B.IV TEKNIK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

B.IV

TEKNIK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA TAHUN 2006

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmatNya buku Teknik Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Agama dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini disusun dan diterbitkan sebagai realisasi kegiatan Biro Organisasi dan Tatalaksana Tahun 2007 dan dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama dalam mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja dibawahnya. Sangat disadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pejabat di lingkungan Departemen Agama.

Jakarta, Februari 2007 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana

H. Muhammad Irfan NIP. 150157009

C:\Fjr\KMA\06\Tek Evaluasi\Ver Zai

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Dasar Hukum .................................................................................

2

C. Tujuan ............................................................................................

2

TEKNIK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA A. Perencanaan Evaluasi .....................................................................

3

B. Pelaksanaan Evaluasi .....................................................................

3

C. Pelaporan Hasil Evaluasi ...............................................................

4

PENUTUP ............................................................................................

5

LAMPIRAN


ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja; 2. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 3. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 telah disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Sehubungan dengan hal tersebut Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 5. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 telah disempurnakan kembali dengan Peratuan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 6. Mengingat setiap laporan akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama harus dievaluasi dan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 7. Untuk melengkapi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tersebut, perlu menyusun dan menerbitkan Buku Teknik Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Agama.

B. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 7. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. C. Tujuan Sebagai acuan bagi setiap satuan organisasi/kerja dalam mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja dibawahnya.


2

BAB II TEKNIK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

A. Perencanaan Evaluasi 1. Desain Evaluasi Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala tersebut adalah waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. 2. Pengorganisasian Evaluasi Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi. B. Pelaksanaan Evaluasi 1. Survai Pendahuluan Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan satuan organisasi/kerja yang dievaluasi. 2. Evaluasi Atas Penerapan SAKIP Evaluasi SAKIP dilakukan dengan meneliti setiap elemen dalam SAKIP yaitu : a. Perencanaan Stratejik; b. Sistem Pengukuran Kinerja; c. Penyajian informasi dalam laporan akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama. 3. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Evaluasi kinerja merupakan bagian dari evaluasi laporan akuntabilitas kinerja yang dilakukan secara lebih mendalam, karena isi substansi dalam laporan akuntabilitas kinerja, terutama mengenai capaian kinerja, dievaluasi lebih seksama.


3

4. Penyimpulan dan Perumusan Rekomendasi Titik berat evaluasi laporan akuntabilitas kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a. Evaluasi atas penerapan SAKIP; b. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja. Simpulan evaluasi hendaknya : a. Menginformasikan secara fair dan seimbang hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja yang telah dikemukakan; b. Mengarah kepada pemberian pernyataan mengenai apa yang telah dilakukan evaluator untuk mencapai tujuan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja; c. Memberikan saran atau perbaikan yang potensial bagi peningkatan kinerja satuan organisasi/kerja di masa mendatang. Rekomendasi yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh satuan organisasi/kerja bersangkutan yang bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja. C. Pelaporan Hasil Evaluasi Pelaporan hasil evaluasi terhadap suatu laporan akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini secara garis besar menyajikan informasi pelaksanaan penerapan SAKIP dan evaluasi atas kinerja satuan organisasi/kerja yang dievaluasi. Secara garis besar, bentuk LHE atas laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana contoh terlampir.


4

BAB III PENUTUP

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama, diharapkan para Evaluator mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. Namun demikian, diharapkan para Evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru dan mengembangkannya secara terus-menerus dalam melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu terjadinya peningkatan kinerja satuan organisasi/kerja yang dievaluasi dan peningkatan akuntabilitasnya.


5

Contoh LHE LAPORAN HASIL EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2004 KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI

NOMOR : TANGGAL :


6

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2004 Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Evaluasi kami lakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan implementasi SAKIP dan penilaian capaian kinerja. Evaluasi kami lakukan terhadap implementasi SAKIP dan melakukan penilaian capaian kinerja atas program yang dipilih. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi telah mengimplementasikan SAKIP secara lengkap dan telah menghasilkan dokumendokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003. Penilaian capaian kinerja atas program-progam tersebut tidak dapat dilakukan penilaian (jika dilakukan penilaian justru akan berakibat adanya informasi yang salah) yang disebabkan oleh penataan program yang belum sempurna. Untuk meningkatkan daya guna Laporan Akuntabilitas Kinerja dan peningkatan kinerja maka selanjutnya Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi perlu mengembangkan kualitas implementasi SAKIP dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Ketua Tim


7

DAFTAR ISI

Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................................... BAB

I

PENDAHULUAN ............................................................................................ A. Dasar Hukum Evaluasi .............................................................................. B.

Latar Belakang ..........................................................................................

C.

Tujuan Evaluasi ........................................................................................

D. Ruang Lingkup Evaluasi ........................................................................... E.

Metodologi Evaluasi .................................................................................

F.

Gambaran Umum Evaluatan .....................................................................

G. Gambaran Umum Penerapan SAKIP........................................................ BAB II

HASIL EVALUASI .......................................................................................... A. Evaluasi Atas Penerapan SAKIP ...............................................................

B.

BAB III

1.

Evaluasi Atas Penerapan Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan ....

2.

Evaluasi Atas Sistem Pengukuran Kinerja .........................................

3.

Evaluasi Atas Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi ...............................................

Evaluasi Atas Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi ...... 1.

Lingkup Evaluasi Kinerja ...................................................................

2.

Uraian Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi ..............................................................................................

3.

Simpulan Atas Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi ..................................................................................

PENUTUP ........................................................................................................

LAMPIRAN ..........................................................................................................................


8

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Tahun 2004 dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Nomor ...... tanggal ...................... 2005 sebagai representasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003. B. Latar Belakang 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja; 2. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 3. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 telah disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Sehubungan dengan hal tersebut Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 5. Mengingat setiap laporan akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama harus dievaluasi, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama.


9

C. Tujuan Evaluasi Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Tahun 2004 bertujuan untuk memberikan informasi dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berkaitan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan capaian kinerja program yang dipilih untuk dievaluasi. D. Ruang Lingkup Evaluasi Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Tahun 2004 merupakan evaluasi pertama yang dilakukan terhadap Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2000-2004 dengan fokus pada pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2004. Pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi SAKIP meliputi evaluasi terhadap perkembangan implementasi SAKIP sampai dengan saat evaluasi yang berkaitan dengan implementasi Sistem Perencanaan Stratejik, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003. Sedangkan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2004 terhadap capaian kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi hanya kami lakukan terhadap program yang dipilih. E. Metodologi Evaluasi Pada awal evaluasi terhadap SAKIP, kami menetapkan beberapa kriteria umum yang digunakan sebagai standar umum bagi setiap instansi pemerintah sesuai dengan Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kriteria tersebut meliputi ketiga subsistem dalam SAKIP, yaitu Sistem Perencanaan Stratejik, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Dalam tahap evaluasi pengembangan kriteria sesuai dengan Pedoman Evaluasi kami lakukan agar lebih sesuai untuk diterapkan dalam memberikan informasi dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Sedangkan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja metode yang digunakan dalam penyimpulan adalah metode kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran dan program yang dipilih berdasarkan ketersediaan sumber daya dan waktu evaluasi. Oleh karena itu simpulan hasil evaluasi tidak bersifat mutlak tetapi bersifat mendasar yang harus didalami oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi dalam meningkatkan kinerjanya. Selain itu, penyimpulan hasil evaluasi kinerja juga akan mengaitkan pula dengan hasil evaluasi implementasi SAKIP, terutama pada sasaran atau program yang dievaluasi.


10

F. Gambaran Umum Evaluatan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Peraturan perundangundangan, dengan fungsi : 1.

Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;

2.

Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umroh, pemberdayaan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta unsur agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha sesuai peraturan perundang-undangan;

3.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

4.

Pembinaan kerukunan umat beragama;

5.

Pengkoordinasian perencanaan pengendalian dan pengawasan program;

6.

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Provinsi.

G. Gambaran Umum Penerapan SAKIP Implementasi SAKIP pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi telah menghasilkan dokumen-dokumen utama SAKIP yaitu dokumen Rencana Stratejik Tahun 2000-2004, Rencana Kinerja Tahunan sampai dengan tahun 2004 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja sampai dengan tahun 2003. Implementasi Sistem AKIP pada tingkat eselon III telah dilakukan namun belum seluruhnya menghasilkan dokumen-dokumen utama SAKIP sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003, karena masih dalam proses pembelajaran.


11

BAB II HASIL EVALUASI

A. Evaluasi Atas Penerapan SAKIP Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi telah mengimplementasikan SAKIP sepenuhnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri agama Nomor 507 Tahun 2003. Hal tersebut kami dasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa Departemen Agama Provinsi telah menerbitkan dokumendokumen sesuai dengan SAKIP. Beberapa kondisi penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi adalah sebagaimana diuraikan di bawah. 1. Evaluasi atas Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi telah memanfaatkan dokumen Renstra dan Visi Departemen Agama serta data isu stratejik sebagai dasar perancangan Rencana Stratejik. Dari rencana stratejik tersebut telah pula dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan operasional program/kegiatan dan penganggaran atas program/kegiatan. Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut maka dilakukan pengukuran kinerja sebagimana diuraikan dalam hasil evaluasi atas sistem pengkuran kinerja. Pada Tahun 2004 Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi telah membuat Rencana Kinerja Tahunan sebagai jabaran dari Perencanaan Stratejik. Meskipun format yang dipakai dan pengisiannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003, Rencana Kinerja Tahunan tersebut masih bersifat prototype karena pembuatannya hanya dimaksud untuk memenuhi Keputusan Menteri Agama dimaksud, yaitu Rencana Kinerja Tahunan dibuat setelah kegiatan operasional berjalan. 2. Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja Sistem Pengukuran Kinerja diimplementasikan hanya pada saat akan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja, dengan demikian Sistem Pengukuran Kinerja belum dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan dilaksanakan. Selain itu, penyempurnaan perlu dilakukan dalam penetapan indikator kinerja yang baik.


12

3. Evaluasi atas Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Laporan Akuntabilitas Kinerja telah menyajikan dengan baik informasiinformasi minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 dan telah memenuhi kriteria laporan yang baik. Perhatian selanjutnya perlu diarahkan dalam meningkatkan daya guna Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai alat pengambilan keputusan dengan menyempurnakan dan mengintegrasikan seluruh SAKIP. B. Evaluasi Atas Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Berdasarkan hasil evaluasi kami menyimpulkan bahwa pengukuran capaian kinerja sasaran dari program yang ada belum dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengambilan keputusan walaupun program telah dilaksanakan dan tidak ada permasalahan dengan ketepatan target group dan pencapaian outcome. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan indikator kinerja sasaran dan tidak tersedianya data yang handal untuk pengukuran dan evaluasi kinerja. 1. Lingkup Evaluasi Kinerja. Dalam melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2004 Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi kami telah memilih beberapa program untuk dievaluasi. Kami mengevaluasi secara khusus terhadap tingkat dukungan program dan pencapaian sasaran berikut capaian kinerja sasaran dari program yang kami pilih, bukan untuk menilai kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi secara keseluruhan. 2. Uraian Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas maka kami menyimpulkan bahwa terhadap pengukuran capaian kinerja sasaran dari program yang kami pilih belum dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengambilan keputusan walaupun program telah dilaksanakan dan tidak ada permasalahan dengan ketepatan target group dan pencapaian outcome. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan indikator sasaran dan tidak tersedianya data yang handal untuk pengukuran dan evaluasi kinerja. Sedangkan terhadap program kami menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap program yang kami pilih belum dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengambil keputusan. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan tidak selarasnya program dengan sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami sarankan agar Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menyempurnakan penataan program khususnya perbaikan mutu indikator kinerja, keselarasan program dengan sasaran dan peningkatan dukungan keandalan data.


13

3. Simpulan atas Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi telah menertibkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2004 sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003. Kami telah melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2004 Departemen Agama tersebut.


14

B.IV TEKNIK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

Recommend Documents