ry
rn
fr
r&
C
Fq!3
# ---,* 'ff ry
B]$KG
*ANX lNneEtesiA PERJANJIAN KERIASAMA SWAKELOLA ANTARA:
BANK INDONESIA - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG SURVEY PENGUKURAN KECEPATAN RAMBAT GELOMBANG GESER, PERIODE DOMINAN
TANAH, GRAVITASI, DAN
PETIR DI LOKASI
DATA CENTER/DATA RECOVERY CENTER BANK
INDONESIA
Nomor: 14I30/PSHM Nomor : HK.303/8.26lD.3AMKG -2012
Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Duaribu Duabelas, pihak-pihak yang
bertandatangan d ibawah
l.
ini
:
DODY BUDI WALUYO
:
Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan atas nama Bank lndonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1O/1/PDG2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Manajemen Logistik Bank lndonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 11/2/PDG|2009 tanggal 20 Februari 2009 dan dengan demikian mewakili Bank lndonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank lndonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun '1999 tentang Bank lndonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
ll.
DR. P.J. PRIH HARJADI : Deputi Bidang Geofisika, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut dan dengan demikian mewakili Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
(1)
Undang-Undang Nomor
23 Tahun '1999 tentang Bank lndonesia (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
4w
Halaman
2
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4962), (2)
2OO9
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,
(3)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5058), dan (4)
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5274). PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
(1)
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank lndonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20A9, mempunyai perhatian terhadap pengukuran dan analisa dampak fenomena meteorologi, klimatologi dan atau geofisika terhadap suatu wilayah yang dilakukan PIHAK KEDUA, yang dapat menjadi salah satu masukan bagi PIHAK PERTAMA dalam merumuskan kebijakan dalam rangka menjamin kelangsungan kegiatan Bank lndonesia.
(2)
Bahwa dalam pertemuan PARA PIHAK yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011, 16 Desember2011,6 Februari 2012 telah dikemukakan kebutuhan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kerjasama Swakelola dengan PIHAK KEDUA dalam rangka survey pemetaan
risiko Lokasi/Site-Bank lndonesia dengan cara pengukuran kecepatan rambat gelombang geser, periode dominan tanah, gravitasi, dan petir di lokasi Data Centre/Data Recovery Centre Bank lndonesia sebagai bagian pemetaan risiko lokasi/site Bank lndonesia dalam kerangka kegiatan pengembangan Kerangka Kerja Manajemen Kelangsungan Kegiatan Bank lndonesia yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
(3)
Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyampaikan surat No.14/52/DLP tanggal 3 April 2012 perihal Kerjasama Survey Pemetaan Risiko terhadap Lokasi/Site Bank lndonesia kepada PIHAK KEDUA.
(4)
Bahwa berlandaskan Surat PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud butir 3, PIHAK KEDUA
menyampaikan Surat No.HK.3038.11IKB/BMKG 2012 tanggal
16 April 2012
perihal
Proposal Pelaksanaan Survey Pemetaan Risiko beserta lampirannya kepada PIHAK PERTAMA.
N
tr
Halaman (5)
3
Bahwa PIHAK PERTAN/A dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan klarifikasi dan negosiasi
dan menandatangani Berita
Acara Klarifikasi Teknis
dan Biaya
Pelaksanaan kegiatan
No.14I69A/DLP tanggal 2 Mei 2012. (6)
Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyampaikan surat No.14/15/DLP tanggal
1'l Mei 2012
perihal Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan.
0)
Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 dilakukan pertemuan PARA PIHAK untuk klarifikasi Surat
Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan, pokok-pokok perjanjian,
serta
rencana
penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Survey pengukuran kecepatan rambat gelombang geser, priode dominan tanah, gravitasi dan petir di Lokasi/Site Data Recovery Center Bank lndonesia, dan selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Pasal
1
TUJUAN
Tujuan Perjanjian adalah terciptanya Kerjasama antara Bank lndonesia dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam mengidentifikasikan parameter dinamik tanah, pemetaan slfec/ass (jenis tanah seismik) berdasarkan pengukuran kecepatan gelombang geser dan pengukuran mikrotremor, serta pengukuran gravitasi tanah, dan menentukan tingkat kerawanan petir. Pasal 2
RUANG LINGKU P KERJASAMA
(1)
Ruang lingkup kerjasama meliputi:
(a)
studi kegempaan yang secara signifikan mempengaruhi lokasi pengukuran yang disepakati PARA PIHAK
(b)
studi data sekunder berdasarkan identifikasi dari peta geologi di lokasi sebagaimana dimaksud pada butir a;
(c)
identifikasi parameter dinamik tanah gelombang geser di lokasi pengukuran menggunakan peralatan seismograf digital dengan metode Multichannel Analysis of Surface Wave dan Mikrotremor;
(d)
identifikasi jenis tanah seismik berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada
butir c dengan mengacu pada peraturan SNI 03-1726-2002 dengan perhitungan beban gempa sesuai peraturan berlaku;
1lt{-
4\
Halaman
(e)
identifikasi parameter dinamik tanah berupa periode dominan tanah
di
4
lokasi
pengukuran berdasarkan survey pengukuran mikrotremor di lokasi pengukuran;
(f)
identifikasi massa jenis (densitas batuan)
di bawah
permukaan tanah
di lokasi
pengukuran berdasarkan survey pengukuran Gravitasi;
(g) (h)
identifikasi frekuensi petir di lokasi pengukuran; dan penyusunan laporan survey dan analisa data hasil studi dan survey.
(2) Lokasi pengukuran sebagaimana dimaksud
(a) (b)
pada ayat (1)yaitu:
lokasi back up Data Centre/Data Recovery Center Bank lndonesia di Cilangkap, dan lokasi pengembangan Data Recovery Center Bank lndonesia di Batam;
Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN
(1)
Hak PIHAK PERTAMA:
(a)
melakukan pengawasan dan/atau bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yang disepakati sebagaimana disebut dalam Pasal (2) Perjanjian ini yang dilakukan PIHAK KEDUA,
(b)
menerima dan/atau meminta laporan dari dan/atau kepada PIH,AK KEDUA yang disusun berdasarkan hasil analisa dan atau survey yang dilakukan sebagai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
(c)
menunjuk, menambah, dan atau mengubah nama-nama pegawai PIHAK PERTAMA pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
(2)
Kewajiban PIHAK PERTAMA:
(a)
membayar biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang disepakati PARA PIHAK, dan
(b)
memberikan fasilitas berupa sarana dan atau prasarana yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
(3)
Hak PIHAK KEDUA:
(a)
menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai disepakati PARA PIHAK.
p (N Y
Halaman (b)
5
mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh fasilitas dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan dan atau menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
(c)
menunjuk, menambah, dan/atau mengubah nama-nama pegawai PIHAK KEDUA sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perlanjian ini.
(4)
Kewajiban PIHAK KEDUA
(a)
melaksanakan pekerjaan yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) sesuai
jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK.
(b)
memberitahukan penundaan pelaksanaan pekerjaan yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pekerjaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA; dan
(c)
menyusun dan menyampaikan laporan dan keterangan-keterangan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA, sesuai jadwal penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
7 yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN
(1)
Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah sebesar Rp313.109.796 (terbilang Tiga ratus tiga belas juta seratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah).
(2)
Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas biaya produk PIHAK KEDUA yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan peraturan berlaku
dan biaya pelaksanaan pekerjaan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3)
Biaya pelaksanaan pekerjaan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2) terdiri atas produk PIHAK KEDUA berupa informasi kejadian petir dan sewa peralatan. (4)
Biaya pelaksanaan pekerjaan yang merupakan biaya pelaksanaan pekerjaan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa biaya langsung personil dan biaya non-personil yang diperhitungkan berdasarkan standar biaya umum sesuai
dengan peraturan berlaku, serta pajak yang diperhitungkan sesuai dengan perhitungan pajak bagi jasa konsultan manajemen di Bank lndonesia. (s)
Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
Halaman (6)
Rincian biaya selengkapnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
3
Perjanjian
ini
6
dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 5 PAJAK
(1)
PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan berlaku dari
setiap pembayaran honorarium perorangan pelaksana kegiatan untuk kemudian disetorkan kepada Kantor Kas Negara, dan kepada perorangan pelaksana kegiatan yang berasal dari
lembaga PIHAK KEDUA akan diberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) oleh PIHAK PERTAMA, (2)
PIHAK KEDUA tidak digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga PIHAK PERTAMA
tidak diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian termasuk atas penyewaan alat dan data, informasi atau publikasi yang disediakan PIHAK KEDUA dan atau
diperlukan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pekerjaan. Pasal 6
CARA PEMBAYARAN (1)
Pembayaran dilakukan berdasarkan pengajuan pembayaran dilengkapi dengan laporan Pelaksanaan kegiatan dan atau rencana pelaksanaan kegiatan, yang diajukan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA.
(2)
Pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk produk sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat
(2) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, disetorkan langsung ke Rekening Bendahara Penerima BMKG, Rekening Nomor 001 0544937 Bank Negara lndonesia Cabang Kramat, Kemayoran (3)
- iakarta Pusat.
Pembayaran lainnya yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA dilakukan secara tunai
dan/atau pemindahbukuan kepada Rekening yang ditunjuk PIHAK KEDUA, berdasarkan pengajuan pembayaran yang dilengkapi dengan rencana, bukti-bukti pengeluaran, dan atau prestasi kerja.
(hf
N-
tJ-
Halaman
7
Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN (1)
Jangka waktu berlaku Perjanjian ditetapkan 60 (enampuluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini.
(2)
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan atau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini termasuk pelanggaran kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pekerjaan; PIHAK PERTAMA dapat memberikan surat pemberitahuan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
(3)
Apabila setelah penerimaan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pekerjaan masih tidak sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Pejanjian ini secara sepihak.
(4)
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK Pasal B
KEADAAN MEMAKSA (1)
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan
dan kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya antara lain yaitu bencana
alam,
pemogokan, huru hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran, dan atau karena Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, sehingga
PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terpaksa menghentikan pekerjaannya. (2)
Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sejak terjadinya
peristiwa dimaksud. (3)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan Pejabat Pelaksana kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada Pejabat Pelaksana dari PIHAK PERTAMA. Dalam hal pemberitahuan dilakukan melalui komunikasi elektronik, pemberitahuan ditembuskan pula kepada Pimpinan masing-masing PIHAK.
(4)
Bilamana dalam waktu
7 (tujuh) hari sejak diterimanya
pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) belum atau tidak ada keputusan dari PIHAK PERTAM,A, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui.
4r
Halaman
B
Pasal 9
KERAHAsIAAN
PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat kepada masa berlakunya Perjanjian ini, saling menjamin untuk memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan dan atau
dokumen yang diterima atau diperolehnya dari masing-masing PIHAK, serta saling menjamin bahwa keterangan dan atau dokumen demikian hanya dipergunakan untuk membantu PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian ini.
Pasal
1
0
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1)
Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)
Dalam hal tidak tercapai kemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan dan PARA PIHAK sepakat untuk memilih kediaman hukum/domisili tetap
di Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
Pasal
1
1
LAIN_LAIN
(1)
Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Addendum Perjanjian atau surat berdasarkan pemufakatan PARA PIHAK.
(2)
Semua pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian
ini
dilakukan
secara tertulis dan dialamatkan kepada: PIHAK PERTAMA
Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BANK INDONESIA Jalan M.H. Thamrin No.2, JAKARTA PUSAT 1OO1O
-381 7354 / 381 8441 Fax. 021 - 386 6281 / 350 2006 / 350
Telp. 021
1B76
Brf
4^+ \
Halaman 9 PIHAK KEDUA Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Jalan Angkasa I No 2, Kemayoran JAKARTA PUSAT 10720
Telp 021
-
Fax 021
-6542983
6542 983
Pasal 1 2 PENUTUP
Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dibuat rangkap 4 (empat),
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
untuk
2 (dua) diantaranya bermeterai
keperluan masing-masing PIHAK.
PIHAK KEDUA
DODY BUDIWALUYO
cukup
Halaman Lampiran
10
1.
'PENGARAH
Dody Budi
Waluyo
Kepala Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, Bank lndonesia.
Dyah Virgoana
Gandhi
Kepala Departemen Logistik dan Pengamanan, Bank lndonesia.
Bramudija
Hadinoto
Kepala Departemen Pengelolaan Sistem lnformasi, Bank lndonesia.
Dyah N.K
Makhijani
Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, Bank lndonesia.
DR. SriWoro B.
Harijono
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi
dan
Geofisika. DR.
Andi Eka Sakya
M.Eng
Sekretaris Utama, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
DR, P.J. Prih
Harjadi
Deputi Bidang Geofisika, Badan
Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika. PENANGGUNG JAWAB
Benny
Siswanto
Kepala Grup Perencanaan Strategis, Departemen Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat, Bank lndonesia.
Drs.BudiWaluyo,
Dipl.Seis
Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial
dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. KETUA Francisca
Hastuti
Kepala Divisi Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Hubungan
Departemen Masyarakat,
Bank lndonesia. I Nyoman Sukanta
S.Si,MT
Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika.
/v! (
.*rf.Y
Halaman 1 1 WAKIL KETUA I Nyoman Ariawan Atamadja
Deputi Direktur, Departemen
Logistik
dan
Pengamanan, Bank lndonesia. Drs. Hasanudin
Kepala Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
SEKRETARIS
Rakhindo Pandu M, S.T,M.Si
Kepala Sub Bidang Data Seismologi Tehnik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
ANGGOT,A Faris Budiawan
Asisten Direktur, Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, Bank lndonesia.
Wirasmoyo
Asisten Direktur, Departemen Pengelolaan
Sistem
lnformasi, Bank lndonesia.
Djarot Sumantri
Manajer, Departemen Pengelolaan Sistem lnformasi, Bank lndonesia.
Septiani Siswi
Manajer, Departemen Logistik dan Pengamanan,
P
Bank lndonesia.
Manajer, Departemen
Rifa Hodijah
Logistik dan Pengamanan,
Bank lndonesia
Manajer, Departemen Perencanaan Strategis
Noviyanto
Hubungan Masyarakat, Bank lndonesia.
Asisten Manajer, Departemen
WahmiAnestianto
Logistik
Pengamanan, Bank lndonesia.
Asisten Manajer, Departeman Perencanaan Strategis
Lisa Rienielda lrsal
dan Hubungan Masyarakat, Bank lndonesia.
Djoko Siswanto
Asisten Manajer. Departeman Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat; Bank lndonesia.
lr. Rinto Madjiono,
S.Si
Kepala Bidang Bina Operasi Seismologi Tehnik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Halaman 12
Bambang Setiyo Prayitno, S.Si,M.Si Kepala Bidang Seismologi Tehnik, Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika. Hidayat,
S.Si
Kepala Sub Bidang lnformasi Seismologi Tehnik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Sigit Pramono, S.Si,
M.Si
Staf Sub Bidang Data Seismologi Tehnik,
Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. lstofiyah, S.
Si
Staf Sub Bidang Data Seismologi
Tehnik,Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tristin Yosefa,
S.Si
Staf Sub Bidang lnformasi Seismologi Tehnik,Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
MuchIi
s
Staf Sub Bidang Data Seismologi Tehnik,
Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Edy
Santoso,S.Si
Staf Sub Bidang Data Seismologi Tehnik
Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dewintha Tresna
Reza,S.Si
Staf Sub Bidang lnformasi Seismologi Tehnik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Kurniati Retno
Dewi
Staf Sub Bidang lnformasi Seismologi Tehnik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Teguh
Suroyo,S.Si
Staf Sub Bidang Gravitasi dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Agustya Adi
Martha,S.T,M.Si
Staf Sub Bidang Gravitasi dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Evi Rosa,
S.Si
Staf Sub Bidang Magnet Bumi dan Listrik Udara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Sukendro
Staf Sub Bidang Magnet Bumi dan Listrik Udara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Qamariyah
Staf Sub Bidang Gravitasi dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Choyrum
Novianti
Staf Sub Bidang Gravitasi dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
qYQ^{
Halaman 13
Darwahyuniati,
S.H, M.H
Kepala Biro Hukum
dan
Organisasi,
Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Drs. Maman Sudarisman,DEA
Kepala Bagian Kerjasma, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
@ \,
Lampiran 2
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA BANK INDONESIA - BMKG
Jadwal No
Kegiatan
Produk
Jumlah Hari
Juni
M-5
1
Studi Kegempaan
3
4
M-2
M-1
M-3
M-4
M-5
M-1
M-2
M-3
:
Pengumpulan dan pengolahan Data Kegempaan data
2
Agustus
Juli
Survey Lapangan Parameter Dinamik Tanah
5
Hasil Survey
a, Cilangkap
3
b. Batam
5
Survey Lapangan Jenis Tanah Seismik
3
b. Batam
5
2-6
2-4
2-6'
Hasil Survey
a. Cilangkap
3
b, Batam
5
5 Survey Lapangan Massa Jenis
2'4
Hasil Survey
a. Cilangkap
Survel Lapangan Parameter Dinamik Tanah
25-29
2-4 2-6,.
Hasil Survey
a. Cilangkap
3
b. Batam
5
2-4 2-6
06['
Y
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA BANK INDONESIA - BMKG Jadwal Kegiatan
No
Produk
Jumlah Hari
M-5 6
5urvey Lapangan ldentifikasi Petir
3
b. Batam
5
Konsinyering Penyusunan E
c
10
Laporan Penyusunan Laporan Penyampaian Laporan
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-2
M-1
M-3
Hasil Survey
a, Cilangkap
7 Studi data peta geologi
Agustus
Juli
Juni
Peta geologi Risalah
Konsinyering Laporan
23 17 15
1
Jakarta, 22
)uni2012
qP
Halaman 16 Lampiran 3 '
RINCIAN BIAYA PEKERJAAN
L
BIAYA DIBAYARKAN KEPADA REKENING BENDAHARA PENERIMA BMKG
UNTUK
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
1.
Sewa peralatan
a.
Seimograph digital
i. ii. b. 2.
SeismikRefraksi/MASW
Rp 4.000.000
Mlikrotremor
Rp 8.000.000 Rp 2.500.000
GRAVIWMETER
lnformasi:
a. b.
Data kejadian petir tahun 201 1 -Batam
Rp 18.250.000
Data kejadian petir tahun 201 1-Cilangkap
Rp 8.250.000
Jumlah PNBP il.
Rp 51 .000.000
BIAYA PELAKSA.NAAN KEGIATAN DI LUAR PNBP (BIAYA YANG MENJADI KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA UNTUK DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KEDUA ATAU PIHAK KE.TIGA PENYEDIA JASA YANG DIBUTUHKAN PIHAK KEDUA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN.
1.
BIAYA LANGSUNG PERSONIL
"a b. c.
2 tenaga ahli Geoteknik
Rp 26.530.612
2 tenaga ahli Geofisika
Rp 26.530.612
Honorarium:
i. ii. iii. iv. v. vi. d.
Pengarah (3 orang/2 bulan)
Rp 4.591.837
Penanggung-jawab (1 orang)
Sekretaris (1 orang)
Rp Rp Rp Rp
Anggota (18 orang)
Rp 18.367.347
Ketua (1 orang)
Wakil Ketua (1 orang)
Narasumber (3 orang ahli dan 7 panitia)
Jumlah Biaya Langsung Personil
1
.530.612
1.326.531
1.224.490 1.020.408
Rp 5.867.347 Rp 86.989.796
BIAYA NON PERSONIL....
Halaman 2.
17
BIAYA NON_PERSONIL
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. L
Belanja Bahan Habis Pakai (ATK)
Rp 10.000.000
Paket Pertemuan di luar kantor
Rp 12.240.000
Peta hasil analisa sebaran Tdom dan Vs30 di 2 lokasi
Pembuatan 15 eks laporan (hardcopy)
Rp 4.500.000 Rp 2.250.000
Pembuatan 15 eks laporan (softcopy)
Rp
10 kali Rapat koordinasi Pembelian Peta Geologi 2 lokasi pengamatan
Rp 3.840.000 Rp 1.850.000
Komunikasi (1 paket)
Rp
750.000
750.000
Pengolahan data, Analisa Data hasil survey
i. ii.
Kecepatan Rambat gelombang & dominan tanah
Rp 3.000.000
Gravitasidan petir
Rp 3.000.000
Konsinyiring Pembuatan Laporan
Rp 12.240.000
Biaya PDDN-Jawa Barat
i.
Survei Geoteknik/Geofisika
Rp 38.400.000
ii.
Survei Gravitasi dan Petir
Rp 4.400.000
Biaya PDDN-Batam
i.
Survei Geoteknik/Geofisika
Rp 66.400.000
ii.
Survei Gravitasi dan Petir
Rp
Jumlah Biaya Non Personil
TOTAL BIAYA KEGIATAN
Terbilang
1
1.500.000
Rp 1 75.120.000
Rp 313.109.796
Tiga ratus tiga belas juta seratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan
puluh enam Rupiah.
