BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam lima tahun terakhir, jumlah opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) berkontribusi terhadap pemberian opini WDP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal ini dapat dilihat pada perkembangan opini BPK yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. LKPP merupakan laporan keuangan konsolidasi antara LKKL yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dari Kementerian Keuangan. Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Opini BPK terhadap LKKL dan LKPP Tahun 2009—2013 Tahun
Opini Opini LKKL Jumlah LKPP WTP WDP TW TMP 2009 WDP 44 26 0 8 78 2010 WDP 52 29 0 2 83 2011 WDP 66 18 0 3 87 2012 WDP 68 22 0 2 92 2013 WDP 64 19 0 3 86 WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TW: Tidak Wajar; TMP: Tidak Memberikan Pendapat Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2009—2013 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014.
Sebagai salah satu komponen LKKL, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset tetap yang merupakan salah satu pos dalam aset jumlahnya terus meningkat. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa aset tetap sejak pertama kali dicatat dalam neraca LKKL bertambah tujuh kali lipat dan meningkat dari seperempat
1
2
menjadi setengah dari total aset. Kedudukan aset tetap menjadi sangat penting dengan jumlah yang sedemikian besar. Tabel 1.2 Perbandingan Aset Tetap dengan Total Aset untuk Tahun 2004—2013 pada LKPP Tahun
Aset Tetap
Total Aset
2004 229.071.545.428.868 851.880.822.430.464 2005 314.167.367.146.478 1.173.134.982.337.270 2006 343.924.953.816.351 1.219.964.557.311.820 2007 443.485.970.952.729 1.600.211.672.865.020 2008 673.365.149.313.907 2.071.702.508.105.370 2009 979.004.124.298.696 2.122.887.122.326.530 2010 1.184.301.167.405.580 2.423.688.352.538.010 2011 1.567.974.174.587.750 3.023.447.176.100.690 2012 1.895.501.446.206.080 3.432.982.833.385.360 2013 1.709.855.072.863.180 3.567.585.745.586.740 Sumber : Diolah dari Neraca LKPP Audited 2004—2013
Persentase Aset Tetap terhadap Total Aset 26,89% 26,78% 28,19% 27,71% 32,50% 46,12% 48,86% 51,86% 55,21% 47,93%
Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, permasalahan aset tetap menjadi salah satu penyebab diberikannya opini WDP. Tabel 1.3 menunjukkan permasalahan berulang dalam inventarisasi dan penilaian aset tetap. Pemerintah mengakui bahwa pengelolaan aset tetap, dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN) belum optimal, walaupun pengelolaan BMN telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 (PP No. 6/2006) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 (PP No. 27/2014) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengendalian internal K/L dan sumber daya manusia dalam memahami aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) menjadi faktor kelemahan pengelolaan Barang Milik Negara (www.republika.co.id, 2010). Banyak aset negara yang terbengkalai karena kurang akuratnya data untuk menghitung aset negara menunjukkan bahwa aset tidak dikelola dengan baik dan tanpa pengawasan yang ketat (nasional.sindonews.com,
3
2014). Identifikasi BMN adalah masalah tata kelola dan bukan pekerjaan yang mudah karena pengguna dan pengelola BMN harus tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Selain itu, jumlah dan jangkauan BMN yang begitu luas dan besar harus dihadapi (bisniskeuangan.kompas.com, 2014). Tabel 1.3 Temuan BPK Terkait Aset Tetap Tahun LKPP 2009
Opini BPK WDP
Permasalahan Terkait Aset Tetap Terdapat kelemahan dalam metodologi dan proses Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas aset tetap. Pengelolaan dan pencatatan BMN belum dilakukan secara tertib. 2010 WDP Aset tetap yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan IP, masih berbeda dengan laporan hasil IP, dan belum didukung dengan pencatatan pengguna barang yang memadai. 2011 WDP Masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil IP. 2012 WDP Kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap. 2013 WDP Kelemahan dalam penatausahaan dan pengamanan aset tetap pada K/L. Kelemahan dalam penyusutan aset tetap. Sumber : Diolah dari Ringkasan Eksekutif LHP LKPP oleh BPK Tahun 2009—2013
Ada beberapa jenis penelitian kuantitatif ataupun kualitatif yang telah dilakukan terhadap pengelolaan aset tetap. Penelitian-penelitian tersebut terfokus pada salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMN dari sepuluh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 6/2006. Setiyawan (2013) meneliti proses yang berlaku dalam menentukan biaya perolehan aset tetap. Penelitian tentang penertiban BMN dengan kegiatan inventarisasi, penilaian, sertifikasi, dan pelaporan dilakukan oleh Pratiwi (2012). Warsono (2012) secara spesifik menganalisis variabilitas penilaian BMN berupa tanah. Hartanto (2013) dan Abdullah (2013) mengulas kegiatan pemeliharaan, sedangkan Renny (2012) mengkaji pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Cahyawati (2010) meneliti pemanfaatan barang milik negara dengan sewa. Indyaputri (2013) meneliti perbedaan persepsi pegawai pengelola aset dan pegawai nonpengelola aset terkait efektivitas pengelolaan aset
4
tetap tanah dan bangunan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan aplikasi SABMN diteliti oleh Fauziah (2009). Hasni (2012) mengevaluasi sistem dan prosedur penghapusan BMD. Penelitan-penelitian di atas menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset tetap, tetapi terbatas pada satu kegiatan siklus logistik dan satu objek penelitian. Penelitian pengelolaan aset tetap pada K/L, seperti yang dilakukan oleh Dewi (2012) masih jarang dilakukan. Pelaksanaan pengelolaan aset tetap seluruh kegiatan dalam satu siklus logistik belum digali lebih lanjut terutama pada tingkat K/L. Siklus logistik sesuai dengan PP No. 6/2006 meliputi beberapa hal, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penelitian ini dilakukan di K/L ABC dan K/L XYZ serta berfokus pada kegiatan penatausahaan aset tetap. 1.2
Rumusan Masalah Permasalahan pengelolaan aset tetap terjadi cukup konsisten pada banyak
K/L. Bukti permasalahannya tunjukkan pada temuan audit BPK. Permasalahan pengelolaan aset tetap meliputi beberapa aspek, antara lain aset tetap tidak didukung data, aset tetap tidak dirinci, penatausahaan aset tidak memadai, belum dilakukan inventarisasi dan penilaian pada aset tetap, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, dan aset tetap dikuasai pihak lain. BPK juga menambahkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pencatatan dan pengamanan fisik aset tetap.
5
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan pengelolaan aset tetap di K/L masih sedikit dieksplorasi sehingga menarik untuk diteliti. 1.3
Pertanyaan Penelitian Dari rumusan masalah sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang
diajukan ialah “Bagaimana permasalahan pengelolaan aset tetap dapat terjadi dan bagaimana penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap?”. 1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini ialah (a) mengeksplorasi faktor-faktor permasalahan
pengelolaan aset tetap dan (b) mengeksplorasi faktor-faktor penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap di K/L. 1.5
Motivasi Penelitian Temuan audit BPK atas LKKL masih menyoroti permasalahan pengelolaan
aset tetap yang berimbas pada pemberian opini. Di satu sisi, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terutama petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 6/2006, tetapi di sisi lain permasalahan pengelolaan aset tetap terus berulang. Penelitian ini mencoba mengurai benang kusut pengelolaan aset tetap pada K/L dengan berpijak pada temuan audit BPK sebagai alat untuk menggali akar permasalahan yang sebenarnya terjadi. 1.6
Kontribusi Penelitian Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut.
6
1. Sebagai manfaat akademik, penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris
mengenai
faktor-faktor
permasalahan
dan
faktor-faktor
penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap. 2. Sebagai manfaat praktis, penelitian ini memperoleh informasi yang dapat membantu pembuat kebijakan atau pengambil keputusan dalam menyusun prioritas perbaikan pengelolaan aset tetap. 1.7
Sistematika Penelitian Tesis ini terdiri atas tujuh bab yang diuraikan dengan sistematika sebagai
berikut. BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan garis besar isi tesis, yaitu membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II KAJIAN PUSTAKA Bab ini terdiri atas tiga bagian, yaitu laporan keuangan K/L dan hasil pemeriksaan BPK, kebijakan akuntansi dan pengelolaan aset tetap, dan penelitian terdahulu. Bab III LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL PENELITIAN Bab ini menyajikan konteks penelitian, yaitu Pengelola Barang dalam hal ini DJKN dan Pengguna Barang yaitu K/L ABC dan K/L XYZ, gambaran umum pelaksanaan pengelolaan BMN dan penatausahaan BMN di Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
7
BAB IV METODE PENELITIAN Bab ini dimulai dengan rasionalitas objek penelitian kemudian berturutturut disusul oleh jenis penelitian, jenis dan prosedur pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan pengujian validitas dan reliabilitas. Sebagai penutup disajikan proses penelitian dari pengumpulan data hingga penarikan simpulan. BAB V PEMAPARAN TEMUAN DAN ANALISIS Bab ini memaparkan temuan-temuan yang diperoleh selama pengumpulan data serta menguraikan analisis data hasil temuan penelitian. BAB VI SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI Bab ini memaparkan simpulan, keterbatasan, dan rekomendasi penelitian.
