BPS Kabupaten Mamuju Utara

S

BP

en

at

up

Ka b

u

uj

am

M

U ta ra

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan

U ta ra

anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun

dan merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan

kerangka

ekonomi

makro,

program

kementerian/lembaga,

lintas

kementerian/lembaga dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif. Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) selanjutnya

uj

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL).

u

menterjemahkan RPJM ke dalam Rencana Strategis K/L dan merinci Renstra ke dalam

am

Rencana kegiatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara (Renja-BPS Kabupaten Mamuju Utara) disusun dari program dan kegiatan-kegiatan BPS Kabupaten

M

Mamuju Utara selama setahun sesuai dengan besarnya pagu indikatif yang diperoleh. Sejalan dengan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, maka semua kegiatan

en

yang direncanakan di daalam Renja K/L harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu selanjutnya Renja K/L disebut dengan Rencana

at

Kinerja Tahunan.

up

Buku ini mencakup aspek latar belakang dari setiap kegiatan statistik yang akan dilakukan pada tahun 2015 disertai indikator kinerja dari masing-masing kegiatan

Ka b

yang akan dilaksanakan BPS Kabupaten Mamuju Utara. Dengan tersusunnya RKT BPS Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 akan memungkinkan terlaksananya kegiatan statistik secara efisien dan efektif melalui koordinasi kegiatan statistik secara berkesinambungan, terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan

sehingga

S

diharapkan data yang selama ini disajikan tetap dapat berlanjut secara maksimal

BP

dalam kerangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Mamuju Utara, 18 Februari 2015

AHMAD GUNAWAN, S.ST, M.Si Rencana Kerja Tahunan BPS Kab. Mamuju Utara

i

DAFTAR ISI Halaman

i

DAFTAR ISI ………………………………….……………………………………

ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………...

1

A. Umum …………….…………………….………………………………

1

B. Tujuan …………………………………..……………………………..

3

BAB II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK……...

5

A. Tujuan dan Sasaran..…………………………………………………..

5

u

U ta ra

KATA PENGANTAR ................................................................................................

uj

B. Rencana Kegiatan Program P2IS Tahun Anggaran 2015 …………….

6

BAB III PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 23

A. Tujuan dan Sasaran ….………………………………………………..

23

am

TEKNIS LAINNYA BPS ...............................................................................…..

M

B. Rencana Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 23

BAB IV PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ........

33

en

Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2015 …………………………..

A. Tujuan dan Sasaran….…………………………………………………

33

at

B. Rencana Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

up

Aparatur BPS Tahun Anggaran 2015 ……………………………. …. BAB V ADVANCE RELEASE CALENDER (ARC) TAHUN 2015...................................... Maksud dan Tujuan.........................................................................................

35

B.

Ruang Lingkup ARC..........................................................................................

36

C.

Pelaksanaan Kegiatan ARC...........................................................................

36

D.

Pelaksanaan ARC BPS Tahun Anggaran 2015..........................................

36

PEMBIAYAAN ..………………………………………………………….

39

BAB VI PENUTUP ...............................................................................................................

41

LAMPIRAN.............………………………………………………………….............

43

BP

BAB V

ii

35

S

Ka b

A.

34

Rencana Kerja Tahunan BPS Kab. Mamuju Utara

BAB I PENDAHULUAN A.

UMUM Pembangunan di bidang statistik merupakan kelanjutan pembangunan statistik

U ta ra

pada tahun-tahun sebelumnya yang menekankan pada upaya penyediaan informasi

statistik untuk memenuhi tiga tuntutan kebutuhan yaitu regional, nasional, maupun

internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju Utara sebagai lembaga pemerintah vertikal yang menyelenggarakan kegiatan statistik pada skala regional

mempunyai peran strategis, terlebih setelah diberlakukannya otonomi daerah

u

kabupaten/kota. Implementasi kebijakan otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya

uj

memerlukan dukungan data statistik khususnya untuk kebutuhan pemerintah daerah

am

kabupaten/kota, membuka suatu peluang bagi BPS Kabupaten Mamuju Utara untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pengguna data statistik pada tingkat Kabupaten maupun wilayah administrasi yang lebih kecil, serta peluang untuk menggalang

M

kerjasama di bidang kegiatan statistik dengan berbagai pihak.

en

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Mamuju Utara sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar sebagaimana diamanatkan Undang-undang

at

Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, maka BPS Kabupaten Mamuju Utara

up

berkewajiban untuk menyediakan data statistik dasar yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan yang bersifat luas baik bagi pemerintah maupun

Ka b

masyarakat yang memiliki ciri lintas sektor, berskala regional, dan bersifat mikro. Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS Kabupaten Mamuju Utara

memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain

S

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menyediakan

BP

data statistik dasar yang berkesinambungan, maka kegiatan BPS Kabupaten pada umumnya merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan selalu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung perencanaan pembangunan nasional. BPS Kabupaten Mamuju Utara mempunyai satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) dan dua program generik yaitu Rencana Kinerja Tahunan BPS Kab.Mamuju Utara

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS (DMT), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS provinsi. Dengan kata lain, untuk tahun 2015-2019 seluruh kegiatan BPS Kabupaten Mamuju Utara akan diimplementasikan ke dalam 3 program, yaitu : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.;

2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS;

U ta ra

1.

dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS.

3.

Ketiga program tersebut kemudian akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit eselon IV di BPS Kabupaten

u

Mamuju Utara. Selanjutnya dalam buku ini akan dijelaskan satu persatu Kerangka

uj

Acuan Kerja (KAK) yang diusulkan untuk dilaksanakan di tahun 2015.

am

Secara lengkap program dan kegiatan BPS Kabupaten Mamuju Utara di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BP

S

Ka b

2886.994 001 002 011 054.01.02 2891 2891.996 301 2891.997 401 2891.998 501

PENANGGUNG JAWAB

(2) (3) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Kepala Sub Bagian Tata Layananan Perkantoran Usaha Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Penyusunan Renstra BPS 2015-2019 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Sub Bagian Tata Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Usaha Pengadaan Sarana Gedung Gedung/Bangunan Renovasi Gedung dan Bangunan

en

2886

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN

at

(1) 054.01.01

up

KODE

M

RENCANA AKTIVITAS PROGRAM BPS KAB MAMUJU UTARA T.A. 2015

2

Rencana Kinerja Tahunan BPS Kab.Mamuju Utara

B.

U ta ra

u

uj

am

M

Ka b

060 401 601 603 605

en

121 124 172 175 606

at

084 118

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Jumlah Judul Publikasi Statistik Daerah Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan Kepala Seksi Statistik Sosial Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi Tahun 2015 Survei Sosial Ekonomi Nasional Panel Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015 Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Pelaksanaan SUPAS 2015 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan Survei Konstruksi Survei Perusahaan Peternakan dan RPH Kepala Seksi Statistik Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP Produksi Survei Perusahaan Kehutanan Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Perkebunan Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Penyusunan Statistik Daerah Kepala Seksi Neraca Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan Wilayah dan Analisis Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Statistik Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP) Kompilasi Data Transportasi Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016 Kepala Seksi Statistik Survei Harga Pedesaan Distribusi Survei Statistik Keuangan Daerah Survei Bidang Jasa Pariwisata Updating Direktori Usaha Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus Kepala Seksi Integrasi Pengolahan SUPAS Pengolahan dan Diseminasi Penggambaran Peta BS Bermuatan Ekonomi Statistik Pembentukan Master Frame BS SE2016 Persiapan Publisitas SE2016

up

054.01.06 2895 2895.001 141 142 150 151 152 161 400 130 131 135 180 181 182 190 192 193 050 051 070 071 075

TUJUAN

Tujuan penyusunan Buku Rencana Kinerja Tahunan ini diantaranya adalah

S

sebagai berikut:

BP

1. 2.

Sebagai Rencana Capaian Kinerja Tahunan BPS Kabupaten Mamuju Utara untuk Tahun Anggaran 2015; dan Sebagai Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik BPS Kabupaten Mamuju Utara melalui berbagai kegiatan tahunan.


3

U ta ra u uj am M en at up Ka b S BP 4


BAB II

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik

U ta ra

secara terus-menerus guna menjamin ketersinambungan penyediaan data statistik dasar

yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi,

kependudukan, dan lingkungan melalui berbagai sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi semua bidang pembangunan, serta untuk penentuan kebijaksanaan, baik nasional maupun regional.

u

Dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik

uj

sehingga lebih beragam, rinci dan akurat yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator

am

data dasar dalam perencanaan baik oleh pemerintah, dunia usaha, peneliti maupun masyarakat luas. Hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya

M

penggunaan berbagai indikator antara lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan melalui indikator makro seperti tingkat inflasi, ekspor dan impor, Produk Domestik

en

Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk miskin, dan sebagainya. Dengan adanya data statistik yang mutakhir, beragam, rinci dan akurat, maka perencanaan yang disusun

at

akan lebih terarah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

A.

up

TUJUAN DAN SASARAN

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk

Ka b

menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah:

BP

S

1.

2.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan di Kabupaten Mamuju Utara serta Nasional; Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak, dan


5

4.

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien.

B.

RENCANA KEGIATAN PROGRAM PPIS TAHUN ANGGARAN 2015

U ta ra

Berdasarkan Renstra BPS Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015-2019, kegiatan yang terdapat pada program PPIS mencerminkan kegiatan eselon IV di Bidang IPDS, Sosial, Produksi, Distribusi dan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Masing-masing kegiatan mempunyai output yang dapat dinilai melalui indikator kinerja kegiatan. Untuk

tahun 2015 usulan komponen input yang direncanakan untuk menghasilkan output

BP

S

Ka b

up

at

en

M

am

uj

u

kegiatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

6


RENCANA AKTIVITAS PROGRAM BPS KAB MAMUJU UTARA T.A. 2015 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN

U ta ra

u

uj

am

M

Ka b

2886.994 001 002 011 054.01.02 2891 2891.996 301 2891.997 401 2891.998 501 054.01.06 2895 2895.001 141 142 150 151 152 161 400 130 131 135 180 181 182 190 192 193 050 051 070 071 075

en

2886

PENANGGUNG JAWAB

(2) (3) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Kepala Sub Bagian Tata Layananan Perkantoran Usaha Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Penyusunan Renstra BPS 2015-2019 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Sub Bagian Tata Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Usaha Pengadaan Sarana Gedung Gedung/Bangunan Renovasi Gedung dan Bangunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Jumlah Judul Publikasi Statistik Daerah Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan Kepala Seksi Statistik Sosial Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi Tahun 2015 Survei Sosial Ekonomi Nasional Panel Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015 Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Pelaksanaan SUPAS 2015 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan Survei Konstruksi Survei Perusahaan Peternakan dan RPH Kepala Seksi Statistik Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP Produksi Survei Perusahaan Kehutanan Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Perkebunan Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Penyusunan Statistik Daerah Kepala Seksi Neraca Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan Wilayah dan Analisis Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Statistik Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP) Kompilasi Data Transportasi Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016 Kepala Seksi Statistik Survei Harga Pedesaan Distribusi Survei Statistik Keuangan Daerah Survei Bidang Jasa Pariwisata Updating Direktori Usaha Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus Kepala Seksi Integrasi Pengolahan SUPAS Pengolahan dan Diseminasi Penggambaran Peta BS Bermuatan Ekonomi Statistik Pembentukan Master Frame BS SE2016 Persiapan Publisitas SE2016

at

(1) 054.01.01

up

KODE

BP

S

084 118 121 124 172 175 606 060 401 601 603 605


7

Penjelasan teknis masing-masing rencana kegiatan/komponen input program P2IS dapat dijelaskan sebagai berikut: KEGIATAN SEKSI STATISTIK SOSIAL Survei Angkatan Kerja Nasional ( SAKERNAS) Semesteran 2015

U ta ra

1)

Sakernas adalah salah satu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik,

tentang

penanganan

terpadu

data

ketenagakerjaan.

Tujuan

pengumpulan data melalui Sakernas Semesteran 2015 adalah menyediakan

u

data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semesteran,

uj

disamping untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, perkembangannya

baik

am

pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta di

tingkat

nasional,

provinsi

maupun

kabupaten/kota.Keluaran dari aktivitas ini adalah Publikasi Keadaan Angkatan

M

Kerja di Indonesia dan Keadaan Pekerja/Karyawan di Indonesia. Survei Angkatan Kerja Nasional ( SAKERNAS) Tahunan 2015

en

2)

Pembangunan sumber daya manusia memerlukan informasi-informasi keadaan

at

ketenagakerjaan secara terus menerus, baik jumlah, perubahan maupun

up

karakteristiknya. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah salah satu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Menteri Tenaga Kerja

Ka b

dan Transmigrasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik, tentang penanganan terpadu data ketenagakerjaan. Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia sehingga berbagai kebijakan sebagaimana

BP

S

diharapkan

8

diamanatkan

dapat

dalam

mencapai

perencanaan

sasaran

yang

pembangunan

diinginkan,

hingga

nasional tujuan

pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat tercapai. Keluaran dari aktivitas ini adalah Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia dan Keadaan Pekerja/Karyawan di Indonesia.


3)

Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi Tahun 2015 Sejak adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kebutuhan data atau informasi statistik sampai tingkat administrasi kecil menjadi sangat dibutuhkan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) diselenggarakan BPS setiap tahun merupakan salah satu sumber data yang

U ta ra

diperlukan khususnya untuk perencanaan terkait dengan ekonomi penduduk . Sasaran kegiatan Susenas Tahun 2015 adalah konsumsi/pengeluaran, yang merupakan data dasar mengenai informasi kemiskinan, yang selama ini

digunakan oleh pemerintah dan banyak pihak untuk perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan.

u

Kegiatan SUSENAS TA 2015 ini difokuskan pada pengumpulan data yang

uj

tercakup dalam lingkup indikator kemiskinan dengan menitikberatkan kepada

am

sasaran rumah tangga, yaitu :

1) Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang

pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, dan

M

perumahan.

2) Data modul, mecakup data rinci mengenai konsumsi/pengeluaran rumah

en

tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Panel 2015

up

4)

at

memperhatikan asal barang.

Kegiatan proyek Susenas Panel pada tahun anggaran 2015 merupakan

Ka b

kegiatan yang sangat penting disamping kegiatan Susenas Besar. Susenas panel difokuskan pada pengumpulan data yang bertujuan melihat pola konsumsi rumah tangga untuk keperluan keperluan penghitungan PDB dan untuk melihat seberapa besar pergeseran kemiskinan dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah

BP

S

tangga.

5)

Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015 Selain susenas besar, tahun ini juga diselenggarakan pengumpulan data modul sosial budaya dan pendidikan (MSBP). Aktivitas ini dilakukan untuk melengkapi data-data sosial yang belum dicakup dalam kegiatan Susenas yaitu data-data yang menggambarkan kondisi ketahanan sosial di masyarakat dengan


9

mengamati kondisi dan perilaku rumah tangga dalam beberapa bidang yaitu kebuadayaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan lain sebagainya. 6)

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan 2015 Situasi perpolitikan pada tingkat nasional, pasca pemilu legislatif dan pemilihan

U ta ra

presiden dan wakil presiden, ditandai dengan penyelenggaraan konggres nasional partai-partai politik untuk membentuk kepengurusan baru. Perubahan

kepengurusan pada tingkat pusat seringkali membawa perubahan kepengurusan pada tingkat daerah. Di beberapa daerah dinamika politik ditandai pula

dengan pemilihan kepala daerah periode kedua. Gambaran mengenai dinamika

u

perpolitikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, inilah yang ingin

uj

disajikan pada Statistik Politik 2015.

am

Situasi perpolitikan kerap kali berimbas pada situasi keamanan. Namun tidak jarang pula, situasi keamanan memicu tindakan politik. Kedua subyek tersebut dapat saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Satu hal yang patut

M

diperhatikan adalah situasi politik dan keamanan baik secara langsung maupun

en

tidak, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, maka monitoring situasi politik dan keamanan menjadi perlu untuk mengetahui

at

tingkat perkembangan antar waktu dan komparasi antar wilayah. Dalam upaya memenuhi data bidang politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar

up

waktu dan antar daerah maka diperlukan kelanjutan dari kegiatan Penyusunanan Statistik Politik dan Keamanan.

Ka b

Aktivitas ini bertujuan untuk : 1) Menghimpun data statistik politik dan keamanan; 2) Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan

S

antar waktu; dan

BP

3) Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah. Keluaran atau output yang dihasilkan adalah Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Tahun 2015.

10


7)

Pelaksanaan SUPAS 2015 Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) merupakan kegiatan survei rutin yang dilakukan BPS setiap lima tahun setelah pelaksanaan Sensus Penduduk. Survei ini merupakan survei kependudukan yang hasilnya akan menjadi rujukan dan mengoreksi hasil penghitungan Proyeksi Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk

U ta ra

sebelumnya. SUPAS terakhir dilaksanakan pada tahun 2005. Berbagai kendala yang dialami pada SUPAS 2005 maka dipandang perlu untuk mempersiapkan kegiatan SUPAS 2015 dengan sebaik-baiknya.

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

uj

8)

u

KEGIATAN SEKSI STATISTIK PRODUKSI

am

Survei ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan kecepatan data industri yang akan digunakan sebagai indikator dini yang dapat mendeteksi secara cepat kondisi perindustrian di Indonesia. Untuk memenuhi

M

kebutuhan tersebut dilakukan Survei Industri Besar/Sedang Bulanan dengan time lag 1 bulan, dan menajikan angka pertumbuhan menurut KBLI 2 dijit revisi 4, baik

en

secara nasional maupun provinsi. Tujuan dari Survei Industri Besar/Sedang Bulanan adalah untuk mendapatkan secara cepat data indikator dini

at

perkembangan industri di Indonesia, antara lain:

up

1) Pertumbuhan industri menurut KBLI 2 dijit revisi 4 secara Nasional. 2) Pertumbuhan industri menurut KBLI 2 dijit revisi 4 secara Provinsi.

Ka b

3) Indeks Produksi Industri menurut KBLI 2 dijit revisi 4 secara Nasional. 4) Indeks Harga Industri menurut KBLI 2 dijit revisi 4 secara Nasional. 5) Indeks Tenaga KerjaIndustri menurut KBLI 2 dijit revisi 4 secara Nasional. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan

BP

S

9)

Pembangunan sektor industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekspor menghemat devisa menunjang pembangunan serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, dalam pembangunan sektor industri harus diusahakan agar tercipta kaitan yang erat antara industri besar, sedang, dan kecil untuk dapat merangsang tumbuh dan


11

berkembangnya industri kecil. Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut sangat diperlukan data statistik industri besar dan sedang yang berkesinambungan setiap tahun, sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Jumlah perusahaan industri dari tahun ke tahun terus bertambah dan perusahaan yang sudah dicatat ada yang yang mengalami perubahan aktifitas, dan

U ta ra

produktifitasnya. Maksud dan tujuan dari aktivitas ini adalah :

1) Mendapatkan direktori perusahaan industri besar/sedang yang akurat dan tepat waktu.

2) Mengumpulkan dan mengolah data berbagai karakteristik dari perusahaan

u

industri besar dan sedang di seluruh Indonesia.

uj

3) Mendapatkan data banyaknya perusahaan, tenaga kerja, output, input, nilai

am

tambah, dan data lainnya yang berguna bagi perencanaan disektor industri pada khususnya dan ekonomi pada umumnya.

Survei Konstruksi

en

10)

M

4) Menyusun indikator perkembangan sektor industri.

Pengumpulan data berkala sektor konstruksi dilakukan secara berkala melalui

at

Updating Direktori (UDP-Konstruksi), Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTh),

up

Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTr), dan Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP). Karakteristik yang dikumpulan untuk survei tersebut meliputi

Ka b

data mengenai direktori, jenis dan nilai output yang dihasilkan, struktur biaya produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, perubahan barang modal, dan beberapa indikator konstruksi. Maksud kegiatan dari survei-survei ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) yang akurat, rinci dan mutakhir dari sektor

BP

S

konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangan-kekurangannya Sedangkan tujuan dari aktivitas ini adalah :

1) Mendapatkan data mengenai jumlah perusahaan konstruksi yang berdomisili di wilayah Indonesia serta perannya dalam pembangunan. 2) Mendapatkan data mengenai penyebaran tenaga kerja, upah/gaji, struktur permodalan, pemakaian bahan, dan struktur biaya lainnya.

12


3) Jumlah dan nilai produksi/output menurut lokasi perusahaan. 4) Sebaran nilai produksi/output menurut lokasi operasi perusahaan. 11)

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH Sektor pertanian khususnya subsektor peternakan mempunyai peranan yang

U ta ra

penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDB. Dengan adanya data yang rinci, cermat, dan terpadu maka pemerintah dapat melihat

gambaran perkembangan subsektor peternakan guna evaluasi program yang

telah dan sedang berjalan dan dapat menganalisa prospek peranan subsektor peternakan pada masa mendatang. Data peternakan diperoleh dengan

u

melakukan survei perusahaan peternakan dan RPH secara rutin setiap.

uj

Tujuan dari Survei Perusahaan Peternakan dan RPH adalah : yang

am

1) Pengumpulan data melalui RPH bertujuan untuk mendapatkan jumlah ternak dipotong dan produksi daging, data tersebut diperlukan sebagai

bahan penghitungan untuk PDB.

M

2) Pengumpulan data tahunan melalui perusahaan Peternakan bertujuan untuk mendapatkan data struktur ongkos, produksi, pengolahan dan pemasaran

en

serta nilai tambah. Data tersebut dapat menggambarkan struktur perusahaan

Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP

up

12)

at

peternakan di Indonesia.

Sektor perikanan merupakan sektor penghasil produk perikanan yang

Ka b

merupakan penyediaan sumber protein hewani yang sangat baik bagi kesehatan manusia, disamping sebagai salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan PDB. Pengumpulan data sektor perikanan yang lebih lengkap, akurat dan up to date sangat dibutuhkan dalam menyusun kebijakan

BP

S

lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Survei

Perusahaan

Perikanan

dan

TPI/PPI/PP

diselenggarakan

dalam

rangkamenyediakan data perikanan di Indonesia, dengan tujuan: 1)

Mengumpulkan data melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan (PP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) bertujuan untuk mendapatkan jumlah direktori TPI/PP/PPI, sistem penjualan ikan secara


13

lelang/tidak lelang, jumlah perahu/kapal yang mendarat, dan besarnya produksi/nilai produksi ikan yang dijual melalui TPI/PP/PPI. 2)

Mengumpulkan data perusahaan budidaya/penangkapan ikan bertujuan untuk

mendapatkan

jumlah

perusahaan

yang

melakukan

kegiatan

budidaya/penangkapan ikan, Banyaknya produksi, pengeluaran produksi,

13)

U ta ra

pembentukan barang modal, dan banyaknya tenaga kerja. Survei Perusahaan Kehutanan

Data statistik perusahaan kehutanan sangat diperlukan dalam rangka

penyusunan kebijakan pemerintah di subsektor kehutanan. Dengan tersedianya

u

data yang lengkap dan akurat, para perencana dan pengambil kebijakan

uj

dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan rinci, sehingga rencana

am

kebijakan dapat disusun dengan lebih terarah dan mengenai sasaran. Dengan demikian peranan subsektor kehutanan dalam hal penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa maupun sebagai penghasil bahan baku bagi industri hilir yang

M

mengolah hasil hutan dapat ditingkatkan. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, perlu dilakukan pengumpulan data secara rutin setiap tahun supaya

en

evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Data perusahaan kehutanan dikumpulkan secara rutin setiap tahun. Berdasarkan jenis kegiatannya,

at

perusahaan kehutanan dibedakan menjadi 4, yaitu: Hak Pengusahaan Hutan;

up

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman; Perum; dan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL) Seluruh perusahaan kehutanan yang ada dicacah

Ka b

secaralengkap. Selain dari itu juga dilaksanakan pengumpulan data sekunder dari dinas kehutanan provinsi dan kabupaten/kota, yang bertujuan untuk melengkapi data kehutanan. Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan

BP

S

14)

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan penyediaan lapangan kerja. Subsektor tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai merupakan komoditi yang sangat strategis dan menjadi salah satu ukuran ketahanan pangan nasional. Untuk itu pemerintah setiap tahun berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan. Formulasi berbagai program peningkatan produksi tanaman

14


pangan memerlukan dukungan data yang lengkap, akurat dan mutakhir. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, setiap tahun dilakukan pengumpulan data luas panen dan data rata-rata produksi per hektar (produktivitas) untuk bahan penghitungan produksi tanaman pangan. Tujuan kegiatan survei pertanian tanaman pangan/ubinan adalah untuk mendapatkan data: luas tanam, panen,

U ta ra

serta luas puso tanaman pangan, produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan, luas baku lahan menurut

penggunaan

terutama

lahan

sawah,

pertanian(Alsintan), dan keterangan tentang perbenihan. Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian

alat/mesin

u

15)

banyaknya

uj

Dalam rangka meningkatkan mutu data statistik, maka kegiatan survei

am

hortikultura masih perlu dilakukan perbaikan baik secara teknis maupun administrasi dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.Upaya ini diharapkan dapat mempermudah memahami data hortikultura. Peningkatan kualitas data

M

hortikultura yang telah dan sedang dilakukan adalah :

1) Survei Hortikultura bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai

en

luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-

at

obatan.

up

2) Perusahaan Hortikultura bertujuan untuk menyediakan direktori perusahaan hortikultura yang terbaru, sehingga dapat membantu perkembangan

Ka b

agribisnis hortikultura. 3) Indikator Pertanian bertujuan untuk menyediakan data penunjang sebagai bahan

perencanaan, monitoring dan evaluasi perkembangan di sektor

S

pertanian.

BP

16)

Survei Perusahaan Perkebunan Data statistik perusahaan perkebunan sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah di sektor perkebunan. Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, para perencana dan pengambil kebijakan dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan rinci, sehingga rencana


15

kebijakan dapat disusun dengan lebih terarah dan mengenai sasaran. Dengan demikian peranan subsektor perkebunan dalam penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa, maupun sebagai penghasil bahan baku bagi industri hilir yang mengolah hasil tanaman perkebunan dapat ditingkatkan. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, perlu dilakukan pengumpulan data secara rutin setiap

U ta ra

tahun supaya evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Pengumpulan data perusahaan perkebunan bertujuan untuk mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat. Apabila tak ada data yang baik dan tepat waktu, maka perencana dan pengambil keputusan akan mengambil keputusan tanpa menggunakan dasar yang kuat, sehingga keputusan yang diambil bisa salah dan

dan alamat lengkap

uj

bulanan perusahaan perkebunan, meliputi nama

u

menimbulkan kekeliruan yang fatal. Data-data yang dikumpulkan dalam survei

am

perusahaan, yaitu karet, kakao, kelapa sawit, kopi, kina, tebu, teh, dan tembakau. Data-data yang dikumpulkan dalam survei tahunan perusahaan perkebunan (struktur ongkos perusahaan perkebunan) meliputi jenis tanaman

M

yang dibudidayakan, penguasaan dan pengguaan lahan, produksi, struktur ongkos komoditi utama, tenaga kerja, dan struktur pendapatan. Updating

en

direktori perusahaan perkebunan dimaksudkan untuk memperoleh daftar nama dan alamat perusahaan perkebunan secara lengkap, akurat dan update serta

up

at

memperoleh informasi jenis tanaman yang diusahakan dan luas tanaman.

17)

Ka b

KEGIATAN SEKSI NERWILIS

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Indeks Tendensi Bisnis (ITB) dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan bagian dari Sistem Pemantauan Indikator Dini tentang ekonomi yang dapat

BP

S

memberikan sinyal-sinyal perekonomian jangka pendek baik dari sisi pebisnis (produsen) maupun rumahtangga (konsumen). Informasi yang bersifat dini tentang kondisi perekonomian terkini menjadi harapan bagi para pelaku ekonomi baik itu pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum. Hasil penghitungan ITB dan ITK disajikan dalam bentuk Berita Resmi Statistik (BRS) dikeluarkan secara triwulanan, dan dibuat pula dalam bentuk publikasi yang merupakan penyajian yang lebih rinci dan lengkap.

16


18)

Penyusunan Statistik Daerah Kumpulan data dan informasi yang dihasilkan oleh BPS disajikan dalam suatu Publikasi Tahunan Statistik Daerah

yang berisi gambaran statistik lengkap

mengenai kondisi perekonomian, sosial, dan lintas sektor di Indonesia. Dengan bersumber dari data primer hasil pengumpulan data BPS melalui sensus dan

U ta ra

survei serta data sekunder dari berbagai instansi sektoral di Indonesia, publikasi ini antara lain menyajikan keadaan geografi dan iklim, susunan pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanian,

pertambangan dan energi, industri pengolahan, konstruksi, hotel dan pariwisata, transportasi dan komunikasi, perbankan, investasi, utang luar negeri, asuransi,

u

dan koperasi, harga-harga, pengeluaran penduduk serta ketersediaan dan

uj

konsumsi makanan perdagangan luar negeri, sistem neraca nasional, dan

am

perbandingan nasional. Referensi waktu penyajian data bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Beberapa data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data tahun

M

berjalan sampai dengan semester satu. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat provinsi dan internasional untuk melihat keterbandingan antar

en

wilayah dan antar negara.

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

20)

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba

up

Ka b

21)

at

19)

Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran Penyusunan neraca pengeluaran regional antara lain meliputi kegiatan

BP

S

penyusunan berbagai komponen permintaan akhir seperti direkomendasikan oleh SNA’2008 yang meliputi konsumsi rumah tangga regional, konsumsi pemerintah regional, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) regional, perubahan inventori regional, ekspor serta impor baik luar negeri maupun antar regional. Tujuan pokok dari aktivitas ini adalah sebagai berikut: 1) Membangun PDRB menurut pengeluaran kabupaten/kota dan provinsi, 2) Meningkatkan kualitas sistem data PDRB menurut pengeluaran, dan


17

3) Melakukan proses konsolidasi perangkat Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI)

serta menurunkan data agregatnya sehingga dapat diperoleh

informasi secara komprehensif, koheren, dan konsisten. Keluaran dari aktivitas ini adalah : 1) Tersusunnya statistik PDRB Pengeluaran triwulanan dan tahunan.

22)

U ta ra

2) Laporan akhir PDRB Pengeluaran. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100

u

Perubahan tahun dasar dalam penyusunan PDRB perlu dilakukan agar indikator

uj

makro ekonomi Indonesia dapat mengikuti dinamika ekonomi dunia. Menurut panduan SNA, selama periode waktu yang panjang penggunaan harga tahun

am

dasar cenderung menjadi kurang relevan untuk mengukur kemajuan ekonomi dimasa yang akan datang, maka dipandang perlu untuk mengganti periode

M

tahun dasar secara berkala. Rekomendasi PBB menyarankan pergantian tahun dasar sebaiknya dilakukan pada tahun yang berakhir 0 dan 5 dengan maksud

en

menjamin keterbandingan internasional (Buku Panduan System of National Accounts 2008). Survei penyusunan perubahan tahun dasar 2010 dilaksanakan

at

untuk meningkatkan kualitas indikator ekonomi yaitu PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang realisitis dan dapat merefleksikan keadaan terkini, serta

up

memberikan informasi terkini dan dapat dianalisis dengan keterbandingan

Ka b

internasional. Hasil dari kegiatan ini adalah Publikasi PDRB Tahun Dasar 2010. KEGIATAN SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI Kompilasi Data Transportasi

BP

S

23)

Penyusunan

perencanaan

pembangunan

di

sektor

transportasi,

sangat

membutuhkan data pokok seperti data: panjang jalan, bongkar-muat barang, asal-tujuan barang dan penumpang. Selama ini BPS mengumpulkan data angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara dari instansi terkait, yang meliputi jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan, kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan penumpang turun-naik di pelabuhan, lalu-lintas

18


pesawat, penumpang dan barang angkutan udara di bandara. Masing-masing data dikumpulkan periodik menggunakan kuesioner yang spesifik dengan frekuensi pengumpulan data yang berbeda. Tujuan dan sasaran dari pengumpulan data transportasi (angkutan darat, laut dan udara) adalah sebagai berikut:

U ta ra

1) Menyediakan data angkutan darat, laut dan udara secara periodik dan berkesinambungan dalam (i) Berita Resmi Statistik (BRS) dan Buletin Statistik

Bulanan Indikator Ekonomi yang disajikan bulanan; (ii) Publikasi Statistik

Perhubungan dan Publikasi Statistik Indonesia yang disajikan tahunan, maupun (iii) penyajian dalam bentuk lainnya, seperti penyajian dalam

u

website.

uj

2) Sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang

am

transportasi, baik di Pemerintahan Provinsi (Pemprov), Pemerintahan Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) maupun nasional.

M

Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016

en

24)

Kegiatan Pengumpulan data konstruksi merupakan kegiatan tahunan dalam

at

menunjang kegiatan penghitungan DAU. Data harga yang dicakup melalui survei IKK meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat konstruksi, dan

up

jasa konstruksi. Kegiatan survei ini menghasilkan data Indeks Kemahalan Konstruksi pada level provinsi dan kabupaten/kota, yang digunakan sebagai

Ka b

data pendukung pengalokasian DAU. Untuk meningkatkan keterwakilan, maka jumlah sampel per kabupaten/kota perlu ditingkatkan dan untuk meningkatkan akurasi/validitas, maka survei serentak perlu dilakukan beberapa kali sesuai

S

kondisi musim di Indonesia. Karena IKK sangat berkait dengan alokasi dana

BP

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; maka jumlah publikasi yang menjadi dokumen resmi, minimal sama dengan jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pemanfaatan output data IKK yang menjadi outcome antara lain dapat terlihat dari semakin lancarnya penyusunan APBN dalam mengalokasikan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan semakin akuratnya penyaluran

DAU ke setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Rencana Kinerja Tahunan BPS Kab.Mamuju Utara

19

25)

Survei Harga Pedesaan Data harga, baik harga di tingkat produsen komoditas pertanian maupun hargaharga di tingkat konsumen perdesaan merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting, sehingga sangat diperlukan penyajian data statistik harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan harga konsumen perdesaan yang

U ta ra

akurat, dan tepat waktu. Data harga yang dicakup adalah harga-harga di perdesaan, yang dikumpulkan melalui survei harga produsen perdesaan (sektor

pertanian) dan survei harga konsumen perdesaan. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan data harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan

harga konsumen perdesaan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai

u

bahan penyusunan indeks harga dan indikator harga lainnya. Hal tersebut guna

uj

memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang perencanaan pertanian. Survei harga-harga ini telah

am

dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam

M

Berita Resmi Statistik (BRS), Indikator Ekonomi, dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE). Disamping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk

at

Survei Statistik Keuangan Daerah

up

26)

en

indeks harga maupun data harganya

Perkembangan pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program

Ka b

pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah agar selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, salah satu upaya yang dimaksud adalah tersedianya dokumen laporan

BP

S

keuangan pemerintah daerah secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten

27)

maupun desa. Survei Bidang Jasa Pariwisata Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penggerak ekonomi masyarakat maupun melalui devisa yang dihasilkan. Kegiatan pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang dan

20


luas dari berbagai kegiatan yang menampung penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, selain mendorong kegiatan ekonomi lainnya, seperti bidang kerajinan rumah tangga dan industri kecil. Disamping itu tidak kalah pentingnya,

kegiatan

pembangunan,

kepariwisataan

memperkokoh

persatuan

akan dan

memperluas kesatuan

pemerataan bangsa

serta

U ta ra

memperkenalkan budaya bangsa. Dari data statistik perhotelan dapat diperoleh indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan usaha jasa perhotelan, salah satunya adalah tingkat penghunian kamar hotel yang berguna untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha perhotelan. Selain itu dari data statistik kunjungan

u

tamu asing dapat diperoleh data jumlah wisatawan mancanegara yang datang

uj

ke Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri.

am

Sedangkan dari data restoran/rumah makan, catering dan bar dapat diperoleh indikatorindikator yang menunjukkan perkembangan jumlah usaha, jumlah tamu/pengunjung/pemesan, yang berguna sebagai bahan acuan dalam rangka

M

penetapan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha. Selanjutnya dari data Jasa Perjalanan Wisata (JPW), yang sangat erat hubungannya

en

dengan wisatawan, dimana JPW

berperan sebagai penghubung antara

wisatawan dengan fasilitas perjalanan yang diperlukan oleh wisatawan, dapat

at

diperoleh data jumlah tiket yang terjual dan jumlah paket wisata yang terjual.

up

Usaha menengah dan besar dalam perekonomian nasional memegang peranan yang penting. Jumlah usaha berskala menengah dan besar dari tahun ke tahun

Ka b

terus meningkat. Di sisi lain, Pemerintah mempunyai komitmen untuk terus mendorong usaha berskala menengah dan besar yang menggambarkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu informasi usaha menengah dan besar yang mencerminkan

BP

S

keadaan ekonomi sektoral, regional, dan nasional sangat diperlukan untuk memberdayakan ekonomi bangsa. Sejak tahun 2008 BPS telah melaksanakan Survei Kegiatan Usaha restoran/rumah makan dan biro perjalanan wisata yang melibatkan sejumlah data yang bersifat lebih spesifik/khusus di sektor ekonomi. Subject matter bertanggung jawab atas kualitas dari data di sektornya. Survei ini dilakukan tahunan dengan metodologi sensus, namun pemasukan data secara


21

sensus tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh provinsi maka dilakukan survei triwulanan secara sampel ditambah dengan kegiatan jasa hiburan dan rekreasi 28)

Updating Direktori Usaha / Perushaan

U ta ra

KEGIATAN SEKSI IPDS 29)

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

BPS perlu menyempurnakan sistem aplikasi rujukan statistik yang ada, terkait dengan

u

penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS, instansi pemerintah,

uj

maupun lembaga penelitian dan institusi swasta lainnya. Penyempurnaan sistem perlu diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas isian metadata. Hal ini terkait dengan

am

penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS, instansi pemerintah, maupun lembaga penelitian dan institusi swasta lainnya. Pengembangan sistem dan

M

peningkatan kuantitas maupun kualitas metadata tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Dengan demikian, pada akhirnya akan diperoleh sistem aplikasi

en

yang lebih baik dengan dukungan metadata yang lebih akurat, sehingga pengguna data dapat lebih mudah mengakses data hasil kegiatan statistik dasar, sektoral dan

at

khusus.

Tujuan diselenggarakannya aktivitas ini adalah: statistik.

up

1) Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan

Ka b

2) Tersebarluaskannya piranti lunak aplikasi di tempat strategis sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait.

S

3) Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan statistik.

BP

30)

Pengolahan SUPAS 2015

31)

Penggambaran Peta BS Bermuatan Ekonomi

32)

Pembentukan Master Frame BS SE 2016

33)

Persiapan Publisitas SE 2016

22


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

U ta ra

A.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis

Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

u

Sasaran dari Program ini adalah terwujudnya struktur organisasi BPS secara

uj

efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance. Lancarnya

am

penyelenggaraan kegiatan penerapan kepemerintahan yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas secara lebih efektif, efisien dan optimal dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas dan sesuai

M

dengan jadual waktu dan target substansi yang diharapkan. Pada akhirnya dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas diharapkan akan berdampak pada

en

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna data statistik. Langkah-langkah kebijakan yang diambil BPS untuk menjalankan program ini adalah : Meningkatkan sarana dan prasarana TIK

2.

Peningkatan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil pencacahan dikirim

up

at

1.

melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat 3.

Ka b

secara online.

Peningkatan kemampuan SDM pengelola kegiatan statistik, baik statistik dasar, sektoral maupun statistik khusus.

4.

Memperbaiki struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien

BP

S

5.

Memperbaiki Sumber Daya Manusia

B.

RENCANA KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2015

DAN

Rencana kegiatan dan komponen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2015 adalah seperti tabel berikut ini


23

RENCANA AKTIVITAS PROGRAM BPS KAB MAMUJU UTARA T.A. 2015 KODE

2886 2886.994 001 002 011

PENANGGUNG JAWAB

(2) (3) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Kepala Sub Bagian Tata Layananan Perkantoran Usaha Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Penyusunan Renstra BPS 2015-2019

U ta ra

(1) 054.01.01


Penjelasan teknis masing-masing komponen kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

u

Penyusunan Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga (Renja KL) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

uj

1)

am

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pemerintah menjadi pilihan strategis. Salah satu indikator yang digunakan untuk

M

mendukung proses perencanaan yang baik yaitu ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan berkualitas, yang juga merupakan salah satu kunci

en

keberhasilan pembangunan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan

at

masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Oleh

up

karena itu, pembangunan di bidang statistik perlu terus diupayakan secara berkesinambungan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik

Ka b

yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data, baik yang datang dari instansi pemerintah pusat dan daerah, maupun yang datang dari kalangan usahawan serta kalangan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Untuk dapat mewujudkan kebutuhan pengguna dari berbagai

BP

S

kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai peningkatan terhadap jenis serta kualitas

data

dan

informasi

statistik.

Rencana

Kerja

Kementerian

Negara/Lembaga merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan yang harus disusun oleh setiap instansi pemerintah. Penyusunan Renja-KL BPS tahun 2015 dilakukan pada tahun anggaran 2015, yang merangkum seluruh rencana kegiatan statistik yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Penyusunan Renja-KL BPS tahun 2015 mengacu kepada Rencana Pembangunan

24


Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Dalam menyusun rencana kegiatan statistik BPS tetap memprioritaskan pada kegiatan lanjutan yang dilakukan secara berkala setiap tahun, sedangkan kegiatan pendukung lainnya dengan prioritas selanjutnya dengan pertimbangan kondisi keuangan negara. Renja-KL BPS Tahun 2015 disusun untuk digunakan sebagai pedoman kerja bagi

U ta ra

para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan statistik baik di pusat maupun di daerah yang akan memberikan kejelasan arah dalam melaksanakan program

pembangunan di bidang statistik pada tahun 2015. Dengan mengacu pada Renja-KL BPS Tahun 2015 diharapkan seluruh kegiatan statistik akan terlaksana secara

efisien

dan

efektif

melalui

koordinasi kegiatan

statistik

yang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Tahun 2015 dan Penyusunan Penrjanjian Kinerja BPS 2015

uj

2)

u

berkesinambungan, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan statistik.

am

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik: 1) BPS mempunyai tugas menyelenggarakan statistik dasar; 2) Untuk

M

dapat menyajikan statistik dasar, BPS melakukan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

en

teknologi (iptek) yang dapat dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS

at

dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun

up

masyarakat. Sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan statistik tersebut, maka diperlukan penyusunan laporan tahunan aktivitas BPS yang dapat digunakan

Ka b

sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan statistik selama satu tahun anggaran. Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerjasama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas

S

perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu.

BP

Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa semua jajaran instansi pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran, mulai tahun anggaran 2000 wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada presiden sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya. Penyusunan LAKIP dimaksudkan dalam rangka lebih


25

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi instansi tersebut. Laporan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 289/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan

U ta ra

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perbaikan dari Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 589/IX/6/Y/99

tangggal 20 September 1999. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPS meliputi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dari seluruh perwakilan

BPS Pusat, maupun di daerah. Penyusunan penetapan kinerja sebagai langkah

u

awal dalam penyusunan LAKIP. Penyusunan penetapan kinerja diperlukan untuk

uj

merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah (BPS

am

baik di pusat maupun di daerah) terhadap anggaran yang telah direncanakan. Sehingga untuk melakukan penyusunan penetapan kinerja BPS diperlukan 3)

Evaluasi Administrasi Keuangan

M

pembahasan mendalam antar eselon I dan II di BPS.

a. Rendahnya pemasukan laporan administrasi keuangan berkaitan dengan

en

kemampuan dan pemahaman tentang administrasi keuangan, khususnya pengetahuan bendaharawan.

at

b. Permintaan laporan setiap saat oleh DPR/DPRD maupun Departemen c.

up

Keuangan atau instansi terkait. Meningkatkan

kemampuan

petugas/SDM

yang

berkaitan

dengan

Ka b

administrasi keuangan.

d. Cepat dan tertibnya laporan keuangan secara menyeluruh. e. Dilakukan monitoring secara berkala. 4)

Evaluasi Laporan Keuangan

BP

S

Sesuai Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam pasal 1 nomor 38 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah

26


atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Laporan Keuangan BPS disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja (Satker), wilayah, Eselon I sampai tingkat Kementerian/Lembaga. Satker di BPS terdiri dari 5 satker dan 1 wilayah, setiap satker diwajibkan untuk menyusun dan

U ta ra

menyampaikan laporan keuangan ke jenjang diatasnya. Salah satu penyebab Disclamer laporan keuangan BPS tahun 2006 dan 2007 karena terdapat ketidak konsistenan data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, eselon 1 hingga

tingkat Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan konsisten perlu dilakukan

u

rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang penyampaian Laporan tingkat

satker,

wilayah,

eselon

1

hingga

sampai

tingkat

am

barang

uj

Keuangan BPS semesteran dan tahunan, sehingga konsistensi data keuangan dan Kementerian/Lembaga akan terpelihara dan terhindar dari opini Disclamer. Rekonsiliasi ini melibatkan 33 BPS Provinsi yang perannya merangkap sebagai

M

wilayah/Gabungan satker-satker dibawahnya. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali yaitu menjelang penyampaian laporan keuangan BPS semester 1 dan

en

Tahunan. Perlu diketahui bahwa usulan ini baru dilakukan. Mengingat pentingnya rekonsiliasi data ini dan terkait dengan opini laporan keuangan BPS tahun 2006

at

dan 2007 yang Disclamer, untuk itu agar dapat menjadi perhatian mengingat 5)

up

pentingnya dilakukan kegiatan ini. Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistem Monitoring Sub Bagian Tata Usaha adalah menyiapkan, mengevaluasi, dan

Ka b

Tugas

menyampaikan laporan keuangan BPS. Laporan keuangan terdiri dari laporan daya serap (LDS), LKKA/DKKA, dan SAI. Setiap satker diwajibkan untuk mengirimkan laporan keuangan ke Bagian Akuntansi Biro Keuangan. Oleh karena

BP

S

itu untuk mendukung laporan keuangan SAI dalam hal konsistensi dan keakuratan data. Selain itu untuk dapat mewujudkan laporan keuangan yang lengkap, akurat dan tepat waktu perlu dibuat suatu sistem monitoring laporan keuangan yang praktis, mudah dioperasikan sehingga seluruh hasil kerja/kinerja dapat dihimpun dalam database sistem monitoring tersebut. Sistem monitoring ini sangat dibutuhkan baik oleh Biro Keuangan khususnya Bagian Akuntansi maupun Pimpinan BPS yang dapat langsung mengakses dengan komputer data-data hasil


27

kerja/kinerja Bagian Akuntansi. Oleh karena itu, pembangunan sistem monitoring ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam era informasi yang serba canggih untuk kepentingan dan terwujudnya laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7)

Penyusunan Uraian Pekerjaan dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan

U ta ra

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik khususnya, dalam pemberian

penghasilan perlu didasarkan pada suatu standar penggajian yang memenuhi asas keadilan. Untuk mencapai hal tersebut, sebagai ukuran diperlukan informasi

yang menyeluruh tentang pegawai negeri untuk menghitung dan menentukan

u

besaran penghasilan yang dapat diberikan. Informasi yang dikumpulkan

uj

diperoleh melalui kegiatan penyusunan uraian pekerjaan dalam rangka 8)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

am

penyusunan formasi informasi jabatan BPS Kabupaten Mamuju Utara. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang

M

memangku jabatan eselon IV di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten, 9)

en

perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan. Perbaikan Data Sistem Informasi Kepegawaian

at

Pengelolaan SDM dalam setiap organisasi, adalah suatu kegiatan yang selalu ada dari masa ke masa dan dibutuhkan dalam setiap organisasi. Dengan

up

berkembangnya Teknologi Informasi (TI), diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang berisi data-data kepegawaian yang akan dipergunakan dan

Ka b

dimanfaatkan secara optimal dan dengan kemudahan pemakaian. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ini akan membantu siapapun dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kepegawaian. Pemutakhiran Tata Naskah dan Kartu Induk Pegawai

S

10)

BP

Keberhasilan pengelolaan SDM dalam setiap organisasi, dapat diukur dari kelengkapan dan kemutakhiran berkas kepegawaian yang dimiliki. Dalam rangka pemutakhiran berkas kepegawaian diperlukan pemeriksaan kelengkapan tata naskah dasar maupun tata naskah tambahan bagi setiap pegawai BPS. Kegiatan ini dilaksanakan agar setiap berkas pegawai dalam tata naskah lengkap sesuai dengan riwayat pekerjaan maupun riwayat jabatan yang seharusnya dimiliki. Kelengkapan berkas kepegawaian sangat dibutuhkan dalam

28


rangka mutasi kepegawaian maupun dalam rangka melengkapi persyaratan mutasi kepegawaian. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Bagian Administrasi Kepegawaian juga mulai melaksanakan penyimpanan data dalam bentuk file software. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memeriksa ulang kelengkapan seluruh berkas pegawai BPS Pusat dan Daerah. Penyempurnaan Pemberkasan Kenaikan Pangkat

U ta ra

11)

Sebelum dibuatkan Nota Persetujuan Teknis BKN tentang Kenaikan Pangkat (KP)

PNS Pusat dan Daerah perlu dilakukan pemeriksaan berkas KP Pusat dan Daerah yang diterima di Bagian Mutasi Pegawai agar mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam pemeriksaan berkas terdapat kendala yang disebabkan tidak

u

lengkapnya berkas dan tidak konsistennya antar berkas, khususnya yang

uj

disiapkan oleh staf yang bersangkutan. Untuk itu perlu dilakukan pengarahan

am

dari sub bagian tata usaha guna memberikan pengarahan dan pengawasan insentif dalam penyempurnaan berkas. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait agar pemasalahan yang timbul segera dapat

M

diselesaikan sehingga Nomor Persetujuan Teknis dapat diterbitkan sebelum periode April dan Oktober dan pada akhirnya SK KP dapat diterbitkan tepat Penyempurnaan Pemberkasan KGB, Pensiun dan Mutasi Lainnya

at

12)

en

waktu.

Sebelum dibuatkan SK Pensiun BPS Pusat dan Daerah, SK KGB dan SK Mutasi

up

lainnya perlu dilakukan pemeriksaan berkas agar berkas tersebut lengkap dan konsisten. Karena itu perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait (BKN dan

Ka b

Sekneg ), segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan segera, sehingga SK KGB, SK Pensiun dan SK Mutasi lainnya dapat diterbitkan tepat waktu.

13)

Penyusunan Laporan Kepegawaian

S

Guna meningkatkan tertib administrasi tentang kegiatan yang dilakukan di Biro

BP

Kepegawaian, khususnya di bagian Mutasi Pegawai perlu disusun laporan kepegawaian yang akurat. Penyusunan laporan kepegawaian yang meliputi mutasi pegawai, antara lain tentang pengangkatan CPNS/PNS, perpindahan PNS, mutasi jabatan, pensiun, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sebaiknya disusun secara periodik setiap tahunnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kegiatan kepegawaian yang akan datang.


29

14)

Pemilihan KSK Berprestasi Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara merupakan langkah strategis yang mutlak harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah guna memperbaiki pelayanan publik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur ini menjadi makin penting ketika kesadaran publik akan hak-haknya

U ta ra

untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik terus meningkat. Terlebih, kini instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan global yang menuntut pelayanan publik agar semakin efektif dan efisien. KSK mempunyai peran yang

besar sebagai ujung tombak bagi BPS dalam pengumpulan data yang

berkualitas. Dalam kerangka itulah, untuk lebih meningkatkan motivasi dan

u

Kinerja Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) baik yang menyangkut semangat

uj

kerja, prestasi kerja maupun mutu hasil kerja yang dihasilkannya diperlukan 15)

am

pemilihan KSK Berprestasi.

Sosialisasi kegiatan Statistik BPS Mamuju Utara Tahun 2015 Berbagai informasi statistik mempunyai peran tersendiri dalam pembangunan

M

nasional yang terintegrasi. Berdasarkan data dan informasi statistik dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan data sektoral, misalnya statistik pertanian,

en

ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan, dapat dibuat berbagai keputusan dan kebijakan pembangunan. Data dasar sektoral yang

at

diperoleh harus menggambarkan keadaan masyarakat terkini, sehingga

up

pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati langsung dan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas.

Ka b

Pengumpulan data sektoral melalui berbagai kegiatan survei adalah amanat undang-undang dan merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan di seluruh wilayah kabupaten Mamuju Utara. BPS Kabupaten Mamuju Utara bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pelaksanaan berbagai survei

BP

S

sektoral tersebut. Untuk itu BPS memerlukan beberapa strategi untuk menunjang suksesnya kegiatan survei tersebut, antara lain melalui sosialisasi yang dikumandangkan kepada pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Mamuju Utara harus mampu menyusun strategi sosialisasi melalui persiapan yang cermat, strategis, efektif, efisien, dan berdaya guna.

30


Tantangan yang harus dijawab oleh BPS Kabupaten Mamuju Utara dalam mensosialisasikan berbagai kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Mamuju Utara khususnya survei sektoral adalah: Bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan tersebut? Fasilitas dan media apa yang harus digunakan, sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan

U ta ra

berdaya guna? Kapan waktu yang tepat dan dimana saja sosialisasi layak dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan seperti tersebut di atas, maka perlu

adanya bahan pendukung sosialisasi yang dapat memberikan penjelasan tentang berbagai kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS. 16)

Pengelolaan Barang Milik Negara

u

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan

uj

Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pusat Statistik (sampai tingkat

am

Kabupaten berjumlah 6 satuan kerja/satker) maka diperlukan kegiatan awal Sosialisasi/Monitoring/Pembinaan/ Pelaporan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara seperti pengelolaan (mulai penerimaan BMN, inventarisasi (tertib dokumen

sumber

BMN),

M

administrasi

pergudangan/penyimpanan,

dan

pendistribusian) dan penghapusan (pemantauan BMN yang sudah tidak layak

en

digunakan karena rusak atau kadaluarsa untuk segera dikeluarkan dari SIMAK BMN). Kegiatan awal ini dilakukan sepanjang tahun, kemudian dilanjutkan

at

dengan penyelenggaraan rekonsiliasi data SIMAK-BMN mulai dari tingkat

up

provinsi dengan Kabupaten dan BPS Pusat dengan seluruh provinsi dan diakhiri dengan kegiatan akhir berupa penyusunan Laporan BMN Semester I, II, dan

Ka b

Tahunan selaku Satker dan selaku Instansi BPS untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Departemen Keuangan dan juga menyediakan data BMN untuk pemeriksaan baik oleh intern BPS (Inspektorat) dan ekstern (Badan

S

Pemeriksa Keuangan).

BP

17)

Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ Uang Makan PNS

Manusia sebenarnya hidup dalam kekurangan. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kelebihan-kelebihan, terutama kelebihan harta dunia. Sayangnya orang yang memiliki kelebihan ini sering kurang tergerak hatinya untuk membantu meringankan kesulitan orang-orang yang hidupnya mengalami kekurangan. Pegawai BPS Kabupaten Mamuju Utara bekerja dengan menggunakan tenaga


31

dan otak. Kalau hanya tenaga yang dipakai, maka mudah untuk memulihkannya, yaitu hanya makan yang cukup dan tidur cukup. Tapi, jika yang dipakai hanya otak, maka harus banyak menyegarkan pikiran dan menyegarkan tubuhnya, karena pekerjaan otak luar biasa menyita energi. Apabila yang dipakai keduanya, yaitu tenaga dan otak, seperti pegawai BPS Kabupaten Mamuju

U ta ra

Utara yang selain berkutat dengan angka tapi juga harus terjun ke lapangan, maka dibutuhkan makanan penambah daya tahan tubuh, yaitu makanan dan minuman yang bergizi, dan juga penyegaran pikiran melalui wujud makanan

penambah daya tubuh yang belum pernah mereka konsumsi. Pegawai BPS Kabupaten Mamuju Utara adalah pegawai yang luar biasa kuat daya tahan

u

tubuhnya, tapi jika tidak didukung oleh makanan tambahan, maka kekuatan tubuh

uj

ini lama-kelamaan akan melemah. Karena itulah, dibutuhkan makanan dan

am

minuman penambah daya tahan tubuh agar pegawai BPS dapat tetap memberikan karya-karyanya bagi bangsa dan negara dengan kondisi tubuh

BP

S

Ka b

up

at

en

M

yang sehat.

32


BAB IV

A.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS

TUJUAN DAN SASARAN Sejalan dengan semakin bertambahnya tugas yang dibebankan

U ta ra

kepada BPS baik di pusat maupun didaerah khususnya di Kabupaten Mamuju Utara dalam rangka penyediaan data statistik yang lebih baik mengenai mutu,

kelengkapan, dan kecepatan penyajian kepada para pemakai data, maka BPS perlu terus menerus memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana

u

fisik yang ada, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja,

uj

antara lain penyediaan sarana AC spilit ruangan kantor. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan unsur penunjang yang berperan dalam

memberi

dukungan

yang

maksimal

am

penting

bagi

kelancaran

pelaksanaan kegiatan perstatistikkan yang dibebankan kepada BPS, sehingga

M

akan dihasilkan output yang maksimal pula.

Melalui program peningkatan sarana dan prasarana kerja yang

en

dilakukan secara bertahap setiap tahun, baik untuk BPS Pusat maupun BPS di Daerah, maka diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas

at

operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya, sehingga pemerintah

yang

menjadi

tanggung

jawab

BPS

dalam

hal

up

penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih baik mengenai mutu, kelengkapan, dan kecepatan penyajian kepada masyarakat pengguna data,

Ka b

dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan fasilitas yang tersedia secara

memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi

BP

S

yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi BPS secara lebih efektif dan efisien serta terpadu melalui usaha peningkatan sarana dan prasarana kerja BPS dan Perwakilan BPS di daerah (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota) secara bertahap dengan tujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan

dan pengolahannya. Rencana Kinerja Tahunan BPS Kab.Mamuju Utara

33

B.

RENCANA KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA APARATUR TAHUN ANGGARAN 2015

SARANA

DAN

Secara umum kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program peningkatan sarana dan prasarana fisik ditekankan pada aspek pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik baik BPS Kabupaten. Dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana fisik yang

U ta ra

sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai dalam bekerja serta dapat lebih memperlancar kegiatan operasional BPS Kabupaten Mamuju Utara dan mempercepat proses kegiatan

statistik, sehingga berbagai data statistik yang diperlukan dapat lebih cepat dan

u

lebih mudah sampai pada para pengguna. Pertambahan wilayah administrasi

uj

juga berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana baik fisik gedung kantor maupun perlengkapan dan peralatan lainnya untuk mendukung

am

pelaksanaan kegiatan statistik.

Adapun Rencana kegiatan dan komponen kegiatan yang akan

M

dilaksanakanpada tahun anggaran 2015 adalah :

en

RENCANA AKTIVITAS PROGRAM BPS KAB MAMUJU UTARA T.A. 2015 KODE

(3)

up

at

(2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Sarana Gedung Gedung/Bangunan Renovasi Gedung dan Bangunan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

BP

S

Ka b

(1) 054.01.02 2891 2891.996 301 2891.997 401 2891.998 501


34


BAB V

ADVANCE RELEASE CALEDNDER (ARC) TAHUN 2015

Dalam rangka menyampaikan informasi dan data statistik yang dihasilkan oleh BPS

U ta ra

secara tepat kepada para pengguna data, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Program Advance Release Calendar (ARC). Aktivitas ini menyediakan informasi jadwal penerbitan semua produk BPS yang di dalamnya mencakup

Perioritas dan tenggang waktu yang ditayangkan dalam website BPS. Pembangunan

u

ARC

uj

BPS ini merupakan suatu keharusan karena sudah disepakati sebagai salah satu program

am

percepatan (Quick wins) BPS. Advance Release Calendar BPS adalah suatu daftar yang memuat jadwal penerbitan semua produk BPS baik yang berupa publikasi maupun

M

informasi statistik lainnya yang di dalamnya mencakup periodisitas dan tenggang waktu diseminasi data. ARC didiseminasikan secara publik (online) melalui website BPS

en

Pusat (http:\\www.bps.go.id) maupun BPS Daerah sebagai informasi awal mengenai diterbitkan.

up

A. Maksud dan Tujuan

at

tanggal rilis suatu publikasi atau informasi statistik lainnya yang rencananya akan

Ka b

Maksud dan tujuan penyusunan ARC BPS antara lain: i. Menjamin terwujudnya seri publikasi BPS yang baik, dengan frekuensi penerbitan yang terjadwal dengan baik agar lebih akuntabel dan tidak bersifat adhoc. ii. Mengontrol agar publikasi BPS dapat diterbitkan secara konsisten dan subject

S

matterterkait dapat memenuhi jadwal penerbitan sesuai dengan yang direncanakan.

BP

iii. Memberikan informasi kepada publik (pengguna data BPS) mengenai publikasi apa saja yang akan diterbitkan, melalui tayangan dalam web BPS.

iv. Memberikan kepastian pada publik (pengguna data BPS) mengenai ketersediaan v.

data dan periodisitas data BPS. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas setiap unit kerja di lingkungan BPS, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program ARC BPS.


35

B. Ruang Lingkup ARC BPS i. Ruang Lingkup ARC BPS adalah seluruh produk BPS baik berupa publikasi maupun informasi statistik lainnya yang akan didiseminasikan kepada publik melalui website BPS Pusat maupun BPS Daerah. ii. Secara khusus yang berkaitan dengan program Quick wins BPS, cakupan ARC

U ta ra

BPS diprioritaskan pada Berita Resmi Statistik, serta produk publikasi BPS lainnya yang dapat dijamin kualitas dan jadwal terbitnya. C. Pelaksanaan Kegiatan ARC

i. Informasi mengenai publikasi yang akan terbit yang berasal dari Bidang SM

u

(Provinsi) / Seksi SM (Kab/Kota) terkait.

uj

ii. Kompilasi informasi dan pembuatan ARC yang dilakukan oleh Bidang IPDS

am

(Provinsi) / Seksi IPDS (Kab/Kota).

iii. Penayangan ARC dalam web BPS yang dilakukan oleh Bidang IPDS (Provinsi)/ Seksi IPDS (Kab/Kota).

M

iv. Pemantauan dan Evaluasi ARC yang dilakukan oleh Bidang IPDS

en

D. Pelaksanaan ARC BPS Tahun Anggaran 2015

ARC BPS tahun anggaran 2015 diselenggarakan melalui kegiatan

at

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik pada aktivitas Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi. Saat ini ARC BPS masih dalam tahap Subject Matter.

up

penyusunan mengingat masih adanya revisiPetunjuk Operasional Kegiatan oleh

Ka b

Berikut tampilan ARC BPS Kabupaten Mamuju Utara pada website:

BP

S

http://mamujuutarakab.bps.go.id

36


U ta ra u uj am M en at up Ka b S BP Rencana Kinerja Tahunan BPS Kab.Mamuju Utara

37



BAB VI

PEMBIAYAAN

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan pemanfaatan dana pembangunan maka perlu dilakukan pengembangan pola berpikir stratejik yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga anggaran

U ta ra

pemerintah dapat benar-benar fokus dalam mencapai misi yang diemban oleh masingmasing instansi pemerintah pada khususnya dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan statistik tidak terlepas dari unsur

u

kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran

uj

yang mencukupi. Unsur-unsur tersebut akan menjadi kendala jika tidak dapat terpenuhi.

am

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada tersebut, BPS memilah-milah prioritas kegiatan secara selektif dan dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan BPS tetap dapat mencapai hasil yang maksimal dalam

M

mendukung program pembangunan nasional dan daerah serta dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan pengguna data. Pemerintah sebagai penyedia anggaran diharapkan

en

dapat memahami akan arti pentingnya ketersediaan data statistik yang berguna antara lain sebagai dasar perumusan kebijaksanaan dan perencanaan, di samping

at

sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Untuk memperoleh

up

data yang berkuliatas dibutuhkan dana yang besar. Pembiayaan kegiatan BPS Kabupaten Mamuju Utara pada tahun anggaran 2015 menggunakan sistem anggaran

Ka b

terpadu yang berbasis pada kinerja lembaga. Seperti telah dijelaskan pada bab pendahuluan, program dan kegiatan BPS

Kabupaten Mamuju Utara di tahun 2015 menggunakan program dan kegiatan hasil restrukturisasi sama dengan program dan kegiatan BPS Kabupaten Mamuju Utara di

BP

S

Tahun 2014. Rancangan anggaran yang dibutuhkan BPS Kabupaten Mamuju Utara untuk

menjalankan kegiatan-kegiatannya di tahun 2015 diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp. 3.175.340.000,-. Jika dibandingkan dengan total anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 2.796.792-, total kebutuhan anggaran tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,92 persen. Kenaikan tersebut disebabkan adanya Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) yang membutuhkan biaya cukup besar. Rencana Kinerja Tahunan BPS Kab.Mamuju Utara

39

Untuk program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya, kebutuhan anggaran yang diperlukan di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.129.000,- atau naik sebesar 0,50 persen jika dibandingkan dengan Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya tahun 2014. Kenaikan disebabkan karena bertambahnya kebutuhan anggaran belanja gaji

U ta ra

dan tunjangan di BPS Kabupaten Mamuju Utara. Untuk program P2IS, kebutuhan anggaran di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 166.167.000,- atau 22,65 persen

jika di bandingkan dengan pagu

anggaran tahun 2014. Kenaikan disebabkan karena bertambahnya jumlah kegitana

di

atas

menjelaskan

bahwa

dengan

semakin

berkembangnya

uj

Uraian

u

teknis.

pengetahuan, teknologi, dan informasi di berbagai bidang, perkembangan wilayah

am

administrasi di beberapa daerah berakibat meningkatnya kebutuhan terhadap data statistik oleh pemerintah, dunia usaha maupun konsumen pengguna data serta semakin

M

beragam, sementara BPS selalu dituntut untuk menghasilkan data yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya diperlukan biaya yang juga besar sehingga

en

anggaran berperan sangat penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, besar harapan BPS agar rancangan anggaran BPS Tahun 2015 dapat diterima sehingga BPS Kabupaten

at

Mamuju Utara dapat menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.

up

Secara lengkap besarnya anggaran yang dibutuhkan di tahun 2015 dibandingkan dengan besarnya Pagu BPS di tahun 2014 dapat dilihat pada tabel

Ka b

berikut ini:

BP

S

MATRIKS PENDANAAN BPS KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015-2019

A I. B I.

ALOKASI (000) Rp

PROGRAM/KEGIATAN 2014 (1)

Persentase Perubahan

(2)

ALOKASI PROGRAM TEKNIS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) ALOKASI PROGRAM GENERIK

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) TOTAL

40

2015

567.543 2.214.249 15.000 2.796.792

733.710

22,65%

2.225.378

0,50%

216.252

93,06%

3.175.340

11,92%


BAB VI

PENUTUP

Sebagai lembaga perstatistikan nasional, Badan Pusat Statistik mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah kepada BPS dalam

U ta ra

penyelenggaraan kegiatan statistik dasar melalui program-program pembangunan di bidang statistik. Kegiatan statistik yang setiap tahun dilaksanakan BPS merupakan pendukung bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan regional. Oleh karena itu maka prioritas pembangunan statistik selalu dikaitkan dengan prioritas pembangunan

nasional dan regional. Program-program pembangunan statistik dimaksudkan untuk

u

mendukung percepatan pencapaian pembangunan nasional melalui penyediaan

uj

berbagai data antara lain data penduduk miskin secara series, data sektoral seperti

am

PDRB dan data angkatan kerja, data indeks pembangunan manusia (IPM), data tingkat inflasi, data PDRB menurut sektor yang mencerminkan tingkat pertumbuhan suatu

M

wilayah, dan sebagainya.

Selain menjalankan kewenangan di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik

en

dasar, BPS juga mempunyai kewajiban untuk mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat, karena seluruh lapisan masyarakat di samping

at

sebagai pengguna data sekaligus juga sebagai nara sumber data diharapkan semakin harmonis.

up

sadar akan arti pentingnya statistik sehingga dapat bekerja sama dengan BPS secara

Ka b

Kegiatan-kegiatan statistik pada tahun anggaran 2015 umumnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan selalu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung perencanaan pembangunan. Kegiatan yang sifatnya lanjutan dimaksudkan untuk menjaga ketersinambungan penyediaan data yang

S

semakin dituntut untuk lebih rinci dan pada skala wilayah kecil. Salah satu upaya dalam

BP

rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka perlu disusun suatu Rencana Kerja BPS (Renja BPS) yang akan menjadi prioritas pembangunan statistik pada tahun 2015 dan akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan program pembangunan statistik sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKT Tahun 2015, BPS merasa perlu mendapat dukungan Rencana Kinerja Tahunan BPS Kab.Mamuju Utara

41

sepenuhnya dari DPR, instansi pemerintah lainnya dan bersama-sama dengan masyarakat luas agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, karena keberhasilan pelaksanaan RKT tahun 2014 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan

BP

S

Ka b

up

at

en

M

am

uj

u

U ta ra

disiplin dari semua pihak.

42



Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statitik

Persentas konsumen yang merasa puas dengan kemutakhiran data BPS Jumlah publikasi yang terbit tepat waktu

IKKS. 1.4

Jumlah publikasi sensus

IKKS. 1.6

IKKS.2.1

Meningkatnya kualitas S.S.5 manajemen sumber daya manusia BPS

Meningkatnya pengguna S.S.4 layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

Meningkatnya kualitas S.S.3 hubungan dengan pengguna data BPS

am

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

IKKS.5.1

DMPTTL

PPIS

PPIS

PPIS

PPIS

PROGRAM

0%

Persentase rekomendasi inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat

IKKS.6.2 IKKS.6.3

60

9

Jumlah laporan dukungan manajemen

IKKS.6.1

71%

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal D IV atau Strata 1

IKKS.5.2

DMPTTL

U ta ra

0%

85%

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

IKKS.4.2

u

95%

1300

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

uj

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

IKKS.4.1

IKKS.3.2

95%

Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

IKKS.3.1

M

100%

100%

99,80%

IKKS.2.3

Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan usaha

0

31

31

Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan non usaha dan non rumah tangga

Meningkatnya kuialitas S.S.2 hubungan dengan sumber data IKKS.2.2 ( responden enggagment )

Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

en

Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN

IKKS. 1.5

95%

IKKS. 1.2 IKKS.1.3

97%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data BPS

at

Peningkatan Pengawasan dan T.3 Akuntabilitas Kinerja Aparatur Meningkatnya pengawasan BPS S.S.6 dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

T.2

up

Meningkatnya kepercayaan S.S.1 pengguna terhadap kualitas data BPS

97%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data BPS

TARGET KINERJA

IKSS.1.1

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS KAB MAMUJU UTARA

SASARAN STRATEGIS

Ka b

Peningkatan T.1 Kualitas Data Statistik

TUJUAN

S

BP

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

KET

LAMPIRAN

43

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 Tujuan 1. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas SASARAN STRATEGIS (1)

PROGRAM/KEGIATAN

SATUAN

TARGET

(2)

(3)

(4)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK Jumlah sampel survei pertanian tanaman pangan dan ubinan

Responden

200

-

Jumlah responden survei hortikulutura dan indikator pertanian

Responden

8

-

Jumlah responden survei perusahaan perkebunan

Responden

5

-

Jumlah responden survei peternakan dan rumah potong hewan

Responden

4

-

Jumlah responden survei perusahaan perikanan dan TPI

Responden

4

Jumlah responden survei perusahaan kehutanan

Responden

4

Jumlah responden survei industri besar dan sedang bulanan

Responden

4

Responden

5

Responden

6

Responden

-

Sampel Responden Responden Sampel

27 280 576 8

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK SOSIAL - Jumlah responden survei tenaga kerja nasional semesteran

Responden

140

-

Jumlah responden survei tenaga kerja nasional tahunan Jumlah responden survei sosial ekonomi nasional kor dan konsumsi Jumlah responden susenas panel

Responden

210

Responden

480

Responden

10

Jumlah responden survei sosial ekonomi nasional konsumsi dan MSBP Jumlah judul publikasi statistik sosial

Responden

120

Publikasi

1

Jumlah responden survei politik dan keamanan

Responden

10

Responden

800

Persentase

100

Tersedianya data dan informasi ekonomi makro yang lengkap, akurat dan tepat waktu -

Jumlah responden survi industri besar dan sedang tahunan Jumlah responden survei perusahaan konstruksi tahunan

-

Jumlah responden survei perusahaan konstruksi triwulanan Jumlah sampel survei transportasi Jumlah responden survei harga produsen pedesaan Jumlah responden survei harga konsumen perdesaan Jumlah Sampel survei statistik keuangan daerah

M

-

am

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK DISTRIBUSI

uj

-

U ta ra

-

u

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PRODUKSI

-

at

-

up

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu

en

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

BP

S

Ka b

- Jumlah responden supas 2015 PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI - Persentase peta wilayah administrasi dan BS yang mutakhir

44


Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien SASARAN STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN

SATUAN

TARGET

(2)

(3)

(4)

Responden

40

Bulan Bulan

10 10

(1) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

-

Jumlah responden indeks tendensi bisnis dan indeks tendensi konsumen Time Lag penyusunan indeks pembangunan manusia Time lag penyusunan Indikator Ekonomi

PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN DISEMINASI STATISTIK Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik -

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses dana dan informasi statistik melalui website

Pengunjung

1300

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

Pengunjung

200

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga luar yang menerima publikasi BPS

Instansi

25

u

Pelayanan publik, hubungan masyarakat dan hukum Jumlah penyelenggaraan sosialisai kegaitan BPS

-

Jumlah tamu dalam dan luar negeri yang datang ke PST BPS

Kegiatan

uj

-

am

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

U ta ra

PENGEMBANGAN DAN ANALISIS STATISTIK

1

Pengunjung

200

SATUAN

TARGET

(3)

(4)

Aplikasi

10

SATUAN

TARGET

(3)

(4)

Pegawai

15

Pegawai

2

Persentase

100

Tujuan 3. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sasaran kinerja SASARAN STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN

(2) Meningkatnya kualitas PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI STATISTIK pengolahan data dan - Jumlah aplikasi pengolahan untuk kegiatan statistik informasi statistik

en

M

(1)

Tujuan 4. Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara

up

(1)

PROGRAM/KEGIATAN

at

SASARAN STRATEGIS

-

Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal DIV/S1

Ka b

Jumlah pegawai yang sedang tugas belaja Meningkatkan pascasarjana/doktoral kapasitas sumber daya manusia PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Persentase penyelesaian LAKIP dan SAKIP yang tepat waktu

BP

S

-


45



S

BP

en

at

up

Ka b

u

uj

am

M

U ta ra

S

BP

en

at

up

Ka b

u

uj

am

M

U ta ra

BPS Kabupaten Mamuju Utara

Recommend Documents