8-

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Profil dan Kebijakan Teknis Kantor BPS Kabupaten Tapanuli Utara

A.2.

PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KABUPATEN TAPANULI UTARA

KANTOR

BPS

A.2.1 Profil Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah yang berkedudukan di Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing Nomor 7 Tarutung merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam menyajikan statistik dasar. BPS menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara berkala, terus menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. BPS Kabupaten Tapanuli Utara merupakan instansi vertical yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara dan melaksanakan koordinasi dengan Bupati sebagai Kepala Daerah. BPS Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kepres Republik Indonesia No.103 Tahun 2001 Pasal 22 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perstatistikan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. BPS Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai Visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua" Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan nasional statistic Indonesia mencakup : 1.

Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

2.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia


-9-


Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

4.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;

5.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik

6.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak

7.

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien

A.2.2 Kebijakan Teknis Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Rencana strategis (renstra) BPS 2010-2014, fungsi BPS Kabupaten Tapanuli Utara dijalankan melalui satu program teknis dan dua program generik. Program Teknis BPS Kabupaen Tapanuli Utara adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Kabupaten Tapanuli Utara meliputi; (i). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPT2L); (ii). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Pedoman dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran BPS tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang

dan

peraturan-peraturan

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, seperti yang disebutkan pada Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Buku Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS Tahun 2014. 2. Arahan

kebijakan

Pimpinan

BPS

dalam

rangka

pelaksanaan

program/kegiatan dan pengelolaan anggaran BPS Tahun 2014 antara lain: a. Pelaksanaan program kegiatan dengan pengelolaan pembiayaannya tetap dilaksanakan sesuai dengan azas keterbukaan, akuntabel, peran serta, pembakuan, efisiensi dan kreatifitas; b. Pelaksanaan program kegiatan, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, pada akhir tahun anggaran harus mencapai target yang telah ditetapkan;


- 10 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) c. Meningkatkan

efisiensi

di

segala

bidang

serta

menghindarkan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; dan d. Sistem Pengendalian internal (SPI) terhadap pelaksanaan seluruh satuan kerja harus tetap ditingkatkan.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPALA Subbagian Tata Usaha

Seksi Statistik

Sosial

Seksi Statistik Produksi

Seksi Statistik Distribusi

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Koordinator Statistik Kecamatan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan

Keuangan BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2014

ini

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai

dari

pengumpulan data,

pencatatan

dan

pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.


- 11 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Kebijakan

A.4.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping

itu,

dalam

penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan

Laporan

Keuangan


adalah sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) 

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.



Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)



Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Kebijakan Akuntansi atas Belanja

(2) 

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Kebijakan Akuntansi atas Belanja Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.



Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN



Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Kebijakan Akuntansi atas Aset

(3) 

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Kebijakan Akuntansi atas Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk


- 12 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) penyediaan jasa

bagi masyarakat

umum

dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. 

Aset Lancar

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. (a) Aset Lancar



Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.



Piutang

dinyatakan

dalam

neraca

menurut nilai

yang

timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR



Persediaan

adalah

aset

lancar

dalam

bentuk

barang

atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

(b) Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.



Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.


- 13 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) 

Pengakuan

aset

tetap

didasarkan

pada

nilai

satuan

minimum

kapitalisasi sebagai berikut: a.

Pengeluaran

untuk

per

satuan

peralatan

dan

mesin

dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

(c) Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud

fisik serta

dimiliki

untuk digunakan

dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

Aset

Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. b. Kewajiban Jangka Panjang


- 14 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.



Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.



Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan

(6) 

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a.

Tanah

b.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

c.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.


- 15 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) 

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Sedangkan Untuk Aset Tetap diperoleh

setelah

31 Desember 2014,

nilai

yang

yang disusutkan adalah

berdasarkan nilai perolehan. 

Penghitungan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

Penyusutan

Aset Tetap dilakukan

dengan

menggunakan

metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


4 tahun

- 16 -


B.

PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN Laporan Keuangan Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 ini merupakan konsolidasi dari seluruh Program yang terdapat dalam DIPA yang berasal dari dana APBN sebesar Rp. 3.558.615.000. melalui DIPA Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : DIPA- 054.01.2.019869/2014 Tanggal 5 Desember 2013 (DIPA Awal/Anggaran Semula). Selama periode tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2014 pada Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara terjadi perubahan besarnya jumlah anggaran karena adanya 4(empat) kali revisi DIPA. Pagu dana dalam DIPA Awal sebesar Rp.3.558.615.000 selama tahun anggaran 2014 setelah mengalami revisi terakhir per 19 November 2014 menjadi sebesar Rp. 3.155.913.000. Revisi DIPA yang terjadi selama tahun Anggaran 2014 disebabkan karena adanya pengurangan pagu dana dalam DIPA, diantaranya, pengurangan pagu dana pada belanja modal pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS 2014 dan pengurangan dana pada belanja barang pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) BPS 2014. Secara rinci perubahan revisi DIPA selama tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 4 berikut : Tabel 4 Revisi DIPA Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 No. 1

Program

Keterangan DIPA

Jumlah

DMPTL

PSPA

PPIS

2.595.850.000

404.750.000

558.015.000

3.558.615.000

2.595.850.000

404.750.000

558.015.000

3.558.615.000

2.595.850.000

404.750.000

558.015.000

3.558.615.000

2.595.850.000

404.750.000

558.015.000

3.558.615.000

2.595.850.000

404.750.000

558.015.000

3.558.615.000

2.595.850.000

404.750.000

558.015.000

3.558.615.000

DIPA Awal Rupiah Murni Hibah Langsung

Jumlah Pagu Awal 2

Revisi DIPA I (10-05-2014) Rupiah Murni Hibah Langsung

Pagu Revisi I 3

Revisi DIPA II (15-07-2014) Rupiah Murni Hibah Langsung

Pagu Revisi II


- 17 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) 4

Revisi DIPA III (25-07-2014) Rupiah Murni

2.398.511.000

211.100.000

546.302.000

3.155.913.000

2.398.511.000

211.100.000

546.302.000

3.155.913.000

2.398.511.000

211.100.000

546.302.000

3.155.913.000

2.398.511.000

211.100.000

546.302.000

3.155.913.000

Hibah Langsung Pagu Revisi III 5

Revisi DIPA IV (19-11-2014) Rupiah Murni Hibah Langsung

Pagu Revisi IV

Berdasarkan tabel di atas disajikan sebagai berikut : DIPA AWAL

a. BPS Kabupaten Tapanuli Utara menerima Petikan DIPA Awal tertanggal 5 Desember 2013 dengan besar Pagu Rupiah Murni Rp.3.558.615.000 . dengan

REVISI KE-I

Digital Stamp (DS) 5596-5356-4300-4164. b. Pada bulan Mei 2014, BPS Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Revisi Ke-I tanggal 10 Mei 2014 dengan Digital Stamp mengubah nilai total Pagu DIPA.

5894-6767-7846-6417, tanpa

Adapun maksud revisi DIPA dikarenakan

adanya : -

Pergeseran dalam satu keluaran dalam satu kegiatan, satu satker yaitu dari akun 524113 ke akun 524111.

-

Pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan, satu satker yaitu dari akun 521213, 521219, dan 522151 ke akun 524113.

-

Perubahan akun antar keluaran dalam satu kegiatan, satu satker yaitu akun 521213, 521219, dan 522151 ke akun 524111.

-

Perubahan Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2014 yaitu Pejabat Penanda Tangan SPM dan Bendahara Pengeluaran.

REVISI KE-II

c. Revisi DIPA Ke II pada tanggal 15 Juli 2014, tanpa mengubah nilai total Pagu DIPA dengan Digital Stamp 0989-4615-3560-4351. Merupakan Revisi DIPA yang dilaksanakan DJKN Pusat.

REVISI KE-III

d. Pada bulan Juli 2014 tepatnya tanggal 25 Juli 2014, BPS Kabupaten Tapanuli Utara kembali melaksanakan Revisi DIPA Ke-III dimana nilai total Pagu yang sebelumnya Rp.3.558.615.000. menjadi Rp. 3.155.913.000. dengan Digital Stamp 4840-8517-2600-0843. Dikarenakan adanya : -

pergeseran dalam satu keluaran dalam satu kegiatan, satu satker yaitu dari akun 521115, 521219, 522111, dan 521213 ke akun 524111

-

pergeseran antar keluaran dalam satu kegiatan, satu satker yaitu dari akun 524113 ke akun 524111.

Dan adanya penghematan anggaran untuk semua Lembaga Kementerian hingga tingkat


- 18 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Kabupaten/Kota. Besarnya blokir final yang diusulkan dari BPS Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp.879.835.000. termasuk penghapusan semua belanja lembur yang terdapat pada Halaman IV DIPA seperti di bawah ini : Dana yang diblokir pada Revisi III Tahun Anggaran 2014(dalam Rupiah) Kegiatan

Komponen

001 2886.994

Akun

Nilai (Rp)

511111 511125

Belanja gaji pokok Belanja Tunj.PPh PNS

511129

Belanja Uang Makan PNS

50,000,000

512211

Belanja Uang Lembur Belanja Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan) Belanja Keperluan Perkantoran

62,400,000

512411 002

Uraian

521111

481,985,000 19,021,000

2886.994

59,775,000 5,500,000 678,681,000 500,000

2891.997

401

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

192,350,000 2891.997

2895.001

213

395

193,650,000

521211

Belanja Bahan

400,000

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

200,000

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

2,200,000

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

4,704,000

2895.001

7,504,000

Total Blokir Final yang diusulkan

REVISI KE-IV

800,000

879,835,000

e. Dan terakhir dilaksanakan Revisi DIPA Ke IV pada tanggal 19 November 2014 dengan nilai total Pagu Rp. 3.155.913.000. Digital Stamp 8940-3905-7093-1082. Hal ini dilakukan menjelang akhir Tahun Anggaran 2014 untuk pengoptimalan anggaran dalam mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga antara lain adanya penambahan akun dalam satu keluaran, satu kegiatan, pada Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014. Dengan dilaksanakannya Revisi DIPA ini sangat membantu proses pencapaian Kinerja BPS

Kabupaten

Tapanuli

Utara

dengan

realisasi

anggaran

(nilai

bersih)

Rp.3.022.951.879 dari total Pagu Rp.3.155.913.000. atau sekitar 95,79 persen dari total pagu DIPA BPS Kabupaten Tapanuli Utara.


- 19 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp13.765.178.

B.1.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 tidak ada pada DIPA BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Namun BPS Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BPS Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.13.765.178. Tabel 5 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2014 TA 2014 Akun

URAIAN

4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pengel 4237 Pendapatan Jasa 4239 Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

Anggaran

Realisasi

0 0 0

330.000 13.435.178

0

13.765.178

% Real Anggaran -

Pendapatan Negara Bukan Pajak BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 antara lain : 1.

Pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp.330.000. yaitu penjualan aset penerbitan/publikasi BPS Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 3 eksemplar. (SSBP terlampir)

2.

Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp.13.435.178 berasal dari : a. Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas Kepala BPS Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp.873.702. yang telah berjalan selama 9(sembilan) bulan sejak ditempati mulai bulan April 2014 yang dipotong langsung setiap pengajuan gaji pada Aplikasi Satker (gaji), b. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL yang dipotong langsung dari aplikasi SPM atas pengajuan gaji kenaikan SK Pengabdian atas pegawai yang sudah meninggal terhitung mulai bulan Desember 2013 sebesar Rp.17.(SSBP Terlampir) c. Pendapatan dari Pengembalian berdasarkan Hasil Temuan Inspektorat BPS RI terhadap Satuan Kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara bulan April 2014 terhadap Anggaran Tahun Yang Lalu sebesar Rp.12.561.459. Adapun nilai tersebut antara lain : - sebesar Rp.4.097.150 penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL karena adanya kesalahan atas kelebihan pengajuan uang makan.


- 20 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) - dan sebesar Rp.8.464.309. merupakan penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan transport lokal, honor Satpam dan Kebersihan, uang saku pelatihan, belanja snack, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan/service computer. (SSBP terlampir) Secara rinci realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 sbb: Tabel 6 Rincian Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 No

Kode

Uraian Akun Pendapatan

Nilai (Rp)

1.

423116

Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film,

330.000

Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya 2.

423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

873.702

3.

423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

4.097.167

4.

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

8.464.309

Total

13.765.178

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 (dalam rupiah) Uraian 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2. Pendapatan Jasa 3. Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

Realisasi TA 2014 330.000

Realisasi TA 2013 2.500.000

Naik (turun) % (86,80)

-

-

-

13.435.178

-

0

2.500.000

450,61

13.765.178

Berdasarkan Tabel 5 di atas Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 secara garis besar mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 450,61% bila dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2014 terhadap 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan adanya Pengembalian Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada Anggaran Tahun 2013 Yang Lalu yang menjadi Pendapatan pada Tahun Anggaran Berjalan 2014 akibat dari Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat BPS RI, serta Pendapatan dari Sewa Rumah Dinas pada Tahun Anggaran 2014. Namun mengalami penurunan di pengelolaan BMN per 31 Desember 2014 sebesar 86,80 persen, disebabkan adanya Lelang Bongkaran Bangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pendapatan dari Pengelolaan BMN sebesar Rp.2.500.000,- pada periode 31 Desember 2013 sedangkan pada periode 31 Desember 2014 hanya sebesar Rp.330.000 berasal dari penjualan publikasi.


- 21 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Realisasi Belanja Negara Rp3.022.951.87 9

B.2.

BELANJA NEGARA BPS Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2014 mendapatkan Anggaran

sebesar

Rp.3.155.913.000.

dan

sudah

terealisasi

sebesar

Rp.3.022.951.879. atau sebesar 95,79 persen dari total anggaran 2014. Rincian realisasi anggaran tahun anggaran 2014 sebesar Rp.3.022.951.879, disajikan menurut program anggaran pada DIPA BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 pada tabel 8. Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014 Kode Jenis Program

Uraian Jenis Program

054.01.01

(DMPT2L)

054.01.02 054.01.06

Anggaran

Realisasi Belanja

%

2.398.511.000

2.269.142.829

94,61

(PSPA)

211.100.000

210.620.500

99,77

(PPIS)

546.302.000

544.414.100

99,65

Total Belanja Kotor

3.155.913.000

3.024.177.429

95,83

Pengembalian Belanja Belanja Netto

1.225.550 3.155.913.000

3.022.951.879

95,79

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pada program 01.01.01 (DMPT2L) besarnya realisasi senilai Rp.2.269.142.829 atau 94,61 % dari anggaran DMPT2L , tidak mencapai persentase yang diharapkan diakibatkan adanya sisa anggaran pada kelompok Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito yaitu dana Tunjangan Kinerja bulan Desember 2014 sebesar Rp.56.437.097. yang dicairkan di bulan Januari 2015 dengan anggaran Tahun Anggaran 2015 dan belanja jasa listrik bulan Oktober, November dan Desember 2014 yang belum dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya kesalahan pada saat penghitungan untuk mengembalikan TUP, sehingga membentuk akrual untuk Tahun Anggaran 2014. b. Pada program 01.01.02 (PSPA) anggaran yang diperuntukkan untuk belanja modal modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan sudah terealisasi senilai Rp.210.620.500 atau 99,77% dari anggaran PSPA


- 22 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) c. Belanja barang maupun belanja modal pada program 01.01.06 (PPIS) sudah terealisasi senilai Rp.544.414.100. atau 99,65 persen dari anggaran PPIS. d. Pengembalian belanja sebesar Rp.1.225.550. berasal dari pengembalian belanja pembulatan gaji dan tunjangan PNS Rp.2.550, pengembalian Belanja tunjangan Struktural PNS Rp.710.000 dan pengembalian Belanja Uang Makan PNS Rp.513.000. Sehingga nilai sisa Anggaran terakhir pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.132.961.121 dari anggaran di DIPA BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian Anggaran dan sisa anggaran belanja menurut program per 31 Desember 2014 dapat disajikan pada tabel 9 di bawah ini. Tabel 9 Rincian Anggaran per Sumber Dana TA 2014

No [1] 1

2

3

Program dan jenis belanja [2]

Sumber Dana RM

HL

[3]

(4)

Total Dana

Jumlah Realisasi

Sisa Dana

%

[5]

[6]

[7]

[8]

DMPT2L

2.398.511.000

2.398.511.000

2.267.917.279

130.593.721

94,56

Belanja Pegawai

2.022.727.000

2.022.727.000

1.908.808.068

113.918.932

94,37

Belanja Barang

375.784.000

375.784.000

359.109.211

16.674.789

95,56

PSPA

211.100.000

211.100.000

210.620.500

479.000

99,77

Belanja Modal

211.100.000

211.100.000

210.620.500

479.000

99,77

PPIS

546.302.000

546.302.000

544.414.100

1.887.900

99,65

Belanja Barang

534.835.000

534.835.000

533.744.100

1.090.000

99,80

Belanja Modal

11.467.000

11.467.000

10.670.000

797.000

93,05

3.155.913.000

3.155.913.000

3.022.951.879

132.961.121

95,79

Pagu DIPA

Secara rinci realisasi per belanja dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini :


- 23 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Tabel 10. Rincian Anggaran dan realisasi per belanja TA. 2014

Kode Jenis Belanja

Realisasi Belanja

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

[1] 51

[2] Belanja Pegawai

[3] 2.022.727.000

[4] 1.910.033.618

[5] 94,43

52

Belanja Barang

910.619.000

892.853.311

98,05

53

Belanja Modal

222.567.000

221.290.500

99,43

3.155.913.0000

3.024.177.429

95,83

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja

(%)

1.225.550

Jumlah Netto

3.155.913.0000

3.022.951.879

95,79

Realisasi per Belanja setelah dikurangi pengembalian belanja TA. 2014

No

[1] 1

Sumber dana [2] RM

Pagu dalam DIPA per jenis Belanja Pegawai

Barang

Modal

[3]

Pagu dana dalam DIPA [4]

Realisasi per Jenis Belanja Pegawai

Barang

Modal

892.853.311

221.290.500

%

[5]

Hibah Langsung Pagu DIPA

2.022.727.000

910.619.000

222.567.000

3.155.913.0000

1.908.808.068

95,79

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini


- 24 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Gambar : 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

2.000.000.000

0 Belanja Pegawai

Belanja Barang Anggaran

Belanja Modal Realisasi

Pada tabel 11 dibawah ini perbandingan realisasi belanja (bersih) TA. 2014 dan TA. 2013 terlihat pada TA. 2014 mengalami penurunan sebesar (26,79) persen atau sekitar Rp(110.610.435) bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA.2013. -

Belanja Pegawai mengalami peningkatan adanya penambahan anggaran Tunjangan Kinerja untuk tahun anggaran 2014, sedangkan anggaran Tunjangan Kinerja pada tahun 2013 ada pada DIPA BPS Provinsi Sumatera Utara,

-

Belanja Barang mengalami penurunan signifikan adanya kegiatan SubSektor ST2013 sebagai lanjutan dari ST2013 pada tahun anggaran 2014 yang pendataannya hanya berupa sampel sehingga tidak membutuhkan dana yang besar bila dibandingkan dengan pendataan Sensus Pertanian 2013 pada tahun anggaran 2013 membutuhkan anggaran yang besar

-

dan Belanja Modal mengalami penurunan yang cukup besar karena Tahun Anggaran 2013 ada Revitalisasi Gedung BPS Kabupaten Tapanuli Utara dengan anggaran yang cukup besar, bila dibandingkan Tahun Anggaran 2014 anggaran belanja modal gedung dan bangunan hanya untuk pemagaran gedung BPS Kabupaten Tapanuli Utara.


- 25 -


Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 Kode Jenis Belanja


[1]

[2]

Realisasi Belanja (Rp)

Kenaikan/Penurunan

TA 2014

TA 2013

Rp

%

[3]

[4]

[5]

[6]

1.908.808.068

1.160.735.705

748.072.363

64,45

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

892.853.311

2.074.385.519

(1.181.532.208)

(56,96)

53

Belanja Modal

221.290.500

893.935.000

(6.726.500)

(75,25)

3.022.951.879

4.129.056.22

(110.610.435)

(26,79)

Jumlah

Khusus untuk kegiatan yang dananya dari program PPIS dapat dilihat rinciannya pada Tabel 12 berikut: Tabel 12 Program PPIS menurut Kegiatan Sensus/Survei dan Kelompok Belanja TA 2014 Kode I

Sensus/Survei Sensus

Pagu

Realisasi

Sisa Pagu

248.393.000

246.728.500

1.664.500

52

236,926,000

236.058.500

867,500

53

11,467,000

10.670.000

797,000

Survey

52

297.909.000

297.685.600

223.400

Survei

52

297.909.000

297.685.600

223.400

546.302.000

544.414.100

1.887.900

Sensus II

Kelompok Belanja

TOTAL

Realisasi Program PPIS pada tahun 2014 secara total sebesar Rp.544.414.100 dari anggaran Rp.546.302.000 dengan sisa anggaran Rp.1.887.900.


- 26 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) B.2.1 Belanja Pegawai Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji PNS dan Tunjangn PNS. Besarnya persentase perbandingan antara realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah 83,45 persen atau sekitar Rp. 868.173.763. Hal ini dapat dilihat dari tabel 13 dibawah ini: Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 No.


[1]

[2]

TA 2014 [3]

TA 2013 [4]

Kenaikan/ Penurunan Rp % [5] [6]

840.864.440

799.221.560

41.642.880

5,21


1

Gaji Pokok PNS

2

Pembulatan Gaji PNS

15.526

21.273

(5.747)

(27,02)

3

Tunj. Suami/Istri PNS

49.845.750

46.536.470

3.309.280

7,11

4

Tunj. Anak PNS

18.242.378

16.284.716

1.957.662

12,02

5

Tunj. Struktural PNS

53.100.000

52.020.000

1.080.000

2,08

6

Tunj. Fungsional PNS

6.890.000

6.890.0000

0

0,00

7

Tunj. PPh PNS

15.511.907

12.817.366

2.694.541

21,02

8

Tunj. Beras PNS

53.854.720

54.001.020

(146.300)

(0,27)

9

Uang Makan PNS

123.726.000

133.446.000

110.381.400

827,16

10

Tunj. Uang Duka PNS

19.571.400

0

19.571.400

0,00

11

Tunj. Umum PNS

38.240.000

40.045.000

(1.805.000)

(4,51)

12

Lembur

0

0

0

0

13

Tunjangan Kinerja

690.171.497

0

690.171.497

0.00

Realisasi Belanja Bruto

1.910.033.618

1.161.283.405

868.851.613

83,45

1.225.550

547.700

677.850

123,76

1.908.808.068

1.160.735.705

868.173.763

83,45

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Berdasarkan tabel di atas selisih realisasi TA 2014 dan 2013 disebabkan karena : a. adanya penambahan anggaran DIPA BPS Tapanuli Utara pada belanja pegawai yaitu Tunjangan Kinerja untuk tahun anggaran 2014, sedangkan anggaran Tunjangan Kinerja pada tahun 2013 ada pada


- 27 -


DIPA BPS Provinsi Sumatera Utara, b. adanya penurunan jumlah realisasi anggaran pada belanja uang makan di TA 2014 karena ada pegawai yang meninggal, c. adanya tunjangan uang duka pada TA 2014 d. penurunan pada tunjangan umum PNS karena bertambahnya pegawai yang menjabat struktural TA 2014 e. pengembalian belanja TA 2014 sebesar Rp.1.225.550 karena pembulatan gaji PNS Rp.2.550, tunjangan struktural/fungsional PNS terlanjur dibayar bulan Januari dan Februari 2014 adanya pegawai yang pindah dari BPS Ambon ke BPS Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp.710.000, pengembalian belanja uang makan PNS yang terlanjur dibayarkan dibulan Januari 2014 Rp.513.000. (SSBP terlampir). Sedangkan pengembalian belanja TA 2013 sebesar Rp.547.700 adanya pembulatan PNS Rp.7.700 dan pengembalian tunjangan struktural PNS sebesar Rp.540.000.

B.2.2 Belanja Barang Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri. Besarnya persentase perbandingan antara realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2014 dan 2013 adalah (56,96) persen atau sekitar Rp. (1.181.532.208).

Hal ini dapat dilihat dari tabel 14 dibawah ini:


- 28 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 No.


Kenaikan/Penurunan


TA 2014

TA 2013

Rp

%

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1] 1

Belanja Barang Operasional

164.866.868

125.641.500

39.225.368

31,22

2

Belanja Barang Non Operasional

373.459.100

1.389.319.000

(1.015.859.900)

(73,12)

3

Belanja Jasa

10.039.993

44.906.519

(34.866.526)

(77,64)

4

Belanja Pemeliharaan

145.193.950

112.807.500

32.386.450

28,71

5

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

199.293.400

401.791.000

(202.497.600)

(50,40)


892.853.311

2.074.465.519

(1.181.612.208)

(56,96)

0

80.000

(80.000)

(100,00)

892.853.311

2.074.385.519

(1.181.532.208)

(56,96)


Berdasarkan tabel di atas selisih realisasi TA 2014 dan 2013 disebabkan karena : a. Belanja barang operasional TA 2014 bertambah karena adanya peningkatan anggaran pada kelompok belanja barang operasional seperti kenaikan biaya internet dan honor operasional satuan kerja bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana alokasi anggaran masih rendah. b. Belanja barang non operasional TA 2014 mengalami penurunan yang tinggi yaitu sebesar (73,12) persen, yang diakibatkan kegiatan SubSektor ST2013 sebagai lanjutan dari ST2013 yang pendataannya hanya berupa sampel pada tahun anggaran 2014 sehingga tidak membutuhkan dana yang besar bila dibandingkan dengan pendataan Sensus Pertanian 2013 yang diadakan sekali 10 tahun di Indonesia sehingga membutuhkan anggaran yang besar per 31 Desember 2013. c. Belanja jasa TA 2014 mengalami penurunan disebabkan TA 2013 ada belanja sewa yang digunakan untuk sewa gedung kantor karena tahun 2013 ada Revitalisasi Gedung dan Bangunan BPS Kabupaten Tapanuli Utara sehingga TA 2014 kegiatan tersebut tidak ada karena gedung itu sudah digunakan. d. Belanja pemeliharaan TA 2014 bertambah karena ada biaya pemeliharaan peralatan dan mesin disebabkan tahun anggaran 2014 ada pengadaan Genset, bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana alokasi anggaran masih rendah.


- 29 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) e. Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2014 mengalami penurunan sebesar (50,40) persen disebabkan pada tahun 2013 banyak perjalanan yang dilakukan untuk transport pencacahan Petugas ST2013 dan pengawasan pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 sedangkan TA 2014 anggaran yang disediakan sedikit hanya untuk transport pencacahan dan pengawasan kegiatan Sub Sektor ST2013 sebagai lanjutan ST2013 disebabkan kegiatan survey. f. Sedangkan pengembalian sebesar Rp.80.000 karena adanya salah penghitungan saat pengajuan belanja honor output kegiatan dan belanja perjalanan transport dalam kota masing-masing Rp.30.000 dan Rp.50.000.

B.2.3 Belanja Modal Belanja Modal terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan. Besarnya persentase antara realisasi belanja modal TA 2014 dan 2013 adalah (75,25) persen atau sekitar Rp.(672.644.500). Hal ini dapat dilihat dari tabel 15 dibawah ini: Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 Realisasi Belanja (Rp) No.

Kenaikan/Penurunan

Uraian Jenis Belanja TA 2014

[1] 1 Tanah

[2]

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan


TA 2013

[3]

[4] -

139.241.500

221.290.500

221.290.500

%

[5] -

[6] -

-

82.049.000

0,00

(755.143.500)

(84,43)

894.385.000

(673.094.500)

(75,26)

450.000

(450.000)

(100,000)

893.935.000

(672.644.500)

(75,25)

82.049.000


Rp

894.385.000

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan sebagai berikut : a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.82.049.000 pada TA 2014 disebabkan adanya pembelian Genset, Vertical Blind dan Printer untuk mendukung lancarnya kinerja BPS Kabupaen Tapanuli Utara sedangkan TA 2013 kegiatan belanja modal peralatan dan mesin tidak ada.(SP2D terlampir)


- 30 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) b. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan yang cukup besar (84,43) persen disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2013 terdapat belanja gedung dan bangunan yaitu Revitalisasi Gedung BPS Kabupaten Tapanuli Utara dengan anggaran yang cukup besar, bila dibandingkan Tahun Anggaran 2014 anggaran belanja modal gedung dan bangunan hanya untuk pemagaran gedung BPS Kabupaten Tapanuli Utara. c. Sedangkan pengembalian sebesar Rp.450.000, pada TA 2013 karena adanya kesalahan pada pengajuan honor pejabat pengadaan konsultan pengawas revitalisasi gedung dan bangunan kanor BPS Kabupaen Tapanuli Utara yang mana diajukan dengan program 2891.998 seharusnya dengan program 2886.994, sehingga mengurangi nilai pada belanja modal.


- 31 -


Aset Lancar Rp25.821.674.

C.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.

ASET LANCAR Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.25.821.674. dan Rp.21.611.485. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan Rincian Aset Lancar pada BPS Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 16. Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Kas di Bendahaa Pengeluaran Rp.0

No. Aset Lancar 31 Desember 2014 0 1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2 2 Belanja Dibayar di Muka Rp 0 0Rp0 (prepaid) 3 Persediaan 25.821.674 Juml Rp 25.821.674 ah C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2013 Rp 0 Rp 2.500.000 Rp 19.111.485 Rp 21.611.485

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. (Rekening koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 terlampir) Adapun rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 17. Tabel 17 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan

31 Desember 2013 No 1

Uraian Satker

Jenis


Uang Tunai

Jumlah Belanja dibayar dimuka Rp.0

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp

0

Rp

0

Rp

0

Rp

0

C.1.2 Belanja Dibayar Di Muka Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.2.500.000. Belanja di bayar di muka per 31 Desember 2014 sebesar Rp0. Sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000. merupakan pengeluaran belanja untuk sewa gedung kantor yang telah dibayarkan untuk 1 bulan kedepan dari nilai sewa gedung untuk 12 bulan sebesar Rp.30.000.000. hal ini dikarenakan BPS Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Revitalisasi Gedung BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2013.


- 32 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Adapun rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 18. Tabel 18 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2014 dan 31

Desember 2013

Persediaan Rp.25.821.674

No.

Keterangan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

1

Belanja dibayar di muka (prepaid)

Rp

0

Rp

2.500.000

Jumlah

Rp

0

Rp

2.500.000

C.1.3 Persediaan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.25.821.674. dan 19.111.485. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh

dengan

maksud

untuk

mendukung

kegiatan

operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tabel di bawah ini Barang Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Barang konsumsi per 31 Desember 2014 sebesar Rp.2.094.625. merupakan belanja bahan ATK yang diperlukan untuk mendukung operasional perkantoran sedangkan barang konsumsi per 31 Desember 2013 terdiri dari bahan ATK senilai Rp.874.500 dan Dokumen perlengkapan pelaksanaan lapangan Sensus Pertanian 2013 yang masih berlebih yaitu Daftar ST2013 L sebanyak 16.471 dengan nilai Rp.8.811.985. telah dilakukan penghapusan dari aplikasi persediaan karena telah diserahkan ke BPS Provinsi Sumatera Utara dengan BAST No.12051.383/ST2013/IX tanggal 19 September 2014.(BAST terlampir) b. Persediaan berupa aset tetap lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat tercatat sebesar Rp.23.727.049. Perlu kami jelaskan, nilai barang persediaan pada Aset Tetap Lainnya unuk diserahkan kepada masyarakat seharusnya sebesar Rp.23.255.000, namun akibat kesalahan operator SIMAK-BMN dalam pengelolaan barang persediaan tersebut, yaitu adanya barang persediaan yang seharusnya dikeluarkan

dari persediaan karena telah

dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN sebagai Aset yaitu berupa Buku Publikasi yang diterima dari BPS Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 472.049, tetapi tidak dikeluarkan dari aplikasi barang persediaan


- 33 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) sehingga menyebabkan nilai barang persediaan pada Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat menjadi lebih besar dari yang seharus-nya .Dimana nilai barang persediaan pada Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat tercatat sebesar Rp.23.727.049, yang seharusnya sebesar Rp.23.255.000, sehingga terdapat perbedaan nilai sebesar Rp.472.049, dari yang seharusnya. Kesalahan ini akan diperbaiki pada Aplikasi Persediaan Semester I Tahun 2015 Publikasi per 31 Desember 2013 yang menjadi aset tetap lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat tersebut telah terjual sebanyak 3(tiga) exemplar pada tahun anggaran 2014 dan langsung disetorkan ke Kas Negara setelah terjadi transaksi jual-beli sehingga menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2014. (SSBP terlampir) Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

No.

Uraian Barang Konsumsi 1 2 Aset Tetap Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat Jumlah

31 Desember 2014 Rp 2.094.625

31 Desember 2013 Rp 9.686.485

Rp

23.727.049

Rp

9.425.000

Rp

25.821.674

Rp

19.111.485

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2 Aset Tetap Rp.1.808.126.022

ASET TETAP Saldo Aset Tetap setelah akumulasi penyusutan total per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.1.808.126.022.dan Rp.1.675.134.369. Saldo aset tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp.1.808.126.022. merupakan hasil tindak lanjut temuan Sensus BMN terhadap laporan keuangan wilayah. Aset tetap ini merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap BPS Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 setelah penyusutan total tersaji pada Tabel 20.


- 34 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Tabel 20 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

No. [1]

Uraian [2]

31 Desember 2014 [3]

31 Desember 2013 [4]

1. Tanah

Rp.

191.400.000 Rp.

191.400.000

2. Peralatan dan Mesin

Rp.

929.401.562 Rp.

816.679.394

3. Gedung dan Bangunan

Rp.

1.419.900.500 Rp.

1.280.659.000

4. Aset Tetap Lainnya

Rp.

47.530.372 Rp.

41.853.973

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp.

0 Rp.

0

Jumlah

Rp.

2.588.232.434 Rp.

2.330.592.367

Akumulasi Penyusutan

Rp.

(780.106.412) Rp.

(655.457.998)

Nilai Buku Aset Tetap

Rp.

1.808.126.022 Rp.

1.675.134.369

Yang termasuk Aset Tetap di atas dapat kita jelaskan sebagai berikut : C.2.1 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Tanah Rp.191.400.000.

adalah masing-masing sebesar Rp191.400.000. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada 31 Desember 2014. Dan Aset Tetap berupa tanah ini telah diinput pada Aplikasi Simantap. Rincian nilai Tanah per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 21. Tabel 21 Rincian Saldo Tanah

No.

KIB

Luas (M2)

1

2.01.01.01.001

250

70.000.000,-

2

2.01.01.04.001

842

121.400.000,-

NILAI

JUMLAH

LOKASI

Status

Desa Sosunggulon Desa Siraja Hutagalung

bersertifikat bersertifikat

191.400.000,-

Peralatan dan Mesin

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp929.401.562

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

adalah Rp.929.401.562. dan Rp.816.679.394.

Merupakan tindak lanjut dari Hasil Sensus BMN. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


- 35 -


Saldo per 31 Desember 2013

Rp816.679.394,-

Mutasi Tambah: -

Pembelian

Rp82.049.000-

-

Transfer Masuk

Rp58.820.458,-

-

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan

Rp1.805.500,-

Mutasi Kurang: -

Rp29.952.790,-

Penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2014

Rp929.401.562,-

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014

Rp(709.481.569),

Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp219.919.993,-

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut: a.

Penambahan dari pembelian antara lain: No.

Nama Barang

1. 2. 3.

Vertical Blind Genset Printer (personal komputer) Jumlah ( SPM/SP2D terlampir),

b.

Banyak Unit 1 1 5 7

Nilai (Rp) Rp. Rp. Rp. Rp.

21.879.000 49.500.000 10.670.000 82.049.000

Penambahan dari pembelian antara lain: No. 1. 2.

Nama Barang Banyak Unit Nilai (Rp) Sepeda Motor 2 Rp. 47.748.958 Alat pengukur kadar air 1 Rp. 11.071.500 (Moisture Tester) Jumlah 3 Rp. 58.820.458 ( BAST terlampir),

c.

Penambahan dari penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan antara lain : No. 1.

d.

Nama Barang Filing Cabinet Besi Jumlah

Banyak Unit Nilai (Rp) 3 Rp. 1.805.500 3 Rp. 1.805.500

Pengurangan dari penghentian aset dari penggunaannya antara lain: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Nama Barang Timbangan Pegas Capasitas 10 Kg Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)

Kursi Besi/Metal Jam Elektronik Wireless Unit Power Supply

Banyak Unit 1 1 2 1 1 2

Nilai (Rp) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

461.900 194.100 862.800 43.400 2.650.000 3.068.990

- 36 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) No. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Barang P.C. Unit Lap Top

Hard Disk Printer (Peralatan Personal Komputer) Modem Jumlah

Banyak Unit 1 1 1 1 1 13

Nilai (Rp) Rp. 8.704.300 Rp. 10.013.300 Rp. 1.430.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.524.000 Rp. 29.952.790

Mutasi tambah dan kurang ini sudah mencakup hasil Sensus BMN. Adapun Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.3 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rp.1.419.900.500

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.1.419.900.500. dan Rp.1.280.659.000. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi Tambah: - Pengembangan Melalui KDP Mutasi Kurang: - Nihil Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp1.280.659.000, Rp139.241.500,Rp0,Rp1.419.900.500,Rp(70.624.843),Rp1.349.275.657,-

Gedung dan Bangunan BPS Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari : 1. Bangunan Gedung Tempat Kerja yaitu Gedung Kantor BPS Kabupaten Tapanuli Utara di Jl.Sutan Sumurung Lumbantobing No.7 Tarutung 2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal yaitu Rumah Dinas Kepala BPS Kabupaten Tapanuli Utara di Jl.Bersama Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.4 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Rp47.530.372

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp.47.530.372. dan Rp.41.853.973. yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya ini berupa publikasi. Mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 37 -



Rp41.853.973,-

Mutasi Tambah: -

Rp6.057.999,-

Perolehan Lainnya

Mutasi Kurang: -

Penghentian Aset Dari Penggunaan


Rp381.600,Rp47.530.372,-

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp0,Rp47.530.372,-

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut : a. Penambahan berasal dari : - publikasi BPS Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 2.367.999 dan surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara No.12515.011 tanggal 10 Februari 2014 tentang Koreksi Nilai Perolehan Publikasi. (BAST dan surat sudah terlampir) - publikasi BPS Kabupaten Tapanuli Utara yang berasal dari anggaran DIPA BPS Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp.2.039.050. (SP2D terlampir) b. Pengurangan disebabkan adanya penghentian aset dari penggunaan sebanyak 8 buah publikasi yang telah rusak sebesar Rp.381.600. Ini merupakan Hasil Sensus BMN pada tahun 2014 yang seharusnya diinput pada Simak BMN menjadi temuan dari BPK atas laporan keuangan wilayah. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan Ini. C.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

Tidak ada Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014. C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31

Penyusutan Aset

Desember

2013

adalah

masing-masing

Rp(780.106.412).

dan

Tetap Rp780.106.412

Rp(655.457.998). Akumulasi penyusutan asset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp(780.106.412) merupakan hasil tindak lanjut Sensus BMN sebagai temuan BPK terhadap laporan keuangan wilayah. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang


- 38 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset Lainnya Rp93.678.954

C.3

Akm.Penyusutan

Nilai Buku

Rp Rp Rp

929.401.562 Rp 1.419.900.500 Rp 47.530.372 Rp

709.481.569 Rp 219.919.993 70.624.843 Rp 1.349.275.657 0 Rp 47.530.372

Rp

2.396.832.434 Rp

780.106.412 Rp 1.616.726.022

ASET LAINNYA Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing masing Rp.93.678.954 dan Rp93.032.354, dimana tidak ada mutasi tambah maupun mutase kurang , aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 23. Tabel 23 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No.

31 Desember 2014

Uraian

1 Aset Tak Berwujud 2 Aset Lain-Lain Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya per 31 Des 2014

Rp 93.032.354 Rp 49.843.426 Rp 142.875.780 Rp 49.196.826 Rp 93.678.954

31 Desember 2013

Rp Rp Rp Rp Rp

93.032.354 21.314.536 114.346.890 21.314.536 93.032.354

Rincian Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut : C.3.1 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember

Rp93.032.354

2013 adalah masing masing Rp.93.032.354. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut :


- 39 -


Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi Tambah: - Nihil Mutasi Kurang: - Nihil

Rp93.032.354,-


Rp93.032.354,-

Rp0,Rp0,-

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014

Rp0,-


Rp93.032.354,-

Tidak ada mutasi tambah atau mutasi kurang untuk aset tak berwujud.

C.3.2 Aset Lain-lain Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah

Rp49.843.426

Rp49.843.426. dan Rp21.314.536. yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara serta direncanakan akan diusulkan untuk penghapusan dari BMN. Adapun Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2013

Rp21.314.536,-

Mutasi Tambah: -

Rp30.334.390,

Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya

Mutasi Kurang: - Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan

Rp1.805.500,


Rp49.843.426,-

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014

Rp49.196.826,-


Rp646.600,-

Transaksi penambahan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Mutasi tambah berasal dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp 30.334.390,- yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor, yaitu No.

1. 2. 3. 4. 5.


Nama Barang

Timbangan Pegas Capasitas 10 Kg Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)

Kursi Besi/Metal Jam Elektronik Wireless

Banyak Unit

1 1 2 1 1

Nilai (Rp)

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

461.900 194.100 862.800 43.400 2.650.000

- 40 -


No.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama Barang

Unit Power Supply P.C. Unit Lap Top

Hard Disk Printer (Peralatan Personal Komputer) Modem Buku Lainnya Jumlah

Banyak Unit

Nilai (Rp)

2 1 1 1 1 1 8 21

Rp. 3.068.990 Rp. 8.704.300 Rp. 10.013.300 Rp. 1.430.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.524.000 Rp. 381.600 Rp. 30.334.390

Mutasi tambah aset lain-lain tersebut sudah tercakup Hasil Sensus BMN. b. Mutasi kurang berasal dari penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp.1.805.500 yaitu berupa 3 (tiga) unit Filing cabinet besi yang sebelumnya sudah dihentikan penggunaannya namun saat pelaksanaan Sensus BMN digunakan kembali disebabkan biaya perbaikan tidak mencapai 50% dari nilai barang tersebut, sehingga tidak kondisi rusak berat. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.3.3 Akumulasi penyusutan Aset Lainnya Akumulasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31

penyusutan Aset

Desember 2013 adalah masing-masing Rp(49.196.826) dan Rp(21.314.536).

Lainnya

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014

Rp(49.196.826)

tersaji pada Tabel 24. Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014

Aset Lainnya

Nilai Perolehan

Aset Tak Berwujud Rp Aset Lain-lain Rp Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp

Akm.Penyusutan

93.032.354 Rp 49.843.426 Rp

Nilai Buku

0 Rp 93.032.354 49.196.826 Rp 646.600

142.875.780 Rp (49.196.826) Rp 93.678.954

Akumulasi penyusutan aset lainnya sudah tercakup Hasil Sensus BMN. Kewajiban Jangka Pendek Rp.60.973.424

C.4.

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp.60.973.424 dan Rp1.459.464. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 25.


- 41 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Tabel 25 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014

No Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013 1 Belanja pegawai yang masih harus dibayar Rp 57.658.944 Rp 1.459.464 2 Belanja barang yang masih harus dibayar Total

Rp

3.314.480 Rp

0

Rp

60.973.424 Rp

1.459.464

Kewajiban Jangka Pendek adalah Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.60.973.424 per 31 Desember 2014 . C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember

Ketiga

2013 masing- masing sebesar Rp60.973.424 dan Rp1.459.464.

Rp60.973.424

Utang kepada Pihak Ketiga antara lain : 1. belanja

pegawai

Rp.57.658.944.Nilai

yang

masih

ini

berasal

harus dari

dibayar belanja

sebesar

Tunjangan

Kinerja bulan Desember 2014 Rp.56.437.097. yang telah di bayarkan di bulan Januari 2015 disebabkan penilaian hasil presensi dan prestasi pegawai bulan Desember 2014 dan rapelan kenaikan gaji berkala terhitung bulan Januari s/d Desember 2014 sebesar Rp.1.221.847. akan dibayarkan pada bulan Januari 2015. 2. belanja

barang

yang

masih

harus

dibayar

sebesar

Rp.3.314.480. terdiri dari belanja keperluan perkantoran berupa pemakaian internet bulan Desember 2014, belanja langganan listrik pemakaian bulan Oktober s/d Desember 2014 sebesar Rp.1.772.798. akibat salah penghitung an saat pengembalian TUP dan belum dipertangungjawabkan per 31 Desember

2014,

belanja

langganan

telepon

dan

fax

pemakaian

bulan

Desember 2014 sebesar Rp.377.102. dan

belanja langganan air untuk pemakaian bulan Desember 2014 sebesar Rp.61.580. Rincian Utang Pihak Ketiga pada disajikan secara rinci seperti di bawah ini:


- 42 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Tabel 26 Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2014

No.

Kode Akun

Utang Pihak Ketiga Uraian (3) Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj.Suami/Istri PNS Belanja Tunj.Anak PNS Belanja Tunj.PPh PNS

Nilai (Rp)

(1) 1 2 3 4 5

(2) 511111 511119 511121 511122 511125

6

524111

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

7

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

1,103,000

8

522111

Belanja Langganan Listrik

1,772,798

9

522112

Belanja Langganan Telepon

10

522113

Belanja Langganan Air

Nilai

Utang

kepada

sebesar Rp.1.459.464.

Pihak

Ketiga

(5) 1,090,900 63 102,570 15,660 12,654 56,437,097

377,102

61,580

pada

31

Dokumen Sumber (8) Rapel Kenaikan gaji berkala Januari s/d Desember 2014 TK Desember 2014 Rekening Internet Des 2014 Rekening Listrik OktDes 2014 Rekening Telepon & Fax Des 2014 Rekening Air 2014

Desember

2013

berupa belanja langganan daya dan jasa telah

diselesaikan pembayaran periode triwulan I TA 2014.

Ekuitas

EKUITAS C.5. Ekuitas Dana Lancar

Dana

Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset

Rp(35.151.750)

Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 27. Tabel 27 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No.

Aset Lancar

31 Desember 2014

31 Desember 2013

1

Cadangan Persediaan

Rp

25.821.674

Rp

19.111.485

2

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka. Pendek

Rp

( 60.973.424)

Rp

( 1.459.464)

Barang/Jasa Diterima

Rp

0

Rp

2.500.000

Rp

35.151.750

3

yang

Jumlah


Masih

Harus

Rp

20.152.021

- 43 -

Laporan Keuangan Satker BPS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2014 (Audited) Cadangan

C.5.1 Cadangan Persediaan

Rp25.821.674

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing- masing sebesar Rp25.821.674. dan Rp19.111.485. merupakan jumlah ekuitas dana lancar lingkup BPS Kabupaten Tapanuli Utara dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jangka Pendek

per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing tersaji minus

Rp60.973.424

sebesar Rp60.973.424. dan Rp1.459.464. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Belanja/Jasa Masih

yang

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Harus

Diterima Rp0

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing- masing sebesar Rp0. dan Rp.2.500.000. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain

EKUITAS C.6. Ekuitas Dana Diinvestasikan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.808.126.022

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.1.808.126.022. dan Rp.1.675.134.369. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan

C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2014

Rp93.678.954

dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.93.678.954. dan Rp.93.032.354. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya yang dalam hal ini adalah aset tak berwujud berupa software.


- 44 -


D.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1.

REKENING PEMERINTAH Rekening Pemerintah yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara adalah Rekening Bank PT (Persero) BNI Cabang Pembantu Tarutung, An. Bendahara Pengeluaran BPS Kab.Taput dengan Nomor Rekening 0061255618.

D.2.

PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

D.2.1. BPS Kabupaten Tapanuli Utara sudah 4(empat) kali melaksanakan Revisi DIPA yang telah dituangkan pada lembar Laporan Realisasi Anggaran sehingga dengan adanya Revisi Dipa ini sangat membantu proses kelancaran kinerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara (DIPA Awal dan Revisi terlampir) D.2.2. Pada bulan April 2014, Inspektorat BPS RI melakukan pengawasan ke satuan kerja BPS Kabupaten Tapanuli Utara . Sebagai hasil temuan antara lain: -

sebesar Rp.4.097.150 penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL karena adanya kesalahan atas kelebihan pengajuan uang makan.

-

dan sebesar Rp.8.464.309. merupakan penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan transport lokal, honor Satpam dan Kebersihan, uang saku pelatihan, belanja snack, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan/service computer. Sebagai tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut BPS Kabupaten Tapanuli Utara telah menyetorkan kelebihan anggaran tersebut. (SSBP terlampir)

D.2.3. BPS Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta maupun lembaga lainnya.(Daftar Kerjasama Terlampir) D.2.4 Perubahan Laporan Keuangan TA 2014 (Audit) ini dikarenakan Temuan BPK atas Laporan Keuangan Wilayah yang menyatakan ketidaksesuaian antara Laporan BMN dengan Hasil Sensus BMN serta Surat Sestama BPS Nomor 02520.367 tanggal 31 Maret 2015 tentang Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN. Sebagai tindak lanjutnya telah dilakukan perubahan data pada Aplikasi Simak BMN dan Sakpa serta Neraca per 31 Desember 2014 sudah sama, sebagai dasar pengungkapan Laporan Keuangan TA 2014 Audit ini. Tarutung, 22 April 2015 Kepala BPS Kabupaten Tapanuli Utara

DINAR BUTARBUTAR,SE,M.Si NIP.19631017 198702 2 002


- 45 -

BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Keuangan

Recommend Documents