REGIONAL MANAGEMENT & REGIONAL MARKETING

Pemahaman Dasar Regionalisasi - Edisi 2 -

Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing

- Edisi 2 -


BENJAMIN A B D U R A H M A N

PEMAHAMAN DASAR

REGIONAL MANAGEMENT & REGIONAL MARKETING Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah dan Kota dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

- Ed i si 2 -

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antardaerah

- Edisi 2 -


- Edisi 2 -


Judul

Pemahaman Dasar Regional Management & Regional Marketing Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah & Kota dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Edisi 2 Penulis Benjamin Abdurahman Email: [email protected]

Editor Tim LEKAD

Edisi 2 Januari 2009 Cetakan Pertama, Februari 2005

Penerbit Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antardaerah (LEKAD) Semarang [email protected] www.lekad.org

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa seizin Penerbit.

Ibunda Ellis

- Edisi 2 -


Daftar Isi

- Edisi 2 -


Bagian Tiga: REGIONAL MARKETING • 117 A. Bahasan Teoritis • 121 B. Manfaat Regional Marketing • 128 C. Konsep Regional Marketing • 131 1. Pembatasan Wilayah Kerja • 131 2. Para Aktor Terkait • 131 3. Tujuan dan Sasaran Regional Marketing • 133 4. Materi Pembahasan • 136 5. Kelompok Sasaran • 136 6. Jangka Waktu Kegiatan • 138 7. Pembiayaan • 139

Daftar Tabel • ix Daftar Gambar • x Daftar Singkatan • xi Sambutan • xv Prakata Penulis • Pendahuluan • 1 Bagian Satu: REGIONALISASI DALAM TEORI DAN PELAKSANAAN • 5 A. Terminologi dan Pemahaman Dasar • 5 B. Komponen Regionalisasi • 14 C Jenis dan Bentuk Regionalisasi • 28 1. Kegiatan Regionalisasi Trans- dan Supranasional • 33 2. Regionalisasi Sub-Nasional • 36 D. Regionalisasi di Indonesia • 43 1. Regionalisasi Sentralistik dan Desentralistik • 44 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) • 53 3. Region Jabodetabek • 57 4. Region BARLINGMASCAKEB • 64 E. Tantangan Pengembangan Regionalisasi di Indonesia • 75

PENUTUP • 144 DAFTAR PUSTAKA • 147 BIOGRAFI PENULIS • 152

Bagian Dua: REGIONAL MANAGEMENT • 81 A. Pemahaman Teori • 84 B. Regional Management sebagai Hasil Pendekatan Regionalisasi Desentralistik • 95 C. Urgensi Pemanfaatan • 101 D. Tahap Pembentukan • 103 E. Struktur Organisasi • 110 F. Sasaran Program • 114

•vii

•viii

- Edisi 2 -


Daftar Tabel

- Edisi 2 -


Daftar Gambar

Tabel 1.

Beberapa Contoh Kawasan Lokal dan Kawasan Regional

Gambar 1.

Konsep Perwilayahan

Tabel 2.

Jenis Regionalisasi Berdasarkan Faktor Pengendalian Proses

Gambar 2.

Perbedaan Proses Pewilayahan dan Region

Tabel 3.

Bentuk Kesepakatan Regionalisasi Transnasional yang Melibatkan Indonesia

Gambar 3.

Contoh Proses Regionalisasi

Tabel 4.

Regionalisasi dalam Hard-Form dan Soft-Form

Gambar 4.

Perbedaan Bangunan Regionalisasi

Tabel 5.

Karakteristik Regionalisasi Sentralistik dan Desentralistik

Gambar 5.

Faktor Biaya dan Manfaat

Tabel 6.

Kapet Tahun 1996 s.d. Akhir 2004

Gambar 6.

Pola Ketersinggungan Inter-Regional

Tabel 7.

Dari JABOTABEK menuju JABODETABEK

Gambar 7.

Berbagai Region di Asia

Tabel 8.

Region BARLINGMASCAKEB

Gambar 8.

Region Fungsional dan Administratif

Tabel 9.

Kronologi Pembentukan RM Barlingmascakeb

Gambar 9.

Region Sektoral dan Sektoral Terbatas

Tabel 10.

Daftar Kegiatan dan Hasil Regional Management BARLINGMASCAKEB

Gambar 10.

Piramid Siklus 3K pada Pendekatan Pembangunan Sentralistik

Tabel 11.

Karakter Khusus Regional Management

Gambar 11.

Fenomena Regionalisasi Sentralistik dan Desentralistik Pasca OTDA di Indonesia

Tabel 12.

Kelemahan Tata Ruang

Gambar 12.

Piramid Siklus 3K pada Pendekatan Pembangunan Desentralistik

Tabel 13.

Kebutuhan Perbaikan RTRW

Gambar 13.

Situs Website RM

Tabel 14.

Tugas Aktor dan Bentuk Kegiatan

Gambar 14.

Pengorganisasian Regional Management BARLINGMASCAKEB

Tabel 15.

Berbagai Bentuk Marketing Wilayah di Sektor Publik

Gambar 15.

Instrumen Pembangunan Formal dan Non-formal

Tabel 16.

Faktor Penentu Pembangunan Regional

Gambar 16.

Potensi Endogen Pembangunan Wilayah

Tabel 17.

Tujuan dan Sasaran Utama Regional Marketing

Gambar 17.

Hirarki dan Jejaring

Tabel 18.

Tujuan dan Sasaran Komunikatif Regional Marketing

Gambar 18.

Model DEAD

Tabel 19.

Tujuan dan Sasaran Kooperatif Regional Marketing

Gambar 19.

Model DACO

Tabel 20.

Kelompok Sasaran Regional Marketing

Gambar 20.

Contoh Pelaksanaan Pelatihan dengan Metode SKAD

Gambar 21.

Peran dan Interaksi Antaraktor Utama

Gambar 22.

Struktur Organisasi Regional Management

Gambar 23.

Tahapan Kerja Regional Management

Gambar 24.

Contoh Bentuk Pemasaran Wilayah

Gambar 25.

Kebutuhan Regional Marketing

Gambar 26.

Skema Sistem Produksi Tepung Tapioka di Region Barlingmascakeb

Gambar 27.

Proses Arbitrase Faktor Mobile terhadap Nonmobile

Gambar 28.

Aktor Terkait Regional Marketing

Gambar 29.

Proses Regional Marketing

•ix

•x

- Edisi 2 -


Daftar Singkatan

- Edisi 2 -


Ditjen

Direktorat Jendral

DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Komunikasi, Kerja sama dan Koordinasi

ERDF

European Regional Development Fund

Adm.

Administratif

ESF

European Structure Fund

AIDA

Australia-Indonesia Development Area

EU

European Union

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

GA

3K

APEKSI

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

APKASI

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

APPSI

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

ASEAN

Asian South East Nation

BAKORLIN atau BAKORWIL

Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Wilayah

BAPEDA

Gemeinschaftsaufgabe (salah satu program pemerintah pusat Jerman untuk mendukung kegiatan regionalisasi)

GERBANG KERTASUSILA

Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan

IAP

Ikatan Ahli Perencanaan

IMS-GT (SIJORI)

Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle

IMT-GT

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle

Inpres

Instruksi Presiden

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

IPM

Index Pembangunan Manusia

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Irjenbang

Inspektur Jendral Pembangunan

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

JABODETABEK

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

BARLINGMASCAKEB

Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen

Jateng

Jawa Tengah

BDS-P

Business Development Services Provider

JWMC

JABODETABEK–Waste Management Corporation

Keppres

Keputusan Presiden

Kepri

Kepulauan Riau

Badan Kerja sama Antar Daerah

KESR

Kawasan Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional

BKPLKK (=BAKORLIN)

Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota

KTI

Kawasan Timur Indonesia

BKSP Jabotabek

Badan Kerja sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

MEBIDANG

Medan, Binjai, Deli-Serdang

BIMP-EAGA BKAD

Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East Asean Growth Area

BP KAPET

Badan Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu

BPKP

Badan Pemeriksa Keuangan Pusat

CF

Cohesion Fund

DACO Model

Decide-Announce-Commitment

DAK

MoU

Memmorandum of Understanding

MPWK UNDIP

Magister Pembangunan Wilayah dan Kota - Universitas Diponegoro

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

OTDA

Otonomi Daerah

Dana Alokasi Khusus

PAD

Pendapatan Asli Daerah

DAS

Daerah Aliran Sungai

PDRB

Pendapatan Domestik Regional Brutto

DAU

Dana Alokasi Umum

Pemkab

Pemerintah Kabupaten

DE

Dewan Eksekutif

Pemkot

Pemerintah Kota

DEAD Model

Decide-Announce-Defend

Pemprov

Pemerintah Provinsi

Depdagri

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Poldas

Pola Dasar

PP

Peraturan Pemerintah

Depkimpraswil

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (sejak tahun 2005 kembali menjadi Departemen Pekerjaan Umum)

•xi

•xii

- Edisi 2 -


PPP

Public-Private-Partnership

PRD (Region)

Pearl River Delta Region

Propeda

Program Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

RED

Regional Economic Development

REDSP – Jawa Tengah

Regional Economic Development Strategic Program

Renstrada

Rencana Strategis Daerah

Renstra-KL

Rencana Strategis Kementrian/Lembaga

RKP-D

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RM

Regional Management

RMB

Regional Management Barlingmascakeb

RPJM

Rencana pembangunan Jangka menengah

RPJP

Recana Pembangunan Jangka Panjang

RTBL

Rencana Tata Bangunan dan Letak

RT-Reg

Rencana Tata Ruang Regional

RTRWN

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

RUTRW

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

s.d.

Sampai dengan

SAMPAN

Sapta Mitra Pantura; sebuah wilayah kerja sama antardaerah yang terdiri dari Kota dan Kabupaten Tegal, Pekalongan, Brebes, Slawi, Pemalang dan Batang

SDA

Sumber Daya Alam

SDM

Sumber Daya Manusia

SDR

Strategic Development Region

Semiloka

Seminar dan Lokakarya

SIJORI

Singapura, Johor dan Riau

SK

Surat Keputusan

SUBOSUKA

Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan

WONOSRATEN

Klaten

SWOT (analisis)

Strength, Weakness, Opportunity, Threat (Kekuatan-KelemahanPeluang-Ancaman)

SWP

Satuan Wilayah Pembangunan

TRADP

Tumen River Area Development Project

UU.

Undang-Undang

•xiii

- Edisi 2 -


Sambutan

Wilayah Nusantara Indonesia merupakan anugerah Allah SWT yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia, serta merupakan satuan wilayah politik yang maha strategis, tempat lahir dan berkembangnya bangsa kita. Satuan wilayah politik Republik Indonesia mengikat pulaupulau raksasa hingga pulau-pulau kecil di dalam batas kelautan dan daratan yang luas, di wilayah katulistiwa. Wilayah nasional kita tersebut merupakan bentang alam raksasa ekosistem laut dan daratan yang terbesar di planet bumi dan terletak di antara dua benua dan samudera. Berkah Tuhan tersebut merupakan pahala dan ujian bagi bangsa Indonesia untuk mengelola wilayah yang luas dengan penduduk yang sangat besar untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi bangsa ini dan menjaga sumber daya kehidupan, baik bagi kehidupan kita maupun untuk umat manusia. Bagaimana mengatur pembangunan dalam wilayah yang sangat luas, dengan penduduk yang banyak dan beragam, dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar tersebut? Tantangan yang luas dan komprehensif, seperti: kesejahteraan di semua bidang yang berkeadilan dalam sebaran wilayah nasional dan menjaga kekuatan sumber daya alam, semuanya itu bermuara kepada menjaga keutuhan wilayah politik kita yaitu wilayah Republik Indonesia. Pembangunan nasional kita dengan demikian sudah tidak pelak lagi harus berbasis kepada pembangunan wilayah. Kekuatan pembangunan nasional walaupun berada di dalam arus pasar, tetap merupakan hasil arahan pengendalian kekuatan kebijakan politik pemerintahan suatu bangsa. Dengan wilayah yang sangat luas, maka Nusantara Indonesia berada di dalam unit-unit satuan wilayah kebijakan pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Provinsi, Kota, serta Kabupaten dalam kesatuan di bawah Pemerintah Pusat. Setelah reformasi tahun 1998 kita memutuskan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk dalam ikatan satuan unitunit wilayah politik pembangunan yang mempunyai kekuatan otonomi •xiv

- Edisi 2 -


pada wilayah Pemerintah Kota dan Kabupaten. Hal tersebut sebagai perpindahan dari politik sentralistik ke desentralistik, atau dari paradigma pembangunan Top Down ke Bottom up, yang bertujuan menciptakan percepatan, pemerataan, dan pertumbuhan daerah yang berakar pada pemberdayaan daerah dengan potensi lokalnya. Namun selanjutnya, kekuatan politik desentralistik tersebut mempunyai dampak terhadap disintegrasi ekonomi wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam, dan bahkan mengancam keutuhan wilayah nasional. Dengan demikian, maka paradigma pembangunan desentralistik tersebut harus tetap terikat kuat di dalam satuan integrasi pembangunan nasional. Pembangunan daerah tersebut seterusnya harus berada di dalam kekuatan kewilayahan ( regionalisasi ) guna membangun skala ekonomi yang besar dan sinergis serta terikat kepada satuan ekosistem wilayah sumber daya alam. Era pasca modern dan globalisasi telah mendorong kekuatan demokrasi dan transparansi, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi sumber kekuatan, oleh karena itu maka pendekatan jejaring menjadi suatu keniscayaan yang menggantikan kekuatan nodal. Paradigma nodal sebagai pusat pertumbuhan dengan difusinya mengharap terjadinya trickle down development dalam proses pembangunan wilayah. Pendekatan pembangunan tersebut sesuai dengan kekuatan pasar dan proses modernisasi dengan menjadikan kota sebagai primary movement pembangunan wilayah. Namun dalam pengalaman pembangunan nasional konsep tersebut lebih mendorong polarisasi yang menguatkan kesenjangan antara kota dan desa serta antarwilayah.

- Edisi 2 -


Kerja sama politik pembangunan antardaerah dengan demikian menjadi basis bagi semua tataran perencanaan teknis maupun sebagai strategi dalam implementasi perencanaan wilayah. Kerja Sama Antardaerah selanjutnya merupakan politik kewilayahan ( regionalisasi ) yang menjadi kekuatan kebijakan bagi pengembangan Regional Management. Dengan terbitnya Buku Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing ini maka suatu paradigma baru pembangunan wilayah telah diperkenalkan dalam bentuk aplikasinya yang lahir dari proses sejarah politik nasional dan usaha-usaha lapangan yang telah direalisasikan di wilayah nasional kita. Selamat dan sukses.

Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA.

Proses ketergantungan ke pusat harus diubah menjadi proses saling tergantung antar-wilayah dan pusatnya dengan membangun satuan network regional development yang kokoh ke dalam membentuk kekuatan nasional. Oleh karena itu, Kerja sama antardaerah otonom merupakan keputusan politik pembangunan yang harus menjadi basis bagi pembangunan wilayah yang akan membentuk satuan nasional dengan kekuatan ke dalam dan mempunyai daya penarik terhadap kekuatan luar yang besar. •xv

•xvi

- Edisi 2 -


Prakata Penulis

Alhamdulillah, buku edisi 2 berjudul Pemahaman Dasar, Regional Management & Regional Marketing – Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah dan Kota dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah – ini telah berhasil kami tulis untuk didiseminasikan secara luas. Buku edisi pertama (2005) telah banyak memperoleh tanggapan berupa apresiasi, kritik dan saran yang diterima baik dari kalangan akademisi, praktisi dari sektor publik dan swasta, maupun masyarakat lainnya. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala upaya pengembangan dan perbaikan kita dapat menjadi manfaat yang berkelanjutan. Sejak terbitnya buku edisi pertama itu pula, telah terjadi berbagai perkembangan baru terkait pemanfaatan pendekatan regionalisasi, khususnya yang bersifat desentralistik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya kesadaran daerah untuk memanfaatkan pendekatan Regional Management & Regional Marketing sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan kewilayahan. Setelah lahir dan berkembangnya Regional Management (RM) Barlingmascakeb dan Sapta-Mitra-Pantura (Sampan) di Jawa Tengah, maka kini mulai bermunculan berbagai inisiasi pembangunan kewilayahan di Indonesia, antara lain seperti: AKSESS (Sulsel), Kaukus-Setara-Kuat (Bengkulu, Lampung & Sumsel), Janghiangbong (Bengkulu), Jonjokbatur (NTB) dan Lake Toba Regional Management (Sumut). Tanggapan yang begitu besar dan positif di berbagai daerah ini tidak lepas dari peranan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas dan Departemen Dalam Negeri yang turut membantu memfasilitasi daerahdaerah yang memiliki inisiatif untuk menggunakannya.

- Edisi 2 -


pengabdian masyarakat dan mempersilakan untuk memperbanyaknya sepanjang tidak untuk dikomersilkan. Namun demikian, penulis tetap berharap agar pengutipan dan pemanfaatan yang bersumber dari buku ini perlu mengikuti norma-norma penulisan baku dan sesuai perundangan hak cipta & intelektual yang berlaku. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan secara khusus kepada Ibu Tati Darsoyo (Ambassador) dan Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA, sebagai Dewan Pembina LEKAD yang telah banyak memberi pembinaan dan dukungan. Kepada Ir. Ragil Harjanto, MSP dan Ir. Wisnu Pradoto serta para kolega pengajar Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah & Kota, Universitas Diponegoro, Semarang kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Para kolega akademisi, di antaranya Prof. Dr.Ing. Ir. Ahmad Munawar, MSc dan Dr. M. Baiquni, MA (UGM), Drs. Triarko Nurlambang, MA (UI), Ir. Holi Bina Wijaya, MUM (UNDIP), Dr. Dwinardi Apriyanto dan Nurul Iman Supardi, ST, MP. (Universitas Bengkulu), Dr. Mansur Afifi (Universitas Mataram), Dr. Marsuki (Universitas Hasanudin) beserta Tim LEKAD: Anang Gurendo, ST, Wahyu Dyah Widowati, ST dan Herlina Kurniawati, ST, sebagai editor buku edisi 2 ini beserta segenap pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas dukungan, masukan, serta koreksi yang diberikan selama persiapan, penulisan dan penerbitan buku ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, tentu buku ini masih membutuhkan masukan berupa kritik dan saran untuk diskusi lanjutan dalam rangka perbaikan. Semoga Allah SWT meridhoi dan menerima upaya kita ini sebagai amal sholeh sehingga menjadi manfaat, khususnya untuk pembangunan Indonesia yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan.

Semarang, Januari 2009 Benjamin Abdurahman

Melihat tanggapan luas yang begitu positif, maka penulis merasa perlu untuk mendiseminasikan buku ini seluas-luasnya dalam rangka •xvii

•xviii

- Edisi 2 -


Pendahuluan

Sejak diberlakukannya kebijakan reformistik yang ditandai dengan lahirnya UU. Nomor 22 Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan penyempurnaannya dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pembagian kewenangan politik (political sharing) dan UU. Nomor 25 Tahun 1999 yang diikuti revisinya dalam UU. Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengaturan keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah menyebabkan terjadinya transformasi budaya-perencanaan pembangunan di Indonesia. Di masa lalu pendekatan top-down lebih mendominasi iklim pembangunan sehingga tidak banyak memberi peluang pada inisiatif, kreativitas, inovasi, dan kepentingan lokal. Akibatnya banyak hasil pembangunan tidak mencapai sasaran dan harapan secara umum. Budaya perencanaan sentralistik pada masa lalu hanya menyisakan sedikit ruang pada aspek komunikasi dan partisipasi yang sebenarnya justru dibutuhkan dalam memberdayakan segala potensi dan sumber daya daerah yang berorientasi pasar. Walaupun telah dilakukan upayaupaya perbaikannya, pengaruh dan kontaminasi pola lama terhadap konsepsi pembangunan pasca-UU. Nomor 32 Tahun 2004 hingga kini masih dapat ditemui. Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan mendasar bagi pembangunan yang berkeadilan dan mengedepankan persatuan serta kesatuan nasional. Era keterbukaan yang ditandai dengan meningkatnya praktek demokratisasi di segala sendi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia bukan saja membawa perubahan positif namun juga pada berbagai implikasinya. Indikasi dari implikasi era keterbukaan dalam wujud eforia otonomi dapat dilihat dari bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi di berbagai wilayah. Hal ini membuktikan bahwa banyak daerah yang ‘terjebak’ pada kepentingan kedaerahan semata (localism) atau egoisme lokal. Dengan demikian, eforia otonomi terkesan justru membebani pelaksanaan pembangunan itu •1

- Edisi 2 -


sendiri. Kondisi ini akan semakin mengkhawatirkan dan bahkan dapat menghasilkan disintegrasi bila masing-masing komponen masyarakat, khususnya para pelaku pembangunan yang tergolong dalam jajaran eksekutif dan legislatif, tidak memiliki kesadaran, kepedulian, kapabilitas, dan komitmen dalam menyusun dan mengaplikasikan konsep strategi pembangunan yang solutif. Konsep ini penting dalam rangka mengkoordinasikan berbagai kepentingan pembangunan antardaerah dalam bentuk kerja sama yang sinergis dan sustainable. Sesungguhnya, seiring tekanan globalisasi dan implikasi penerapan otonomi daerah seperti yang kini semakin dirasakan, peluang pelaksanaan dan pengembangan regionalisasi desentralistik semakin besar. Dalam konteks urban dan regional planning sesuai dengan perubahan mendasar, khususnya pada era otonomi daerah dan tuntutan global, model regionalisasi ini dapat digambarkan sebagai proses terbentuknya keterikatan antardaerah otonom yang bertetangga sehingga membentuk suatu region atas inisiatif regional. Pemanfaatan strategi pembangunan seperti ini sesuai jawaban tantangan dinamika global serta desentralisasi apabila dilaksanakan melalui pendekatan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi yang menciptakan kebulatan komitmen berdasarkan kesamaan kebutuhan dan kepentingan.1 Penggunaan strategi pembangunan ini menjadi relevan mengingat banyaknya keterbatasan Kabupaten/Kota dalam menangani permasalahan pembangunannya sendiri. Perbedaan antara regionalisasi desentralistik dengan regionalisasi pada masa lalu juga terletak pada serangkaian karakteristika yang dimiliki (selanjutnya akan dibahas tersendiri dalam buku ini). Melihat berbagai permasalahan multikompleks dalam pembangunan di Indonesia saat ini, maka perlu adanya berbagai terobosan baru dalam upaya menggalang kekuatan pembangunan di daerah. Terobosan tersebut harus sesuai dan mencerminkan 1

Regionalisasi dalam bentuk ini berbeda dengan proses regionalisasi pada masa penerapan pola sentralistik (top down) atau yang masih terkontaminasi dengan pola lama. Regionalisasi pada masa ini terbentuk berdasarkan konsep ‘perwilayahan’ dan penentuan keputusan yang didominasi dari pusat atau jenjang administratif di atasnya (top-down policy).

•2

- Edisi 2 -


semangat, situasi, dan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Salah satu bentuk implementasi regionalisasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota saat ini adalah melalui penerapan Regional Management seperti yang akan dijelaskan dalam buku ini. Keberhasilan dan pengalaman positif atas pemanfaatan strategi regionalisasi sebagai instrumen pembangunan oleh negara-negara yang telah lama menerapkan pendekatan desentralisasi semakin menumbuhkembangkan know how dan skill mengenai pemanfaatan strategi pembangunan ini. Adapun bentuk dan tugas Regional Management yang digunakan tergantung dari tujuan dan keperluan pembangunan regional itu sendiri, seperti misalnya pada sektor pariwisata, infrastruktur: pembangunan jalan tol dan pengelolaan distribusi air minum wilayah, serta pada sektor perekonomian, yaitu upaya peningkatan atraktivitas wilayah untuk investasi melalui Regional Marketing.

- Edisi 2 -


tentang bagaimana aplikasi dari konsep-konsep regionalisasi yang sedang dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek administratif (management) yaitu kerja sama antardaerah otonom di Indonesia. Kajian teoritis yang dipaparkan diperoleh berdasarkan kajian literatur aktual yang tersedia dengan disertai contoh pengalaman pemanfaatannya dari berbagai belahan dunia.

Regional Marketing sebagai konsep inovatif untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembangkan kekuatan perekonomian wilayah dalam suatu bentuk kerja sama antardaerah merupakan hal baru di Indonesia.2 Hal ini memang tidak mengherankan mengingat paradigma pembangunan masa lalu yang sentralistik. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, peluang bagi Kabupaten/Kota untuk berinisiatif khususnya untuk melakukan upaya ‘pemasaran’ baik secara sendiri-sendiri (Pemasaran Daerah) atau bersama-sama (Regional Marketing) semakin terbuka. Tulisan ini akan menitikberatkan ‘Regional Marketing’ sebagai instrumen peningkatan perekonomian daerah melalui kerja sama dan koordinasi antardaerah sebagai suatu kesatuan wilayah berdasarkan kaidah regionalisasi desentralistik. Beberapa contoh penerapan konsep regionalisasi kontemporer hingga upaya pelaksanaan Regional Marketing di beberapa wilayah di Indonesia, diharapkan dapat memperjelas pembahasan khususnya 2

Regional Marketing yang dimaksud di sini adalah konsep pemasaran regional dalam konteks regionalisasi desentralistik dan bukan seperti yang telah lazim dilakukan oleh banyak Provinsi di Indonesia dalam memasarkan daerahnya.

•3

•4

- Edisi 2 -


Bagian Satu

REGIONALISASI DALAM TEORI DAN PELAKSANAAN A. Terminologi dan Pemahaman Dasar Sebelum mengkaji lebih jauh tentang regionalisasi, perlu dibahas dan disepakati pengertian berbagai terminologi yang sering dikaitkan dengan pengertian regionalisasi itu sendiri. Istilah tersebut antara lain daerah, wilayah, perwilayahan, pewilayahan, kawasan, kawasan regional, dan region. Pembahasan pengertian perlu dilakukan mengingat penggunaan istilah-istilah di atas seringkali oleh awam dianggap sama dan digunakan secara tumpang-tindih. Berbagai kerancuan istilah sering ditemui dalam kajian-kajian dan literatur yang tersedia. Banyak penggunaan istilah tidak disertai penjelasan etimologi yang akurat dan minimnya pertimbangan pada aspek yang relevan dengan paradigma pembangunan kontemporer. Akibatnya banyak kesalahan persepsi mengenai beberapa istilah perencanaan hingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi yang berkelanjutan. Seiring pelaksanaan otonomi daerah perlu diadakan kajian ulang terhadap berbagai penggunaan istilah perencanaan sehingga dapat menguatkan pengertian dan komunikasi dalam konteks urban dan regional development planning di Indonesia.

- Edisi 2 -


jelas4, maka pengertian wilayah (area) yang dimaksudkan di sini, secara mandiri adalah (tidak lebih dari) sebuah batasan ruang geografis tanpa tapal batas spasial yang akurat baik secara administratif maupun fungsional.5 Pengertian ini dikemukakan dengan dasar antara lain bahwa penggunaan kata wilayah tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, kata wilayah masih membutuhkan gatra jenis (keterangan) yang menyertainya, seperti wilayah pedesaan (ruang tertentu dengan karakter/fungsi pedesaan), wilayah kota (batasan ruang geografis dengan fungsi atau batasan administratif Kota), dan seterusnya. Berkaitan dengan kata wilayah, terdapat kata perwilayahan dan pewilayahan. Apabila kata perwilayahan diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut wilayah, maka pewilayahan berarti hal-hal yang menyangkut pembentukan wilayah. Pewilayahan dapat pula diartikan sebagai produk dari sebuah proses terjadinya suatu kewilayahan. Asal kata region (bhs. Latin: regio) terbentuk dari kata latin rege yang berarti memerintah, medominasi, atau menguasai. Dari etimologi ini tampak relevansinya dengan aspek tata pemerintahan yang juga menunjuk pada batasan geografis yang terdiri dari beberapa ruang administratif tertentu.6 Dengan demikian, dalam konteks perencanaan (ruang) pembangunan, perlu dilakukan pembedaan antara kata wilayah (sebagai batasan ruang geografis tertentu atau area) dengan pengertian region yang secara sederhana dapat digambarkan sebagai kesatuan ruang yang terdiri dari beberapa batasan ruang administratif. Dalam konteks pembangunan desentralistik, batasan ruang administratif yang memperoleh perhatian khusus tentu erat relevansinya dengan daerah otonom.

Bila arti kata daerah3 disepakati sebagai sebuah batasan ruang teritorial administratif tertentu dengan tapal batas legal-formal yang 4

3

Menurut Kamus Tata Ruang (Ditjen Cipta Karya, 1997: 13) dibedaan antara kata ‘daerah’ yang berarti kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional, dengan ‘daerah’ sebagai ruang administratif. Pengertian daerah seperti pengertian pertama sengaja dalam kajian ini dihindari, karena adanya kerancuan karena sekali waktu daerah dapat pula berarti/diterjemahkan sebagai wilayah, area, district dan region! (periksa Kamus Tata Ruang, Ditjen Cipta Karya, 1997, hal. 13-16).

•5

Arti ‘daerah’ di sini sesuai dengan definisi yang dimaksud dalam UU. Nomor 32 tahun 2004 yaitu Daerah Otonom sebagai ‘kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia’. 5 ‘Wilayah’ menurut UU 26 Tahun 2004 adalah ‘ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional’. 6 Kata regent, regency, regim berasal pula dari kata rege

•6

- Edisi 2 -


Secara etimologis, regionalisasi terbentuk dari kata dasar regio(n) dan kemudian menjadi regional sebagai kata sifat yang berarti kewilayahan. Namun, seperti telah dibahas di atas, kata regional lebih tepat diartikan sebagai sifat kewilayahan (ruang) yang melibatkan beberapa area administratif, baik sebagian ataupun menyeluruh. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan dengan paradigma desentralistik, Kabupaten/Kota dengan kewenangan otonominya sebagai komponen perencanaan merupakan salah satu isu sentral dalam istilah ini, khususnya berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam pembangunan. Dengan demikian, peran dan aktivitas berbagai Kabupaten/Kota dalam kegiatan pembangunan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pembangunan wilayah. Seiring dengan fenomena tersebut maka semakin berkembang pula pemahaman tentang politik pembangunan regional dengan pola desentralistik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh kejelasan perbedaan antara wilayah dengan region. Istilah wilayah dipergunakan untuk menyebut sebuah batasan ruang geografis tanpa batasan yang pasti, seperti wilayah budaya, wilayah tandus, wilayah iklim tropis, dan seterusnya. Sedangkan istilah region dipergunakan untuk menyebut ruang geografis yang menunjukan keterlibatan ruang (spatial) beberapa daerah administratif, baik sebagian maupun menyeluruh. Imbuhan-isasi (pada regionalisasi) menunjukkan suatu proses pembentukannya. Dengan demikian, regionalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses terbentuknya suatu region yang terdiri dari beberapa daerah administratif dan secara keruangan memiliki relevansi/keterkaitan geografis7. Dari pengertian ini terlihat bahwa region merupakan produk dari sebuah proses regionalisasi. Proses yang tidak hanya menitikberatkan aspek teknis kewilayahan namun juga mempertimbangkan aspek batasan administratif (politik-administratif).

- Edisi 2 -


region yang berarti hasil sebuah regionalisasi. Hal ini perlu dibahas lebih lanjut mengingat adanya perbedaan yang mendasar antara hasil regionalisasi yang berkembang berlandaskan paradigma sentralistik dengan yang berpola desentralistik. Berlatarbelakang pada pemikiran tersebut di atas, maka perlu pembedaan pengertian antara kawasan lokal (local cluster) dengan kawasan regional (regional cluster). Kawasan memiliki pengertian sebagai district integrated area development atau dominasi fungsi tertentu yang terdapat dalam sebuah daerah. Di lain pihak, kawasan regional dapat dipahami sebagai sebuah area dengan dominasi fungsi tertentu yang secara keruangan melibatkan beberapa daerah administratif. Hal ini mengingatkan kita pada pengertian sectoral dan regional integrated area development (periksa Sumarsono, 2004: 6) sebagai model pengelolaan wilayah. Pendekatan kawasan sebagai instrumen pembangunan telah lazim dipergunakan pada masa perencanaan sentralistik di Indonesia. Definisi kawasan dalam kajian ini diartikan sebagai sebuah batasan ruang yang didominasi oleh fungsi tertentu, misalnya kawasan (industri, pariwisata, hutan lindung, dan sebagainya). Pengertian ini lebih menekankan pada batasan teknis sektoral-fungsional daripada aspek administratif-pengelolaan. Pada masa mendatang, diperlukan diskusi dan kajian yang lebih mendalam untuk memperoleh kesepakatan terminologi tentang penggunaan istilah kawasan yang diartikan sebagai sebuah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu yang berada dalam satu daerah otonom. Hal ini memang tidak mudah dilakukan mengingat pemanfaatan istilah kawasan yang tidak memberikan keterangan tentang aspek tata pemerintahan telah membudaya di semua kalangan.8

Berdasarkan dinamika paradigma pembangunan yang berkembang, maka perlu penajaman dan evaluasi penggunaan istilah 8 7

artinya hanya berlaku bagi daerah-daerah administratif yang memiliki relevansi geografis keruangan dan dengan demikian bentuk pewilayahan yang tidak memiliki keterikatan atau hubungan geografis yang relevan tidak dapat dikatagorikan sebagai regionalisasi.

•7

Periksa pengertian kawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang yang dijelaskan oleh Dep. Kimpraswil (pada masa Kabinet Indonesia Bersatu departemen ini kembali menjadi Departeman Pekerjaan Umum) dalam http://www.kimpraswil.go.id/ditjen_ruang/manado/pengertiankws.htm yang belum banyak mempertimbangkan implikasi pelaksanaan otonomi daerah.

•8

- Edisi 2 -


Tabel 1. Beberapa Contoh Kawasan dan Kawasan Regional9 KAWASAN LOKAL ¾ Kawasan Perumahan Nongsa - Kota Batam ¾ Kawasan Industri Cikarang – Kabupaten Bekasi ¾ Kawasan Taman Nasional Laut Karimunjawa – Jepara, Jawa Tengah ¾ Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol – DKI Jakarta ¾ Kawasan Komersial Central Business District (CBD) DKI Jakarta

KAWASAN REGIONAL ¾ Kawasan Budidaya Regional Rawa Pening (Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga) ¾ Kawasan Pariwisata Regional SOSEBO (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang) ¾ Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Regional Dieng (Banjarnegara dan Wonosobo) ¾ Kawasan Konservasi Alam Gunung Merapi – Merbabu (Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten)

KAWASAN KERJA SAMA REGIONAL ¾ Kawasan Kerja Sama Regional BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) ¾ Kawasan Kerja Sama Regional SUBOSUKAWONOSRAT EN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) ¾ Kawasan Regional SAMPAN atau Sapta Mitra Pantura (Kota dan Kabupaten Tegal serta Pekalongan, Brebes, Slawi, Pemalang dan Batang)

- Edisi 2 -


Perlukah penyempurnaan pengertian istilah kawasan? Bagaimana membedakan istilah kawasan (lokal) dengan kawasan regional? Istilah kawasan hingga kini masih banyak dipahami sebagai batasan ruang geografis dengan fungsi utama sebagai pelindung (kawasan lindung) atau budidaya (kawasan budidaya) yang esensinya masih terbatas pada pengertian batasan teknis. Hal ini tercermin pada bentukbentuk kegiatan yang dilakukan terkait dengan istilah tersebut, seperti10 (1) Kawasan Tertentu (yaitu yang memiliki nilai strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan), (2) KAPET (Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu), (3) KESR (Kawasan Kerja sama Ekonomi Sub-Regional), (4) Kawasan Cepat Tumbuh/Berkembang, dan (5) Kawasan Tertinggal. Hal ini dapat dimaklumi karena mekanisme program masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat direktif-koordinatif. Pada pendekatan ini perhitungan perencanaan tidak melalui proses politik pembangunan regional dari ‘bawah’. Akan tetapi, sejak diberlakukannya otonomi daerah, perlu peninjauan ulang terhadap pengertian (reformulasi) dan penggunaan istilah perencanaan ini agar sesuai dengan dinamika pembangunan aktual. Artinya pembedaan arti kawasan (lokal) yang menunjukan keterlibatan spasial pada satu daerah otonom (kawasan) dengan yang melibatkan beberapa daerah otonom (kawasan regional) menjadi suatu kebutuhan11. Hingga kini dunia perencanaan di Indonesia masih menggunakan istilah kawasan12 dengan berbagai macam keterangan yang menunjukan fungsi ruang yang melekat bersamanya, seperti Kawasan Perbatasan, Kawasan Cepat Tumbuh/Berkembang, dan sebagainya. Penggunaan istilah tersebut tidaklah keliru, tetapi dalam konteks 10

Seperti dicontohkan pada tabel di atas, penggunaan istilah Kawasan Perumahan Nongsa, Batam berarti sebuah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi perumahan yang berada di Kota Batam. Demikian pula pada Kawasan Industri Cikarang yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kawasan Taman Nasional Laut Karimunjawa yang berada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

9

Beberapa contoh kawasan regional di Jawa Tengah

•9

Periksa publikasi Kimpraswil (sekarang Departemen Pekerjaan Umum) dalam http://www.kimpraswil.go.id/ditjen_ruang/manado/pengertiankws.htm. 11 Periksa UU. Nomor 32 tahun 2004, Bagian Kedua, pasal 9 ayat 1, ”Untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/atau kabupaten/kota”. Berdasarkan penjelasan ini tampak bahwa kawasan khusus dapat berupa suatu batasan geografis dengan dominasi fungsi tertentu/khusus (ditetapkan oleh Pemerintah Pusat) yang melibatkan beberapa kabupaten/kota atau juga terdapat pada sebuah kabupaten/kota. Dengan demikian tidak ada batasan yang jelas dan pasti. 12 Termasuk pengertian kawasan khusus dalam UU. Nomor 32 tahun 2004, Bab I, pasal 1 ayat 19, “Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional”.

•10

- Edisi 2 -


dinamika otonomi daerah memerlukan penyempurnaan khususnya berkaitan dengan keterangan batasan administratif.13 Dengan demikian setiap penggunaan istilah kawasan sebagai batasan ruang dengan dominasi fungsi tertentu perlu diikuti keterangan fungsi dan batasan ruang administratif. Sebagai alternatif, istilah kawasan yang hanya diikuti dengan keterangan fungsional dapat diartikan bahwa kawasan tersebut berada dalam sebuah wilayah administratif (Kabupaten/Kota). Untuk kawasan yang berada atau secara spasial melibatkan beberapa Kabupaten/Kota atau Provinsi, perlu ditambahkan kata regional sebagai keterangan pelengkap. Sebagai contoh, untuk kawasan industri yang secara keruangan melibatkan atau berada di beberapa daerah disebut Kawasan Industri Regional. Dengan demikian dapat dibedakan dengan jelas antara pemahaman kawasan industri yang berada dalam sebuah daerah dengan kawasan industri regional yang secara fungsional-spasial melibatkan beberapa daerah otonom (Kabupaten/Kota atau bahkan Provinsi). Dari penjelasan di atas dapat ditarik pengertian bahwa istilah kawasan regional menerangkan hubungan antara aspek teknisfungsional dan spasial yang melibatkan beberapa daerah administratif. Sedangkan proses pembangunan yang berparadigma desentralistik, dari bentuk kawasan regional hingga memiliki platform kerja sama (management) antardaerah, yang memiliki konsepsi pembangunan dan citra kewilayahan melalui proses politik pembangunan regional ‘dari bawah’ itulah yang dalam pembahasan ini disebut region (hasil pendekatan pembangunan desentralistik). Dalam perspektif yang lain, khususnya dalam konteks pertimbangan aspek tata pemerintahan, dapat diamati pemanfaatan berbagai istilah yang relevan lainnya. Pada pendekatan teknis

13

Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam pelaksanaan pembangunan berparadigma desentralistik di Indonesia, sesuai UU Nomor 32 tahun 2004, pembedaan wilayah administratif, khususnya, terjadi pada level Daerah Otonom (Provinsi dan kabupaten/kota).

•11

- Edisi 2 -


kewilayahan14 dapat ditemui selain district integrated area development untuk kawasan dalam sebuah wilayah administratif (distrik) juga terdapat istilah provincial integrated area development. Istilah kedua menunjuk pada pengertian wilayah konsentrasi pembangunan yang berada dalam batas wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten/Kota pada sebuah Provinsi. Bahkan pengertian regional integrated area development diartikan sebagai sebuah wilayah konsentrasi pembangunan yang berada dalam batas wilayah administratif pemerintahan lintas Provinsi dalam satu wilayah negara. Istilah lain yang dipergunakan untuk menjelaskan hasil dari pendekatan wilayah adalah sectoral integrated area development yang menggambarkan pengertian batasan ruang kegiatan pembangunan dengan dominasi fungsi tertentu tanpa mengedepankan pertimbangan batasan wilayah administratif secara khusus (Sumarsono, 2004: 6-7). Merujuk pada penjelasan region di muka maka lebih tepat apabila pengertian regionalisasi di Indonesia saat ini diartikan sebagai proses pembentukan region yang melibatkan beberapa daerah otonom, khususnya Kabupaten/Kota, terlepas dari pembatasan kegiatan pembangunan integratif yang dilaksanakan oleh para aktor regional terkait (dalam sebuah Provinsi, melibatkan Provinsi lain, atau antarProvinsi). Bedasarkan fakta bahwa wilayah Provinsi selalu terdiri dari Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom maka pengertian region tidak bisa dilepaskan dari para pengambil keputusan/kewenangan terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pendekatan kewilayahan tidak otomatis menghasilkan pelaksanaan regionalisasi, namun sebaliknya regionalisasi pasti merupakan hasil pendekatan kewilayahan.15 Pelaksanaan regionalisasi, yang merupakan tindak lanjut dari hasil pewilayahan, sangat berpengaruh terhadap paradigma (sentralistik atau desentralistik) yang mendominasi proses. Pada pemanfaatan 14 15

Khususnya di Asia, misalnya penerapannya di India dan Filipina karena bisa jadi pendekatan kewilayahan hanya menghasilkan sebuah kawasan yang secara keruangan tidak melibatkan beberapa daerah otonom.

•12

- Edisi 2 -


paradigma sentralistik, regionalisasi pada sektor publik dapat digambarkan sebagai proses terbentuknya suatu kewilayahan (pewilayahan) yang terdiri dari beberapa daerah administratif yang memiliki relevansi pada aspek geografis atas perintah (ex mandato)16 struktur hirarkis yang berwenang. Sedangkan regionalisasi desentralistik pada sektor publik dapat diartikan sebagai proses pewilayahan yang ditandai dengan platform kerja sama oleh para aktor regional antara daerah otonom yang bertetangga (memiliki relevansi keruangan) berdasarkan kebersamaan dan kepentingan pembangunan tertentu serta atas dasar kehendak sendiri (ex mera motu)17. Bagi regionalisasi desentralistik pada lingkup multisektoral dapat ditambahkan multistakeholder sebagai aktor regional. Perlu ditambahkan pula bahwa penggunaan kata daerah otonom lebih ditekankan untuk menggantikan istilah daerah administratif dalam definisi regionalisasi desentralistik. Hal ini dilakukan mengingat daerah administratif dibedakan dengan daerah otonom dalam konteks paradigma desentralistik. Sedangkan istilah wilayah secara umum dimaksudkan sebagai ruang ekologi yang terdiri dari unsur budidaya dan nonbudidaya dalam berbagai bentuk interdependensi fungsional maupun multisektoral. Dari berbagai uraian definisi tersebut di atas tampak jelas perbedaan antara konsep regionalisasi dengan konsep teknis kewilayahan. Pada pendekatan kewilayahan, suatu perwilayahan dapat berhenti pada teknis pewilayahan sedang pada regionalisasi selalu diikuti dengan keputusan politik, sebagaimana pengertian ‘region’ yang berkaitan erat dengan aspek tata pemerintahan.18 Bila proses regionalisasi didominasi oleh pengaruh pola sentralistik maka disebut regionalisasi-sentralistik atau sruktural-administratif. Sedangkan apabila regionalisasi melalui sebuah proses pengambilan keputusan dengan pola desentralistik maka disebut regionalisasi-desentralistik

- Edisi 2 -


atau nonstruktural-administratif. Proses regionalisasi nonstruktural lebih kompleks dibandingkan dengan regionalisasi struktural karena pada pelaksanaannya meliputi aspek kesepakatan/komitmen (politik) para aktor regional dalam memadukan potensi dan kekuatan endogen. Pendalaman lebih jauh tentang perbedaan regionalisasi dengan pendekatan teknis kewilayahan konvensional (perwilayahan), regionalisasi sentralistik, dan desentralistik dapat ditemui melalui kajian berbagai komponen dan faktor yang mempengaruhi regionalisasi, seperti yang akan dibahas pada bab selanjutnya. B. Komponen Regionalisasi Menyambung penjelasan sebelumnya, perlu dijelaskan kembali perbedaan antara pewilayahan (region sentralistik)19 dengan region20 (desentralistik). Pewilayahan adalah produk dari pendekatan teknis perencanaan perwilayahan atau pembangunan kewilayahan yang dapat melihat sebuah wilayah dari aspek homogenitas, polarisasi (nodal), dan wilayah perencanaan (Richardson, 1978), atau bahkan wilayah sistem/ fungsional (Blair, 1991). Kemudian dilanjutkan melalui proses politik pembangunan berpola sentralistik atau struktural-administratif sehingga terbentuk pewilayahan (region sentralistik). Sebagai contoh produk dari regionalisasi sentralistik dapat diamati pada bentuk-bentuk ekskarisidenan di Indonesia. Di lain pihak, region adalah hasil pendekatan teknis kewilayahan yang dilanjutkan dengan proses politik pembangunan wilayah desentralistik yang tumbuh berdasarkan kekuatan (potensi) endogen dan pengaruh dinamika sosial-politik pada sebuah masyarakat hingga membentuk suatu kesatuan wilayah. Pada gambar 1 berikut (Rustiadi, dkk., 2004) dapat diamati bagaimana pengertian wilayah diterangkan melalui pembagian konsep alamiah dan nonalamiah. Skema pembagian wilayah ini juga menunjukkan tahapan pembentukan suatu kesatuan wilayah yang

16

Salah satu cirinya adalah penggunaan landasan hukum berupa Kepres/Inpres dan sebagainya. 17 Salah satu cirinya adalah landasan hukum berupa Keputusan Bersama, MoU Kerja sama antardaerah dan sebagainya. 18 Sesuai dengan pembahasan etimologis.

•13

19

Atau disebut region hasil proses politik pembangunan wilayah secara strukturaladministratif (hirarkis) 20 atau sebagai region hasil proses politik pembangunan wilayah melalui pola nonstruktural-administratif (heterarkis)

•14

- Edisi 2 -


berangkat dari pendekatan teknis kewilayahan, yaitu melalui pendekatan homogenitas, sistem/fungsional, dan perencanaan/pengelolaan. Hasil final dari proses teknis kewilayahan ini dapat diperoleh hanya melalui proses legitimasi pelaksanaan berupa suatu kebijakan (keputusan politik). Baik proses maupun hasil akhir dari keputusan politik menyangkut sebuah kewilayahan sangat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan suatu negara. Dengan demikian tentu terdapat perbedaan antara produk teknis kewilayahan yang dibentuk melalui pola sentralistik dan desentralistik. Proses pembentukan sebuah kewilayahan tidak berhenti pada tingkat yang digambarkan dalam wilayah homogen, sistem/fungsional, dan perencanaan/pembangunan saja. Region merupakan produk lanjutan dari berbagai bentuk kewilayahan yang terjadi karena pengaruh proses pengambilan keputusan politik. Proses pengambilan keputusan atau legitimasi kewilayahan tersebut sangat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang dipergunakan. Oleh karena itu, wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan/pembangunan dapat bertransformasi menjadi region atau pewilayahan. Gambar 1. Konsep Perwilayahan

- Edisi 2 -

Proses Transformasi dari wilayah homogen, wilayah fungsional , dan wilayah perencanaan/pembangunan menjadi region yang sangat tergantung dari keberadaan kekuatan endogen regional. Kekuatan endogen sendiri berarti himpunan seluruh potensi unggulan yang sinergis dalam batasan ruang geografis tertentu. Apabila kekuatan endogen tersebut tidak dimiliki, maka transformasinya akan menjadi perwilayahan yang sentralistik. Dalam konteks urban dan regional development planning, sudah sewajarnya apabila dalam penggunaan istilah dipertimbangkan berbagai aspek secara lebih mendalam dan komprehensif sesuai karakter bidang kajian yang interdisiplin. Bila pada proses regionalisasi struktural-administratif, aspek konsolidasi dan partisipasi internal para pelaku regional (misalnya Kabupaten/Kota), akibat posisi struktur hirarki politis, bersifat inferolateral maka sesuai dengan pertimbangan bobot aspek teknis hasil dari proses tersebut dapat disebut dengan istilah pewilayahan. Sesungguhnya produk regionalisasi sentralistik dapat diartikan pula sebagai region. Akan tetapi karena pada hakikatnya aspek tata pemerintahan lebih berperan sebagai unsur formal yang mengikuti kaidah struktur administrasi yang hirarkis maka bobot dimensi teknis21 masih mendominasi keputusan/kebijakan yang diambil. Hanya saja dalam konteks administratif, istilah region tentu dapat dipergunakan seperti bentuk eks-karisidenan di berbagai Provinsi di Indonesia. Yang perlu digarisbawahi pada pengertian ini adalah proses terbentuknya (eks)karisidenan, yang terdiri dari beberapa daerah administratif dapat terlaksana karena adanya mekanisme formal-struktural tata pemerintahan yang berlaku. Dengan demikian region hasil regionalisasi struktural-administratif itu sendiri terbentuk atas landasan perintah (ex mandato) berdasarkan kepentingan nasional (atau Provinsi) dan bukan atas dasar kehendak sendiri (ex mera motu) atau inisiatif lokal dari para pihak (aktor regional) terkait yang didominasi oleh kepentingannya.

21

•15


Khususnya wilayah sebagai area perencanaan/pengelolaan (periksa gambar 1.)

•16

- Edisi 2 -


Gambar 2. Perbedaan Proses Pewilayahan dan Region Proses Teknis Produk

PENDEKATAN KEWILAYAHAN

(Pendekatan Homogenitas, Fungsionalitas, dan Perencanaan dsb)

TEKNIS PERWILAYAHAN

Proses Politik

Regionalisasi Sentralistik (ex mandato)

Regionalisasi Desentralistik (ex mera motu)

Proses Adm.

Regionalisasi Struktural (hirarkis)

Regionalisasi Non-Struktural (jejaring)

Produk

Contoh

Region dalam Konteks Hirarkis (PEWILAYAHAN)

Region dalam Konteks Jejaring (REGION)

Eks-Karesidenan di Jawa Kawasan Khusus Bentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota baru sesuai UU. 32 Tahun 2004

Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Sampan, RM Lake Toba, Aksess, Jonjokbatur, Kaukus Setara Kuat, Janghiangbong, dsbnya.

Mengapa pewilayahan (region sentralistik) sebagai produk dari sebuah regionalisasi sentralistik secara khusus tidak menitikberatkan pertimbangannya pada aspek keterlibatan daerah yang terkait (politik regional) sebagai komponen sentral dalam pengambilan keputusan? Hal ini terjadi karena pada pelaksanaan pola sentralistik faktor kewenangan yang bersifat ‘direktif-koordinatif’ merupakan komponen yang kuat dan dimiliki oleh badan otoritas perencanaan dan pelaksana pembangunan. Melalui prosedur perencanaan pembangunan formal yang dikuatkan dalam produk hukum (kebijakan), koordinasi pelaksanaan dapat dilakukan secara direktif (struktural-hirarkis) oleh instansi di atasnya sedangkan posisi instansi struktural di bawahnya bersifat afirmatif. Pola pembangunan koordinatif-direktif ‘dari atas’ tersebut mengendalikan arah politik pembangunan wilayah hingga saat ini. Lain halnya yang terjadi pada region (region dalam konteks heterarkis) sebagai produk regionalisasi desentralistik. Pada aktivitas •17

- Edisi 2 -


perencanaan yang melibatkan atau berada pada beberapa daerah terkait maka otoritas perencanaan dan pelaksanaan, baik Pusat maupun Provinsi, perlu mempertimbangkan aspek politik pembangunan regional secara khusus, yaitu melalui mekanisme pemberdayaan dan konsensus bersama yang berujung pada kesediaan dan komitmen dari pihak daerah otonom terkait. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat sifat afirmatif dari pihak Kabupaten/Kota terhadap pendekatan koordinasi-direktif oleh pihak Pusat atau Provinsi tidak lagi dapat efektif diterapkan. Pada pelaksanaan pembangunan desentralistik, aspek kerja sama para aktor regional yang mengedepankan unsur komunikasi menjadi lebih diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembangunan. Berdasarkan penjelasan di atas maka ekotipe (pembeda khusus) antara pewilayahan dan region non-struktural terletak pada proses dan peran para pengambil keputusan politik pembangunan wilayah yang diambil antara dua pilihan yaitu apakah berpola sentralistik (strukturaladministratif) atau desentralistik (nonstruktural-administratif). Pada pelaksanaan pola sentralistik, peran Pusat melalui kewenangannya menjadi lebih aktif bahkan dapat menjadi lebih dominan. Keputusan terjadinya pewilayahan dilaksanakan atas dasar prosedural-formal menurut azas demokrasi yang disepakati. Berbeda halnya dalam pelaksanaan paradigma desentralistik, peluang berkembangnya inisiatif lokal untuk mengadakan upaya pembangunan perwilayahan melalui proses komunikatif-mutualistik melalui azas musyawarah antarpara pelaku regional (bottom-up process) semakin terbuka. Contoh ketentuan perundangan mengenai kegiatan regionalisasi di Indonesia dapat ditemui pada ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, bab II, tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Berdasarkan landasan hukum tersebut, bentuk regionalisasi ini masuk dalam kategori administratif-formal. Walaupun dalam prosesnya banyak mempertimbangkan berbagai aspek (komprehensif), pada saat pengambilan keputusan final dan pelaksanaannya tetap bersifat ex mandato.22 22

Periksa UU. Nomor 32 tahun 2004, bab II, tentang Pembentukan Daerah. Pada bagian kesatu, pasal 5, ayat 2 dan 3, dimana salah satu syarat pembentukan daerah adalah

•18

- Edisi 2 -


Seiring pelaksanaan otonomi daerah, pertimbangan aspek politik pembangunan regional (politik regional) dalam melakukan pendekatan teknis kewilayahan semakin dominan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Tarik-menarik kepentingan dan kebutuhan oleh dan dari para pelaku pembangunan regional, khususnya Kabupaten/Kota, menjadi salah satu faktor pengendali proses perencanaan dan pembangunan wilayah itu sendiri. Definisi regionalisasi, dalam konteks proses perencanaan kontemporer di Indonesia, dapat dilihat melalui perbedaan antara proses mekanisme program yang bersifat direktif-koordinatif (berdasarkan kebijakan) dan partisipatifkomunikatif (berdasarkan konsensus). Apakah yang dimaksud dengan politik pembangunan regional? Istilah politik pembangunan regional telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan desentralistik. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, secara sederhana politik pembangunan regional diartikan sebagai upaya dan kegiatan politik pembangunan dari dan oleh para aktor lokal, khususnya Kabupaten/Kota atau Provinsi, pada suatu wilayah dalam rangka pembangunan regional. Dengan demikian tercipta sebuah kekuatan (endogen) politik regional dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan (komitmen melalui konsensus) yang berkaitan dengan pembangunan regional. Pengaruh politik pembangunan regional dapat berupa penguatan bargaining position bagi daerah (Kabupaten/Kota) dalam rangka memperjuangkan kepentingannya pada tingkat regional, Provinsi, nasional, maupun internasional. Pembahasan regionalisasi yang akan dikaji lebih lanjut dibatasi sebagai fenomena pembangunan kontemporer di Indonesia dalam konteks NKRI, tanpa mengesampingkan landasan teoritis dan pengalaman pemanfaatannya yang relevan di luar negeri. Peran sektor publik, khususnya yang dipresentasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran sentral bagi keberlangsungan pembangunan. Oleh karena itu, segala

- Edisi 2 -


upaya dan kegiatan regionalisasi yang melibatkan sektor publik perlu memperoleh perhatian khusus. Sebagai fenomena pembangunan nasional, regionalisasi dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari tekanan globalisasi dan implikasi permasalahan internal (nasional) yang di antaranya merupakan akibat dari pelaksanaan otonomi daerah. Akan tetapi pengalaman di negara-negara yang bertahan dengan sistem berpola sentralistik, seperti di Cina dan Vietnam, juga menunjukan fenomena regionalisasi. Dalam hal ini, Pusat lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi faktor kebutuhan dan kepentingan para aktor regional terkait. Tampaknya peran pewilayahan dan region non-struktural sebagai motor pembangunan yang sinergis menjadi salah satu kunci kerberhasilan bagi pertumbuhan pembangunan nasional. Dengan demikian, terjadi perluasan pengertian tentang simpul-simpul atau sentra pertumbuhan yang selama ini (antara lain) dipahami sebagai wilayah Kota, Metropolitan Area, atau Mega Urban. Dalam konteks global, kini Kota tidak mendominasi perannya sebagai pusat pertumbuhan (growth center) an sich melainkan beralih menjadi bentuk region, sebagai wilayah kerja sama untuk Kota dan daerah otonom di sekitarnya. Fenomena ini juga membuktikan bahwa intensitas persaingan antarwilayah yang semakin tinggi akibat dinamika perekonomian global tidak hanya terjadi pada tingkat daerah otonom namun justru mengarah pada tingkat region. Mengapa hal ini dapat terjadi? Sesungguhnya jawabannya relatif sederhana karena hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu daerah otonom pun yang dapat melakukan pembangunannya sendiri (exclusive). Setiap daerah otonom pasti memiliki berbagai keterbatasan dan dominasi fungsi yang terikat pada suatu sistem supply-demand. Berdasarkan situasi ini muncul peluang terjadinya inisiatif regional dalam rangka mensinergikan potensi dan program pembangunan.

rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Periksa pula pasal 8 yang menyebutkan tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Regionalisasi telah dipergunakan di banyak negara sebagai jawaban strategis pembangunan tanpa terikat pada pola pemerintahan yang sentralistik atau desentralistik. Perkembangan pemanfaatan regionalisasi sebagai salah satu instrumen pembangunan terpicu oleh

•19

•20

Regionalisasi sebagai sebuah ‘bangunan’ memiliki komponen dasar yang memberi bentuk yang berbeda dibandingkan ‘bangunan’ pendekatan kewilayahan konvensional. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 4. Perbedaan Bangunan Regionalisasi Regionalisasi Sentralistik (Produk: PEWILAYAHAN)

Gambar 3. Contoh Proses Regionalisasi

Tekanan Tekanan

Tekanan Keterbatasan Potensi

23

KOMITMEN

Visi & Sasaran PEMBANGUNAN

FORMAL

Kabupaten/Kota

PROGRAM

Visi & Sasaran PEMBANGUNAN

Tekanan Kemampuan Pendapatan Daerah

Regionalisasi

Regionalisasi Desentralistik (Produk: REGION)

Lembaga Perencanaan Potensi & Keunggulan

Potensi & Kekuatan Endogen

Landasan Ruang

Landasan Ruang

Ego Lokal

Batas Provinsi Tekanan Globalisasi

Seperti tampak pada gambar di atas, bangunan regionalisasi desentralistik memiliki dominasi komponen yang berbeda dengan pendekatan perwilayahan. Untuk lebih jelasnya, komponen bangunan regionalisasi desentralistik dapat diterangkan sebagai berikut:

Weichhart P. (2002: 14).

•21

Platform Kerja sama

NON-FORMAL

Di lain pihak telah terjadi pula indikasi pergeseran paradigma secara umum dari ‘think globally and act locally’ menjadi ‘think globally and act regionally’. Hal ini terjadi karena implikasi persaingan tidak sehat antardaerah banyak membebani pembangunan sehingga menumbuhkan kesadaran yang mengarah pada upaya kerja sama antardaerah.

Akibat tekanan dampak globalisasi dan implikasi otonomi daerah, peluang terjadinya regionalisasi semakin terbuka. Keterbatasan dan kesamaan kepentingan, khususnya dalam meningkatkan perekonomian daerah, telah ‘memaksa’ daerah untuk mencari ‘mitra’ yang dapat menutupi kebutuhannya secara sinergis. Dengan demikian terjadi sebuah mekanisme perwilayahan dengan bentuk ‘konsolidasi ke dalam’.

Koordinasi

Menurut Weichhart23, melalui perkembangan dan proses globalisasi struktur real economy semakin kuat beralih ke regional. Artinya, hanya region sebagai lokasi strategis yang dapat memiliki keunggulan komparatif dan dapat menekan biaya tinggi karena interaksi sosio-ekonomi dapat terstruktur dan tumbuh secara efisien.


Kerja sama

faktor kebutuhan dalam rangka mengantisipasi arus globalisasi. Oleh karena itu, banyak pula pakar yang menilai bahwa regionalisasi merupakan antiklimaks dari tekanan globalisasi yang sedang melanda dunia. Aspek lain yang melekat pada strategi ini adalah aspek efisiensi dan pemberdayaan lokal yang diiringi oleh pemanfaatan sinergi berbagai kekuatan lokal untuk menjadi keunggulan regional.

- Edisi 2 -

Komunikasi


KEBIJAKAN

- Edisi 2 -

•22

- Edisi 2 -


•

batasan keruangan bersifat dinamis dan tidak menggambarkan garis batas secara statis dan tertutup. Dalam konteks management kewilayahan garis ini ditentukan melalui batasan wilayah administratif (landasan ruang)

•

potensi unggulan dan kekuatan endogen menjadi latar belakang dan merupakan modal dasar pelaksanaan (pondasi kegiatan)

•

aktor regional sebagai motor bagi terbentuknya sebuah wadah kerja sama lintas daerah (platform)

•

aspek komunikasi, kerja sama, dan koordinasi selalu mendominasi pelaksanaan kesepakatan bersama/komitmen (pilar kegiatan)

•

adanya tujuan dan sasaran pembangunan (visi & target)

bersama

untuk

mewujudkan

Beberapa komponen regionalisasi tersebut di atas merupakan ekotipe dari proses pewilayahan yang kerap ditemui pada pelaksanaan paradigma pembangunan sentralistik masa lalu di Indonesia. Perbedaan yang mencolok mulai terjadi antara regionalisasi sentralistik dengan desentralistik pada latar belakang proses. Pada pelaksanaan regionalisasi desentralistik, aspek potensi unggulan harus diikuti dengan aspek ‘konsensus bersama’ yang mencerminkan kekuatan (sosial-politik) endogen regional. Kekuatan komitmen dalam melaksanakan kegiatan pembangunan regional terjadi pada konteks politik pembangunan regional. Pada proses pewilayahan sentralistik, keputusan pembentukan pewilayahan didominasi oleh pertimbangan potensi unggulan dan kekuatan endogen yang berhubungan dengan kemampuan teknis pembangunan. Sedangkan pada proses regionalisasi desentralistik kekuatan politik endogen yang ditandai dengan tumbuhnya inisiatif lokal yang kemudian berkembang menjadi inisiatif regional lebih diutamakan. Tarik-menarik kepentingan dan kebutuhan lokal di antara aktor regional justru menjadi sebuah kekuatan pembangunan karena hasilnya dapat menjadi konsensus yang berisi komitmen pembangunan bersama. Berbagai komponen tersebut di atas merupakan bagian penting untuk memahami faktor-faktor yang menjadi perekat regionalisasi. •23

- Edisi 2 -


Secara umum faktor perekat ditentukan oleh aspek kebutuhan dan atau kepentingan. Kedua aspek tersebut dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok pemahaman, yaitu material dan nonmaterial serta internal dan external (akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut). Untuk mengidentifikasi aspek kebutuhan dan kepentingan ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen Skenario Kerja Sama Antardaerah (SKAD)24. SKAD (Skenario Kerja Sama Antardaerah) adalah sebuah metode sekaligus alat untuk mengidentifikasi kebutuhan kegiatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang layak dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan gambaran tentang visi bersama yang dilakukan melalui proses partisipatif yang sistematis diantara para aktor dan stakeholder terkait. SKAD dirancang sesuai dengan prinsip dasar dan kebutuhan dinamika perencanaan pembangunan kontemporer yang kental dengan aspek efisiensi, peningkatan transparansi, partisipatif, komunikatif dan pencapaian yang efektif. Metode ini juga sesuai dengan pemanfaatan pola strategic planning, perencanaan kolektif, aktivasi kesadaran bersama (awareness) dan penguatan jejaring (networking) yang melekat pada pendekatan Regional Management. Platform kerja sama regional yang dibentuk oleh para pelaku regional, dalam konteks regionalisasi desentralistik, dapat membangun ‘rasa kepemilikian’ (ownership) yang kuat. Hal ini pula yang membedakan dengan platform pewilayahan pada proses regionalisasi sentralistik. Pada proses regionalisasi sentralistik keputusan kerja sama didominasi oleh pertimbangan teknis yang berujung pada kebijakan Pusat atau instansi struktural-hirarkis di atasnya. Dalam konteks regionalisasi desentralistik, pengutamaan pemanfaatan komponen-komponen 3K (komunikasi, kerja sama, dan koordinasi) menjadi ciri khas pendekatan kewilayahan ini; Aspek komunikasi menjadi unsur strategis utama pilar instrumen pembangunan, sedang aspek kerja sama dan koordinasi merupakan unsur berikutnya.

24

Informasi lengkap mengenai SKAD dapat diakses dalam www.lekad.org atau dengan mengirimkan permintaan flyer SKAD melalui email: [email protected]

•24

- Edisi 2 -


Perjalanan proses regionalisasi di negara-negara dengan pola pemerintahan desentralistik, khususnya Uni Eropa, memperlihatkan semakin terbukanya peluang daerah (district/municipality) untuk memperlakukan batasan administratif yang semula kaku menjadi batasan yang terbuka. Dalam konteks regionalisasi yang bertujuan meningkatkan sektor ekonomi, terjadi berbagai perubahan upaya daerah yang sebelumnya tertuju pada kekuatan daya saing lokal menjadi regional. Dengan demikian, persaingan cenderung beralih ke dimensi antarregion. Hal ini sesuai dengan tekanan globalisasi yang mengiringinya. Daerah yang saling bergantung dan saling membutuhkan (interdependency) melakukan upaya pengikatan kewilayahan. Proses regionalisasi dapat dipicu oleh kebutuhan pemenuhan aspek material dan nonmaterial, baik secara terpisah maupun secara tumpang tindih. Yang dimaksud dengan aspek material adalah kebutuhan atau kepentingan antaraktor regional yang terpicu oleh kebutuhan material, seperti air, akses ruang, lahan, infrastruktur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek nonmaterial adalah aspek pendorong atau latar belakang regionalisasi yang bersifat politis, sosial-ekonomi, atau kultural. Pada sisi lain, latar belakang proses regionalisasi dapat diamati berdasarkan faktor internal atau eksternal dari kepentingan atau kebutuhan lokal. Semakin berkembangnya kesadaran (internal) berbagai daerah terhadap interdependensi dan manfaat konsolidasi kewilayahan dalam mengahadapi arus global, telah membuka upaya inovatif yang bersifat regional. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah pengaruh atau tekanan dari luar yang mendorong daerah melakukan upaya regionalisasi. Hal ini dapat dilihat dari upaya berbagai daerah untuk mengadakan kerja sama antardaerah dalam rangka menjawab tantangan pasar baik nasional maupun internasional. Berbagai penjelasan di atas menggambarkan proses lahirnya aktor regional yang sekaligus berperan sebagai motor regionalisasi. Hal ini bagi Indonesia tidak lepas dari pengaruh tekanan globalisasi dan penerapan desentralisasi/otonomi daerah. •25

- Edisi 2 -


Realisasi sebuah proses regionalisasi tergantung dari perhitungan cost-benefit atau perhitungan ’biaya – manfaat’ dari kegiatan regionalisasi yang sekaligus mencerminkan bobot ‘saling 25 ketergantungan’ (interdependensi ) dan ‘saling pengaruh’ dari para aktor regional terkait. Penggunaan istilah aktor regional disepakati sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat atas terjadinya regionalisasi. Dengan demikian aktor regional berkepentingan mendorong terciptanya sebuah region. Perhitungan antara biaya pelaksanaan dan manfaat yang diperoleh merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan regionalisasi sejak awal. Apabila biaya yang dibutuhkan diperhitungkan akan lebih besar dari manfaat kegiatan kerja sama, maka regionalisasi tidak dapat terrealisasi. Sebaliknya, apabila manfaat kegiatan kerja sama lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung, maka peluang terjadinya regionalisasi akan semakin besar. Gambar 5. Faktor Biaya dan Manfaat

Biaya

Manfaat Posisi perhitungan antara biaya dan manfaat

Penghambat Regionalisasi

Realisasi Regionalisasi

Aktor regional dapat berperan sebagai pihak yang melakukan inisiatif untuk melakukan regionalisasi di wilayahnya sehingga dapat 25

Pembahasan menarik mengenai nilai interdependensi dapat diperoleh a.l. dalam: Oekonomische Spieltheorie (Neumann & Morgenstern, 1944); Sozialwissenschaftliche Austauschttheorie (Homans, 1961; Blau, 1964) und Psychologische Interdependenztheorie (Thibaut & Kelly, 1959).

•26

- Edisi 2 -


disebut inisiator regional. Namun pada hakikatnya regionalisasi dapat dimulai dari inisiatif berbagai pihak, termasuk dari luar wilayah, tanpa mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya proses regionalisasi tersebut. Dengan demikian, aktor regional belum tentu berperan sebagai inisiator regional. Pada masa lalu, regionalisasi sering didominasi oleh peran Pusat sebagai inisiator regionalisasi dan sekaligus menjadi aktor regionalisasi. Salah satu akibatnya adalah minimnya peran serta masyarakat dan aktor regional potensial yang ada pada daerah terkait sehingga pada akhirnya justru membebani dan menghambat kegiatan pembangunan wilayah itu sendiri. Hal inilah, antara lain, yang membedakan antara regionalisasi pola top-down pada masa lalu dengan regionalisasi kontemporer yang lebih menitikberatkan pada peran aktif para aktor regional dari masing-masing daerah terkait, dibandingkan dengan aspek inisiatif regional yang bisa saja lahir dari luar wilayah. Akan tetapi, dari aspek perekat regional tentu akan lebih baik apabila inisiatif regionalisasi lahir dari pihak aktor regional. Bagian penting lain yang dapat diamati dalam proses regionalisasi desentralistik adalah adanya bentuk-bentuk kesepakatan yang dilanjutkan dengan pembentukan dan pemanfaatan lembaga kerja sama. Kelembagaan inilah yang menggunakan dan mengedepankan aspek komunikasi dan koordinasi dalam menjalin kerja sama satu dengan lainnya dalam mencapai suatu komitmen bersama yang mencerminkan pilar regionalisasi. Inilah salah satu kekuatan regionalisasi yang sekaligus menjadi komponen penting bagi keberhasilan pembangunan. Telah dimaklumi bahwa instrumen pembangunan formal yang telah terbentuk melalui sebuah proses prosedural yang relatif panjang dan birokratis memiliki beberapa kelemahan klasik pada aspek komunikasi, kerja sama, dan koordinasi (3K). Apabila kelemahan ini dapat teratasi dengan baik akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, kegiatan regionalisasi yang menekankan kekuatan pada ketiga aspek (3K) tersebut menjadi •27

- Edisi 2 -


instrumen penting bagi penunjang dan pendukung konsepsi formal pembangunan daerah seperti Poldas, Renstrada, Propeda, RUTRW, dan sebagainya. Rangkaian penjelasan di atas, sekali lagi, memperlihatkan perbedaan antara istilah region dengan bentuk-bentuk konsep pembangunan perwilayahan seperti Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), Kawasan Strategis, Kawasan Andalan, dan sebagainya yang lebih merupakan produk perencanaan pewilayahan sentralistik. Sesuai dengan dinamika pembangunan saat ini, telah terjadi pergeseran pengertian tentang perencanaan itu sendiri. Semula perencanaan dipandang sebagai instrumen pembangunan yang dalam prosesnya berjalan secara unilinear. Namun karena tuntutan era kesadaran dan kebangkitan demokrasi, tekanan globalisasi, dan otonomi daerah telah menumbuhkembangkan paradigma partisipatifkomunikatif yang memungkinkan perencanaan dan pembangunan dapat berjalan paralel bersama. Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwa regionalisasi bukan sekedar produk teknis perencanaan/pengelolaan namun lebih sebagai hasil konsolidasi dan penggalangan kekuatan endogen. Proses regionalisasi desentralistik sendiri dapat terjadi pada berbagai sektor pembangunan, baik publik, swasta, maupun masyarakat pada suatu wilayah. Beberapa upaya pemanfaatan regionalisasi antara lain pada sektor pariwisata, perhubungan, irigasi, kehutanan, dan bahkan perbankan. Pemanfaatannya dapat hadir dalam format yang berbeda-beda sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan. C. Jenis dan Bentuk Regionalisasi Dengan cara pemisahan antara bentuk regionalisasi supranasional, transnasional (antarnegara) dan subnasional (dalam •28

- Edisi 2 -


satu negara) diharapkan dapat memudahkan pemahaman lebih lanjut. Dasar utama yang menjadi pertimbangan pemisahan berkaitan dengan kajian aspek hukum. Pada satu pihak, regionalisasi transnasional yang melibatkan negara-negara yang bertetangga (keterkaitan geografis/keruangan) akan berpijak pada hukum dan etika kerja sama internasional dalam mengadakan kerja sama bilateral atau multilateral. Di lain pihak, regionalisasi intranasional akan berpijak pada kaidah hukum dan aspek relevan lainnya yang ada pada wilayah hukum/administratif negara tersebut. Namun dari berbagai perbedaan yang ada pada kedua jenis regionalisasi tersebut terdapat benang merah kesamaan, yakni pada faktor pengendali (driven factor) proses regionalisasi. Faktor pengendali regionalisasi ini erat berhubungan dengan faktor pendorong regional. Boye (1997) menggambarkan faktor pengendali proses regionalisasi melalui jenis-jenis regionalisasi transnasional dalam market-, policy-, dan concept-driven. Masing-masing dipaparkan dengan studi kasus, khususnya menyangkut sektor industri. Pada region Hong Kong–Guang Dong (HKG) digambarkan sebagai pencerminan market driven sedang kerja sama antarnegara SingapuraJohor-Riau (SIJORI) sebagai policy driven serta Öresund (Scandinavia) sebagai concept driven. Kategori regionalisasi dengan menggunakan faktor pengendali proses tersebut dapat membantu pemahaman lebih jauh tentang regionalisasi. Berdasarkan kajian Boye di atas, maka sesuai perkembangan dan pelaksanaannya, regionalisasi di Indonesia dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut:

- Edisi 2 -

Tabel 2. Jenis Regionalisasi Berdasarkan Faktor Pengendalian Proses26 Market-driven

Policy-driven

Concept-driven

Culturedriven

Aktor utama

Perusahaan

Pemerintah

Multi stakeholders

Pemimpin budaya

Faktor perekat

Faktor harga

Perundangan dan kebijakan

Kesepakatan aktor regional

Ikatan kultural (etika sosial) dan tradisi

Tujuan

Peningkatan profit

Legitimasi/ penguatan kepentingan

Peningkatan profil, citra dan legitimasi

Penguatan citra dan profil

Proses

Aksi rasional

Dominasi Perencanaan ‘terpusat’

Perencanaan professional bersama stakeholders

Keputusan figur sosialbudaya dan pemuka masyarakat

Sumber: P. Boye dengan tambahan oleh penulis

Beberapa catatan perlu diperhatikan dalam memahami tabel tersebut di atas, di antaranya adalah pengelompokan berbagai jenis regionalisasi berdasarkan faktor pengendalian proses berlaku bagi negara-negara yang memakai pendekatan desentralistik dan tidak berlaku pada pendekatan sentralistik. Pada pendekatan sentralistik, regionalisasi hanya memiliki jenis top-down policy driven dan topdown concept driven. Hal ini terjadi karena segala bentuk perencanaan pembangunan akan bermuara pada keputusan kebijakan politik puncak. Konsepsi teknis yang ada hanya diperlukan sebagai faktor penguat dalam mengambil keputusan dan bukan menjadi sentral elemen dari keputusan.

26

•29


Bentuk regionalisasi sentralistik hanya dapat berkembang dalam jenis policy-driven dan cultural driven. Sedangkan regionalisasi desentralistik bisa terdapat pada keempat jenis pengendali tersebut.

•30

- Edisi 2 -


Konsep marketing places: ‘Jogja – Never Ending Asia’: 27 Salah satu komponen pengendali Pemasaran Daerah yang dilakukan oleh DIY dalam paket ‘Jogja- Never Ending Asia’ tampak jelas peran dominan dari Sri Sultan sebagai tokoh sosio-kultural yang bertindak sebagai perekat regionalisasi. Sudah dapat dipastikan seluruh komponen (Kabupaten/Kota) terkait di wilayah Provinsi DIY secara afirmatif mengikuti kebijakan yang diambil berdasarkan ikatan tradisi dan budaya yang telah lama mengakar dan bukan sekedar berlandaskan tatanan struktur hirarkis pemerintahan. Dalam prosesnya, aspek figur kultural inilah yang mendominasi aplikasi regionalisasi dengan pengaruh (elite) culture driven sebagai pengendali proses. Dalam realita pelaksanaan regionalisasi yang tercermin pada pemanfaatan platform kerja sama antardaerah dapat terjadi dalam jumlah yang banyak. Guna memperjelas gambaran pemanfatan, dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 6. Pola Ketersinggungan Kerja sama Inter-Regional

Daerah Otonom

- Edisi 2 -


Konsekuensi pelaksanaan regionalisasi seperti yang digambarkan pada gambar di atas adalah terjadinya sejumlah region yang saling berhubungan. Bila dalam negara terdapat sebuah sistem tata pemerintahan (governance) berdasarkan struktur formal yang berlaku maka dalam regionalisasi desentralistik terjadi sebuah sistem multilevel governance dalam konteks non-formal. Hal ini dapat terjadi karena jejaring kerja sama yang terbentuk melalui regionalisasi menghasilkan berbagai komitmen melalui jejaring tata pemerintahan berdasarkan musyawarah/konsensus dan bukan berdasarkan keputusan/kebijakan yang bersifat direktif atau bahkan hasil pemungutan suara (voting) terbanyak seperti lazimnya dalam praktek demokrasi. Di Uni Eropa pemahaman multi-level governance digambarkan sebagai sebuah kekuatan politik tersendiri (sui generis) yaitu sebagai sebuah sistem yang memiliki karakteristik, seperti nonhirarkis, berpola kerja sama (partnership), flexible, dan dinamis. Keseluruhan karakteristika tersebut terdapat dalam sebuah sistem jejaring politik yang menjadikan para aktor dari berbagai sektor (publik & swasta) serta lapisan yang saling bergantung dan memiliki keterkaitan interaksi berhadapan satu sama lain (jejaring politik). Para aktor bersama-sama mengupayakan solusi dari permasalahan pembangunan dan menciptakan kebersamaan secara lintas aktor dalam konteks kerja sama.28 Kemungkinan implikasi negatif kegiatan kerja sama berupa blokade keputusan oleh minoritas anggota justru dapat berubah melalui mayoritas aktor regional terkait dengan pengedepanan sistem negosiasi musyawarah. Bersamaan dengan upaya negosiasi berdasarkan musyawarah dapat terjadi praktek (1) policy learning, (2) pengajuan solusi melalui bentuk pelayanan masyarakat terbaik yang dilakukan oleh anggota kerja sama terkait, (3) penyesuaian secara inkrementalistik pada dinamika pembangunan. Aplikasi networked polity dengan berbagai bentuknya, seperti multilevel governance dan regional governance dalam konteks pembagunan desentralistik masih merupakan hal baru bagi Indonesia.

27

Sebuah upaya pemerintah Provinsi DIY untuk melakukan pemasaran wilayah yang cenderung berkiblat pada pengertian Kotler (1993) dalam ‘Marketing Places’.

•31

28

Periksa Franz Fallend, 2001:3

•32

- Edisi 2 -


Hal ini bisa dimaklumi karena usia pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia juga masih muda. Akan tetapi, pada saatnya nanti akan dapat terjadi suatu perkembangan yang semakin dinamis oleh adanya berbagai contoh kemajuan pemanfaatannya di belahan dunia lainnya.

- Edisi 2 -


Gambar 7. Berbagai Region di Asia

Meier dan Toedling29 menggolongkan region dalam dimensi subnasional, supra-nasional dan trans-nasional. Uraian kajian dalam babbab berikut akan lebih menitikberatkan kepada regionalisasi dalam konteks sub-nasional dari pada supra- dan trans-nasional.

TUMEN DELTA

MEKONG

PEARL RIVER DELTA

1. Kegiatan Regionalisasi Trans- dan Supra-Nasional Keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan regionalisasi transnasional dapat dilihat dalam kerja sama multilateral yang secara resmi oleh Departemen Kimpraswil disebut bentuk-bentuk Kerja sama Ekonomi Sub-Regional (KESR)30, yaitu Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA), Australia-Indonesia Development Area (AIDA).35 Sebagai payung dari kegiatan kerja sama trans-nasional tersebut adalah kerja sama supra-nasional Asian South East Nation (ASEAN) yang dibentuk pada tahun 1992. Pemanfaatan regionalisasi sebagai strategi pembangunan dalam rangka mengantisipasi perdagangan bebas di era globalisasi secara jelas telah mewarnai konsep ini. Hal ini pula yang menjadi faktor perekat antarnegara anggota terkait.

29

Maier, Gunter; Toedling, Franz, 1996; pengistilahan mereka tentang sub-, supra- dan trans-nasional yang paling sering dipergunakan oleh para penulis dan pakar regionalisasi selama ini. 30 Kerja sama ini disebut sebagai kerja sama subregional karena ASEAN sendiri dipandang sebagai sebuah REGION yang terdiri dari beberapa negara otonom. Namun jika mengacu pada penggolongan yang diberikan oleh Maier dan Toedling maka penggunaan istilah KESR lebih tepat dengan formulasi: Kerja sama Ekonomi TransNasional.

•33

BIMP-EAGA SIJORI

Berbagai contoh pelaksanaan regionalisasi trans-nasional dapat ditemui pula di negara-negara Asia lainnya, antara lain pada Southern China Growth Triangle (Hongkong, Macao, Taiwan dan Cina), segitiga pertumbuhan Pearl River Delta (PRD) atau Zhu River Delta. Contoh pelaksanaan lain adalah Tumen River Area Development Project (TRADP) yang melibatkan China, Korea Utara, Korea Selatan, Russia, Mongolia, dan Jepang dalam membentuk free-trade zone di Asia Timur Laut. Dalam konteks faktor pengendali proses, kerja sama ini banyak yang bersifat policy driven. Hal ini ditandai dengan landasan kerja sama yang bersifat Government to Government dalam bentuk-bentuk kesepakatan politik yang telah dilakukan antarnegara terkait. Bentukbentuk kesepakatan regionalisasi trans-nasional yang melibatkan Indonesia dapat diamati dalam tabel 3.

•34

- Edisi 2 -


Tabel 3. Bentuk Kesepakatan Regionalisasi Transnasional yang Melibatkan Indonesia No.

Nama Kerja sama

Landasan Kesepakatan

1.

IMS – GT (SIJORI)

Memmorandum of Understanding (MoU) multilateral (Indonesia, Malaysia dan Singapura, 17 Desember 1994 di Johor Baru

2.

IMT – GT

Melalui Sidang Tingkat Menteri (Indonesia, Malaysia dan Thailand) pada bulan Juli 1993 di Langkawi, Malaysia

3.

BIMP-EAGA

Melalui Sidang Tingkat Menteri (Brunei Darrussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina) di Davao City, Philipina pada bulan Maret 1994.

4.

AIDA

Melalui perjanjian kerja sama bilateral tingkat Menteri Indonesia dan Australia (1997)

Dalam kajian literatur Indonesia, bentuk pemahaman regionalisasi banyak yang berhenti pada pemahaman regionalisasi supra- dan transnasional seperti contoh di atas. Sedangkan bentuk regionalisasi subnasional belum banyak tersentuh. Hal ini tidak mengherankan mengingat pola perencanaan sentralistik di masa lalu hanya membutuhkan ‘legalisasi’ proses pendekatan kewilayahan menjadi sebuah ‘kesatuan wilayah’ (baca: kawasan) melalui kekuatan posisi hirarkis kewenangan dari Pusat. Dengan demikian, pada pelaksanaan paradigma pembangunan sentralistik istilah wilayah dapat disamakan dengan pengertian region. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah, pembedaan antara wilayah yang tidak perlu mempertimbangkan aspek tata pemerintahan dengan region, dalam arti sebagai batasan ruang yang terdiri dari beberapa Daerah Otonom, menjadi aspek yang mutlak untuk diperhatikan.

•35

- Edisi 2 -


Perlukah regionalisasi transnasional diimbangi dengan regionalisasi subnasional? Untuk membangun suatu kekuatan regional yang bersifat antarnegara membutuhkan prakondisi kewilayahan yang bersifat subnasional (ke dalam). Bila tidak, bagaimana seluruh potensi dan keunggulan daerah dapat diangkat menjadi suatu kekuatan regional yang sinergis? Pengalaman regionalisasi transnasional SIJORI menunjukan bahwa keuntungan pembangunan lebih banyak dirasakan oleh Singapura dan Johor yang lebih mampu mensinergikan dan mengaktifkan jejaring kerja sama tersebut secara optimal demi kepentingannya. Perhatikan efisiensi dan sinergitas lintas sektoral melalui pengelolaan profesional yang telah mampu mengefektifkan pembangunan di wilayah administratifnya masingmasing. Di sisi lain, wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya lebih banyak berperan sebagai lokasi transit dan penyedia komoditi seperti pasir, batu, kayu, dan komponen SDA lainnya. Bahkan dalam hal penyediaan komoditas sekalipun seringkali tidak terwujud suatu kebersamaan/kesepakatan regional, misalnya pada aspek harga jual. Berbagai potensi dan keunggulan yang tidak terkoordinasi dan tidak bersinergi ini justru dapat menghasilkan situasi yang kontraproduktif bagi pembangunan wilayah di dalam negeri. Bila SIJORI tidak diimbangi dengan regionalisasi subnasional oleh Kabupaten/Kota di wilayah Kepri dan sekitarnya maka disparitas pembangunan wilayah dikhawatirkan masih akan terus berlanjut.

2. Regionalisasi Sub-Nasional Segala bentuk regionalisasi yang terjadi dalam ruang teritorialadministratif dalam sebuah negara termasuk dalam kategori regionalisasi sub-nasional. Karakter khas bentuk regionalisasi ini dapat diamati melalui para aktor regional terkait yang berasal dari Daerah Otonom yang bertetangga. Identifikasi faktor pendorong regionalisasi sub-nasional dapat dilihat relevansinya dengan aspek latar belakang kegiatan dengan pendalaman kajian pada aspek tujuan, sasaran, peran aktor terkait, serta landasan legalitas. Faktor-faktor pendorong ini dapat terdiri dari aspek hubungan kultural-historis lokal dengan wilayah, homogenitas •36

- Edisi 2 -


sektoral yang membutuhkan aliansi potensi, sumber daya kewilayahan, dan aspek lain yang relevan dengan pendekatan teknis kewilayahan (perwilayahan). Pendorong regionalisasi dapat pula dibedakan atas dua isu sentral yang menjadi latar belakang, yaitu kepentingan (saling berpengaruh) dan ketergantungan (saling bergantung). Kedua aspek tersebut dapat saling berhubungan sehingga sulit untuk dibedakan satu dengan lainnya, dan terlebih untuk melihat faktor mana yang lebih mendominasi. Yang dimaksud dengan faktor kepentingan di sini adalah bagaimana aktor regional melihat manfaat regionalisasi terhadap kepentingan lokal dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerahnya. Sektor terpenting dalam pertimbangan penentuan antara faktor kepentingan dan faktor kebutuhan dapat ditentukan melalui pengamatan ‘posisi tawar’ daerah terhadap wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian, daerah dengan kondisi ekonomi yang lebih baik akan lebih memiliki faktor kepentingan dibanding kebutuhan sebagai perekat regional. Faktor ketergantungan dapat diperoleh melalui kajian hubungan ketergantungan daerah terhadap wilayah (local-regional interdependence). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap wilayah menyebabkan meningkatnya faktor pendorong regionalisasi. Semakin kuatnya faktor pendorong regional dalam membangun kebersamaan mengakibatkan terbukanya peluang regionalisasi dalam berbagai bentuk, sesuai dengan dinamika pembangunan. Bila regionalisasi terjadi pada sebuah pusat pertumbuhan (satuan administratif: Kota) bersama periphery di sekitarnya yang bertetangga (daerah otonom lainnya) maka dapat terbentuk sebuah Regional City yang tidak hanya menggambarkan sebagai suatu sistem fungsional namun sebagai wilayah kerja sama pembangunan. Contoh pelaksanaannya dapat ditemui antara lain di Region Salt Lake dan Seattle, di Amerika Serikat serta Region Hannover di Jerman.

•37

- Edisi 2 -


Calthorpe dan Fulton (2001) menggambarkan pengalaman Regional City bahwa banyak masyarakat di Amerika Serikat tidak lagi menjadi penduduk kota dalam pengertian tradisional melainkan pada skala region: “most Americans today do not live in towns- or even in cities- in the traditional sense that we think of those terms. Instead, most of us are citizen of a region ...” 31 Hal ini dapat terjadi karena mobilitas antara kota dengan wilayah sekitar yang semakin tinggi dan tidak lagi menempatkan posisi fungsinya seperti dahulu. Kini masyarakat kota dapat memiliki tempat kerja di luar kota atau sebaliknya banyak penduduk sekitar kota yang bekerja di kota. Gambaran aktifitas regional inilah yang menyebabkan fenomena Regional City. Dalam perspektif lain, sebuah region dapat berbentuk Metropolitan Area yang pada hakikatnya juga terdiri dari beberapa Daerah Otonom. Lebih lanjut berkembang pula bentuk-bentuk kerja sama kewilayahan yang terdiri dari beberapa Daerah Otonom yang tidak hanya mengedepankan aspek fungsional keruangan antara urban/rural serta fungsi dan orde pelayanan. Dengan demikian konteks fokus kerja sama menjadi aspek penting dalam pemahaman tentang region. Fokus kerja sama pada aspek pemasaran regional (regional marketing) yang melibatkan beberapa daerah otonom terkait akan membatasi wilayah kerjanya dengan aspek keruangan Kabupaten/Kota terkait. Kerja sama antara sebuah sentra pelayanan (kota) dengan daerah di sekitarnya dapat menitikberatkan pada penguatan dan pengembangan fungsi serta pemanfaatan sinergi pemanfaatan ruang dan sebagainya. Kristalisasi fokus kerja sama antardaerah dapat menciptakan key project (proyek unggulan) regional yang saling menguntungkan. Jenis key project biasanya cenderung sektoral, seperti sektor pertanian, perhubungan, infrastruktur, pariwisata, kehutanan, dan lain sebagainya. Berbagai pengalaman pada masa lalu menunjukkan bahwa fokus kerja sama antardaerah yang dilakukan secara multisektoral – komprehensif ternyata mengakibatkan over loading kapasitas perencanaan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya sasaran dan hasil pembangunan. 31

Peter Calthorpe & William Fulton (2001) dalam The Regional City: Planning in the End of Sprawl, chapter 1

•38

- Edisi 2 -


Gambar 8. Region Fungsional dan Administratif REGION sebagai Functional Integrated Area Development

REGION sebagai Administrational Integrated Area Development

Sub-Sentra Daerah 1

Sub-Sentra

3

Center

Sub-Sentra

5 4

Regional City

Kawasan Kerja sama Antardaerah

Kawasan Kerja Sama Sektoral/Terbatas seperti kawasan hutan, sumber air tawar, dan pertambangan sebagai hasil kerja sama sektoral dapat pula menjadi sasaran kegiatan regionalisasi. Gambar 9. Region Sektoral dan Sektoral Terbatas REGION sebagai Sectoral Integrated Area Development

1

REGION sebagai Limited Integrated Area Development

Sub-Sentra

Sub-

Kawasan Kerja sama Kehutanan

Kawasan kerja sama

Sub-Sentra

Kawasan Kerja sama Sektoral


Pemakaian istilah ‘terbatas’ di sini untuk menegaskan bahwa areal kegiatan kerja sama belum tentu mencakup seluruh wilayah administratif masing-masing daerah otonom yang terkait. Demikian pula untuk sektor-sektor tertentu lainnya seperti sektor perhubungan dan irigasi yang terbatas pada kawasan tertentu yang secara administratif terletak pada daerah otonom yang terkait/terlibat.

2

Sentra C e n te r

- Edisi 2 -

Kawasan Kerja sama Terbatas

Salah satu konsepsi yang cukup populer dalam kerja sama sektoral ini antara lain dikenal dengan sebutan Regional Economic Development (RED) melalui lembaga otorita, lembaga nonprofit, lembaga bantuan teknis dari negara donor, agency atau bahkan lembaga dengan pola public-private-partnership (PPP). Konsep seperti ini telah berkembang pesat di Eropa khususnya di Swiss, Austria, Jerman, Denmark, dan negara-negara Scandinavia dalam dekade terakhir ini. Akan tetapi istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan konsep semacam ini relatif beragam, sesuai dengan pengertian dan ciri khas masing-masing region dan negara. Misalnya di Jerman, bentuk kerja sama antardaerah dikenal dengan beberapa istilah: Zweckverband33, Wirtschaftsregion34, Regional35 Biasanya kerja sama antardaerah yang Standortentwicklung. dilakukan menitikberatkan kerja sama antardaerah melalui sebuah lembaga yang disebut Regional Management. Bentuk-bentuk tersebut biasanya menggambarkan kerja sama sektoral yang dibangun oleh beberapa daerah otonom bertetangga yang terkait. Adapun tujuan dan regionalisasi tergantung dari kebutuhan dan kepentingan kerja sama. Banyak bentuk-bentuk regionalisasi subnasional ditandai dengan kerja sama antara dua atau lebih lembaga pemerintah daerah pada suatu wilayah geografis yang berdekatan. Dalam konteks sistem pemerintahan desentralistik, Priebst36 membagi bentuk regionalisasi jenis ini berdasarkan aspek struktur formal-kelembagaan menjadi

Contoh: Wilayah Aliran Sungai32

Contoh: Kawasan Kerja sama Pariwisata

33

32

Bila merujuk pada pembahasan awal tentang penggunaan istilah daerah maka penyebutan Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dikaji kembali mengingat penggunaan istilah daerah lebih tepat dipergunakan bila menyangkut batasan ruang administratif. •39

Zweck: ‘tujuan’; Verband: ‘badan’; Badan yang terbentuk untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. 34 Wirtschaftsregion: Region Ekonomi 35 Regional- Standortentwicklung: Pembangunan Regional. 36 Priebst, A. 2001, hal. 157.

•40

- Edisi 2 -


bentuk keras (hard-form) dan lunak (soft-form). Yang dimaksud dengan regionalisasi berkategori hard-form terjadi bila region yang dibentuk merupakan hasil dari regionalisasi pada bidang hukum tata pemerintahan secara regional atau bahkan sebagai hasil reformasi tata pemerintahan regional. Regionalisasi bentuk ini bukan lagi sekedar menciptakan harmonisasi di bidang regulasi dan kebijakan melainkan homogenisasi atau uniformisasi birokrasi struktural pembangunan regional. Proses homogenisasi birokrasi regional tersebut tentu masih dalam koridor perundang-undangan nasional yang berlaku dan tidak kontradiktif dengan kaidah otonomi daerah. Salah satu ciri bentuk regionalisasi hard-form ini ditandai dengan pemilihan dan pertanggungjawaban pimpinan lembaga kerja sama antardaerah (Regional Manager) oleh dan kepada pihak legislatif regional. Tabel 4. Regionalisasi dalam Hard-Form dan Soft-Form HARD-FORM Berdasarkan Undang-Undang, dengan ciri-ciri a.l.: Adanya kelembagaan legislasi regional, tanpa mengurangi landasan kedaulatan dan Otonomi masing-masing Daerah Penetapan dan Pertanggungjawaban kepala lembaga kerja sama regional melalui dan kepada legislasi regional

SOFT-FORM Ad Hoc: melalui forum, biro, agency, lembaga dalam bentuk PPP atau perusahaan swasta Formal: melalui kesepakatan kerja sama antardaerah Otonom yang disetujui oleh DPRD terkait. Penetapan pimpinan kegiatan biasanya dilakukan oleh para eksekutif terkait atau yang mewakili.

- Edisi 2 -


Keanggotaan legislatif regional dapat terdiri dari anggota masingmasing legislatif daerah atau anggota yang dipilih oleh daerah terkait untuk menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif regional. Bentuk hard-form seperti ini hanya dimungkinkan bila telah terjadi reformasi birokrasi dan pemerintahan khususnya di tingkat kewilayahan, seperti yang terjadi di Region37 Hannover, Jerman. Hal ini berbeda dengan pemahaman pemekaran daerah38 yang terjadi di berbagai wilayah administratif di Indonesia pasca-pemberlakuan otonomi daerah yang memungkinkan kesatuan wilayah administratif yang baru dapat terbentuk (menjadi daerah otonom yang baru) melalui prosedur perundang-undangan. Mengingat pelaksanaan otonomi daerah yang masih relatif baru maka dapat dimaklumi jika regionalisasi desentralistik dalam pola hardform belum dapat ditemui di Indonesia. Pola regionalisasi soft-form merupakan bentuk yang tampaknya akan semakin berkembang di Indonesia. Pola ini ditandai dengan kerja sama antardaerah berdasarkan dinamika pembangunan yang ditandai dengan berbagai keterkaitan akan kebutuhan dan kepentingan masingmasing daerah yang terlibat. Aspek fleksibilitas, efisiensi, dan orientasi sektoral biasanya menjadi fokus kegiatan kelembagaan kerja sama sehingga belum membutuhkan badan legislasi regional. Ciri lain dari bentuk soft-form adalah pemilihan dan pertanggungan jawab pimpinan lembaga kerja sama yang cukup dilakukan kepada jajaran eksekutif atau aktor regional penentu sebagai pihak yang mengangkat dan memberhentikannya. Bentuk perjanjian kerja sama pada kategori soft-form dapat berbentuk perjanjian ad-hoc atau perjanjian kesepakatan antarpihak terkait. Perjanjian ad-hoc antarpemerintah daerah dapat berupa komitmen dan saling pengertian yang disepakati oleh masing-masing

Priebst A. diolah kembali oleh penulis 37

Pada contoh Region Hannover, istilah Regionsrat dipergunakan untuk menyebut regional manager untuk mencerminkan sebuah jabatan yang diperoleh melalui proses penentuan politik dilegislatif. 38 Dalam bahasa hukum disebut Pembentukan Daerah, sesuai dengan UU. Nomor 32 Tahun 2004 Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus.

•41

•42

- Edisi 2 -


pihak dalam bentuk forum. Sedangkan pola perjanjian formal39 akan berujung pada pembentukan lembaga regional yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan bersama. Pada perjanjian ad-hoc biasanya diterapkan pada permasalahan antardaerah (regional) yang bersifat temporer atau masih dalam keadaan mencari format kerja sama definitif. Sebagai contoh pemanfaatan lembaga atau tenaga ahli (experts) yang relatif mahal untuk menangani suatu permasalahan regional dengan menanggung pembiayaannya secara bersama. Kerja sama semacam ini dimaksudkan untuk penghematan pembiayaan dari masing-masing pihak yang bekerja sama. Pola kerja sama ad-hoc dapat berkelanjutan jika dibutuhkan dalam rangka optimasi sasaran dan situasi yang diharapkan pihak terkait. Dalam hal ini, perhitungan finansial akan menjadi salah satu aspek penentu pada proses pengambilan keputusan. Sedangkan pola formal ditandai dengan terbentuknya lembaga regional atau regional management. D. Regionalisasi di Indonesia Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa pendekatan regionalisasi yang dimaksud dalam kajian ini tidak terbatas pada pengertian klasik sebagai sebuah konsep sistem perwilayahan yang telah dimulai sejak awal Pelita III oleh Bappenas (Riyadi, 2002: 54) atau konsep pengembangan wilayah periode terakhir yang ditandai dengan pendekatan kawasan (satuan wilayah pengembangan/SWP, Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu/KAPET hingga Strategic Development Region/SDR). Perkembangan pendekatan regionalisasi perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan perkembangannya, berbagai pertanyaan masih perlu dijelaskan, antara lain: di mana letak perbedaan pelaksanaan dengan pendekatan di masa lalu; sampai di mana efektivitas pendekatan ini terhadap tantangan dinamika pembangunan, dan perubahan apa yang harus dilakukan guna mengefektifkan pendekatan ini? 39

- Edisi 2 -


Sebelum menjawab berbagai pertanyaan tersebut, perlu dikaji formulasi definisi yang dapat menerangkan secara utuh dan jelas mengenai regionalisasi, dalam hal ini subnasional, di Indonesia. Akan tetapi, pertanyaan ini tidak dapat terjawab secara tuntas tanpa pembahasan mengenai kapan dan bagaimana regionalisasi yang dimaksud terjadi. 1. Regionalisasi Sentralistik dan Desentralistik Pada dasarnya hasil pendekatan kewilayahan sebagai batasan ruang tertentu yang terdiri dari beberapa daerah administratif, sehingga muncul istilah region, bukanlah hal baru di Indonesia. Pengaruh terbesar perjalanan konsepsi teknis kewilayahan menjadi regionalisasi cenderung dipengaruhi oleh dinamika sosial politik di Indonesia. Pada masa kerajaan dan kesultanan di Indonesia, proses pewilayahan (terbentuknya suatu kesatuan wilayah) merupakan cerminan kekuatan dan legitimasi kekuasaan pada saat itu. Pada masa itu pihak kerajaan dapat membentuk dan menentukan region tertentu untuk kepentingan monarki yang berkuasa. Selain aspek politikadministratif, perjalanan sejarah juga menunjukan bahwa faktor kultural yang ditandai dengan kesatuan bahasa (dialek) juga menjadi faktor perekat regionalisasi yang dapat ditemui. Demikian pula pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang menjadikan regionalisasi sebagai instrumen pengelolaan (kekuasaan) pemerintahan dalam konteks administratif pemerintahan. Untuk kepentingan kekuasaannya, Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan elemen perekat sosiokultural, khususnya bahasa dan budaya, sebagai sarana untuk mengembangkan regionalisasi. Hal ini dapat diamati melalui pemanfaatan regionalisasi dalam bentuk Karesidenan di Jawa yang bertumpu pada pendekatan sosio-kultural. Pada masa ini regionalisasi juga terbentuk dalam konteks kepentingan ekonomi, seperti untuk menunjang pengelolaan perkebunan karet, teh, kopi, coklat, lada, dan rempah-rempah lainnya.

Dalam rangka memperoleh kepastian dan kekuatan legalitas kegiatan.

•43

•44

- Edisi 2 -


Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, istilah regionalisasi sering ditemui dalam konteks teknis sektoral. Pemahaman regionalisasi pada masa ini bertumpu pada batasan ruang sebagai wilayah kegiatan. Dengan demikian, regionalisasi dipandang sebagai pembentukan satuan-satuan wilayah dalam konteks organisasi bagi kepentingan distribusi, pemasaran, dan sejenisnya. Secara administratif, proses pembentukan kesatuan wilayah di masa sebelum pemberlakuan otonomi daerah dapat terjadi karena kebijakan perluasan40 wilayah administratif bagi daerah yang memperoleh ruang dimaksud. Dengan demikian, aspek pengambilan keputusan terhadap terjadinya perluasan wilayah didominasi oleh kebijakan yang bersifat top-down. Oleh karena itu, pengamatan yang seksama perlu dilakukan terhadap pelaksanaan UU. Nomor 32 Tahun 2004, khususnya menyangkut pembentukan Kawasan Khusus. Pengutamaan landasan kepentingan nasional41 dalam suatu proses terjadinya pewilayahan mencerminkan karakteristik pendekatan regionalisasi sentralistik42. Berbeda dengan pelaksanaan Pembentukan Daerah43 yang menghendaki keterpenuhan persyaratan yang lebih komprehensif, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.44 Selain bentuk perluasan wilayah seperti di atas, terjadi pula regionalisasi yang dibentuk melalui prosedur formal-struktural dan hirarkis. Strategi tersebut ditempuh dalam konteks administratif sehingga terbentuklah region hasil konsepsi-administratif dari Provinsi. Di Pulau Jawa model semacam ini dikenal dengan sebutan Karisidenan. Jadi, berdasarkan teori regionalisasi, bentuk-bentuk hasil

- Edisi 2 -


pendekatan kewilayahan melalui regionalisasi sentralistik bemuara pada pembentukan perwilayahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkembangan regionalisasi dapat dibedakan menurut situasi dan kondisi sosial-politik yaitu masa kolonial atau penjajahan asing – khususnya Belanda, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. Bila dikaji lebih mendalam, maka pada dasarnya regionalisasi di Indonesia dapat dibedakan atas regionalisasi sentralistik (struktural-administratif), dan desentralistik (non-struktural administratif). Bentuk-bentuk regionalisasi yang masih mengandung karakteristik sentralistik tetapi sudah menunjukkan keinginan menuju desentralistik dapat digolongkan sebagai regionalisasi transformatik atau menuju desentralistik. Secara teoritis, proses pewilayahan di masa lalu terjadi melalui tahapan direktif (pola top down-koordinatif) seperti yang dapat dilihat pada piramid komponen regionalisasi sentralistik berikut: Gambar 10. Piramid Siklus 3K pada Pendekatan Pembangunan Sentralistik

Koordinasi tif k re Di

Kebijakan

Pr os ed ur al

40

Periksa publikasi Sekretariat Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek tentang perluasan wilayah DKI Jakarta, hal. 2, Maret 2003 41 UU. Nomor 32 Tahun 2004, Bagian Kedua, pasal 9, ayat 1. 42 Seberapa jauh Pemerintah (pusat) mengikutsertakan daerah yang bersangkutan dalam proses pembentukan kawasan khusus menunjukan besarnya kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini dikuatkan kembali melalui ketetapan tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada UU. 32 Tahun 2004 Bab Kedua, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 43 Periksa UU. Nomor 32 Tahun 2004, Bab II, Bagian Kesatu, pasal 4-8. 44 Periksa UU. Nomor 32 Tahun 2004, Bab II, Bagian Kesatu, pasal 5 ayat 1.

•45

Kerja sama

Formal

Komunikasi

Aspek koordinasi menempati posisi terpenting dalam proses pelaksanaan (kebijakan) regionalisasi di masa lalu. Hal ini terjadi karena kekuasaan Pusat dengan kewenangannya dapat menginstruksikan (direktif) berbagai kebijakan agar pihak-pihak terkait •46

- Edisi 2 -


di bawahnya segera berkoordinasi. Konsepsi kerja sama sebagai penjabaran kebijakan Pusat menjadi pengikat antaraktor regional. Dengan demikian, aspek komunikasi tidak lebih dari sekedar kegiatan diseminasi prosedur konsep yang koordinasikan kembali kepada pihakpihak terkait. Pada masa Orde Baru, perencanaan dan aplikasi pembangunan di segala sektor didominasi oleh paradigma top-down (sentralistik). Hal ini terlihat mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan yang tidak lepas dari dominasi kewenangan Pusat. Pasca pelaksanaan otonomi daerah terjadi fenomena baru dalam strategi pembangunan wilayah. Apabila dahulu regionalisasi terbentuk dalam frame pembangunan wilayah secara struktural administratif, kini terbuka peluang pembangunan wilayah secara nonstruktural. Artinya, regionalisasi dapat terbentuk berdasarkan inisiatif lokal dan dikelola tanpa memiliki keterikatan struktural administratif terhadap Provinsi maupun Pusat. Gambar 11.

Fenomena Regionalisasi Sentralistik dan Desentralistik Pasca- OTDA di Indonesia

- Edisi 2 -


yang lebih pendek. Dengan demikian, aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi semakin kuat. Salah satu faktor yang berperan dalam proses regionalisasi desentralistik adalah aspek pemberdayaan dan partisipasi dari para aktor regional terkait. Salah satu dampak positif kegiatan ini adalah dikedepankannya aspek transparansi dan akuntabilitas program kerja. Hal ini sesuai dengan landasan pengembangan demokratisasi yang kini sedang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Konsekuensi dari perubahan pelaksanaan pembangunan berpola desentralistik yang mengedepankan partisipasi tersebut adalah perubahan posisi pada piramid siklus komponen regionalisasi. Gambar 12. Piramida Siklus 3K pada Pendekatan Pembangunan Desentralistik

Komunikasi

K

s on

s en

us

Pa

Komitmen

rt i

s ip

at

if

Regionalisasi Desentralistik

NonStruktural

Kerjasama

Pemberdayaan & Partisipatif

Informal

Koordinasi

Koridor m edia si

Seperti terlihat pada gambar di atas, bentuk regionalisasi desentralistik memiliki jarak hubungan interaksi (interaction-relationship)

Peran Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam fenomena regionalisasi desentralistik tidak lagi sedominan seperti pada masa lalu. Mengingat pentingnya partisipasi para aktor regional dalam melaksanakan kerja sama (melalui konsensus) maka aspek komunikasi kini menempati posisi terpenting dalam piramid komponen regionalisasi. Hal ini disebabkan oleh posisi masing-masing pihak yang berkepentingan harus duduk bersama dan mengedepankan konsensus untuk mencapai suatu komitmen. Melalui kesiapan untuk mencapai konsensus, kerja sama yang efektif dapat terjalin. Konsepsi kerja sama sebagai produk bersama tersebut dapat terealisasi karena aspek koordinasi lebih

•47

•48

Struktural

Nasio na l

Propinsi

Regionalisasi Sentralistik Lokal (Kab/ Kota)

Ad min istratif Dekonsentrasi

Sugiono S. diolah kembali oleh penulis

- Edisi 2 -


- Edisi 2 -


merupakan hal teknis pelaksanaan dan bukan merupakan kebijakan direktif yang perlu diperjuangkan kembali secara internal. Dengan demikian, partisipasi para aktor regional dalam melakukan upaya koordinasi semakin mempermudah pelaksanaan program pembangunan.

DIMENSI AKTOR

Keterbatasan pelaku perencanaan dan pelaku kegiatan

Selektif – mutualistik sesuai kompetensi dan kontribusi

Berbagai perbedaan dan perubahan antara regionalisasi sentralistik dan desentralistik dapat diamati dalam tabel berikut:

PROSES KOMUNIKASI

Keputusan terjadi melalui tahapan dan prosedur formal.

Pola ‘meja bundar’

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pejabat berwenang dan mekanisme formal

Konsensus para aktor

KEUANGAN

Anggaran Pusat yang jumlahnya telah ditentukan dan disediakan sesuai konsep.

Anggaran Partisipatif antar anggota terkait dan dari sumber pendanaan lainnya.

PERJALANAN PROSES PERENCANAAN DAN KEGIATAN

Unilinier

Secara bersamaan (paralel)

WAKTU

Stabil

Instabil dan dinamis

45

Tabel 5. Karakteristik Regionalisasi Sentralistik dan Desentralistik DIMENSI

SENTRALISTIK (STRUKTURAL) 46

DESENTRALISTIK (NONSTRUKTURAL)

STRUKTUR

Hirarkis dan struktural

HUBUNGAN

Direktif melalui pengarahanpengarahan dan cenderung monologis; bermuara pada Kebijakan

Diskusi dialogis, tukar-menukar pendapat/informasi dan negosiasi; bermuara pada Komitmen

KELEMBAGAAN

Prosedural, birokratis, administratif

Terbuka, dapat berbentuk forum, badan kerja sama dan PPP hingga pengelolaan professional oleh swasta

LEGALITAS

Keputusan Kebijakan lembaga administrasi negara yang lebih tinggi (ex mandato)

Keputusan bersama para aktor regional yang dikukuhkan oleh prosedur hukum formal (ex mera motu)

KERUANGAN

Generalisasi wilayah

Berangkat dari potensi lokal (endogen) dan sinergitas

ORIENTASI KEGIATAN

Berpedoman pada kebijakan dan perencanaan formal pembangunan

Berpedoman pada kesepakatan dan program bersama (action oriented)

PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI

Teknokratis dan tersegmentasi

Pragmatis dan integratif

TUJUAN

Tujuan terdefinisi dalam blue print

Tujuan relatif terbuka, karena koridor yang lebih lebar dan melalui proses multi-validasi

45

Nonhirarkis dan nonstruktural (Jejaring)

Berlaku bagi kategori regionalisasi subnasional Burns dan Stalkers (1994:331-335) menggambarkan perbedaan antara struktur hirarkis dan jejaring dengan istilah struktur mekanik (birokratis) dan organik (team culture). 46

•49

SENTRALISTIK (STRUKTURAL)

DESENTRALISTIK (NONSTRUKTURAL)

Lalu, bagaimana bila dalam suatu bentuk kesatuan wilayah memiliki perpaduan karakteristik regionalisasi sentralistik dan desentralistik sekaligus? Untuk kondisi perpaduan karakteristik yang demikian dapat digolongkan sebagai regionalisasi transformatik. Regionalisasi seperti ini (transformatik) terjadi apabila dalam pelaksanaan regionalisasi desentralistik atau pemanfaatan paradigma desentralistik masih ditemukan berbagai kegiatan yang berciri sentralistik. Kecenderungan terjadinya regionalisasi disebabkan oleh berbagai alasan, salah satu sebab yang sering dijumpai adalah karena lemahnya pemahaman para aktor regional dalam melakukan proses regionalisasi desentralistik. Contoh-contoh inisiasi pelaksanaan Regionalisasi Desentralistik dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang difasilitasi oleh Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), antara lain AKSESS, Lake Toba, Jonjok Batur, Janghiangbong, dan Kaukus Setara Kuat. Dalam pelaksanaannya, inisiasi ini masih dalam tahap awal, sehingga output dari kegiatankegiatan yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan website, pelaksanaan forum-forum komunikasi lintas •50

- Edisi 2 -


sektoral di antara pemerintah daerah terkait, serta kunjungan ke Regional Management Barlingmascakeb dalam rangka pengembangan kapasitas. Gambar 13. Situs Website RM Situs Website RM. AKSESS ( www.rmaksess.com )

Situs Website RM. LAKE TOBA ( www.laketobadream.com )

Situs Website RM. JONJOKBATUR ( www.rm-jonjokbatur.com )

Situs Website RM. JANGHIANGBONG ( www.janghiangbong.com )

Situs Website RM. Kaukus Setara Kuat ( www.kaukus-setara-kuat.com )

- Edisi 2 -


Contoh pelaksanaan regionalisasi sentralistik dapat diamati pada pelaksanaan konsepsi Pemerintah Pusat seperti Kawasan Pembangunan Terpadu atau KAPET. Berbekal Konsep perencanaan atau cetak-biru (blue print) dan sejumlah dana yang telah disiapkan melalui APBN, pembuatan dan pelaksanaan konsepsi dapat terlaksana. Di lain pihak, pada pelaksanaan regionalisasi desentralistik blue-print terperinci dan dana secara khusus tidak tersedia. Untuk itu para inisiator regional –pada bentuk proses regionalisasi desentralistik- perlu duduk bersama mengadakan musyawarah guna membahas faktor kebutuhan dan kepentingan melakukan regionalisasi. Berdasarkan konsensus itu pula ditentukan fungsi, peran, dan kontribusi masing-masing aktor regional. Dengan demikian aspek komunikasi menjadi pilar utama kerja sama dan bukan aspek konsepsi dari ‘perencana’ yang telah disertai dengan pendanaannya. Contoh ini juga menunjukan bahwa salah satu ciri regionalisasi nonstruktural terletak pada proses pembentukan platform kerja sama antardaerah dengan pola partisipatif. Dominasi inisiatif regional yang melahirkan para aktor regional menumbuhkan dan memperkuat rasa kepemilikan, kebutuhan, serta kepedulian regional dan merupakan kekuatan endogen yang menjadi salah satu modal dasar pelaksanaannya. Proses terbentuknya Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan wilayah dan sebagai produk perencanaan di masa lalu tidak lepas pula dari dominasi instansi perencanaan pada tingkat Pusat & Provinsi bersama ‘pihak-pihak terkait’. Pihak terkait yang dilibatkan dalam perencanaan dengan pendekatan (topdown) concept driven tersebut belum tentu akan terlibat dalam pelaksanaan konsep secara berkesinambungan. Hal ini terjadi karena, boleh jadi, secara teknis-empirik dibutuhkan suatu bentuk sinergi keruangan pada suatu wilayah tetapi oleh para pelaku lokal terkait belum tentu dapat disadari, diperjuangkan dan lebih lanjut diaplikasikannya. Oleh karena itu, aspek keterlibatan dan kepemilikan serta identifikasi konsepsi terhadap para aktor regional yang penting bagi terbentuknya komitmen pembangunan menjadi dipertanyakan. Pada tingkat lembaga teknis pembangunan nasional, seperti Bappenas dan Departemen Kimpraswil menghasilkan program (baca: produk) pewilayahan melalui pendekatan regionalisasi sentralistik yang

•51

•52

- Edisi 2 -


kriteria penentuan pewilayahannya masih didominasi oleh faktor kekuatan resourcess (potensi unggulan lokal) berdaya saing. Salah satu upaya inovatif yang mulai ditindaklanjuti oleh Bappenas antara lain melalui konsep Strategic Development Region (SDR) yang bertujuan mengembangkan wilayah strategis dan berpotensi untuk cepat tumbuh. Akan tetapi, konsep SDR tersebut masih belum mengedepankan aspek politik pembangunan regional yang merupakan salah satu ciri utama pelaksanaan regionalisasi desentralistik sebagai salah satu komponen sentral pembangunan. Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan regionalisasi di Indonesia, perlu kiranya dilihat bagaimana bentuk serta contoh pelaksanaannya dalam dekade terakhir. 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Berlandaskan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 89 Tahun 1996 yang sekaligus mencerminkan paradigma perencanaan top-down, maka dimulailah pelaksanaan konsep Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET). Pelaksanaan pendekatan ini dilatarbelakangi oleh upaya memadukan potensi kawasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan yang menjadi prime mover kawasan regional (BP KAPET, 2003) khususnya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI)47. Penggunaan istilah Kawasan Pembangunan Ekonomi menunjukan penekanan orientasi konsep pembangunan melalui sektor ekonomi yang berjumlah 13 Kawasan48, yaitu 12 di KTI dan 1 di wilayah barat Indonesia (Sabang). Konsep KAPET menjadi salah satu ‘model’ pembangunan yang dimotori oleh Pemerintah Pusat. Melalui konsep ini diharapkan dapat ditekan disparitas pembangunan wilayah yang selama ini masih belum dapat diatasi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Fokus kegiatan pembangunan wilayah 47

- Edisi 2 -


dicoba untuk ditumbuhkembangkan melalui pemberian berbagai insentif, baik fiskal maupun nonfiskal. Seluruh kegiatan KAPET dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai lanjutan dari Kepres Nomor 89 Tahun 1996 sebagai landasan pelaksanaan KAPET lahir Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998 yang kemudian disesuaikan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 150/2000 ditetapkan bahwa susunan keanggotaan Badan Pengembangan KAPET (BP KAPET) terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) sebagai Ketua dan Wakil Ketua serta Kepala BAPPENAS sebagai sekretaris berikut serangkaian jajaran sembilan (9) menteri dari berbagai bidang, satu (1) Menteri Muda dan satu (1) Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota. Tugas dan kewenangan BP KAPET sesuai Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 150/2000 antara lain: memberikan usulan kepada Presiden untuk kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET setelah memperhatikan usulan dari gubernur yang bersangkutan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, BP KAPET mengadakan Rapat Pleno secara berkala empat bulan sekali. Selanjutnya, sesuai Pasal 4 ayat (1) Keppres Nomor 150 Tahun 2000, BP KAPET dibantu oleh Tim Teknis BP KAPET yang diketuai oleh Menteri Kimpraswil menetapkan Kebijakan dan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pembangunan di KAPET yang esensinya identik dengan tugas BP KAPET. Dengan demikian, Tim Teknis inilah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap konsepsi dan pelaksanaan KAPET. Pengaruh besar aspek teknis juga dapat ditemui antara lain pada mekanisme penentuan lokasi KAPET berdasarkan usulan daerah yang dipilih dari kawasan andalan, yang juga tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan PP Nomor 47/97.

KTI merupakan istilah teknis yang sarat dengan muatan politis. Sesuai dengan penjelasan tentang penggunaan istilah kawasan, wilayah dan sebagainya maka seyogyanya digunakan istilah yang lebih tepat, seperti Wilayah Timur Indonesia karena istilah KTI tidak memiliki batasan ruang administratif atau fungsional yang jelas. 48 Menurut www.kapet.org/ dan 14 Kapet menurut situs Bea Cukai (2005) dalam http://www.beacukai.go.id/sisdur/fasilitas/detil/Kapet.html

bedasarkan kajian aspek hukum tersebut di atas memperlihatkan bahwa pengaruh paradigma top-down masih melekat pada konsep KAPET yang hingga kini diterapkan. Dominasi partisipasi dan kontribusi Pusat, khususnya yang menyangkut aspek pendanaan ‘proyek’ melalui APBN,

•53

•54

- Edisi 2 -


semakin menguatkan posisi tawar Pusat dalam mengaplikasikan pola dan pandangan-pandangannya pada setiap kawasan KAPET. Tabel 6. KAPET Tahun 1996 s.d. Akhir 2004 Kategori

Regionalisasi struktural (1996-2004)

Bentuk Pengendalian

Top-down policy driven

Landasan

Keppres Nomor 89 Tahun 1996 Keppres Nomor 9 Tahun 1998 Keppres Nomor 150 Tahun 2000

Latarbelakang

Disparitas pertumbuhan ekonomi di KTI

Tujuan

Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di KTI

Sasaran

Peningkatan dan pengembangan potensi serta sektor unggulan wilayah

Aktor utama

Pemerintah Pusat, khususnya Tim Teknis KAPET

Aktor lain

Badan Pengelola KAPET di masing-masing REGION Pemkab/Kota terkait Stakeholders

Beberapa upaya perbaikan dan penyesuaian konsep juga telah dilakukan dalam rangka menjawab dinamika perubahan paradigma yang berkembang. Antara lain pada aspek konsepsi yang dilaksanakan dengan lebih memperhitungkan inisiatif daerah, sumber daya lokal, akses pasar, kekuatan sektor unggulan, dan memberi dampak pertumbuhan pada wilayah sekitarnya. Perbaikan juga dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 150/2000 tentang kedudukan gubernur selaku Ketua Pengelola KAPET. Hal ini dianggap sebagai upaya reformasi pengelolalan KAPET oleh Depkimpraswil selaku Tim Teknis BP KAPET yang sekaligus merupakan aktor kunci pelaksanaan KAPET. Akan tetapi, upaya-upaya reformasi49 KAPET tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut karena pada kenyataannya gubernur sebagai Kepala Pemerintah Provinsi sebatas

- Edisi 2 -

berkedudukan sebagai pengemban tugas dekonsentrasi dan bukan merupakan representasi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pelaksanaan KAPET yang dimaksud kini sebenarnya terinspirasi pola dekonsentralistik (perwakilan pengelolaan) dan bukan desentralistik (pelimpahan pengelolaan) sebagaimana yang dipublikasikan oleh Depkimpraswil50. Permasalahan klasik yakni adanya kontaminasi pola top-down planing yang tercermin pula pada pelaksanaan KAPET, dapat diamati pada kurangnya pelibatan dan partisipasi nyata Kabupaten/Kota beserta segenap komponen pembangunannya (stakeholder). Masalah ini berlanjut pada pelaksanaan konsep berkaitan dengan arahan dan petunjuk dari Pusat yang lebih mendominasi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, terbuka pula berbagai kemungkinan tumpang-tindih pengawasan51 yang cenderung inefektif dan inefisien. Hal ini dapat diamati pada pelaksanaan KAPET di Mbay. Pada contoh KAPET di Mbay terlihat partisipasi daerah (political will) terasa minimal dan tidak maksimalnya pengelolaan dan pengawasan karena personil yang tidak berkantor di Mbay tetapi di Kupang52. Contoh lain dapat diamati di KAPET Pare-Pare yang telah mengeluarkan sebelas (11) izin dan sembilan (9) rekomendasi investasi namun tidak satu pun dapat terealisasi hingga tahun 2003.53 Dari hasil evaluasi54 disimpulkan beberapa kategori KAPET: berkembang (Banda Aceh, Khatulistiwa, Batulicin, Sasamba, Manado, Bitung, Pare-pare, Biak) dan belum berkembang (Das Kakab, Batui, Bukari, Bima, Mbay dan Seram). Sebagai dasar pertimbangan yang signifikan pada evaluasi tersebut adalah faktor kemampuan daerah dalam mengkontribusikan dana operasional untuk manajemen pengelolaan KAPET. Oleh karena itu, dari seluruh KAPET yang ada tidak satu pun yang sepenuhnya tergolong mandiri tanpa dana Pemerintah Pusat (APBN). 50 51 52 53

49

Reformasi Pengelolalan KAPET: istilah yang dipergunakan oleh Depkimpraswil dalam ‘Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu’, hal. 3; Januari 2003

•55


54

Periksa ‘Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu’ oleh Kimpraswil, Januari 2003 Fungsi pengawasan dilakukan oleh serangkaian institusi pengawasan fungsional, seperti irjen departemen, BPKP, irjenbang, dan sebagainya. periksa Pos Kupang, Selasa 5 Agustus 2003, hal. 6 Sumber internal Kimpraswil (2003). Periksa “Rencana Penganganan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu” dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Teknis Badan Pengembangan Kapet, Januari 2003, hal. 5-6

•56

- Edisi 2 -


Keadaan ini diproyeksikan oleh Tim Teknis KAPET akan terus berlangsung hingga 2004. Perubahan kategori regionalisasi masih dimungkinkan bila Pusat rela melepas beberapa kewenangan dan pengaruhnya, khususnya dalam aspek proses penentuan lokasi kewilayahan55 dan manajemen pengelolaan profesional. Regionalisasi membutuhkan proses alamiah menyangkut aspek kebutuhan dan kepentingan sebagai faktor perekat regionalisasi. Peran Pemerintah Pusat beserta jajaran departemennya dapat menstimulasikan, menunjang, dan menguatkan proses regionalisasi yang terbentuk atas dasar kekuatan ruang budi daya dan nonbudi daya endogen. Dengan demikian, inisiatif regional dapat berkembang seiring berkembangnya partisipasi aktor regional (proses bottom up). Salah satu stimulan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem insentif atas inisiatif regionalisasi terhadap aktor regional potensial. Cara nyata lain adalah menyediakan paket pembangunan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan regionalisasi. Berbagai alternatif perbaikan dan pengembangan KAPET tentu masih dapat dilakukan guna mencapai kondisi regionalisasi sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan KAPET. Bila proses regionalisasi desentralistik sungguh-sungguh diterapkan pada berbagai KAPET di wilayah Indonesia maka perubahan penggunaan istilah sebagai Kawasan Regional Pembangunan Ekonomi Terpadu menjadi beralasan.

- Edisi 2 -


Upaya perubahan (baca: perluasan) wilayah administratif DKI Jakarta telah dilakukan melalui ‘pengambilan’ 16 desa dari Jawa Barat dan memindahkan satu (1) kelurahannya ke Provinsi Jawa Barat56, kemudian disusul dengan berbagai Keputusan Bersama57 antara dua Provinsi terkait. Upaya lobbying para teknokrat dan eksekutif dalam menindaklanjuti gagasan58 JABOTABEK ke instansi tertinggi negara berhasil melahirkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976. Inpres tersebut ditujukan kepada (1) Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Menteri Dalam Negeri, serta (3) Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik sehingga makin memperkuat landasan kebijakan bagi departemen terkait. Proses sebelum dan hingga lahirnya instruksi tersebut di atas amat penting bagi penilaian faktor pengendali regionalisasi JABOTABEK. Dominasi konsepsi para perencana terhadap direktorat teknis merupakan faktor yang tidak dapat dipungkiri lagi. Salah satu produk hukum awal Jabotabek sebagai region yang terbentuk dengan melibatkan dua Provinsi terkait selain berupa keputusan bersama adalah kebijakan yang telah tertuang pada Peraturan Bersama59 dalam hal peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah. Peraturan bersama ini kemudian disahkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor Pem.10/34/16-282 tertanggal 26 Agustus 1976 dan Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993. 56

3. Region JABODETABEK Terbentuknya Region JABOTABEK (DKI-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) merupakan cerminan dari (top-down) planning concept pada masa lalu. Melihat kronologi pembentukan Jabotabek tampak dominasi kepentingan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (dahulu DKI Jakarta) sebagai Ibu Kota Negara yang semakin hari terjepit oleh permasalahan pembangunan, terutama dalam aspek kependudukan yang berdampak antara lain pada masalah tata ruang. 55

Bukan sekedar memindahkan kewenangan melalui mekanisme dekonsentrasi

•57

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Lembar Negara tahun 1974 Nomor 66) jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 tahun 1975. 57 Keputusan Bersama Gubernur Kepala DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6375 / A-1 / 1975 dan 1/DP/040/PD/76 2450/A/K/BKD/75 3 Tahun 1976 tentang pembentukan Badan Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan Jabotabek dan kerja sama Jabotabek. 58 Konon, lahirnya gagasan Jabotabek tercetus dalam sebuah training yang diadakan oleh Direktorat Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Republik Indonesia bekerja sama dengan The Netherlands Directorate For International Technical Assistance (Delft Technische Hoegesschool) pada tanggal 12 Februari – 31 Maret 1973 (sumber: publikasi Sekretariat Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek, hal. 3, Maret 2003. 59 Peraturan Bersama Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/1976 jo 9 Tahun 1991 3 Tahun 1976 9 Tahun 1991

•58

- Edisi 2 -


Sejak berdirinya Badan Kerja sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek pada tahun 197660 hingga 199461 telah terjadi beberapa upaya perbaikan khususnya dalam rangka efektivitas kerja organisasi yang kemudian disahkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri.62 Sejak tahun 1997 hingga 2000 kerja sama semakin terfokus pada pemenuhan berbagai kepentingan DKI Jakarta sebagai poros utama.63 Kesimpulan ini diperoleh mengingat selama pendirian BKSP, yaitu sejak Tahun 1976 hingga awal 2004 - dalam konteks kerangka kerja institusi BKSP - belum dapat ditemui produk perjanjian antaranggota yang tanpa melibatkan DKI Jakarta. Dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa catatan, khususnya dalam pelaksanaannya di DKI Jakarta karena berdasarkan UU. Nomor 34 Tahun 1999, khususnya pasal 4, ayat 1 dan ditegaskan kembali dalam UU. Nomor 32 Tahun 2004 Bab XIV, pasal 227 (1-2), menyebutkan bahwa otonomi diletakkan pada lingkup Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hal ini berarti bahwa otonomi hanya berada pada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sesuai dengan perkembangan dan perubahan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Depok menjadi Kota64 serta antisipasi perubahan masuknya Kabupaten Tangerang ke dalam Provinsi Banten maka DKI

60

Peraturan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor D.IV-320/d/II/1976 197.Pem.121/SK/1976 tentang Pembentukan Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek 61 Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 8 Tahun 1994 7 Tahun 1994 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja BKSP Jabotabek 62 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1994 63 Periksa: Perjanjian Bersama DKI Jakarta dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tgl 26 Desember 1997 dan tgl. 23 September 1998; Perjanjian Bersama DKI Jakarta dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tgl. 26 Desember 1997 dan tgl 23 September 1998; Surat Perjanjian Bersama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tgl. 23 September 1998; Surat Perjanjian Bersama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Depok tgl. 11 Nopember dan tgl. 17 Februari 2000. 64 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1999 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

•59

- Edisi 2 -


Jakarta merasa perlu mengadakan perjanjian kerja sama dengan menenekanan pada aspek peningkatkan keterpaduan dan keserasian pembangunan wilayah65. Fenomena ‘kerja sama’ ini tampaknya melanjutkan tradisi pengikat kewilayahan seperti pada masa sebelum pemberlakuan otonomi daerah. Dengan demikian, Jabotabek menurut realita ‘landasan kerja sama administratif’ dari JABOTABEK berkembang menjadi JABODETABEK. Tradisi kerja sama yang kental dengan pola struktural, formal, dan sentralistik yang semula berada pada tingkat antardaerah tingkat I (Provinsi)66 kini telah beralih antara DKI Jakarta – sebagai Daerah Otonom - dengan Kabupaten/Kota di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dengan demikian, komponen regionalisasi sentralistik berupa instruksi dan keputusan instansi yang lebih tinggi sebagai landasan hukum berpindah ke tingkat antar-Kabupaten/Kota. Tampaknya untuk Jabodetabek, Undang Undang otonomi daerah memberi inspirasi bagi para aktor regional dalam mengadopsi hampir seratus persen pola yang terdahulu67. Di sisi lain pemahaman tentang perubahan paradigma dan segala konsekuensinya hampir tenggelam bersama eforia perolehan kewenangan. Hal ini terlihat dari minimnya aspek komunikasi dan legitimasi publik sebagai komponen penting dari proses regionalisasi desentralistik. BKSP sebagai lembaga kerja sama antardaerah dipimpin oleh dua gubernur wilayah terkait yang dibantu oleh Kelompok Pembantu Pimpinan serta Sekretariat Badan yang dipimpin oleh seorang sekretaris.68 Hal ini menandakan posisi formal-struktural yang melekat pada organisasi kelembagaan BKSP.

65

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Mei 2000. 66 Sesuai dengan UU 22 Tahun 1999 Bab XIV (Ketentuan Lain-Lain), Pasal 121 disebutkan, bahwa sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 67 Bandingkan bentuk dan isi Perjanjian Kerja sama antara DKI Jakarta dengan Kabupaten/Kota diwilayah Bogor, Tangerang Dan Bekasi (BOTABEK) pada saat sebelum dan sesudah tahun 1999. 68 Publikasi Sekretariat Badan Kerja sama Pembangunan JABOTABEK: Kerja sama dalam rangka Pembangunan Jabotabek, Jakarta Maret, 2003, hal. 6

•60

- Edisi 2 -


Berdasarkan rangkaian peran Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menentukan kebijakan kerja sama dapat disimpulkan bahwa regionalisasi Jabotabek pada saat itu secara administratif berpola topdown planning ke arah pola bottom-up. Kesimpulan ini didasarkan pada pertimbangan antara lain oleh mulai adanya partisipasi masingmasing daerah otonom (Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota sekitar yang terkait) dalam kegiatan kerja sama. Akan tetapi, masih minimnya partisipasi aktif komponen legislatif dan masyarakat serta komponen management professional dalam melakukan kegiatan kerja sama memperlihatkan kelemahan konsepsi. Tabel 7. Dari JABOTABEK Menuju JABODETABEK JABOTABEK

JABODETABEK

KATEGORI

Regionalisasi struktural

Regionalisasi transformatik

BENTUK PENGENDALIAN

Top-down policy driven

Bottom-up policy driven

LANDASAN HUKUM

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 yang ditindaklanjuti dengan serangkaian Perjanjian Kerja sama antara DKI Jakarta & Provinsi Jawa Barat yang membawahi Kabupaten dan Kota terkait

Perjanjian kerja sama antara DKI Jakarta dengan Kabupaten & Kota terkait

PEMERAN UTAMA

DKI Jakarta & Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota

DKI Jakarta, Kabupaten & Kota terkait

PENGELOLA

BKSP

BKSP

LATARBELAKANG

Kependudukan, keruangan, dan tantangan dinamika pembangunan DKI Jakarta & sekitarnya

keterpaduan dan keserasian wilayah; interdependensi Daerah, tantangan multikompleks regional dan global

TUJUAN

Koordinasi sektoral dan permasalahan di sekitar batas wilayah

Menjalin kebersamaan dan membangun tanggung jawab bersama

•61

- Edisi 2 -


Dari aspek hukum perlu dilakukan berbagai perbaikan dalam kerja sama JABODETABEK. Seluruh kebijakan seperti Peraturan atau Keputusan Bersama yang telah ditandatangani oleh para aktor regional69 perlu diratifikasi platform berikut kegiatan-kegiatan kerja samanya sesuai dengan Undang-Undang70. Praktek masa lalu yang tidak melibatkan pihak legislatif dan masyarakat secara aktif dan bahkan pula para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tidak merasa perlu untuk memberikan tembusan kebijakan kepada pihak legislatif tidak dapat terus dilanjutkan.71 Masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima informasi dari media masa. Permasalahan tersebut di atas menunjukan berbagai kontaminasi pola lama yang masih melekat pada pelaksanaan kerja sama antardaerah di JABODETABEK. Padahal perubahan paradigma masyarakat dan tekanan global memiliki konsekuensi logis berupa perubahan faktor pengaruh yang banyak turut berperan dalam regionalisasi. Defisit pada aspek ini dapat diamati pada minimnya upaya konsolidasi potensi dan sinergi kewilayahan secara nyata. Pada sisi lain, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi regional dan upaya sinergitas kewilayahan pada BKSP masih banyak terbebani dengan pola management struktural. Hal ini pula menunjukan adanya peralihan faktor pengendali dari (top-down) concept driven ke (bottom-up) policy driven karena keputusan elite politik, khususnya dari kalangan eksekutif - birokrasi dari beberapa daerah otonom, mendominasi keputusan kerja sama. Berbagai hal penting pada aspek hukum yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut adalah belum adanya upaya ’repositioning’ atau bahkan ’reprocessing’ yang melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan OTDA. Hal ini terjadi, misalnya pada perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama antara DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 11 November 1999, tanggal 17 69

Dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh masing-masing Kepala Daerah. 70 Khususnya UU. Nomor 32 Tahun 2004, Bab IX, pasal 195 ayat 4 71 Periksa: Surat Keputusan Ketua Forum Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek Nomor 71/BKSP/SK/X/98

•62

- Edisi 2 -


Februari dan 16 Mei tahun 2000 yang tidak menunjukkan adanya persetujuan DPRD dari masing-masing daerah otonom72. Dalam rangka memenuhi persyaratan legalitas dari perjanjian tersebut maka sedikitnya masing-masing pihak perlu memperoleh ratifikasi lembaga legislatif setempat. Hal ini perlu dilakukan karena segala bentuk kerja sama antardaerah yang membebani APBD harus memperoleh persetujuan DPRD yang terkait.73 Upaya perbaikan konsep telah mulai dilakukan oleh JABODETABEK, namun kegamangan masih tampak dalam membangun beberapa komponen dasar regionalisasi desentralistik. Ini terjadi oleh karena lemahnya konstruksi hukum yang menunjang regionalisasi secara umum dan kelemahan know how yang berlanjut pada lemahnya kemauan politik. Berbagai perbaikan dalam konteks konsepsi dan pelaksanaan program kerja sama masih perlu terus dilakukan dan dikembangkan, seperti yang kini sedang dirintis dalam bentuk Pengelolaan Sampah Terpadu (JABODETABEK–Waste Management Corporation/JWMC). Kegiatan ini melibatkan pihak Bank Dunia dengan penyaluran dana sebesar $US 1.5 juta untuk konsultasi dan memfasilitasi kegiatan sampai pembentukan sekretariat bersama.74 Dengan keterlibatan tujuh Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Provinsi DKI-Jakarta, diharapkan dapat dibangun sebuah konsorsium mutualistik yang dikelola secara profesional dan sesuai dengan kaidah regionalisasi desentralistik serta tantangan ke depan. Upaya seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa walaupun proses regionalisasi di JABODETABEK masih dibebani oleh permasalahan, baik konseptual maupun yuridis, langkah-langkah yang sesungguhnya termasuk dalam karakteristika regionalisasi desentralistik telah diambil. Langkah-langkah tersebut antara lain:

72

Hal ini memang dapat terjadi karena pemberlakuan otonomi daerah baru efektif pada tanggal 1 Januari 2001 73 Periksa kembali UU. Nomor 32 Tahun 2004, Bab IX, pasal 195 ayat 4. 74 Kompas, “Sampah di Jabodetabek Akan Dikelola secara Terpadu”, Rabu, 16 Juni 2004 hal. 11

•63

- Edisi 2 -


•

pelaksanaan kegiatan yang bersifat ‘action oriented’,

•

pembentukan sekretariat bersama yang diteruskan dengan pembentukan lembaga pengelola profesional,

•

pengkonsentrasian sasaran kerja sama yang lebih fokus (sektoral-komprehensif),

•

pelibatan beberapa daerah otonom/administrasi publik, departemen pusat terkait, dan lembaga donor yang dapat semakin membuka peluang masuknya pihak swasta dan masyarakat sehingga terdapat peran multistakeholder.

Berdasarkan perkembangan kegiatan regionalisasi yang ada di JABODETABEK tampak sifat transformatif pemanfaatan strategi pembangunan ini ke arah desentralistik. Hal ini juga diperkuat dengan upaya para aktor regional untuk menjadikan JABODETABEK tidak sekedar produk perencanaan namun, melalui platform BKSP dengan berbagai kesepakatan yang dihasilkan, menjadi sebuah hasil konsolidasi endogen. 4. Region BARLINGMASCAKEB Salah satu fenomena regionalisasi desentralistik yang dapat disebut sebagai pioneer dalam konteks pelaksanaan strategi pembangunan regional di Indonesia adalah BARLINGMASCAKEB (Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Pada region ini tampak sekali pemanfaatan konsep regional marketing yang ditandai dengan berkembangnya kesadaran, kemauan (political will), dan upaya nyata Kabupaten terkait di wilayah ini dalam mensinergikan berbagai potensi dan kekuatan lokal secara bersama. Krisis ekonomi yang berkelanjutan dan implikasi pelaksanaan otonomi daerah memberi dorongan bagi beberapa daerah di wilayah selatan Jawa Tengah ini untuk melakukan konsolidasi dan kebijakan strategis yang bersifat regional. Sayangnya, proses pembentukan RM Barlingmascakeb tidak lahir dari inisiatif regional yang tumbuh dari

•64

- Edisi 2 -


kesadaran sendiri. Kontribusi pihak eksternal75, dalam bentuk advokasi yang memberikan know how dan mengawal proses pelaksanaan, ikut menjadi salah satu faktor penentu. Bagaimana lahirnya inisiatif regional BARLINGMASCAKEB? Berawal dari pelaksanaan Seminar Nasional “Meningkatkan Sinergi Daya Saing dalam Globalisasi dan Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, di Semarang tanggal 4 April 2002 konsep Regional Management dan Regional Marketing mulai diperkenalkan kepada beberapa daerah yang berpotensi untuk melakukan regionalisasi. Atas tanggapan positif dari Ketua APKASI Jawa Tengah, yang juga menjabat sebagai Bupati Purbalingga pada sat itu, dilakukan berbagai diskusi yang lebih intensif dengan pihak terkait (aktor regional potensial) di wilayah ‘banyumasan’. Melalui komunikasi pola ‘meja bundar’ yang didampingi oleh Tim UNDIP, terbentuklah inisiatif regional yang kemudian melahirkan para aktor regional. Dalam prosesnya, regionalisasi di wilayah ini dapat berjalan baik, karena didukung oleh berbagai latar belakang internal dan eksternal. Salah satu faktor perekat yang sekaligus melatarbelakangi kerja sama antardaerah ini adalah kesamaan aspek sosio-kultural, khususnya budaya banyumasan yang telah mengakar di masyarakat. Aspek kultur-historis yang mewariskan ‘ikatan kekeluargaan’ ini mendukung suatu iklim komunikasi yang kondusif di antara aktor regional terkait dalam membentuk platform kerja sama. Merujuk pada betapa pentingnya komponen komunikasi sebagai salah satu pilar pelaksanaan regionalisasi desentralistik, maka tidaklah mengherankan apabila komunitas ini dapat segera mengadakan pertemuan, pembahasan, dan menindaklanjutinya secara bersama-sama. Tabel 8 berikut memperlihatkan beberapa karakteristik Region Barlingmascakeb sebagai hasil dari pendekatan regionalisasi desentralistik di Indonesia. 75

Yang dimaksud disini adalah tim advokasi dari Magister Teknik Pembangunan Wilayah & Kota, Universitas Diponegoro – Semarang.

•65

- Edisi 2 -


Tabel 8. Region BARLINGMASCAKEB KATEGORI

Regionalisasi desentralistik

BENTUK PENGENDALIAN

Bottom up – policy driven

LANDASAN LEGAL

Kesepakatan kerja sama melalui Surat Keputusan Bersama yang disetujui oleh masing-masing DPRD terkait

LATAR BELAKANG

Menjawab tantangan implikasi OTDA Meningkatnya kesadaran Daerah terkait tentang Good Government dan Good Governance Political will dalam melakukan kerja sama regional

VISI

Menjadikan BARLINGMASCAKEB sebagai wilayah yang terkemuka dengan masyarakat sejahtera dan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)

MISI

1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan ramah lingkungan 2. Terbangunnya jaringan kelembagaan ke pasar regional, nasional, dan internasional 3. Meningkatnya daya beli masyarakat dan indeks Pembangunan Manusia (IPM)

SASARAN

Peningkatan dan pengembangan potensi serta sektor unggulan serta meningkatkan investasi

AKTOR UTAMA

Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen

AKTOR LAIN

APKASI Jateng, Bakorwil III, Bapeda Jateng, Kimpraswil, Depdagri, UNDIP

Faktor lain yang memudahkan terbentuknya sebuah institusi regional management di antara lima daerah di wilayah ini adalah adanya keeratan hubungan geografis dan keragaman potensi sumber daya yang saling menunjang. Secara geografis kelima daerah merupakan •66

- Edisi 2 -


wilayah yang hampir memiliki semua jenis kondisi dan struktur geologis. Region ini terletak di antara pengaruh struktur permukaan tanah perbukitan, yaitu pegunungan tengah dan daerah landai di pantai selatan pulau jawa. Dengan demikian, kelima daerah memiliki keterkaitan wilayah hulu dan hilir yang sangat kuat. Kondisi interdependensi ini mendorong kebutuhan akan kerja sama yang erat dalam pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam seperti dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan konservasi kawasan lindung. Selain itu, keberadaan pantai selatan sangat strategis bagi region ini, sehingga membutuhkan kepedulian bersama dalam melindungi kawasan pesisir terhadap abrasi laut dan kerusakan lingkungan. Wilayah pesisir pantai selatan Jawa Tengah ini menawarkan berbagai keuntungan strategis dalam pemanfaatan hasil laut, wisata bahari, dan pemanfaatan pelabuhan laut, khususnya di Cilacap, sebagai pintu gerbang perdagangan ke perairan nasional dan internasional. Faktor penting berikutnya adalah adanya berbagai potensi & produk unggulan yang berasal dari sektor pertanian dan pertambangan. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat dan kontribusi PDRB terbesar di lima daerah terkait ini berbasis pada sektor pertanian. Luasnya lahan persawahan yang dimiliki dan besarnya potensi kelautan yang belum tergarap secara optimal membentuk karakteristik masyarakat yang relatif seragam. Hal ini merupakan modal besar sekaligus tantangan untuk mengarahkan pengembangan produk-produk pertanian agar menjadi lebih inovatif, integratif, dan kompetitif. Potensi ini juga didukung adanya pola keterhubungan antarmasyarakat yang sudah mapan. Hal ini terlihat dari aliran perdagangan di antara kelima daerah tersebut yang sangat intensif dan semakin kuat dari waktu ke waktu.

- Edisi 2 -


terdapat kondisi sistem transportasi yang buruk dan belum menjangkau desa-desa yang terisolir, khususnya di desa-desa tertinggal. Kondisi ini justru menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi kelima daerah melalui regional management untuk mencari terobosan-terobosan baru guna mengaitkan potensi desa-desa tersebut ke dalam sistem perdagangan antarwilayah. Apabila potensi-potensi tersebut sudah saling terkait maka peran pelabuhan udara dan laut yang terdapat di wilayah ini menjadi sangat penting untuk memasarkan produk unggulan tersebut ke dalam sistem perdagangan yang lebih luas. Selain aspek internal yang melatarbelakangi regionalisasi Barlingmascakeb, regionalisasi Barlingmascakeb juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu antara lain: (1) terbukanya peluang yang lebih baik dalam rangka memperjuangkan program pembangunan daerah bila dilaksanakan melalui platform yang bersifat regional, (2) terciptanya peluang perbaikan efisiensi, khususnya dalam konteks administratif dan pembiayaan program pembangunan, (3) terciptanya program pembangunan yang lebih sinergis sehingga dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan yang disusun melalui konsensus, (4) adanya dorongan dan tuntuan pasar terhadap upaya konkret daerah dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan; (5) adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Unsur kesamaan dan keberagaman potensi serta dorongan yang merupakan rangkaian faktor internal dan eksternal regionalisasi tersebut akhirnya menggerakan kelima daerah tersebut untuk membentuk Regional Management dan mengaplikasikan konsep bersama dalam Regional Marketing. Melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama

Potensi keterkaitan di antara kelima daerah juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang saling melengkapi. Prasarana perhubungan jalan telah menghubungkan kelima daerah sehingga mobilitas manusia, barang dan jasa, serta informasi dapat berjalan lancar. Hanya saja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa lokasi

Pembentukan Regional Management dan Regional Marketing untuk Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen oleh para Bupati kelima Daerah pada pertengahan Desember 2002 di Purwokerto maka dimulailah kerja sama ini. Kesepakatan tersebut terrealisir melalui proses perjalanan yang cukup panjang seperti yang dapat disimak dalam tabel berikut:

•67

•68

- Edisi 2 -


Tabel 9. Kronologi Pembentukan RM Barlingmascakeb Waktu 18 Feb. 02

4-Apr-02

Kegiatan

Hasil

Rapat persiapan Seminar Nasional

Promosi konsep kerja sama antardaerah Regional Management/Marketing

Seminar Nasional :

Inisiasi awal dan pengenalan konsep Regional Management & Regional Marketing (UNDIP)

“Meningkatkan Sinergi Daya Saing dalam Globalisasi & Otonomi Daerah” 19-Jul-02

Agt-02

11-Nov-02 13-Nov-02

22-Nov-02

28-Nov-02

14-Des-02

Sosialisasi RM di Purbalingga ¾ Kesediaan realisasi konsep RM & wilayah sekitarnya di wilayah Banyumasan (Banyumas) ¾ Membentuk Tim Persiapan Sosialisasi RM di wilayah Banyumas (untuk pejabat teknis)

- Edisi 2 Waktu 16-Des-02

Semiloka :

¾ Draft kriteria ¾ Draft Program kerja RM ¾ Draft Program aplikasi regional marketing

¾ Perlunya RTR-Reg Barlingmascakeb ¾ Susunan acara semiloka ¾ Usulan alternatif nama akronim

¾ Memperoleh dukungan unsur stakeholder daerah ¾ Dukungan Pemerintah Pusat & Provinsi ¾ Penandatanganan MoU oleh 5 bupati

28-Des-02

Rapat penyusunan konsep agropolitan di Barlingmascakeb

Konsep rencana pengembangan regional Barlingmascakeb

15-Jan-03

Pertemuan dengan Wakil Gubernur II Provinsi Jawa Tengah

¾ Dukungan bagi Barlingmascakeb sebagai pilot area ¾ Rencana sinergi potensi wilayah ¾ Usulan anggaran kepada Provinsi

Rapat tindak lanjut

¾ Tanggapan positif Gubernur Jateng ¾ Komparasi dari BKPLKK Wilayah II ¾ Pemantapan struktur organisasi

22-Jan-03

Rapat persiapan realisasi RM ¾ Konsep SK Bersama ¾ Anggaran operasional dari tiap di Purwokerto daerah ¾ Rencana diskusi dengan Gubernur ¾ Rencana persiapan semiloka RM Barlingmascakeb

•69

Hasil

Perlunya pembuatan naskah kesepakatan bersama (MoU)

Sosialisasi RM di ¾ Kajian struktur organisasi RM Departemen Kimpraswil yang ¾ Peluang proyek infra-struktur di dikoordinir oleh Dirjen Banyumas Perkotaan & Perdesaan

Rapat persiapan Semiloka Regional Management Barlingmascakeb di Purwokerto

Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi & Penandatanganan Kesepakatan Bersama RM Barlingmascakeb di Purwokerto

RM Barlingmascakeb

Rapat pemantapan organisasi Draft MoU, struktur organisasi RM & RM Keuangan

Rapat penyusunan kriteria manajer RM


di Purwokerto

15-Apr-03

¾ Rencana realisasi organisasi RM ¾ Rencana program sinkronisasi dengan Bappeda Jateng

Rapat monitoring RM Barlingmascakeb

23-Apr-03

¾ Sinkronisasi antara Barlingmascakeb & RTRW Jawa Tengah ¾ Agenda perumusan pedoman kerja RM ¾ Agenda perumusan kriteria manajer RM

Rapat tindak lanjut RM Barlingmascakeb di Rektorat UNDIP

28-Jun-03

4-Jul-03

Penandatanganan SK Bersama Pembentukan Forum Regional & Pengangkatan Ketua Dewan Eksekutif di Baturaden

¾ Terbentuknya Forum Regional ¾ Terpilihnya Ketua Dewan Eksekutif

Rapat sinkronisasi RM Inisiasi program pari-wisata, industri Barlingmascakeb di Bappeda & pertanian di poros selatan Jawa Provinsi Tengah

•70

- Edisi 2 Waktu

Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing Kegiatan

Hasil

10-Jul-03

Rapat tindak lanjut pemantapan kerja Dewan Eksekutif (DE)

¾ Usulan program kerja DE ¾ Agenda penjaringan calon manajer RM ¾ Target realisasi organisasi RM

30-Jul-03

Sosialisasi mekanisme & jadwal penjaringan calon manajer RM

Usulan mekanisme & jadwal penjaringan RM kepada DE

12-Agt-03

Penandatanganan MoU DE & Penetapan MPWK UNDIP sebagai MPWK UNDIP di Guci Tegal pendamping advokasi RM Barlingmascakeb (advisor)

5-Sep-03

Rapat persiapan program kerja RM

- Edisi 2 -


Dalam prosesnya, pembentukan Regional Management Barlingmascakeb (RMB) telah mengalami berbagai perubahan konsepsi melalui forum diskusi regional sesuai dengan dinamika kerja sama yang berkembang termasuk struktur organisasi pelaksanaan. Adapun Struktur organisasi Regional Management yang akhirnya disepakati oleh kelima Kabupaten terkait adalah sebagai berikut: Gambar 14. Pengorganisasian Regional Management BARLINGMASCAKEB

¾ Penyiapan proposal ke Partnership ¾ Usulan jadwal fit & proper test RM

KESEPAKATAN BERSAMA PEMKAB

DPRD

SKB BUPATI PEMBENTUKAN REGIONAL MANAGEMENT

DPRD

FORUM REGIONAL (PARA BUPATI) PERTEMUAN PERIODIK FASILITATOR & ADVISOR

MPWK UNDIP

BAKORLIN WIL. III

Seiring perjalanan proses pembentukan kelembagaan Regional Management Barlingmascakeb, Tim Advokasi berperan aktif memberikan konsultasi pendampingan terutama antisipasi terhadap kemungkinan adanya kontaminasi pendekatan kewilayahan sentralistik terhadap proses ini. Selain itu, Tim Advokasi juga mempunyai tugas untuk selalu memberikan masukan nonteknis yang strategis bagi konsistensi semangat kerja sama regional. Dengan kata lain, Tim Advokasi perlu pula mengembangkan peran tidak hanya dalam konteks pemenuhan kebutuhan pada aspek teknis melainkan juga pada aspek nonteknis. Dalam proses ini terlihat betapa vital peran Tim Advokasi sebagai pendamping untuk mendorong keterlibatan para aktor regional dalam mewujudkan regionalisasi desentralistik. Peran Tim Advokasi menjadi penting mengingat adanya kemungkinan pasang surut motivasi dan semangat kebersamaan para aktor regional terkait, sehingga perlu dikendalikan agar kegiatan regionalisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran. •71

LEMBAGA DONOR LEMBAGA DONOR LEMBAGA DONOR

DEWAN EKSEKUTIF (KETUA DIBANTU SEKRETARIAT )

MTPK UNDIP

(PARA PEJABAT/PETUGAS UNIT KERJA TERKAIT UTUSAN KAB.)

APKASI JATENG

REGIONAL MANAGER (RM)

SEKRETARIS ANALIS EKONOMI REGIONAL

ANALIS HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN

ANALIS PEMASARAN

STAF

5 Sumber: Regional Management Barlingmascakeb, 2004

Seiring dinamika pembangunan regional, pengorganisasian Regional Management Barlingmascakeb dapat sewaktu-waktu berubah melalui mekanisme inkrementalis. Hal demikian juga dapat terjadi pada aspek lain, kesepakatan jangka waktu kegiatan dan sebagainya. •72

- Edisi 2 -


Sejak dipilihnya seorang Regional Manager dari kalangan profesional yang mulai aktif bekerja sejak awal tahun 2004, diperoleh berbagai output pelaksanaan seperti yang dapat diamati dalam tabel 10 di bawah ini.

- Edisi 2 No

Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing Kegiatan

6.

Bazar dan Expo

7.

Misi Dagang a. Italia

Hasil a. b. c. d. e.

Tabel 10. Daftar Kegiatan dan Hasil Regional Management BARLINGMASCAKEB No

Kegiatan

Hasil

Kerja sama Technical Asistence Furniture dan Order Product Persiapan Pameran di Valencia Spanyol bulan Februari 2005 Kerja sama peningkatan SDM dan Perencanaan Tata Kota Order pembelian Handycraft Membuka Outlet dan Pemasaran Handycraft di Amman Yordania

b. Spanyol 1.

Pemasaran Potensi

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi Agro sebanyak 4 kali dengan Total Transakasi 16,2 Milyar Rupiah

c. Jerman d. Mesir e. Yordania

2.

3.

Memfasilitasi Rencana Investasi

Seminar, Workshop, Talkshow

a. Rencana Investasi agro-industri (jagung) oleh perusahaan Amerika senilai 2,97 Triliun Rupiah. b. Rencana Investasi telekomunikasi dengan teknologi CDMA oleh PT. INTI. c. Rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah organik di Purbalingga oleh PT. Galuh Bio Kencana. d. Rencana pembangunan pabrik gula kelapa BARLINGMASCAKEB di Cilongok, Banyumas. a. Seminar Pengembangan Ekonomi BARLINGMASCAKEB kerja sama dengan Harian Umum Suara Merdeka dan Kadinda Jawa Tengah. b. Seminar, Workshop, Talkshow Bazar Intermediasi Perbankan, kerja sama Regional Management BARLINGMASCAKEB dengan Bank Indonesia Purwokerto.

4.

Pengembangan Transportasi

a. Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap b. Pengaktifan Penerbangan Komersial Bandara Tunggul Wulung Cilacap a.l. dengan dibukanya penerbangan Merpati Nusantara Airlines 2X perminggu dimulai pada bulan Nopember 2004

5.

Fasilitasi Temu Usaha

a. Sosialisasi penyaluran kredit SUP 005 kepada UKM kerja sama Regional Management BARLINGMASCAKEB dengan Bakorlin Wil. III Jateng. b. Temu pengusaha dengan produsen, eksportir dan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

•73

Mengikuti Purbalingga Expo 2003 Bazar Intermediasi Perbankan Mengikuti Purbalingga Expo 2004 Mengikuti Banjarnegara Expo 2004 Mengikuti Java Business Expo 2004

8.

Kunjungan Ke Taiwan

Rencana Investasi Mesin dan Pemasaran Sayur dan Buah

9.

Kerja sama antar Lembaga

a. Kerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Deperindag RI dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Forward. b. Kerja sama dengan PT. Kliring Berjangka Indonesia dalam Penjaminan Transaksi Perdagangan Forward

Sumber: Regional Manager Barlingmascakeb,2004

Dalam waktu relatif singkat region ini telah menghasilkan berbagai output kegiatan yang menggambarkan karakteristika regionalisasi desentralistik, di antaranya adalah action oriented melalui fasilitasi public-private sector, membangun jejaring (networking), menjalin komunikasi melalui seminar, workshop, dan promosi. Walaupun masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan dalam konteks konsepsi, management, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi, RMB memperlihatkan efektivitas regionalisasi yang masih sulit untuk ditemui pada bentuk-bentuk kerja sama antardaerah lainnya di Indonesia saat ini. Dilihat dari aspek investasi yang ditanamkan oleh masing-masing 76

Kabupaten terkait , kerja sama ini sangat menguntungkan jika 76

Masing-masing pemerintah kabupaten menanamkan 100 juta rupiah atau jumlah total 500 juta rupiah

•74

- Edisi 2 -


dibandingkan dengan nilai ekonomi yang dihasilkan dari pasar lelang, peluang investasi, dan peningkatan SDM untuk sektor tertentu (periksa Tabel. 10).

- Edisi 2 -

b. masih adanya kebiasaan penggunaan pola sentralistik yang kontradiktif dengan pendekatan desentralistik sehingga mengakibatkan gesekan dan berbagai kebuntuan di lapangan; c.

E. Tantangan Pengembangan Regionalisasi di Indonesia Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, terjadi pula berbagai penyesuaian instrumentasi pembangunan yang semula berasal dari inisiatif Pemerintah Pusat atau Provinsi ke Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk berinisiatif mengadakan evaluasi, koreksi, dan perubahan. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten dan Kota hanya mengandalkan perencanaan dan instruksi Pemerintah Pusat atau Provinsi. Sebagai contoh SUBOSUKA (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo) yang semula merupakan produk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian berevolusi menjadi SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) atas peran yang lebih aktif dari masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota terkait. Hal ini membuktikan bahwa inisiatif Pemerintah Pusat dapat berkembang menjadi inisiatif regional melalui sebuah mekanisme reprocessing. Berbagai upaya regionalisasi dalam bentuk kerja sama antardaerah juga terdapat di tempat lain termasuk di beberapa daerah di luar pulau Jawa. Di antaranya adalah ‘Tapanuli Growth’ yang terdiri dari 13 Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara, MEBIDANG (Medan, Binjai, dan Deli Serdang) dan GERBANG KERTASUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Akan tetapi, secara umum dapat diamati bahwa sejak penerapan otonomi daerah belum tampak adanya upaya yang signifikan, baik dari pusat maupun inisiatif daerah, dalam memanfaatkan strategi dan mendorong proses regionalisasi desentralistik secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan: a. minimnya kesiapan perangkat perundang-undangan yang mendukung proses tersebut, terutama yang melekat pada Undang-Undang otonomi daerah; •75


keterbatasan know how dan kemampuan untuk menggunakan strategi regionalisasi desentralistik yang sesuai dengan situasi serta kondisi di lapangan oleh para pelaku pembangunan.

Berdasarkan beberapa contoh kelemahan tersebut di atas maka banyak upaya inisiatif regionalisasi saat ini yang masih berhenti pada tataran MoU (surat kesepakatan bersama) atau kurang terasa manfaatnya. Aplikasi pemanfaatan regionalisasi yang terkontaminasi pola lama (sentralistik) sangat membebani perkembangan regionalisasi desentralistik. Memang sulit untuk memiliki konsep strategis regional yang mengedepankan aspek inovasi pembangunan kewilayahan kontemporer bila pemahaman pendekatan masih mengacu pada pola kawasan konvensional. Berbagai perubahan, antara lain, yang menyangkut sudut pandang, mekanisme dan aplikasi dalam pembangunan wilayah semakin diperlukan guna mengantisipasi dinamika pembangunan saat ini. Keterikatan yuridis terhadap peran dan kewajiban Provinsi dalam mengurus perencanaan dan pengendalian telah ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Bab III, pasal 13 ayat 1 (a). Dalam konteks regionalisasi maka peran Provinsi akan semakin besar. Hanya saja, apakah Provinsi akan melaksanakannya dengan pola direktif-koordinatif atau komunikatif-partisipatif? Efektivitas regionalisasi desentralistik menurut pengalaman pelaksanaannya di negara-negara Eropa Tengah justru terletak pada peran sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, terbuka peluang kegiatan pembangunan dalam bentuk seperti PublicPrivate-Partnership (PPP). Pelaksanaan regionalisasi di Indonesia, yang didasarkan pada inisiasi Pemerintah Pusat maupun Provinsi, dapat mengalami kesulitan dan bahkan menjadi kontra-produktif apabila keterlibatan (partisipasi) aktif para aktor regional di tingkat Kabupaten/Kota tidak berjalan. Oleh karena itu, keutamaan dari aspek •76

- Edisi 2 -


partisipasi para aktor regional, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, menjadi salah satu syarat penting bagi pelaksanaan dan keberhasilan regionalisasi desentralistik. Permasalahan di atas akan berlanjut apabila melihat kenyataan bahwa konsekuensi otonomi daerah (praktek desentralisasi) akan membuka peluang terjadinya praktek multilevel governance pada tingkat regional yang bersifat non-formal. Sedangkan yang dimaksud dengan UU. Nomor 32 Tahun 2004; Bab III, pasal 13 ayat 1 (a) merupakan ketentuan perencanaan formal yang pada intinya mengedepankan unsur pengendalian (koordinasi). Bagaimana hal ini diakomodasikan dalam suatu kerangka kebijakan yang saling mendukung merupakan salah satu tugas besar pada masa mendatang. Adanya kesulitan yang dihadapi oleh Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (BAKORLIN/BAKORWIL) di Jawa Tengah yang memiliki fungsi koordinasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota merupakan cerminan dari salah satu inti permasalahan tersebut di atas. Keterbatasan kemampuan77 lembaga ini dalam melakukan fungsinya menambah beban kesulitan pencapaian efektivitas dan optimasi kegiatannya. Hal ini terkait dengan posisi BAKORLIN/BAKORWIL yang belum cukup memiliki pengalaman sebagai fasilitator dalam hal mendukung upaya regionalisasi desentralistik di wilayah kerjanya. Kekhawatiran adanya pemanfaatan pola-pola lama seperti upaya-upaya simbolisasi kesatuan melalui penyeragaman atau uniformisasi justru dapat berdampak kontraproduktif bagi persatuan platform kerja sama. Keterbukaan dan kesadaran BAKORLIN/BAKORWIL untuk secara realistis mendukung regionalisasi desentralistik tanpa harus mengikat diri dengan batasan kewenangan hanya pada wilayah kerjanya akan menjadi salah satu indikator keseriusan lembaga ini. 77

- Edisi 2 -


Badan Koordinasi Pembangunan?

Pembangunan

Badan

Komunikasi

Kewenangan, dalam konteks pengendalian, sebagaimana dimaksudkan UU. Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Bab III, pasal 13 ayat 1 (a) telah diaplikasikan secara struktural-administratif oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (BAKORWIL). Di Jawa Tengah sendiri badan ini dibagi dalam tiga wilayah. Pembentukan badan ini tidak lepas dari landasan historisadministratif yang mengikutinya, yaitu wilayah eks karisidenan yang sejak masa kolonial telah terbentuk. Dari nama institusi ini saja sudah dapat ditebak bahwa aspek koordinasi menjadi komponen kunci dalam kegiatannya. Badan yang tidak menempati posisi sebagai badan ini, dalam artian sebagai lembaga teknis yang setara dengan fungsi dinas, hanya diposisikan sebagai Pembantu Gubernur. Kendala akan muncul apabila aspek koordinasi masih dianggap oleh Provinsi sebagai komponen yang dapat mengikat Kabupaten dan Kota pada wilayah kewenangan administratifnya. Hal ini bisa terjadi karena upaya dan sifat direktif dari Provinsi terhadap Kabupaten/Kota pada pelaksanaan otonomi daerah tidak lagi relevan. Oleh karena itu pendekatan lama tersebut perlu disempurnakan dengan mengedepankan komunikasi sebagai komponen kunci perekat pembangunan kewilayahan sehingga nama lembaga dapat berkembang menjadi Badan Komunikasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota. Dengan mengedepankan komponen komunikasi, maka institusi ini diharapkan akan lebih efektif menggalang kerja sama antarKabupaten/Kota di wilayahnya. Berdasarkan perkembangan dan tantangan pembangunan pada masa mendatang, semakin diperlukan adanya penyempurnaan perundangan dan peraturan khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan regionalisasi desentralistik dengan mencantumkan peran dan fungsi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upayanya melakukan regionalisasi. Aspek lain yang perlu dikaji lebih lanjut adalah batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait terhadap kegiatan regionalisasi yang dibangun sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Yang dimaksud kemampuan (capacity) di sini antara lain mencakup aspek pendekatan, konsep perencanaan, pelaksanaan, anggaran, dan sumber daya manusia

•77

atau

•78

- Edisi 2 -


Tantangan pengembangan pendekatan regionalisasi di Indonesia tidaklah jauh dari permasalahan klasik pembangunan, seperti lemahnya SDM yang berimplikasi pada terhambatnya perluasan know-how dan kesadaran akan manfaat pelaksanaan. Akibatnya, banyak Kabupaten/Kota di Indonesia yang belum mengenal strategi pembangunan ini. Kondisi akan semakin buruk mengingat berbagai pihak yang memiliki kewajiban moral untuk mensosialisasikannya, seperti Pemerintah Pusat, Provinsi, atau bahkan Perguruan Tinggi, masih terkungkung dengan pola pemikiran lama dan atau lemah dalam berinisiatif karena berbagai alasan. Situasi ini merupakan tantangan bagi para pihak untuk lebih menggali dan mempersiapkan diri dalam rangka mengupayakan perbaikan pembangunan. Dunia swasta, khususnya yang bergerak dalam bidang konsultasi perencanaan dan pembangunan, perlu mempersiapkan diri untuk memberikan kontribusinya sebagai pemegang peran advocator. Peran ini sangat diperlukan karena perubahan pendekatan pembangunan wilayah yang ditandai dengan berbagai inisiasi daerah dalam melakukan kerja sama antardaerah memerlukan pendampingan secara profesional agar tidak lagi terjebak ke dalam pola pendekatan lama yang kontraproduktif. Sedikitnya ada tiga instansi Pusat yang relevan dan berkepentingan terhadap pemanfaatan regionalisasi, yaitu Bappenas, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Pekerjaan Umum.78 Tampaknya pada masa mendatang, tiga serangkai institusi pembangunan ini perlu lebih intensif mengamati perkembangan regionalisasi khususnya menyangkut kebijakan berupa koridor, ramburambu, serta bentuk-bentuk dukungan bagi pelaksanaannya. Arahan kebijakan yang mengedepankan aspek komunikasi dan partisipasi para

78

- Edisi 2 -


aktor regional serta menstimulasi pembentukan/ pengembangan platform kerja sama antardaerah, akan membawa dampak positif bagi upaya pembangunan wilayah. Mengingat posisi strategis yang dimiliki oleh tiga serangkai institusi pusat tersebut maka perlu adanya koordinasi dan upaya mensinergikan program dan kebijakan yang menyangkut regionalisasi desentralistik. Peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi jalannya ‘komunikasi’ yang efektif. Berbagai upaya regionalisasi yang sudah dimulai pada wilayah tertentu di Indonesia, khususnya pada masa OTDA, perlu evaluasi konsep secara komprehensif. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak bentuk lembaga kerja sama antardaerah yang masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagai contoh, pada kelembagan Badan Kerja sama Antar- Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSRATEN yang masih dikelola oleh personal struktural. Padahal salah satu kriteria pengelolaan RM adalah melalui personal yang profesional. Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi lembaga ini untuk mengadakan auditing (khususnya menyangkut prestasi) bila pimpinan platform kerja sama dikepalai oleh seorang pejabat daerah tertentu. Apakah mungkin pejabat daerah yang satu mengkritik atau bahkan mengusulkan penggantian (baca: pemecatan) seorang pejabat struktural dari daerah lain pada platform kerja sama itu?

Dalam hal ini instansi yang menangani tata ruang. Catatan: Seiring dengan berkembangnya kesadaran instansi publik di tingkat pusat terhadap pentingnya regionalisasi sebagai instrumen pembangunan, maka boleh jadi semakin banyak instansi Pemerintah Pusat yang akan memanfaatkannya.

•79

•80

- Edisi 2 -


- Edisi 2 -


Bagian Dua

REGIONAL MANAGEMENT

REGIONAL MANAGEMENT

Merujuk pada pembahasan terminologi pada bab awal maka Regional Management (RM) menunjuk pada sebuah lembaga pengelola regional sebagai produk pelaksanaan regionalisasi desentralistik. Sesuai dengan ciri khas pelaksanaannya maka RM memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan bentuk-bentuk kelembagaan produk regionalisasi sentralistik (periksa Tabel 5). Regional Management secara umum dapat digambarkan sebagai platform yang dibentuk oleh para aktor regional terkait untuk memobilisasi dan merealisasikan inisiasi pembangunan regional melalui kaidah pengelolaan profesionalisme dalam upaya menjawab tantangan dinamika pembangunan. Pemanfaatan RM mulai dikenal pada tahun 70’an dan semakin marak pada era 80’an di negara-negara Eropa Tengah dan Skandinavia, khususnya Swiss, Austria, Jerman, Inggris, dan Finlandia. Upaya inovatif pembangunan wilayah ini mulai berkembang seiring dengan tekanan eksternal (seperti perekonomian global) dan internal (seperti ketergantungan terhadap daerah lain). Bagi beberapa negara di dunia, keberadaan RM dilihat sebagai indikator kemajuan inovasi pembangunan wilayah dan kesungguhan political will dalam menjawab tuntutan pasar karena, pada kenyataannya, persaingan tidak lagi terjadi pada tingkat daerah (Kabupaten/Kota) melainkan pada tingkat region. Kemampuan region dalam mensinergikan sumber dayanya, hingga mencapai iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, menjadi salah satu sasaran utama pembentukan RM. Berbagai keuntungan dapat dirasakan oleh sektor swasta maupun publik karena RM berperan sebagai interface untuk berbagai inisiasi dan program pembangunan di antara pihak terkait.

•81

Regionalisasi Non-Struktural

•82

- Edisi 2 -


Tidak semua proses kerja sama antardaerah dapat berjalan dengan mulus. Hal ini dapat terjadi karena setiap upaya bersama selalu diiringi dengan berbagai konflik kepentingan dan permasalahan. Untuk menanggulanginya, dibutuhkan sebuah upaya khusus yang menjanjikan keberhasilan pencapaian konsensus. Oleh karena itu, peran pendamping (advocator) yang dapat berperan secara objektif untuk memediasi berbagai permasalahan dan mengemasnya menjadi suatu konsep kerja sama yang saling menguntungkan (win-win solution) menjadi sangat menentukan. Berdasarkan pengalaman praktik regionalisasi desentralistik di Region Barlingmascakeb, diperlukan pemahaman konsep dasar bagi para aktor regional. Satu atau beberapa aktor regional yang berperen menjadi pelaku utama dapat menularkan virus berupa semangat kebersamaan kepada aktor regional lainnya. Kuatnya motivasi dalam mewujudkan kerja sama regional yang dilakukan oleh para aktor regional merupakan salah satu pondasi pelaksanaan regionalisasi desentralistik. Apakah setiap Badan Pengelola Pewilayahan (Kawasan) dapat disebut sebagai Regional Management (RM)? RM memiliki kekhususan dalam proses pembentukannya sehingga memberikan gambaran karakter pelaksanaan yang khas sesuai dengan pola regionalisasi desentralistik, yaitu: 1. Dibentuk dengan pendekatan dari ‘bawah’ (bottom-up) dan keruangan; 2. Dibentuk melalui proses inisiasi lokal dengan menggunakan 3K sebagai pilar instrumen pelaksanaan dan kerja kolektif (team work) yang erat antaraktor regional; 3. Bersifat dinamis, fleksibel, sistematis, komprehensif, pemberdayaan, membangun komitmen melalui konsensus, dan mengedepankan sinergi sumber daya dan potensi lokal Selain tiga ciri di atas, RM masih memiliki serangkaian ciri khas lain yang relevan seperti pengelolaan yang profesional, pelaksanaan program yang bersifat action oriented, memberdayakan jejaring para aktor, dan sebagainya sebagaimana kategori dan sifat pelaksanaan regionalisasi desentralistik lain yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. •83

- Edisi 2 -


A. Pemahaman Teori Berdasarkan kajian Turowski dan Lehmkühler (1999: 159), instrumen pembangunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan non-formal.79 Masing-masing jenis dapat dibagi lagi dalam dua sifat, yaitu (1) menyangkut aspek keruangan (spatial), contohnya Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota (RTRW/K), RTBL, dan sebagainya, dan (2) menyangkut sifat nonkeruangan (non-spatial), seperti kebijakan80 atau regulasi yang tertuang pada RPJP, RPJM, RKP-D, Rencana Strategis (Renstra), kebijakan perpajakan, perizinan, dan sebagainya. Instrumentasi tersebut di atas masuk dalam kategori formal mengingat dalam prosesnya menggunakan prosedur formal yang berlaku. Instrumen pembangunan non-formal memiliki ciri yang berbeda, yaitu dalam prosesnya tidak mengedepankan prosedur baku formal. Dengan demikian, terbuka peluang terjadinya inovasi untuk melakukan terobosan kebijakan yang strategis di luar tradisi formal-prosedural (struktural) yang ada. Pemahaman tentang Regional Management sebagai salah satu bentuk instrumen nonformal keruangan sangat penting untuk diketahui, karena berkaitan dengan konsekuensi pelaksanaan dengan pola pendekatan yang berbeda. Serangkaian karakteristik yang melekat pada proses pembentukan hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan pola pembangunan kewilayahan desentralistik. Konsep Regional Management yang terkontaminasi pendekatan sentralistik akan membebani keberhasilan pelaksanaannya.

79

Pada text asli (bahasa Jerman), Turowski dan Lehmkühler meyebutnya dengan istilah formal dan informal. Penulis sengaja menggunakan ‘non-formal’ untuk menggantikan istilah informal, karena di Indonesia kata informal sering dikaitkan dengan kegiatan yang biasanya diragukan legalitasnya. 80 Periksa UU. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab I, Pasal 1; (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (6) Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL); (9) Rencana Kerja Pemerintah – Daerah yang bersifat tahunan (RKP-D).

•84

- Edisi 2 -


Gambar 15. Instrumen Pembangunan Formal dan Non-Formal

INSTRUMEN PEMBANGUNAN

Non-Formal

Formal

Keruangan

Non-Keruangan

Keruangan

Non-Keruangan

RTRW RTRK IMB RTBL dstnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RPJM, Renstra-KL RKP-D, Perijinan, Retribusi, dstnya

Regional Management, Regional Marketing Sayembara teknis, dstnya

Paguyuban masyarakat, LSM, Lembaga Donor Swadaya masyarakat, dstnya

- Edisi 2 -


Pengertian formal dan non-formal seperti disebutkan pada gambar 14 hendaknya tidak dikaitkan dengan aspek legalitas kegiatan. Instrumen non-formal pembangunan bukan berarti ilegal atau tidak memperhatikan aspek legal dalam proses pelaksanaanya. Pemahaman non-formal di sini lebih dimaksudkan sebagai proses komunikasi-sosial yang melekat di dalamnya. Sama halnya dengan pengertian surat nonformal (tidak resmi), pertemuan in-formal, dan berbagai contoh lainnya yang tidak berarti suatu bentuk produk atau kegiatan ilegal. Sesuai dengan salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk memperoleh tingkat pelayanan masyarakat yang lebih baik, maka kedua jenis instrumentasi pembangunan (formal dan nonformal82) perlu dilihat dalam konteks dualitas (timbal-balik) dan tidak dalam perspektif dualisme (pertentangan).

Turowski & Lehmkuehler diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan penjelasan intrumentasi pembangunan di atas maka jelaslah posisi regional management; sebagai platform kerja sama antardaerah, tergolong instrumen pembangunan yang bersifat nonformal-keruangan. Perubahan posisi bentuk-bentuk regionalisasi (seperti regional management yang sedang dibahas) dapat berubah menjadi instrumentasi formal apabila platform kerja sama antardaerah dalam konteks kelembagaannya telah masuk dalam kriteria hardform.81 Demikian pula dengan posisi instrumen pembangunan non-formal lainnya, baik yang menyangkut keruangan maupun nonkeruangan, dapat sewaktu-waktu berubah menjadi formal apabila terjadi proses legitimasi formal (politik dan administratif) terhadapnya. Akan tetapi, bersamaan dengan perubahan sifat instrumentasi pembangunan dari non-formal ke formal, bila hal itu terjadi, akan ikut pula terjadi perubahan pada karakteristika dari jenis instrumen terkait beserta segala efek positif maupun implikasinya.

81

Apakah sebagai dualisme atau dualitas pembangunan formal dan non-formal?

•85

instrumen

Kekeliruan klasik yang sering dilakukan adalah melihat masing-masing instrumen pembangunan secara terpisah. Sebagaimana pula sering terjadi perdebatan antara pemanfaatan pola sentralistik dan desentralistik. Pada kenyataannya, sinergi pemanfaatan kedua jenis instrumentasi pembangunan justru dapat terlaksana karena sifat instrumen pembangunan non-formal yang mendukung instrumen formal yang ada dan bukan menggantikan. Instrumentasi pembangunan formal merupakan produk perencanaan pembangunan melalui suatu proses berazaskan demokrasi, yaitu Undang-undang. Sedangkan instrumen pembangunan non-formal merupakan produk demokratisasi yang berazaskan musyawarah sehingga masing-masing aktor terkait memiliki kedudukan power yang sama. Produk musyawarah berupa konsensus bersama (komitmen) antaraktor pembangunan terkait inilah yang bersifat mendukung. Dengan demikian terjadi dualitas (hubungan timbal-balik) dan bukan dualisme (yang saling bertentangan) dalam pola pembangunan wilayah.

82

Periksa tabel 4: Regionalisasi dalam Hard-Form dan Soft-Form.

antara

Penjelasan mengenai jenis instrumentasi pembangunan formal dan informal dapat dilihat pada gambar 14.

•86

- Edisi 2 -


Sebagai sebuah instrumen pembangunan wilayah, RM memiliki kerangka teori perencanaan sekaligus menggambarkan paradigma pembangunan yang dipergunakan. Untuk memahaminya, perlu dibahas beberapa komponen dasar yang berperan dari bangunan teori RM tersebut. Joerg Knieling (2000: 41) menggambarkan bangunan teori RM berdasarkan empat kegiatan penting, yaitu: (1)

Pengaktifan Potensi Endogen

(2)

Pembentukan Jejaring (Networking)

(3)

Perencanaan Strategis (strategic planning)

(4)

Pengendalian Pembangunan Regional secara Kolektif.

Gambar 16. Potensi Endogen Pembangunan Wilayah Potensi Endogen Pembangunan Wilayah BAGIAN POTENSI

FAKTOR POTENSI Tenaga Kerja Modal Infrastruktur

Potensi Permintaan

Potensi Pasar Sumber Daya Alam

Potensi Lingkungan

- Edisi 2 -


Memanfaatkan kekuatan endogen merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi keberhasilan RM. Strategi ini bukanlah merupakan hal baru dalam pembangunan wilayah. Konsepsi lama seperti KAPET, SWP hingga bentuk yang sedang dikembangkan oleh Bappenas, Strategic Development Region (SDR), juga menitikberatkan kekuatan endogen sebagai komponen penting dalam perencanaan. Perbedaan pengertian kekuatan endogen pada pelaksanaan RM terletak pada penambahan jenis faktor potensi politik pembangunan regional, seperti yang digambarkan pada gambar 15 Thoss (1984:21-27) menggambarkan penggabungan seluruh faktor potensial menjadi potensi pembangunan regional dalam tiga (3) bagian potensi, yaitu penawaran, permintaan, dan lingkungan. Akan tetapi, seiring dinamika globalisasi, faktor iklim politik regional semakin tidak dapat dipisahkan dari aspek kekuatan endogen yang menentukan pelaksanaan pembangunan wilayah. Contoh pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indonesia memperkuat kenyataan ini. Melalui iklim sosial-politik regional yang kondusif dapat lahir kegiatan bersama yang mencerminkan adanya kepercayaan (baca: komitmen) antaraktor regional berdasarkan pertimbangan aspek budaya politik, hukum, dan paradigma pembangunan desentralistik. Gambar 17. Hierarki dan Jejaring Hierarki

Jejaring

Ruang dan Lokasi Keindahan Alam Budaya Politik Kepastian Hukum

Sosial Politik Regional

Otonomi Daerah Sumber: Thoss 1984: 22 dikembangkan oleh penulis

•87

Sumber: Christ, 2000: 303

•88

- Edisi 2 -


Pemanfaatan struktur jejaring merupakan bentuk yang selalu ditemui dalam pelaksanaan RM. Hal ini dapat terjadi karena masingmasing aktor regional yang terlibat didalam sebuah RM berada pada posisi heterarkis. Yang dimaksudkan jejaring di sini adalah sebuah konfigurasi dari para aktor yang berada pada hubungan saling membutuhkan (interdependensi). Pada sebuah jejaring tidak ada satu pun aktor yang terlibat menduduki posisi yang lebih tinggi dalam menentukan kebijakan (keputusan) dan masing-masing, pada bentuk tertentu, saling membutuhkan (Doehler dalam Knieling, 2000: 7-20). Pola jejaring ini memiliki fungsi koordinasi yang menjadi salah satu esensi dari pelaksanaan multilevel governance. Keterkaitan antaraktor regional dalam sebuah jejaring menghubungkan interdependensi para aktor yang membuahkan persatuan. Melalui platform berupa jejaring kerja sama antaraktor regional, terbuka peluang pemanfaatan metoda dan konsepsi inovatif yang sesuai dengan dinamika pembangunan. Dalam rangka pelaksanaannya, upaya konsepsi inovatif tersebut perlu dikemas dalam sebuah Perencanaan Strategis (Strategic Planning). Strategic Planning dapat dibedakan dengan perencanaan ‘biasa’ melalui cara dan bentuk keputusan pembangunan itu dilakukan. Pada intinya strategic planning memuat 4 elemen penting yang tercermin pada pengertian ‘gametheory’ (spieltheorie) dari Habermas. Keempat elemen tersebut adalah: (1) Masing-masing aktor melaksanakan kegiatannya sebagai sebuah bagian yang sovereign (bebas berdaulat atau otonom) dalam mengarahkan tujuan dan melaksanakan keinginannya (2) Memuat aturan main (mekanisme kerja) yang dapat diawasi oleh masing-masing aktor. Aturan main tersebut memuat jenis dan seluruh bentuk perilaku yang diperbolehkan hingga akhir permainan. Setiap peraturan baru akan menciptakan permainan baru. (3) Aturan main dapat terdiri dari beberapa bagian (action plan) yang pada akhirnya menunjang tujuan akhir permainan •89

- Edisi 2 -


secara keseluruhan. Dengan demikian, untuk mencapai suatu tujuan dapat dipergunakan beberapa bentuk perencanaan strategis. (4) Hasil akhir (pay offs) dari permainan dapat bervariasi seperti perolehan kekuasaan, modal, citra (image), dan sebagainya.

Motto dari strategic planning adalah ‘memilih cara (strategi) yang paling menguntungkan di antara aturan main yang tersedia dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek persaingan untuk mencapai tingkat keberhasilan terbaik’ (Knieling, 2000:50). Pengendalian regional melalui kerja sama ditentukan oleh aspek sosial-politik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan RM. Sifat kerja sama yang dimaksud tidak seperti yang terjadi pada pola pembangunan sentralistik yang lebih merupakan instruksi (direktif) dari lembaga hirarkis yang lebih tinggi. Pola kerja sama pada pelaksanaan RM merupakan proses komunikasi heterarkis yang bermuara pada suatu keputusan kolektif. Selle (1994:74) menggambarkan proses itu dalam dua gambar (gambar 17 dan 18) berikut (diolah kembali oleh penulis): Gambar 18. Model DEAD

Proses Pengambilan Keputusan Tertutup (DEAD Modell) Decide Announce Defend

Identifikasi

Pembahasan

Keputusan

Mempertahankan

Internal

Internal

Internal

Konsep

Perlawanan Selle (1994:74), diolah kembali oleh penulis

•90

- Edisi 2 -


Sejak awal, proses pengambilan keputusan dijalankan melalui pola tertutup. Masing-masing pihak yang terkait langsung melakukan proses perencanaan dalam konteks internal. Pada masa lalu, peran birokrasi dan teknokrat mengambil porsi perencanaan yang dominan. Setelah keputusan (baca: kebijakan) diambil oleh kelompok berwenang yang relatif eksklusif, diteruskan dengan upaya sosialisasi. Pelaksanaan kebijakan dengan model tertutup seperti ini rentan terhadap resistensi dari berbagai pihak yang memperoleh dampak dari pembangunan. Gambar 19. DACO Model

Proses Pengambilan Keputusan Terbuka (DACO Modell) Decide

Announce

Commitment

Identifikasi

Pembahasan

Keputusan

Melaksanakan

Bersama

Bersama

Kolektif

Konsep

- Edisi 2 -


‘interface-management’ (bhs. Jerman: querschnitt-management) dalam pelaksanaan pembangunan wilayah yang semakin kompleks (Fuerst, 1998: 238). Di Eropa, RM semakin menjadi bagian penting dalam praktek pembangunan wilayah karena memiliki fungsi, bentuk pelaksanaan, dan struktur yang khas seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 11. Karakter Khusus Regional Management Fungsi:

Institusionalisasi sebuah dialog (komunikasi) antara aktor regional dalam konteks pembangunan wilayah

Tujuan Utama:

Membentuk sebuah proses pengendalian masalah pembangunan wilayah secara kolektif (antaraktor regional)

Tugas dan Maksud:

Sebagai fungsi penyeimbang, penengah, koordinasi, dan pendukung dalam proses perencanaan dan pengembangan pembangunan dalam konteks regional

Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Struktur:

Dalam berbagai program aksi Jejaring (networking) yang dibangun secara kolektif oleh para aktor regional untuk menanggulangi permasalahan pembangunan regional atau melaksanakan tujuan bersama

SSelle (1994:74), diolah kembali oleh penulis

Pada proses pengambilan keputusan dengan pola terbuka (DACO Model), seluruh rangkaian fase tidak terputus, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini dapat terjadi karena seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara bersama hingga dapat menekan resistensi pelaksanaan dan membuahkan hasil yang optimal. Pemanfaatan RM di Eropa dalam 30 tahun terakhir semakin populer karena dilatarbelakangi oleh berbagai hal; Di antaranya karena semakin tingginya kebutuhan akan kemampuan koordinasi dalam melaksanakan Regional Planning dan meningkatnya kebutuhan akan •91

Berdasarkan pengalaman pemanfaatan regional management di Eropa, khususnya Jerman, Fuerst (1994;9-10) merumuskan beberapa sifat sebagai berikut: 1. RM sebagai sebuah hasil pendekatan kewilayahan dalam konteks regional dan bukan bersifat kedaerahan; 2. Berorientasi pada program aksi dan pelaksanaan sesuai kebutuhan regional 3. Memiliki kegiatan bersama (kolektif) yang melibatkan berbagai aktor regional 4. Meliputi program strategis yang memiliki dampak lintas sektoral, seperti layaknya strategi peningkatan pasar tenaga kerja, iklim dunia usaha, dan konsep strategis lainnya •92

- Edisi 2 -


5. Memobilisasi potensi regional dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan tidak selalu menggantungkan pada bantuan pihak ketiga. 6. Aktivitas kegiatan diintegrasikan pada sebuah perencanaan pembangunan wilayah, setidaknya pada Konsep Tata Ruang Wilayah. Batasan wilayah kerja sebuah RM tergantung pada para aktor regional terkait dan tema pembahasan yang disepakati bersama. Aspek ini pula yang sering menjadi salah satu contoh efek globalisasi terhadap praktek perencanaan dan pembangunan wilayah saat ini dengan batasan ruang administratif menjadi lebih elastis dan tidak lagi kaku. Faktor pragmatisme berlandaskan kebutuhan bersama menjadi lebih penting dibandingkan dengan peraturan birokratis atau bahkan egokedaerahan. Batas waktu pelaksanaan RM tergantung pada kepentingan dan kebutuhan kerja sama antaraktor regional terkait. Pada dasarnya sebuah RM sangat dipengaruhi oleh proses pelaksanaan kerja sama yang didominasi oleh pola learning-process. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara masa pemberlakuan pelaksanaan RM yang satu dengan lainnya. Peran serta masyarakat dan swasta telah mengambil porsi penting dalam pelaksanaan RM di Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan banyak RM disponsori oleh berbagai perusahaan yang bermukim di region terkait. Berbagai keuntungan yang dapat diperoleh sebagai ‘member’ pendukung RM antara lain: (1) kemudahan pada akses sumber informasi, (2) pemanfaatan jaringan, (3) peningkatan citra perusahaan atau produk, (4) menjadi bagian forum komunikasi lintas sektoral. Berkembangnya pola Public-Private-Partnership sebenarnya telah menjadi realita pembangunan, akan tetapi bagi Indonesia hal ini masih cenderung sebagai upaya penjajakan.

•93

- Edisi 2 -


Bagaimanakah peran swasta dalam Regional Management di BARLINGMASCAKEB? Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pada Regional Management BARLINGMASCAKEB (RMB) yang dikategorikan sebagai pioner pelaksanaan Regional Management di Indonesia, memperlihatkan masih terbatasnya partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan program kegiatan. Peran swasta masih menjadi sasaran objek dan belum berperan sebagai subjek dari serangkaian program aksi. Seiring perjalan waktu, diharapkan kondisi ini akan berubah, bersamaan dengan berkembangnya kesadaran dan kebutuhan sektor swasta dan masyarakat luas dalam memanfaatkan RMB sebagai wadah (actional platform) untuk menyalurkan berbagai kegiatan yang menguntungkan. Peran RMB yang kini didominasi dengan kegiatan fasilitasi, pada saatnya nanti dapat pula berkembang menjadi pusat pelayanan pengembangan usaha atau Business Development Services Provider (BDS-Provider) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Secara kuantitatif lebih banyak RM bersandar pada pelaksanaan konsep Regional Marketing daripada bentuk pelaksanaan konsepsi lainnya. Hal ini dapat dipahami karena Regional Marketing merupakan sebuah konsep yang dapat dengan mudah diterima oleh semua aktor regional terkait. Sedangkan untuk konsepsi sektoral lainnya, seperti air bersih, kehutanan, transportasi, dan sebagainya menuntut kesamaan kepentingan dan kebutuhan yang sangat kuat. Konsep Regional Marketing sebagai payung pelaksanaan program kerja sama lebih dapat diterima oleh berbagai pihak terkait karena tingkat kepastian akan kebutuhan investasi dan peningkatan pembangunan ekonomi sebagai sasaran kerja sama regional, umumnya, dapat segera diterima oleh para aktor regional terkait tanpa harus melakukan prastudi kelayakan yang kompleks dan memakan waktu panjang.

•94

- Edisi 2 -


B. Regional Management sebagai Hasil Pendekatan Regionalisasi Desentralistik Perubahan paradigma pembangunan dan tekanan dinamika pembangunan telah menciptakan situasi ‘keterdesakan’ bagi para aktor pembangunan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan intrumentasi yang ada. Pada evaluasi pemanfaatan instrumentasi formal pembangunan, selalu muncul permasalahan yang erat kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan menyangkut kelemahan aspek komunikasi, kerja sama, dan koordinasi (3K). Hal ini ditandai dengan masih besarnya permasalahan yang muncul seperti disparitas pembangunan, tumpang-tindih kebijakan, pembangunan yang kurang/tidak sinergis, kurangnya pemberdayaan lokal, dan sebaginya. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa banyak permasalahan pembangunan tidak dapat diselesaikan dengan prosedur formal yang memiliki framework kaku. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunan masa lalu tersebut, munculah berbagai konsep inovatif khususnya yang mengedepankan perbaikan aspek 3K dalam rangka menutupi kelemahan instrumen formal yang ada. Dengan demikian, dapat dicapai efektivitas sasaran pembangunan. Tabel 12 berikut memperlihatkan salah satu contoh sebab lahirnya upaya inovatif yang didasari oleh kebutuhan akan penyempurnaan instrumen pembangunan formal-keruangan, seperti Rencana Tata Ruang. Tabel 12. Kelemahan Tata Ruang Beberapa Kelemahan Tata Ruang a.l.

- Edisi 2 -


Bebagai kritik yang berkembang terkait dengan pelaksanaan instrumen pembangunan formal keruangan, seperti pada tabel di atas, menunjukan pada suatu kebutuhan akan upaya perbaikan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dalam konteks instrumen pembangunan formal yang dimaksud maupun melalui instrumen non-formal yang memiliki berbagai komponen yang mampu mendukung atau menutupi kelemahan instrumen formal yang ada. Rangkaian perbaikan dapat diuraikan seperti yang tertera dalam tabel 13 berikut: Tabel 13. Kebutuhan Perbaikan RTRW Berbagai perbaikan yang dibutuhkan • Peningkatan sistem pengendalian • Kegiatan yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan • Penguatan koordinasi melalui komunikasi dan kerja sama • Perbaikan citra ‘pembangunan wilayah’ • Orientasi pada program kerja sama melalui konsensus dalam bentuk program kegiatan yang tepat sasaran (action oriented)

Berbagai perbaikan melalui instrumen formal pembangunan yang menyangkut unsur tersebut di atas memiliki keterbatasan yang klasik, antara lain: proses prosedural yang kaku, kelemahan koordinasi, keterbatasan SDM, partisipasi, dan sebagainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pemanfaatan instrumen (non-formal) yang memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap dinamika pembangunan kontemporer. Instrumen tersebut harus menjadi mitra-mutualistik dan mampu menutupi kelemahan instrumentasi formal yang ada.

• Sistem perencanaan yg kompleks • Padat dengan kebijakan dan waktu perencanaan yang panjang • Terikat peraturan dan mekanisme administratif-hirarkis • Terpusat pada serangkaian program (orientasi proyek) • Kelemahan pelaksanaan (koordinasi, kerja sama, dan koordinasi) • Kelemahan pengendalian (monitoring) • Kelemahan SDM (kapasitas maupun kapabilitas) dan keuangan • Banyak kontradiksi antara perhitungan teknis dengan sosial

•95

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah instrumentasi nonformal pembangunan tidak dimaksudkan (tidak dapat dipergunakan) sebagai pengganti instrumenasi formal pembangunan yang ada. Dengan demikian, kekhawatiran upaya inovatif pembangunan wilayah melalui pendekatan regionalisasi desentralistik yang dianggap dapat menggeser ‘keberadaan’ instrumentasi formal sama sekali tidak beralasan. Perlu dipahami pula bahwa kedua instrumen tersebut lebih •96

- Edisi 2 -


bersifat dualistik (saling terkait) dan bukan dualisme (bertolak belakang). Bahkan upaya awal kerja sama justru berlandaskan pada produk instrumentasi formal yang telah dimiliki dan dikembangkan dalam bentuk kerja sama guna memperoleh sinergitas, efisiensi, dan efektifitas pembangunan. Apakah produk Rencana Tata Ruang Regional (RT-Reg) diperlukan di samping adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)? Bila RTRW dikategorikan sebagai instrumentasi pembangunan formal yang merupakan realisasi dari pendekatan teknis kewilayahan, maka RT-Reg merupakan produk dari sebuah praktek multi-level-governance dari sebuah region. Sejauh ini di Indonesia belum ada produk RT-Reg. Akan tetapi, seiring perkembangan inisiatif pembangunan regional, eksistensinya akan semakin dibutuhkan sebagai salah satu landasan kerja sama pembangunan antardaerah. Sesuai dengan sifat Regional Management yang masuk dalam kategori instrumentasi non-formalkeruangan, maka keberadaan RT-Reg sebagai salah satu acuan program menjadi suatu kebutuhan. Sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, saat ini telah terjadi peningkatan berbagai bentuk inisiatif lokal dalam rangka pembangunan daerah. Namun, adanya upaya dan inisiatif lokal tersebut tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan secara makro. Hal ini di antaranya dapat diamati dari berbagai pelaksanaan kebijakan, misalnya kebijakan yang ditujukan untuk peningkatan PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot). Kebijakan ini banyak dilakukan tanpa kecermatan perhitungan jangka menengah dan panjang sehingga justru membawa dampak negatif bagi atraktivitas investasi daerah. Bersama tumbuhnya inisiatif lokal, berkembang pula motivasi internal yang kuat untuk melakukan kegiatan bersama. Motivasi internal tersebut merupakan salah satu kekuatan endogen nonfisik yang dibutuhkan sebagai modal pelaksanaan regionalisasi nonstruktural. Dalam konteks kebersamaan atau inisiatif regional inilah terjadi sebuah •97

- Edisi 2 -


semangat persatuan dan kepemilikan kegiatan (program pembangunan). Efek dari pola jejaring83 yang terbentuk melalui kerja sama antardaerah, dalam pengertian multilevel governance, menjadikan persatuan untuk menghasilkan produk kesatuan. Dengan demikian, komponen persatuan merupakan jalan bagi tercapainya suatu bentuk kesatuan, khususnya dalam konteks NKRI. Kekhawatiran adanya praktek multilevel governance dalam bentuk regionalisasi transnasional atau kerja sama antara region dengan pihakpihak di luar negeri yang tidak terkendali akan mudah teratasi apabila Pusat maupun Provinsi telah mempersiapkan konsep strategis pembangunan wilayah dan koridor kebijakan/regulasi yang tepat. Fenomena jejaring antardaerah dalam sistem multilevel governance justru dapat menjadi komponen strategis integrasi nasional. Pengalaman di Uni Eropa justru menunjukan bahwa multilevel governance menjadi instrumen efektif bagi terciptanya integrasi dalam bentuk kesatuan Uni-Eropa. Perubahan pola pikir dan mekanisme Pusat dalam ‘memberikan’ program pembangunan84 dalam rangka memenuhi kepentingan nasional sudah saatnya dipertimbangkan. Pada masa mendatang, Pemerintah Pusat maupun Provinsi dituntut untuk dapat ‘mengemas’ program tersebut agar menjadi suatu kebutuhan regional yang berujung pada pemenuhan kepentingan daerah. Dengan demikian, terjadi perubahan pola dan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bila dahulu program pembangunan yang memiliki misi nasional diperjuangkan ‘dari atas’ kini beralih ‘dijemput’ atau diperjuangkan ‘dari bawah’. Salah satu efek positif dari pola perjuangan program pembangunan ‘dari bawah’ adalah terbentuknya motivasi dan komitmen yang kuat di antara para aktor regional dalam rangka pelaksanaan pembangunan. 83

Ansell menggambarkan kegiatan jejaring antardaerah dengan kajian di Eropa Barat melalui istilah ‘networked polity’ (Periksa Ansell, 2000; 305-305) 84 Misalnya dalam bentuk Kawasan Perbatasan, Kawasan Cepat Tumbuh, dan sebagainya

•98

- Edisi 2 -


Apakah RM merupakan praktek paradigma federalistik? Diskusi yang mendalam guna memperjelas pemahaman mengenai bentuk spesifik dari multilevel governance dalam bentuk RM untuk pembangunan integratif NKRI dalam bentuk regional governance dan networked polity masih perlu ditindaklanjuti oleh para pihak terkait, khususnya di tingkat Pusat maupun Provinsi. Kekeliruan pemahaman konsepsi regionalisasi desentralistik yang diidentikkan dengan praktek paradigma federalistik85 berpeluang membebani pengembangan konsepsi dan kegiatan inovatif yang berhubungan dengan aplikasi pembangunan desentralistik. Oleh sebab itu, perlu kajian lebih lanjut yang dapat menjelaskan kepada para pihak yang terkait, khususnya pada tingkat eksekutif, legislatif, dan masyarakat tentang perbedaan antara sistem tata negara yang masuk dalam kategori struktur formal administratif dengan pola kegiatan inovatif pembangunan dalam konteks non-formal administratif. Demikian juga terhadap penjelasan pemahaman tentang pelaksanaan regionalisasi yang pada prinsipnya dapat terjadi di bawah payung paradigma pembangunan sentralistik maupun desentralistik yang sudah tentu masing-masing memiliki berbagai perbedaan dalam karakteristikanya. Pada satu sisi keterbatasan Pemerintah Pusat dalam membagikan Dana Alokasi Umum (DAU)86 untuk pembangunan mendorong Pemerintah Daerah berinovasi menggalang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada disisi lain, kesiapan Pemkab dan Pemkot tidak selalu dapat mengimbangi dinamika perkembangan khususnya di bidang perekonomian yang semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah akan selalu berupaya memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memenuhi kepentingannya dan cenderung membangkitkan ‘egoisme lokal’. Kesulitan mencapai konsensus dalam pelaksanaan proyekproyek pembangunan pada pendekatan top-down (sentralistik) pada masa lalu memiliki sejarahnya sendiri dan tidak lagi dapat dilakukan pada era otonomi daerah seperti saat ini. Bentuk pendekatan 85 86

Sebuah tema yang mengundang kontroversi di Indonesia Periksa berbagai pengertian pada UU. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya Bab I, Pasal 1, khususnya Ayat 17 dan 20.

•99

- Edisi 2 -


komunikatif-partisipatif lebih berpeluang untuk membuahkan hasil pembangunan yang diharapkan. Akan tetapi, pendekatan tersebut membutuhkan proses yang panjang dan kadang melelahkan. Lebihlebih apabila Pusat dan daerah masih mengalami kesulitan transformasi pendekatan perencanaan karena beban praktek pembangunan masa lalu. Ciri khas lain dari pelaksanaan konsep regional management adalah disepakatinya sebuah institusi bersama (management) yang lahir dari semangat kebersamaan dalam rangka memecahkan permasalahan tertentu melalui pendekatan “win-win solution” bagi setiap daerah yang terkait. Hal ini dapat terjadi karena karakteristik kerja Regional Management yang khas, yaitu menitikberatkan pada pemanfaatan sinergi sumberdaya, potensi lokal, dan kebutuhan pasar. Ketepatan dalam menggunakan strategi perencanaan menjadi komponen penting bagi keberhasilan pembangunan karena setiap region memiliki ciri khas dan permasalahan yang berbeda mengingat bahwa setiap region: •

merupakan sebuah sistem sosio-ekonomi yang kompleks

•

berkaitan erat dengan masyarakat setempat (sosial-budaya)

•

dapat memiliki besaran pengaruh yang berbeda, seperti posisi geografis dan kondisi alam (Simon, M, 2001:5)

Dengan pelaksanaan otonomi daerah maka apa yang terjadi dengan pembangunan di daerah akan membawa dampak luas terhadap pembangunan secara nasional. Pengaruh ‘kriteria kondusif’ seperti transparansi, kesiapan infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan faktorfaktor penentu lain sebagai modal pelaksanaan pembangunan perlu mendapat perhatian khusus. Akan tetapi, mengingat berbagai keterbatasan yang ada maka daerah harus mengantisipasinya dengan sebuah mekanisme pembangunan regional yang berbasis ‘kebersamaan’. Hal ini dapat terwujud dengan kerja sama dan koordinasi antarpihak terkait dalam melaksanakan proyek •100

- Edisi 2 -


pembangunan. Dalam hal ini aspek interdependensi antardaerah harus dapat menggiring atau menyatukan berbagai ‘kepentingan’ sedemikian rupa dan menekan hal-hal yang menghambat pembangunan. Oleh sebab itu, kekompakan dan komitmen kerja sama serta sinkronisasi pengambilan keputusan akan optimal apabila melalui sebuah konsensus yang dilakukan dengan dan dalam perspektif regional yang didukungan Pusat/Provinsi. C. Urgensi Pemanfaatan Sesungguhnya dinamika pembangunan saat ini telah menunjukan perlunya upaya-upaya terobosan yang dapat mengantisipasi permasalahan yang berkembang. Urgensi pemanfaatan Regional Management sebagai salah satu upaya menjawab permasalahan pembangunan tidak lepas dari akar permasalahan pembangunan daerah itu sendiri. Secara umum sebab-sebab perlunya pembentukan Regional Management dapat digambarkan sebagai berikut:

- Edisi 2 -


7. Sebagai wadah komunikasi utama bagi stakeholder dalam kegiatan pembangunan. 8. Jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal pembangunan (3K). Regional Management sebagai platform perencanaan dan pelaksanaan program bersama memiliki kekuatan yang dapat menutupi kelemahan institusi pelaksana pada pendekatan kewilayahan konvensional melalui komitmen masing-masing aktor terkait. Hal terjadi karena alur proses perencanaan dalam regionalisasi desentralistik mengedepankan aspek kebersamaan sejak awal proses pembentukannya. Sasaran kegiatan Regional Management pada khususnya menitikberatkan pada dua (2) fungsi utama yaitu: 1. Melakukan dan mengaktifkan kerja sama dan koordinasi kepada seluruh pihak terkait serta masyarakat luas dalam rangka menciptakan transparansi program pembangunan regional.

1. Faktor Keterbatasan Daerah: semakin berkembangnya kesadaran akan keterbatasan daerah di berbagai sektor dan perlunya menggalang kekuatan atau potensi daerah secara bersama-sama guna menopang kelemahan lokal.

2. Sebagai platform bagi terciptanya konsep dan aplikasi pembangunan regional yang ditunjang oleh semua pihak berdasarkan konsensus.

2. Faktor Kesamaan Kepentingan: terbukanya peluang memperoleh ‘keuntungan’ finansial maupun nonfinansial melalui ‘kebersamaan’.

Dengan demikian, Regional Management juga dapat diartikan sebagai instrumen pembangunan berlandaskan penekanan pada aspek komunikasi, kerja sama, dan koordinasi (3K) yang melibatkan para aktor pembangunan terkait87 dalam sebuah platform kerja sama. Pada pelaksanaannya, Regional Management menitikberatkan pemanfaatan sinergi yang menghasilkan daya guna bagi pembangunan, misalnya peningkatan efisiensi penggunaan infrastruktur antardaerah, perusahaan swasta, dan institusi, atau badan yang terkait. Regional Management tidak semata dapat terbentuk guna memperoleh

3. Berkembangnya Paradigma baru di masyarakat: perlunya wadah komunikasi yang menunjang pendekatan perencanaan ‘partisipatif’ sesuai dengan semangat otonomi daerah. 4. Jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi: perlunya menggalang persatuan dan kesatuan dalam mempererat kerja sama antardaerah 5. Sinergi antardaerah: tumbuhnya kesadaran bahwa dengan kerja sama antardaerah dapat memperbesar peluang bagi keberhasilan pembangunan daerah

87

6. Peluang perolehan kerja sama dan sumber dana dari program pembangunan baik nasional maupun internasional. •101

Khususnya para aktor regional yang terdiri dari beberapa daerah otonom terkait. Akan tetapi, pada pelaksanaan regionalisasi di negara-negara maju terdapat pula berbagai variasi lain yang melibatkan pihak swasta atau pun dalam bentuk PPP (Public Private Partnership)

•102

- Edisi 2 -


keuntungan atau pemenuhan kebutuhan melainkan juga untuk menanggulangi dan memperjuangkan program serta masalah bersama. Konsep Regional Management dapat diintegrasikan dalam perencanaan daerah sebagai tambahan dan penguat perencanaan formal dari masing-masing daerah yang telah ditetapkan sehingga dapat ikut menunjang keberhasilan sasaran dan target pembangunan daerah. Salah satu fungsi yang menonjol pada RM adalah memobilisasi kekuatan dan menghimpun potensi regional untuk mencapai sasaran perekonomian baik daerah, regional, maupun nasional. Kekuatan perekonomian regional tersebut diharapkan akan membuahkan kemandirian dan membentuk identitas regional yang sesuai dengan azas kebhinekaan nasional. Namun, persatuan nasional dapat tercapai melalui kebersamaan komitmen pembangunan yang secara regional selalu bersinggungan.88 Dengan demikian eksistensi Regional Management bukanlah sebuah konsep yang menggantikan konsep perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melainkan justru menunjang dan menguatkan konsep formal yang telah ada. D. Tahap Pembentukan Secara teoritis pelaksanaan Regional Management dapat terjadi melalui layaknya tahapan perencanaan klasik (logical frameworkplanning), yaitu dengan cara (1) mengidentifikasikan sumber permasalahan, (2) menentukan aspek sebab-akibat, (3) menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan, (4) memformulasikan visi dan misi regional, dan (5) melaksanakan program aksi berdasarkan prioritas yang disepakati. Seluruh tahapan proses berjalan berdasarkan prinsipprinsip kebersamaan guna memperoleh konsensus dan komitmen atas dasar sukarela.

88

Periksa gambar 6: Pola Ketersinggungan Kerja sama Inter-Regional

•103

- Edisi 2 -


Kekuatan komunikasi dan kemampuan melahirkan konsensus di tengah tarik-menarik kepentingan merupakan faktor penentu dalam tahap pembentukan kerja sama antardaerah. Perbedaan kepentingan, perilaku, kebiasaan, pola, dan kerangka pikir masing-masing daerah akan menjadi tantangan utama bagi pelaksanaan Regional Management. Sekedar kesadaran akan kebutuhan kerja sama antardaerah saja belum cukup digunakan sebagai modal bagi jalannya sebuah Regional Management. Setelah muncul kesadaran antardaerah dan kemudian berkembang ke inisiatif-regional, baik yang tumbuh ‘dari bawah’ (bottom up) maupun distimulasikan ‘dari atas’ (top down), barulah dapat dilihat sebagai suatu kekuatan (motifasi) untuk memulai proses pembentukan sebuah Regional Management. Sebelum terbentuk menjadi Regional Management, berbagai istilah dipakai untuk menyebut badan kerja sama sebagai embrio, seperti Badan Kerja sama dan Koordinasi Antar Daerah, Badan Kerja sama Pembangunan Regional dan sebagainya yang biasanya diawali dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai inisiatifregional. Dalam konteks regionalisasi, inisiatif-regional dapat diartikan sebagai semua gagasan dan aktivitas yang dalam perkembangannya dimulai dari unsur lokal (endogen) dalam rangka membentuk dan mengisi kegiatan Regional Management. Hal ini bukan berarti bahwa inisiatif untuk pembentukan Regional Management tidak dapat distimulasikan dari Pusat (Pemerintah) namun kesadaran dan kemauan untuk kerja sama dan koordinasi harus lebih banyak datang dari aktor regional. Sesuai peran Pemerintah Pusat dalam segi keuangan, keberadaan DAU, DAK, dan pinjaman luar negeri sebagai bentuk dependensi daerah terhadap kontribusi Pusat dapat menjadi pendorong daerah dalam berinisiatif menggugah kesadaran dan motivasi untuk membentuk Regional Management di berbagai wilayah yang potensial. Bentuk inisiatif-regional dapat dimulai dengan diskusi, seminar, workshop atau konferensi regional hingga pembentukan forum kerja •104

- Edisi 2 -


sama dan koordinasi antardaerah terkait. Kegiatan tersebut dapat diikuti dengan berbagai langkah persiapan seperti studi kelayakan dan identifikasi permasalahan yang menjadi tema pembahasan serta konsep awal. Dalam tahap ini penting digunakan instrumen perencanaan yang tepat, artinya instrumen perencanaan tersebut harus memiliki karakter yang mampu menggugah inisiatif dan motivasi serta mampu mengarahkan hasil perencanaan yang mencerminkan situasi saling menguntungkan di antara pihak yang terkait. Di antara tools perencanaan yang dapat digunakan yakni Skenario Kerja Sama Antardaerah (SKAD)89.

- Edisi 2 -


Koordinasi Antar-Daerah. Forum inilah yang nantinya dapat disahkan menjadi sebuah Badan Kerja sama dan Koordinasi Antar-Daerah oleh masing-masing DPRD terkait sesuai UU. Nomor 32 Tahun 2004 Bab IX Pasal 195, Ayat 4, yang menyebutkan bahwa kerja sama antardaerah membutuhkan persetujuan formal dari masing-masing DPRD terkait. Bentuk final (badan hukum) dari Badan Koordinasi Kerja sama dan Koordinasi Antar-Daerah ini akan mengikuti hasil kesepakatan bersama yang dikonsultasikan pada Forum Regional. Dalam prosesnya, inisiatif-regional dapat berbentuk sebagai berikut: 1. Rangkaian diskusi dan pembahasan mengenai gagasan kerja sama antardaerah yang mengikutsertakan stakeholders (eksekutif, legislatif dan masyarakat dan sebagainya). Pada tahap ini disusun data-base wilayah yang relevan dan identifikasi permasalahan guna memberi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Gambar 20. Contoh Pelaksanaan SKAD Sebagai Instrumen Perencanaan Kerja Sama Antardaerah

2. Dimulainya saling pengertian dan konsensus antardaerah untuk membentuk Forum Kerja sama dan Koordinasi Antar-Daerah 3. Memberi masukan kepada Forum Kerja sama Antar-Daerah dalam melakukan persiapan berupa: orientasi pembangunan, penguatan, dan pengembangan proyek.

Dalam upayanya, inisiator regional, yang dapat terbentuk atas dorongan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten atau Kota atau asosiasi lainnya, beserta unsur-unsur lokal melaksanakan pertemuan dan diskusi dalam sebuah Konferensi Regional. Dalam konferensi regional sekaligus dapat dilaksanakan berbagai kegiatan penunjang berupa pengumpulan regional data base, semiloka, dan workshop. Konferensi regional inilah yang merumuskan Forum Regional atau Forum Kerja sama dan 89

Di negara-negara yang telah lama melakukan praktek pembangunan dengan pendekatan desentralisasi dapat diamati bahwa inisiatif-regional tidak selalu harus lahir dari pihak Pemerintah Daerah namun dapat juga dari para pengusaha melalui asosiasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta perguruan tinggi. Pada tahap final pembentukan dan pengesahan Regional Management oleh pihak legislatif (masing-masing DPRD) harus tampak prioritas dan target pembangunan dan pengelolaan proyek yang pada intinya berisi: •

Acuan dan langkah-langkah konsentrasi sasaran khusus yang relevan seperti konsentrasi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan

Informasi singkat mengenai SKAD dapat dilihat pada Halaman 24

•105

•106

- Edisi 2 •


Mencari solusi terhadap permasalahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah

Tugas pertama dari Regional Management adalah membuat analisis yang antara lain terdiri dari: mengumpulkan dan menyusun materi atau data yang relevan, mengumpulkan informasi melalui pembicaraan ke seluruh pihak terkait, membuat analisis SWOT, mempertimbangkan peluang dan risiko, mengambil langkah-langkah yang bersifat ‘segera’, dan melakukan analisis identifikasi permasalahan. Setelah tahap analisis selesai maka selanjutnya dapat dimulai pembahasan tentang paradigma yang akan menjadi acuan konsep. Pelaksanaan workshops, pembahasan visi yang berkembang, pengidentifikasian arah pengembangan, penentuan arah pengembangan strategi, penyimpulan dan perumusan kesepakatan paradigma merupakan tingkatan langkah-langkah yang menjadi bagian dari tahap pembahasan paradigma. Selanjutnya, setelah tahap pembahasan paradigma, dilakukan tahap pembuatan dan pembahasan konsep. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam tahap ini antara lain: •

merumuskan hasil analisis dan paradigma yang menjadi acuan konsep,

•

mempertimbangkan pembahasan,

•

mengidentifikasi prioritas proyek,

•

menyimpulkan hasil-hasil pembahasan dalam bentuk acuan prioritas pelaksanaan, action plan, dan strategi pelaksanaan

dan

memutuskan

konsentrasi

tema

Tahap terakhir dari mata rantai proses Regional Management adalah tahap pelaksanaan dan pengelolaan. Seperti telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa aspek penting bagi keberhasilan Regional Management adalah aspek 3K, maka program komunikasi harus dipersiapkan dengan seksama. Instrumen penunjang komunikasi dapat berbentuk: diskusi, workshop, seminar, komunikasi melalui media masa, web site, pameran, special events, business meeting, dan •107

- Edisi 2 -


sebagainya. Kerja sama dengan beragam institusi baik Pemerintah maupun non- Pemerintah merupakan suatu keharusan dalam proses ini. Proyek-proyek Regional Management secara administratif harus terkontrol. Badan pengawas dapat dipergunakan sebagai instrumen pengendalian. Keanggotaan badan pengawas dapat terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif. Tugas dari badan pengawas adalah menentukan dan mengawasi kewenangan serta kewajiban Regional Management (RM), mengawasi jalannya pelaksanaan konsep misalnya Regional Marketing, keuangan, dan pengawasan hasil kerja. Berikut merupakan empat komponen pengawasan: 1. pengawasan kerja: membandingkan antara perencanaan dengan aplikasi; 2. pengawasan hasil pelaksanaan: membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang ada di lapangan; 3. pengawasan dampak kegiatan: memeriksa apakah perubahan yang ada merupakan dampak dari langkah kebijakan tertentu; 4. pengawasan keuangan: tertib akuntansi dan kecocokannya dengan perencanaan yang disepakati. Berdasarkan kajian literatur dan pengalaman pembentukan serta pelaksanaan RM di BARLINGMASCAKEB dapat disimpulkan bahwa keberhasilan RM banyak dipengaruhi oleh peran dan interaksi antara aktor utama dalam bentuk sebagaimana tergambar dalam gambar berikut: Gambar 21. Peran dan Interaksi Antaraktor Utama

Advokator Sektor Publik

Sektor Swasta Sumber Daya

•108

- Edisi 2 -


Fungsi dan peran masing-masing aktor dalam melakukan kegiatan awal atau menciptakan kondisi prasyarat (basic condition) minimal harus tersedia untuk menunjang keberhasilan kegiatan RM.

- Edisi 2 -


Interaksi para aktor regional dan berbagai bentuk kegiatan tersebut di atas merupakan suatu rangkaian proses yang saling menunjang dan sekaligus turut menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan RM.

Tabel 14. Tugas Aktor dan Bentuk Kegiatan E. Struktur Organisasi Aktor Para aktor terkait dan stakeholders (internal & eksternal)

Bentuk Kegiatan atau Kondisi Ikatan antara aktor dan inisiatif regional dalam jejaring yang bersifat regional, maupun interregional Mencari solusi permasalahan yang bersifat urgen Membuat batasan tentang permasalahan dan tujuan pembangunan regional Membangun kekuatan keuangan untuk kegiatan bersama Mendefinisikan konsep strategis dan ‘realistis’ Membangun political-will dan menguatkan dukungan ‘internal’ (region) Menentukan/Kepastian dana Publikasi dan partisipasi masyarakat (gerakan bersama)

Sektor Publik

Dukungan politis dan program dari Provinsi dan Pusat (kebijakan)

Regional Manager

Kemampuan profesional dan pengalaman Melaksanakan program dengan keberhasilan awal yang cepat

Advokator

Pendampingan dengan landasan know-how dan skill yang kuat.

•109

Lembaga kerja sama antardaerah (kerja sama regional di sektor publik) dalam bentuk Regional Management merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk melaksanakan kesepakatan kerja sama antara beberapa daerah. Bentuk struktur organisasi yang dibuat merupakan hasil kesepakatan antaraktor regional yang bekerja sama sehingga tidak ada format yang baku. Namun demikian, paling tidak beberapa unsur yang terlibat harus tertampung perannya dalam struktur organisasi tersebut, yaitu unsur Pemerintah/Eksekutif, DPRD/Legislatif, Asosiasi Pemerintahan (APKASI/APEKSI/APPSI), Organisasi Profesi, Dunia Usaha, Perbankan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain. Dalam struktur organisasi Regional Management, perlu diperhatikan aspek efisiensi da efektivitas kelembagaan, dengan demikian, pertimbangan mengenai kesederhanaan bentuk kelembagaan perlu dikedepankan agar tugas-tugas organisasi yang bersifat action oriented dapat dijalankan dan dapat segera dirasakan manfaatnya. Keberhasilan lembaga Regional Management juga bergantung pada kapasitas dan profesionalisme Regional Manager sebagai pengelola harian dari jejaring kerja sama antardaerah. Pengalaman dalam membangun network, menyusun perencanaan strategis, dan kualitas leadership merupakan faktor penting bagi keberhasilan lembaga ini. Hal lain yang cukup penting diperhatikan adalah profil seorang regional manager karena penggunaan keistimewaan citra personal dari seorang regional manager dapat ikut mengangkat citra kelembagaan regional dan membangun identifikasi kelembagaan. •110

- Edisi 2 -


Gambar 22. Struktur Organisasi Regional Management90

Bupati / Walikota

Bupati / Walikota

Bupati / Walikota

Bupati / Walikota

ADVISOR

KESEPAKATAN

SK Bersama untuk Sekretariat Bersama, yang di dalamnya terdiri dari Ketua dengan anggota: • BAKORWIL • Anggota Pengawas Kerja • Anggota Pengawas Hasil • Anggota Pengawas Dampak • Anggota Pengawas Keuangan

FORUM KOMUNIKASI REGIONAL Stakeholders: • DPRD • Eksekutif • Profesional • Tokoh KONTROL KONTRAKTUAL Masyarakat • LSM • Asosiasi REGIONAL MANAGER • Komponen PROFESIONAL, dengan Masyarakat tugas: Lainnya • Menyusun Program Kerja • Melaksanakan Program Kerja Urgen • Mengaktifkan kerja sama antarwilayah • Melakukan promosi dan pemasaran wilayah • Memperoleh kesepakatan investasi.

ANGGOTA PROPINSI • Fasilitasi dan Koordinasi

ADVOKATOR • Menyiapkan informasi potensi wilayah • Membantu persiapan pembentukan RM ADVISOR • Membantu RM dalam pembuatan konsep dan program • Mendampingi RM dalam implementasi program • Mendampingi forum regional dalam evaluasi dan monitoring RM

Tim MPWK UNDIP, 2004

90

Sebagai contoh struktur RM yang dapat dilakukan pada batasan wilayah di sebuah Provinsi seperti yang terjadi pada regionalisasi di BARLINGMASCAKEB, Jawa Tengah.

•111

- Edisi 2 -


Secara umum struktur organisasi Regional Management dapat disusun seperti gambar di atas, yaitu terdiri dari Forum Regional, Forum Komunikasi Regional, Sekretariat Bersama, Regional Manager, Fasilitator, dan Advokator. Masing-masing unsur organisasi tersebut memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 1. Inisiator, adalah perorangan, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prakarsa untuk membangun wacana menuju terbentuknya kerja sama regional. Keberadaannya tidak harus masuk dalam struktur organisasi sebab inisiator dapat berperan sebelum terbentuknya kelembagaan. Akan tetapi, biasanya para inisiator termasuk para aktor regional masuk dalam kelompok Forum Regional. 2. Forum Regional, adalah forum yang beranggotakan Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota anggota kerja sama regional yang memiliki kewenangan: (i) mendukung terlaksananya kerja sama regional melalui penetapan kebijakan dan penyediaan dana operasional kerja sama regional; dan (ii) mengusulkan Manajer Regional dengan berkonsultasi kepada DPRD. 3. Forum Komunikasi Regional, merupakan unsur stakeholders dari wilayah kerja sama regional yang dapat terdiri dari DPRD, eksekutif, profesional, tokoh masyarakat, LSM, asosiasi, dan komponen masyarakat lainnya. Keberadaan forum komunikasi regional diperlukan untuk mengontrol pelaksanaan kerja sama regional. Selain itu juga dapat memberikan masukan pada rencana kerja regional yang akan dilaksanakan atau pemecahan masalah dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak. 4. Dewan Eksekutif, keanggotaannya terdiri dari wakil Pemerintah Provinsi (dalam hal ini dapat diwakili oleh Bakorwil, Bapeda Provinsi, atau dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota). Kepengurusan Dewan Eksekutif berasal dari anggota Forum Regional yang dapat ditetapkan secara bergilir di antara anggota. Tugas dan tanggungjawabnya meliputi: (i) •112

- Edisi 2 -


menyusun program kegiatan, menetapkan anggaran, mengikat kontrak dengan Regional Manager, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Regional Management/Marketing oleh Regional Manager. (ii) Dewan Eksekutif bertanggungjawab kepada forum regional; (iii) anggaran operasional Dewan Eksekutif ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota anggota kerja sama regional, dan sumber pendanaan lainnya; (iv) menunjuk Regional Manajer atas mandat masingmasing Pemkab/Kota berdasarkan konsultasi dengan legislatif dan melalui proses penjaringan publik. 5. Regional Manager, adalah tenaga profesional yang dipilih melalui proses penjaringan publik berdasarkan usulan dari masing-masing anggota dengan tugas: (i) menyusun program kerja Regional management; (ii) melaksanakan Program Kerja; (iii) mengkatifkan kerja sama antardaerah; (iv) melakukan promosi dan pemasaran wilayah; dan (v) memperoleh kesepakatan investasi. 6. Advokator, adalah lembaga yang mendukung proses pembentukan dan pelaksanaan Regional Management dan program pelaksanaan serta memberikan advokasi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan konsep. 7. Fasilitator, adalah lembaga pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi. Pada RM BARLINGMASCAKEB misalnya, diwakili oleh Badan Koordinasi Lintas Kabupaten/Kota Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. Tugas Bakorwil III adalah memfasilitasi seluruh kegiatan penyiapan pembentukan Regional Management/ Marketing hingga terbentuknya kerja sama regional tersebut

Sebagai catatan, masing-masing fungsi tersebut di atas dapat menggunakan nama/istilah yang berbeda sepanjang pada fungsi masing-masing komponen dapat terwakili.

- Edisi 2 -


Bagaimanakah peran perguruan tinggi dalam proses regionalisasi, khususnya dalam membantu pembentukan RM Barlingmascakeb? Terjadinya inisiasi regional hingga pembentukan RM Barlingmascakeb didorong dan didampingi oleh sebuah tim dari Magister Pembangunan Wilayah dan Kota (MPWK)91, Universitas Diponegoro, Semarang. Tugas tim advokasi meliputi pemberian masukan teknis melalui kegiatankegiatan antara lain: (i) menyiapkan informasi potensi wilayah; (ii) mediasi pertemuan konsultasi, (iii) membantu penyiapan pembentukan Regional Management; (iii) membantu Regional Manager, secara terbatas, dalam pembuatan konsep dan program kegiatan Regional Management. Sesungguhnya peran perguruan tinggi, Lembaga Bantuan Teknis, atau konsultan yang berpengalaman dapat mengawal proses regionalisasi dalam bentuk pendampingan. Pendampingan tersebut perlu mengedepankan kaidah professionalisme dalam menghubungkan berbagai kepentingan para aktor regional. Argumentasi empirik dan kausalitas konsep untuk pelkasanaan yang efektif memerlukan kemampuan khusus. Berbagai kebuntuan pelaksanaan regionalisasi di beberapa region saat ini membuktikan, bahwa pemanfaatan peran advokator masih sangat minimal. Hal ini juga disebabkan karena minimnya jumlah advokator yang memiliki know-how dan skill serta pengalaman dalam praktek pelaksanaan regionalisasi desentralistik dengan segala bentuknya seperti Regional Management dan Regional Marketing di Indonesia. F. Sasaran Program Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek Regional Management berorientasi pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Landasan pembentukan Regional Management dapat didasarkan atas:

91

Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) UNDIP didirikan pada tahun 1991 dan sejak tahun 2004 berubah menjadi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota UNDIP.

•113

•114

• Komponen alam (a.l. sumber daya, posisi geografis, pemandangan) • Komponen sosio-kultural (a.l. bahasa, budaya dan tradisi) • Komponen infrastruktur (a.l. wilayah aliran sungai, jalan tol, transportasi, kesehatan, pendidikan) • Komponen ekonomi yang relefan (a.l. tenaga kerja, lahan komersial, struktur bisnis, dll.) • Komponen pariwisata dan rekreasi (a.l. hotel, areal olah raga, penawaran budaya, dll.) • Komponen perumahan yang relevan (a.l. areal untuk pemukiman, harga tanah, nilai sewa tanah, harga sewa gedung). Dasar pertimbangan dari penentuan dan sasaran kegiatan Regional Management adalah identifikasi permasalahan, analisis dan penerapan paradigma pembangunan yang dipergunakan. Pada dasarnya sasaran dapat diarahkan ke dalam dan ke luar dengan pilar 3K. Penyusunan program kerja Regional Management perlu memperhatikan ketentuan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang dan wilayah yang berlaku. Pada umumnya Regional Management harus memiliki orientasi sbb: o

konsep yang dinamis

o

pendekatan permasalahan yang sistematis

o

pelaksanaan secara konprehensif

o

koordinasi dan realisasi dari proyek-proyek yang relevan dengan aspek keruangan

o

kompetensi dalam pengelolaan

o

kerja kolektif (team work) dengan kepemimpinan yang berkompeten

o

fokus pada penguatan potensi wilayah dan pengembangannya

o

komunikatif dan menunjang pemberdayaan masyarakat

•115

- Edisi 2 -


Proses perbaikan peraturan dan perundang-undangan serta infrastruktur dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan instrumentasi formal pembangunan dapat terus berjalan, sementara pada sisi lain, Regional Management dapat menjadi instrumen pendukung dalam mengantisipasi permasalahan pelaksanaan pembangunan yang timbul disebabkan oleh cepatnya perkembangan dan dinamika pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sifat RM sebagai instrumen non-formal yang relatif fleksibel terhadap perkembangan pembangunan. Fleksibilitas dan kecepatan dalam mengambil keputusan menjadikan RM sebagai instrumen strategis. Gambar 23. Tahapan Kerja Regional Management PENGAWASAN

TAHAP I : IDENTIFIKASI & ANALISA • Mengumpulkan & menyusun materi • Mengumpulkan informasi melalui pembicaraan keseluruh pihak terkait • Melakukan analisa SWOT • Mempertimbangan peluang & resiko • Mengambil langkah-langkah yang bersifat ‘segera’ • Melakukan analisa citra wilayah (image) TAHAP 2 : PENENTUAN PARADIGMA • • • • •

Pelaksanaan workshops Pembahasan visi Identifikasi arah pengembangan Arah pengembangan strategi Kesepakatan paradigma

TAHAP 3 : KONSEPSI • • • • • •

Mengumpulkan analisa acuan konsep Menentukan tema pembahasan Identifikasi proyek Menyimpulkan prioritas pelaksanaan Pembuatan actionplan Strategi pelaksanaan

TAHAP 4 : PELAKSANAAN • Penerapan konsep yang komunikatif • Pemantauan dan evaluasi

•116

- dampak dari langkah kebijakan tertentu


- pengawasan kerja: membandingkan antara perencanaan dengan aplikasi - pengawasan hasil pelaksanaan: membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang ada dilapangan - pengawasan dampak kegiatan: memeriksa apakah perubahan yang ada merupakan

- Edisi 2 -

- Edisi 2 -


- Edisi 2 -


Bagian Tiga

REGIONAL MARKETING

REGIONAL MARKETING Penguatan competitiveness dalam menarik investasi, membangun citra, dan meningkatkan identifikasi masyarakat terhadap wilayahnya

Pendekatan klasik untuk memahami istilah dapat diperoleh melalui kajian etimologis. Sesuai dengan penjelasan pada bab awal bahwa kata ‘regional’ yang berasal dari kata region menunjuk pada sifat kewilayahan (ruang) yang melibatkan beberapa area administratif baik sebagian ataupun menyeluruh. Area administratif yang menjadi pusat perhatian dalam konteks paradigma desentralistik yang dimaksudkan pada pengertian di atas adalah Daerah Otonom. Dengan demikian, peran beberapa Daerah Otonom dalam suatu kesatuan ruang (kewilayahan) pada konteks pengertian kata ‘regional’ di sini menjadi sangat dominan. Sedangkan ‘marketing’ secara umum dapat diterjemahkan sebagai ‘pemasaran’ (John M. Echols & Hasan Shadily, 1992: 373). Oleh karena itu, Regional Marketing diterjemahan menjadi ‘Pemasaran Regional’ dan bukan sekedar ‘Pemasaran Wilayah’. Untuk memperkuat penjelasan dan perbedaan kedua istilah di atas, perlu kiranya dibahas istilah ‘Pemasaran Wilayah’. Sesungguhnya Pemasaran Wilayah dapat berarti kegiatan pemasaran untuk menarik (atau mempertahankan) investor yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap wilayah tertentu; atau kegiatan Pemerintah Provinsi dalam mempromosikan wilayah administratifnya; atau bahkan sebuah perusahaan real estate yang memasarkan wilayah proyek yang ditanganinya. Dengan demikian, Pemasaran Wilayah menunjukan kegiatan pemasaran pada wilayah (batasan geografis) tertentu (yang masih membutuhkan penjelasan lebih lajut mengenai ‘wilayah’ yang dimaksud). Hampir sepadan dengan istilah di atas, Kotler menjelaskan bahwa upaya dalam meningkatkan atraktivitas investasi dari berbagai

•117

•118

- Edisi 2 -


perusahaan, industri, dan pariwisata ke suatu tempat, seperti kota, negara bagian (yang relevan untuk Indonesia: Provinsi), dan pada tingkat nasional sebagai Marketing Places (Kotler, et al.; 1993). Contoh pelaksanaan Regional Marketing yang berhasil dibangun di Amerika Serikat dapat diamati pada Kota Kembar St. Paul dan Minneapolis melalui sebuah program RED yang berlandaskan konsep pemasaran bersama (Kotler 1993: 97). Fokus pembahasan Kotler tersebut memang masih didominasi oleh sudut pandang ekonomi dan banyak terpaku pada batasan administratif (daerah otonom) tertentu sehingga belum banyak menyentuh aspek politik pembangunan wilayah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Regional Marketing. Berdasarkan rangkaian penjelasan tersebut di atas, maka jelaslah perbedaan antara istilah ‘Pemasaran Wilayah’ yang memiliki pengertian makro, yaitu sebagai upaya pemasaran pada sebuah ruang geografis yang batas dan sistemnya masih membutuhkan keterangan lanjutan khususnya pada aspek fungsional dan atau administratifnya92 dibandingkan dengan ‘Regional Marketing’ yang berarti suatu bentuk kegiatan pemasaran pada sebuah region. Berikut tabel penjelasan perbedaan jenis marketing dalam konteks spasial-administratif:

- Edisi 2 -


Berdasarkan penjelasan pada tabel 15 di atas, maka Regional Marketing termasuk konsep pemasaran wilayah yang membutuhkan sebuah Regional Management, yang sesuai kaidah regionalisasi desentralistik, dalam pelaksanaannya. Penerapan konsep Regional Marketing ini dapat dijumpai di Indonesia, antara lain “SOLORAYA”, yakni wilayah eks-Karesidenan Surakarta, serta “LAKE TOBA DREAM”, yakni Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Guna mengetahui kegiatan Regional Marketing, diperlukan kajian lebih lanjut khususnya menyangkut landasan teoritis, konsepsi, dan berbagai bentuk pelaksanaannya. Gambar 24. Contoh Bentuk Pemasaran Wilayah

Regional Marketing

Province Marketing

Tabel 15. Berbagai Bentuk Pemasaran Wilayah di Sektor Publik City/Regency Marketing Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemasaran Daerah)

92

Regional Marketing

Province Marketing

National Marketing

Kegiatan pemasaran yang dilakukan sebuah Region melalui sebuah Regional Management

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh negara.

Never Ending Asia

National Marketing

Periksa arti wilayah pada Kamus Tata Ruang Cipta Karya. hal. 114.

•119

•120

- Edisi 2 -


- Edisi 2 -


A. Bahasan Teoritis

•

Aspek keruangan (administratif) yang selalu melekat pada orientasi pelaksanaan marketing sektor publik

Definisi marketing dalam konteks dunia usaha dapat dipahami sebagai kegiatan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, menemukan atau menciptakan produk dan layanan yang sesuai dan mengkomunikasikannya secara internal kepada perusahaan. Selanjutnya perusahaan secara eksternal mengkomunikasikan kembali kepada konsumen sebagai sasaran produk atau layanan sehingga pihak konsumen menyenangi produk dan layanan dan kemudian membelinya.93

•

Orientasi nonprofit kelembagaan atau pemenuhan sasaran pembangunan secara luas.

Ada beberapa komponen penting yang dapat ditangkap dalam definisi tersebut yaitu pentingnya aspek komunikasi dalam hubungan antara konsumen dan produsen guna mencapai sasaran profit. Dalam perkembangan pemahaman marketing kontemporer tampak semakin pentingnya membuat konsumen menyenangi produk dan layanan (proses identifikasi) dan bukan sekedar memenuhi kebutuhan konsumen. Identifikasi konsumen terhadap produk atau layanan akan semakin menentukan keberhasilan sebuah proses marketing. Bila upaya kegiatan marketing klasik berorientasi pada kegiatan pemenuhan kebutuhan konsumen maka kini telah berkembang pengertian yang lebih kompleks hingga konsumen menyenangi produk dan layanan. Tekanan kompetisi menjadikan komsumen memiliki semakin banyak pilihan terhadap produk dan layanan yang dibutuhkan sehingga konsumen ikut meningkatkan kriteria pemanfaatannya. Untuk mengetahui perbedaan antara regional marketing yang dilakukan pada dunia usaha dan sektor publik, perlu diurai komponen-komponen terkait yang membedakan di antaranya, khususnya pada:

93

Periksa John Mariotti (2003: 8)

•121

Dalam konteks ekonomi, keberhasilan pembangunan sebuah region secara umum tidak lepas dari dua faktor utama yaitu faktor mobile (bergerak) dan nonmobile (tidak bergerak). Tarik-menarik pengaruh antara dua faktor tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan wilayah. Interaksi berbagai komponen pembangunan dengan dua kategori inilah yang mempengaruhi eksistensi dan kekuatan sebuah region. Tabel 16. Faktor Penentu Pembangunan Regional FAKTOR MOBILE

FAKTOR NON-MOBILE

• Modal/Uang = Investasi

• Letak Geografis

• Perusahaan

• Regulasi / Kebijakan

• Sumber Daya Manusia (terutama SDM Terampil)

• Infrastruktur • Budaya • Sumber Daya Alam • Dan berbagai faktor relevan lainnya

Weichhart, P. (2002: 12) diolah kembali oleh penulis

Dalam kajian mengenai persaingan antarregion, Weichhart menjelaskan bahwa sebuah region harus selalu berupaya mengoptimalkan faktor nonmobile-nya dalam rangka menarik faktor mobile agar dapat bersaing dengan region lainnya. Kekuatan sebuah region kini tergantung dari bagaimana terciptanya sebuah kondisi •122

- Edisi 2 -


yang optimal dalam mensinergikan faktor nonmobile antardaerah. Upaya region dalam memberdayakan faktor immobile secara sinergis hanya dapat tercapai melalui regionalisasi yang sesuai dengan kebutuhan faktor mobile. Dengan demikian, perlombaan antarregion kini terletak pada kemampuannya memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam mensinergikan potensi dan sumberdaya lokal antardaerah. Gambar berikut menjelaskan sebab-sebab semakin pentingnya proses pembentukan region (regionalisasi) yang berlanjut pada pelaksanaan Regional Marketing dalam rangka menarik ketiga faktor mobile (Modal, Perusahaan dan SDM) untuk pembangunan. Gambar 25. Kebutuhan Regional Marketing Modal/Uang tidak terikat pada Ruang

Setiap Daerah selalu berupaya menariknya

Perusahaan tidak terikat pada Ruang

SDM tidak terikat pada Ruang



Upaya menghindari Persaingan Tidak Sehat

- Edisi 2 -


(regional economic development) perlu diperhatikan faktor value chains (rantai nilai) produk atau jasa pada wilayah kajian. Secara sederhana yang dimaksud dengan value chains adalah mata rantai dari kegiatan ekonomi yang menggambarkan transformasi produk/jasa mulai dari bahan baku hingga bentuk akhir produk/jasa yang diterima oleh konsumen. Kajian tentang value chains mulai muncul pada awal era 70’an yang banyak ditemui pada literatur Perancis. Tema ini semakin banyak diperhatian para perencana pembangunan wilayah pada era 90’an seiring berkembangnya kajian mengenai pengaruh mata rantai penguasaan (governance chains) hingga global chains terutama menyangkut besarnya peran berbagai perusahaan penting (key firm) dalam mengkoordinasikan jaringan produksinya secara global. Juga dalam konteks regionalisasi, yaitu bagaimana besarnya peran dan pengaruh region sebagai motor perekonomian global. Pengertian value chains bersumber dari berbagai cabang ilmu pengetahuan khususnya pada bahasan input-output linkages dalam teori ekonomi. Dalam konteks kerja sama antardaerah mata rantai produk atau jasa dapat diperoleh melalui kajian sistem produksi. Dengan demikian, dapat diperoleh hubungan interaksi produk/jasa antardaerah yang berpotensi menjadi komponen kerja sama. Sebagai contoh dapat dilihat pada skema sistem produksi tepung tapioka di region BARLINGMASCAKEB berikut:

Kerjasama lintas batas administratif melalui pola Regionalisasi Desentralistik Upaya Inovatif Regional Marketing, sebagai instrumen komunikasi yang mengedepankan mediasi dan bukan pola direktif antara Region dengan Pemodal, Perusahaan dan SDM Terampil (masyarakat)

Dalam pembahasan Regional Marketing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan ekonomi regional •123

•124

- Edisi 2 -


Gambar 26. Skema Sistem Produksi Tepung Tapioka di Region Barlingmascakeb

- Edisi 2 -


Gambar 27. Proses Arbitrage Faktor Mobile terhadap Nonmobile

Proses „Arbitrage“ sbg Motor dalam persaingan antar Region

SEMARANG

Faktor NonNon-mobile

Purbalingga

JAKARTA / BANDUNG

•Tenaga kerja •Pasar

Banjarnegara

Persaingan antar REGION

++++


+++

(pabrik tapioka)

•Tenaga kerja •Pasar

Region X

Banyumas •Bahan baku •Pasar

Kebumen

Cilacap

•Bahan baku •Pasar

•Pasar •Pelabuhan


Persaingan Antar REGION

++

Penurunan Attraktivitas

EKSPOR

Faktor Mobile

Region Y Faktor NonNon-mobile

+++ Faktor Mobile

Dipl.- Ing. Benjamin Abdurahman

Weichhart, 2002 MPWK UNDIP, 2004

Bila faktor value chains suatu produk/jasa telah menjadi suatu mekanisme dan kekuatan regional yang kokoh maka region tersebut memiliki atraktivitas yang tinggi bagi faktor mobile. Proses seleksi lokasi oleh faktor mobile menghasilkan sebuah fenomena arbitrage (arbitrase). Weichhart menggambarkan proses arbitrage tersebut sebagai motor dari persaingan antarregion seperti tampak pada gambar berikut:

•125

Gambar di atas menunjukan bahwa faktor mobile akan pergi ke region yang memiliki daya tarik faktor nonmobile terbaik. Bila terjadi penurunan atraktivitas regional maka faktor mobile akan mudah berpindah ke region lain yang lebih menguntungkan. Marketing pada sektor publik dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengaplikasikan proses penguatan potensi sumber daya dalam batas administratif tertentu secara kewilayahan yang dilakukan bersama unsur lokal terkait. Upaya penguatan potensi daerah yang dimaksud umumnya menyangkut aspek ekonomi, Citra (image), dan indentitas daerah. Sasaran Regional Marketing menitikberatkan pada perbaikan kemampuan bersaing dalam menarik investasi (competitiveness). Oleh sebab itu, keberhasilan Regional Marketing dapat diukur dari peningkatan perekonomian daerah yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah dan nilai investasi. •126

- Edisi 2 -


Berdasarkan penjelasan di atas, maka Regional Marketing dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: 1. Melakukan tugas penerangan kepada masyarakat luas tentang kualitas dan potensi daerah yang bertujuan memperkuat identifikasi masyarakat dengan wilayahnya serta memperkuat citra khusus atau ‘special image’ wilayah. 2. Mengaktifkan kerja sama seluruh unsur daerah dalam rangka menguatkan potensi lokal (kekuatan endogen) guna memperoleh kekuatan daya saing. 3. Melakukan kegiatan yang relevan dalam rangka menarik dan mempertahankan faktor ekonomi yang bersifat mobile (investasi, SDM berkualitas, dan perusahaan) . Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep Regional Marketing bukanlah sebuah konsep yang menggantikan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melainkan justru menunjang konsep yang telah ada. Hal ini berarti Regional Marketing dapat dipandang sebagai penguat konsep perencanaan yang telah memperoleh legitimasi hukum melalui proses perencanaan yang berbeda dari prosedur formal-administratif perencanaan klasik. Dalam hubungannya dengan keterlibatan para pelakunya, pemahaman ‘marketing’ atau ‘pemasaran’ harus mengarah ke dalam. Artinya dilaksanakan pada seluruh tingkatan dan oleh seluruh pihak terkait di daerah agar mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pada umumnya, pengertian ‘pemasaran’ berarti sebuah cara untuk menstimulasi dan menunjang proses tukar-menukar antara supply dan demand. Secara umum, marketing dapat dibedakan dalam marketing komersial (peningkatan profit) dan marketing nonprofit (usaha-usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi). Karena Regional Marketing lebih mengarah pada peningkatan perekonomian daerah melalui efisiensi, maka Regional Management sebagai institusi •127

- Edisi 2 -


pengelola Regional Marketing dalam kegiatannya tidak mencari untung. Akan tetapi, bentuk badan hukum sebuah Regional Management dapat berupa Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah, Yayasan, atau badan hukum lain yang disepakati bersama dan memenuhi persyaratan pengelolaan secara profesional. B. Manfaat Regional Marketing Sebagaimana tampak pada fenomena pembangunan di berbagai daerah saat ini, telah terjadi perubahan paradigma masyarakat, perkembangan ekonomi global, serta penerapan otonomi daerah yang mampu mendorong perkembangan kesadaran pentingnya penguatan perekonomian lokal dalam pembangunan daerah. Meskipun pula, masih ada upaya dan inisiatif lokal yang belum tentu membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan itu sendiri. Misalnya terjadi dalam bentuk upaya pemasaran daerah secara ‘sendiri-sendiri’ tanpa mengintegrasikannya melalui pendekatan kewilayahan. Hasil yang diperoleh dari pemasaran daerah seperti ini biasanya tidak dapat memenuhi harapan untuk menstimulasi masuknya investasi, khususnya yang bersifat ‘jangka menengah dan panjang’ (long-term). Ini terjadi karena kemampuan daerah untuk menarik investasi masih sangat bergantung pada kekuatan atau potensi lama daerah tersebut. Maksud potensi lama di sini adalah segala bentuk potensi yang masih mengacu pada kriteria dasar sumber daya kedaerahan tanpa mempertimbangkan potensi sinergi kewilayahan. Potensi sinergi kewilayahan hanya dapat ikut diperhitungkan bila ada peluang keterkaitan melalui kerja sama yang menguntungkan. Penekanan pada aspek ‘keuntungan’ tidak semata dilihat dari aspek finansial namun juga menyangkut aspek lingkungan, sosial, politik, dan sebagainya. Dalam dinamika pembangunan seperti saat ini, dibutuhkan terobosan baru dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah secara nyata. Salah satu upaya yang belum banyak dilakukan adalah •128

- Edisi 2 -


menggunakan Regional Marketing sebagai instrumen pemberdayaan potensi dan keunggulan daerah guna meningkatkan investasi. Konsep ini sangat mungkin diterapkan untuk mengembangkan daerah karena tujuan penting pelaksanaan Regional Marketing adalah menggairahkan dunia usaha, khususnya menarik investasi ke daerah, dalam konteks regional, guna meningkatkan perekonomian lokal. Imbas positif akan terjadi pada peningkatan angka tenaga kerja, pendapatan pajak, dan (lebih-lebih) sinergi yang diperoleh dari aktivitas perekonomian. Melalui penerapan otonomi daerah maka segala yang kondisi perekonomian terjadi di daerah akan berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Pengaruh ‘kriteria kondusif’, seperti transparansi, kesiapan infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan insentif perpajakan akan menjadi faktor penentu bagi masuknya investasi. Sementara itu, perubahan dan dinamika perekonomian nasional maupun internasional (globalisasi) serta terbatasnya keuangan daerah tidak dapat diatasi sendiri oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka perlu suatu konsep pemasaran yang berbasis kewilayahan agar memperoleh hasil yang optimal. Secara umum sebab-sebab perlunya Regional Marketing terkait relevansinya dengan perlunya sebuah badan koordinasi dan kerja sama antardaerah (Regional Management), antara lain: 1. Keterbatasan sumber pendapatan atau keuangan daerah; 2. Perubahan dan dinamika perekonomian baik nasional maupun internasional (globalisasi); 3. Semakin pentingnya infrastruktur daerah dan citra daerah sebagai faktor penentu bagi investor dalam memilih lokasi; 4. Perlunya menggalang kekuatan atau potensi daerah dalam rangka pembangunan daerah (otonomi daerah); 5. Menggalang persatuan dan kesatuan dalam mempererat kerja sama antardaerah (regionalisasi); 6. Peluang perolehan sumber dana dari program pembangunan baik nasional maupun internasional. •129

- Edisi 2 -


Konsep Regional Marketing diharapkan dapat memosisikan daerah dalam perekonomian yang semakin dinamis dan atraktif bagi dunia usaha. Tujuan marketing pada sektor publik adalah: 1. Menciptakan preferensi (keistimewaan) 2. Menciptakan keputusan

transparansi

dalam

proses

pengambilan

3. Mengarahkan aktivitas berorientasi pasar 4. Memberdayakan platform kerja sama untuk membuat konsep aplikatif atau menciptakan konsensus melalui konsep bersama 5. Memilih dan mempertimbangan lokasi untuk investasi dan arah pembangunan

Berikut adalah sasaran pembahasan kerja sama yang dapat dijadikan pemikiran bersama para stakeholder dalam konteks regional marketing: o

Komponen alam (sumber daya)

o

Komponen infrastruktur (a.l. transportasi, kesehatan, pendidikan)

o

Komponen pariwisata dan rekreasi

o

Komponen ekonomi yang relevan (a.l. pertanian, perindustrian, perikanan)

Berdasarkan beragam komponen di atas dapat disusun suatu strategi pembangunan daerah dalam konteks Regional Marketing. Melihat kompleksitas penerapan Regional Marketing, maka untuk tujuan-tujuan khusus dan konsultasi dapat pula dipergunakan jasa Badan Penelitian dari perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan wilayah dan kota, khususnya Regional Management dan Regional Marketing. •130

- Edisi 2 -


C. Konsep Regional Marketing

- Edisi 2 -


Gambar 28. Aktor Terkait Regional Marketing

Dalam pelaksanaannya, proyek-proyek Regional Marketing berorientasi pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Pada kenyataannya beberapa daerah yang telah mengandalkan kekuatan sektor tertentu, misalnya sektor pariwisata, tentu akan mengupayakan penguatan dan pengembangan terhadap bidang tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan upaya pengembangan sektor lain yang selama ini belum banyak tersentuh program pembangunan ikut ditumbuhkembangkan. Dengan demikian, tujuan umum yang selalu dipergunakan dalam pelaksanaan Regional Marketing adalah penguatan perekonomian daerah dalam konteks satu kesatuan wilayah pembangunan, sedangkan dalam proses pelaksanaannya disesuaikan dengan sektor-sektor yang telah atau berpotensi kuat menjadi motor pembangunan daerah. Segala upaya penguatan perekonomian daerah dapat berkembang sesuai dengan tuntutan pasar atau aspek relevan lainnya. 1. Pembatasan Wilayah Kerja Dalam proses perencanaan sebagai tahap awal pembentukan Regional Management, pembatasan wilayah kerja dapat ditetapkan berdasarkan batasan administratif masing-masing daerah yang terkait. Sesuai pola regionalisasi desentralistik, maka batasan ruang menurut jenjang hirarki-administratif tidak lagi menjadi landasan utama pelaksanaan. Artinya sejauh ada kesepakatan antara para aktor pembangunan yang legitim, maka batasan wilayah kerja dapat ditetapkan.

Unsur Asosiasi Lokal/Regional

Unsur Pemerintah Daerah

Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Unsur Perguruan Tinggi

Unsur DPR/D

Unsur Perbankan

Unsur Konsultan

Unsur Asosiasi Sektoral

Individu Yang berkepentingan

Unsur Perencanaan Regional

Penentu keberhasilan sebuah proyek Regional Marketing, berdasarkan pengalaman di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman, bukan terletak pada komposisi dan jumlah unsur yang terlibat namun lebih kepada keyakinan dan kesediaan/komitmen untuk bekerja sama dan berkomunikasi antaraktor regional terkait.

Pihak-pihak yang terkait dalam sebuah proyek Regional Marketing dapat begitu luas namun pada umumnya para pihak terkait dapat terdiri dari unsur-unsur seperti yang digambarkan berikut:

Hingga saat ini peran sektor publik masih mendominasi iklim pembangunan di Indonesia. Kenyataan ini menunjukan bahwa sektor publik tidak dapat dipisahkan sebagai motor penggerak dalam pembangunan wilayah. Sektor publik masih dibutuhkan sebagai pelaku dan bukan sekedar fasilitator pembangunan. Dengan pelaksanaan Regional Marketing, peran sektor publik akan semakin bergeser pada kegiatan fasilitasi dan dukungan melalui kebijakan dan regulasi. Regional Management yang berperan sebagai moderator dan intermediasi dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan lebih berkonsentrasi pada kegiatan yang memiliki unsur 3K.

•131

•132

2. Para Aktor Terkait

- Edisi 2 -


- Edisi 2 -


Sesuai dengan salah satu tugasnya, Regional Marketing harus mampu menarik investasi sektor publik dan swasta ke dalam region. Bagaimana mensinergikan potensi yang dimiliki oleh para aktor terkait merupakan bagian konsep dan pelaksanaannya.

Regional Marketing juga dapat diartikan sebagai komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan wilayah karena dalam prakteknya mengaplikasikan proses komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antardaerah.

3. Tujuan dan Sasaran Regional Marketing

Adapun pelaksanaan kegiatan Regional Marketing dalam konteks komunikasi dapat berbentuk sebagai berikut:

Tujuan utama penerapan Regional Marketing adalah meningkatkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama oleh para aktor regional. Dalam proses pengembangannya, tujuan program dapat muncul beragam tergantung pada potensi, situasi, dan kondisi daerah terkait. Dasar pertimbangan dari penentuan proyek Regional Marketing adalah analisis dan penerapan paradigma pembangunan daerah dalam konteks regional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Regional Marketing dalam rangka penguatan dan peningkatan daya saing regional, maka perlu dilakukan berbagai upaya seperti ditunjukkan dalam tabel (Eberle et al., 2000:12) berikut: Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Utama Regional Marketing KE DALAM

KE LUAR TUJUAN & SASARAN

• Membangun sebuah visi masa depan • Identifikasi produk wilayah sebagai “trade untuk region dan pembuatan action plan mark” wilayah (pertanian, industri, budaya, pendidikan dll) • Pengembangan infrastruktur melalui • Membuat profil regional dengan mewujudkan keistimewaan untuk pemasaran baik kedalam maupun luar

lobbying • Mendorong pembangunan daerah tertinggal

• Pemasaran bersama

• Mempersiapkan lahan yang memadai untuk dipasarkan.

• Pameran

• Persiapkan mengenai ketentuan • Upaya perolehan dana eksternal stimulus ekonomi wilayah seperti pajak, • Mendorong peningkatan sektoral pelayanan terpadu, dll • Mendorong peningkatan daya saing regional • Mendorong perbaikan infrastruktur • Mendorong perbaikan lokasi-lokasi strategis • Diversifikasi produk regional

Tabel 18. Tujuan dan Sasaran Komunikatif Regional Marketing KE DALAM

KE LUAR KOMUNIKATIF

• Membangun jejaring komunikasi wilayah (administratif, bisnis, masyarakat).

• “Menjual” region sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi sesuai visi pembangunan

• Pertemuan kontinyu dengan tema-tema yang beragam

• Mem-“populer”-kan wilayah

• Membina arus informasi

• Mem-“profil”-kan wilayah dengan citra tersendiri.

• Pengembangan dan penguatan identitas regional (kultural) • Menguatkan persatuan dan kebersamaan Eberle et el.

Penerapan Regional Marketing dapat menitikberatkan pemanfaatan sinergi yang menghasilkan penghematan, misalnya dengan peningkatan efisiensi penggunaan infrastruktur antarKabupaten/Kota, perusahaan swasta, dan institusi atau badan yang terkait. Konsep Regional Marketing dapat diintegrasikan dalam perencanaan daerah sebagai tambahan dan penguat perencanaan formal dari masing-masing daerah yang telah ditetapkan sehingga dapat ikut menunjang keberhasilannya.

• Pembagian peran dalam “keistimewaan” pada masing-masing daerah Eberle et al.

•133

•134

- Edisi 2 -


Tabel 19. Tujuan dan Sasaran Kooperatif Regional Marketing KE DALAM

KE LUAR KOOPERATIF

• Menekan biaya tinggi dengan upaya peningkatan “sinergi” infrastruktur.

• Membangun kerja sama inter regional – nasional – internasional

• Melibatkan unsur masyarakat luas

• Penguatan kerja sama/ jejaring di sektor – sektor pariwisata, perhotelan dll.

- Edisi 2 -

4. Materi Pembahasan Materi kerja konsep Pemasaran Wilayah bergantung pada tujuan yang diharapkan. Pada intinya pembahasan konsep berorientasi pada penguatan sektor perekonomian. o

marketing kawasan untuk investasi dan lokasi usaha

o

meningkatkan gairah investasi, misalnya melalui program revitalisasi kawasan, peningkatan business start ups

• Mendorong proyek – proyek kerja sama.

o

pemasaran produksi regional

• Menekan egoisme daerah.

o

pemanfaatan sinergi dari potensi lokal secara regional

o

membangun jejaring produksi dan akses pasar

o

peningkatan kapabilitas publik dan swasta

o

harmonisasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam konteks kebijakan dan pelayanan.

• Membangun kekuatan dengan kerja sama antar instansi/perusahaan

Eberle et al.

Pada rangkaian tabel sasaran dan tujuan Regional Marketing di atas menunjukan pula peran aspek koordinasi dalam mengaplikasikan konsepsi ini. Kerja sama yang mengedepankan aspek komunikasi dengan azas musyawarah diharapkan dapat menghasilkan komitmen dari para aktor regional terkait sehingga akan memudahkan koordinasi pelaksanaan.94 Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan program nantinya adalah kesesuaian dengan kemampuan wilayah dalam pengembangan pembangunan perekonomian. Dengan demikian penetapan visi dan misi yang realistis merupakan salah satu pedoman perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan pengalaman pemanfaatan Regional Marketing di Eropa menunjukan bahwa banyak hambatan pelaksanaan terjadi disebabkan oleh target pencapaian yang tidak realistis. Kemampuan regional yang terukur perlu menjadi salah satu landasan pertimbangan program Regional Marketing.

94


Dengan demikian program Regional Marketing diharapkan dapat menunjang kerja sama guna terciptanya jaringan yang komunikatif dan memberikan kondisi yang kondusif pada aspek perekonomian dan hubungan sosial kemasyarakatan. 5. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran Regional Marketing adalah multiplikator dan penentu internal dan eksternal wilayah.95 Kelompok sasaran ke dalam dan ke luar dapat dilihat pada tabel berikut:

95

Periksa Model DACO pada gambar 18.

•135

Periksa juga gambar 25 tentang Aktor Terkait Regional Marketing.

•136

- Edisi 2 -


Tabel 20. Kelompok Sasaran Regional Marketing KE DALAM

KE LUAR

• Lembaga masyarakat

• Investor potensial

• Penduduk setempat (individu)

• Para eksekutif dari sektor usaha, penelitian, budaya, politik dan pariwisata

• Pelaku ekonomi lokal • Pemerintah Kabupaten/ Kota

• Badan, lembaga atau perusahaan yang tertarik untuk bekerja sama

• Anggota DPRD • Unsur pendidikan dan kebudayaan lokal • Lembaga profesi lokal • Media lokal dsbnya

• Wisatawan potensial • Wakil rakyat tingkat Provinsi maupun nasional (sebagai multiplikator)

- Edisi 2 -


6. Jangka Waktu Kegiatan Lamanya pelaksanaan proyek Regional Marketing tergantung dari tujuan-tujuan yang ditetapkan pada program kerja dan evaluasi yang dianggap cukup beserta rekomendasi pengembangannya. Faktor utama yang menentukan jangka waktu pelaksanaan sebuah proyek Regional Marketing adalah dana atau budget yang disediakan. Perkiraan jangka waktu proses perencanaan Regional Marketing dapat ditentukan dengan mempertimbangkan rangkaian kerja sebagai berikut: Gambar 29. Proses Regional Marketing

• Media masa nasional • Majalah profesi dsbnya

Berbagai hubungan khusus antara region dengan multiplikator merupakan salah satu potensi yang dapat mendukung kegiatan. Banyak region di negara maju memanfaatkan politisi, olahragawan/wati, aktor film, atau selebriti lainnya dalam upaya penguatan image dan identitas wilayah.

Identifikasi

Analisa

Konsep

Pelaksanaan

Rekomendasi

Konsolidasi Awal

Konsensus

Pengawasan

+ 4 Bulan

Berdasarkan Kebutuhan

Anggota DPR Pusat yang berasal dari region tertentu akan bersimpati kepada upaya kampung halaman’ dalam meningkatkan pembangunan wilayah. Simpati ini dapat berlanjut pada dukungan nyata berupa pemberian informasi dalam konteks perolehan peluang dana, investasi, dan sebagainya. Demikian pula halnya yang terjadi pada para pengusaha yang telah sukses di perantauan. Mereka akan dapat terus ‘menyambung rasa’ terhadap kampung halaman melalui investasi atau kegiatan lain seperti turut serta dalam keanggotaan pada yayasan sosial, budaya, atau lingkungan regional. Berbagai paguyuban regional dengan warna budaya, seperti pada kelompok warga banyumasan dengan Seruling Mas dan kelompok warga Jawa Barat dengan Pasundan telah menunjukan kontribusinya terhadap region.

Pada contoh gambar di atas terlihat bahwa proses perencanaan hingga dimulainya pelaksanaan dapat membutuhkan waktu hingga satu tahun. Berdasarkan pengalaman di Uni Eropa, perkiraan realistis dalam pelaksanaannya Regional Marketing memerlukan jangka waktu sekurangnya tiga tahun untuk kemudian dievaluasi pada tiap tahunnya.

•137

•138

+ 4 Bulan

+ 3 Bulan

- Edisi 2 -


7. Pembiayaan Penyediaan anggaran untuk kegiatan Regional Management/Marketing dapat didukung oleh Pemerintah Pusat melalui berbagai bentuk program. Pemerintah Provinsi dapat melakukan bantuan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dalam rangka memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan regionalisasi desentralistik. Pada pihak lain, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan lainnya dapat menganggarkan berbagai bentuk inisiasi yang muncul dari daerahnya untuk membangun kegiatan pembangunan regional dari berbagai sektor dan kalangan. Pengajuan program pembangunan melalui platform kerja sama antardaerah kepada Pusat tentu lebih menjanjikan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan transparansi, khususnya dalam konteks pembiayaan. Hal ini dapat terjadi mengingat program yang diajukan oleh region merupakan hasil sebuah proses dialog dan pengelolaan yang transparan. Hal ini juga mempermudah mekanisme kontrol terhadap dana pembangunan yang dialokasikan. Ketergantungan suatu daerah dengan daerah lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pengikat kebersamaan dan kepentingan termasuk dalam bentuk penggalangan dana. Proses penggalangan dana juga sekaligus bermanfaat untuk mempraktekan transparansi pembangunan wilayah. Keterbukaan kebutuhan dan pemanfaatan dana program kerja sama pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang lebih bertanggung jawab.

- Edisi 2 -


dilihat dari hasil kerja sama antardaerah yang dikelola melalui management struktural dan berhenti pada tatanan MoU (Surat Kesepakatan Kerja sama). Budgeting dan jumlah penggalangan dana mencerminkan besarnya niat dan kesungguhan para aktor regional dalam melakukan kerja sama. Sebagaimana dimaklumi bahwa tidak ada satu kegiatan pembangunan yang tidak membutuhkan kepastian dan jaminan pembiayaan. Jumlah kontribusi masing-masing aktor regional harus memiliki azas kepatutan dan realistis sesuai dengan visi dan misi kerja sama. Apakah kontribusi anggaran keuangan mencerminkan kesungguhan kerja sama antardaerah? Pada tahun 2001 berdiri sebuah Badan Kerja sama Antar-Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSRATEN dalam rangka mengelola berbagai kegiatan kerja sama antardaerah terkait. Masing-masing anggota kerja sama SUBOSUKA WONOSRATEN mengalokasikan dana sebesar Rp 2 juta pada 2001; Rp 2,5 juta pada 2002; Rp 5 juta pada 2003; Rp 10 juta pada 2004, dan kini (2005) berkembang wacana untuk meningkatkannya hingga Rp 15 juta per anggota. Bandingkan dengan kontribusi masing-masing anggota kerja sama antardaerah BARLINGMASCAKEB sebesar 100 juta rupiah (2004) dengan perkembangan yang cenderung meningkat pada setiap tahun anggaran. Salah satu faktor kunci keberhasilan kerja sama antardaerah adalah dana. Melalui anggaran dana yang minim tentu sulit memperoleh hasil yang maksimal. Pengalaman kerja sama SUBOSUKA WANASRATEN dalam konteks pembiayaan tersebut memberikan gambaran kritis terhadap kesungguhan para aktor regional dalam melakukan regionalisasi.

Melalui penggalangan dana secara kolektif, peluang peningkatan kemampuan untuk mengaplikasikan pengelolaan yang profesional semakin terbuka. Profesionalisme merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Pengalaman regionalisasi masa lalu yang mengandalkan management struktural di Indonesia telah memperlihatkan hasil yang kurang menggembirakan. Hal ini dapat

Berbagai alasan lain mungkin pula melatarbelakangi anggaran yang relatif kecil tersebut? Salah satunya adalah karena adanya keterbatasan pemahaman tentang konsep regionalisasi dengan berbagai bentuk aplikasinya yang membutuhkan dana sesuai output yang diharapkan.

•139

•140

- Edisi 2 -


- Edisi 2 -

Sesungguhnya pemanfaatan Regional Marketing sebagai konsep kerja sama antardaerah akan menciptakan efisiensi keuangan bagi daerah otonom terkait. Hal ini dapat terwujud berdasarkan pola kolektif yang meringankan kontribusi pendanaan bagi masing-masing daerah. Sebagai contoh, alokasi dana promosi daerah yang sedianya hanya mampu menghasilkan kegiatan sederhana dapat berubah menjadi paket promosi yang istimewa melalui pendanaan bersama. Melalui paket promosi kewilayahan juga semakin terbuka peluang perolehan pendanaan dari level Provinsi dan Pusat. Sebuah paket promosi kewilayahan membuktikan adanya koordinasi antardaerah yang menjadi harapan dan (sebenarnya) menjadi salah satu tugas penting Provinsi dalam memasarkan wilayahnya.

Bagaimanakah bentuk-bentuk program pembiayaan pembangunan regional yang dapat dilakukan oleh Pusat? Di bawah program GA (Gemeinschaftsaufgabe)96 atau ‘Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur97’ dibangun sebuah mekanisme bantuan pembiayaan untuk percepatan pembangunan wilayah tertinggal di Jerman. Melalui program ini pula proses pembangunan wilayah dari Pusat diaplikasikan. Artinya, Bund (Pusat) dan Länder (Negara Bagian) mengedepankan inisiasi regional dan potensi sumber daya dari region terkait untuk memanfaatkan program pembangunan dengan bantuan Pusat (Bund). Setiap program bantuan berjalan sedikitnya selama tiga tahun. Para aktor regional diwajibkan mengedepankan kerja sama dan dialog dalam koordinasi pembangunan di wilayahnya. Bentuk lain dari dukungan Pemerintah Pusat dalam konteks pembangunan regional di Jerman dapat ditemui sejak tahun 2001 melalui program ‘Regionen Aktiv – Land Gestaltet Zukunft98’ atau yang sering disingkat dengan ‘Regionen Aktiv’. Di bawah koordinasi Departemen Pertanian99 18 region menyatakan turut serta dalam upaya membentuk model pembangunan regional berbasis pertanian yang inovatif.

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama yang diperoleh dari kontribusi anggota kerja sama regional terkait sekaligus mencerminkan kadar kesunggguhan dan motivasi kerja sama tersebut, keyakinan pihak ketiga terhadap keberhasilan kerja sama regional akan semakin tinggi dan merasa perlu untuk melibatkan diri di dalamnya. Melalui pola penggalangan dan pengelolaan pembiayaan yang kolektif dan transparan antar-para aktor regional, maka ternuka peluang terjadinya praktik open management yang berkeadilan. Hal ini dapat terjadi karena aspek keterbukaan dalam konteks pengelolaan informasi merupakan pola yang lazim digunakan oleh sebuah lembaga Regional Management. Aspek pembiayaan dapat menjadi salah satu faktor pendukung penting yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dalam mendorong munculnya inisiatif regional. Hal seperti ini pula yang diterapkan oleh Pemerintah Jerman untuk mensiasati disparitas pembangunan wilayah dalam bentuk program-program bantuan pembiayaan.

•141


Peluang perolehan bantuan pembiayaan terhadap inisiatif regional di negara-negara anggota Uni Eropa dapat pula melalui institusi European Union (EU). Di antaranya adalah melalui European Regional Development Fund (ERDF), European Structure Fund (ESF), dan the Cohesion Fund. Hal ini memperlihatkan bahwa perhatian dan dukungan terhadap pendekatan regionalisasi yang diaplikasikan dalam

96

Gemeinschaftsaufgabe: Tugas Bersama. (sampai tahun 2004 telah 40 region ikut serta dalam program ini). 97 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur: Perbaikan Struktur Ekonomi Regional 98 ‘Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft’: Region-Region yang aktif – Daerah Membangun Masa Depan’ yang dimaksud dengan Land disini adalah Daerah yang memiliki sektor Pertanian sebagai salah satu motor penggerak dalam pembangunannya. 99 Bundesministerium für Verbraucher-schutz, Ernährung und Landwirtschaft: Departemen untuk Perlindungan Konsumen, Makanan, dan Pertanian.

•142

- Edisi 2 -


bentuk program pembiayaan dari level EU hingga ke Provinsi100 terhadap region tergolong besar.

Bagaimanakah Pusat dan Provinsi dapat mendukung regionalisasi desentralistik dalam konteks pembiayaan? Salah satu tugas besar Pusat dan Provinsi pada masa mendatang adalah menyediakan peluang bagi region dalam melakukan inisiatif pembangunan regional. Bentuknya dapat diwujudkan dalam format kebijakan/regulasi dan program pembangunan regionalisasi desentralistik. Kebijakan Pusat menyangkut dukungan keuangan dengan formula perhitungan yang jelas terhadap region menjadi salah satu komponen utama. Dalam kebijakan tersebut perlu mengacu pada produk instrumentasi formal yang ada (RPJP, RPJM, Renstra-KL dstnya) agar sinkronisasi anggaran dapat terwujud. Sedangkan mekanisme dari berbagai bentuk dukungan (termasuk finansial) itulah yang dapat diwujudkan dalam bentuk program dari Pusat dan Provinsi. Upaya perintisan dalam bentuk program yang berasal dari tingkat Provinsi telah dimulai di Jawa Tengah dengan nama Regional Economic Development Strategic Program (REDSP). Salah satu tantangan besar dari program ini adalah kemampuannya dalam memberikan dukungan pembiayaan terhadap inisiatif pembangunan regional.

Pola dan mekanisme penganggaran sebagaimana dipraktekkan oleh regionalisasi sentralistik, seperti pada konsep KAPET yang sepenuhnya diperoleh dari APBN, tidak lagi dapat dilaksanakan pada pola regionalisasi desentralistik. Alokasi anggaran akan sangat bergantung pada kebutuhan region sebagai pelaku utama pembangunan wilayah. Akan tetapi, regulasi umum dalam rangka menunjang inisiasi regional dapat dengan mudah dibentuk bila ada political will dari Pusat dan Provinsi untuk melaksanakannya.

- Edisi 2 -


Penutup

Sejak bergulirnya reformasi, proses demokratisasi telah melahirkan berbagai produk kebijakan, diantaranya UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan UU. Nomor 25 Tahun 2004, yang dipergunakan sebagai salah satu landasan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Produk-produk hukum tersebut tidak lepas dari prosedur atau tata-cara formal yang menjadi landasan hukum dan acuan pelaksanaan. Namun, dinamika pembangunan saat ini dihadapkan pada dua jenis tantangan besar yang tidak dapat dihindari, berupa globalisasi dan implikasi pelaksanaan otonomi daerah. Kedua tantangan tersebut begitu besar sehingga mustahil dapat ditanggulangi dengan hanya melalui tata cara formal yang memiliki berbagai karakter khasnya, seperti prosedural dan birokratis. Salah satu kelemahan yang sudah dapat dimaklumi adalah kerjanya yang relatif lamban karena tidak dapat secara cepat melakukan penyesuaian dengan dinamika pembangunan yang disebabkan oleh panjangnya proses perencanaan. Pada hakikatnya sumber kelemahan pelaksanaan pembangunan101 melalui pola formal selalu ditandai dengan kelemahan pada tiga komponen penting yaitu: komunikasi, kerja sama, dan koordinasi yang mencerminkan kekuatan komitmen dari para aktor pembangunannya. Berbagai kelemahan instrumentasi formal pembangunan harus segera ditutupi oleh instrumentasi bentuk baru yang dapat menjadi solusi strategis dalam memecahkan masalah pembangunan. Oleh karena itu, pemanfaatan konsepsi yang sudah teruji dan terukur keberhasilannya seperti pendekatan regionalisasi desentralistik perlu mendapat perhatian khusus. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 telah terjadi upaya-upaya pemanfaatan konsepsi pembangunan inkonvensional berupa pendekatan regionalisasi dengan pola baru oleh beberapa Kabupaten dan Kota. Salah satu indikator regionalisasi ini adalah 101

100

atau Negara Bagian (Jerman: Länder) untuk negara-negara federal

•143

Dengan asumsi, bahwa manusia dengan lingkungannya merupakan pusat dari segala aktifitas pembangunan.

•144

- Edisi 2 -


tumbuh kembangnya kesadaran berbagai daerah untuk merapatkan barisan, menyatukan visi, menggalang kekuatan potensi, dan mengaplikasikannya melalui konsepsi bersama dalam bentuk-bentuk aliansi pembangunan regional seperti Regional Management. Saat ini banyak instansi pusat yang mulai mengakomodasi kebutuhan dari berbagai wilayah kerja sama, khususnya yang menggunakan pendekatan Regional Management ke dalam kebijakannya. Hal ini antara lain dapat dilihat pada BAPPENAS yang telah memasukkan kerja sama antardaerah, khususnya Regional Management, sebagai salah satu pendekatan, yang pengembangannya didukung dalam RPJM 2009-2014. Di lain pihak, DEPDAGRI setelah mengeluarkan produk hukumnya berupa PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Antardaerah, terus mempersiapkan kebijakan yang mendukung pemanfaatan kerja sama antardaerah sebagai salah satu strategi pembangunan daerah. Diharapkan dalam tempo yang tidak terlalu lama, produk-produk kebijakan regulasi lainnya yang menyangkut Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan khususnya Regional Management dapat diterbitkan sehingga dapat menjadi acuan daerah dalam melaksanakan KAD. Berbagai ciri khas Regional Management seperti profesionalisme, fleksibilitas, orientasi pada program aksi yang nyata dan bermanfaat, mengutamakan efisiensi dan sinergitas potensi wilayah, serta mengutamakan konsensus dalam membuahkan komitmen antar-aktor pembangunan semakin menjanjikan keselarasan dengan tuntutan dinamika pembangunan kontemporer. Salah satu peluang penerapan Regional Management terletak pada sifat dan orientasi komunikatif yang menjadi karakternya. Justru karena ruang gerak kompetensi tidak kaku maka dapat melahirkan bentuk-bentuk solusi baru (nonkonvensional) bagi pemecahan masalah daerah, regional, bahkan hingga nasional.

- Edisi 2 -


menambah wawasan para pihak terkait karena dapat melihat permasalahan dari sisi yang beragam. Regional Management juga dapat menjawab kekhawatiran disintegrasi karena dengan pengalaman kerja sama lintas administratif serta komunikasi yang terbina dapat membantu menekan kepentingan sesaat daerah sebagai implikasi negatif dari penerapan otonomi daerah. Praktek transparansi pada proses pelaksananan konsep membuka segala permasalahan wilayah dan dengan demikian setiap daerah dapat lebih memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini akan lebih memberikan suasana keterbukaan dan saling pengertian antardaerah, baik sektoral maupun administratif, sehingga meredam kecurigaan dan ‘egoisme daerah’ yang kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Tradisi musyawarah yang mengakar pada budaya komunikasi di masyarakat pada umumnya, merupakan landasan kuat bagi keberhasilan pelaksanaan Regional Management di Indonesia. Dengan demikian, menggali dan mengembangkan Regional Management yang didukung oleh semua pihak merupakan sebuah upaya yang layak untuk segera ditindaklanjuti. Melalui konsep Regional Marketing oleh sebuah Regional Management terbuka peluang pemanfaatan potensi daerah melalui sinergi pemberdayaan antardaerah. Dengan ‘kebersamaan’ terbentuk kekuatan sumber daya yang memperbesar peluang dalam mencapai target-target pembangunan daerah. Bersama Regional Marketing, beban keuangan daerah yang sedianya dipikul sendiri dapat ditangani secara kolektif dalam konteks kebersamaan kepentingan. Pentingnya sebuah citra wilayah saat ini telah menjadi bagian dari salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, Regional Marketing merupakan komponen penting dalam strategi pembangunan pada masa mendatang.

Keberhasilan Regional Management dalam menangani programprogram pembangunan tergantung dari seberapa besar partisipasi dan iklim komunikasi kondusif yang tercipta antar pihak terkait. Pengalaman kerja sama antarinstansi sektoral, lintas sektoral dan antardaerah dapat

Pemanfaatan regionalisasi berdasarkan kaidah paradigma pembangunan desentralistik masih merupakan pengalaman baru di Indonesia. Berbagai kajian dan aplikasi konsep perlu mendapat perhatian khusus baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menggali dan mengembangkan pendekatan ini untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

•145

•146

- Edisi 2 -


Daftar Pustaka

- Edisi 2 -


Maier, Gunter; Toedling, Franz, 1996. Regional- und Stadtoekonomik. 2 Wien Springer Verlag Mariotti, John. 2003. Marketing, Cara Cepat Meningkatkan Segala Aspek Marketing Yang Luar Biasa, Jakarta: Prestasi Pustakaraya. von Neumann, J. & Morgenstern, O. 1944. Theory of Games and Economic Behavior (Oekonomische Spieltheorie) Princeton, NJ: Princeton University Press.

Buku Blair, John P. 1991. Urban and Regional Economics. Homewood, IL: Irwin Blau, Peter. 1964. Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley. Boye, P. 1997. Market- Policy- and Concept-driven Integration Processes: Three Transnational Regions Compared. In The Öresund Region Building, ed. Berg, P-O & Lyck, L. Copenhagen: Nyt fra Samfundsvidensk. Burns, T. & G.M. Stalker 1994. The Management of Innovation. Oxford: Oxford University Press Calthorpe, Peter & William Fulton. 2001. The Regional City: Planning in the End of Sprawl. Washington-Covelo-London: Island Press Echols, John M. & Hasan Shadily. 1992. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia Fuerst. D. 1994. Regionalmanagement Zwischen Regionalkonferenz und Regionalplanung. In: Regionalmanagement-Migrations- und Integrationspolitik in der EU. Hrsg. Dr. Jobst Steeber; 3. EuropaWoche der Hochschulen in Oldenburg 1994. Fuerst. D. 1998. Projekt- und Regionalmanagement, in: ARL, Hg., Methoden und Instrumente der räumlichen Planung. Handbuch, Hannover Homans, G.C. 1961. Social Behavior: Its Elementary Form. New York: Harcourt Brace. Knieling, Joerg. 2000: Leitbildprozesse & Regionalmanagement Ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Instrumentariums der Raumordnungspolitik, Beiträge zur Politikwissenschaft, Bd. 77, Frankfurt a.M./New York, Peter Lang-Verlag Kotler, Philip, et al. 1993. Marketing Places; Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations; The Free Press, New York.

Priebst, A. 2001. Die Gestaltung der Stadtregion – eine Zukunftsaufgabe; Sonderdruck aus: Bayerische Akademi der Schoenen Kuenste (Hrsg.): Jahrbuch 15, Muenchen Richardson, H.W., 1978, Regional and Urban Economics, Middlesex. Riyadi, Dodi Slamet. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. Rustiadi E. et.al. 2004. Perencanaan Pengembangan Wilayah, Konsep Dasar & Teori, Faperta IPB. Selle, Klaus. 1994. Was ist bloß mit der Planung los? Erkundungen auf dem Weg zum kooperativen Handeln. Ein Werkbuch. Dortmund: Inst. f. Raumplanung. Simon, M., 2001, Das Instrument „Regionalmarketing“ im Überblick. Zusammenfassung der Ergebnisse einer Befragung der AG CIMAMünchen GmbH, im Auftrag des DSSW. München: DSSW Thibaut, J.W., & Kelley, H.H. (1959). The Social Psychology of Groups. New York, Wiley. Thoss, R. 1984: Potenzialfaktoren als Chance selbstverantworteter Entwicklung der Regionen, Informationen zur Raumentwicklung, H. 1/2, S. 21-27 Turowski & Lehmkühler. 1999. Raumordnerische Konzeptionen. Einführung und Überblick. – In: Grundriß der Lande- und Regionalplanung. Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover. P. Weichhart, 2002, Globalization – Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Regionen. – In: H. DACHS und R.FLOIMAIR, Hrsg., Salzburger Jahrbuch für Politik 2001. – Salzburg, (Schriftenreihe des Landespressebüros, Sonderpublikationen, Nr. 180).

Mackensen, Lutz. 1985. Ursprung der Woerter, Muenchen •147

•148

- Edisi 2 -


Terbitan Terbatas Depkimpraswil. Januari 2003. Rencana Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Penanganan

Kawasan

Ditjen Cipta Karya. 1997. Kamus Tata Ruang. Franz Fallend et al. Ringkasan Laporan DVPW, ÖGPW dan SVPW Halaman 3; Titel: „Der Wandel föderativer Strukturen“, Berlin, 8. hingga 9. Juni 2001, dalam Workshop 5: „Föderalistische Strukturen und europäische Integration“. Hasil penelitian „zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Projektnummer P13751)“ dalam kurun waktu 1999-2002 pada Institut für Politikwissenschaft, Universität Salzburg, Nama proyek: „Lokalen Politik in Österreich“ (Franz Fallend, Elisabeth Wolfgruber, Armin Mühlböck, Dagmar Aigner).

- Edisi 2 -


Sumarsono, Soni. 2004. “Peran Konsolidasi dan Kekuatan seminar nasional Regionalisasi dan Pembangunan Wilayah, Agustus 2004.

Pemerintah dalam Mendukung Lokal Pembangunan”. Makalah dalam perspektif Otonomi Daerah di LPPK UNDIP, Semarang, 12

Artikel Jurnal dan Surat Kabar

Sekretariat Badan Kerja sama Pembangunan JABOTABEK. Maret 2003. Kerja sama dalam rangka Pembangunan Jabotabek. Jakarta

Ansell. July 2000. “The Network Polity: Regional Development in Western Europe” dalam Governance: An International Journal of Policy and Administration, Vol 13, No. 3. July 2000. Oxford, UK, Blackwell Publishers Eberle, H., K. ILLIGMANN und M. SIMON, 2000, DSSW – Leitfaden. Regionalmarketing in Deutschland – eine aktuelle Bilanz. – Berlin, (= DSSW-Schriften, Nr. 35).

Sekretariat Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek. Maret 2003. Perluasan Wilayah DKI Jakarta.

Kompas. “Sampah di Jabodetabek Akan Dikelola secara Terpadu”, Rabu, 16 Juni 2004, hal. 11.

Sekretariat Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET (BP KAPET). Januari 2003. Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Pos Kupang. Selasa, 5 Agustus 2003.

Sekretariat Tim Teknis Badan Pengembangan Kapet. Januari 2003. Rencana Penganganan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

Peraturan, Hukum, dan Undang-Undang

Soefaat et al. 1997. Kamus Tata Ruang, edisi 1, Jakarta: Dirktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 8 Tahun 1994 7 Tahun 1994 Tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja BKSP Jabotabek

Sugiono & Benjamin Abdurahman et al. 2004.(MPWK, 2004) Regional Management dan Regional Marketing, Magister Pembangunan Wilayah & Kota – UNDIP, Semarang.

Makalah dan Seminar

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000

Keputusan Bersama Gubernur Kepala DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6375/A-1/1975 dan 1/DP/040/PD/76 2450/A/K/BKD/75 3 Tahun 1976 Tentang pembentukan Badan Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan Jabotabek dan Kerja sama Jabotabek. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1994

Oktorialdi. 2004. “Regionalisasi dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Pembangunan Wilayah” makalah seminar nasional di Magister Pembangunan Wilayah & Kota, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Agustus 2004. •149

Peraturan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor D.IV320/d/II/1976;197.Pem.121/SK/1976 Tentang Pem-bentukan Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek •150

- Edisi 2 -


Peraturan Bersama Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/1976; 3 Tahun 1976 & 9 Tahun 1991

- Edisi 2 -


Biografi

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus IbuKota Jakarta (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 66) jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975. Perjanjian Bersama DKI Jakarta dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tgl. 26 Desember 1997 dan tgl 23 September 1998 Perjanjian Bersama DKI Jakarta dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tgl 26 Desember 1997 dan tgl. 23 September 1998 Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Mei 2000. Surat Keputusan Ketua Forum Badan Kerja sama Pembangunan Jabotabek Nomor 71/BKSP/SK/X/98 Surat Perjanjian Bersama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tgl. 23 September 1998 Surat Perjanjian Bersama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Depok tgl. 11 Nopember dan tgl. 17 Februari 2000. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1999 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. UU. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah UU. Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. UU. Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Tentang Penulis Benjamin Abdurahman Lahir di Jakarta 1963 saat ini aktif sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antardaerah (LEKAD). Saat ini juga menjadi anggota Ikatan Ahli Perencana (IAP) dan World University Service Commitee Indonesia (WUSKI) serta anggota Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ). Selain berpengalaman menjadi peneliti pada lembaga penelitian MPWK UNDIP, penulis juga aktif sebagai senior advisor di berbagai lembaga bantuan teknis internasional, seperti GTZ, Swisscontact, KAS, INWent, dan GfA Management (German). Pengalamannya lebih dari satu dasawarsa dalam bidang pembangunan wilayah dan kota telah menjadikannya sebagai narasumber di berbagai seminar, konferensi, dan workshop bertema pembangunan wilayah dan kota, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan regionalisasi sebagai instrumentasi pembangunan. Salah satu kiprahnya, bersama Tim Peneliti MPWK UNDIP, di bawah pimpinan Prof. Dr. Sugiono Soetomo, CES, DEA, telah melahirkan Regional Management dan Regional Marketing di region Barlingmascakeb (Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) dan Sapta-Mitra-Pantura di Jawa Tengah. Sebagai Tenaga Ahli dalam Tim Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal telah turut aktif memfasilitasi terbentuknya 5 Regional Management di tingkat nasional. Sebagai senior advisor turut aktif memfasilitasi berbagai inisiatif aliansi pembangunan kewilayahan dan kerja sama antardaerah, seperti CIAYUMAJAKUNING (Jabar) dan KEDU Plus (Jawa Tengah). Selain buku ini, penulis juga telah menulis buku pedoman instrumen perencanaan Kerja Sama Daerah (KAD), yaitu Skenario Kerja Sama Antardaerah (SKAD) yang telah digunakan di berbagai wilayah kerja sama di Indonesia.

Website http://www.kimpraswil.go.id http:// www.kapet.org/ http://www.beacukai.go.id/sisdur/fasilitas/detil/Kapet.html •151

•152

REGIONAL MANAGEMENT & REGIONAL MARKETING

Recommend Documents