BINTAN KITA, BINTAN GEMILANG
Visi, Misi, dan Program Aksi
H. Apri Sujadi, S.Sos & Drs. H. Dalmasri Syam, MM
1
BAB I PENDAHULUAN: BERJALAN DI ATAS LANGKAH PENGABDIAN
Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera adalah cita-cita dan harapan kita bersama. Dan inilah yang terus kita perjuangkan bersama-sama sejak dulu. Setiap perjuangan, tentu membutuhkan pengorbanan. Mari kita lihat, bahwa orang-orang Kabupaten Bintan adalah mereka yang memiliki jiwa pengorbanan tak terbatas. Bila kita membuka lembaran sejarah, Kabupaten Bintan yang ada saat ini, adalah induk dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Bintan adalah bunda Tanah Kepri. Di masa awal kemerdekaan, Kabupaten Bintan lebih dikenal sebagai Kabupaten Kepri. Ketika terbentuk Provinsi Riau, wilayah Kabupaten Kepri, yakni Tanjungpinang dijadikan sebagai ibu kota provinsi. Seiring perubahan zaman dan semakin menguatnya tuntutan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, maka Kabupaten Kepri waktu itu menjadi induk bagi persiapan pembentukan Provinsi Kepri. Wilayah Kabupaten Kepri pun kemudian dimekarkan, hingga terbentuk sejumlah kabupaten/kota. Setelah keberhasilan perjuangan pembentukan Provinsi Kepri yang disahkan berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri, maka fakta selanjutnya wilayah Kabupaten Kepri pun semakin menciut, dan tinggal menyisakan kawasan di Pulau Bintan ditambah dengan Kecamatan Tambelan. Berdasarkan lintasan sejarah ini, kita melihat bahwa begitu besar dan mulianya hati orangorang Bintan, untuk menyerahkan wilayahnya yang luas guna terwujudnya Provinsi Kepri. Tidak sekadar itu saja, ternyata setelah nama Kepri diambil sebagai nama provinsi, maka pengorbanan Kabupaten Kepri selanjutnya adalah mengubah nama wilayahnya, menjadi Kabupaten Bintan. Tentu, perubahan nama ini menunjukkan kebesaran hati orang-orang Bintan untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah yang dulu dikenal sebagai Kabupaten Kepri. Dan terbukti, perjuangan ini kini sudah mulai dinikmati hasilnya, yakni berupa percepatan pembangunan di hampir seluruh kawasan Kepri, dari mulai Pulau Laut di Natuna sampai Pulau Berhala di Lingga, dari mulai Pulau Karimun Kecil di Karimun, sampai Tambelan di Kabupaten Bintan.
2
Setelah periode itu, dimulailah kerja besar untuk membangun Bintan, yang bahkan wilayahnya nyaris hanya berupa perkampungan dan desa dengan sedikit infrastruktur kantor pemerintahan dan infrastruktur dasar lainnya. Setiap pengorbanan, tentu memiliki harapan. Harapan kita, adalah melihat anak-anak Bintan bisa bersekolah sampai ke jenjang tertinggi; melihat para nelayan bisa hidup sejahtera dan tidak berada di bawah rantai kemiskinan; melihat para petani kita berdaya secara ekonomi; dan melihat para pekerja kita, adalah pekerja yang memiliki penghasilan yang mampu mengantarkan mereka kepada hidup yang lebih sejahtera. Telah berpuluh-puluh tahun kita membangun kabupaten ini, dan telah banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh sejumlah nama, yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu kontribusi dan perjuangannya. Kepada merekalah, kita saat ini berhutang. Tentu, ungkapan terima kasih yang paling tepat untuk para orang tua kita yang telah membangun Kabupaten Bintan sejak puluhan tahun lampau, adalah dengan menjaga amanah dan melanjutkan cita-cita perjuangan mereka. Karena itulah, kita hadir saat ini, di tengah geliat demokrasi Kabupaten Bintan, tidak lain untuk menjaga harapan dan mengawal cita-cita mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Sudah banyak kemajuan yang dicapai, namun juga masih ada banyak hal lain yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Bintan memiliki banyak potensi yang bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun belum semua potensi-potensi tersebut bisa diberdayakan secara maksimal. Tiga sektor yang bisa menjadi andalan bagi Kabupaten Bintan adalah kelautan, pariwisata, dan kebudayaan. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Bintan 2005-2025, maka ada sejumlah isu strategis yang sampai pada tahun 2015 belum bisa sepenuhnya terselesaikan dengan maksimal. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala dan butuh penyelesaian, guna mewujudkan visi Bintan Gemilang pada tahun 2025. Melihat uraian di atas dan mencermati tantangan jauh ke depan yang masih harus kita hadapi, maka kerangka visi Kabupaten Bintan 2015 ditekankan pada : 1.
Kesejahteraan Rakyat.
2.
Pemanfaatan semaksimal mungkin potensi-potensi lokal.
3.
Penguatan sumber daya manusia (SDM).
3
BAB II VISI DAN MISI
Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita-cita dan harapan kita bersama. Sebagai putra yang lahir di Kabupaten Bintan, Apri Sujadi tergerak untuk melakukan sejumlah perubahanperubahan mendasar. Tekad yang dicanangkan untuk mempersiapkan pondasi yang kuat
bagi
pembangunan Kabupaten Bintan pada periode 2015-2020, guna menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintan Gemilang pada 2025 mendatang. Untuk itu, guna mewujudkan Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera di masa mendatang, maka Apri Sujadi bertekad untuk melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan mendasar dan langkahlangkah strategis untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Perjuangan itu akan dilakukan dengan mengusung visi dan misi sebagaimana tertera di bawah ini: Visi H. Apri Sujadi, S.Sos & Drs. H. Dalmasri Syam, MM 2015-2020 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”. (Visi ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Bintan). Misi H. Apri Sujadi, S.Sos & Drs. H. Dalmasri Syam, MM 2015-2020 adalah: I.
Meningkatkan kemampuan pengelolaan potensi-potensi ekonomi lokal dengan manajemen yang profesional sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam upaya untuk menjadikan Kabupaten Bintan sebagai salah satu pusat kemajuan di bagian barat Indonesia dan sekaligus sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing tinggi.
II.
Melanjutkan upaya pembentukan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai langkah perwujudan birokrasi yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
III. Menjadikan
pemuda
sebagai
kekuatan
utama
pelopor
dan
pendorong
pembangunan di Kabupaten Bintan IV. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius sebagai dasar pembentukan SDM yang berdaya saing dan unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta sadar terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal. 4
BAB III AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bintan 2015-2020, ditetapkan tiga agenda utama dalam pembangunan daerah tahun 2015-2020. Tiga agenda utama pembangunan daerah ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bintan 2005-2025. Adapun tiga agenda utama tersebut, yaitu: 1. Agenda pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Agenda kedua, perbaikan aspek pelayanan umum. 3. Agenda ketiga, peningkatan daya saing daerah.
Adapun penjabaran dari tiga agenda utama tersebut adalah sebagai berikut: III. 1. Agenda pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dari Apri Sujadi. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin dari peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program aksi untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Agenda ini menjadi prioritas mengingat dalam memperjuangkan aspek kesejahteraan masyarakat, sampai pada tahun 2015 ini, masih ada sejumlah persoalan yang harus kita carikan jalan keluar. Di antaranya adalah: a. Angka Kemiskinan Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Bintan masih relatif banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan, pada tahun 2014 lalu, masih ada 6,23 persen atau 9.300 dari 149.120 (data tahun 2013) penduduk Bintan yang masuk kategori miskin karena berpenghasilan hanya Rp 298.916 per bulan. Tentu, penduduk dengan penghasilan hanya Rp 5
298.916 per bulan adalah mereka yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, juga masih banyak dari mereka yang berpenghasilan di bawah angka kebutuhan hidup layak (KHL) untuk tahun 2015 ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DKP) Bintan Kepri bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menetapkan, bahwa angka KHL untuk Kabupaten Bintan senilai Rp2.068.286. Tentu kita harus memperjuangkan bagaimana setiap warga Kabupaten Bintan bisa mendapatkan penghasilan minimal setara dengan angka KHL. Inilah yang merupakan kerja keras yang harus kita lakukan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. b. Angka Pengangguran Masalah pengangguran juga menjadi hal yang harus dipecahkan bersama dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bintan yang sejahera. Berdasarkan data terkahir BPS, pada tahun 2013 lalu, angka pengangguran di Kabupaten Bintan masih mencapai 6,57 persen, atau ada sekitar 4.189 penduduk yang masuk kategori usia kerja ternyata sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Tentu, idealnya, kita harus bisa memperjuangkan agar seluruh penduduk yang masuk dalam kategori usia kerja bisa mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi diri dan keluarga mereka. Bila dilihat lagi dari data lainnya, justru masih ada penduduk Bintan yang masuk kategori setengah pengangguran, atau tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Jumlahnya berdasarkan data BPS mencapai 10.563 pada tahun 2013. Persoalan pengangguran yang bisa menimbulkan efek sosial dan kriminal ini akan menjadi prioritas penanganan. c. Permasalahan Pendidikan Angka melek huruf sudah cukup tinggi, yakni 97,66 persen dari total penduduk. Berarti jumlah penduduk yang masuk kategori buta huruf hanya 2,34 persen. Tentu idealnya, 100 persen penduduk harus terbebas dari buta huruf. Maka masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni bagaimana kita bisa mengupayakan penduduk Bintan seluruhnya bisa terbebas dari buta huruf. Selain itu, masalah yang dihadapi juga dalam bidang pendidikan adalah peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta mengacu pada lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang-bidang yang menjadi keunggulan lokal, yakni kelautan, pariwisata, dan budaya. Persoalan-persoalan mendasar lainnya dalam bidang pendidikan, seperti angka putus sekolah,
6
rasio kecukupan ruang kelas dengan jumlah siswa, peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan sekolah, dan berbagai hal lain akan menjadi prioritas untuk ditangani. d. Permasalahan Kesehatan Bila kita melihat kesejahteraan diukur dari rumah tinggal penduduk, maka masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Berdasarkan standar WHO (Badan Kesehatan Dunia), indikator rumah sehat adalah apabila rumah memiliki luas minimal 10 m² untuk satu penduduk. Karena itu, apabila dalam satu rumah memiliki empat orang, maka minimal ukuran luas rumah yang sehat adalah sekitar 40 m² sampai dengan 50 m². Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan sampai tahun 2014 lalu, baru 52,54 persen rumah tangga yang memiliki rumah dengan luas minimal 50 m² atau lebih. Berarti, masih ada 47,46 persen penduduk Bintan yang tinggal di rumah yang belum masuk kategori hunian yang sehat. Dengan demikian, bila melihat jumlah rumah tangga yang ada di kabupaten Bintan yang mencapai 38.368, maka masih ada sekitar 18.209 rumah tangga yang tinggal di rumah yang belum masuk kategori hunian sehat berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia. Tentu ini adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Bila kita ingin memperjuangkan kesejahteraan, idealnya adalah 100 persen rumah tangga di Kabupaten Bintan tinggal di rumah yang sehat. Selain itu, masalah kesehatan lainnya yang masih dihadapi adalah peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis untuk memberikan jangkauan pelayanan hingga ke pulau-pulau terpencil dan kawasan pelosok yang ada di Kabupaten Bintan. Juga, persoalan gizi buruk, penyakit menular, dan penyakit endemis akan menjadi prioritas penanganan.
III.2. Agenda kedua, perbaikan pelayanan umum Agenda perbaikan pelayanan umum ini menjadi prioritas mengingat sampat tahun 2015, masih ditemui sejumlah hal yang belum berjalan dengan maksimal dalam bidang pelayanan umum. Meski sudah mencatat sejumlah kemajuan pada beberapa tahun terakhir, tetapi tetap saja aspek pelayanan umum ini perlu menjadi agenda utama, mengingat masih perlu dilakukan perbaikan dari yang sudah berjalan saat ini, dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang, yang akan memunculkan sejumlah kompoleksitas permasalahan baru dalam bidang
7
pelayanan umum. Perbaikan aspek-aspek pelayanan umum tersebut, di antaranya adalah memfokuskan pada penyelesaian sejumlah permasalahan berikut: a. Akses Penduduk Terhadap Layanan Air Bersih dan Kelistrikan Sampai saat ini, belum semua dari 38.368 rumah tangga di Kabupaten Bintan yang bisa menikmati pelayanan kebutuhan dasar, yakni air dan listrik. Untuk kawasan pedesaan, khusus pelayanan air bisa diperoleh melalui sumur resapan. Namun untuk kawasan perkotaan seperti Kijang dan Tanjunguban, terkadang pelayanan air belum maksimal. Apalagi seiring percepatan pembangunan yang akan diikuti oleh pertumbuhan jumlah penduduk, maka bila tidak disiapkan sedini mungkin, bisa jadi Bintan akan mengalami krisis pelayanan air bersih. Demikian pula dengan persoalan kelistrikan. Sampai saat ini memang masing terus digesa pembangunan jaringan instalasi listrik untuk menjangkau seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan. Namun khusus untuk penduduk di pulau-pulau, belum sepenuhnya mereka menikmati layanan listrik selama 24 jam. Selain itu juga, untuk kawasan di Pulau Bintan sendiri, terkadang masih terkendala dengan kerusakan mesin yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir. b. Masih rendahnya nilai tambah (added value) yang dapat diperoleh masyarakat dari bidang kelautan, perikanan, dan pariwisata. Meski secara geografis Kabupaten Bintan merupakan kawasan maritim, dimana luas daratan hanya dua persen dari total wilayah, namun sampai saat ini kekayaan kelautan dan perikanan belum bisa digali seluruhnya untuk mensejahtetrakan masyarakat. Karena itu, sebenarnya masih banyak peluang ekonomi yang bisa diperoleh dalam upaya pemanfaatan kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh kawasan ini. c. Marginalisasi dan kemiskinan di kawasan pesisir. Akibat belum bisa diberdayakan sepenuhnya potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan, maka hal ini menyebabkan fenomena marginalisasi dan kemiskinan di kawasan pesisir. Kehidupan nelayan di pesisir Bintan, yang terkonsentrasi di sejumlah kecamatan, menjadi sulit berkembang dan mengalami kemiskinan. Karena itu, perlu dilakukan sejumlah terobosan besar untuk mengatasi persoalan ini.
8
d. Keahlian dan keterampilan masyarakat berdasarkan potensi daerah masih kurang. Berdasarkan kajian secara mendalam, tiga keunggulan utama yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan, yakni dalam bidang kelautan, pariwisata dan kebudayaan, ternyata belum didukung oleh tenaga-tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian dan keterampilan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya adalah orientasi pendidikan di Kabupaten Bintan yang belum sepenuhnya diarahkan untuk menggali potensi lokal, dan juga minimnya pelatihan keterampilan yang terkait dengan pemberian keahlian dan keterampilan dalam tiga bidang utama yang potensial di Kabupaten Bintan tersebut.
III. Agenda ketiga, peningkatan daya saing daerah Peningkatan daya saing daerah masih harus menjadi agenda prioritas mengingat Kabupaten Bintan saat ini masih berada dalam fase pembangunan di segala bidang, yang membutuhkan banyak sekali investasi guna pemanfaatan potensi lokal yang ada demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa menarik minat investasi, tentu Bintan harus melakukan pembenahan dalam aspek daya saing daerah. Apalagi Bintan secara geografis memang sudah diberkahi kawasan yang terletak berhampiran dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Asia, yakni Singapura dan Malaysia, serta kawasan jalur pelayaran internasional di Selat Melaka. Karena itu, peningkatan daya saing daerah adalah suatu bentuk dari strategi untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bintan. Namun sejauh ini, peningkatan daya saing daerah itu masih terkendala sejumlah hal, yang harus kita cari solusinya, yaitu: a. Masih rendahnya kualitas SDM Sampai saat ini Kabupaten Bintan masih kekurangan SDM yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah. Sebut saja, potensi kelautan dan perikanan. Kabupaten Bintan belum memiliki sarjana, master, atau doktor dalam bidang kelautan dan perikanan dalam jumlah yang signifikan. Padahal potensi ini harus digarap sedemikian rupa, apalagi di masa yang akan datang, investasi-investasi dalam bidang maritime akan masuk dan akan menuntut banyak sekali ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki SDM dalam bidangbidang yang sesuai dengan potensi lokal. Seiring dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean yang berlaku pada penghujung 2015 ini, maka sejumlah langkah pun harus dipersiapkan untuk menghadapi persaingan global. Kabupaten Bintan tentunya harus memiliki SDM yang 9
berkualuitas dan berdaya saing, dengan keahlian yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Angka rata-rata lama sekolah berdasarkan data terkahir, yakni pada tahun 2012 (berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan) mencapai 8,95. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Tentu angka 8,95 sudah menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun angka ini jelas belum ideal, mengingat kebutuhan dan tantangan ke depan meminta kita untuk mempersiapkan SDM kita tidak sekedar menyelesaikan jenjang waib belajar Sembilan tahun semata (yakni sampai tingkat SMP), melainkan sampai ke perguruan tinggi. b. Meningkatnya angka inflasi dari tahun ke tahun. Tingkat kestabilan harga di Kabupaten Bintan sendiri cenderung tidak stabil. Hal ini bisa dilihat dari fluktuasi yang terlalu jauh dari tahun ke tahun. Kabupaten Bintan sendiri masih mengacu pada perhitungan indeks harga konsumen (IHK) Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 6,17. Kemudian turun menjadi 3,32 dan 3,92 pada tahun 2011 dan 2012. Namun pada tahun 2013 melonjak menjadi 10,09. Padahal angka rata-rata inflasi nasional pada tahun 2013 hanya 8,38 persen. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan. Semakin tinggi inflasi, maka daya beli masyarakat akan semakin lemah, dan ini akan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. c. Masih belum optimalnya iklim investasi daerah, kurangnya percepatan penanganan perizinan, dan rendahnya daya saing investasi dengan daerah lain. Iklim investasi daerah meski harus terus dibangun. Suasana kondusif, tingkat kriminalitas yang rendah, dan juga birokrasi yang mendukung akan sangat dibutuhkan. Mengingat potensi Kabupaten Bintan yang demikian besar, termasuk didukung oleh letak geografis yang bersempadan dengan Singapura dan Johor Bahru di Malaysia, maka seharusnya kawasan ini bisa menjadi alternatif tujuan investasi apabila memiliki daya dukung yang dibutuhkan oleh dunia bisnis.
10
d. Perlunya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur secara menyeluruh Perbaikan sarana dan prasarana terus dilakukan. Saat ini kita membutuhkan banyak sekali infrastruktur dasar, dsari mulai jembatan, jalan, sampai bandara, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini sangat diperlukan bagi peningkatan daya saing daerah.
11
BAB IV PROGRAM AKSI MEWUJUDKAN BINTAN GEMILANG
Usaha-usaha perwujudan visi dan misi Kabupaten Bintan 2015-2020 akan dijabarkan dalam program aksi sebagai berikut: I. Meletakkan basis pembangunan pada pemberdayaan dan penguatan kawasan pedesaan/kelurahan dalam rangka mewujudkan program “Desa Gemilang Bintan” 1. Menjadikan desa dalam kerangka kebijakan otonomi desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bintan. 2. Melengkapi pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. 3. Mendorong sinergisitas antardesa guna menciptakan nilai lebih (added value) untuk pemberdayan potensi desa. 4. Peningkatan alokasi dana pembangunan untuk desa/kelurahan. 5. Pembenahan transportasi yang membuka akses dan memutuskan keterisoliran. 6. Peningkatan sarana dan prasarana kelistrikan serta air bersih. II. Pola pembangunan yang menitikberatkan pada pemberdayaan potensi-potensi lokal. 1. Perluasan jaringan-jaringan kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk memberdayakan potensi lokal, terutama di bidang perikanan dan kelautan, pariwisata, dan kebudayaan. 2. Melakukan penguatan nilai-nilai budaya lokal dan mendorong menjadi salah satu faktor penopang utama kemajuan dunia pariwisata. 3. Mendorong tumbuhnya industri perikanan dan pengolahan hasil-hasil laut di Kabupaten Bintan, sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada para nelayan. Pola “tangkap-jual” yang selama ini berlangsung mesti digeser ke pola “tangkap-olah-jual”, sehingga akan memberikan tambahan penghasilan yang lebih maksimal kepada para nelayan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan potensi-potensi dalam bidang kelautan, pariwisata, dan budaya. 12
5. Mendorong terwujudnya nilai tambah (added value) ekonomi dengan pemberdayaan pengelolaan kawasan perbatasan negara yang ada di Kabupaten Bintan. III. Meletakkan basis dasar perbaikan dalam bidang pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 1. Mendorong lulusan sekolah menengah atas atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 2. Memperbesar porsi beasiswa untuk membiayai putra-putri Kabupaten Bintan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 3. Merevitalisasi peningkatan mutu manajemen sekolah negeri sehingga bisa semakin kompetitif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi guna mempersiapkan diri menghadapi persaingan regional dalam kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. 4. Mendukung organisasi/individu di luar pemerintah yang ingin ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Bintan dalam bentuk pendirian lembaga pendidikan formal dan non formal yang unggul dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. 5. Mengefektifkan dan memperbanyak kursus-kursus keahlian untuk mewujudkan tenaga kerja terampil dan terlatih yang siap memasuki bursa kerja di Kabupaten Bintan. 6. Mendorong peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki jurusan yang sesuai dengan keunggulan lokal, yakni dalam bidang kelautan, pariwisata, dan budaya.
IV. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas, serta melayani dengan sepenuh hati 1. Menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang cepat dan responsif dalam melayani masyarakat. 2. Mendorong peningkatan keahlian tenaga birokrasi melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal. 13
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat. V. Peningkatan pelayanan dan jangkauan kesehatan 1. Meningkatkan kualitas serta kuantitas tenaga medis untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sampai ke kawasan pelosok dan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bintan. 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar kesehatan hingga menjangkau kawasan pelosok dan pulau-pulau kecil. 3. Mendorong rehabilitasi rumah tak layak huni menuju rumah sehat sesuai standar WHO VI. Penguatan Bidang Ketahanan Pangan 1. Memperbaiki infrastruktur pertanian dengan peningkatan anggaran di bidang pembanguan dan perbaikan irigasi, saluran air, jalan, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar. 2. Meningkatkan kualitas input, baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga. 3. Merevitalisasi peran penyuluh pertanian dan peternakan untuk semaksimal mungkin mendorong terwujudnya pola pertanian yang modern berbasis teknologi serta bibit unggul. 4. Mendorong dibukanya lahan-lahan pertanian dan peternakan baru dengan pemanfaatan lahan-lahan tidur guna mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bintan serta memiliki orientasi ekspor. 5. Penguatan kelompok-kelompok tani melalui bantuan keahlian dan keterampilan serta permodalan. 6. Penyediaan informasi melalui radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan up to date kepada petani, peternak, dan nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah, sehingga petani, peternak, dan nelayan dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya. 14
VII. Penguatan peran dan fungsi pemuda dalam proses pembangunan Kabupaten Bintan 1. Merevitalisasi organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Bintan 2. Mendorong organisasi-organisasi kepemudaan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. 3. Meningkatkan manajerial pengelolaan organisasi kepemudaan melalui pelatihanpelatihan. 4. Meningkatkan keahlian dan keterampilan para pemuda melalui jenjang pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan. 5. Mendorong terwujudnya usaha-usaha ekonomi kreatif yang dimotori oleh para pemuda guna pembukaan lapangan pekerjaan baru dan sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan di basis desa/kelurahan. 6. Mendorong lahirnya karya dan prestasi pemuda Kabupaten Bintan dalam berbagai bidang yang berskala lokal, nasional, dan internasional. VIII. Pemberdayaan tempat-tempat ibadah sebagai basis penguatan ummat menuju terbentuknya generasi emas Kabupaten Bintan. 1. Membentuk, memberdayakan, dan penguatan organisasi-organisasi berbasis tempattempat ibadah guna menjadi motor bagi penumbuhan kehidupan yang religius di tiap-tiap desa/kelurahan. 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya memberdayakan potensi zakat, infaq, sedekah sebagai modal sosial pembangunan ummat. 3. Pemberdayaan dan penguatan lembaga-lembaga pendidikan seperti TPA/TPQ serta penumbuhan lembaga tahfidz Quran sebagai upaya pembentukan generasi emas Kabupaten Bintan. 4. Mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan keilmuan dan kesejahteraan tenaga pengajar lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.
15
BAB V PENUTUP
Rancangan Visi-Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan 2015-2020 yang berisi visi, misi dan program aksi pembangunan daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di 51 desa/kelurahan yang terbagi dalam 10 kecamatan di Kabupaten Bintan adalah prioritas utama. Diharapkan, proses pembangunan selama lima tahun ke depan, yakni 2015-2020, akan menjadi landasan yang kuat guna mewujudkan Bintan Gemilang pada tahun 2025. Kebersamaan, kerja keras, persatuan, dan kerja ikhlas yang didukung oleh konsep dan strategi pembangunan yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam mewujudkan Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera. “Bintan Kita, Bintan Gemilang”.
Dibuat di Kabupaten Bintan Juli 2015
Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bintan 2015-2020
Calon Bupati
H. Apri Sujadi, S.Sos
Calon Wakil Bupati
Drs. H. Dalmasri Syam, MM
16
