B.IV TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

B.IV

TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA TAHUN 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmatNya buku Teknik Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Agama dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini disusun dan diterbitkan sebagai realisasi kegiatan Biro Organisasi dan Tatalaksana Tahun 2007 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkungan Departemen Agama memahami arti dan manfaat serta dapat menyusun laporan akuntabilitas kinerja masing-masing. Sangat disadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pejabat di lingkungan Departemen Agama.

Jakarta, Februari 2007 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana

H. Muhammad Irfan NIP. 150157009

C:\Fjr\KMA\06\Tek Peny\Ver Zai

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Dasar Hukum .................................................................................

1

C. Pengertian ......................................................................................

2

D. Fungsi LAKIP ................................................................................

2

E. Tujuan ............................................................................................

2

F. Manfaat ..........................................................................................

3

WAKTU DAN LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAKIP A. Langkah-Langkah Penyusunan ......................................................

4

B. Waktu Penyampaian LAKIP ..........................................................

5

C. Yang Harus Menyusun ..................................................................

5

D. Waktu Penyusunan .........................................................................

5

PENUTUP .............................................................................................

6

LAMPIRAN


ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja; 2. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan kepada atasan masingmasing, serta kepada lembaga penilai/evaluasi akuntabilitas kinerja, yang akhirnya kepada Presiden; 3. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas. Untuk maksud tersebut di Departemen Agama telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja Di Lingkungan Departemen; 4. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisien dan efektifitas Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tutas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 5. Sehubungan dengan hal tersebut Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 6. Untuk melengkapi Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tersebut, perlu menyusun dan menerbitkan Buku Teknik Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Agama. B. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 6. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. C. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. D. Fungsi LAKIP 1. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berfungsi informasi dan data yang telah diolah; 2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, sehingga LAKIP berfungsi juga sebagai raport dari pimpinan unit organisasi; 3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi dan merupakan media akuntabilitas setiap instansi; 4. Sebagai media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. E. Tujuan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP : 1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat; 2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan; 3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.


2

F. Manfaat LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk : 1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; 2. Merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah; 3. Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; 4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 5. Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.


3

BAB II KEWAJIBAN, WAKTU DAN LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAKIP

A. Langkah-Langkah Penyusunan 1. Menyusun Tim Kerja; 2. Mengumpulkan, memahami kebijakan yang berhubungan dengan LAKIP antara lain : a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2003; b. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006; c. Instruksi Menteri Agama, Surat Edaran; d. Kebijakan Teknis (Instruksi dan Surat Edaran Pejabat Eselon I). 3. Mengumpulkan data baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan keberhasilan/kegagalan serta capaian inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts; 4. Pembahasan dan klarifikasi data internal/eksternal kepada yang terkait; 5. Membuat rekap DIPA tahun laporan (menentukan jumlah kegiatan, jumlah dana setiap kegiatan, jumlah harga barang/jasa yang dibeli oleh dana setiap kegiatan, sisa dana setiap kegiatan yang ada pada DIPA tersebut); 6. Mengumpulkan rencana stratejik 5 tahun yang telah dibuat oleh bagian perencanaan; 7. Mempedomani penetapan kinerja yang dibuat pada awal tahun laporan pada waktu menerima DIPA (sasaran, program dan kegiatan yang ada pada DIPA dan Non DIPA yang akan dilaksanakan diisikan pada formulir RKT, dengan demikian RKT yang ada pada LAKIP isinya adalah rekap DIPA dan Non DIPA tahun yang akan dilaporkan pada LAKIP; 8. Atas dasar penetapan kinerja tersebut pada ad 7 diatas dilakukan pengukuran kinerja kegiatan; 9. Untuk memudahkan penyusunan LAKIP maka, kegiatan/sasaran yang telah dilakukan setiap bulan segerah dilakukan pengukuran kinerja kegiatan/sasaran 10. Melakukan evaluasi kinerja : a. Analisis efisiensi (untuk mengetahui tingkat efisiensi kegiatan); b. Analisis efektifitas (untuk mengetahui keserasian antara tujuan dengan hasil, manfaat, dampak); c. Analisis akuntabilitas (mengetahui keterkaitan antara hasil dengan kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi). 11. Melakukan penyusunan narasi LAKIP yang terdiri dari : a. Ikhtisar Eksekutif; b. Daftar Isi; c. BAB I Pendahuluan; d. BAB II Rencana Stratejik; e. BAB III Akuntabilitas Kinerja; f. BAB IV Penutup; g. Lampiran-Lampiran (Form RS, RKT, PKK dan PPS, serta Dokumen Terkait). 12. Menandatangani LAKIP dan menyampaikan kepada Pimpinan. C:\Fjr\KMA\06\Tek Peny\Ver Zai

4

B. Waktu Penyampaian LAKIP : 1. LAKIP Eselon II Pusat telah disampaikan kepada Eselon I masing-masing paling lambat 2 minggu setelah berkhir tahun anggaran. Selanjutnya LAKIP setiap Eselon I telah disampaikan ke Menteri Agama c.q Sekretaris Jenderal Departemen Agama paling lambat 1 bulan setelah berakhir tahun anggaran. 2. Untuk tingkat daerah: a. KUA, MIN, MTsN menyampaikan ke Kandepag paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir; b. Kandepag dan MAN menyampaikan ke Kanwil paling lambat 3 (tiga) minggu setelah tahun anggaran berakhir. C. Yang Harus Menyusun 1. Untuk lingkungan Departemen Agama dari Pusat s/d KUA dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri; 2. Pusat : Eselon II, Daerah : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Pimpinan Pendidikan Tinggi di lingkungan Departemen Agama, Kepala Sekolah Tingkat Menengah dan Tingkat Dasar di lingkungan Departemen Agama, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. D. Waktu Penyusunan Disusun mulai Desember atas dasar kinerja bulanan yang dilaporkan setiap bulannya. Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan yang ada pada LAKIP : Rencana Stratejik (RS) yang ada pada LAKIP adalah salah satu lampiran LAKIP. Bahan Rencana Stratejik tersebut sudah dibuat dan ada pada bagian perencanaan atau satuan kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan pada unit organisasi tersebut. Untuk itu Tim Penyusun LAKIP hanya menghimpun dan melampirkan Rencana Stratejik yang telah dibuat oleh bagian perencanaan dimaksud. Suatu hal yang keliru jika bahan rencana stratejik belum dimiliki dan atau belum ada pada waktu menyusun LAKIP. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan yang ada pada LAKIP adalah salah satu lampiran LAKIP. Bahan Rencana Kinerja Tahunan yang dilampirkan pada LAKIP (sasaran, program dan kegiatan) adalah sasaran, program dan kegiatan yang ada pada DIPA/Non DIPA Tahun yang dilaporkan dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan.


5

BAB III PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh satuan organisasi/kerja pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Buku Teknik Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Agama ini merupakan pelengkap Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama yang terlampir telah diberikan contoh alur berpikir penyusunan LAKIP. Selanjutnya mengingat keterbatasan waktu dan sebagainya maka yang dilaporkan dan yang diukur pada contoh dimaksud hanya lima sasaran dan delapan program, diharapkan dapat mempermudah para pejabat dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja masing-masing. Namun demikian, tentunya masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukanmasukan positif bagi penyempurnaan buku ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama dapat tercapai dengan lebih baik.


6

Contoh alur berpikir penyusunan LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2004

DEPARTEMEN AGAMA RI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Agama Tahun 2004 dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yakni berupa pertanggungjawaban kinerja Departemen Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2004 juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Departemen Agama. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat jajaran Departemen Agama dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Kami informasikan bahwa sasaran dan kegiatan yang kami angkat dan diukur pada laporan ini hanyalah sasaran dan kegiatan pokok saja yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Departemen Agama. Adapun sasaran dan kegiatan secara menyeluruh dan rinci diukur pada Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap satuan organisasi/kerja yang ada pada jajaran Departemen Agama. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Departemen Agama di masa mendatang. Jakarta, 25 Maret 2005 Menteri Agama RI

Muhammad M. Basyuni


i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setelah memasuki era reformasi perubahan demi perubahan di tubuh pemerintah Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar mengamati jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, tuntutan agar pemerintahan senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat. Menjawab tantangan ini, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 telah disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, Departemen Agama kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Itulah sebabnya Departemen Agama menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya sebagai berikut : 1. Tujuan a. Meningkatnya kualitas Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha; b. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah; c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan; d. dst. 2. Sasaran a. Meningkatnya kualitas SDM URAIS; b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana URAIS; c. Meningkatnya kualitas SDM Penyelenggaraan Haji; d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Haji; e. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik; f. dst. Pada tahun 2004 Departemen Agama memiliki 5 (lima) sasaran. Semua sasaran yang telah direncanakan telah terealisir. Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang tertuang dalam formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) diperoleh prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) rata-rata sebesar 100,00%. Disamping itu faktor eksternal berupa kondisi pemerintahan yang berjalan cukup kondusif di tahun 2004 mempengaruhi tingkat kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Agama. Namun demikian keberhasilan tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Departemen Agama tahun 2004. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Departemen Agama dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.


ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB III.

PENDAHULUAN A. Tugas ..............................................................................................

1

B. Fungsi .............................................................................................

1

C. Struktur organisasi dan jumlah pegawai ........................................

1

RENCANA STRATEJIK A. Rencana Stratejik ..........................................................................

2

B. Rencana Kinerja ............................................................................

3

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja .......................................................................

4

B. Evaluasi Kinerja .............................................................................

5

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja .......................................................

5

D. Aspek Keuangan ............................................................................

5

PENUTUP A. Keberhasilan ..................................................................................

7

B. Hambatan/masalah .........................................................................

7

C. Pemecahan masalah .......................................................................

7

LAMPIRAN : 1. Formulir RS; 2. Formulir RKT; 3. Formulir PKK; 4. Formulir PPS.


iii

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, Departemen Agama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : A. Tugas Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. B. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Departemen Agama menyelenggarakan fungsi : 1.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;

2.

Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;

3.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan;

4.

Pelaksanaan pengawasan fungsional.

C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai 1. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Departemen Agama memiliki struktur organisasi sebagai berikut : Staf Ahli

Menteri Agama

Inspektorat Jenderal

Ditjen BIPH

Ditjen Bagais

Sekretariat Jenderal

Ditjen Bimas Kristen

Ditjen Bimas Katolik

Kanwil Depag Provinsi

Ditjen Bimas Hindu & Budha Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan

Kandepag Kab./Kota 2. Jumlah Pegawai Pegawai Depatemen Agama seluruhnya berjumlah 178.546 orang, terdiri dari pegawai yang bertugas di Pusat sebanyak 2.730 orang dan di Daerah sebanyak 175.816 orang.

BAB II RENCANA STRTEJIK

A. Rencana Stratejik 1. Visi Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 512 Tahun 2003, Visi Departemen Agama yaitu Menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Misi Berdasarkan visi tersebut Departemen Agama mengemban misi yaitu : a.

Meningkatkan Kualitas Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha;

b.

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji;

c.

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Agama Islam;

d.

Meningkatkan Kualitas Litbang dan Diklat Keagamaan;

e.

Meningkatkan Kualitas Pengawasan Fungsional.

3. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Dalam melaksanakan misi Departemen Agama merumuskan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha; 2) Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Haji; 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan; 4) dst. b. Sasaran Adapun sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

1) Meningkatnya kualitas SDM URAIS; 2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana URAIS; 3) Meningkatnya kualitas SDM Penyelenggaraan Haji; 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Haji; 5) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik; 6) dst. 4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Departemen Agama membuat kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada.


2

Kebijakan yang diambil meliputi: a. Menyiapkan tenaga yang tepat dan sarana prasarana yang sesuai; b. Merekrut calon petugas yang tepat dan menyiapkan sarana prasarana yang sesuai; c. Menyiapkan tenaga pendidik yang tepat dan sarana prasarana yang sesuai; d. dst. Program yang dibuat yaitu: a. Peningkatan SDM dan sarana prasarana; b. dst. B. Rencana Kinerja Yang dimaksud dengan rencana kinerja ini adalah rencana kinerja tahun 2004. Rencana kinerja mengandung unsur-unsur meliputi: sasaran, program, dan kegiatan. Dalam uraian sasaran dan kegiatan telah ditetapkan pula indikator keberhasilannya sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun sasaran dan program dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Stratejik, sedangkan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (terlampir). Sajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya !.


3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2004 Departemen Agama mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2004 maka dapat diuraikan sebagai berikut : a. Melakukan test CPPN. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 94,00%, outputs 96,00%, dan outcomes 94,00%; b. Melakukan Diklat PPN. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100,00%, outputs 100,00%, dan outcomes 100,00%; c. Membangun/rehab KUA/Ruangan. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100,00%, outputs 100,00%, dan outcomes 100,00%; d. Melakukan test Calon Petugas Haji. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100,00%, outputs 100,00%, dan outcomes 100,00%; e. Mengadakan peralatan petugas Haji. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100,00%, outputs 100,00%, dan outcomes 100,00%; f. Melakukan test CPNS (Pendidik). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100,00%, outputs 100,00%, dan outcomes 100,00%; g. Melakukan Diklat PNS (Pendidik). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100,00%, outputs 100,00%, dan outcomes 100,00%; h. Mengadakan buku pelajaran. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator inputs 100,00%, outputs 100,00%, dan outcomes 100,00%;.


4

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran pencapaian sasaran meliputi: menetapkan indikator sasaran; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2004 Departemen Agama menetapkan 3 (tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 100,00% . Berdasarkan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2004 maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

a. Terselenggaranya URAIS. Sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100%;

b. Terselenggaranya Ibadah Haji.

Sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100%;

c. Terselenggaranya Pendidikan Agama Islam. Sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100%; B. Evaluasi Kinerja Semua rencana kinerja hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak. C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada tahun 2004 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Departemen Agama. Namun mengingat anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Departemen Agama tahun 2004 belum optimal Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Departemen Agama dapat meningkat. D. Aspek Keuangan 1.

Anggaran Rutin Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Departemen Agama ditunjang dengan anggaran yang berasal dari DIK tahun 2004. Dari DIK tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Departemen Agama melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dengan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan.


5

2.

Anggaran Pembangunan Selain anggaran yang berasal dari DIK, pada tahun 2004 Departemen Agama juga mendapat anggaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Proyek/Bagian Proyek yang tersebar di seluruh satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama.


6

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Agama tahun 2004 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2004 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Departemen Agama tahun 2004 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut : A. Keberhasilan Keberhasilan yang telah dicapai antara lain meningkatnya : 1.

Kualitas Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha;

2.

Kualitas Penyelenggaraan Haji;

3.

Kualitas Kelembagaan Agama Islam.

B. Hambatan/masalah Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain : 1. Belum tersedianya dana untuk mencari data pendukung kebenaran realisasi setiap indikator benefits dan impacts pada kegiatan dan indikator outcomes pada sasaran, karena hal tersebut menyangkut hasil yang dirasakan oleh masyarakat intern/ekstern, tentunya pencapaianya harus didukung oleh data yang akurat dan obyektif; 2. Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih meprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud; 3. Hal tersebut dapat dirasakan dengan adanya penambahan ratio kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana dengan yang seharusnya memiliki selisih yang tinggi. C. Pemecahan masalah Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1.

Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi/mencari data kebenaran daripada realisasi indikator benefits, dan impacts pada kegiatan dan indikator outcomes pada sasaran;

2.

Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan memilih program dan sasaran yang sangat prioritas yang memiliki kontribusi yang tinggi pada visi dan misi serta mengalokasikan dana merujuk kepada pencapaian hasil yang diharapkan;

3.

Memacu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana/prasarana yang diharapkan. Jakarta, 25 Maret 2005 Menteri Agama RI

Muhammad M. Basyuni


7

Rencana Stratejik Tahun 2000 s/d 2004 Instansi Visi Misi

: Departemen Agama : Menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral, spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. : 1. Meningkatkan Kualitas Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha; 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji; 3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Agama Islam; 4. Meningkatkan Kualitas Litbang dan Diklat Keagamaan; 5. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Fungsional. Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1

Ket Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

2

3

4

5 Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

1.1. Meningkatnya Kualitas 1.1.1. Meningkatnya kualitas Bimas Islam. SDM URAIS. 1.1.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana URAIS. 1.1.2. dst 1.1.3. dst

Outputs : Tersedianya tenaga profesional. Outcomes : Kualitas SDM meningkat Outputs : Tersedianya sarana dan prasarana. Outcomes : Kualitas pelayanan meningkat

Menyiapkan tenaga yang berkualitas. Menyiapkan sarana dan prasarana

2.1. Meningkatnya Kualitas 2.1.1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SDM penyelenggaraan Haji. haji. 2.1.2. Meningkatnya kualitas/ kuantitas sarana & prasarana haji. 2.1.2. dst 2.1.3. dst

Outputs : Tersedianya petugas profesional. Outcomes : Kualitas SDM meningkat.

Merekrut calon petugas Peningkatan yang tepat. kualitas SDM

3.1. Meningkatnya Kualitas 3.1. & Kuantitas SDM Pendidikan.


Meningkatnya kualitas tenaga pendidik.

Outputs : Tersedianya petugas. Merekrut calon petugas Peningkatan Outcomes : Kualitas/kuantitas sarana/prasarana yang tepat. kualitas sarana meningkat. dan prasarana. Outputs : Tersedianya tenaga pendidik profesional. Outcomes : Kualitas tenaga pendidik meningkat.

8

Menyiapkan tenaga Peningkatan pendidik yang tepat. kualitas/kuantitas SDM.

6

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2004 Instansi

: Departemen Agama Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator

Rencana tingkat capaian (target)

1

2

3

4

1.1.1 Meningkatnya kualitas SDM URAIS.

Outputs : Tersedianya tenaga profesional. Outcomes : Kualitas SDM meningkat

20 %

Peningkatan Kualitas SDM.


20 %

Program Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


5

6

7

8

Melakukan test Inputs : Dana CPPN. Outputs : Lulusan Outcomes : Jumlah PPN bertambah. Benefits : Pelayanan Caten lebih baik. Impacts : Pelayanan meningkat.

Rp. Org %

250.000.000 250 20

%

20

%

50

Melakukan Diklat PPN.

Rp. Org %

500.000.000 500 70

%

40

%

60

9

Inputs : Dana Outputs : Peserta Outcomes : Pemahaman PPN meningkat. Benefits : Pelayanan Caten lebih cepat. Impacts : Pelayanan meningkat.

Ket.

9

1

2

3

1.1.2. Meningkatnya kualitas sarana & prasarana URAIS.

Outputs : Tersedianya sarana & prasarana. Outcomes : Kualitas pelayanan meningkat.

30 % 20 %

4

5

6

7

8

Peningkatan Inputs : Dana Membangun/ kualitas sarana rehab KUA/ Outputs : KUA/Ruangan & prasarana. Ruangan. Outcomes : Jumlah KUA/Ruangan bertambah. Benefits : Kegiatan urusan agama meningkat. Impacts : Pelayanan meningkat.

Rp. Unit %

10.000.000.000 200 20

%

40

%

60

Peningkatan kualitas SDM.

Rp. Org % % %

300.000.000 300 100 80 90

Rp. Paket %

2.000.000.000 1.000 100

%

100

%

100

Rp. Org %

800.000.000 4.000 20

%

70

%

80

1.1.3. dst. 2.1.1. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggara an haji.


20 %

2.1.2. Meningkatnya kualitas/ kuantitas sarana & prasarana

Outputs : Tersedianya petugas. Outcomes : Kualitas/ kuantitas sarana/ prasarana meningkat.

20 %

20 %

20 %

Melakukan test Inputs : Dana Calon Petugas Outputs : Lulusan Haji. Outcomes : Didapatkan petugas. Benefits : Pelayanan meningkat. Impacts : Jamaah haji puas.

Peningkatan Mengadakan kualitas & peralatan kuantitas petugas Haji. sarana/ prasarana.

Inputs : Dana Outputs : Peralatan Outcomes : Tersedianya peralatan petugas haji. Benefits : Pelaksanaan tugas lancar. Impacts : Jamaah haji puas.

2.1.3. dst. 3.1..



Outputs : Tersedianya tenaga pendidik profesional. Outcomes : Kualitas tenaga pendidik meningkat.

20 %

20 %

Peningkatan Melakukan test Inputs : Dana kualitas & CPNS Outputs : Lulusan kuantitas (Pendidik). Outcomes : Jumlah pendidik SDM. bertambah. Benefits : Proses belajar mengajar lancar. Impacts : Masyarakat puas.

10

9

1

2

3

4

5

6

Melakukan Inputs : Dana Diklat PNS Outputs : Peserta (Pendidik). Outcomes : Pemahaman Pendidik meningkat. Benefits : Proses belajar mengajar lancar. Impacts : Masyarakat puas. Mengadakan buku pelajaran.


11

Inputs : Dana Outputs : Buku pelajaran Outcomes : Jumlah buku pelajaran bertambah. Benefits : Murid terbantu. Impacts : Proses belajar mengajar lancar.

7

8

Rp. Org %

1.000.000.000 1.000 70

%

40

%

60

Rp. Paket %

5.000.000.000 200 20

% %

40 60

9

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Tahun 2004 Instansi

: Departemen Agama Kegiatan

8

Uraian

Satuan

2

3

4

5

6

7

Rp. Org % % %

250.000.000 250 20 20 50

235.000.000 240 18,8 20 50

94 96 94 100 100

Rp. Org % % %

500.000.000 500 70 40 60

500.000.000 500 70 40 60

100 100 100 100 100

Rp. Unit % % %

10.000.000.000 200 20 40 60

10.000.000.000 200 20 40 60

100 100 100 100 100

Peningkatan Kualitas Melakukan test Inputs : Dana Outputs : Lulusan SDM. CPPN. Outcomes : Jumlah PPN bertambah. Benefits : Pelayanan Caten lebih baik. Impacts : Pelayanan meningkat. Melakukan Diklat PPN.

Inputs : Dana Outputs : Peserta Outcomes : Pemahaman PPN meningkat. Benefits : Pelayanan Caten lebih cepat. Impacts : Pelayanan meningkat.

Peningkatan kualitas Membangun/ Inputs : Dana rehab KUA/ Outputs : KUA/Ruangan sarana & prasarana. Ruangan. Outcomes : Jumlah KUA/Ruangan bertambah. Benefits : Kegiatan urusan agama meningkat. Impacts : Pelayanan meningkat.


Ket.

Indikator Kinerja


Program

1

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)

12

Realisasi

1

2

3

4

5

6

7

Rp. Org % % %

300.000.000 300 100 80 90

300.000.000 300 100 80 90

100 100 100 100 100

Rp. Paket % % %

2.000.000.000 1.000 100 100 100

2.000.000.000 1.000 100 100 100

100 100 100 100 100

Melakukan test Inputs : Dana CPNS Outputs : Lulusan (Pendidik). Outcomes : Jumlah pendidik bertambah. Benefits : Proses belajar mengajar lancar. Impacts : Masyarakat puas.

Rp. Org % % %

800.000.000 4.000 20 70 80

800.000.000 4.000 20 70 80

100 100 100 100 100

Melakukan Inputs : Dana Diklat PNS Outputs : Peserta (Pendidik). Outcomes : Pemahaman Pendidik meningkat. Benefits : Proses belajar mengajar lancar. Impacts : Masyarakat puas.

Rp. Org % % %

1.000.000.000 1.000 70 40 60

1.000.000.000 1.000 70 40 60

100 100 100 100 100

Mengadakan Inputs : Dana buku pelajaran. Outputs : Buku pelajaran Outcomes : Jumlah buku pelajaran bertambah. Benefits : Murid terbantu. Impacts : Proses belajar mengajar lancar.

Rp. Paket % % %

5.000.000.000 200 20 40 60

5.000.000.000 200 20 40 60

100 100 100 100 100

Peningkatan kualitas Melakukan test Inputs : Dana Calon Petugas Outputs : Lulusan SDM. Haji. Outcomes : Didapatkan petugas. Benefits : Pelayanan meningkat. Impacts : Jamaah haji puas. Peningkatan kualitas Mengadakan & kuantitas sarana/ peralatan prasarana. petugas Haji.


Inputs : Dana Outputs : Peralatan Outcomes : Tersedianya peralatan petugas haji. Benefits : Pelaksanaan tugas lancar. Impacts : Jamaah haji puas.

13

8

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2004 Instansi

: Departemen Agama

Sasaran

Indikator Sasaran


1

2

3

4

5

Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat Capaian (target)

Ket

6

Meningkatnya kualitas SDM URAIS.

Outputs : Tersedianya tenaga profesional. Outcomes : Kualitas SDM meningkat

20 % 20 %

20 % 20 %

100 100

Meningkatnya kualitas sarana & prasarana URAIS.

Outputs : Tersedianya sarana & prasarana. Outcomes : Kualitas pelayanan meningkat.

30 % 20 %

30 % 20 %

100 100

Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan haji.


20 % 20 %

20 % 20 %

100 100

Meningkatnya kualitas/kuantitas sarana & prasarana

Outputs : Tersedianya petugas. Outcomes : Kualitas/ kuantitas sarana/ prasarana meningkat.

20 % 20 %

20 % 20 %

100 100


Outputs : Tersedianya tenaga pendidik profesional. Outcomes : Kualitas tenaga pendidik meningkat.

20 % 20 %

20 % 20 %

100 100


14

B.IV TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

Recommend Documents