N o 1
Kode Renaksi P1A1K1
P1A1K2
Draft Aksi Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kepolisian RI
Penanggung Jawab Kepolisian Republik Indonesia
Instansi Terkait Pemda Provinsi, Kabupaten, & Kotamadya
P1A1K3
2
P1A2
3
P1A3
4
P1A4K1
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa di luar negri Mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS Peningkatan kualitas transparansi
Kriteria
Ukuran Keberhasilan
Publikasi layanan publik Kepolisian menyangkut layanan pengurusan SIM, STNK/BPKB Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK
Terpublikasikannya informasi layanan meliputi jenis layanan, mekanisme/prosedur, biaya dan waktu melalui poster yang terkait dengan pengurusan SIM, STNK/BPKB, Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK di seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali
Beroperasi system pengaduan layanan Surat Tilang, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SIM dan STNK/BPKB Terlaksananya Sosialisasi aktif cara mengendarai kendaraan bermotor dengan aman melalui radio dan televisi. Transparansi Layanan yang dapat diakses oleh publik mengenai pendaftaran, penempatan, perlindungan serta adminitrasi biaya bagi calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Tersedianya sistem pengaduan layanan Surat Tilang, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SIM dan STNK/BPKB di kantor SAMSAT, yang beroperasi di seluruh Provinsi Sumatera, Jawa dan Bali Sosialisasi aktif cara mengendarai kendaraan bermotor dengan aman melalui radio dan televisi.
Terpublikasikannya data alokasi dan penggunaan BOS untuk masing - masing sekolah pada : a. Website Kemendikbud untuk sekolah di 33 Provinsi. b. Papan pengumuman seluruh sekolah penerima di di Jawa dan Bali. Publikasi layanan Haji di websiteKementerian agama meliputi: a) rincian biaya haji; b) Jumlah keberangkatan haji berdasarkan Kabupaten/ Kota; c)
BNP2TKI
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendagri, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
Transparansi alokasi dan pemanfaatan dana BOS dalam rangka meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas program BOS
Kementrian Agama
Kementerian Perhubungan
Transparansi layanan publik menyangkut pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama
Terpublikasikannya informasi Layanan pendaftaran, penempatan, perlindungan serta adminitrasi biaya bagi calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
N o
Kode Renaksi P1A4K2
Draft Aksi kementrian Agama
Penanggung Jawab
Instansi Terkait
Kriteria
Ukuran Keberhasilan Daftar Rencana Keberangkatan berdasarkan Kloter dan Embarkasi; dan d) Layanan status antrian haji Publikasi pengelolaan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Terpublikasinya informasi layanan KTP, Akte Kelahiran, Pindah KTP, dan Kartu Keluarga meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali
5.
P1A5
Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik menyangkut Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri
Kemendagri, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
Transparansi informasi layanan publik menyangkut Kependudukan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan meliputi informasi layanan KTP, akte kelahiran, pindah KTP, dan Kartu Keluarga.
6
P1A6
Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kementerian Agama
Kemendagri, Pemda Provinsi, Kabupaten & Kota
Transparansi informasi layanan publik pernikahan di Kantor Urusan Agama
Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali
7
P2A1
BPJT, Kementerian PU
Transparansi informasi Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) kepada masyarakat
Terpublikasikannya kepada masyarakat informasi SPM jalan tol serta perusahaan pengelola jalan tol
8
P2A2
Mendorong perlindungan atas hak konsumen pengguna jalan tol Mengklarifikasi kan dan mengintegrasik an kebijakan dan regulasi
BPN
transparansi informasi mengenai seluruh regulasi pertanahan yang disajikan dalam satu dokumen terintegrasi
Diterbitkannya buku/dokumen yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah
N o
Kode Renaksi
9
P2A3K1
Draft Aksi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen Mendorong Transparansi Layanan Perizinan Usaha/Penana man Modal di Daerah
Penanggung Jawab
BKPM
Instansi Terkait
Kemendagri, kem Hukum dan HAM, Pemprov, Pemkab dan Pemkot
Kriteria
Transparansi mengenai mekanisme pengajuan dan pengaduan perizinan usaha/penanaman modal di seluruh kantor perizinan usaha//penanaman modal pemerintah daerah
P2A3K2 10
P3A1K1
Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan Sumber Daya
Kementerian Kehutanan
Transparansi informasi menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya khususnya produk kehutanan,.
Ukuran Keberhasilan
Terpublikasikannya informasi menyangkut perizinan usaha (meliputi pendirian badan usaha), penanaman modal melalui poster dan/atau media lainnya di seluruh kantor perizinan usaha/penanaman modal di daerah (PTSP) meliputi: - Jenis layanan dan mekanisme - Sistem konsultasi & pengaduan keluhan masyarakat - Besar biaya dan lama waktu pendirian badan usaha (termasuk status proses aplikasi pendirian badan usaha; Transparansi standar pelayanan/alur, standar biaya, waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan dokumen-dokumen pendirian badan usaha antara lain: a) Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; b) Surat Keterangan Domisili di Kelurahan/kecamatan setempat, c) SIUP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) di Dinas Perindag, d) Pengurusan NPWP dan surat keterangan pajak di dinas pajak. Beroperasinya tracking system layanan izin usaha penanaman modal di 22 Provinsi, 22 Kabupaten dan 22 Kotamadya (sesuai dengan rencana BKPM 2013) Terpublikasikannya data dan informasi menyangkut pengelolaan hutan melalui Website Menteri Kehutanan meliputi: Iuran Hasil Hutan, Jadwal pelaksanaan lelang hasil sitaan terhadap kayu illegal*
N o
Kode Renaksi
Draft Aksi Alam
Penanggung Jawab
Instansi Terkait
Kriteria
Ukuran Keberhasilan
Terpublikasikannya data dan informasi mengenai informasi kegiatan pengusahaan sumber daya alam migas dan pertambangan di website Kementerian ESDM meliputi: informasi produksi migas dan pertambangan; resume kontrak karya/kontrak bagi hasil dan ijin-ijin pertambangan; serta informasi penerimaan migas dan pertambangan. Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi EITI Indonesia yang mencakup informasi pembayaran dan penerimaan dari pajak dan nonpajak dari kegiatan industri ekstraktif migas dan pertambangan
P3A1K2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
BUMN, Kemendagri, SKK Migas, Pemprov, Pemkab dan Pemkot
Tranparansi informasi menyangkut aktifitas pengelolaan sumber daya alam khususnya migas dan pertambangan
P3A1K3
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
Kemen.ESDM, Kemenkeu, SKK Migas, Kemendagri, Pemda.
Kemenkominfo
KIP, K/L
Transparansi penerimaan sumber daya alam migas dan pertambangan dalam pelaksanaan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Pembentukan PPID badan publik dan perangkat pendukungnya di lingkup Pemerintah Pusat
11
P4A1
12
P4A2
Operasional layanan informasi Badan Publik lingkup Pemerintah Pusat melalui pembentukan PPID Badan Publik dan perangkatnya
Operasional Kemendagri layanan informasi Badan Publik lingkup Pemda melalui pembentuka
Pemda Provinsi, Kabupaten, & Kotamadya
Pembentukan PPID badan publik dan perangkat pendukungnya di lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Terbentuk PPID badan publik, SOP layanan informasi, dan daftar informasi publik di 70 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
Terbentuk PPID badan publik, SOP layanan informasi, dan daftar informasi publik di : a. 15 Provinsi b. 136 Kabupaten/Kota
N o
Kode Renaksi
13
P5A1
14
P5A2
15
P5A3
Draft Aksi
n PPID Badan Publik dan perangkatny a
Mendorong Implementasi Open Government secara penuh di Provinsi /Kab/Kota Percontohan Mendorong pengintegrasia n proses perencanaan penganggaran berbasis kinerja di tingkat pusat Memastikan terpublikasikan nya dokumen RKA-KL, DIPA, realisasi anggaran 3 bulanan dan Laporan Realisasi Anggaran pada website seluruh
Penanggung Jawab
Instansi Terkait
Kriteria
Ukuran Keberhasilan
UKP4
Pemda Provinsi, Kabupaten, & Kotamadya
Melakukan pencanangan program OG di wilayah - wilayah percontohan
Terlaksananya Pilot Project implementasi Open Government di 2 Provinsi/Kab/Kota
Bappenas
Kementerian Keuangan
Adanya sistem aplikasi informasi Renja K/L-RKA/KL-DIPA yang terintegrasi beserta informasi perubahan anggaran dan indikator kinerjanya
Berjalannya sistem informasi aplikasi Renja K/L-RKA K/L dan DIPA yang terintegrasi berisi informasi dan penjelasan perubahan anggaran dan indikator kinerjanya yang dapat diakses oleh publik Perlu diklarifikasi dengan renaksi hampir serupa yang ada dalam RAN-PPK Tahun 2013
UKP4
Kementerian Keuangan, Komisi Informasi
Melakukan Monitoring atas ketersediaan informasi RKA-KL, DIPA, realisasi anggaran 3 bulanan dan Laporan Realisasi Anggaran pada website masing2 K/L
Terpubikasikannya RKA-KL, DIPA, Realisasi Anggaran 3 Bulanan dan Laporan Realisasi anggaran pada seluruh website Kementerian/Lembaga Perlu lebih dispesifik-kan (dipertajam) lagi mengingat sebagian data dimaksud sudah tersedia dalam website
N o
Kode Renaksi
16
P5A4
Draft Aksi Kementerian Lembaga Mendorong trasnparansi dan akuntabilitas Transfer Daerah
Penanggung Jawab Kementerian Keuangan
Instansi Terkait
Kemendagri
Kriteria
Transparansi seluruh informasi transfer daerah pada masingmasing daerah beserta indikator dan data yang digunakan meliputi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, dana dekonsentrasi dan tuga pembantuan pada website yang bisa diakses public
Ukuran Keberhasilan
Tersedianya informasi transfer anggaran daerah yang dapat diakses oleh publik Perlu lebih dispesifik-kan (dipertajam) lagi mengingat sebagian data dimaksud sudah tersedia dalam website
