VISI DAN MISI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH PERIODE 2017-2022
Dr. H. ZAINI ABDULLAH DAN Ir. H. NASARUDDIN, MM
“AZAN” BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH BERPERADABAN
4
PILKADA ACEH 2017
1
PENDAHULUAN Alhamdulillah perdamaian Aceh telah memasuki tahun ke 11.Insya Allah Perdamaian Aceh ini dapat berjalan sepanjang masa sejalan dengan bergeraknya roda Pembangunan Aceh.Tanpa terasa pembangunan Aceh pasca Perdamaian Aceh akan memasuki tahun ke 12. Kami percaya seluruh rakyat Aceh sudah dapat menikmati hasil-hasil perdamaian dan pembangunan Aceh.Kami juga menyadari masih ada hal yang belum dapat direalisasikan dan masih ada warga masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembagunan Aceh. Karena itulah Kami berikhtiar dan berkhidmat untuk ikut dalam PILKADA Aceh 2017 selain bertujuan untuk menyelesaikan amanah MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh yang belum tuntas, juga untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Aceh dapat merasakan dan menikmati hasil perjuangan kita bersama. Untuk ini pula Kami mengajak seluruh rakyat Aceh dan pemangku kepentingan Aceh kita berkhidmat bersama untuk TABANGUN ACEH NANGROE INDATU.
Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pada dua periode pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki telah medorong Aceh lebih maju dari masa sebelumnya. Dibidang Pembangunan Sosial Dasar, Kita rakyat Aceh sudah mendapatkan layanan beasiswa pendidikan, pembangunan rumah dhuafa, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta penataan sanitasi lingkungan permukiman termasuk penyediaan sarana air bersih. Grafik berikut ini menggambarkan dampak dari pembangunan sektor hak-hak sosial dasar mengalami kemajuan baik sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Aceh khususnya bagi kita “AZAN” untuk pembangunan 5 tahun berikutnya.
2
Dibidang infrastruktur,Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan dana terbesar kedua setelah Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi
prioritas
Pemerintah
Aceh
sejalan
dengan
kebijakan
Pembangunan
Nasional.Tujuannya selain membuka akses daerah-daerah terisolasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, memperluas jangkauan pelayanan publik(jalan, jembatan dan irigasi), juga dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh rakyat Aceh. 3
Pada paruh akhir periode pemerintahan ZIKIR (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf) ada beberapa catatan kemajuan Aceh yang telah dicapai, antara lain: (1) infrastruktur jalan dan jembatan sudah semakin baik, termasuk jalan tembus wilayah tengah, pantai timur dan pantai barat; (2) infrastruktur irigasi prioritas yang meliputi wilayah pantai timur dan barat sudah mulai dikerjakan; (3) pembangunan infrastruktur pelabuhan (seperti: Lampulo dan Krueng Gekueh) dan bandara di kabupaten terpencil (Seperti Bener Meriah, Gayo Lues); dan adanya peningkatan status pelabuhan Lampulo menjadi pelabuhan Nusantara yang mampu menyerap 50.000 tenaga kerja; peningkatan status
Pelabuhan Idi menjadi Pelabuhan
Nasional; peningkatan status tersebut dapat dicapai lebih cepat 18 tahun dari rencana awal; (4) pembangunan rumah fakir miskin dan kaum dhuafa (11.400 rumah dhuafa); (5) penguatan pelaksanaan syariah Islam dan pembangunan pendidikan dayah; (6) pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin merata; (7) pemberian Beasiswa Aceh dan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) secara berkelanjutan; (8) Moratorium Tambang berhasil mengurangi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dari 138
berkurang menjadi 46 IUP pada Tahun 2016 sehingga dapat menyelamatkan hutan seluas 265.743 Ha; (9) pembangunan tempat peribatan bersejarah (pembangunan Mesjid Raya Baiturrahman) dan peringatan hari-hari besar agama Islam; (10) keberpihakan terhadap perempuan dan anak berupa pemberian ASI Eksklusif serta Cuti Hamil dan Melahirkan bagi Suami dan Istri, (11) Pemerataan pendidikan dan penegerian 5 Perguruan Tinggi (UNSAM, UTU, IAIN Zawiyah Cotkala, STAIN Gajah Putih Takengon dan STAIN Tgk. Dirundeng Meulaboh) ; (12) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di kawasan Lhokseumawe, (13) Kedaulatan pengelolaan Migas Aceh dengan adanya PP Migas Aceh dan terbentuknya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai turunan implementasi UUPA; (14) konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah; dan (15) Menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
4
Grafik berikut ini menggambarkan tingkat ketimpangan di Aceh sebagai tantangan Pemerintahan Aceh untuk 5 tahun kedepan.
Dibidang Regulasi turunan UUPA, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah telah berhasil menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerimtah yang menjadi kunci utama amanah MoU Helsinki yakni; (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Minyak Gas Bumi di Aceh; dan (3) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahaan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Bersama DPR Aceh, Pemerintah Aceh juga telah membentuk Lembaga Wali Nanggro melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 dan Komisi Keberanaran dan Rekonsialisasi dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.
Untuk Pembangunan Aceh dalam jangka panjang Kita telah menetapkan Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang menjadi landasan Pembangunan Aceh untuk 30 tahun kedepan.
Pemerintah Aceh dibawah Kepemimpinan dr Zaini Abddulah, juga telah melakukan pengembangan dan perluasan sarana dan prasarana public yang saat ini sedang berjalan secara bertahap dan akan dilanjutkan untuk 5 tahun kedepan, antara lain: (1) Pembangunan 5
jalan Tol Banda Aceh-Perbatasan Sumatera Utara; (2) Pembangunan Rumah Sakit Regional, (3) Pembangunan Pelabuhan, (4) Pembangunan Kereta Api Aceh, (5) Terowongan ParoGeuretee, (6) Berbagai bendungan dan daerah Irigasi yang tersebar dibeberapa Kabupaten.
Penguatan Gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh, sejak tahun 2015 seluruh gampong di Aceh mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah pusat. Pemerimtah Aceh mengalokasikan dana BKPG mencapai Rp 1,3 Triliyun sebagai stimulus menggerakn roda ekonomigampong,selain itu program yang dihimpun melalui aspirasi anggota dewan, dan dana bantuan sosial Aceh, Pemerintah Aceh memprioritaskan danadana tersebut memperkuat gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh.
Untuk percepatan pembangunan ekonomi, dan meningkatkan arus ivestasi, pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, sebagai panduan bagi para investor dalam dan luar negeri. Sampai tahun 2015, realisasi investasi Aceh pada tahun 2010, sebanyak 20 Proyek dengan nilai investasi Rp 40,99 Milyar mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 menjadi 171 Proyek dengan total investasi Rp 5 Triliyun. Itu artinya Aceh sudah menjadi daerah strategis bagi penanaman modal dalam dan luar negeri.Kita patut bersyukur dan terimakasih kepada seluruh rakyat Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk mitra bisnis menanamkan modal di Aceh.
Untuk menjadikan Aceh sebagai Pusat peradaban Islam Dunia, sejak tahun 2015 secara bertahap Pemerintah Aceh melakukan pengembangan Mesjid Raya Baiturahman yang menjadi kebanggan rakyat Aceh. Kawasan Mesjid Raya saat ini sedang dalam tahap perluasan kapasitas tempat ibadah dengan membangun 9 payung dihalaman Mesjid.Kita harapkan pada tahun 2019 seluruh tahapan pengembangan Mesjid Raya sudah selesai dan Aceh InsyaAllah kembali menjadi Pusat Peradaban Islam Dunia.
Pemerintah Aceh sangat menyadari bahwa semua capaian pembangunan ini adalah atas dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, untuk ini Pemerintah dibawah kepemimpnan dr. Zaini Abdullah mengucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasinya dalam keseluruhan proses pembangunan Aceh. Selain itu, Pemerintah juga 6
sangat menyadari bahwa masih terdapat sejumlah agenda strategis dan atau program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Aceh 2012 - 2017 belum dicapai secara maksimal sesuai dengan target. Untuk ini Pemerintah Aceh akan menempatkannya sebagai agenda prioritas 5 tahun berikutnya.
Empat (4) Pekara Tantangan Pembangunan Aceh Berperadaban Hasil kajian Tim “AZAN” ada 4 perkara tantangan yang perlu direspon untuk Pembangunan dan menjadikan Aceh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dikawasan bagian barat Indonesia (Kawasan Selat Malaka); 1. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Aceh setara dengan standar nasional dan internasional? 2. Bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur publik, infrasturkutr ekonomi dan infrastruktur sosial dasar dan pelayanannya setara dengan standar nasional dan internasional? 3. Bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dengan SDM aparatur sipil negara (birokrat) Aceh yang amanah, zero korupsi, inovatif, profesional dan berdaya saing tinggi? 4. Bagaimana meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, menjadikan Aceh sebagai Pusat Peradaban Islam Dunia, Perdamaian Aceh sebagai model Perdamaian Dunia, dan Aceh menjadi menjadi gerbang utama masyarakat ekonomi ASEAN.
TABANGUN ACEH NANGGROE INDATU
Dengan letak strategisnya Aceh secara geo-politik, geo-ekonomi, geo-sosial dan geoekologi dalam wilayah Republik Indonesia, Aceh tidak saja menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia bagian barat, Aceh dapat menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi Negara-negara ASEAN di Selat Malaka. Untuk ini Pembangunan Aceh harus berkelanjutan.
Secara Konstitusi Aceh merupakan pemerintahan yang memiliki kewenangan khusus dan istimewa sebagaimana diamanahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. 7
Berdasarkan capaian kinerja pada periode pertama pemerintahan ZIKIR, letak strategis Acehdikawasan Selat Malaka, landasan Konstitusi, dan kajian mendalam atas 4 (empat) pekara tantangan strategis pembangunan Aceh kedepan, Pasangan “AZAN” menawarkan Visi, Misi dan 4 Pilar Pembangunan Aceh lima untuk tahun kedepan 2017 – 2022 sebagai kesinambungan Pembangunan Aceh 2012 - 2017.
VISI ACEH DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2013 - 2025 ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRW) 2013 - 2033 TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH YANG TANGGUH, BERMARTABAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN MELALUI TATA RUANG ACEH YANG TERINTEGRASI, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN
VISI “AZAN” BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH BERPERADABAN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN TANPA KORUPSI
Makna kata pada Visi “AZAN” dapat diterjemahkan sebagai berikut:
BERPERADABAN bermakna; Masyarakat Aceh yang berperadaban tinggi (rakyat Aceh yang menjalani kehidupan sosial, harmoni dalam keberagaman, dan tanpa diskriminasi), memiliki akhlak mulia, berfikiran cerdas, berwawasan luas, taat hukum, hidup sehat dan bahagia, dalam tata kelola Pemerintahan Aceh yang khusus dan istimewa memegang teguh nilainilai pemerintahan yang bersih, amanah, melayani, dan bekerja secara transparan, akuntabel dan tanpa korupsi. Keadaan tersebutlah yang dimaksud sebagai Rakyat Aceh berperadaban Islam.
8
UNGGUL bermakna; Kualitas kesejahteraan rakyat setara dengan standard Nasional dan atau Internasional.Rakyat Aceh harus memiliki tingkat kehidupan yang bahagia karena meningkatnya pendapatan, derajat kesehatan dan pendidikan yang baik, dan kehidupan sosial, partisipasi politik dan penghormatan atas hukum nilai-nilai keislaman dan adat-istiadat yang tinggi.
Ekonomi Aceh tumbuh bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya
manusiamenjadi
stimulator
(stimulus)
pengurangan
ketimpangan/kesenjangan tingkat gampong, Aceh, Indonesia dan penggerak pertumbuhan ekonomi Kawasan ASEAN di Selat Malaka.
Sumber Daya Manusia Aceh tumbuh dan berkembang melalui lembaga-lembaga Pendidikan memiliki daya saing tinggi, inovatif, produktif, profesional dan memegang teguh peradaban Aceh.
INOVATIF bermakna; Aceh menjadi pelopor dan pembaharu dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya ekonomi, pengembangan tatakelola pemerintahan yang profesional, dan pengembangan pembangunan demokrasi.
MISI “AZAN”
Visi Aceh yang diusung Pasangan “AZAN” merupakan kesinambungan Visi sebelumnya. Untuk mewujudkan visi dan menjawab tantangan Pembangunan Aceh kedepan, telah ditetapkan 7 misi pembangunan Aceh lima tahun kedepan sebagai kesinambungan dari misi lima tahun pertama adalah sebagai berikut:
Misi 1: Meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat Misi 2: Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Acehdan Perdamaian Aceh Misi 3: Mengembangkan Pembangunan Ekonomi Syariah dan Berkelanjutan Misi 4: Meningkatkan Kualitas InfrastrukturSosial Dasar, Publikdan Ekonomi 9
Empat Pilar Pembangunan Aceh Lima Tahun Kedua Untuk menuju Aceh Berperadaban, Unggul, inovatif dan tanpa korupsi, Kami berkhidmat membangun Aceh dengan 4 (empat) Pilar Pembangunan Aceh Lima Tahun Kedua, sebagai kesinambungan Pembangunan Aceh Lima tahun pertama. Keempat Pilar Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut;
PILAR PERTAMA:PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN HIDUP RAKYAT Pilar Pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Aceh dari keadaan saat ini kurang sejahtera menjadi sejahtera dan bahagia.Misi ini juga bermaknasebagai upaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aceh yangunggul, berdaya saing tinggi dan profesional dalam mengelola sumber daya ekonomi Aceh. Untuk mewujudkan tujuan Pilar Kesatu ini, kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunannya adalah; I. 1)
2) 3) 4) 5) 6) 7)
II. 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan Rakyat Penyediaan Layanan Kesehatan Gampong; Setiap Gampong diprogramkan memilikipetugas kesehatan; Perawat, Bidan dan Penyuluh Kesehatan. Gamponggampong tertentu (bisa karena jumlah penduduk yang besar atau gampong terisolir ditempatkan Dokter Umum). Peningkatan status Puskesmas; Seluruh Puskesmas yang ada di Aceh berstandar Puskesmas Layanan Prima. Peningakatan Status Rumah Sakit Umum Daerah standar nasional Pembangunan Rumah Rakit Regional berstandard Internasional. Pengembangan Kader Kehatan Gampong untuk Pola hidup dan lingkungan sehat Penegembangan Kebun Gizi (tamangizi) setiap gampong. Penciptaan Rumah Sehat: Setiap Gampong diawali 4 (empat)unit Rumah Sehat sebagai pilot project dan dikembangkan secara bertahap). Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan standar nasional dan internasional. Melanjutkan Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Lembaga Dayah Melanjutkan Pemberian beasiswa bagi anak-anak/santri kurang mampu Melanjutkan peningkatan kapasitas sekolah dasar dan menengah yang dapat diakses oleh anak usia sekolah. Peningkatan Kapasitas Guru berstandar nasional. Penciptaan 1 (satu) Sarjana setiap rumah tangga sesuai dengan potensi daerah.
10
7) Pembangunan TamanIlmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Techno Park) di setiap Kabupaten/Kota. III. 1) 2) 3) 4) 5) IV. 1)
2)
3) 4) 5)
6) 7) 8)
9)
Perlindungan dan Pemenuhan hak hidup layak Penyediaan Santunan Hari Tua bagi Rakyat Aceh yang berusia 70 Tahun ke atas. Melanjutkan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi kaum dhuafa Penyediaan bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu. Penyediaan bantuan hidup korban PHK dari perusahaan. Memberikan jaminan asuransi bagi para nelayan. Perlindungan dan Pemenuhan Hakrakyat atas akses dan aset ekonomi produktif Penyediaan Lahan Pertanian/Perkebunan bagi buruh tani disetiap Kabupaten/Kota yang luasnya disesuaikan dengan ketersediaan lahan di daerah tersebut. Penyediaan legalitas status usaha produktif rakyat bagi 400.000 usaha ekonomi rakyat; 100.000 sertifikat tanah bagi petani setiap tahunnya; 100.000 ijin usaha bagi nelayan, peternakan dan UMKM, dan 100.000 ijin usaha ekonomi kreatif, 100.000 usaha home industry setiap tahunnya. Penyediaan Penjaminan pemerintah atas akses modal usaha bagi 400.000 usaha ekonomi rakyat. Peningkatan kualitas layanan pasar tradisional (revitalisasi pusat perdagangan rakyat) di 23 Kabupaten/Kota Pembangunan Pusat Perdagangan Hasil Bumi di Kawasan Timur (di Kualasimpang) Kawasan Utara (di Bireun), Kawasan Tenggara (di Kutacane), Kawasan Barat (di Meulaboh) Kawasan Selatan (di Blang Pidie) dan Kawasan Pusat Pemerintahan di (Aceh Besar). Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pejuang Perdamaian Aceh (eks kombatan) bagi 4.000 orang setiap tahun di 23 Kabupaten/kota. Pemenuhan hak-hak berusaha bagi kelompok masyarakat difable atau berkebutuhan khusus bagi 4.000 orang setiap tahunnya di 23 Kabupaten/Kota. Memberikan jaminan harga yang layak bagi komoditi hasil pertanian rakyat seperti: padi/beras, kopi, jagung, karet, kakao, rotan, pinang, garam, kopra, melalui sistem resi gudang. Membangun berbagai industri agro sesuai dengan komoditi setiap kawasan, seperti: pabrik ban, saos tomat, saos cabai, pengolahan berbagai produk dengan bahan baku CPO, seperti: sabun, minyak goreng, bio diesel, dll.
11
PILAR KEDUA: PENINGKATAN KUALITAS TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PERDAMAIAN ACEH
Pilar Kedua ini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan tatakelola pemerintahan Aceh yang lebih amanah, mengutamakan pelayanan, lebih bersih, lebih transparan, lebih akuntable, lebih profesional, dan bebas korupsi. Pilar kedua ini juga dimaksudkan untuk menjadikan Perdamaian Aceh yang sudah berjalan 11 tahun, sebagai kekuatan pemangku kepentingan Aceh, khususnya Pemerintah Aceh mempromosikan Perdamaian Aceh sebagai model perdamaian dunia. Untuk ini ruang partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses Perdamanai menjadi keniscayaan program pembangunan. Aceh harus menjadi salah satu promotor perdamaian dunia khususnya Negara-negara Islam. Untuk mewujudkan tujuan Pilar Kedua ini, Kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunannya adalah; I.
Penerapan nilai-nilai syariah Islam dalam tatakelola pemerintahan Aceh
II.
Penataan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara 1) Restrukturisasi organisasi Pemerintahan Aceh sesuai kebutuhan. 2) Pengembangan Kapasitas Aparatus Sipil Negara (PNS) Aceh 3) Penguatan
Pemerintahan
Gampong,
Kemukiman,
Kecamatan
dan
Kabupaten/Kota III.
Pengembangan kapasitas system tatakelola pemerintah berbasis IT (egovernment) meliputi; 1) Perencanaan (e-planning) 2) Penganggaran (e-budgeting) 3) Pengawasan kinerja (e-performance) 4) Lelang Paket Pembangunan (e-procurement) 5) Pelayanan public (e-custumer public service); seperti perijinan satu pintu dan samsat online 6) Satu Data online; gampong, kabupaten, pemeritahan Aceh. 7) Sistem Pengaduan masyarakat
12
IV.
Pengembagan partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan Proses Pembangunan dan Pengawalan Perdamaian Aceh; 1) Penguatan Kelembagaan Pengawal Perdamaian Aceh; Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi Aceh, Program Reintegrasi Aceh, dan Perayaan Hari Damai Aceh 2) Penguatan Fungsi Lembaga Keistimewaan Aceh; Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, dan Badan Baitul Mal Aceh. 3) Penguatan Fungsi berbagai Kelembagaan, seperti: Komite Olahraga Nasional Indonesaia, Aceh, Komisi Informasi Aceh, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, Komisi Penyiaran Indonesia, Aceh, Kantor Komnas HAM Aceh. 4) Penguatan Fungsi Kelembagaan Badan-badan Khusus; Badan Narkotika NasionalAceh, dan Kwartir Daerah Pramuka Aceh, dan Induk-induk Organisasi Olahraga yang ada di Aceh.
PILAR KETIGA: PENGEMBANGAN EKONOMI SYRIAH DAN BERKELANJUTAN
Pilar Ketiga ini dimaksudkan betujuan menjadikan pembangunan ekonomi Aceh bernafaskan nilai-nilai syariah Islam dan berwawasan lingkungan (berkelanjutan).Dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh, pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan ini sangat tepat, selain menjadi jalan untuk menata system ekonomi Aceh yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi di Aceh, juga memperkuat ruang dan akses seluruh rakyat Aceh dalam mengelola sumberdaya ekonomi secara merata dan berkelanjutan.Dari sisi pemerintahan, ekonomi syariah juga dapat memperkuat fiscal dan penerimaan
Aceh
sebagai
anggaran
pembangunan.Dan
dari
sisi
geo-ekonomi,
pembangunan ekonomi syariah dapat menjadikan gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh, dan stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan Pilar Ketiga ini, Kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunannya adalah; I.
Penataan
dan
pengembangan
berlandaskan nilai-nilai syari’ah.
13
system
berusaha
dan
perdagangan
II.
Pengembagan kawasan pengelolaan sumberdaya alam; 1) Kawasan Industri; Ladong Aceh Besar, Lhokseumawe (KEK), Balohan Sabang, 2) Kawasan Industri Pariwisata Halal; Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya. 3) Kawasan Industri Perikanan dan Maritim; Lampulo Banda Aceh, Kuta Timu Sabang, Simeulue, Sawang Aceh Selatan, Aceh Jaya, Pidie, Peudada Bireun, dan Idi Aceh Timur. 4) Kawasan Agro Industri; Tanaman Pangan (Padi, Jagung, dan Kedele), Hortikulutura (Kentang, Kol, Wortel, Tomat, Bawang Merah, Bawang Putih, Jeruk Gayo, Nenas, dan Alpukat), Perkebunan (Karet, Cengkeh, Kelapa, Sawit, Coklat, Kopi, Nilam, Pala, Lada dan Sere Wangi), Peternakan (Sapi dan Kambing) 5) Pengembangan Gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh; Penciptaan 4500 - 5000 Gampong berkembang dan 1000 - 1500 Gampong Mandiri dari total 6500 gampong di Aceh.
III.
Penataan Kawasan Pertambangan dan Migas sesuai dengan PP Pengelolaan Bersama MIGAS Aceh.
IV.
Pengembangan
kelembagaan
ekonomi
syariah;
Lembaga
keuangan,
Perbankan, dan Pusat Perdagangan.
PILAR KEEMPAT: PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK DAN EKONOMI Pilar Keempat ini bertujuan untuk perluasan dan peningkatan kualitas infranstruktur sosial dasar, publik, ekonomi, dan layanantransportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas ekonomi Aceh antar kawasan. Untuk mewujudkan tujuan Pilar Keempat ini, Kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunannya adalah; I.
Peningkatan Kualitas dan perluasan akses Infrastruktur Sosial Dasar 1) Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat; Puskemas, Rumah Sakit Daerah, dan Rumah Sakit Regional 2) Rumah Ibadah 3) Rumah layak huni
14
4) Dan rumah sekolah (Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, Keistimewaan (Dayah, bale pengajian dan PAUD), dan Perguruan Tinggi) II.
Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur publik 1) Pengembangan Sistem Telekomunikasi Aceh Cyber; Pembangunan sistem telekomunikasi tanpa kabel (wireless) di 23 kabupaten/kota di Aceh. Pengembangan tersebut meliputi pengembangan: (1) menara melalui Site Identification – Site Accusation(SID-SITAC), (2) sistem komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access), (3) VSAT (Very Small Aperture Terminal) di 23kabupaten/kota sebagaimana peta berikut ini.
2) Energi Listrik; Pengembangan energy terbarukan (Geothermal, Hydropower, dan OTEC) dan energy diesel dengan jaringan sebagaimana peta berikut.
3) Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan Air minum yang diakses oleh 60 sampai dengan 70 % rakyat Aceh.
15
III.
Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur ekonomi 1) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana peta berikut ini
2) Pengembangan Irigasi teknis sampai ke petak persawahan (irigasi tersier) di 12 Kabupaten sentra produksi pangan khususnya padi untuk menjadikan Aceh sebagai lumbungan pangan nasional dan internasional. Pembangunan irigasi tersier dapat mendorong pemanfaatan lahan sawah untuk pembudidayaan ikan dan ternak. 3) Jaringan Jalan untuk connectivity atau membuka akses dari satu daerah keseluruh daerah di Aceh dan luar Aceh sebagaimana peta berikut ini.
IV.
Dan peningkatan dan perluasan layanan angkutan umum; 1) Pemingkatan layanan Transportasi Laut; mengoptimalkan jalur pelayaran laut didalam kawasan aceh, keluar diwilayah Indoensia dan jalur internasional sebagaimana peta berikut ini
16
2) Peningkatan layanan transportasi udara; Optimalisasijalur penerbangan local, antar daerah, nasional dan internasional sebagai mana peta berikut ini.
Demikian Visi, Misi dan Agenda Prioritas Pembangunan Aceh lima tahun kedepan. Pasangan “AZAN” dr. H. Zaini Abdullah (Calon GubernurAceh) dan Ir. H. Nasaruddin (Calon Wakil Gubernur Aceh). SALEUM PILKADA DAMAI ACEH...!
17
