DURIAT BANDUNG JAWARA VISI, MISI DAN AGENDA AKSI

DURIAT BANDUNG JAWARA VISI, MISI DAN AGENDA AKSI

BANDUNG, JULI 2015

motto juang DEKI DAN DONY: “JAWARA (JAdi WArga SejahteRA) DENGAN DURIAT (Cinta) UNTUK KABUPATEN BANDUNG”

MENAPAK JALAN TRI SAKTI DENGAN SPIRIT TRITANNGTU DIBUANA

GAMBARAN UMUM

Bandung, Kabupaten Bandung Tanah nu sagala aya Tanah nu sagala boga Tabungan hirup rakyatna Tong diantep sina nguyung Gering nangtung ngalanglayung Kudu jagjag kudu nangtung Muka jangjang geura nangtung Geus waktuna bebenah Ngarah genah tumaninah Pinuh ku nikmat jeung berkah Ngurusna ulah gagabah. (duriat bandung jawara, 2015) Wilayah Kabupaten Bandung secara proporsi, penggunaan lahan didominasi oleh kawasan budidaya pertanian yaitu seluas 53,22% dari luas keseluruhan 176.238,67 Ha. Penggunaan lahan lainnya yaitu kawasan lindung sebesar 33,83%, kawasan budidaya non pertanian 12,44%, dan kawasan lainnya 0,51%. Kabupaten Bandung memiliki topografi bervariasi yang menyebabkan bervariasinya komoditas unggulan pertanian dari masing-masing wilayah dan memiliki dengan kekhasannya sendiri. Komoditas unggulan pertanian tidak hanya diunggulkan di tingkat kabupaten, tetapi juga menembus provinsi dan juga nasional. Komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditas khas, dimana kekhasan tersebut dapat dilihat dari perbedaan karakteristik komoditas yang dimiliki dengan daerah lainnya. Perbedaan karakteristik komoditas ini diantaranya berdasarkan jenis komoditas, besaran produksi serta cita rasa

2

VISI: “KABUPATEN BANDUNG UNGGUL DENGAN DURIAT DAN GOTONG ROYONG”


yang dimilikinya. Beberapa komoditas pertanian yang khas dan menjadi unggulan diantaranya yaitu strawberry, kopi serta sapi perah dan produk turunannya. Selain pertanian, sektor industri pengolahan pun memiliki kontribusi yang berarti bagi perekonomian. Aktivitas industri pengolahan terdapat pada kawasan budidaya non pertanian khususnya lahan industri. Pada tahun 2011 tercatat lahan kegiatan industri mencapai luas 1.408,88 Ha dengan jumlah unit industri sebanyak 711. Industri tersebut meliputi industri besar, menengah, dan kecil yang didominasi industri tekstil dan produk turunannya. Dalam bidang energi Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.711 megawatt (mW). Dari jumlah tersebut, yang sudah termanfaatkan (ter-install) mencapai ± 697 mW masing-masing di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Area Cibuni. Energi yang dihasilkan panas bumi mensuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali dan ini akan terus berkembang dengan adanya perluasan di area Kamojang, Wayang Windu, dan Patuha dengan total rencana perluasan mencapai sekitar 360 mW. Potensi lain yang tidak kalah penting adalah potensi hidrologi yaitu sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anakanak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60-200 m) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri, dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Salah satu sumber air yang digunaakn masyarakat Kota bandung adalah bersumber dari wilayah Kabupaten Bandung. Kelimpahan air tersebut juga didukung oleh kondisi curah hujan rata- rata mencapai 1.500-4.000 mm per tahun atau jika dihitung luas lahan yang ada maka volume air yang turun di wilayah Kabupaten Bandung dapat mencapai 2,643-7,05 milyar meter kubik. Potensi-potensi tersebut atas tentunya membutuhkan sentuhan tangan kreatif sehingga manfaat akan lebh banyak dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan atau pendayagunaan potensi harus

3



dilakukan dengan konsep yang terencana dimana pekerjaan hari ini merupakan dasar bagi pekerjaan selanjutnya sehingga keberlanjutan kehidupan akan terus terjaga dan tetap seimbang. PROBLEM POKOK KABUPATEN BANDUNG. Sebagai Kabupaten yang memiliki usia 374 tahun Pembangunan Kabupaten terpaut lebih tua dari umur Republik Indonesia proses pembangunan masih sangat terbatas, problem poko kenapa pembanguan tersebut terbatas adalah: lemahnya pembangunan sumberdaya manusia; Tidak terpolanya pemanfaatan tanah sebagai sumber hidup yang menghidupkan; Pembangunan infrastuktur jalan ditempat dan kreatifitas dalam pemanfafatan potensi sumber daya alam yang masih terbatas. Lemahnya pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Bandung lemah dalam membangunan pola relasi antara kondisi alamiah wilayah-wilayah Kabupaten Bandung dengan pengembangan pendidikan. Daerah yang memiliki potensi pertanian baik pertanian sisitem sawah maupun pertanian holtikultura tidak difasilitasi pusat-pusat pengembangan SDM. Hal serupa juga terjadi pada daerah sentra peternakan, sentra industri dan pusat-pusat pariwisata. Akibatnya pertumbuhan wilayah berbanding terbalik dengan kemampuan SDM setempat sehingga peluang yang ada dimanfaatkan masyarakat lain yang datang dari luar. Tidak terpolanya pemanfaatan tanah sebagai sumber hidup yang menghidupkan. Bergesernya fungsi lahan dari awalnya merupakan areal persawahan menjadi kawasan perumahan dan industri telah menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial dan kait mengkait dengan persoalan ligkungan serta persoalan yang berakibat multidimensi. Akibat yang tampak dari kegiatan ini adalah makin meluasnya lahan gundul di wilayah Bandung Selatan karena aktivitas pertanian warga yang dihadapkan pada keterbatasan lokasi pertanian. Pembangunan infrastuktur jalan ditempat. Pembangunan infrastuktur jalan yang berjalan ditempat menyebabkan kawasan Selatan Bandung yang potensial menjadi destinasi wisata menjadi terhambat karena pintu masuk kewilayah tersebut terjebak kemacetan sehingga menurunkan animo para pelancong baik lokal maupun internasional. Dampak lain lain akibat kondisi tersebut

4



adalah lemahnya kehendak para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Selatan. Kreatifitas dalam pemanfafatan potensi sumber daya alam yang masih terbatas. Keragaman potensi belum termanfaatkan secara aksimal karena pola pengelolaan masih belum belum beranjak dari tradisi lama dimana keragaman dipandang sebagai masalah yang harus diseragamkan. Cara pandang seperti ini yang mengakibatkan tidak terbangunnya kreativitas warga dalam memahami potensi yang dimiliki sehingga memunculkan pilihanpilihan sempit yang cenderung atau mengarah ke kerugian baik bagi masyarakat sendiri maupun lingkungan sekitar. PERUMUSAN MASALAH. Perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilakukan. Pemahaman akan permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangatlah vital karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasi isu strategis yang akan menjadi titik tolak perencanaan pembangunan. Isu strategis ini kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah. Berdasarkan hasil studi komparasi beberapa dokumen khususnya dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, dan dokumen-dokumen lainnya, serta memperhatikan dengan seksama evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu (2014) dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, dapat kami sampaikan Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dengan berkaca pada kondisi daerah dan evaluasi RKPD tahun lalu, kita dapat melihat persoalan-persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bandung khususnya pada tahun 2014. Persoalan- persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah terutama dalam merencanakan program kerja selanjutnya. Berikut

5



ini merupakan persoalan pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2014 berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 1) Pendidikan a. Masih kurangnya kualitas SDM di bidang pendidikan. b. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama jenjang pendidikan SMA tahun 2014 (APK: 54,69% dan APM: 41,94%). 2) Kesehatan a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan b) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan c) Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pengaduannya d) Masih terkendalanya pembangunan Puskesmas e) Masih ditemukannya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan obat keras yang dijual tanpa resep dokter f) Masih tingginya kasus yang tidak dapat ditangani di RSUD g) Masih terkendalanya pengadaan obat melalui sistem elektronik h) Masih belum optimalnya sistem database di bidang kesehatan 3) Pekerjaan Umum a) Masih kurang sesuainya kualitas SDM di bidang pekerjaan umum b) Masih kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain pelaksana, konsultan, pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharaan secara swadaya terhadap hasil kegiatan fisik baik berupa jalan maupun jembatan d) Masih kurangnya kualitas pekerjaan dari pihak rekanan pelaksana kegiatan di lapangan e) Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan teknis dari aparatur dinas dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan 4) Perumahan Rakyat a) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum pedesaan yaitu pada tahun 2014 baru mencapai 12,86%

6



5)

6)

7)

b) Masih banyak pemukiman penduduk yang belum terjangkau jaringan perpipaan air bersih karena wilayah pelayanan sangat luas, tersebar dan berbukit-bukit c) Terbatasnya sumber air baku yang layak berdasarkan kualitas dan kuantitasnya d) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan yang telah terbangun oleh para pengelola air bersih desa e) Terbatasnya dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah), operasional dan pemeliharaan SPAM f) Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) g) Masih kurangnya sarana dan prasarana tanggap kebakaran dan tingginya tingkat response time h) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebakaran Penataan Ruang a) Belum diperdakannya/legalisasi RDTR yang telah disusun sehingga tidak dapat dipakai sebagai acuan b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB sebagai penyelenggaraan tata bangunan c) Rendahnya tingkat tertib bangunan sesuai tata ruang dan tata lingkungan yang sehat dan serasi d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan mutu bangunan yang fungsional dan handal sesuai persyaratan teknis. Perencanaan Pembangunan a) Belum optimalnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan baik ditingkat SKPD, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan b) Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan c) Masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja d) Belum sesuainya Peta Rawan Bencana di tiga kecamatan dengan standardisasi peta berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Kebencanaan Perhubungan a) Terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi wilayah Kabupaten Bandung dengan perlengkapan jalan

7



b) Masih kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor c) Terkendalanya teknis operasional pembangunan halte/shelter d) Masih rendahnya ketersediaan PJU di wilayah Kabupaten Bandung 8) Lingkungan Hidup a) Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi & teknis pencegahan pencemaran air masih di bawah standar SPM Bidang Lingkungan Hidup b) Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pengurangan sampah di Kabupaten Bandung dimana jumlah TPSS 42 unit dengan jumlah truk pengangkut sampah sebanyak 70 unit (1 rusak berat) c) Kurangnya sistem penanganan sampah perkotaan di tahun 2013 penanganan sampah sebesar 10,32% d) Sulitnya mendapatkan industri/IKM yang kooperatif dan mau menerima program pengembangan produksi ramah lingkungan 9) Kependudukan dan Catatan Sipil a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang kependudukan dan catatan sipil b) Masih rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses-proses pelaksanaan kegiatan terkait kependudukan dan catatan sipil oleh seluruh stakeholder c) Tidak stabilnya infrastruktur jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan 10) Pemberdayaan Perempuan a) Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan, lansia, dan remaja. 11) Keluarga Berencana a) Kurangnya kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM di lapangan b) Kurangnya ketersediaan alkon Non-MKJP c) Kurangnya dukungan aparat desa/kecamatan dalam pengelolaan pembangunan keluarga

8



12)

13)

14)

15)

16)

17)

d) Belum terkoordinasinya pelaksanaan program pembangunan keluarga di berbagai tingkat administrasi Sosial a) Belum tercapainya sasaran dalam mengurangi jumlah PMKS karena jumlahnya meningkat setiap tahunnya b) Adanya kecenderungan peningkatan kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak. Ketenagakerjaan a) Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja b) Masih kurangnya tingkat keterampilan dan keahlian para pencari kerja. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a) Kurangnya antusiasme pelaku KUMKM/IKM terhadap pelatihan, diantaranya disebabkan tidak adanya bantuan permodalan, bersifat monoton, dan mengganggu rutinitas usahanya. b) Tidak adanya monitoring dan evaluasi kemajuan KUMKM pasca pelatihan. Penanaman Modal a) Masih kurangnya ketertarikan calon investor untuk berinvestasi karena peluang investasi yang dipromosikan tidak sesuai dengan permintaan pasar. b) Masih kurangnya dukungan dari pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Bandung maupun pemerintah diatasnya, diantaranya regulasi yang tidak menentu, tidak adanya sistem insentif, dan perizinan yang menyulitkan. c) Masih rendahnya pelaporan/LKPM dari investor melalui Kepala BPMP. d) Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi. Kebudayaan a) Tidak tersedianya regulasi dalam pengelolaan gedung kesenian/kebudayaan. Kepemudaan dan Olahraga a) Kurang optimalnya pendataan serta regenerasi dan pembinaan atlet di Kabupaten Bandung b) Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga c) Masih rendahnya keterlibatan pihak pengusaha dan masyarakat umum dalam pengembangan atlet, salah satunya dengan menjadi orang tua angkat.

9



18) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri a) Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat b) Masih kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat c) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan unit pelaksana Satpol PP Kecamatan di Kabupaten Bandung d) Masih terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP. 19) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a) Terjadinya ketidaksesuaian data kepegawaian akibat perubahan sistem. b) Belum adanya kode rekening khusus/SPPD tentang proses perpindahan pegawai antar Kabupaten/Kota/Provinsi (BKPP) c) Masih belum optimalnya fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah d) Masih terkendalanya proses pemeriksaan Organisasi Perangkat Daerah akibat belum lengkapnya data dari objek pemeriksaan terkait. e) Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah f) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Inspektorat dan Setwan Kabupaten Bandung g) Terkendalanya kegiatan yang diakibatkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan manajemen keuangan, pembagian tugas dan fungsi yang terlalu lebar serta penjadwalan kegiatan yang tidak teratur h) Masih belum optimalnya pelaksanaan peran dan fungsi lembaga DPRD

10



i)

20)

21)

22)

23)

Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam kaitannya dengan fungsi legislasi (Setwan) j) Adanya ketidakjelasan kebijakan akibat masa transisional regulasi. Ketahanan Pangan a) Terjadinya pengurangan luasan lahan pertanian secara terus menerus yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasil produksi pertanian b) Sering terjadinya kekeringan/banjir di lahan pertanian sawah akibat fluktuasi cuaca yang tidak menentu c) Masih belum optimalnya distribusi bahan pangan terutama antar daerah d) Masih belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan penduduk karena masih didominasi oleh kelompok bahan pangan padi-padian e) Masih belum optimalnya Sistem Alih Teknologi dari sisi kemantapan dan efektivitasnya. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa a) Belum meratanya akomodasi anggaran Bantuan Operasional di tingkat RT, RW dan Lembaga Desa b) Belum meratanya kapasitas Lembaga Desa dan SDM-nya yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serta tidak optimalnya pembagian tugas dan wewenang. Statistik a) Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD dalam penyusunan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. b) Kurangnya kapasitas SKPD terkait peranannya dalam penyediaan data yang sesuai dengan indikator Permendagri No 54 tahun 2010 dan pemahamannya akan Indikator Pembangunan Makro Ekonomi dan Sosial. Kearsipan a) Belum memadainya regulasi kearsipan b) Kurangnya kapasitas SDM aparatur dalam pemahaman dan pemanfaatan pengelolaan kearsipan c) Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan/pengelolaan kerasipan antara Bapapsi dalam kapasitasnya sebagai pembina kearsipan dengan SKPD dan lembaga lainnya.

11



24) Komunikasi dan Informasi a) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi oleh SKPD. b) Belum optimalnya pemanfaatan media-media penyebaran informasi c) Masih kurangnya kapasitas SDM aparatur dalam pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas. d) Belum optimalnya koordinasi dalam pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi yang menyebabkan kurangnya sinergitas program/kegiatan. 25) Perpustakaan a) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat b) Kurangnya kapasitas SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat c) Belum adanya sinergitas program/kegiatan yang disebabkan kurangnya koordinasi dalam pemberdayaan perpustakaan. 26) Pertanian a) Tingginya alih fungsi lahan pertanian b) Tingginya ancaman cuaca yang dapat menyebabkan kekeringan/banjir di sawah c) Belum optimalnya distribusi bahan pangan pertanian d) Belum terciptanya diversifikasi konsumsi pangan oleh penduduk e) Belum efektifnya Sistem Alih Teknologi f) Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan sarana pengolahan, pengemasan serta pemasaran produk peternakan g) Tingginya ancaman keberlangsungan budidaya ternak di masyarakat akibat tidak terkontrolnya fluktuasi harga pasar produk peternakan oleh Disnakan. h) Masih tingginya ancaman penyakit flu burung (dicurigai varian baru) dan brucellosis yang dapat mempengaruhi produktivas usaha peternakan i) Masih adanya ancaman peredaran produk peternakan yang tercemar oleh bahan berbahaya dan tidak halal di masyarakat j) Masih rendahnya pemanfaatan limbah peternakan

12



k) Produk olahan peternakan yang dihasilkan belum memenuhi standar SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure). 27) Kehutanan a) Masih adanya lahan-lahan kritis akibat banyaknya praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama b) Masih belum optimalnya pemanfaatan SDA dan SDM sekitar hutan c) Terjadinya perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. 28) Energi dan Sumber Daya Mineral a) Terjadinya keterlambatan proses elektrifikasi di perdesaan akibat keterlambatan pengadaan alat ukur listrik (kWh) di PLN b) Tidak seimbangnya recharge dan discharge air tanah (pengambilan dan pengisian kembali air tanah) c) Potensi energi biogas berupa kotoran hewan sapi saat ini belum dapat dimanfaatkan karena tingginya biaya yang diperlukan dan malah berkontribusi mencemari sungai. d) Belum optimalnya pemanfaatan ampas biogás / bioslurry sebagai pupuk organik karena kurangnya sosialisasi e) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan teknis air tanah dari pelaku usaha pemboran/ perusahaan pemboran air tanah f) Belum optimalnya koordinasi antara pelaksana pengawasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dengan pengelola pajak air tanah g) Belum optimalnya pelaksanaan Good Mining Practice oleh pengusaha pertambangan, antara lain akibat dari rendahnya kualitas SDM dan umumnya merupakan pemodal kecil sehingga kegiatan penambangan dilaksanakan secara manual dan tidak secara mekanis h) Belum optimalnya pengelolaan dalam pemanfaatan data / informasi geologi dan sistem mitigasi bencana geologi. 29) Kepariwisataan a) Masih terkendalanya proses pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata akibat rendahnya aksesibilitas ke kawasan wisata

13



b) Masih kurangnya penataan di beberapa objek wisata c) Belum meratanya partisipasi dan antusiasme di tingkat kecamatan dalam upaya pelestarian budaya d) Belum optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan yang mendukung kepariwisataan daerah. 30) Kelautan dan Peternakan a) Adanya ancaman alih fungsi lahan budidaya perikanan b) Belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan perairan umum c) Adanya ancaman penyakit ikan d) Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha budidaya perikanan e) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha pengolahan ikan akan pentingnya sanitasi dan higienitas dalam proses usahanya. 31) Perdagangan a) Diperlukannya kebijakan yang konkret untuk mengendalikan keberadaan toko modern di tiap kecamatan b) Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan barang yang netto-nya tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. c) Belum terbentuk Unit /UPTD Kemetrologian yang bertugas untuk melakukan Tera Ulang. a) Belum tersedianya peralatan UTTP dan tenaga ahli, sehingga selama kegiatan UTTP di tahun 2013 masih bekerjasama dengan Balai Kemetrologian Provinsi Jawa Barat. 32) Perindustrian a) Masih terkendalanya pemasaran produk, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar b) Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan IKM c) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional. 33) Ketransmigrasian a) Tidak terealisasinya pemberangkatan calon transmigran yang sesuai dengan rencana.

14



Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2014 Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian makro ekonomi dan sosial serta pencapaian sektoral bidang fisik, ekonomi dan sosial, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang dapat menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Tabel: 1 Indikator Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014 Tahun No Indikator +/2013 2014 1 Jumlah Penduduk (jiwa) 3.415.700 3.470.393 54.693 2 LPP (%) 1,93 1,60* -0,33 3 Tingkat Kemiskinan (%) 7,94 n/a n/a 4 IPM 75,40 75,69 0,29 5 RLS (th) 8,70 8,72 0,02 6 AMH (%) 98,84 98,86 0,02 7 AHH (th) 70,34 70,54 0,20 8 Indeks Pendidikan 85,23 85,28 0,05 9 Indeks Kesehatan 75,56 75,90 0,34 10 Tingkat Partisipasi 50,78 66,16 15,38 Angkatan Kerja (TPAK) 11 Tingkat Kesempatan 89,85 91,52 1,67 Kerja 12 Tingkat Pengangguran 10,15 8,48 -1,67 Keterangan: * angka sementara Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2014 Tabel: 2 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten BandungTahun 20132014 No. 1 2 3 4 5 6

15

Indikator LPE (%) Inflasi PDRB (%) PDRB ADHB (juta rupiah) PDRB ADHK (juta rupiah) PDRB/KAP (ADHB) PDRB/KAP (ADHK)

2013

+/-

2014 5,96 6,93

5,92 6,50

-0,04 -0,43

64.660.447,44

72.945.347,60

8.284.900,16

25.899.449,73

27.435.715,40

1.536.265,67

18.987,20

21.019,36

2.032,16

7.605,24

7.905,65

300,41



No. 7 8

Indikator Daya Beli (ribuan rupiah) Indeks Daya Beli

2013 643,090

2014 645,110

65,42

65,89

+/2,02 0,47

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2014 Berikut ini merupakan keterkaitan hasil evaluasi dan isu strategis yang dapat dirumuskan. Tabel: 3 Keterkaitan Hasil Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Bandung Evaluasi RLS tahun 2014 sebesar 8,77 masih jauh dari target wajar dikdas 12 tahun AKB tahun 2014 mencapai 34 bayi per 1000 kelahiran hidup, masih termasuk kategori daerah intermediate-rock dimana memerlukan perubahan sosial untuk menurunkan AKB-nya Angka kemiskinan tahun 2013 sebesar 7,94%, sementara target nasional dalam mendukung MDGs sebesar 7,55% pada tahun 2015 Tidak tersedianya sarana pelayanan publik khusus bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel

Isu Strategis Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Masih perlunya penanggulangan kemiskinan Kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anakanak, lansia, dan difabel

Banyaknya kejadian bencana banjir yaitu sebanyak 128 kali (Oktober 2013-September 2014) dan masih luasnya wilayah yang berpotensi banjir yaitu seluas 14.917,90 Ha (2014)

Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan

Masih rendahnya rasio penanganan sampah sebesar 31,23 (2014) dan masih kurangnya luasan RTH yaitu sebesar 172.671,00 (2014)

Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau

Masih perlunya dukungan dalam penyediaan sarana prasarana dasar, diantaranya akses air bersih yang baru tercapai 62,9% dari target 2014, akses sanitasi 91,88% dari target 2014 Indeks Kepuasan Masyarakat (2013)

16

Masih terbatasnya infrastruktur dasar Belum optimalnya



mengalami kenaikan, namun terdapat beberapa komponen yang mengalami penurunan, yaitu di sektor ekonomi dan kebersihan, sehingga diperlukan peningkatan kinerja pemerintah agar lebih optimal Belum optimalnya kerjasama dan dukungan masyarakat Kabupaten Bandung dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu 104,04 dari 108,93 (2012) Potensi ekonomi KUMKM Kabupaten Bandung yang besar dan pencapaiannya yang berhasil melampaui target 2014 perlu terus didukung terutama dalam menyongsong MEA Masih belum adanya desa swasembada di Kabupaten Bandung (2010-2013)

kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan

Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2014 Setelah mensintesiskanisu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2016, dengan hasil seperti pada tabel dibawah ini. Tabel: 4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 Isu Strategis Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Masih perlunya penanggulangan kemiskinan Kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel Masih terbatasnya infrastruktur dasar Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan Belum mantapnya ketahanan

17

Prioritas Pembangunan Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan Penanggulangan kemiskinan dan pmks peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

pengendalian pencemaran lingkungan penanggulangan banjir dan kekeringan pemantapan ketahanan dan



Isu Strategis dan kemandirian pangan Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa

Prioritas Pembangunan kemandirian pangan reformasi birokrasi pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan pemantapan pembangunan wilayah perdesaan

Sumber: Hasil Analisis BAPPEDA, 2014 Prioritas pembangunan ini selanjutnya akan diurutkan dimana nomor prioritas terkecil menunjukkan tingkat urgensi yang tertinggi. Untuk mengurutkannya, diperlukan berbagai kriteria seperti berikut. Tabel: 5 Kriteria Prioritas Pembangunan No. Kriteria 1 Mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) 2 Kesesuaian dengan 10 Common Goals Provinsi Jawa Barat 3 Dampak bagi masyarakat umum 4 Tingkat kemungkinan dalam pelaksanaannya 5 Daya ungkit terhadap pembangunan daerah 6 Tingkat kemendesakan 7 Hasil konsultasi publik

Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010, dengan modifikasi Tentunya hal-hal poko yang dideskripsikan di atas merupakan modal awal kami dalam memulai pengabdian kami, dalam mengembangkan amanah kepemimpinan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pada prinsipnya kami tidak dapat lepas dari norma dan kaidah pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh kepemimpinan sebelumnya, yang baik tentunya kami akan pertahankan dan terus berupaya ditingkatkan. Sedangkan yang kurang tentunya akan menjadi prioritas kami selain agenda-agenda inovasi dan revolusioner kami dalam mewujdkan mimpi besar kami dalam mewujudkan kabupaten bandung yang pinunjul utama diberbagai bidang.

18



MENAPAK JALAN TRI SAKTI Konsep trisakti yang digagas Ir. Soekarno yang dijadikan program Besar Presiden Jokowi dan kemudian diturunkan dalam format nawacita menjadi jalan pembangunan Kabupatan Bandung agar tetap berada dalam koridor sehingga kehendak berdaulat di bidang politik, mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian dapat terjawab tanpa harus ada generasi yang dikorbankan. Dalam pemahaman Kabupaten Bandung, jalan trisakti merupakan kata wasiat yang harus menjadi batasan utama dalam menggulirkan proses pembangunan. Keragaman potensi memiliki sisi positif dan negatif. Positif artinya jalan trisakti akan memberikan arahan sehingga guliran pembangunan tetap dalam relnya dan hasilnya sudah pasti akan memuaskan walaupun belum tentunya sepenuhnya karena perubahan tetap tidak akan bisa keluar dari hukum nete taraje nincak hambalan (tahapan). Berdaulat. Kedaulatan hakekatnya adalah hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik buat dirinya. Sejak digulirkannya UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kedaulatan dalam pemahaman Kabupaten Bandung dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah yang termaktub dalam perundangundangan menjelaskan tentang dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk mewujudkan kedaulatan dalam pemahaman Kabupaten Bandung maka diperlukan adanya perkuatan kemampuan dan pengkayaan kreatifitas sehingga potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya masyarakat Kabupaten Bandung. Kabupaten yang berdaulat adalah kabupaten yang mampu mensejatrakan penduduknya dengan duriat yang datang dari segenap warganya tanpa kecuali

19



dengan alat perwujudannya yaitu semangat gotong royong. “Berdaulat”. Merupakan bentuk implementasi sikap yang lahir dari kenyataan objektif bahwa perwujudan Duriat Bandung harus dilakukan secara berdaulat dengan menekankan pada kesadaran bahwa Kabupaten Bandung sedang hidup taman sarinya provinsi, nasional dan internasionalisme yang ingin mengangkat harkat dan derajat hidup manusia yang berperikemanusiaan. Dengan demikian watak dari Duriat Bandung bukanlah watak yang sempit pandang, melainkan watak yang berperikemanusiaan, Duriat Bandung menginginkan terwujudnya kebahagiaan bersama. Kemandirian. Kemandirian Kabupaten Bandung akan tercermin , antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuaan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari PAD serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan Kabupaten Bandung harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Kabupaten Bandung unggul adalah konsep pembangunan kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Duriat Bandung adalah duriat yang mampu memberi kebahgiaan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketentraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Berkepribadian dalam kebudayaan. Masyarakat Kabupaten Bandung harus menghormati budaya warisan nenek moyang dan menghargai nilai – nilai luhur kebudayaan di masyaraskat. Karakter dan kepribadiaan budaya yang berkembang di Kabupaten Bandung haruslah di jaga dan dilestarikan. Misalnya budaya gotong royong yang melambangkan kolektifitas sebuah

20



komunitas yang guyub dan berbagai karya budaya yang mewarnai dunia seni. Kabupaten Bandung memiliki kekayaan budaya, seperti budaya Sunda yang kaya akan nilai luhur. Misalnya di katakan bahwa masyarakat Sunda terbentuk dari kultur masyarakat pegunungan yang sangat menggantungkan diri pada kondisi alamiah, tapi cenderung tertutup dan individual. Etika dan aturan yang lahir dari keputusan alamiah, cenderung tertutup dan individual akan melahirkan sebuah bentuk interaksi tampa pamrih karena setiap manusia Sunda merupakan pribabdi yang mandiri. Kandungan budaya seperti ini sangat bagus dalam memperkuat demokrasi karena proses demokratisasi pada beberapa sisi mengandung etika dan nilai – nilai kemandirian sikap. Ini membuktikan keyakinan Seorang Deki Fajar dan Doni Mulyana Kurnia bahwa budaya Kabupaten Bandung adalah budaya yang luhur dan mendukung kepribadian yang mandiri dan kreatif serta penuh tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tindakannya. Berkepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Keprindaian dalam kebudayaan harus tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung. Secara lebih mendasar lagi, berkepribadian dalam kebudayaan mencerminkan sikap sesorang mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagi tantangan. Karena menyangkut sikap, kepribadian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti yang seluas-luasnya. SPIRIT TRITANGTU DIBUANA Pembangunan merupakan bentukan dari proses menjebol, proses memperbaiki dan atatu proses membangun kembali, dimana hasilnya bisa sama persis, serupa/mirip atau berbeda sama sekali. Pembangunan akan memiliki daya ubah yang kuat kalau didukung natur dan mendukung natur, apalagi kalau berpegang pada fisosofi leluhur Sunda dikenal dengan Tritangtu Dibuana. Konsep Leluhur ini menjelaskan bagaimana menyeimbangkan antara dunia atas (Ketuhanan), dunia bawah (bumi), dan dunia tengah (manusia). Ketiganya membentuk kesatuan tiga, yang kalau digambarkan secara modern akan berbentuk segitiga sama kaki. Di puncak segitiga adalah dunia atas (langit), dan di dasar

21



segitiga ada dunia bawah (bumi) dan dunia tengah (manusia di atas bumi). Konsep Tritantu Dibuana banyak dianut oleh masyarakat Kabupaten Bandung terutama yang berada di wilayah Selatan, sebut saja masyarakat adat Cikondang berada di Kecamatan Pangalengan, bentuknya mewujud pada penghormatan mereka pada leluhur, telaten memerihara hutan keramat dan pola gotong royong yang tampak dalam setiap pelaksanaan upacaraupacara adat seperti Seleh Taun Mapag Taun (Musiman) tampak kehidupan tolong menolong dan gotong royong warga berlangsung spontan. Mereka mengerjakan semua itu dengan kesadaran sendiri, yang disebutkan dalam bahasa Sunda "hideng sorangan" dan tentunya tanpa pamrih. Kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang digunakan sebagai pedoman (blueprint). Kebudayaan digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasi lingkungan yang dihadapinya, dan mendorong serta menghasilkan terwujudnya tindakan-tindakan yang bermakna dalam menghadapi lingkungan tersebut untuk dapat memanfaatkannya. Operasionalisasi dari suatu kebudayaan di dalam lingkungan masyarakat adalah melalui pranata-pranata yang ada dalam masyarakat. Pranata yang merupakan sebuah sistem antarhubungan norma-norma dan pranata itu terwujud karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bandung memahami religi adalah karena adanya kekurangan atau ketidakmampuan manusia terhadap halhal atau fenomena-fenomena yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Gejala-gejala tersebut sangat dirasakan mempengaruhi serta mengendalikan kehidupan mereka. Mereka sadar akan adanya kekuatan diluar fisik atau materi yang tidak dapat diindra dengan mata, penciuman, dan diraba. Anggapan tersebut melahirkan tatacara untuk menjaga keharmonisan dengan nenek moyang (karuhun), alam dan sesama manusia. Tampak visual yang kelihatan hari ini dari pemahaman keharmonisan adalah masih terpeliharanya tradisi gotong royong. Konsep gotong royong merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan rakyat Kabupaten Bandung sebagai besar penduduknya petani. Pengertian gotong royong dalam masyarakat adalah suatu sistem pengerahan tenaga tambahan

22



dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Namun, dalam perjalan waktu ternyata sistem gotong royong ini merebak ke segala aspek kehidupan, misalnya tolong menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil di sekitar rumah dan pekarangan seperti menggali sumur dan membersihkan. Jiwa gotong royong ini muncul karena adanya kesadaran diri bahwa: manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakat, dan alam semesta; dalam segala aspek kehidupannya manusia tergantung kepada sesamanya; manusia akan berusaha berbuat sebaik mungkin kepada sesamanya; berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas. Tentunya pengorbanan waktu dan gagasan-gagasan tidaklah merupakan beban bagi mereka, yang mereka pikirkan bukan "apa yang telah diberikan kepada mereka, namun apa yang telah mereka berikan" terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Visi adalah sebuah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk menapak jalan TRI SAKTI dengan spirit tritangtu dibuana: Kepemimpinan DEKI FAJAR dan DONY MULYANA KURNIA periode 2015-2020 membuat visi sebagai berikut : “KABUPATEN BANDUNG UNGGUL DENGAN DURIAT DAN GOTONG ROYONG” Untuk mewujudkan Visi ditempuh melalui beberapa Misi sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Government And Clean Governance) serta transparan dan akuntable; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Dan Kesehatan yang terjangkau; Meningkatkan Kreatifitas Pemanfaatan Keterdapatan Potensi Pariwisata Yang Berbudaya; Meningkatkan Peranan Pangan dengan pola penataan pemanfaatan Pertanahan Dan Pertanian Serta Peternakan;

23



5. 6. 7. 8. 9.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur sesuai Tata Ruang Wilayah Dan Lingkungan Hidup; Memfasilitasi Peningkatan Peranan Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan; Memfasilitasi Peningkatan Peran Masyarakat Dan Desa Dalam Setiap Aspek Kehidupan; Merangsang Kreasi Kepemudaan Dan Prestasi Keolahragaan; Memfasilitasi Pendayagunaan Kolaborasi (Gotong Royong) Pemangku Kepentingan;

Dalam upaya menyemangati mewujudkan visi dan misi.

perjuangan

kami

untuk

Kami mempunyai motto juang: “DURIAT BANDUNG JAWARA” ARTINYA : JAWARA (JAdi WArga SejahteRA) DENGAN DURIAT (Cinta) UNTUK KABUPATEN BANDUNG” Pada tahap awal pemerintahan ada 3 (tiga) agenda sebagai pengejawantahan kristalisasi NAWA CITA, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN dan KESEHATAN yang terjangkau; 2. Meningkatkan kualitas dan Kwantitas INFRASTRUKTUR dan Kreatifitas Pemanfaatan Keterdapatan POTENSI PARIWISATA Yang Berbudaya; 3. Meningkatkan PERANAN PANGAN dengan pola penataan pemanfaatan PERTANAHAN dan PERTANIAN. Dari 3 (tiga) agenda yang menjadi pilar utama (TRI SAKTI), kami memetakan misi tersebut kebeberapa kelompok, diantaranya adalah kluster I bidang yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian visi, kluster II bidang penunjang yang mendukung secara langsung terhadap kluster I, dan kluster III sebagai bidang penunjang utama (driven force) terhadap kesemua bidang (kluster I dan II), termasuk bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, baik urusan wajib maupun urusan pilihan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PUU) yang berlaku. Pada tabel di bawah ini kami sampaikan mapping kluster pencapaian misi Seperti uraian tabel di bawah ini:

24



Tabel: 6 Mapping kluster misi Kluster 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau;

Kluster II Meningkatkan Kualitas Dan Kwantitas Infrastruktur Sesuai Tata Ruang Wilayah Dan Lingkungan Hidup;

Meningkatkan Kreatifitas Pemanfaatan Keterdapatan Potensi Pariwisata Yang Berbudaya; Meningkatkan Peranan Pangan Dengan Pola Penataan Pemanfaatan Pertanahan Dan Pertanian Serta Peternakan;

Memfasilitasi Peningkatan Peranan Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan; Memfasilitasi Peningkatan Peran Masyarakat Dan Desa Dalam Setiap Aspek Kehidupan;

Kluster III Mewujudkan Pemerintahab Yang Baik Dan Bersih (Good Government And Clean Governance) Serta Transparan Dan Akuntable;

Merangsang Kreasi Kepemudaan Dan Prestasi Keolahragaan; Memfasilitasi Pendayagunaan Kolaborasi (Gotong Royong) Pemangku Kepentingan;

Pada siklus kebijkan publik terdapat tiga tahapan diantaranya: adalah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada tahapan formulasi kebijakan baik merujuk kepada konsep, teori maupun kepada Peraturan Perundang-Undangan (PUU) yang berlaku, harus dilakukan pada tahapan formulasi kebijakan adalah merujuk kepada regulasi, satu diantaranya adalah harus merujuk kepada regulasi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Dengan demikian misi yang kami susun tidak dapat lepas dari bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Dari 9 (Sembilan) rumusan misi yang kami susun terdapat 18 (delapan belas) kata kunci keberhasilan upaya pencapaian visi:

25



Berikut 18 (delapan belas) kata kunci keberhasilan dalam upaya pencapaian visi yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel: 7 18 (delapan belas) kata kunci keberhasilan misi Misi ke1, 6

Urusan Kepemerintahan

2

Pendidikan

2

Kesehatan

3

Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah; Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah; Perdagangan Perindustrian Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup Pangan Pertanahan Pertanian Kebudayaan Pariwisata Pm Dan Desa

3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 6,1

Kepemudaan Dan Olah Raga; Kepemerintahan

Kata Kunci (Good Goverment And Clean Governance); Sumber Daya Manusia Berbasis Pendidikan Sumber Daya Manusia Berbasis Kesehatan Koperasi, UKM, Perdagangan; Perindustrian Infrastruktur Tata Ruang Lingkungan Hidup Pangan Pertanahan Pertanian Kebudayaan Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kepemudaan Dan Olah Raga; Kolaborasi (gotong royong)/ CSR

Selain merujuk kepada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, kami merujuk pula kepada visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung 2005-2025. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

26



Visi yang dimaksud adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG REPEH RAPIH KERTARAHARJA TAHUN 2025” dengan misinya adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Aman Dan Tertib 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 3. Meningkatkan Daya Dukung Dan Kualitas Lingkungan 4. Meningkatkan Kualitas Sdm 5. Menciptakan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan 6. Meningkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing. Sedangkan dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, kami tetap merujuk pula pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode 2010-2015. Namun demikian sebagai pembeda kami, dalam merumuskan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan beberapa indikasi kegiatan akan tetap merujuk selain kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan mengacu pula kepada konsep, teori penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas yang memenuhi kriteria: “SMART PLANNING” (Spesific, Measurable, Attenable atau Achieveable, Relavant, dan Time Related). “SMART PLANNING” adalah dokumen perencanaan yang dapat mengungkapkan secara jelas dan terperinci, terukur, dapat dicapai, berorientasi kepada hasil, serta terpenuhinya kepastian waktu. Diawali oleh strategi, dimana strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan beberapa program-program indikatif dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi secara langsung. Pada prinsipnya strategi sudah ada tercantum dengan jelas pada dokumen RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015.

Tabel: 8 Strategi Kunci Keberhasilan Misi No. MISI 1 Mewujudkan Pemerintahab Yang Baik dan Bersih (Good Government And Clean

27

STRATEGI



No. 2

3

4

5

6

7

8 9

MISI Governance) serta transparan dan akuntable; Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Dan Kesehatan yang terjangkau; Meningkatkan Kreatifitas Pemanfaatan Keterdapatan Potensi Pariwisata Yang Berbudaya; Meningkatkan Peranan Pangan dengan pola penataan pemanfaatan Pertanahan Dan Pertanian Serta Peternakan; Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Infrastruktur sesuai Tata Ruang Wilayah Dan Lingkungan Hidup; Memfasilitsi Peningkatan Peranan Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan; Memfasiliasi Peningkatan Peran Masyarakat Dan Desa Dalam Setiap Aspek Kehidupan; Merangsang Kreasi Kepemudaan Dan Prestasi Keolahragaan; Memfasiltasi Pendayagunaan Kolaborasi (Gotong Royong) Pemangku Kepentingan;

Berdasarkan

strategi-strategi

STRATEGI

MERUJUK DAN MENGACU KEPADA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 YANG AKAN SELAU DISESUAIKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI TERKINI BERDASARKAN HASIL ANALISIS SWOT

yang

sudah

tercantum

dalam

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015-2020. maka dirumuskan pula

beberapa kebijakan sebagai arah dan tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah yang kami akan pimpin. Sama halnya dengan strategi, kebijakan pun sudah secara jelas tercantum dalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

KABUPATEN

BANDUNG

TAHUN

2010-2015.

Beberapa kebijakan yang kami susun untuk mencapai tujuan misi adalah sebagai berikut:

28



Tabel: 9 Kebijakan Kunci Keberhasilan Misi No. MISI 1 Mewujudkan Pemerintahab Yang Baik dan Bersih (Good Government And Clean Governance) serta transparan dan akuntable; 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Dan Kesehatan yang terjangkau; 3 Meningkatkan Kreatifitas Pemanfaatan Keterdapatan Potensi Pariwisata Yang Berbudaya; 4 Meningkatkan Peranan Pangan dengan pola penataan pemanfaatan Pertanahan Dan Pertanian Serta Peternakan; 5 Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Infrastruktur sesuai Tata Ruang Wilayah Dan Lingkungan Hidup; 6 Memfasilitsi Peningkatan Peranan Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan; 7 Memfasiliasi Peningkatan Peran Masyarakat Dan Desa Dalam Setiap Aspek Kehidupan; 8 Merangsang Kreasi Kepemudaan Dan Prestasi Keolahragaan; 9 Memfasiltasi Pendayagunaan Kolaborasi (Gotong Royong) Pemangku Kepentingan;

KEBIJAKAN

MERUJUK DAN MENGACU KEPADA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 YANG AKAN SELAU DISESUAIKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI TERKINI BERDASARKAN HASIL ANALISIS SWOT

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan misi Pembangunan Daerah.

29



Program yang akan dilaksanakan (semua akan dikelompokkan ke dalam misi), yang tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai payung hukum yang berlaku sampai dengan saat ini.

Apabila TUHAN YANG MAHA KUASA memberikan kepercayaan amanah kepada kami. Kami akan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, janji politik dan agenda kepemipinan seperti dijelaskan pada beberapa tabel di bawah ini: Tabel: 10 Agenda Prioritas Kunci Keberhasilan Misi AGENDA PRIORITAS DEKI FAJAR- DONY MULYANA KURNIA, CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2015-2020: 1

2

MISI Mewujudkan Pemerintahab Yang Baik dan Bersih (Good Government And Clean Governance) serta transparan dan akuntable;

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Dan Kesehatan yang terjangkau;

30

AGENDA - Menciptakan secara simultan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih berdasarkan grand design dan road map reformasi birokrasi - Menciptakan pelayanan public berbasis e-government - Pembangunan Manusia seutuhnya: memasyarakatkan Shalat Subuh di Mesjid. - Mewujudkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang layak di setiap wilayah. - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang mengacu kepada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan (teori bloom)



3

4

MISI Meningkatkan Kreatifitas Pemanfaatan Keterdapatan Potensi Pariwisata Yang Berbudaya; Meningkatkan Peranan Pangan dengan pola penataan pemanfaatan Pertanahan Dan Pertanian;

5

Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Infrastruktur sesuai Tata Ruang Wilayah Dan Lingkungan Hidup;

6

Memfasilitsi Peningkatan Peranan Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan;

7

Memfasiliasi Peningkatan Peran Masyarakat Dan Desa Dalam Setiap Aspek Kehidupan;

8

Merangsang Kreasi Kepemudaan Dan Prestasi Keolahragaan;

31

AGENDA Menciptakan destinasi Pariwisata berbudayaan dan ramah lingkungan - Revitaslisi irigrasi pertanian - Menciptakan wilayah pertanian sebagai pusat kedaulatan pangan di berbagai wilayah, - pengamanan dan peningkatan pemanfaatan asset daerah berpedoman pada Peraturan perundangundangan - Jalan mulus dan caaang “JAMUCA” - 280 Taman di 280 Desa/Kelurahan - Taman Mini Asia Afrika - Revitalisasi Sungai Citarum sesuai dengan kewenangan, “BATU” (Banjir tuntas) - Rasio Ruang Terbuka Hijau. - Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) - peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. - Peningkatan sektor industri yang mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB, - Sinergitas agenda provinsi “penciptaan 100 ribu wirausaha baru (WUB)” melalui incubator bisnis dan techno park Penanaman nilai-nilai juang, dan keimanan, melalui Pendidikan Dasar Militer dan pesantren (muslim), bagi warga masuk usia 17 tahun Menciptakan beberapa titik sarana olahraga di setiap wilayah



9

MISI Memfasiltasi Pendayagunaan Kolaborasi (Gotong Royong) Pemangku Kepentingan;

AGENDA Menciptakan sinergitas bagi semua pemangku kepentingan, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bandung nu Pinunjul Utama berlandaskan gotong royong

Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan visi dan misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Deki Fajar dan Dony Mulyana Kurnia periode 2015-2020, sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung periode kami berada pada fase 2015-2020 adalah: “Peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Berdasarkan fase tersebut tentunya kami akan berupaya keras mewujudkan amanah yang diemban oleh kami, karena “sesungguhnya apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Bagaimana hilangnya amanah itu? Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat”. Cerita di atas merupakan sebuah referensi keyakinan kami, semoga kita termasuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa dapat melaksanakan AMANAH. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk jalan benar kepada kita semua. MERDEKA! PASANGAN CALON BUPATI BANDUNG PERIODE 2015-2020 DEKI FAJAR DAN DONY MULYANA KURNIA

32


DURIAT BANDUNG JAWARA VISI, MISI DAN AGENDA AKSI

Recommend Documents