BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan Keuangan

BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2012 (Unaudited)

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 48 Palu 94114 Telp. (0451) 48310, 483611, 483613 E-mail: [email protected] Homepage: http://sulteng.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palu, 18 Januari 2013 Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Johanes De Britto Priyono, M.Sc NIP.19590916 198501 1 001

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Diinvestasikan D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain Laporan-laporan Pendukung LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

iii iv 1 3 4 5 5 5 6 9 9 15 15 16 20 20 22 26 26 27 29 30 31 31 31 31 31 31 33 34 37 44 47

i Daftar Isi

iv Ringka 3 4 5 X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

1

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011

2

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

14

Tabel 4

: Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

15

Tabel 5

: Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

16

Tabel 6

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

16

Tabel 7

: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011

17

Tabel 8

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

18

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

18

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011

19

Tabel 11

: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

20

Tabel 12

: Rincian Persediaan

21

Tabel 13

: Rincian Aset Tetap

22

Tabel 14

: Rincian Aset Lainnya

26

Tabel 15

: Rincian Aset tak Berwujud

27

Tabel 16

: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

28

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 (Unaudited)

RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.934.087,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp7.941.857.085,00 atau mencapai 97,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.133.220.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 (dalam Rupiah)

TA 2012 Uraian

Pendapatan Negara Belanja Negara

TA 2011

0,00

3.934.087,00

% Real. thd Anggar an 0,00

8.133.220.000,00

7.941.857.085,00

97,66

Anggaran

Realisasi

-1-

Realisasi 38.728.920,00 11.233.837.670,00


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah Aset adalah sebesar Rp12.598.415.186,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp117.764.770,00, Aset Tetap sebesar Rp11.867.414.757,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp613.235.659,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp14.845.433,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp12.583.569.753,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp102.919.337,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp12.480.650.416,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 Tanggal Neraca Uraian

31 Des 2012 (Rp)

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2011 (Rp)

(Rp)

%

Aset Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

117.764.770

139.592.384

(21.827.614)

(15,63)

11.867.414.757

11.649.506.350

217.908.407

1,87

0

0

0

613.235.659

541.225.659

72.010.000

13,30

12.598.415.186

12.330.324.393

268.090.773

2,17

14.845.433

1.714.916

13.130.517

765,66

102.919.337

137.877.468

(34.958.131)

(25,35)

12.480.650.416

12.190.732.009

289.918.407

2,37

12.583.569.753

12.328.609.477

254.960.276

2,06

12.598.415.166

12.330.324.393

268.090.773

2,17

0

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

-2-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (Dalam Rupiah) TA 2012 Uraian

TA 2011 % Realisasi terhadap Anggaran

Catatan Anggaran

Realisasi

Realisasi

PENDAPATAN 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

3.934.087

0

38.728.920

Jumlah Pendapatan

0

3.934.087

0

38.728.920

BELANJA 1.

Belanja Pegawai

2.777.326.000

2.776.018.576

99,95

2.712.715.715

2.

Belanja Barang

5.355.894.000

5.165.838.509

96,45

7.868.271.955

3.

Belanja Modal

0

0

0

651.850.000

8.133.220.000

7.941.857.085

97,65

11.232.837.670

Jumlah Belanja

-3-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 ( dalam Rp) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

ASET Aset Lancar Kas dan Bank Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Jumlah Kas dan Bank Piutang Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR Jumlah Piutang (Bersih) Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Jumlah Aset Tetap Piutang Jangka Panjang TPA Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

-4-

31 DESEMBER 2012

31 DESEMBER 2011

C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3

0 0 717.163 717.163

0 0 0 0

C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8 C.1.9

0 0 0 0 0 0 0 0 117.047.587 117.764.770

0 0 0 0 0 0 0 0 139.592.384 139.592.384

4.283.900.000 4.623.626.790 2.805.436.684 0 154.451.283 0 11.867.414.757

4.283.900.000 4.423.071.018 2.805.436.684 0 137.098.648 0 11.649.506.350

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

411.878.659 201.357.000 613.235.659 12.598.415.166

411.878.659 129.347.000 541.225.659 12.330.324.393

14.128.250 0 717.183 0 14.845.413 14.845.413

1.714.916 0 0 0 1.714.916 1.714.916

C.6 C.6.1 C.6.2

0 117.047.587

0 139.592.384

C.6.3

(14.128.250)

(1.714.916)

C.6.4 C.6.5

0 0 102.919.337

0 0 137.877.468

11.867.414.757 613.235.659 12.480.650.416 12.583.569.753 12.598.415.166

11.649.506.350 541.225.659 12.190.732.009 12.328.609.477 12.330.324.393

C.1.10 C.1.11 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2. 3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.4 C.4.1 C.4.2

C.5 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4

C.7 C.7.1 C.7.2


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.

Dasar Hukum

PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

5


16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor-229/KMK.6/2012 tentang Perubahan dan Penambahan atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 21. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan; 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran. 24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; 25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga; 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012; 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010-2014 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010-2014, Kepala Badan Pusat

6


Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam menetapkan rencana strategis tahun 2010-2014 mengacu Renstra BPS Pusat 2010-2014 Visi Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua Misi Terwujudnya Visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai penjabaran dari Visi tersebut maka ditetapkan Misi BPS Provinsi Sulawesi Tengah sbb : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien dengan Penataan kelembagaan, dan career planning didalam seluruh unsur kekuatan BPS termasuk BPS Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia dengan Pengembangan Kualitas SDM, melalui STIS dan Diklat baik dari BPS maupun dari instansi daerah yang menyelenggarakan. 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik dengan Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak dengan Penguatan Sirusa (Sistem Rujukan Statistik), Updating website serta melakukan press release secara kontinyu mengenai data statistik. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Tujuan Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Statistik 1. Mengacu pada Renstra BPS RI, prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional, Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/coherence yang berarti konsisten antar sektor dan anta rperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/interpretability. 2. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan (3) peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

7


3. Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik ekonomi, meningkatnya kualitas data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, meningkatnya manajemen survei, meningkatnya metodologi survei, meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, serta meningkatnya penetapan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini baru berfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses ketatalaksanaan (business process review), pengembangan kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. 5. Keberhasilan upayah peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK Statistik. 6. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah. 7. Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja instansi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah. Strategi dan Arah Kebijakan BPS Provinsi Sulawesi Tengah 1. Dalam rangka peningkatan kualitas data selama lima tahun ke depan BPS Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik di daerah secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain pemanfaatan TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicermnkan oleh berkurangnya timelines penyajian data, dan meningkatkan kualitas penyajian, serta memberikan kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data. 2. BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perpanjangan tangan BPS RI di daerah mempunyai peranan yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Alur kegiatan statistik menempatkan BPS Provinsi sebagai kontrol dan pengawas terhadap susksesnya kegiatan pengumpulan data di BPS Kabupaten/Kota. Data yang dikumpulkan di daerah perlu diberikan jaminan kualitas, proses pengolahan dan penyajian data yang handal diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. 3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM di BPS Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

8


ditetapkan, maka BPS Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. 4. Strategi dan arah kebijakan BPS Provinsi Sulawesi Tengah antara lain dengan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik antara lain kegiatan Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013, Survei Biaya Hidup 2012, Susenas, Sakernas, dan sebagainya yang telah terjadwal dan terencana dengan jelas. 5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara seperti pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor untuk BPS yang baru terbentuk, revitalisasi gedunglama, pengadaan dan penggantian kendaraan operasional roda empat untuk eselon II dan III, serta pengadaan dan penggantian kendaraan operasional roda dua untuk eselon IV dan KSK. 6. Dengan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarsisasi kegiatan statistik di Provinsi Sulawesi Tengah serta mewujudkan system Statistik Nasional sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih. 7. Meningkatkan kemampuan petugas dalam upaya pendekatan terhadap responden sehingga diperoleh informasi yang benar. Meningkatkan kerjasama dan dukungan pemerintah daerah sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah daerah. 8. Meningkatkan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil pencacahan akan dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat secara online sehingga terbentuk kondisi data statistik yang selalu update.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satker BPS Provinsi Sulawesi Tengah. BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2012 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.8.133.220.000,-. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau

9


dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BPS Provinsi Sulawesi Tengah adalah berdasarkan hasil rekonsiliasi di KPPN Palu Pendapatan

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

10


oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

Aset Tetap



harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,



harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,



harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2009 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: 

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan



Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

11


kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

12


Kewajiban

(4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masingmasing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian

13


Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih . Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

Penyusutan Aset Tetap

Uraian

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

100%

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

14


B. Realisasi Pendapatan Negara dan

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar

Hibah

Rp3.934.087,00 atau mencapai (-) persen karena tidak ada estimasi pendapatan yang

Rp3.934.087,00

ditetapkan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP No

Uraian

Estimasi

Realisasi

%

Pendapatan 1

Pendapatan penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survei, Pemetaan & Hasil Cetakan Lainnya

-

1.885.000

-

2

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

-

1.773.500

-

3

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

-

275.391

-

4

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

-

196

-

-

3.934.087

-

Jumlah

Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar Rp34.794.833,00 atau 89,84 persen dibandingkan TA 2011 yang disebabkan karena pada TA 2011 terdapat penjualan Aset yaitu Mobil dan Motor Dinas pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Catatan Atas Laporan Keuangan

-15-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 (Unaudited) Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 No

Uraian

TA 2012 (Rp)

Kenaikan/ (Penurunan)

TA 2011 (Rp)

(Rp)

%

1.885.000

1.849.000

36.000

Pendapatan Penjualan Lainnya

0

16.692.000

16.692.000

0

3

Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan

0

18.350.000

18.350.000

0

4

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

1.773.500

1.821.500

(48.000)

2,64

5

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Lain-lain

1

Pendapatan penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survei, Pemetaan & Hasil Cetakan Lainnya

2

6 7

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Jumlah TAYL

1,95

275.391

0

275.391

0

0

16.420

(16.420)

0

196

0

196

0

3.934.087

38.728.920

(34.794.833)

89,84

B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp7.941.857.085

Realisasi belanja Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah pada TA 2012 adalah sebesar Rp7.941.857.085,00 atau sebesar 97,65 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp1.171.440,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 Kode Jenis Blj.

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

51

Belanja Pegawai

2.777.326.000

2.776.018.576

99,95

52

Belanja Barang

5.355.894.000

5.165.838.509

96,45

53

Belanja Modal

0

0

8.133.220.000

7.941.857.085

Jumlah

0 97,65

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


-16-


Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 6.000.000.000 Dalam Rupiah

5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

Anggaran

1.000.000.000

Realisasi Belanja

0 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja

Realisasi belanja TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp3.289.809.145,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain karena pada TA 2011 terdapat belanja modal dan karena adanya kegiatan PPLS yang membutuhkan dana yang lebih banyak. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Rp2.776.018.576

TA 2012

Naik/ (Turun)

TA 2011

Rp

%

51

Belanja Pegawai

2.777.190.016

2.712.715.715

64.233.331

2,37

52

Belanja Barang

5.165.838.509

7.868.271.955

(2.702.433.446)

(34,35)

53

Belanja Modal

0

651.850.000

(651.850.000)

0

(3.289.809.145)

(29,29)

Jumlah

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja (Rp)

7.943.028.525

11.232.837.670

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp2.776.018.576,00 dan Rp2.712.715.715,00. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:


-17-


Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 Uraian

TA 2012 (Rp)

Belanja Gaji Pokok PNS

%

1.795.749.300

1.739.833.900

55.915.400

3,21

33.099

56.932

(23.833)

(41,86)

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

133.521.282

121.358.798

12.162.484

10,02

41.691.764

36.157.306

5.534.458

15,31

268.510.000

285.615.000

(17.105.000)

(5,99)

0

0

0

0

70.177.101

58.242.029

11.935.072

20,49

Belanja Tunj. Beras PNS

117.182.570

117.297.720

(115.150)

(0,10)

Belanja Uang Makan PNS

281.065.000

248.120.000

32.945.000

13,28

6.414.900

0

6.414.900

0

62.845.000

75.865.000

(13.020.000)

(17,16)

0

30.410.000

(30.410.000)

0

2.777.190.016

2.712.956.685

64.233.331

2,37

1.171.440

240.970

930.470

386,14

2.776.018.576

2.712.715.715

63.302.861

2,33

Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Lain-lain PNS Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Uang Lembur Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Rp5.165.838.509

Naik/ (Turun)

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Tunj. Anak PNS

Belanja Barang

TA 2011 (Rp)

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp5.165.838.509,00 dan Rp7.868.271.955,00. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 34,35 persen antara lain disebabkan karena pada TA 2011 terdapat kegiatan yang menyerap anggaran yang besar yaitu PPLS. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 Uraian Belanja Barang Operasional

%

337.179.850

34.576.350

10,25

3.671.818.756

6.388.768.500

(2.716.949.744)

(42,53)

Belanja Jasa

143.177.926

145.304.560

(2.126.634)

(1,46)

Belanja Pemeliharaan

367.844.796

347.370.750

20.474.046

5,89

Belanja Perjalanan Dinas

611.240.831

649.648.295

(38.407.464)

(5,91)

5.165.838.509

7.868.271.955

(2.702.433.446)

-

-

-

5.165.838.509

7.868.271.955

(2.702.433.446)

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Rp0,00

Naik/ (Turun)

TA 2011 (Rp)

371.756.200

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Modal

TA 2012 (Rp)

(34,35)

(34,35)

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Catatan Atas Laporan Keuangan

-18-


Rp0,00 dan Rp651.850.000,00. Penurunan Realisasi Belanja Modal ini antara lain disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal TA 2012. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 Uraian

TA 2012 (Rp)

TA 2011 (Rp)

Naik/ (Turun) Rp

%

Belanja Modal Tanah

-

-

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

651.850.000

(651.850.000)

-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

-

-

-

-

Belanja Modal Fisik Lainnya

-

-

-

-

Realiasi Belanja Bruto

-

651.850.000

(651.850.000)

-

Pengembalian Belanja

-

-

-

-

Realisasi Belanja Netto

-

651.850.000

(651.850.000)

-


-19-


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas di Bendahara

C.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan

Penerima Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Rp717.163

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp717.163,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Tabel11 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas No. 1

Keterangan

Jumlah

Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara

Rp

717.163

Jumlah tersebut di atas telah diselesaikan dengan melakukan penyetoran dan pendistribusian kepada pihak yang terkait pada tanggal 15 Januari 2013.

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.4

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.5

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

BL TPA Rp0

C.1.6

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.


-20-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 (Unaudited) Penyisihan Piutang Tak

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan

Tertagih – Bag. Lancar

Penjualan Angsuran

TPA Rp0

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

BL TGR Rp0,00

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak

C.1.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Tertagih – Bag. Lancar

Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Rp 0

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Dibayar Di Muka Rp 0

C.1.10

Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan Rp117.047.587

C.1.11 Persediaan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing adalah

sebesar

Rp117.047.587,00

dan

Rp139.592.384,00.

Persediaan

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 12 Rincian Persediaan No. Uraian 1 Barang Konsumsi 2 Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 3 Persediaan Lainnya Jumlah

2012 Rp 117.047.587

Rp 117.047.587

Rp Rp

2011 35.301.282 104.005.740

Rp Rp

285.362 139.592.384


-21-


Mutasi Persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian Mutasi kurang: - Habis pakai Saldo per 31 Desember 2012

Rp

139.592.384

Rp

81.746.305

Rp (104.291.102) Rp 117.047.587

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp11.867.414.757

C.2

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp11.867.414.757,00 dan Rp11.649.506.350,00

yang merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 13 Rincian Aset Tetap No.

Tanah Rp4.283.900.000

Uraian

31-Des-12

31-Des-11

1

Tanah

Rp

4.283.900.000

Rp

4.283.900.000

2

Peralatan dan Mesin

Rp

4.623.626.790

Rp

4.423.071.018

3

Gedung dan Bangunan

Rp

2.805.436.684

Rp

2.805.436.684

4

Aset Tetap Lainnya

Rp

154.451.283

Rp

137.098.648

Jumlah

Rp 11.867.414.757

Rp

11.649.506.350

C.2.1 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah tidak ada perubahan (tetap) yaitu sebesar Rp4.283.900.000,00.

Peralatan dan Mesin Rp4.623.626.790

C.2.2 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp4.623.626.790,00 dan Rp4.423.071.018,00. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


-22-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 (Unaudited) Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian - hibah - Transfer Masuk - reklasifikasi dari aset lainnya Mutasi kurang: - Transfer Keluar - Penghentian aset dari penggunaan - penghapusan Saldo per 31 Desember 2012

Realisasi

Belanja

dalam

Rp4.423.071.018,00

Rp1.423.638.094,00

(Rp1.151.072.322,00) (Rp72.010.000,00) Rp4.623.626.790,00

rangka

perolehan

Aset

Peralatan

dan

Mesin pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp0,00. Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

a. Penambahan

Kendaraan

Roda

4

Roda

2

sebanyak

1

unit

senilai

31

unit

senilai

Rp186.629.750,00.

b. Penambahan

Kendaraan

sebanyak

Rp.555.962.000,00

c. Penambahan Neraca dengan Digital Display sebanyak 1 buah senilai Rp.2.750.000,00

d. Penambahan Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester) sebanyak 1 buah senilai Rp.6.160.000,00

e. Penambahan Brankas sebanyak 2 buah senilai Rp.39.000.000,00 f. Penambahan CCTV sebanyak 9 buah senilai Rp.93.000.000,00 g. Penambahan Mesin Absensi sebanyak 1 buah senilai Rp.9.735,000,00 h. Penambahan Laptop sebanyak 33 buah senilai Rp.437.494.134,00 i. Penambahan Switch sebanyak 1 buah senilai Rp.92.907.210,00 j. Penambahan Serial Lainnya senilai 17.201.385,00 k. Penambahan

CD/VCD/DVD/LD

sebanyak

8

buah

senilai

Rp.151.250,00

l. Pengurangan

Kendaraan

Roda

2

sebanyak

27

unit

senilai

Rp.483.431.400,00 untuk dikirim ke BPS Kabupaten/Kota

m.Pengurangan Mesin Absensi sebanyak 1 unit senilai Rp.9.735.000,00 ke BPS Kabupaten Sigi

n. Pengurangan

Unit

Power

Supply

sebanyak

1

unit

senilai

Rp.5.908.269,00 untuk BPS Kabupaten Sigi

o. Pengurangan Laptop sebanyak 32 unit usenilai Rp.424.236.736 ke Catatan Atas Laporan Keuangan

-23-


BPS Kabupaten/Kota

p. Pengurangan Notebook sebanyak 6 unit senilai Rp.115.399.090 ke BPS Kabupaten/Kota.

q. Pengurangan Switch sebanyak 1 unit senilai 2.643.173,00 ke BPS Kabupaten Sigi

r. Pengurangan server 1 unit senilai Rp.106.119.327,00 ke BPS Kabupaten Sigi

s. Pengurangan Rak Server sebanyak 1 unit senilai Rp.3.599.327 t. Melalui penghentian Kendaraan Roda 4 dari penggunaannya sebesar Rp58.900.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.

u. Melalui penghentian Tripod dari penggunaannya sebanyak 19 buah sebesar Rp2.052.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lainlain.

v. Melalui penghentian Alat Bantu Uji Tumbuh dari penggunaannya sebanyak 19 buah sebesar Rp5.871.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

w. Melalui

penghentian

Mesin

Ketik

Manual

Standard

dari

penggunaannya sebanyak 1 buah sebesar Rp792.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

x. Melalui

penghentian

Mesin

Ketik

Listrik

Langewangon

dari

penggunaannya sebanyak 1 buah sebesar Rp735.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

y. Melalui penghentian Filing Cabinet Besi dari penggunaannya sebanyak 2 buah sebesar Rp846.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

z. Melalui penghentian Brankas dari penggunaannya sebanyak 3 buah sebesar Rp894.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

aa.

Melalui penghentian Head Machine Besar dari penggunaannya

sebanyak 1 buah sebesar Rp127.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

bb.

Melalui penghentian Kursi Besi/Metal dari penggunaannya


cc.

Melalui penghentian Meja Komputer dari penggunaannya



-24-


dd.

Melalui penghentian Printer dari penggunaannya sebanyak 1

buah sebesar Rp304.000,00 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

Gedung dan Bangunan Rp2.805.436.684

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah tidak ada perubahan (tetap) yaitu Rp2.805.436.684,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tetap Lainnya Rp154.451.283

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp154.451.283,00 dan Rp137.098.648,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian - hibah - Transfer Masuk - reklasifikasi dari aset lainnya Mutasi kurang: - Transfer Keluar - Penghentian aset dari penggunaan - penghapusan Saldo per 31 Desember 2012

Rp137.098.648,00

Rp17.352.635,00

Rp154.451.283,00

Transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya adalah berupa:

a. Penambahan serial lainnya (Buku-buku koleksi perpustakaan) sebanyak 151 buah senilai Rp.17.201.385,00

b. Penambahan CD/VCD/DVD/LD sebanyak 8 buah senilai Rp.151.250,00 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.


-25-


C.3. Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang tak Tertagih- Tagihan Penjualan Angsuran

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp0

Rp0,00.

Tuntutan

C.3.3 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan Rp0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang tak

C.3.4

Tertagih - Tuntutan

Penyisihan

Piutang

Tak

Tertagih

-

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan Rp0

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Lainnya

C.4

Rp613.235.659

C.4. Aset Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp613.235.659,00 dan Rp541.225.659,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari: Tabel 14 Rincian Aset Lainnya No.

Uraian

2012

2011

1

Aset Tak Berwujud

Rp

411.878.659

Rp

411.878.659

2

Aset Lain-Lain

Rp

201.357.000

Rp

129.347.000

Rp

613.235.659

Rp

541.225.659

Jumlah

Aset Tak Berwujud Rp411.878.659

C.4.1

Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2012 dan 2011 tidak ada perubahan (tetap) yaitu senilai Rp411.878.659,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Catatan Atas Laporan Keuangan

-26-


Tengah berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 15 Rincian Aset tak Berwujud No.

1

Uraian

Nilai

Software Jumlah

Rp

411.878.659

Rp

411.878.659

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2012

Aset Lain-Lain Rp201.357.000

C.4.2

Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp201.357.000,00 dan Rp129.347.000,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2012

Rp129.347.000,00 Rp72.010.000,00

Rp201.357.000,00

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Pendek

Reklasifikasi peralatan kantor sebesar Rp72.010.000,00.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp14.128.250

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp14.128.250,00 dan Rp1.714.916,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


-27-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 (Unaudited) Tabel 16 . Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

1

Belanja Pegawai yang Masih Rp Harus Dibayar

2

Belanja barang yang masih harus dibayar

Total

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.5.2

Kekurangan pembayaran gaji berkala 3 orang pegawai, kekurangan pembayaran tunjangan 1.611.429 fungsional 1 orang pegawai dan kekurangan kenaikan pangkat 2 orang pegawai

Penggunaan langganan daya dan jasa yang belum Rp 12.516.821 dibayar (Listrik dan telepon bulan Desember 2012)

Rp14.128.250

Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp717.183

C.5.3

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp717.183,00 dan Rp0,00 merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2012. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan Jasa Giro dari PT. BNI (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2012 dan telah disetor pada tanggal 15 Januari 2012.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.5.4

Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.


-28-


EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.6. Ekuitas Dana Lancar

Rp102.919.337

C.6.1

Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

C.6.2

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp117.047.587,00 dan Rp139.592.384,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk persediaan.

C.6.3

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per

31

Desember

2012

dan

2011

masing-masing

sebesar

minus

Rp14.128.250,00 dan minus Rp1.714.916,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan dari kepada pihak lain.


-29-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 (Unaudited) Ekuitas Dana

C.7. Ekuitas Dana Diinvestasikan

Diinvestasikan Rp12.480.650.416

C.7.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp11.867.414.757,00 dan Rp11.649.506.350,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.7.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp613.235.659,00 dan Rp541.225.659,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.


-30-


D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Tidak ada temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.4 REKENING PEMERINTAH Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah



PT. Bank BNI Cabang Palu A/C 0082048957 a.n. Bendahara Pengeluaran BPS Prov. Sulteng



PT. Bank BNI Cabang Palu A/C 0224965056 a.n. Bendahara Penerima BPS Prov. Sulteng



PT. Bank Mandiri KCP Palu A/C 151-00-0605917-1 a.n. PUSDATIN BPS Prov. Sulteng

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN BPS Provinsi Sulawesi Tengah mendapat dana sebagai berikut :

1. SKPA dari BPS RI senilai Rp.150.985.500,00 dan telah dibelanjakan dengan realisasi belanja sebesar Rp.147.979.000,00

2. Dana Swakelola dari PUSDATIN (Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Pada Skala Nasional) 2012 sebesar Rp.722.983.000,- dan dana telah 100% dialokasikan.

3. Droping dari BPS RI untuk Biaya Kegiatan Survei Insfrastruktur Desa 2012 senilai Rp.108.691.100,- dan telah 100% terealisasi.

4. Droping dari BPS RI untuk Biaya Kegiatan Potensi Desa (PODES) Tahun 2011 senilai Rp.11.985.514,- dan telah 100% terealisasi.

5. Droping dari BPS RI untuk Upah Validasi Infrastruktur Data senilai Rp.12.241.450,- dan telah 100% terealisasi. Catatan Atas Laporan Keuangan

-31-


6. Droping dari BPS RI untuk Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Tahun 2012 (PMB STIS 2012) senilai Rp.15.775.909,dan telah 100% terealisasi.

7. Droping dari BPS RI untuk Biaya Kegiatan Survei Harga Barang dan Jasa (SHBJ) 2012 senilai Rp.37.966.277,- dan telah 100% terealisasi.

8. Droping dari BPS RI untuk Biaya Kegiatan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 senilai Rp.427.511.162,- dan telah 100% terealisasi.

9. Droping dari BPS RI untuk Biaya Kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia 2012 senilai Rp.69.950.000,- dan telah 100% terealisasi.

10. Droping dari BPS RI untuk Tunjangan Kinerja Pegawai BPS Se-Sulawesi Tengah Bulan Januari s/d Desember 2012 dan Ketigabelas senilai Rp.9.217.881.718,- dan dana telah dialokasikan ke seluruh pegawai BPS se-Sulawesi Tengah.




-32-

BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan Keuangan

Recommend Documents