PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL
(BP-PAUDNI) REGIONAL III Jl. Adyaksa No. 2 Panakkukang Makassar Telp. (0411) 440065, Fax . (0411) 421460 Kode Pos 90231 TAHUN 2013
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penduduk buta aksara pada tahun 2011 usia 15-59 tahun berjumlah 7.546.344 orang (Juknis:Direktorat Dikmas 2011). Jumlah tersebut, sebagian besar bertempat tinggal di daerah tertinggal (terpencil, terisolir, pedalaman, perbatasan, pulau terluar atau pulaupulau kecil, kawasan pesisir, kawasan perdesaan miskin, komunitas adat terpencil, dan sejenisnya) yang secara geografis umumnya sulit dijangkau. Umumnya mereka bermata pencaharian sebagai: petani, buruh, nelayan dan sebagian lain merupakan kelompok masyarakat miskin perkotaan yang bermata pencaharian sebagai buruh serabutan
atau
penganggur.
Mereka
tertinggal
dalam
hal
pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan.Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan mereka juga terbatas karena tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.Penduduk buta aksara di daerah tertinggal tersebut, relatif sangat
tertinggal
dalam
berbagai
aspek
kehidupan
seperti;
permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan hidup lainnya. Mereka merupakan kelompok masyarakat khusus
yang perlu
mendapat perhatian khusus pula, karena umumnya mereka tidak memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam mempertahankan hidup. 2
Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
dan
Pemberantasan
Buta
Aksara
(GNP-
PWB/PBA), Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal pada tahun 2013, melalui BPPAUDNI Regional III
akan menyelenggarakan
kelompok percontohan Dikmas meliputi; pembinaan pendidikan keaksaraan Dasar, pembinaan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)dan Taman Bacaan Mansyarakat (TBM) sewilayah kerja BPPAUDNI Regional III. Pada penyelenggaraan program percontohan tersebut akan diterapkan model-model Dikmas yang telah dikembangkan (Model keaksaraan Balibolae dan model TBM pesisir berbasis sosial masyarakat). Sebagai
rujukan
dalam
menyelenggarakan
program
percontohan Dikmas, BPPAUDNI Regional III perlu menyusun juknis penyelenggaraannya.
B. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 3. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan 3
5. Peraturan Memteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kriditnya 6. Peraturan Pemerintah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 7. Instruksi
Presiden
Nomor
9
Tahun
2000
tentang
Pengarusutamaan Gender; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja BPPAUDNI. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPAUDNI Regional III tahun 2013.
4
C. Tujuan Penyusunan JuknisProgram Percontohan penyelenggaraan program Dikmas adalah: 1. Sebagai
acuan
percontohan
bagi
Dikmas
lembaga untuk
penyelenggara
menyusun
program
proposal
serta
menyelenggarakan Program. 2. Sebagai acuan bagi BPPAUDNI Regional III dalam menyeleksi, menetapkan lembaga penyelenggara program percontohan, menyalurkan dana, serta pembinaan program.
5
BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN PEMANFAATAN DANA
A. Tujuan Penyelenggaraan Program Program
pembinaan
pendidikan
masyarakat
(pembinaan
Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan program pembinaan TBM) bertujuan untuk: 1. Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang masih
buta
aksara
penerapan/reflikasi
atau
berkeaksaraan
model-model
Dikmas
rendah yang
melalui telah
dikembangkan (Model Pendidikan Keaksaraan Pendekatan Balibolae dan Model TBM Pesisir Berbasis Sosial Masyarakat). 2. Menumbuhkan
atau
merintis
kelompok-kelompok
belajar
pendidikan keaksaraanDasar, KUM dan TBM. 3. Meningkatkan
kapasitas
lembaga
penyelenggara
dalam
mengelola program Dikmas yang berkualitas; B. Sasaran Penerima Bantuan Sasaran penerima Program PercontohanDikmas 1. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) di Regional III 2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Regional III.
6
C. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan program percontohan Dikmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Persyaratan Administrasi a. Memiliki akte Kelembagaan b. Memiliki Rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga c. Memiliki NPWP d. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Persyaratan Teknis a. Memiliki sasaran buta aksara berusia 15 tahun ke atas atau sasaran KUM. b. Terdapat
ruang/tempat
untuk
menyelenggarakan
TBM
pesisir c. Memiliki tenaga pengelola yang sanggup dan mampu mengelola program. d. Memiliki program kerja tahunan
7
D. Pemanfaatan Dana Bantuan Rencana anggaran biaya penyelenggaraan program pembinaan Dikmas dapat dilihat pada tabel berikut: RAB PROGRAM PERCONTOHAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEAKSARAAN DASAR
NO 1 1
2
KOMPONEN PEMBIAYAAN 2 Manajemen - Identifikasi - penyusunan Proposal - Penyusunan laporan - ATK Penyelenggaraan
HARGA VOLUME SATUAN 3
4
JUMLAH BIAYA 5
50 50 50 50
WB WB WB WB
5.000 5.000 5.000 5.000
250,000 250,000 250,000 250,000
50
WB
20.000
1,000,000
50 50
WB WB
30,000 10,000
1,500,000 500,000 12,500,000
4
Pendampingan/orientasi Penyelenggaraan (BPPAUDNI) Pembelajaran dan Keterampilan ATK Warga Belajar
5
Insentif Tutor
50
WB
250,000
6 7
Penilaian Pendampingan pembelajaran SUKMA
50
WB
5.000
50 50
WB WB
20,000 5,000
1.000,000 250,000
Jumlah
18.000.000,-
3
8
250,000
8
RAB PROGRAM PERCONTOHAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) NO 1 1
2
3 4 5 6 7 8 9
KOMPONEN PEMBIAYAAN 2 Manajemen: - Identifikasi - Peny. Proposal - Peny. laporan - ATK Pendampingan/orientasi penyelenggaraan (BPAUDNI) Pembelajaran dan keterampilan Pemandirian ATK WB Insentif Tutor Penilaian Pendampingan pembelajaran STSB
VOLUME HARGA 3
4
JUMLAH 5
50 WB 50 WB 50 WB 50 WB
5.000 5.000 5.000 10.000
250.000 250.000 250.000 500.000
50 WB
33.000
1.650.000
50 WB
60.000
3.000.000
50 WB 50 WB 50 WB 50 WB 50 WB
45.000 15.000 250.000 7.000 20.000
2.250.000 750.000 12.500.000 350.000 1.000.000
50 WB
5.000 250.000 Jumlah Rp. 23.000.000,-
9
RAB PROGRAM PERCONTOHAN PEMBINAAN TAMAN BACAAN PESISIR BERBASIS SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT N O
KOMPONEN PEMBIAYAAN
1
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
3
4
5
2
1.
Manajemen -
Insentif Pengelola (2 org x 5 bulan)
10
OB
300,000
3,000,000
Penyusunan Proposal Penyusunan Laporan Pendampingan pengelolaan ATK
1 1 3 1
Keg Keg Keg Keg
300,000 350,000 500,000 500,000
300,000 350,000 1,500,000 500,000
Pendampingan/orientasi (BPPAUDNI)
1
Keg
2.000.000
2.000.000
3.
Pengadaan Buku
1
Keg
8.000,000
8,000,000
4.
Pembenahan Tempat Baca
1
Keg
5,000,000
5,000,000
5.
Warung TBM
1
Keg
2,000,000
2,000,000
6.
Langganan Koran Lokal (10 bulan)
10
Bln
100,000
1.000,000
7.
Pembenahan Administrasi Motivasi
1
Keg
350,000
350,000
8.
Lomba Baca/Tulis/Keterampilan
2
Keg
3.000.000
6,000,000
2.
Jumlah Rp.
30.000.000
10
BAB III MODEL PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCONTOHAN
Penyelenggaraan program percontohan Dikmas merupakan reflikasi model-model Dikmas yang telah dikembangkan. Program percontohan pendidikan keaksaraan dasar maupun KUM merupakan reflikasi model pendidikan keaksraan pendekatan Balibolae atau model K-3 (Keaksaraan Kewirausahaan Kooperatif). Selanjutnya program percontohan TBM merupakan reflikasi dari model TBM pesisir berbasis sosial budaya masyarakat. 1. PENDEKATAN BALIBOLAE Pengertian Penyelenggaraan
pendidikan
keaksaraan
melalui
pendekatan balibolae adalah suatu model layanan pendidikan keaksaraan dengan memanfaatkan potensi lokal (tutor, budaya, sosial dan potensi sumber daya) yang ada di lingkungan warga belajar. Dalam konsep penerapannya model bukan hanya tutor tetapi segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran di dalam/sekitar rumah dan di lingkungan dimana warga belajar itu berada. Ciri khas pendidikan keaksaraan dengan pendekatan balibolae adalah: (1) tutor direkrut dari tetangga warga belajar; (2) target yang dibelajarkan oleh setiap tutor tidak ditentukan dengan sistem kelompok (10 orang), tergantung berapa orang 11
tetangganya yang buta aksara dan kesanggupan tutor itu sendiri; (3) calon warga belajar direkrut oleh tutor kemudian disahkan
oleh
tim
verifikasi;
(4)
insentif
tutor
dihargai/dibayarkan sesuai dengan jumlah warga belajar yang dilayani; (5) tema-tema pembelajaran diangkat dari konteks dan desain lokal di mana warga belajar itu berada, dimulai dari lingkungan terkecil, rumah dan isinya, dan sekitar rumah dan tetangganya; (6) tema-tema pembelajaran diangkat dari konteks dan disain lokal di mana warga belajar itu berada, dimulai dari lingkungan terkecil, rumah dan isinya, dan sekitar rumah dan tetangganya; (7) penilaian hasil belajar meliputi penilaian awal, proses dan akhir; (8) tema-tema yang diangkat dalam penilaian adalah apa yang ada di sekeliling warga belajar, pengalaman-pengalaman sehari-hari; (9) penilaian pembelajaran dilakukan oleh tutor dengan mengusahakan agar warga tidak merasa dinilai, dan menghindari kesan mengadili; (10) instrumen dalam penilaian menggunakan pedoman observasi dan fortofolio;dan (11) penilaian akhir dilakukan berdasarkan
Standar Kompetensi Keaksaraan
Usaha Mandiri.
12
Peserta Didik Sasaran
atau
peserta
didik
program
Dasaradalah
penduduk dewasa buta aksara atau berkeaksaraan rendah. Kriteria peserta didik sebagai berikut: 1. Warga belajar yang telah menyelesaikan keaksaraan tingkat dasar yang dibuktikan dengan SUKMA atau keterangan lainnya; 2. Usia 15 tahun ke atas; dan 3. Bersedia mengikuti pembelajaran sampai selesai. Tutor Syarat untuk menjadi tutor pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah: 1. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat dan dikenal oleh masyarakatnya; 2. Berusia minimal 17 tahun; 3. Memiliki keterampilan khusus yang yang dapat diajarkan; 4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa ibu yang digunakan oleh warga belajar; dan 5. Sanggup
dan
bersedia
menjadi
tutor
dengan
menandatangani akad kerja sama.
13
Kelompok Belajar Kelompok belajar adalah peserta didik yang dihimpun berdasarkan tempat tinggal.Setiap kelompok beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 15 orang. Tempat Belajar Tempat belajar tidak mutlak dalam gedung khusus, tetapi minimal memiliki ruangan yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar, seperti rumah warga, rumah tutor, balai desa, masjid, dan tempat lainnya sesuai kesepakatan antara warga belajar dan tutor. Bahan Ajar Pendidikan
keaksaraan
Dasar
dengan
pendekatan
Balibolaedapatmenggunakan bahan ajar bahasa ibu (bahasa daerah) dalam pembelajaran. Tema pembelajaran diarahkan pada pembelajaran Calistung dan keterampilan yang diangkat dan digali dari konteks lokal di mana warga belajar itu berada. Program Belajar Program belajar dirancang berdasarkan Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar. 14
iri. Kurikulum disusun berdasarkan selisih antara SKK dengan hasil
penilaian
kemampuan
awal.
Lama
belajarditentukan
berdasarkan pencapaian SKK Dasar. 2. MODEL PENDIDIKAN KOOPERATIF (K-3)
KEAKSARAAN KEWIRAUSAHAAN
Gambaran Model Model
penyelenggaraan
pendidikan
keaksaraan
kewirausahaan secara kooperatif (model K-3), pada dasarnya adalah pengembangan model pendidikan keaksaraan Balibolae yang
tema-tema
pembelajarannya
diarahkan
kewirausahaan. Model ini merupakan pola yang
pada
dirancang
untuk memberikan pelayanan pendidikan secara merata kepada masyarakat melalui pendidikan Nonformal, khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung terpencil,
tidak
terjangkau,
dan
berada di daerah
belum
tersentuh
oleh
pendidikan formal, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat perkotaan baik pendidikan maupun perekonomian. Melalui
penerapan
model
K-3
diharapkan
dapat
membantu masyarakat dalam mengejar ketertinggalan melalui peningkatan
pengetahuan Calistung
dan keterampilan
berusaha dengan menerapkan sistem kebersamaan demi untuk peningkatan tingkat kehidupan yang lebih baik. 15
Kelembagaan/Organisasi Pengelolaan Penyelenggaraan
model pendidikan K-3
adalah lembaga
pemerintah ataupun masyarakat yang memenuhi syarat minimal: 1. Memiliki
ijin
operasional/penyelenggaraan
dari
dinas
pendidikan kab./Kota setempat; 2. Memiliki struktur organisasi/kepengurusan yang jelas; 3. Memiliki tempat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman sesuai kesepakatan. 4. Memiliki
sasaran pendidikan keaksaraan prioritas usia
15-44 tahun, buta huruf murni, DO SD atau buta aksara parsial; 5. Memiliki data calon tutor yang berpendidikan minimal SLTP, memiliki sifat sosial, kebersamaan, keterbukaan, kemauan,
keihlasan
dan
kesanggupan
untuk
membelajarkan. Program Pembelajaran 1. Ruang lingkup kurikulum Kurikulum
pendidikan
keaksaraan
kewirausahaan
kooperatif mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) sesuai tingkatan keaksaraan warga belajar (dasar atau 16
lanjutan ). Secara umum kurikulum pendidikan keaksaraan kewirausahaan ini, meliputi pengetahuan baca, tulis, hitung (Calistung) dan kewirausahaan. Kurikulum model K-3 tetap menyesuaikan pencapaian standar
Kompetensi
pendidikan
keaksaraan
dengan
penyesuaian-penyesuaian untuk kegiatan pengembangan usaha warga belajar demi peningkatan tingkat kehidupan kearah yang lebih baik.
2. Perencanaan program pembelajaran Perencanaan pembelajaran disusun oleh tutor dengan kesepakatan warga belajar. Program pembelajaran pada model ini, sebagaimana telah dijelaskan bahwa
tetap
mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK), namun mengutamakan praktek keterampilan berusaha, dengan
perbandingan
untuk
warga
belajar
yang
berkemampuan keaksaraan tingkat untuk dasar 40% teori dan 60% praktek sedangkan untuk warga belajar yang sudah memiliki
kemampuan keaksaraan untuk tingkat
lanjutan (keaksaraan parsial) 20% teori dan 80% praktek.
17
Proses Pembelajaran 1. Persiapan pembelajaran a. Perencanaan pembelajaran model K-3 berdasarkan atas tema-tema
dilaksanakan
kewirausahaan sesuai
kehidupan masyarakat daerah terpencil. b. Penyiapan
bahan
pengembangan
belajar
usaha
dengan
sesuai
tema-tema
kesepakatan
warga
belajar c. Kesepakatan tempat dan waktu belajar dan berusaha 2. Pelaksanaan pembelajaran Langkah-langkah
yang
digunakan
dalam
proses
pembelajaran mengacu pada model kooperatif
sebagai
berikut: 1. Tutor
menyampaikan
pembelajaran
bagi
warga
semua belajar
tujuan,
manfaat
dengan
cara
memotivasi agar masyarakat tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Membentuk kelompok yang anggotanya heterogen 2-7 orang ( ada yang berkemampuan Calistung dasar atau masih buta aksara murni dan ada yang berkemampuan 18
Calistung parsial atau sudah memiliki kemampuan Calistung tingkat dasar). 3. Warga belajar diberi kesempatan untuk memilih tema pembelajaran kewirausahaan,
kemudian ditetapkan
sesuai kesepakatan, agar setiap warga belajar merasa dihargai pendapatnya. 4. Tutor menyajikan materi Calistung yang diarahkan pada pengelolaan usaha. 5. Tutor mengakhiri pembelajaran dengan memberikan tugas
kepada
setiap
kelompok
sesuai
tema
kewirausahaan yang telah dipilih. 6. Pembelajaran Calistung selanjutnya dilakukan melalui kegiatan pengelolaan usaha sesuai kesepakatan warga belajar secara kelompok. Warga Belajar Rekruitmen calon warga belajar dilakukan oleh tutor dengan kriteria sebagai berikut: 1.
Buta aksara murni
2.
DO SD Kelas I, II dan III (berkeaksaraan parsial)
3.
Lulus keaksaraan dasar dan masih ingin belajar 19
4.
Usia 15 tahun ke atas dengan prioritas usia 15 – 45 tahun.
5.
Belum memilikipekerjaan tetap
6.
Bersedia mengikuti pembelajaran sampai selesai.
7.
Diketahui oleh kepala desa/lurah
Dalam merekrut warga belajar yang diperhatikan adalah; nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, pendidikan ( DO SD/Buta huruf murni, lulus pendidikan keaksaraan dasar dan masih berkeaksaraan parsial), pekerjaan, dan alamat. F. Ketenagaan 1. Tutor Syarat untuk menjadi `tutor adalah: Pendidikan minimal SLTP Berusia minimal 17 tahun Memiliki data buta aksara di sekitar tempat tinggalnya Bersedia menandatangani akad kerjasama Selain persyaratan tersebut di atas, seorang tutor perlu memiliki kompetensi dasar, minimal: Memahami konsep dasar pendidikan orang dewasa Memahami konsep dasar pendidikan keaksaraan 20
Mampu
berkomunikasi
dengan
warga
belajar
(bahasa Indonesia dan bahasa daerah) Memahami karasteristik dan kebutuhan belajar warga belajar Memiliki keterampilan berusaha yang bisa diajarkan kepada warga belajar Bisa
menjadi
panutan
dalam
kehidupan
bermasyarakat atau memiliki sifat sosial tinggi. Dalam merekrut tutor, yang perlu diperhatikan adalah; nama, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, keterampilan yang dimiliki, alamat, ijazah. Tugas dan fungsi tutor Merekrut calon warga belajar Mengidentifikasi kebutuhan belajar warga belajar Mengembangkan bahan ajar muatan lokal tentang pengelolaan usaha Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran Melaksanakan penilaian awal Melaksanakan proses pembelajaran Menilai kemajuan belajar Melaksanakan penilaian akhir hasil belajar
21
Membuat admnistrasi Kejar yang terdiri dari buku induk warga belajar, daftar hadir warga belajar, buku persiapan
mengajar,
laporan
perkembangan
kegiatan pembelajaran, dan laporan penilaian akhir hasil belajar.
2. Pendamping Teknis Pendamping teknis direkrut dari unsur pamong belajar, penilik atau orang yang
memahami tentang
pendidikan Keaksaraan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendamping teknis minimal: a. Memahami konsep dasar pendidikan orang dewasa b. Memahami konsep dasar pendidikan keaksaraan c. Memahami
metode
dan
strategi
pembelajaran
pendidikan Keaksaraan d. Memahami metode penilaian pendidikan Keaksaraan
Tugas dan fungsi pendamping teknis a. Memberikan bimbingan kepada tutor dalam membuat persiapan mengajar b. Memberikan bimbingan kepada tutor dalam memilih tema, menerapkan metode dan strategi pembelajaran; 22
c. Memberikan
bimbingan
kepada
tutor
dalam
mengembangkan bahan ajar d. Meberikan bimbingan kepada tutor dalam membuat administrasi Kejar e. Memberikan bimbingan kepada tutor dalam menyusun laporan perkembangan kegiatan belajar dan hasil akhir kegiatan pembelajaran.
G. Tempat Belajar Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dirumah warga belajar, rumah tutor, tempat ibadah, balai desa, PKBM dan gedung sekolah atau di tempat usaha sesuai kesepakatan antara tutor dan warga belajar
H. Bahan Ajar Bahan pembelajaran
ajar
dikembangkan
dengan
tema-tema
kewirausahaan kooperatif sesuai situasi dan
kondisi lingkungan serta kehidupan sehari-hari dimana warga belajar berada. Untuk memudahkan warga belajar memahami materi pelajaran, bahan ajar dapat dikembangkan melalui pendekatan bahasa ibu sesuai situasi dan kondisi lingkungan warga belajar. 23
I. Pendanaan Komponen pembiayaan meliputi: a.
Manajemen 5%
b.
Pembelajaran dan pelatihan keterampilan 17%
c.
Pengelolaan usaha 50%
d.
Insentif tutor 25%
e.
Penilaian 3 %
Pembayaran insentif tutor dilakukan melalui dua tahap; tahap pertama (50%) dibayarkan pada saat menandatangani akad kerjasama, dan sisanya dibayarkan setelah warga belajar diuji dan dinyatakan lulus sesuai dengan SKK. J. Penilaian 1. Penilaian Awal Setiap warga belajar memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda, dari yang belum mengetahui aksara hingga
yang telah mengetahui secara sederhana
(keaksaraan
parsial).Untuk
itu
tutor
perlu
menilai
kemampuan awal setiap warga belajar dalam suatu Kejar,
penilaian
pada
tahap
ini
bertujuan
untuk
memperoleh gambaran kemampuan awal warga belajar baik pada pengetahuan Calistung maupun minat dan 24
kemampuan keterampilan yang diharapkan. Hasil dari penilaian
tahap ini akan memudahkan tutor untuk
memilih metode/teknik pembelajaran yang sesuai. 3. Penilaian Proses Penilaian proses biasa juga disebut penilaian kemajuan belajar dapat diartikan sebagai pengukuran yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan yang dicapai oleh warga belajar dalam membaca,
menulis,
berhitung
dan
penguasaan
keterampilan berusaha yang dimiliki. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengecek dan mengetahui jumlah dan tingkat
pengalaman belajar
yang berhasil didapat atau diselesaikan oleh warga belajar dalam kurun waktu tertentu dibanding dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat pada awal program
pembelajaran.
Penilaian
proses
dapat
dilakukan dengan system portofolio dan pengamatan langsung selama proses pembelajaran berlangsung. 4. Penilaian Akhir Penilaian akhir biasa juga disebut penilaian hasil belajar dapat diartikan sebagai pengukuran untuk mengetahui kemampuan akhir yang dicapai warga belajar yang mencakup 25
kompetensi membaca, menulis, berhitung, berkomunikasi dan kompetensi keterampilan berusaha. Dengan kata lain bahwa penilaian hasil belajar merupakan ujian blok dari keseluruhan kompetensi yang telah dicapai warga belajar. Bagi warga belajar
yang
telah
menguasai
ditetapkan dinyatakan
kompetensi
yang
telah
“berhasil” dan diberi penghagaan
berupa piagam. Penilaian hasil belajar dilakukan melalui tes yang disusun dengan berpatokan pada SKK pendidikan keaksaraan model kewirausahaan dengan pendekatan kooperatif yang telah ditetapkan.Hasil penilaian akhir yang diperoleh dengan angka dikomversi dalam empat kategori; sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. Kategori sangat baik, baik, cukup dinyatakan berhasil dan berhak memperoleh Surat Keterangan
Melek
Aksara
(SUKMA)
sesuai
tingkatan
keaksaraannya, sedangkan kategori kurang dan sangat kurang dinyatakan belum berhasil, diharapkan tutor memberi kesempatan kepada warga belajar tersebut untuk belajar lagi sampai memperoleh Sukma
sehingga masyarakat benar-
benar bebas buta aksara.
26
K. Kemitraan Demi
kelancaran penyelenggaraan program, maka perlu
menjalin kemitraan. Dengan demikian maka penyelenggaraan pendidikan
keaksaraan
di
dearah
terpencil
dengan
pendekatan kewirausahaan pendekatan kooperatif sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terkait sebagai mitra antara lain; 1. Dinas pendidikan Nasional Secara interen
dinas pendidikan
bekerjasama dalam
diharapkan dapat
mengoptimalkan penyelenggaraan
program pendidikan keaksaraan atau model K-3 di daerah terpencil. Kerjasama yang dimaksud antara lain dalam hal: 1. Penyiapan peta sasaran program 2. Kerjasama dalam menyusun bahan ajar yang sesuai 3. Menyelenggarakan Diklat bagi
tutor dan pendamping
program 4. Melaksanakan sosialisasi
kelembaga-lembaga
atau
organisasi masyarakat terkait 5. Koordinasi dan pengendalian mutu program
27
2. Dinas perdagangan dan Industri a.
Kerjasama dalam pemberian bimbingan pengelolaan usaha kecil-kecilan
b.
Kerjasama dalam pemasaran
c.
Kerjasama dalam pemberian modal
3. Koperasi; a. Pengelolaan usaha b. Perolehan modal c. Pemasaran 4. LSM, PKBM, dan Yayasanatau organisasi masyarakat lainnya. a. Pendataan sasaran program b. Perolehan dana bantuan penyelenggaraan c. Penyelenggaraan program d. Memotivasi warga belajar 5. Pemerintah setempat 28
a. Membantu melakukan sosialisasi b. Melakukan pendataan c. Menyiapkan sarana dan prasarana d. Monitoring penyelenggraan program 6. Tokoh masyarakat a. Membantu dalam penyediaan sarana-prasarana b. Memotivasi warga belajar c. Memotrivasi penyelenggara program d. Membantu memonitoring penyelenggaraan program
1. MODEL TBM PESISIR BERBASIS NILAI SOSIAL BUDAYA Ciri-Ciri TBM Pesisir 1. Lokasi TBM a. TBM berbasis nilai sosial budaya berlokasi di pesisir atau pulau yang merupakan tempat penyeberangan antar pulau atau lokasi strategis lainnya.
29
b. Tempat Baca c. Tempat baca TBM dirancang dalam bentuk payung. Semua material tempat baca diambil dari lingkungan sekitar TBM. d. (Contoh tempat baca berupa atap payung yang dibuat dari rumput ilalang; tiang payung dari batang pohon pinang, meja baca dari papan, dan kursi baca dari batang pohon kelapa) e. Papan Baca f. Papan baca berfungsi sebagai tempat baca dengan bahan bacaan dari surat kabar. Pengunjung dapat membaca surat kabar yang telah ditempel pada papan baca. 2. Keanggotaan TBM a. Keanggotaan TBM terdiri dari dua unsur: anggota tetap dan anggota biasa. Anggota tetap adalah orang yang memiliki kartu anggota TBM, sedangkan anggota biasa adalah orang yang tidak memiliki kartu anggota. b. Kriteria Anggota TBM Anggota tetap dan anggota biasa harus memiliki kriteria sebagai berikut:
30
1) Memiliki
rasa
peduli
terhadap
taman
bacaan
masyarakat; 2) Memiliki kemampuan membaca huruf latin; 3) Dapat menghargai dan memahami orang lain 4) Memiliki kemauan untuk mengunjungi taman bacaan masyarakat; 3. Pengertian-Pengertian a. TBM adalah singkatan dari taman bacaan masyarakat. b. TBM berbasis nilai sosial budaya adalah taman bacaan masyarakat yang dirancang untuk memenuhi minat baca masyarakat dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat tempat TBM berada. c. Anggota tetap TBM adalah orang yang memiliki kartu anggota yang diberikan oleh TBM. d. Anggota biasa adalah pengunjung TBM yang tidak memiliki kartu anggota, tetapi sering mengunjungi TBM. e. Nilai sosial budaya adalah nilai-nilai yang masih dipatuhi oleh masyarakat dan menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat. f. Kegiatan kreatif adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh TBM dalam membentuk motivasi masyarakat untuk mengunjungi TBM. Kegiatan kreatif yang dimaksud 31
adalah kegiatan lomba baca, memasak, dan pemberian penghargaan kepada pengunjung yang paling sering mengunjungi TBM. g. Kegiatan produktif adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TBM untuk meningkatkan taraf hidup pengelolanya melalui pendirian warung TBM. h. Tempat baca adalah tempat membaca pengunjung yang dirancang dengan bentuk payung dengan meja bundar yang mengelilingi tiang payung. i. Papan baca adalah tempat baca yang disediakan bagi pengunjung untuk membaca berita-berita dari surat kabar. Surat kabar tersebut ditempelkan di papan baca sehingga pengunjung dapat membaca dengan cara berdiri di depan papan baca. 4. TBM berbasis nilai sosial budaya diselenggarakan dengan memperhatikan
beberapa
komponen.
Komponen-
komponen tersebut mencakup: a. Warga Masyarakat Warga masyarakat adalah warga yang tinggal disekitar TBM yang menjadi sasaran sekaligus pengunjung TBM. b. Penyelenggara TBM
32
Penyelenggara TBM terdiri dari satu orang ketua, satu orang bendahara, satu orang petugas administrasi dan teknis, satu orang staf bidang layanan pembaca. Penyelenggara TBM minimal memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut: 1) Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas. 2) Mampu memberikan bimbingan teknis. 3) Mampu mengusahakan sarana TBM. 4) Mampu mengelola penyelenggaraan percontohan TBM. 5) Mampu menjalin kemitraan dengan pihak terkait. 6) Mampu mengelola kegiatan usaha produktif TBM.
5. Tugas penyelenggara: a. Menyelenggarakan
TBM
di
wilayah
pesisir
dan
kepulauan. b. Menjalin hubungan yang harmonis dengan anggota TBM. c. Menyediakan sarana baca, memotivasi minat baca, dan menata kelayakan dan kebersihan tempat baca TBM. Fungsi penyelenggara: a. Mengelola kegiatan administrasi TBM. 33
b. Memfasilitasi
kegiatan
program
TBM
untuk
meningkatkan mutu dan keberhasilan TBM secara efektif dan efisien.
34
BAB IV PENUTUP Juknis ini merupakan acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan
dan
mengendalikan
penyelenggaraan
program
percontohan Dikmas. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Kepala BPPAUDNI Regional III.
35
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCONTOHAN PAUDNI TAHUN 2013 Kata Pengantar Ditandatangani dan distempel oleh Kepala UPTD BPKB/SKB. Daftar Isi Berisi tentang rincian unsur-unsur (Bab, dan Sub-bab) dan nomor halaman. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berisi uraian tentang: 1. Menggambarkan kondisi program/kegiatan PAUDNI setelah dana bantuan diberikan; 2. Menyajikan uraian mengapa laporan kegiatan diperlukan yang mengarah pada akuntabilitas (bisa dipertanggungjawabkan), transparansi (terbuka), dan pencitraan publik (meyakinkan masyarakat) atas pemanfaatan dana bantuan. B. Tujuan Laporan Menguraikan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan kegiatan C. Ruang Lingkup Laporan Berisi uraian tentang pokok-pokok isi laporan yang disusun. BAB II GAMBARAN PEMANFAATAN DANA Program aksi dimaksudkan sebagai uraian rangkaian kegiatan sistematis yang telah dilaksanakan oleh lembaga dalam penyelenggaraan program percontohan PAUDNI. Program aksi yang dimaksud tersusun dalam bentuk: A. Deskripsi percontohan program PAUDNI yang dilaksanakan; B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan; 36
C. Deskripsi proses penyelenggaraan replikasi model dalam rangka percontohan program PAUDNI; D. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; BAB III HASIL DAN TINDAK LANJUT Berisi gambaran tentang hasil, dampak dan tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan. BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN Bagian ini merupakan rekap satuan program dari keseluruhan pemanfaatan danabantuan percontohan program PAUDNI.
BAB VI FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT SERTA SOLUSINYA A. Faktor Pendukung dan Solusinya B. Faktor Penghambat dan Solusinya BAB VII PENUTUP Simpulan hasil penyelenggaraan program PAUDNI pada Lembaga Penyelenggara sebagai dampak dari perubahan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Lampiran : 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; 2. Laporan Keuangan;
37
