REVISI PERENCANAAN STRATEGIS

REVISI PERENCANAAN STRATEGIS 2011-2016

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA Jl. Merak Telp (0365) 4545077

Pemerintah Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR Om Swastyastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas asung wara kerta nugrahanya telah melimpahkan segala rahmat Nya sehingga Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dapat diselesaikan dengan baik. Revisi Renstra Kantor Kesbangpol

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk

menyesuaikan Renstra Kantor Kesbangpol, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 menjadi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Dasar pertimbangan revisi Renstra Kantor Kesbangpol

Kabupaten Jembrana

Tahun 2011-2016 adalah; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana. Berpijak dari hal tersebut, maka Rencana Stategik ( RENSTRA ) yang yang disusun Visi, misa, tujuan dan sasaran serta kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada Visi, misa, tujuan dan sasaran stategis. Harapan kami mudah- mudahan Revisi Rencana Stategik ( RENSTRA ) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Saran, pendapat dan kritikannya senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om Negara, 15 Januari 2013 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Jembrana

I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI Pembina Tk. I NIP. 19631110 19903 1 025 Revisi Renstra Kesbangpol

Kab. Jembrana Tahun 2011-2015

i


DAFTAR ISI Halaman SK REVISI RENSTA KATA PENGANTAR ……………………………………………….. DAFTAR ISI ………………………………………………………... DAFTAR TABEL …………………………………………………….

i ii iii

BAB I.

PENDAHULUAN……………………………………….. A. Latar belakang …………………………………….. B. Landasan Hukum ………………………………. C. Maksud dan Tujuan ………………………………. D. Sistematika ………………………………………

1-1 1-1 1-1 1-4

BAB II.

GAMABARN UMUM KANTOR KESBANG POL ….. A Tugas Pokok dan Fungsi …………………………. B Sumber Daya ………………………………. C Kinerja Layanan SKPD D Tantangan dan Peluang

II-1 II-1

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi B. Telaah Visi dan Misi Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah …………………………… C. Telaah Renstra K/L ………………………………. D. Telaah Tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……………………………….

III-1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN……………… A. VISI ………………………………………………… B. MISI …………………………………………… C. Tujuan dan Sasaran………………………………. D. Strategi dan Kebijakan………………………………

1V-1 1V-1

BAB IV

BAB VII

III-1 III-2 III-6 III-8

1V-1 IV-4 1V-6

PENUTUP Lampiran – Lampiran

16

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tabel 5.1 Revisi Renstra Kesbangpol


ii


Bab VI. Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik yang mengacu pada tujuan dan sasaran A. Pengurusan Indikator Kinerja.....................................................................VI-1 B. Indikator Kinerja Utama.............................................................................VI-1

Revisi Renstra Kesbangpol


iii


DAFTAR TABEL Tabel

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Jembrana Komparasi capaian sasaran Rentra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Rentra K/L Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas tiap Kecamatan di Kab. Jembrana 2012 Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Hasil Analisis terhadap dokumen KLHS Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana



Hal III-1 III-7 III-8 III-9 III-11 IV-5 IV-7

iv


DAFTAR GAMBAR Hal. Gambar

DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM Hal. Revisi Renstra Kesbangpol


v


Grafik



vi


BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang. Setelah berlangsung selama satu tahun pelaksanaan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016, maka dilakukan Revisi mengacu pada perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka dipandang perlu melakukan revisi renstr sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Dasar pertimbangan revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 disamping amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah; Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten

Jembrana. Berpijak dari hal tersebut, maka Rencana Stategik ( RENSTRA ) yang yang disusun Visi, misa, tujuan dan sasaran serta kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada Visi, misi, tujuan dan sasaran stategis.

B. Landasan Hukum Landasan Hukum

revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana adalah: a. Landasan Idiil adalah Pancasila b. 1.Landasan Konstitusional adalah UUD 1945 c. 2. Landasan Oprasional adalah : d. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilaah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan



I-1


Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) e. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851); f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) g. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355) h. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) i. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); j. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); k. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4578);


I-2


m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembarana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); q. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana.

C. Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan

Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 20112016, maka Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Kesbangpoldagri di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan,

pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan

pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan Revisi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah menyesuaikan dokumen perencanaan urusan Kesbangpoldagri yang akan digunakan sebagai acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Revisi Renstra Kesbangpol


I-3


2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bappeda dan PM. 3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan urusan Kesbangpoldagri selama lima tahun. 4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

D. Sistematika Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2011 2016 terdiri atas: BAB

I

PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Fungsi Kantor

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Keterkaitan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik . Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta susunan garis besar isi dokumen. Revisi Renstra Kesbangpol


I-4


BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Uraian tentang struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (proses, prosedur, mekanisme). Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal. Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memuat; tingkat capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran/target Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan



I-5


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik PM pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan



I-6


Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktorfaktor dari pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari gambaran pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sasaran jangka menengah pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, implikasi KLHS bagi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang.

BAB

IV

VISI,

MISI,

TUJUAN,

DAN

SASARAN,

STRTEGI

DAN

KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB

V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, Revisi Renstra Kesbangpol


I-7


indikator

kinerja,

kelompok

sasaran,

dan

pendanaan

indikatif

(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN PM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja Bappeda dan PM yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB

VII

PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.



I-8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATAN BANGSA DAN POLITIK A. Tugas Fungsi dan Strukrur Organisasi A.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah : Fungsi : a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik . b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokrasi. c. Pengoordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A.2 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, berdasarkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah adalah:



II-1


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA Kepala Kantor Kesbangpol

Kepala Sub Bagian TU

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Seksi Kewaspadaan dini

Kepala Seksi Ketahanan Nasional

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri

Keterangan : : Garis Komando

A.3 Rincian Tugas Rincian tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

adalah sebagai

berikut : 1.Kepala Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Kantor mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik ; Revisi Renstra Kesbangpol


II-2


b. penyiapan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konplik

sosial,

penanganan

masalah

isu

aktual/isu

konflik

dibidang

ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengatisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah; c. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi pemilu legislatif, pilpres, pilkada, pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya politik; d. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional, ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai -nilai sejarah kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI. e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidangnya. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial; d. menangani masalah isu aktual/isu konflik dibidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah; e. menyelenggarakan koordinasi, penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi pemilu legislatif, pemilu Presiden/Wakil Presiden, pilkada skala provinsi, pilkada skala kabupaten, pilkades bekerjasama dengan KPUD dan Panwaslu, serta instansi terkait sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta menyelenggarakan pendidikan politik dan pengembangan budaya politik; Revisi Renstra Kesbangpol


II-3


f. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional, ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI; g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM, Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan

demokrasi

serta

memfasilitasi

persoalan

sosial

politik

dan

kemasyarakatan; h. merencanakan dan memfasilitasi operasional monitoring dan evaluasi perkembangan Partai Politik, LSM dan Ormas sehingga perkembangannya dapat dipantau; i. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing; j. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; k. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; l. mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan kesatuan bangsa, politik, dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; m. menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2.Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunya fungsi sebagai berikut : Revisi Renstra Kesbangpol


II-4


a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Kantor; b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, program, pelaporan dan keuangan Kantor; c. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor;dan d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, program, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku; c. melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor; d. mengkoordinasikan rencana kegiatan Kantor dalam menyusun program kerja; e. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan Revisi Renstra Kesbangpol


II-5


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Seksi Kewaspadaan Dini Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini mempunya fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana kerja Seksi Kewaspadaan Dini sesuai kebijakan Kantor; b. penyelenggaraan pembinaan dan penguatan kewaspadaan dini; c. pengoordinasian pelaksanaan urusan pembinaan dan penguatan kewaspadaan dini;dan d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konplik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan Revisi Renstra Kesbangpol


II-6


konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat

lainnya

mengenai

masalah

isu

aktual/isu

konflik

di

bidang

ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perncanaan) di bidang kewasapadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewasapadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di

bidang

ipoleksosbudtrantibum

dengan

cepat,

tepat

dan

akurat

untuk

mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kewaspadaan Dini, serta mencari alternatif pemecahannya; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; Revisi Renstra Kesbangpol


II-7


i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.Seksi Politik Dalam Negeri Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis, memfasilitasi komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum, dan tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/forum – forum komunikasi Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunya fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana kerja Seksi Politik Dalam Negeri sesuai kebijakan Kantor; b. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan skala kabupaten, pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya politik, komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi; c. pengoordinasian pelaksanaan urusan politik dalam negeri;dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Politik Dalam Negeri berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;



II-8


b. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan pilkada skala kabupaten, pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya politik; c. menyiapkan bahan pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM, Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan demokrasi serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan kemasyarakatan; d. menyiapkan bahan-bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pilkadasung di daerah dan Pilkades serta bantuan keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD; e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka mengadakan akurasi dan pemutahiran data mengenai keberadaan infrastruktur daerah (Parpol, Ormas, LSM, forum) termasuk Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan pelayanan rekomendasi terhadap izin penelitian; f. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, Parpol, Ormas, LSM, forum dan tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi; g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Politik Dalam Negeri, serta mencari alternatif pemecahannya; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



II-9


k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Seksi Ketahanan Nasional Seksi Ketahan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan, ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan kepercayaan dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya NKRI. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Ketahanan Nasional mempunya fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketahanan Nasional sesuai kebijakan Kantor; b. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan, ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan, dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya NKRI; c. pengoordinasian pelaksanaan urusan ketahanan nasional;dan d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Ketahanan Nasional memiliki tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan Nasional berdasarkan kebijakan Kantor; b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional, ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaa, dan mencegah disintregarasi bangsa dan tegaknya NKRI;



II-10


c. menyiapkan bahan materi masukan kebijakan, mediasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang idiologi Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunana antar umat beragama dan kepercayaan bekerjasama dengan instansi terkait/lembaga dan satuan kerja terkait; d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, superfisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pengembangan, dan evaluasi) ketahanan ideologi Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan; e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan; f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan nasional ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan. g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketahanan Nasional, serta mencari alternatif pemecahannya; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;dan



II-11


l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

B. Sumber Daya Sumber daya pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut : Berdasarkan data bulan Desember 2012 jumlah pegawai yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 18 orang terdiri

dari yang berpendidikan pascasarjana (S2) sebanyak 1 orang, sarjana (S1) sebanyak 5 orang dan pendidikan SLTA sebanyak 10 orang serta dengan pendidikan

SD

sebanyak 1 orang. Dari 18 orang pegawai 5 orang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Kantor dengan eselon IIIa, 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IVa dan 3 (tiga) orang menjabat sebagai Kepala Seksi dengan eselon IVa. Sesuai dengan rasionalisasi pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana seharusnya

mempunyai personil pegawai sebanya 21 orang, sehingga perlu tambahan pegawai sebanyak 3 orang dari jumlah pegawai yang ada saat ini. C.

Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut ; MisiMeningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dilaksanakan Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012 Urusan Kesbang Poldagri Oleh Kantor Kesbang Poldagri

adalah

:1.Terwujudnya

pemerintahan

yang

mantap,

2.Terwujudnya

Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan 3. Terwujuddnya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat



II-12


1.Terwujudnya pemerintahan yang mantap Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dengan IKU Prosentase cakupan pemerintahan yang mantap dicapai dengan kebijakan pembauran dan semangat nasionalisme. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dilaksanakan dengan ProgramProgram Pemelihanraan Kamtrantibnas dan pencegahan tindak kriminal Program Pemelihanraan Kamtrantibnas dan pencegahan tindak criminal dijabarkan menjadi dua kegiatan strtaegis yaitu:1). Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan 2) Peningkatn Kerjasama Informasi dengan Masyarakat. Meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yaitu terlaksananya pemantauan situasi aktual selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.Capaian kinerja tahun 2012, dengan sasaran terwujudnya pelaksanaan Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

realisasi 97.96 %

Sasaran Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan IKU Cakupan Pengembangan Wawasan pembauran

dan

semangat

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dilaksanakan dengan kebijakan

nasionalisme,Selanjutnya

Sasaran

Terwujudnya

Kebangsaa dicapai melalui Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dijabarkan menjadi dua

kegiatan strategis yaitu :1) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dan 2) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama pada tahun 2012 cukup baik. Faktor pendorong keberhasilan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama:  Tingginya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Revisi Renstra Kesbangpol


II-13


dalam Kehidupan Beragama:  Masih kurangnya optimalnya pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada  Masih rendahnya kwalitas sumberdaya Manusia yang ada Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama:  Perrlunya mengadakan Pendidikan SDM Yang ada.  Memberikan Pemahaman secara terus menerus betapa pentingnya Toleransi terhadap sesama Pemeluk Agama Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2012 sangat baik. Faktor pendorong keberhasilanKegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan  Adanya Sumberdaya manusia yang memadaim  Adanya Dana untuk melaksanakan kegiatan Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama:  Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsan:  Mengadakan Sosialisasi dan Memberikan penyuluhan Kepada Masyarakat agar memahami betapa pentingnya Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap dengan IKUCakupan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang mantap oleh Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana sebagai salah SKPD penguna keuangan daerah dan pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, melalui : Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam tahun 2012 dijabarkan dalam sebuah kegiatan strategis ; Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah cukup baik.



II-14


Tabel .. Hasil Kinerja Kantor Kesbang Poldagri Kabupaten Jembrana Tahun 2012 No 1 1

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

3

4 90 %

5 99;86 %

90 %

90 %

12 kali

12 kali

80 %

76,74 %

95,93

100 %

100 %

100%

2 Terwujudnya pemerintahan yang mantap

Prosentase cakupan pemerintahan yang mantap Prosentase cakupan kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah / Kominda Frekwensi Kerjasama Masyarakat

2

3

Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terwudnya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Capaian Kinerja 6 110,965 100%

Informasi dengan

Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Cakupan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama frekuensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Cakupan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Frekwensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

100%

100% 12 kali 90%

12 kali 90%

100%

12 kali

12 kali

100%

D. Tantangan dan Peluang



II-15


BAB III ISU STRTAEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan pada gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Indentifikasi permasalahan sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Aspek Kajian

(1) Kesekretariatan

Capaian/Kondisi Saat ini

(2)  Peningkatan Kualitas aparatur yang menunjang kinerja Kesbangpol  Telah tersusun LAKIP , Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD

Poldagri

 Ketersediaan data/Informasi  Ketersediaan dokumen kerjasam dengan stakeholder

Standar yang Digunakan

(3)  PP no. 3 Tahun 2007  PP No 6 Tahun 2008  Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010  Perda 15 Th 2011  UndangUndang statistic  Permendagri

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (Diluar (Kewenangan Kewenangan Kesbangpol) Kesbangpol) (4) (5)  Jumlah SDM  Dukungan dari  Ketersediaan Pimpinan anggran  Dukungan dari SKPD terkait

 Jumlah SDM  Ketersediaan anggaran

 Dukungan dari SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6)  Terbatasnya anggran  Terbatasnya Kualitas SDM

 Terbatasnya anggaran

 Terbatasnya SDM

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, antara lain; 1. Anggaran / Dana masih sangat terbatas. 2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani Kesbangpol. b. Secara Kualitas, SDM yang menangani Kesbangpol perlu ditingkatkan. c. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal; d. Belum adanya sistem pengelolaan asset daerah yang baik; 3. Urusan Kesbangpol a. Masih Kurangnya Kebijakan tentang terkait dengan Kesbangpol; Revisi Renstra Kesbangpol


III-1


b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang Kesbangpol; c. Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi Politik dan Pertahanan keamanan; d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam Kesbangpol; e. Kompleknya permasalahan terkait Kesbangpol; f. Lemahnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait dengan Kesbangpol

B.Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati

Jembrana tahun 2011-2016

dengan Tema :” Mari Lakukan Perbaikan, bersama rakyat, membangun Jembrana, maka ditetapkan visi Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana, Melalui Peningkatan Perekonomian, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat”. Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jembrana yang ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan.



III-2


2. Meningkatkan perekonomian daerah, melalui optimalisasi potensi basis, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/ pelaku pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi modern, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tersedianya sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.



III-3


5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas diantaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian, suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud. Berdasarkan Misi tersebut, maka disusun program pembangunan yang akan digerakkan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikanperbaikan, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan yang memadukan program kesehatan dengan program JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara), dengan skema pelayanan kesehatan yang lebih luas dan berkualitas, serta berlaku di seluruh rumah Sakit Pemerintah yang ada di Provinsi Bali. b) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, lewat program bebas SPP dan biaya pendidikan, serta pemberian beasiswa secara adil dan merata bagi setiap warga masyarakat Jembrana yang berprestasi dan tidak mampu, sehingga tercipta pendidikan yang merata, terjangkau dan lebih berkualitas.

2. Peningkatan daya saing ekonomi a) Membuka peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat Jembrana, lewat program UMKM, Koperasi dan usaha-usaha non formal lainnya, dengan memberikan bantuan modal tanpa anggunan dan tanpa bunga, serta menjamin ketersediaan pasar, baik pasar lokal, domestik maupun internasional. b) Membuka peluang dan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Jembrana, lewat program Padat Karya, Pola Pemagangan serta pengiriman tenaga kerja terampil ke luar negeri secara legal dan bertanggung jawab, lewat kerjasama antar negara/ daerah dengan payung hukum yang jelas dan saling menguntungkan di bawah pengawasan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja RI. Revisi Renstra Kesbangpol


III-4


c) Optimalisasi sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan, lewat program pertanian terpadu, dengan pelaku utama para petani, nelayan dan peternak tradisional, sehingga terbangun sinergi positif antara petani dengan pengusaha dan pasar serta lembaga perbankan sebagai penyedia modal.

3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari a) Pengembangan infrastruktur, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi seiring dengan penataan kota melalui pembangunan trotoar, ruang publik dan infrastruktur niaga dan jasa. b) Pemeliharaan lingkungan lestari, yaitu pembangunan ruang terbuka hijau, pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

4. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi a) Membebaskan PNS termasuk para guru dan perilaku politik praktis dan mengembalikan kesejatian PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana kepada fungsi kepamong-prajaan, dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk berkarya dan mengembangkan karier sesuai peraturan perundang-undangan yang ada secara bertanggung jawab, berkeadilan dan terbebas dari rasa takut/ tekanan, serta menjamin kenyaman kerja para Guru pendidik di dalam melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul di Kabupaten Jembrana. b) Mengajak seluruh komponen dan potensi masyarakat di Kabupaten Jembrana termasuk kaum perempuan, pemuda, mahasiswa dan pelajar, untuk bersama-sama melakukan perbaikan di segala bidang, sehingga terbangun “kemandirian” bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara bertanggung jawab dan berhasil guna, baik bagi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa, berdasarkan nilai-nilai adat, budaya dan kemulyaan agama, yang didukung oleh infrastruktur yang berkualitas serta pemerintahan yang terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).



III-5


5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM a) Pembangunan politik dan kesadaran berdemokrasi, diantaranya pembinaan partai politik, dan peningkatan kesadaran masyarakat serta membangun iklim demokrasi yang sehat. b) Penegakan Hukum dan HAM, diantaranya pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan, pencegahan dan penindakan KKN. c)

Pemantapan legislasi daerah, diantaranya pengembangan dan penyempurnaan materi peraturan daerah, sosialisasi dan peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif. Terkait dengan hasil telaah visi daan misi Bupati Jembrana, maka peran

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Pembangunan Politik, Hukum dan HAM.

C.Telaah Renstra K/L dan Renstra Kesbangpol Provinsi Bali Analisis Renstra K/L dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Renstra K/L; dan b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali atau Renstra K/L.



III-6


Tabel 3.2

No

(1) 1

2

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana terhadap Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Renstra K/L Indikator Kinerja Capaian Sasaran Sasaran pada Sasaran Renstra Kantor Renstra pada Kesatuan Bangsa Badan Renstra dan Politik Kesatuan K/L Kabupaten Bangsa dan Jembrana Politik Bali (2) (3) (4) (6) Kesekretariatan Persentase Bidang Menyusun LAKIP tepat waktu Ketersediaan bahan LPPD Ketersediaan bahan LKPJ Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Ketersediaan data/inforamsi untuk Kesbangpol Ketersediaan dokumen Kesbangpol

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

60%

80%

80%

80%

80%

80%

hal ini mengindikasikan bahwa Kesbangpol Kab. Jembrana memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh. Permasalahan yang dihadapi adalah rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu-isu seperti terorisme, munculnya kelompok-kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain-lainnya. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut perlu kiranya dilakukan langkah langkah sebagai berikut : 1. Pemahaman berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan dengan perlunya diadakan bintek - bintek wawasan kebangsaan secara berkala baik kepada masyarakat maupun Revisi Renstra Kesbangpol


III-7


kepada generasi muda, mengamalkan Pancasila seutuhnya dan secara konprehensif serta memahami UUD 1945. 2. Perlunya diintensipkan dan dikembangkan forum – forum seperti Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan forum lainnya.

D.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Secara Geografis Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. Luas wilayah Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Dengan batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Barat : Selat Bali Dengan posisi geografis yang demikian, maka Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk Pulau Bali, di mana melalui pelabuhan Gilimanuk di ujung barat wilayah Kabupaten Jembrana, manusia, barang dan jasa akan masuk menuju ke Kabupaten Buleleng di sebelah Utara, dan Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar di bagian timur dan selanjutnya kabupaten lainnya di bagian timur Pulau Bali. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 84.180 Ha atau 841,80 Km², luas tersebut kurang lebih 14,94 % dari luas Propinsi Bali, dengan rincian luas masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 3.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan Di Kabupaten Jembrana 2012

No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Kecamatan Melaya Negara Jembrana Mendoyo Pekutatan Jumlah

Desa/Kelurahan

Luas Wilayah (Km²)

10 22 10 11 8 51

197,19 220,47 93,97 294,49 129,65 841,80

Berikut telaahan terhadap Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tabel 3.4



III-8


Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana No (1) A 1

2

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (2) (3) (4) Rencana Sistem Pusat Perkotaan / Pusat Kegiatan Pusat Kegiatan  Kegiatan Utama Wilayah (PKW)  Pusat pemerintahan dan pelayanan publik  Perekonomian jasa dan regional  Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa  Pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran). Rencana Struktur Ruang *)

Pusat Kegiatan Lokal (PKLK)

Struktur Ruang Saat Ini

        

 

      

Kegiatan Penunjang Kegiatan pendidikan Kegiatan kesehatan Kegiaan peribadatan Kegiatan perdagangan Industri Permukiman Kegiatan Utama Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hirarki I (PKW) Pusat pelayanan permukiman perdesaan di seluruh kecamatan Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan (pemasok row material) Pusat sentra produksi agro Kegiatan Penunjang Pelayanan sosial Perumahan Pertanian Perkebunan Pariwisata


Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5)

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten

Kota Negara (Kec Jembrana & kec. Negara)

Ibukota kecamatan disekitar yang mendukung PKW

Kec. Pekutatan


Kec. Mendoyo Kec Melaya

III-9


No (1) 3

4

B

1

2

Rencana Struktur Ruang *)

Struktur Ruang Saat Ini

(2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

(3)

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan (4)  Kegiatan Utama  Pusat pengembangan tersier untuk menunjang pusat Kegiatan/Pelayanan Lokal (PKLK)  Pusat pelayanan Pelabuhan penyeberangan  Pusat pelayanan pengembangan agribisnis  Pusat Pelayanan pengembangan industri  Kegiatan Penunjang  Permukiman  Perdagangan  Perkebunan  Pertanian  Pariwisata  Industri

 Kegiatan Utama  Pusat pengembangan tersier untuk menunjang pusat Kegiatan/Pelayanan Lokal (PKLK) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)  Kegiatan Penunjang  Permukiman  Perkebunan  Pertanian  Pariwisata Rencana Sistem Prasarana Wilayah Sisitem Prasarana  Jaringan Transportasi  Jaringan Telekomunikasi Wilayah  Jaringan Telematika  Jaringan Sumberdaya Energi  Jaringan air Bersih  Jaringan Air Limbah  Jaringan Persampahan  Jaringan Drainase  Jaringan Irigasi Sisitem Sarana  Fasilitas Pendidikan  Fasilitas Kesehatan Wilayah  Fasilitas Peribadatan  Fasilitas Perdagangan dan Jasa Pusat Pelayanan Lingkungan (Seluruh Pusat Desa di Kabupaten)

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD (5) Desa / kelurahan yang memiliki potensi ekonomi yang stratesis.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6) Kel Gilimanuk, Ds Yeh Embang, Ds Pengambengan

Sebagai produsen dan penyuplay bahan pokok kota / lingk. Sekitarnya!!

Seluruh Pusat Desa di Kabupaten (51 Desa/Kel)

Merata di seluruh Kecamatan

Merata di seluruh Kecamatan

*) Hasil Analisis, RTRW Perda Kab Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 Secara Kawasan, Kabupaten Jembrana terbagi atas Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung a) Kawasan Budidaya Revisi Renstra Kesbangpol


III-10


b) Kawasan Lindung Secara pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang terkait dengan wilayah kabupaten Jembrana.

E.Analisis terhadap KLHS Tabel 3.5 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kesbangpol Kabupaten Jembrana No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan Kesbangpol Kab. Jembrana (4)

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Kesbangpol Kab. Jembrana (5)

(1)

(2)

(3)

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Terbatasnnya daya dukung dan daya tampung ling hidup

Kajian dan pemanfaatan lahan dan pelestarian LH

Penetapan zonasi Regulasi

2.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Pembangunan menyebabkan penyusutan dan perusakan LH

Kajian tentang dampak dan resiko LH


3.

Kinerja layanan/jasa Menurunnya ekosistem kualitas lingkungan

Kajian Peningkatan kualitas Ling


4.

Efisiensi

Kajian Pemanfaatan

Penetapan zonasi

Pembatasan



III-11


No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap Pelayanan Kesbangpol Kab. Jembrana (4)

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Kesbangpol Kab. Jembrana (5)

(1)

(2)

(3)

SDA

Regulasi

5.

Tingkat kerentanan Menurunya dan kapasitas kelestarian akibat adaptasi terhadap perubahan iklim perubahan iklim

Kajian dampak perubahan iklim terhadap LH


6.

Berkurangnya Tingkat ketahanan ketahanan dan dan potensi potensi keanekaragaman keanekaragaman hayati hayati

Kajian dan penanggulangan keanekaragaman hayati

pemanfaatan sumber daya alam

pemanfaatan SDA


Dan Berdasarkan Hasil Analisis dan telaahan tersebut, Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana dapat dijabarkan sebagai berikut:

G. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan gambaran pelayanan Kantor Kesbangpol Kab. Jembrana, Sasaran Jangka Menengah Renstra Kesbangpol, Implikasi RTRWK, dan KLHS, maka berikut dijabarkan Isu isu strategis yang ditangani oleh Kesbangpol Kab Jembrana berikut upaya upaya penangannan secara umum . 1. Terhadap Anggaran / Dana a. Keterbatasan dana dalam perencanaan, dengan mengelompokkan urusan wajib dan pilihan dengan porsi proporsional dan terarah. 2. Sumber Daya Manusia Kesbangpol , Sarana dan Prasarana a. Meningkatkan Kuantitas sumber daya manusia yang menangani Kesbangpol Meningkatkan Kualitas, SDM yang berkecimpung di dalam perencanaan; b. Melengkapi Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan; c. Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya; Revisi Renstra Kesbangpol


III-12


3. Urusan Kesbangpoldagri a. Menyusun Kebijakan tentang Kesbangpol; b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangundangan terkait dengan Kesbangpol; c. Memfasilitasi dan Mengkoordinasi masalah Kesbangpol; d. Meningkatkan kemampuan aparat dalam Kesbangpol; e. Penyesuaian pemanfaatan ruang di kabupaten Jembrana; f. mengkoordinasi pemanfaatan ruang lintas kabupaten dalam rangka ketahanan Kesbangpol;



III-13


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

disusun untuk

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan melalui pentahapan yang konsisten, jelas dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.

Visi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana sebagai salah

satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 62 Tahun 2011. Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana

menerangkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan focus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan politik . Adapun Visi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, DENGAN SISTEM

BUDAYA

POLITIK

YANG

DEMOKRATIS

SERTA

TERKOORDINATIF, UTUH DAN EFEKTIF “ *

Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengandung pengertian menjunjung tinggi Persatuan

dan

Kesatuan

Bangsa

melalui

kegiatan

wawasan

kebangsaan/nusantara, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan Bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.

*

Sistem Budaya Politik yang Demokratis adalah merupakan pemantapan pembangunan melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah



IV-1


(Parpol, Ormas, LSM dan Forum) untuk menumbunhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan public dan penguatan demokrasi. *

Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diciptakan komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan semua kekuatan sosial politik dan komponen masyarakat lainnya agar demokratis, tumbuh sinergi yang menguntungkan demi terciptanya masyarakat Jembrana yang sejahtera. Di samping itu bermanfaat pula dalam medorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan – tujuan baik tujuan bersama maupun tujuan individu,

2.

Misi Untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik

Kabupaten

Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimanan melakukannya. Adapaun Misi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik

Kabupaten Jembrana yang

diuraikan sebagai berikut :

a. Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta mencegah disintregasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indunesia. Bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu kiranya kita mensosialisasikan masalah – masalah

penguatan persatuan dan kesatuan

bangsa, melalui penyuluhan atau bimbingan teknis wawasan kebangsaan, bimbingan pembauran bangsa, dan bimbingan bela Negara untuk mencegah



IV-2


disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesai kepada masyarakat.

b. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi komunikasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum – forum komunikasi. Bahwa melihat situasi dan kondisi daerah Kabupaten Jembrana, perlu kiranya membangun budaya politik yang demokratik, melakukan komunikasi dan kerjasama serta diskusi – diskusi antara Pemerintah Daerah dengan Parpol, Ormas, LSM, Forum – Forum, tokoh Adat dan Agama serta masyarakat, sehingga terwujud situasi Kabupaten Jembrana yang aman, damai dan kondusip. Menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan kedaulatan rakyat memiliki tujuan untuk munculnya partisifasi masyarakat yang ditunjukan dengan keragaman aspirasi yang ada serta keberagaman azas di masyarakat. Hal ini penting sebagai konsekuensi dari dibentuknya Pemerintahan yang demokratis. Untuk kepentingan inilah dipandang perlu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan terkendali.

c. Melaksanakan tugas komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah

.

d. Menyelenggarakan

pelayanan

teknis

administrasi

yang

prima

untuk

mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik yang demokratis . Yang tidak kalah pentinya bahwa proses pelayanan administrasi yang prima dan baik, baik untuk mencatat maupun penyimpanan arsip administrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung persatuan bangsa, hubungan antar lembaga dan politik serta pencatatan administrasi

penanggulangan Dalam

menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunya fungsi sebagai berikut : . Revisi Renstra Kesbangpol


IV-3


3.

Tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada factor – factor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan dating. Untuk memaksimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan factor–factor kunci / penentu keberhasilan yang diperoleh atas dasar analisa SWOT dan analisa strategi pilihan (ASP) dengan metode SWOT dan ASP sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016 sebagai perencanaan strategis Kabupaten Jembrana Tahun 2011–2016. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indicator utama sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indicator kinerja. Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan Pemerintah dalam mencapai tujuan. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indicator kinerja adalah suatu informasi opersional yang berupa indikasi kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Indikator terdiri dari angka (berapa) dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka yang digunakan sebagai indicator kinerja menghasilkan beberapa tipe indicator kinerja. Berdasarkan tipenya indicator kinerja dapat dibagi menjadi beberapa jenis misalnya : 1.

Kualitatif,

indicator

dengan

tipe

ini

menggantikan

angka

dengan

menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberika berupa suatu kelompok derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu rentang skala. Skala yang Revisi Renstra Kesbangpol


IV-4


digunakan terdiri dari dua atau lebih. Semakin banyak skala yang digunakan semakin tipis gradasi dari nilai – nilai yang diberikan. Apabila menggunakan dua skala akan memberi jawaban yang hitam dan putih, skala yang lebih banyak akan memberikan variasi “abu-abu” diantara hitam dan putih. 2.

Prosentase, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam pecahan atau decimal.

3.

Rasio, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait.

4.

Kuantitatif, indicator ini menunjukkan kuantitas atau jumlah capaian kinerja. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis

Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik

kabupaten Jembrana adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Misi 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa No 1.

Tujuan Meningkatkan

keamanan, Meningkatnya

ketentraman masyarakat

Sasaran

dan dan

kerjasama

dengan

tim

ketetiban komunitas intelijen daerah (Kominda) pencegahan

tindak criminal 2.

Meningkatkan

pengembangan Meningkatnya

wawasan kebangsaan

toleransi

dan

kerukunan

dalam kehidupan beragama Pembinaan

Idiologi

dan

Wawasan

Kebangsaan. 3.

Meningkatkan masyarakat

pemberdayaan Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan untuk

menjaga Ketertiban Daerah

ketertiban dan keamanan Revisi Renstra Kesbangpol


IV-5


Misi 2. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis No 1

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan pendidikan politik Meningkatnya Pendidikan Politik Dalam masyarakat.

Negeri

4. Strategi dan Kebijakan. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan sasaran dapat dicapai maka diperlukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategis yang terdiri dari dua komponen yaitu kebijakan dan program.

a. Kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan setiap SKPD. Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Jembrana selama lima tahun terakhir khususnya mengenai kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada format renstra terlampir. b. Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan dari SKPD dalam bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana tahun 2014 dipilih dari sejumlah program

yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana



IV-6


telah diubah menjadi Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Tabel 4.2 Cara Mencapai Tujuan dan SasaranKantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No

Program

Kegiatan

1

2

3

1

Pemeliharaan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat

3

4


a.

. a b.

a. .

Peningkatan kerjasama tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan Koordinasi Keamanan Daerah Peningkatan Pendidikan Politik Dalam Negeri


IV-7


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASRAAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Pengertian Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana

sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 tertuang selengkapnya pada table 5.1



V-1


Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcom) Kegiatan(Output)

Satuan

1

2

3

4

Meningkatnya cakupan Pelayanan adminstrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan meterai - Meterai 6.000 - Meterai 3.000 - Perangko Jumlah paket pengiriman

Jumlah ketrsediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional -Samsat kendaraan roda 4 -Samsat kendaraan roda 2

Kondisi Awal Rentra

5

%

buah

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016 Tar- Rp Tar- Rp TarRp Tar- Rp Tar- Rp get (Jt) get (Jt) get (Jt) get (Jt) get (Jt) 8

90

lembar

Lembar

2011 Tar Rp (Jt) get 6 7

91

9

10 93

10 3.940 0 .000 400 300 120 2

2.4 00. 000

unit

1 7


12

13 93

90

V-1

3.740.00 0 2.400.00 0 900.000 240.000 200.000

100

2.550.00 0

100

14 93

400 300 120 2

1 7

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor


11

1.500.00 0 1.060.00 0 14.976. 000

15

16

17

Kondisi akhir Renstra

Penan g gung jawab

18

19


-Honorarium Tenaga Kontrak

bulan

12

12

12.780. 000

-Pembelian Sabun Mandi -Pembelian Pewangi Ruangan -Pembelian karbol -Pembelian alat pembersih Closet -Pembelian Tissu

Buah Botol Buah Buah

12 6 10 10

12 6 10 10

buah

24

24

36.000. 000 1.625.0 00 100.00 0 75.000 360.00 0

Frekuensi Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -Service komputer -Service Laptop -Service Printer


70 Tahun Tahun tahun

1 1 1


1 1 1

V-1

7.750.0 00 4.500.0 00 500.00 0 2.750.0 00


Jumlah alat tulis antor Belanja Alat tulis Kantor -Amplop dinas coklat -Amplop dinas Putih -Buku agenda Keluar Masuk -Buku Ekspedisi -Buku tulis folio -Buku Kas Umum Bend 10 -Buku Per Pasal Bend 12 -Bolpoin -Box file -Bantalan file -Bider Clip -CD R/W -Cap/stempel -Catrid komputer hitam -Catrid kompuer warna -Cutter -Gunting -Isi staples besar -Isi staples kecil -Isi pulpen pentel -Klip sea gull -Kwitansi 1/2 folio -Kertas HVS -Kertas A4/Kwarto -Karbon -Lem tacol besar -Lak ban -Map Folio Kertas -Map kancing kertas -Map kancing plastik - Map Jepit Plastik -Map Teka

Revisi Renstra

-A mAP - Map Teka Kesbangpol Kab. - Pelubang kertas menengah - Penggaris - Penghapus - Pensil - Spidol Whiterboard

Kotak Kotak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kotak Kotak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kotak Buah Rim Rim Pack Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah buah buah

13 5 4 4 15 4 32 134 70 4 51 2 4 36 12 5 5 20 60 24 48 36 200 20 10 8 20 750 609 300 24 50 4 10 11 24 48

26.000 125.000 80.000 13 5 4 4 15 4 32 134 70 4 51 2 4 36 12 5 5 20 60 24 48 36

48.000 225.000 300.000 480.000 469.000 1.225.00 0 160.000 510.000 594.000 400.000 10.080.0 00 3.360.00 0 57.500 85.000 100.000 280.000

Jembrana Tahun 2011-2015

V-1 360.000 144.000 360.000 8.400.00


Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Belanja Cetak -Cetak Blangko DP3 -Cetak lembar Disposisi ½ polio -Cetak Blangko SPPD -Cetak Map pakai lambang daerah -Cetak & jilid laporan Akhir Tahun -Cetak Spanduk Belanja Penggandaan -Foto copy surat dinas, Penggandaan materi kegiatan SPJ

Frekuensi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Kelengkapan komputer (flash dis, mouse) -Pembelian flash dis Belanja Modal pengadaan komputer note book -Pembelian Laptop


21.761.500 Lembar Rim Rim Lembar buku

50 4

80 50 4

3 300 10

3 300 10

lembar 7 lembar

7 119.910

119.910

50.000 200.000

375.000 900.000 150.000 2.100.000 17.986.500

60

10.100.000

12

12

2.100.000 8.000.000

1

1

8.000.000

Buah

unit


V-1


Frekuensi penyediaan makanan dan minuman Belanja Makanan dan Minuman rapat -Nasi kotak -Snack

Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi iKe Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam setahun


Kotak

Kotak Kotak

200 200

Kali

80

4.000.000

200 200

3.000.000 1.000.000

80

65.980.000

Kali Kali Kali Kali

56 53 20 56

56 53 20 56

11.000.000 7.950.000 1.600.000 3.300.000

tahun

1

1

42.130.000


V-1


1.Meningkatnya cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

Frekuensi pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas -Belanja BBM Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Perawatan Angkutan Darat Bermotor Roda 2 -Service kendaraan roda 2 (dua) Belanja perawatan angkutan darat bermotor roda 4 (empat)

Jumlah dokumen ISO/SNI Persentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur yang layak pakai Jumlah paket pearlatan gedung kantor Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda empat Dinas Oprasional layak pakai

7.262

7.262

79.772.000 17.000.000

Paket

7

7

1.000.000

paket

1

1

10.000.000

DOK %

Paket/un it unit

unit

Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda dua Dinas Oprasional layak pakai

unit


96.772.000

Liter


Jumlah Ketersediaan Pengadaan peralatan gedung kantor

90

unit


V-1


2.Meningkatnya disiplin aparatur

3.Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Meningkatny a cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase ketrsediaan perlengkapan untuk disiplin aparatur

%

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

stel

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

%

Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal

kali

Frekuensi diklat Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

kali

Persentase cakupan pengembangan sistem pewlaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Jumlah dokumen hasil laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

buku

Jumlah dokumen hasil laporan keuangan

buah



V-1


5. Meningkatnya kerjasama dengan tim komunitas intelijen daerah (Kominda)

6.Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

7..Meningkatnya Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pemeliharaan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase permasalahan yang selesai dituntaskan

Peningkata n kerjasama tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

Frekuensi kerjasama dengan tim komunitas intelijen daerah (Kominda)

Program Pengembang an Wawasan Kebangsaan

Persentase permasalahan oleransi dalam kehidupan beraga yang terpecahkan teerhadap total permasalahan yang terdata

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Frekuensi kegiatan FKUB

Program Pemberdaya an Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Persentase masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air terhadap total penduduk



V-1


8. Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

9. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat.

Peningkatan Koordinasi Keamanan Daerah

Frekuensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.

Program Pemberdaya an Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Persentase hasil Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

Peningkatan Koordinasi Keamanan Daerah

Frekuensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rasio permasalahan politik yang terpecahkan terhadap total permasalahan

Peningkata n Pendidikan Politik Dalam Negeri

Frekuensi pendidikan politik masyarakat.


%

kali


V-1


BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN A.Pengukuran Indikator Kinerja Capaian kinerja Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP sebagai indikator kinerja yang membandingkan realissai dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. B.Indikator Kinerja Utama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis



VI-1


kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat

banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang

didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Revisi Renstra Kesbangpol


VI-2


Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.



VI-3


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik N0

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

1

2

3

4

5

1

1.Meningkatkan kinerja perangkat daerah

1.

Meningkatnya cakupan Pelayanan adminstrasi Perkantoran

Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

lembar paket

Jumlah ketersediaan Jasa Listrik

paket

Jumlah ketrsediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

unit

Jumlah kendaraan layak pakai

unit

Jumlah tenaga kontrak yang siap pakai

unit

Jumlah ketersediaan jasa service roda 4

unit

Jumlah ketersediaan jasa service roda 2

unit

Jumlah ketersediaan BBM

liter

Jumlah ketersediaan jasa STNK Roda 2

buah

Jumlah ketersediaan jasa STNK Roda 4

buah

Jumlah ketrsediaan jasa kebersihan kantor

unit

Frekuensi Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

unit

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar foto kopy Jumlah buku pengandaan

paket jenis lembar buah

Jumlah nasi kotak

buah

Jumlah snack kotak

buah

Snack tamu Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam provinsi Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


%

Jumlah ketersediaan Jasa Sumberdaya Air

Jumlah ketersediaan ATK


Kondisi TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2014 2015 2016 Awal 2011 2012 2013 Rentra 7 8 9 10 11 12 6

pkt kali kali

VI-1

Kondisi akhir Renstra 13


2.Meningkatkan cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur layak pakai

2.

Meningkatnya cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur layak pakai

Jumlah dokumen ISO/SNI

DOK

Jumlah paket banten

paket

Persentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur yang layak pakai Jumlah paket pearlatan gedung kantor Jumlah Ketersediaan Kendaraan roda empat Dinas Oprasional layak pakai


unit

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor layak pakai Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor layak pakai 3.

Meningkatkan disiplin aparatur

3.

Meningkatnya disiplin aparatur Persentase ketrsediaan perlengkapan untuk disiplin aparatur

4.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.

6. Meningkatkan

6. Meningkatnya kerjasama


unit unit

Jumlah tambahan mobuler

Meningkatnya cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Paket/unit


Jumlah Ketersediaan Pengadaan peralatan gedung kantor

5.

%

unit Unit/jenis unit paket %

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

stel

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

%

Frekuensi Pendidikan dan Pelatihan Formal

kali

Frekuensi diklat Implementasi Peraturan PerundangUndangan

kali

Persentase cakupan pengembangan sistem pewlaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Jumlah dokumen hasil laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

buku

Jumlah dokumen hasil laporan keuangan

buah

Persentase permasalahan yang selesai dituntaskan


%

VI-2

Pemerintah Kabupaten Jembrana keamanan, ketentraman dan ketetiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal 7. Meningkatkan

pengembangan wawasan kebangsaan

dengan tim komunitas intelijen daerah (Kominda)

7.Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 8.Meningkatnya Idiologi dan Kebangsaan.

Pembinaan Wawasan

8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

9. Meningkatnya Koordinasi

. Meningkatkan

10. Meningkatnya pendidikan

pendidikan politik masyarakat

Pengamanan dan Ketertiban Daerah

politik masyarakat.


Frekuensi kerjasama dengan tim komunitas intelijen daerah (Kominda)

kali

Persentase permasalahan oleransi dalam kehidupan beraga yang terpecahkan teerhadap total permasalahan yang terdata

%

Frekuensi kegiatan FKUB

kali

Persentase masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air terhadap total penduduk

%

Frekuensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.

kali

Persentase hasil Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

%

Frekuensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

kali

Rasio permasalahan politik yang terpecahkan terhadap total permasalahan

%

Frekuensi pendidikan politik masyarakat.

kali


VI-3


BAB VII PENUTUP Perubahan Pertama Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun sebagai penyempurnaan pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 – 2016. Meskipun Perubahan Pertama Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini. Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya. Negara, 28 Pebruari 2012 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana,

I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI Pembina Tk. I NIP. 19631110 19903 1 025



VII-1

REVISI PERENCANAAN STRATEGIS

Recommend Documents