SINERGITAS PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH PUSAT DAN DERAH

0

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SINERGITAS PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH PUSAT DAN DERAH DISAMPAIKAN DALAM RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

Jakarta, 5 Oktober 2016

MATERI : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERMASALAHAN INTEGRASI PERENCANAAN TRANSPORTASI PADA TATANAN TINGKAT NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN/KOTA

KEBIJAKAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019

PERENCANAAN PENDANAAN DAN PENINGKATAN INVESTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

1

2

1

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2

3 SIKLUS PERENCANAAN (NASIONAL,DAERAH DAN SKPD)

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL, DAERAH DAN SKPD

NASIONAL/ DAERAH

DAERAH (Dikoordinasikan BAPPEDA*)

SKPD

UUD 45 RPJPN

RPJMD

RENSTRA SKPD

Acuan

RENJA SKPD

Dijabarkan

Disusun Berdasarkan

Pedoman

Dijabarkan

VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH

Diperhatikan

RPJPD Pedoman

RPJMN

Diacu

RKPD

3

4

KERANGKA PIKIR RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI - PANCASILA - UUD 1945

L I N G K U N G A N S T R A T E G I S

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

VISI,MISI PRESIDEN TERPILIH

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

PETUNJUK, PEDOMAN DAN STANDARDISASI TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (PSTPP)

TATANAN MAKRO STRATEGIS PERHUBUNGAN (TMSP) SISTRANAS

UU TRANSPORTASI

UU TATA RUANG

TATRANAS

RTRWN RTRW PULAU

TATRAWIL

RTRWProv

TATRALOK

RTRW KAB/KKOTA

RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RTPP)

RENCANA UMUM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN (RUPP)

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN (SP3) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEMENHUB (RPJPP)

ROLLING PLAN

ROLLING PLAN

RENCANA STRETEGIS (RENSTRA) KEMENHUB RENCANA KERJA KEMENHUB

Sumber : KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan

RKA KEMENHUB

DIPA

4

5

2

PERMASALAHAN INTEGRASI PERENCANAAN TRANSPORTASI PADA TATANAN TINGKAT NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN/KOTA

5

6 INTEGRASI REGULASI ANTARA PERENCANAAN TRANSPORTASI TATANAN NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN/KOTA Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang (UU 26/2007 dan PP 26/2008 ttg RTRWN)

Problem kepastian hukum PERATURAN PERUNDANGAN “SUBSEKTOR” TRANSPORTASI “UNIMODAL” UU No. 38/2004: Jalan “…jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting….” UU No. 22/2009: LLAJ “…LLAJ sebagai bagian dari sistem transportasi nasional ….” UU No. 32/2007: Perkeretaapian “…sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional ….”

SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS) BELUM DIUNDANGKAN

Problem sinkronisasi Tatanan fungsional?

SISTRANAS DIWUJUDKAN DALAM SECARA HIRARKIS DALAM TATARAN NASIONAL, WILAYAH, LOKAL DENGAN PENDEKATAN “MULTIMODAL” (Permenhub No. 49 tahun 2005)

“TATANAN RENCANA INDUK” pengembangan sub-sektor transportasi

Tatralok

Tatrawil Problem sinkronisasi Tatanan fasilitas?

UU No. 17/2008: Pelayaran “…merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan….” UU No. 1/2008: Penerbangan “…merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang….”

Peraturan Perundang-undangan ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004)

RPJPN RPJMN RPJPD RPJMD

Tatranas Problem implementasi Tatanan operasional?

6

7

PERMASALAHAN PADA STRUKTUR KONEKTIVITAS Konektivitas lokal belum optimal : • Beda status jalan  beda kelas jalan • Integrasi jalan nasional-provinsikabupaten/kota belum tepat • IKU belum terstandardisasi Konektivitas nasional belum optimal • Antarmoda/Multimoda belum terstandarisasi • IKU belum terstandardisasi Konektivitas global berdaya saing rendah

Konektivitas jaringan jalan

Konektivitas jaringan laut/udara

Konektivitas jaringan Transportasi Fakta : belum optimal

Dampak otonomi daerah Dampak ego-sektoral Dampak kearifan lokal Dampak disparitas Dampak ego-pemimpin

Tatralok-Tatrawil+-------Tatranas---- -----+ Fakta : keserasian jaringan belum terealisasi 7

8

PROBLEM UTAMA TRANSPORTASI LOGISTIK ANTAR SIMPUL

Belum memadai keandalan moda dan layanan akses simpul transportasi

Simpul transportasi

Jalan Kereta Api Udara

access Asal perjalanan penumpang/ barang

egress

main trip

Tujuan akhir Perjalanan penumpang/ barang

SDP Laut

Problem standar pelayanan, rute/trayek komersial vs perintis, persaingan vs integrasi antar-moda, daya angkut, kondisi sarana & prasarana, keselamatan, dampak sosial dan lingkungan, public vs private (TDM)

Simpul transportasi

Belum memadainya transfer antar-moda dari simpul menuju titik tujuan akhir

Problem waktu dan biaya access + egress yang lebih tinggi dibandingkan waktu dan biaya main trip Problem over-capacity pada simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal LLAJ) yang > standar Problem lamanya handling time & tingginya handling costs pada simpul transportasi barang

• Peralihan antara Tatranas dan Tatrawil/ Tatralok? • Koordinasi antara “pusat” - “daerah?

Problem terbatasnya basic services untuk diffables, manula, anak-anak, low income househols 8

9 MASALAH KETERPADUAN JARINGAN ANTAR PUSAT INDUSTRI DAN SIMPUL TRANSPORTASI………….1

Kerumitan angkutan barang antar Status Jalan dan dampaknya pembiaran pelanggaran beban angkutan Jln. nasional Jln. provinsi Jln. kab/kota

Sumber : Koesno (2011) dalam Mulyono (2014)

Fakta lapangan : terminal & handling cost ditiadakan?

Konsekuensi Multiple Class :  Daerah merasa rugi, jalan daerah rusak  lokasi pendanaannya lebih jelas  Tidak berpihak thd transporter barang krn perlu terminal & handling cost  Travel time panjang  Biaya infrastruktur yang ditanggung pemerintah lebih murah  Tidak perlu mengubah regulasi UU tetapi regulasi operasional dikaji ulang  Multiple Class tidak tepat untuk jaringan jalan menerus antar status jalan yg melayani rute angkutan barang ekspor dari produsen ke port (outlet)  Tidak boleh ada sikap pembiaran pelanggaran beban sumbu kend. 9

10 MASALAH KETERPADUAN JARINGAN ANTAR PUSAT INDUSTRI DAN SIMPUL TRANSPORTASI ………2

Apa perlu penyeragaman Kelas Jalan antar Status Jalan pada jalur angkutan logistik yang berdaya ungkit tinggi? Jln. nasional Jln. provinsi Jln. kab/kota

Sumber : Koesno (2011) dalam Mulyono (2014)

Fakta lapangan : terminal & handling cost harus dilaksanakan?

Konsekuensi Single Class :  Konflik Pusat dan Daerah  Belum jelas alokasi pendanaannya  Lebih berpihak transporter barang dgn biaya transport lebih murah  Travel time pendek  Biaya infrastruktur mahal ditanggung pemerintah  Perlu mengubah UU terkait Jalan dan Kewenangan Pusat dan daerah Single Class sangat tepat untuk jaringan jalan menerus antar status yg melayani rute angkutan barang ekspor dari produsen ke port/ oulet 10

11

3

KEBIJAKAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019

11

12

RPJPN 2005-2025 : INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR RPJM 1 (2005 – 2009)

RPJM 2 (2010 – 2014)

RPJM 3 (2015 – 2019)

RPJM 4 (2020 – 2024)

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan iptek

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang lebih kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

INFRASTRUKTUR:  Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur.

INFRASTRUKTUR:  Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha

INFRASTRUKTUR:  Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang

 Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan.

 Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika

INFRASTRUKTUR:  Terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI

Rasa Aman

 Berkembangnya jaringan transportasi

Peningkatan percepatan pengembangan jaringan transportasi nasional dan sub-nasional didukung penataan tata ruang utk peningkatan konektivitas nasional

Pemerintah Bersih

VISI-MISI-PALTFORM PERUBAHAN Presiden Jokowi-JK 2015-2019

Daerah dan Desa

Visi Pemerintahan Jokowi-JK :

Perbatasan Bebas Korupsi

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kualitas Hidup Daya Saing Kemandirian Revolusi Karakter Restorasi Sosial

12

13

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015-2019 AMANAT RPJPN Infrastruktur Memadai  Pendapatan per kapita USD 14 Ribu  Pengangguran < 5%  Penduduk Miskin > 5%  HDI dan GDI Meningkat

PERMASALAHAN 1. Kondisi jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kinerja Pelabuhan kurang kompetitif 4. Perkotaan yang semakin padat

TANTANGAN 1. 2. 3. 4. 5.

Geopolitik Geoekonomi Bonus Demografi Agenda Paska 2015 Perubahan Iklim

ISU STRATEGIS

 Peningkatan Ketersediaan Penguatan Konektivitas Nasional

 Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan  Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur

REGULASI

SASARAN RPJMN 2015-2019

KEBIJAKAN DAN SRATEGI

 Kondisi mantap jalan nasional 100%  Waktu tempuh perjalanan darat dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km  Biaya logistik menurun menjadi 19,2% terhdap PDB  Pangsa Pasar Angkutan Umum 32%  On time performance penerbangan mencapai 95%  Jumlah penumpang pesawat sebanyak 162 juta penumpang per tahun  Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline.  Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle.  Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun.  Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.

 Pembangunan Transportasi Multimoda dan mendukung Sislognas, kawasan industri,  Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda  Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.  Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi  Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi  Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan  Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern  Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota  Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang

KELEMBAGAAN

PROYEK STRATEGIS

VISI/MISI PRESIDEN + NAWA CITA

PENDANAAN

PERBAIKAN REGULASI, TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN PENDANAAN KREATIF 13

RPJMN 2015-2019 : SEKTOR TRANSPORTASI

14

Infrastruktur Kebandarudaraan

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur Perkeretaapian

Meningkatkan prasarana jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua :

• Pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 km di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua • Pembangunan 344 unit jembatan /underpass/flyover KA; 269 unit rehabilitasi • Pembangunan 82 unit stasiun dan 30 unit rehabilitasi • Pembangunan 41 paket persinyalan dan telekomunikasi; 71 paket peningkatan persinyalan

• Meningkatkan kapasitas 24 pelabuhan yang terdiri dari 5 pelabuhan hub-tol laut dan 19 pelabuhan feeder-tol laut • Pengadaan 50 kapal perintis • Pembangunan dan pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan • Pembangunan dan pengembangan 120 dermaga sungai dan danau

Meningkatkan prasarana kebandarudaraan di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua : • Pembangunan 15 bandara baru • Pengembangan dan rehabilitasi bandara lama • Pengembangan 9 bandara kargo udara • Pemutakhiran sistem navigasi penerbangan

Target Capaian :  Peningkatan daya angkut barang menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun  Pangsa muatan KA minimal 5% untuk barang dan 7,5% untuk penumpang

Target Capaian :  Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis  Penurunan dan perataan ekonomis harga barang dasar, keb. pokok dan jasa  Peningkatan peran angkutan sungai dan danau sebagai integrasi transportasi

Target Capaian :  Peningkatan jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang per tahun

• Pembangunan jalan baru (2.560 km) • Peningkatan kapasitas jalan (4.200 lajur/km) • Pembangunan jalan tol (1.000 km) • Preservasi/perbaikan jalan (45.592 km)

Target Capaian :  Penurunan waktu tempuh rata-rata per koridor utama dari 2,6 jam per 100 km  2,2 jam per 100 km  Tercapainya persiapan pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) sepanjang 6.000 km

Badan Usaha Angk. Multimoda (BUAM)

Keterpaduan Jaringan Sarana-Prasarana

Infrastruktur Pelabuhan/Penyeberangan

Keterpaduan Antarmoda/Multimoda    

281,4 km jalur KA menuju bandara 1.824,2 km jalur KA menuju pelabuhan 42 paket fasilitas integrasi antarmoda 95 unit bus pemadu moda

Keterpaduan Jaringan Pelayanan Keterpaduan Manajeman Transp. Multimoda 14

SINKRONISASI ANTARA SISTEM TRANSPORTASI DENGAN VISI MISI15PRESIDEN Sistem Transportasi Nasional dalam konsepsi Permenhub No. 49/2005 Kebijakan

1

Strategi

Pengembangan Transportasi “dalam-Pulau” Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS)

Perlindungan Keamanan bagi warganegara

Kedaulatan Maritim

Pemerintahan Bersih & Efektif

Partisipasi Publik & Transparansi

Perkuatan Daerah dan Desa, serta kawasan Perbatasan

Kawasan Timur Kawasan Perbatasan

Penegakan Hukum Bebas Korupsi dan Bermartabat

Kepastian Hukum Lahan

Pengembangan Transportasi “dalam-Provinsi”

Peningkatan Kualitas Hidup

Akses menuju Indonesia Sehat dan Sejahtera

Pengembangan Transportasi “antar Kab/Kota”

Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Internasional

Pembangunan & Pengembangan Prasarana Transportasi

Kemandirian Ekonomi mendukung Sektor StrategisDomestik

Mendukung Kedaulatan Pangan

Revolusi Karakter Bangsa

Akses Warga Miskin & Guru di Daerah Terpencil

Perkuatan ke-Bhinneka-an Restorasi Sosial Indonesia

Peningkatan Pertukaran Budaya

Pengembangan Transportasi “antar-Pulau” Pengembangan Transportasi “antar-Negara”

2 Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL)

3

9 Agenda Nawacita Presiden

Pengembangan Transportasi “dalam-Kab/Kota”

Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Pengembangan Transportasi “antar Kec/Desa”

15

16 TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019

 Pembangunan BRT di 34 kota dengan pengadaan 3.170 bus  Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan kota metropolitan  Pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang Tipe A pada 41 lokasi  Penerapan teknologi ATCS di seluruh ibu kota provinsi  Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 65 lokasi  Pembangunan/ pengembangan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi  Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit  Pembangunan Jalur sepanjang KA 3.258 km’sp di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua  Penyelenggaraan kereta api perintis pada 10 lintas

 Pengembangan 100 Pelabuhan Non Komersial  Pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan pada 65 lokasi  Pembangunan 103 Kapal Perintis  Terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis  Penyelenggaraan Rute Angkutan Laut Tetap Dan Teratur untuk Mendukung Tol Laut pada 13 rute  Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian 41 Unit  Penyelesaian dan Pembangunan Kapal Patroli 282 Unit  Pembangunan 15 Bandara baru  Pengembangan Bandara untuk pelayanan Kargo Udara di 9 Lokasi  Pembangunan/ pengembangan bandara di 100 lokasi  Pembangunan/ pengembangan terminal penumpang di 26 bandara

 Pembangunan dan pengembangan kampus baru pada 27 lokasi

16

17 SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pedoman

Pedoman Pedoman RPJP Nasional Diacu

Dijabar kan

Nasional

Rincian APBN

Pedoman

RKP

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman RKP RPJM Dijabar kan Daerah Daerah

Pedoman

Renstra SKPD

RKAKL

Diacu

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu

Pedoman

UU SPPN

Renja SKPD

Pedoman

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

RPJM

Renja KL

Pemerintah Pusat

Renstra KL

UU KN

17

18 SINKRONISASI PERENCANAAN SEKTOR TRANSPORTASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH RENSTRA K/L

Nawacita & Program Program Pembangunan Prioritas

• Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan

• Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan

• Program Pembangunan Nasional

• Program Pembangunan Nasional

• Program Prioritas

• Program Prioritas • Kegiatan Prioritas

Diacu sesuai kewenangan Diperhatikan

1. Rencana Induk Pelayaran Nasional; 2. Rencana Induk LLAJ Nasional; 3. Rencana Induk Penerbangan Nasional; 4. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Diselaraskan

Diacu sesuai kewenangan RPJMD

RENSTRA SKPD

• Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan

• Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan

• Program Pembangunan Nasional

• Program Pembangunan Nasional

• Program Prioritas

• Program Prioritas • Kegiatan Prioritas

• Penyediaan/Pembangunan infrastruktur transportasi skala nasional

RTRWN

Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas  Penyediaan/Pembangunan fasilitas pendukung infrastruktur transportasi sesuai kewenangan

UU NO. 23 Th 2014

RTRW PROV./KOTA/ KAB.

RPJMN

18

19

4

PERENCANAAN PENDANAAN DAN PENINGKATAN INVESTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

19

20

KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN INFRASTRUKTUR (2015 -2019) : PERAN SUMBER NON-ANGGARAN PEMERINTAH SIGNIFIKAN

Kebutuhan Pendanaan

APBN + APBD: Rp. 1.978,6 T (41,3%)

Kebutuhan Investasi Infrastruktur1 2015-2019: Rp. 4.796,2 T

BUMN: Rp. 1.066,2 T (22,2%) PARTISIPASI SWASTA:

Rp. 1.751,5 T

Sumber

Deskripsi

• Belanja K/L • Belanja non K/L (subsidi, PSO) • Transfer daerah • Pembiayaan (PMN dan viability gap fund)

• Anggaran infrastruktur: • 2015: Rp 290,3 T • 2016: Rp 307,1 T (APBN-P) • 2017: Rp 336,9 T (RAPBN) • Sehingga total 2015-2019: ±Rp 1.500 Tn < Rp 1.978,6 Tn, perlu keterlibatan swasta lebih besar

• Swasta murni • BUMN murni • KPBU dengan jaminan

•

Porsi investasi infrastruktur melalui skema KPBU terhadap total investasi infrastruktur pada sejumlah negara rata-rata adalah 22% (Inggris, Thailand, Portugal dan Brazil memiliki figur tertinggi yaitu di atas 40%)

Terdapat Gap 58,7% dipenuhi melalui sumbernon-APBN

(36,5%) 1 : Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim

20

SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 Perkiraan Pendanaan Kemampuan APBN sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur Transportasi

Investasi Swasta Murni

1400 182

Terdapat GAP pembiayaan investasi sebesar Rp. 791 Triliun untuk periode 2015-2019

1200

Rp. 1,283 T (non-road)

1000 563 800

GAP Peningkatan Peran BUMN

600

91 30

KPS

169

400

71 101 278

200

Rp. 491 T (non-road)

232 55

0

KA

Perkotaan

ASDP

Laut

Udara

Darat

KA

Laut

Udara

BPSDM

Sumber : Bappenas, 2015

• Kebutuhan pendanaan infratruktur transportasi sebesar Rp.1,283 Triliun diperoleh melalui pendekatan makro didasarkan atas asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 : 6-8%, inflasi 2,5-4,5%, tingkat suku bunga 4-5-6,5%. Selain itu, perkiraan perhitungan juga mempertimbangkan skenario kebutuhan pendanaan transportasi yang tertuang dalam Rencana Induk, Cetak Biru dan Kajian Latar Belakang Transportasi Perkotaan. 21

22

PENTINGNYA PERUBAHAN PARADIGMA PERAN PEMERINTAH, BUMN, DAN SWASTA

SWASTA

• Kepastian Usaha • Perizinan • Insentif

KPBU

Peluang Pemanfaatan KPBU: Perpres 38/2015

JV BUMN (brownfield)

• Dibentuk Special Purpose Company (SPC) Untuk Proyek Yang Sudah Beroperasi • Dilakukan Divestasi Saham SPC • Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN

JV BUMN (greenfield) JV BUMN BROWNFIELD BUMN APBN/APBD

• Dibentuk SPC Untuk Proyek yang Sedang Disiapkan • Dilakukan Kerjasama dengan Swasta dalam SPC tersebut • Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN

PMN Untuk Penugasan

• Kementerian/Lembaga • Komitmen Terhadap Paradigma Baru • Kesiapan Proyek KPBU dan APBN/APBD • Pembentukan Simpul KPBU (Optimalisasi SDM)

• Penyediaan Tanah • Pembentukan Land Banking • Perkuatan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 22

23

PEMBIAYAAN INVESTASI NON APBN (PINA) Proyek Proyek Infrastruktur Membutuhkan Dana Yang besar serta tingkat resiko yang tinggi, seringkali Pihak Swasta tidak tertarik untuk turut serta dalam proyek KPS karena proyek tersebut tidak layak secara finansial. Oleh Karena itu diperlukan pemilihan suatu skema pembiayaan proyek yang sesuai PRINSIP DASAR : • SWASTA, diprioritaskan untuk ditawarkan terlebih dahulu • KPBU, dikerjasamakan antara Pemerintah dengan Badan Usaha dengan fasilitas pemberian dukungan pemerintah, berupa:  Pengadaan Tanah (LMAN),

 Sebagian Konstruksi, Pembiayaan sebagian konstruksi memungkinkan pelaksanaan proyek dilakukan oleh Badan Usaha pemenang lelang dengan dana yang disediakan oleh PJPK sehingga kualitas pembangunan dapat diselaraskan  VGF (Viability Gap Fund),  Availability Payment (AP), pembayaran oleh pemerintah untuk biaya investasi dan operasi dengan mencicil secara tahunan setelah proyek selesai. • Joint Venture (JV) BUMN/BUMD 

Divestasi proyek yang sudah beroperasi (brownfield)



Pembentukan JV BUMN/BUMD dengan swasta (greenfield)

• BUMN/BUMD, dengan penugasan

• APBN/APBD sebagai opsi terakhir  Obligasi Infrastruktur (Infrastructure Bond), saat ini baru terbatas menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Pada tahun 2016 pendanaan melalui SBSN senilai Rp 31,5 T, terdiri dari project based sukuk sebesar Rp. 13,8 T, dan underlying project sebesar Rp 17,7 T.

23

24

SKEMA PEMBIAYAAN INVESTASI NON-ANGGARAN PEMERINTAH

Kondisi Proyek

Brownfield

Greenfield

Operation

Investor Baru

Investor Baru

(Dalam & Luar Negeri)

(Dalam & Luar Negeri)

Recycle Investor

Skema Pembiayaan

Ekuitas Loan Bank & Lembaga Pembiayaan

Investor Proyek PINA

Ekuitas

Sekuritisasi/Divestasi

Proyek PINA

Loan Bank & Lembaga Pembiayaan

Investor

Ekuitas

Proyek PINA baru

Ekuitas Surat Utang

Proyek PINA

Proyek PINA baru

Bank & Lembaga Pembiayaan

Sumber : Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas

24

25

TERIMA KASIH