BORDER DEVELOPMENT CENTER (BDC) E N T I K O N G
LUAS WILAYAH LOKASI
: :
JARAK DARI IBU KOTA KAB : JUMLAH PENDUDUK :
5.000 Ha Kec. Entikong dan Sekayam (Kab. Sanggau) 147 Km 39.510 Jiwa (jumlah penduduk di dua kecamatan)
LATAR BELAKANG
1. Aksesibilitas yang tinggi terhadap prasarana transportasi di Sarawak – Malaysia dan Brunei Darussalam dengan keberadaan PPLB Entikong 2. Perkembangan volume dan nilai barang yang keluar masuk melalui PPLB Entikong 3. Perkembangan jumlah orang yang keluar masuk melalui PPLB Entikong 4. Kesenjangan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi perbatasan 5. Adanya kegiatan illegal yang berpotensi merugikan negara (illegal logging, illegal trading, traficking, dll) 6. Tersedianya potensi sumber daya alam
ASPEK LEGAL 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. KEPPRES No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) 3. KEPPRES No. 13 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau 4. PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 5. PP No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di KAPET 6. INPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 7. KEPMENKEU RI No. 130/KMK.05/2000 tentang Perubahan semua Keputusan Menteri Keuangan tentang KAPET 8. PERDA No. 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat 9. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan – Sarawak – Sabah (KASABA) 10. SK Gubernur Kalimantan Barat No. 188 Tahun 2002 tentang Perluasan Wilayah KAPET Sanggau dan perubahan nama KAPET Sanggau menjadi KAPET Khatulistiwa 11. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau
RENCANA KEGIATAN
1. KAWASAN INDUSTRI / BERIKAT 2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS 3. PENGALIHAN POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA 4. TERMINAL BARANG (PERSIAPAN DRY PORT) 5. PUSAT PELATIHAN DAN PELAYANAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) 6. KAWASAN PERMUKIMAN (RUSUNAWA DAN PERUMAHAN RAKYAT) 7. KAWASAN PARIWISATA
MANFAAT PEMBANGUNAN KAWASAN
1. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat kedua negara secara menyeluruh baik secara kualitas maupun kuantitas melalui percepatan kegiatan ekspor – impor 2. Memperbesar peluang ekonomi bagi masing-masing kawasan di kedua sisi perbatasan dengan meningkatkan peran swasta dan masyarakat yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi kemandirian ekonomi kedua kawasan 3. Meningkatkan volume jalinan kerjasama program-program strategis antar kedua negara baik dalam bidang pertahanan dan keamanan maupun dalam menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam 4. Memperkecil terjadinya kegiatan illegal yang berpotensi merugikan negara
REALISASI KEGIATAN Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pusat Niaga Terpadu dan Industri Pengolahan Entikong (± 5.000 Ha) Pembebasan lahan seluas ± 33 Ha (Pemkab. Sanggau ± 21,84 Ha dan BP KAPET ± 11,7 Ha) Penyusunan Rencana Tindak Pembangunan Border Development Center (BDC) Entikong Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Barang Entikong Studi Sektor Strategis dalam rangka pengembangan Entikong Kesepakatan bersama (MoU) antara BP KAPET Khatulistiwa dengan PemKab. Sanggau dalam rangka pembangunan terminal barang/ pelabuhan darat di kawasan BDC Entikong Penyusunan studi pendukung pembangunan Terminal Barang Entikong meliputi Site Plan, Business Plan dan AMDAL Penyusunan Master Plan Kawasan Perkampungan Transmigrasi Industri Menengah dan Kecil Entikong oleh Kementerian Negara PPKTI (Kementrian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal) Penyusunan Rencana Rinci Penataan Kawasan Perumahan Entikong seluas 60 Ha oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Dukungan pembangunan perumahan kawasan khusus Entikong oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat
KOMITMEN/ DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
1. Ditetapkannya pembangunan kawasan perbatasan sebagai salah satu program prioritas dalam JAKSTRANAS Percepatan Pembangunan KTI 2. Pembangunan pasar rakyat Entikong 3. Pembangunan PPLB Entikong yang baru (mundur 200 – 500 m dari lokasi yang lama) 4. Pembentukan Badan Persiapan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BP2KP) oleh Gubernur Kalimantan Barat 5. Kesepakatan bersama (MoU) antara PemKab. Sanggau dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka program transmigrasi industri 6. Dijadikannya Entikong sebagai pusat pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 7. Upaya menciptakan kondisi iklim investasi yang dapat mendukung masuknya investor di berbagai bidang usaha melalui kemudahan perizinan, jaminan keamanan, penyediaan infrastruktur serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya 8. Kerjasama pemerintah dengan LSM dalam rangka penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terlatih oleh LSM
