BPK Memberikan Opini WDP untuk LKPD TA 2014 Pemprov NTT
www.timorexpress.com Kupang, beritalima – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2014, BPK tetap memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun demikian terdapat penurunan permasalahan yang menjadi kualifikasi atau pengecualian laporan keuangan, dari sebelumnya tujuh butir menjadi dua butir. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Khabib Zainuri dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 pemerintah NTT dalam sidang paripurna DPRD Provinsi NTT, Kamis (4/6) siang. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, dihadiri Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, wakil – wakil ketua, anggota DPRD NTT, Sekda NTT, Frans Salem, serta pimpinan SKPD Lingkup Pemprov NTT. Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Khabib Zainuri menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Penyerahan LHP atas LKPD dilakukan dalam rangka memenuhi Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang – Undang terkait lainnya. Dikatakan Zainuri, permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Pemerintah Provinsi NTT, yaitu Pengelolaan Aset Tetap belum tertib dan belum Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
sepenuhnya didukung bukti kepemelikan dan dalam penguasaan Pemerintah Provinsi NTT, dan Pengalihan sebagai saldo pinjaman dari Aset Lancar ke Aset Lainnya tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatutan terhadap ketentuan perundang – undangan. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD. Ia menjelaskan, beberapa hal terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan peundang – undangan antara lain, Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah TA 2014 belum memadai, Piutang Sewa atas Perjanjian Sewa Tanah oleh PT. SMA Berpotensi tidak tertagih dan nilai pengakuan Piutang Sewa tidak sesuai perjanjian, dan Pelaksanaan pekerjaan tujuh kegiatan pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan. BPK mengharapkan LKPD Provinsi NTT pada tahun anggaran berikutnya dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK berharap Pemerintah Provinsi NTT terus meningkatkan upaya perbaikan pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan daerah Provinsi NTT. KUPANG, TIMEX-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan Lembaran Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTT tahun anggaran 2014, Kamis (4/6). Meski mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), masalah ini menjadi pengecualian atas kewajaran laporan keuangan tahun sebelumnya. Tahun 2013 lalu, BPK menemukan tujuh masalah yang menyebabkan pengecualian. Sementara tahun 2014 turun menjadi hanya dua masalah. "Permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 tersebut adalah, pengeolaan aset tetap belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan dan dalam penguasaan pemerintah provinsi NTT. Kedua, pengalihan sebagian saldo pinjaman dari aset lancar ke aset lainnya tidak sesuai standar akuntansi pemerintah," kata Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Khabib Zainuri dalam acara penyerahan LHP pada Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dihadiri Gubernur NTT, Frans Lebu Raya itu. Selain itu, BPK juga memberikan catatan atas beberapa hal terkait sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. "Pertama, pengelolaan belanja bantuan sosial dan belanja hibah tahun anggaran 2014 belum memadai. Piutang sewa atas perjanjian sewa Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
tanah oleh PT. SMA berpotensi tidak tertagih dan nilai pengakuan piutang sewa tidak sesuai perjanjian. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan tujuh kegiatan pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan," sebut Khabib lagi. BPK pada kesempatan itu mengaku selalu mendorong Pemprov NTT untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu juga mendorong Pemprov NTT untuk melakukan perbaikan. "Bagi BPK, syarat utama tercapainya opini WTP adalah keterbukaan pemda untuk menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan," sambungnya. Menariknya, Khabib mengurai ribuan rekomendasi yang menjadi catatan buruk LKPD NTT sejak tahun 2005 hingga 2014. Menurut dia, sampai dengan 31 Desember 2014, BPK telah menerbitkan 1.093 rekomendasi senilai Rp 35,6 miliar lebih kepada Pemprov NTT hasil pemeriksaan sejak tahun 2005 sampai 2014. Dan, Pemprov NTT baru menindaklanjuti sebanyak 561 (51,33 persen) senilai Rp 11 miliar lebih sesuai rekomendasi. "Sebanyak 374 atau 34,22 persen senilai Rp 21 miliar belum sesuai rekomendasi. Dan belum menindaklanjuti sebanyak 157 atau 14,36 persen senilai Rp 3,6 miliar lebih (total mencapai RP 24 miliar lebih, red). Selain itu, terdapat satu atau 0,09 persen rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Dalam upaya tindaklanjut tersebut, BPK mencatat bahwa telah terdapat penyerahan aset atau penyetoran yang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 17,1 miliar," bebernya dihadapan paripurna yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, Nelson Matara dan Gabriel Beri Bina itu. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang diwawancarai usai penyerahan LHP itu mengakui, temuan BPK terkait pengelolaan aset daerah benar adanya. Karena menurut gubernur, banyak aset daerah seperti tanah yang masih diokupasi masyarakat. Sementara regulasi tidak membenarkan hibah aset daerah kepada masyarakat atau perseorangan. "Memang kita masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tapi satu hal yang juga membawa optimisme bagi kami bahwa dulu ada 14 (Yang benar tujuh, Red) menjadi temuan, sekarang tinggal dua akun yang jadi temuan. Hal yang paling krusial saat ini adalah urusan aset. Tanah kita di beberapa tempat diokupasi masyarakat. Misalnya di Bajadek dan di Liliba," sebut Frans Lebu Raya. Sementara Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno memberi apresiasi kepada Pemprov NTT yang berhasil menekan jumlah masalah yang menjadi temuan BPK. Menurut Anwar, perkembangan tersebut menjadi rujukan bagi Pemprov NTT untuk meraih opini WTP tahun
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
2015 nantinya. "Sebelumnya tujuh dan turun menjadi dua masalah. Kita harap tahun 2015 ini bisa jadi nol masalah dan dapat opini WTP," kata Anwar. (cel/aln) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi NTT, Khabib Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014 kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, SH dan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Kamis (4/6/2015). Dalam sambutannya,Khabib menegaskan, BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Khabib menambahkan, atas LKPD Pemprov NTT TA 2014, BPK tetap memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sama seperti Tahun Anggaran sebelumnya, namun demikian terdapat penurunan permasalahan yang menjadi kualifikasi atau pengecualian atas kewajaran laporan keuangan, dari sebelumnya tujuh butir menjadi dua butir. Permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Pemerintah Provinsi NTT, yaitu pertama ; pengelolaan aset tetap belum tertib dan belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan dan dalam penguasaan Pemerintah Provinsi NTT. Kedua; pengalihan sebagian saldo pinjaman dari aset lancar ke aset lainnya tidak sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan. Lebih lanjut Khabib mengatakan, BPK mengharapkan LKPD Provinsi NTT pada Tahun Anggaran berikutnya dapat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK berharap Pemprov NTT terus meningkatkan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur, dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Flobamora. Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno yang memimpin Rapat Paripurna tersebut dalam sambutannnya mengatakan, penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi kali ini yang tercepat dibandingkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan ini, Dewan akan mempelajari dan menindaklanjuti dalam rapat-rapat Dewan bersama dengan Pemerintah Provinsi untuk membahas poin-poin yang menjadi rekomendasi BPK. Dewan juga akan terus melakukan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
agar segera menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK guna perbaikan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi ke depan. Diakhir sambutannya Anwar mengatakan, Dewan dan Pemerintah Provinsi telah bertekad untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 pada tahun 2016 nanti. Oleh karena itu, Dewan sebagai mitra terus mengingatkan dan mengawasi agar Rencana Aksi menuju WTP yang telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam Tahun Anggaran 2015 ini. Anwar menambahkan, Dewan juga tetap mengharapkan agar BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dapat terus melakukan pembinaan dengan memberikan arahan-arahan teknis sesuai Rencana Aksi yang telah ditetapkan guna perbaikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi sehingga tekad kita bersama untuk mendapatkan opini WTP dapat tercapai.Itin Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum bisa meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun 2014. Belum berhasilnya raihan opini WTP karena masih ada dua penyebab yang membuat BPK belum bisa memberikan opini seperti itu. Karena itu kedepannya diharapkan agar bisa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai opini WTP. Hal ini disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Khabib Zainuri dalam sidang paripurna DPRD NTT, Kamis (4/6). Sidang dipimpin Ketua DPRD, Anwar Pua Geno didampingi dua wakil ketua, Nelson Matara dan Gabriel Kusuma Beri Bina serta dihadiri Gubernur Frans Lebu Raya. Zainuri menyebutkan, dua hal yang menyebabkan pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 adalah pengelolaan aset tetap belum tertib dan belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan dan dalam penguasaan Pemprov NTT. Selain itu, pengalihan sebagian saldo pinjaman dari aset lancar ke aset lainnya tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dikatakannya, setiap tahun Pemprov berusaha mengurangi permasalahan yang menyebabkan BPK memberikan opini pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan. Pada tahun 2013, ada tujuh item yang menyebabkan pengecualian. Sedangkan pada tahun 2014, pemprov telah melakukan upaya terhadap lima item permasalahan. Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Upaya- upaya dimaksud yakni menertibkan pengelolaan kas di bendahara pengeluaran. Memperbaiki pelaporan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), meskpiun masih terdapat perbedaan nilai antara data server dengan pelaporan UPTD. Melengkapi penyajian investasi permanen berupa penyertaan modal pada PT Flobamor dengan Laporan Keuangan BUMD yang telah diaudit oleh auditor independen. Menertibkan pengelolaan utang perhitungan pihak ketiga oleh bendahara umum daerah. Menyajikan belanja dalam laporan arus kas sesuai kondisi sebenarnya. “BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” kata Zainuri. Lebih lanjut Zainuri menyatakan, BPK juga memberkan catatan atas beberapa hal terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, antara lain, pengelolaan belanja bantuan sosial dan belanja hibah tahun anggaran 2014 belum memadai. Piutang sewa atas perjanjian sewa tanah oleh PT SMA berpotensi tidak tertagih dan nilai pengakuan piutang sewa tidak sesuai perjanjian. Pelaksanaan pekerjaan tujuh kegiatan pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan. “BPK mengharapkan Laporan Keuangan Pemda pada tahun anggaran berikutnya, dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Zainuri. Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menegaskan, dewan akan mempelajari dan bersama pemerintah membahas point- point yang disampaikan dalam LHP BPK terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2014. Diharapkan BPK terus melakukan pembinaan sehingga tekad untuk meraih opini WTP dapat dicapai pada tahun- tahun mendatang. “Dewan dan Pemprov telah berkomitmen untuk meraih opini WTP pada tahun anggaran 2016 mendatang,” papar Anwar. Ia menambahkan, penyerahan LHP BPK kali ini merupakan yang tercepat bila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Penyerahan LHP ini sangat berpengaruh terhadap siklus pembahasan APBD. Karena itu sangat diharapkan agar penyerahan laporan keuangan dari pemerintah dapat lebih dipercepat.
Sumber : http://www.beritalima.com/2015/06/04/bpk-memberikan-opini-wdp-untuk-lkpd-ta-2014-pemprov-ntt/, 4 Juni 20115. http://humasdprdntt.blogspot.sg/2015/06/bpk-tetap-beri-opini-wdp-atas-lkpd.html, 4 Juni 2015. http://www.flobamora.net/berita/6251/ini-penyebab-pemprov-ntt-raih-opini-wdp-.html, 4 Juni 2015 Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
http://www.timorexpress.com/kupang-metro/hasil-audit-bpk-pemprov-raih-wdp-belum-wtp, 5 Juni 2015. http://www.nttsatu.com/pemprov-ntt-belum-bisa-meraih-opini-wtp/, 5 Juni 2015. http://nttprov.go.id/ntt/hasil-audit-bpk-pemprov-raih-wdp-belum-wtp/, 5 Juni 2015.
Catatan : 1.
Kepala Perwakilan merupakan pejabat eselon II BPK yang memimpin BPK Perwakilan di setiap Provinsi. Tugas Kepala Perwakilan Provinsi adalah mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kegiatan lain yang berakitan dengan pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten di Provinsi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
2.
Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tentang kewajiban Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai Pejabat
Pengelola
Keuangan
Daerah
sebagai
satu
kesatuan
dari
Pemerintah
Daerah/Kota/Provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD dalam bentuk laporan keuangan untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, berbunyi : (1) “ Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.” (2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; b)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c)
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
d)
Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
daerah. (3) “Laporan
Keuangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan
gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” (4) “Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.” 3.
Atas kelanjutan Laporan Keuangan yang disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksaan maka BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan paling lambat 2 bulan (60 hari) kepada DPR/DPD/Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi : (1)
“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.” (2)
“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.” (3)
“Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan
pula
kepada
Presiden/gubernur/bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.” (4)
“Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD
sesuai dengan kewenangannya.” (5)
“Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada
DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.” (6)
“Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
disampaikan
pula
kepada
Presiden/gubernur/bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.” (7)
“Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
ayat (1),ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.” 3.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
4.
Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan BPK adalah : (1)
“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.”
(2)
“Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi.” (3)
“Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.”
(4)
“Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan” 5.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdiri atas Buku I (Laporan Keuangan), Buku II (Sistem Pengendalian Intern) dan Buku III (Kepatuhan)
6.
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
7.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan buktibukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan
8.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 9.
Opini Ttidak Menyatakan Pendapat (TMP/disclaimer) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
