BIMBINGAN TEKNIS HAKIM PERADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DISELENGGARAKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PTA JAMBI 3 DESEMBER 2015
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i antara lain: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. 2. Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak boleh bertentangan dengan 2 Prinsip Syariah.
Penjelasan Pasal 55: Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945; Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menghilangkan Choice of Forum tentang penyelesaian sengketa secara litigasi;
3
Kompetensi (absolut, relatif) Klausula penyelesaian sengketa: Non litigasi, Litigasi. Akad (subjek hukum, pernyataan kehendak, objek akad, tujuan akad) Pelaksanaan akad Penyebab sengketa: 1. Wanprestasi 2. PMH Upaya perbaikan: rescheduling, restrukturisasi, peringatan (somasi) Tuntutan denda/ganti rugi. 4
Bentuk Eksepsi: 1) Kewenangan (relatif/absolut) 2) Di luar kewenangan - Bila kewenangan: harus ada putusan yang mendahului putusan akhir Dikabulkan : Putusan akhir Ditolak : Putusan sela - Di
luar kewenangan: Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.
Cat: Kasus putusan sela diajukan banding oleh para pihak. 5
Sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas berkaitan dengan perbankan syariah. Apabila diperkecil skopnya, sengketa perbankan syariah yang banyak terjadi dan diajukan ke Pengadilan Agama adalah bentuk akad mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli). Kasus murababah (jual beli) prosentasenya jauh lebih banyak dari kasus mudharabah. Penyebab terjadinya sengketa terpola pada dua hal: 1. wanprestasi 2. PMH. 6
Pasal 1365 KUHPerdata:
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1366 KUHPerdata:
“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1365 KUHPer mengatur pertanggungjawaban yang
diakibatkan PMH, baik karena berbuat (positif=culpa in commitendo) atau tidak berbuat (pasif=culpa in ommitendo); Pasal 1366 KUHPer tuntutan pertanggungjawaban karena
KESALAHAN atau KELALAIAN (onrecht-matigenalaten). 7
Unsur-unsur PMH, antara lain : 1. Adanya kesalahan 2. Perbuatan tersebut melawan hukum 3. Adanya kerugian 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. PMH dan akibatnya diatur dalam KHES dalam pasal 391 s.d 412 dalam bentuk Gasb dan Itlaf, yang meliputi: 1. Perampasan (Gasb) 2. Perusakan (langsung dan tidak langsung)/Itlaf 3. Ganti rugi. 8
Pasal 1243 KUHPer ) Wanprestasi
adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan debitur (sengaja/lalai) atau keadaan memaksa (di luar kemampuan debitur).
Macam keadaan wanprestasi :
a. debitur tidak berprestasi sama sekali; b. debitur berprestasi tapi tidak baik/keliru; c. debitur berprestasi tapi tidak tepat waktu/terlambat; d. debitur melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan. 9
Syarat terjadinya keadaan wanprestasi : a. syarat materiil adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). b. syarat formil adanya peringatan/teguran terhadap debitur. Hak kreditur bila terjadi wanprestasi: a. hak menuntut pemenuhan perikatan; b. hak menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding); c. hak menuntut ganti rugi. 10
Ditinjau dari
Wanprestasi
PMH
Sumber hukum
Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul timbul dari persetujuan (agreement) akibat perbuatan orang
Timbulnya hak menuntut
Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)
Tuntutan ganti rugi
KUHPer telah mengatur tentang jangka KUHPer tidak mengatur bagaimana waktu perhitungan ganti rugi yang dapat bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata yang dapat dituntut dalam wanprestasi dan kerugian immateriil
11
Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Yurisprudensi tidak membenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan PMH: 1. Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 2. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 3. Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 Dalam pertimbangannya MA menyatakan : “Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi , maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)”.
Namun, kalau positanya lain dibolehkan. Misalnya: Nasabah wanprestasi Tetapi nasabah juga menjual barang anggunan = PMH 12
Keadaan memaksa/darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melakukan prestasinya. Syarat keadaan memaksa, antara lain: 1. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tidak terduga oleh para pihak. 2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melakukan prestasi. 3. Peristiwa yang menyebabkan darurat di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi. 4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beri’tikad buruk.
13
Hampir seluruh akad syariah berkaitan dengan jaminan. Oleh sebab itu harus dipahami beberapa bentuk jaminan, sbb: Hak Tanggungan: UU No. 4 tahun 1999 ttg Hak Tanggungan
GADAI: Pasal 1130, 1150, 1156, 1157, 1159 KUHPer
JAMINAN FIDUSIA: UU No. 42 Thn. 1999 ttg Jaminan Fidusia
HIPOTIK: Psl. 509 KUHPer, Psl. 314 [4] KUHD, UU No. 12 thn 1992 ttg Pelayaran; UU No.15 thn 1992 tentang Penerbangan.
14
Apabila APHT bersumber dari akad syariah, maka menjadi kewenangan PA. Di bawah tangan : Bank dengan KPKNL Parate eksekusi : Pihak Bnk langsung
Cara Eksekusi HT
Melalui pengadilan : PA
Eksekusi HT dengan cara parate eksekusi dan di bawah tangan yang tidak selesai: - Para pihak tidak mau mengosongkan - Harus dengan permohonan eksekusi lanjutan. 15
16
I. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Padang)
Para Pihak: 1. 2. 3.
Emidawati C C. PT. Pemodalan Nasional Madani Cab Padang Pemerintah RI cq. Depkeu cq KPKNL Padang
: Penggugat I : Tergugat I : Tergugat II
Kasus Posisi: -
-
Penggugat (Emidawati C) adalah nasabah Tergugat I (PT. Pemodalan Nasional Madani Cab Padang), dan terikat akad murabahah dengan perjanjian take over kridit Penggugat sebesar Rp200juta, margin keuntungan sebesar Rp156.000.000, jumlah hutang seluruhnya Rp.353.600.000,00 dibayar secara cicilan selama 48 kali dengan Jaminan SHM No.1 milik Penggugat; Pada awalnya angsuran lancar, namun kemudian macet, Tergugat I mengajukan somasi sebanyak 3 kali, namun Penggugat tidak mengindahkan, Tergugat II (KPKNL Padang) atas permohonan Tergugat I melakukan pengumuman lelang atas jaminan hutang. Penggugat keberatan atas pengumuman lelang tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang; Tergugat I mengajukan rekonvensi agar Penggugat membayar sisa pokok hutang + tunggakan bunga+denda+finalti=Rp177.208.992,00.
17
I. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA. Padang)
• BANDING • Nomor Perkara 32 dan 46/2012/ PTA.Pdg • Tanggal 26/12/2012 • “Membatalkan putusan PA dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, membatalkan eksekusi lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL dengan segala konsekwensi yuridisnya”
18
Tingkat Kasasi
• TINGKAT PERTAMA • Tentang Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan atas Wanprestasi Pembiayaan Murabahah • Nomor Perkara 907/Pdt.G/2011/PA. Pdg • Tanggal 25 Juli 2012 • “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”
+
-
Tingkat Banding
Tingkat Pertama
+
• KASASI • Nomor Perkara 362 AG/2013 • Tanggal 26/07/2013 • Membatalkan putusan PTA kemudian menolak gugatan Penggugat • PENINJAUAN KEMBALI • “Menolak Permohonan PK Pemohon”
Analisis PA Padang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa Penggugat terbukti wanprestasi sehingga bank selaku pemilik hak tanggungan berwenang untuk melelang harta jaminan. PTA telah salah dalam memahami akad perjanjian murabahah dan kaitannya dengan jaminan hak tanggungan. Kasasi dan PK telah membatalkan putusan PTA serta menguatkan putusan PA.
19
II. Sengketa Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (PA Purbalingga)
I.
Para Pihak: 1. 2. 3. 4. 5.
PT. BPR Syariah Taufikurrahman Nurzakrah Drs. M. Said Amaq Huriah
: Penggugat : Tergugat I : Tergugat II : Tergugat III : Tergugat IV
Kasus Posisi:
-
-
-
Penggugat (PT. BPRS Buana Mitra ) terikat dalam akad ijarah multi jasa dengan Tergugat I (Muchammad Wachyono) dan II (Istriyati) untuk usaha percetakan tabloid dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.250juta dan ujrah Rp.180juta, dibayar cicil selama 60 bulan sejak 13 Sep 2011 s.d 13 Sep 2016; Pada awalnya angsuran lancar, namun kemudian macet, sudah disomasi 3 kali, Tergugat I dan II tidak mengindahkan, sehingga Penggugat melangalami kerugian sebesar Rp257.393.450,00 (dengan rincian sewa manfaat+tunggakan ujrah+denda keterlambatan+biaya kunjungan+biaya kuasa hukum). Penggugat mengajukan gugatan ke PA Purbalingga, mohon meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat I dan II sebagai jaminan hutang; Tergugat I dan II menjawab beralasan bahwa dia terlambat karena direktur percetakan melarikan diri (keadaan memaksa);
20
II. Sengketa Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (PA Purbalingga)
• BANDING • Nomor Perkara 160 2014/PTA.Smg • Tanggal 25/11/2014 • “Menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan menyatakan wanprestasi dan kewajiban membayar hutang tertentu dan akad diteruskan sampai jangka waktu yang tertera dalam perjanjian awal, ”
21
Tingkat Kasasi
• TINGKAT PERTAMA • Tentang Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas pembiayaan ijarah multi jasa. • Nomor Perkara 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg • Tanggal 7 Mei 2014 • “Mengabulkan sebagian, menyatakan Tergugat wanprestasi, membatalkan perjanjian, dan tergugat wajib membayar pokok hutang, kerugian dan denda.
+
-
Tingkat Banding
Tingkat Pertama
+
• KASASI • Nomor Perkara 569 K/AG/2015 • Tanggal 28/08/2015 • Membatalkan putusan PTA kemudian menguatkan putusan Pengadilan Agama yang menyatakan tergugat terbukti wanprestasi, wajib mengganti denda dan kerugian.
Analisis PA Purbalingga telah tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan tergugat terbukti wanprestasi, oleh sebab itu akad dibatalkan dan tergugat diwajibkan membayar keterlambatan pembayaran yang terdiri dari pokok hutang ditambah ujrah, denda dan kerugian bank; PTA telah salah dalam memahami makna wanprestasi dan tuntutan ganti rugi. Kasasi membatalkan putusan PTA dan menguatkan putusan PA. 22
I.
III. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Jakarta Selatan)
Para Pihak: 1. Hj. Euis Komariah 2. PT. Trust Finance Indonesia Kasus Posisi:
-
-
-
-
: Penggugat : Tergugat
Penggugat (Hj. Euis Komariah ) adalah nasabah Tergugat (PT. Trust Finance Indonesia ) terikat akad murabahah pembelian satu unit Truck Container seharga Rp.476.000.000,00, uang muka Rp265.100.000,00 dibayar 36 kali angsuran, perbulan sebesar Rp33.471.000,00, mulai 17 Desember 2010 s.d 17 November 2013; Pada awalnya pembayaran lancar, namun kemudian sering macet karena kondisi usaha yang menurun. Namun tanggal 3 Agustus 2013 Tergugat menarik mobil tersebut di garasi akibat terlambat membayar (17 hari dari tanggal jatuh tempo). Padahal bunyi perjanjian kalau terlambat 1 s.d 30 hari dikenai denda sebesar 0,002 % dari nominal angsuran perhari dan Tergugat berhak menarik bila terlambat lebih dari 30 hari. Tergugat digugat telah melakukan PMH (Pasal 1365 KUHPer) sehingga Penggugat mengalami kerugian materil berupa uang sewa truck lain 73 hari x Rp3juta +angsuran 31 kali = Rp1.521.701.000,00. + keuntungan yang hilang (Rp10juta) + kerugian immataeril Rp500milyar = Total kerugian Rp511.521.701.000,00. Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi Penggugat dan meletakkan sita jaminan atas dua unit Truck Container di bawah kekeuasaan Tergugat;
23
III. Sengketa Pembiayaan Murabahah (Jakarta Selatan) • BANDING • Nomor Perkara 137 2014/PTA.Jkt • Tanggal 30/12/2014 • “Menguatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”.
24
+
Tingkat Kasasi
• TINGKAT PERTAMA • Tentang Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas pembiayaan Murabahah. • Nomor Perkara 2400/Pdt.G/2013/PA.JS • Tanggal 23 Juni 2014 • “Mengabulkan sebagian, menyatakan Tergugat wanprestasi, membatalkan perjanjian dan tergugat wajib mengembalikan jaminan yang disita sebelum waktunya (30 hari) keterlambatan.
Tingkat Banding
Tingkat Pertama
-
• KASASI • Nomor Perkara 528 K/AG/2015 • Tanggal 26/06/2015 • Membatalkan putusan PA dan PTA kemudian mengadili sendiri menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena menggabungkan tuntutan wanprestasi dengan PMH
Analisis PA Jakarta Selatan dan PTA Jakarta kurang cermat dalam memeriksa perkara karena gugatan Penggugat telah menggabungkan tuntutan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Gugatan dinilai cacat formil karena pada satu sisi menyatakan tergugat telah wanprestasi karena melanggar akad/perjanjian, namun disisi lain menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menarik mobil sebagai jaminan hutang sebelum waktunya (30 hari keterlambatan pembayaran). Kasasi membatalkan putusan PTA dan PA, menyatakan gugatan NO. 25
IV. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Bukittinggi) Para Pihak: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
H. Efendi bin Rajab Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir PT. Bank Bukopin Cab. Syari’ah Bukittinggi Pemerintah RI cq. Depkeu cq KP2LN Bukittinggi Defrianta Sukirman (PT. Permodalan Nasional) Yulfaizal, S.H (Notaris) Badan Pertanahan Nasional cq. Kep. Kantor Pertanahan Bkt
: Penggugat I : Penggugat II : Tergugat I : Tergugat II : Tergugat III : Tutur Tergugat I : Turut Tergugat II
Kasus Posisi: - Penggugat I (H. Efendi bin Rajab) dan Penggugat II (Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir) adalah nasabah Tergugat I (PT. Bank Bukopin Cab. Syari’ah Bukittinggi); - Sebelumnya Penggugat I dan II adalah debitur pada PT.BRI Bukittinggi dengan posisi hutang Rp483.233.530,00. Karena usaha macet, Penggugat I, II mohon kepada Tergugat I untuk melakukan take over kriditnya di BRI tersebut; - Terjadilah pengikatan akad murabahah No.2 dengan surat hutang dan hak tanggungan yang dibuat oleh Turut Tergugat I. Penggugat I menerima uang Rp500 juta dan melunasi hutangnya di BRI, lalu menyerahkan sertifikat rumah sebagai hak tanggungan kepada Tergugat I. Kemudian untuk tambahan modal kembali membuat akad murabahah No.43, dengan pesanan barang P&D seharga Rp581.230.044,00 dgn perincian: harga beli Rp350juta dan margin Rp231.230.044,00, diangsur selama 60 bulan dengan jaminan hak tanggungan yang sama.
26
IV. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Bukittinggi)
- Pada awalnya angsuran lancar, namun kemudian macet. - Tergugat I melayangkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan Penggugat I dan II; - Tergugat II atas surat perintah lelang oleh Ketua PN Bukittinggi melakukan lelang. Penggugat I dan II keberatan, namun lelang tetap dilaksanakan dan Tergugat III adalah ditetapkan sebagai pemenang lelang; - Akhirnya Penggugat I dan II mengajukan perkara ke PA Bukittinggi dengan alasan para Tergugat sudah melakukan PMH dan merugikan para Penggugat karena menjual rumah dan tanah jaminan senilai Rp993.600.000,00 seharusnya seharga Rp2.500.000.000,00; - Eksepsi Tergugat I, II dan III, serta Turut Tergugat I : PA Bukittinggi tidak berwenang karena sudah diadili di PN Bukittinggi dan sudah inkrach dan telah selesai dilelang;
27
I. Sengketa Pembiayaan Murabahah (PA Bukittinggi) -
• TINGKAT PERTAMA • Nomor Perkara 284/Pdt.G/2008/PA. Bkt • Tanggal 5 Sep 2007 • “Mengabulkan Sebagian dengan membatalkan akad murabahah dan menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pinjam meminjam (Qardh)”
• BANDING • Nomor Perkara 32 dan 33/Pdt.G/2007/ PTA.Pdg • Tanggal 9 Januari 2008 • “Membatalkan putusan PA, mengadili sendiri dengan menyatakan peradilan agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini”
28
+
Tingkat Kasasi
-
Tingkat Banding
Tingkat Pertama
I.
• KASASI • Nomor Perkara 48 PK/AG/2009 • 21 November 2008 • Membatalkan putusan PTA kemudian menyatakan gugatan NO (Niet Onvvankelijk Verklaard)” • PENINJAUAN KEMBALI • Nomor Perkara 48 PK/AG/2009 • “Menolak PK Pemohon”
Analisis PA Bukittinggi telah salah menerapkan hukum karena memeriksa perkara yang telah diputus oleh PN Bukittinggi dan telah berkekuatan hukum serta telah dilaksanakan eksekusi lelang. PTA Padang telah salah dalam mempertimbangkan asas retroaktif dan keliru dalam merumuskan amar putusan. Majelis Kasasi telah memperbaiki pertimbangan dan amar putusan PTA, bahwa perkara telah diputus dan telah dilaksanakan melalui lelang. 29
V. Sengketa Pembiayaan Murabahah PA Selong Para Pihak:
419/Pdt.G/2008/PA.SEL
• PA Selong • Pembiayaa n Murabaha h • Menyataka n PA tidak berwenan g mengadili karena akadnya jual beli yang menjadi wewenang PN.
1. 2. 3. 4. 5.
PT. BPR Syariah Taufikurrahman Nurzakrah Drs. M. Said Amaq Huriah
: Penggugat : Tergugat I : Tergugat II : Tergugat III : Tergugat IV
Kasus Posisi: -
-
Penggugat (PT. BPR Syariah) telah terikat dalam akad murabahah dengan Tergugat I (Taufikurrahman) dan II (Murzakrah) sebesar Rp50juta dengan margin keuntungan Penggugat sebesar Rp9juta, dibayar secara angsuran mulai 28 Desember 2005 sampai 28 Juni 2006; Jaminan berupa BPKB Mobil (milik pihak ketiga) dan Jaminan orang (Tergugat 3/ayah Tergugat I); Pada saat jatuh tempo, Tergugat I dan II hanya mengangsur margin + pokok hutang Rp3juta. Tahun 2007 membayar Rp1juta dan tahun 2008 membayar Rp500.000,00. Sisa hutang Rp45.050.000,00. Penggugat telah berkali-kali mengajukan somasi baik lisan maupun tertulis, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan II; Penggugat mengajukan perkara ke PA Selong dengan tuntutan agar diletakkan sita jaminan dan lelang atas tanah milik Tergugat IV sebagai jaminan hutang Tergugat I dan II; Tergugat I mengakui dalil-dalil gugatan dan mohon diberi keringan dalam membayar hutang;
30
Analisis
PA Selong telah keliru dalam memahami mekanisme akad murabahah dalam fatwa DSN dan prakteknya di perbankan syari’ah. Murabahah dalam prakteknya, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli suatu barang dengan menyerahkan sejumlah uang, untuk kemudian dijual kembali oleh bank kepada nasabah, dimana harga pokok pembelian ditambah dengan margin yang disepakati bank dan nasabah. Majelis memahami murabahah sebagaimana terdapat dalam konsep fikih klasik. 31
31
AKAD SYARI’AH
32
MEMINJAMKAN UANG
QARD (Pinjaman Lunak)
MEMINJAMKAN JASA
MEMBERIKAN SESUATU
WAKALAH
WADI’AH
KAFALAH
(Perwakilan)
(Titipan)
(Penjaminan)
RAHN
WADI’AH YAD
(Gadai)
AL-AMANAH
HIWALAH
WADI’AH YAD
(Pengalihan Hutang)
AL-DHAMANAH
BI AL-NAFS
SEDEKAH
BI AL-MAL
HIBAH
MU’ALLAQAH (Keadaan Tertentu)
33
WAKAF
HADIAH
Natural Uncertainty Contract (Tidak Pasti Hasilnya)
Natural Certainty Contract (Pasti Hasilnya)
34
Mufawadhah
Modal + Kerja Vs. Modal + Kerja
(kerjasama modal sama jumlahnya) ‘Inan
Modal Vs. Kerja
Syirkah
(Kerjasama modal tida harus sama) Wujuh
Natural Uncertainty Contract
Mudharabah
(Tidak Pasti Hasilnya) Benih dan lahan dari pemilik, Menanam dan memelihara oleh Penggarap Lahan dari Pemilik, Benih, Penanaman dan Pemeliharaan dari Penggarap Benih dan Lahan dari Pemilik, Penyiraman dan Pemeliharaan oleh Penggarap
(Kerjasama dengan pemilik Reputasi)
Abdan Muzara’ah
(Kerjasama Skill) Mudharabah
Mukhabarah
Musaqah
35
(Kerjasama Pemodal dan Professional)
al-Bai’ (Jual beli) Murabahah (jual beli dan keuntungan) Salam
Natural Certainty Contract (Pasti Hasilnya)
Naqdan (Tunai) Mu’ajjal (Cicilan)
(Bayar diawal, barang dipesan)
Taqsith
Istisna’
(Cicil selama periode hutang, barang di awal)
(Bayar awal/tengah/akhir, barang dipesan)
Ijarah (Sewa menyewa) IMBT (Sewa Beli) Sharf (Jual beli Valuta)
36
36
Penyaluran
Penghimpunan Prinsip Wadiah
Prinsip Jual Beli
Giro Tabungan
Prinsip Mudharabah • Deposito • Tabungan
37
Murabahah Isthisna Salam IMBT (Sewa-beli)
Prinsip Bagi Hasil • • • • •
Mudharabah Musyarakah Mukhabarah Muzara’ah Musaqah
Jasa
• Wakalah • Kafalah • • • • • •
Hiwalah Rahn Qardh Sharf Ijarah Qordhul Hasan
AKAD MURABAHAH Definisi Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank
bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka.
Spesifikasi: Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara tunai,. Dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. 38
MURABAHAH Spesifikasi: Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara Murabahah. Apabila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta keringanan (diskon) tetapi diberikan atau tidaknya tergantung bank selaku penjual 39
2. beli
BANK
PENJUAL 1
3. Hantar barang 1. pesan 4. jual
5. bayar
PEMBELI
40
BANK
2. beli
PIHAK III 5. Kirim barang
1. pesan 3. jual
4. bayar
NASABAH
41
BANK
PIHAK III
1a. Wakilkan 1. Pesan
4. Jual
5. Bayar cicil
2. Beli 3. Barang
NASABAH
42
Definisi Pembiayaan Mudharabah menempatkan bank selaku Sahibul
Mal yang menyediakan dana/modal dan nasabah sebagai Mudharib/pengelola usaha.
Spesifikasi Dalam fiqih klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah
keuntungan, yaitu pendapatan dikurangi biaya-biaya. Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah hasil (revenue) karena seringkali tidak terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah pada besaran biaya yang digunakan oleh nasabah
43
Dalam
fiqih klasik, mudharabah adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha berakhir/dihentikan. Dalam sebagian praktek perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika Mudharabah berakhir. Dalam fiqih klasik, ketika usaha menemui kegagalan, semua asset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada sahibul mal. Dalam perbankan syariah, nasabah selaku mudharib diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha dengan penambahan modal dari bank. 44
BANK
NASABAH
kontrak
Modal
Keahlian
USAHA
RUGI
Untung 45
Definisi Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang kedua pihaknya
( bank dan nasabah) memberikan kontribusi modal Spesifikasi Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik
(partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha Ketentuan
pembagian keuntungan/hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul: “Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi”. (Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing).
Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen,
sesuai kaidah musyarakah
46
Spesifikasi Seperti dalam Mudharabah, modal musyarakah akan dikembalikan setelah jangka waktu usaha berakhir. Dalam perbankan, untuk tidak menyusahkan nasabah, modal dapat dicicil atau ditabung agar pada saat dikembalikan sudah tersedia. Mengikuti prinsip syariah, dalam musyarakah tidak dapat dikenakan jaminan. Musyarakah Mutanaqisah Apabila modal musyarakah yang dicicil dijadikan cicilan modal maka jenis musyarakah seperti ini disebut dalam perbankan modern sebagai Musyarakah Mutanaqisah Juga dapat digunakan dalam pembiayaan untuk pemilikan aset oleh nasabah yang pada awalnya dibeli bersama bank. 47
BANK
NASABAH
1. kontrak
2. Modal
2. Modal
USAHA 3A
UNTUNG
3B
RUGI 48
Definisi Pembiayaan yang berdasarkan akad Ijarah menempatkan
bank selaku pemberi sewa (mu’jir) dan nasabah selaku penyewa (musta’jir)
Spesifikasi Pada fiqih klasik (pendapat jumhur), bank harus memiliki
barang sebelum menyewakan kepada nasabah. Pada beberapa kasus, hal ini dilakukan oleh bank Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua. 49
Spesifikasi Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad ijarah, ada dua kategori besar
Ijarah Manfaat (Barang) Ijarah Ijarah Muntahia Bittamlik Ijarah Amal (Kerja) Pendidikan Kesehatan Jasa lainnya
50
Ijarah Manfaat Pembiayaan Ijarah dalam bank pada prinsipnya didasarkan pada
operating Ijarah, bukan financial lease atau capital lease. Artinya sebagai pemilik sewa/asset bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa. Dalam melakukan ijarah bank dapat memberikan opsi bagi nasabah untuk memiliki obyek yang disewanya. Hal ini dimungkinkan apabila bank memiliki obyek tersebut. Produk ini dikenal dengan nama Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik atau Ijarah wal Iqtina. Ijarah Muntahiyyah Bittamlik pada dasarnya terdiri dari dua akad. Yaitu akad sewa dan janji (opsi) pemilikan. Kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir. 51
Ijarah Multijasa
Definisi Adalah pembiayaan Ijarah yang dilaksanakan berdasarkan
ijarah ‘amal, yaitu Ijarah atas jasa yang diberikan selain atas jasa pemanfaatan manfaat barang.
Spesifikasi Dalam perbankan syariah ijarah amal diterapkan untuk
pembiayaan jasa/manfaat kesehatan, pendidikan dan lainlain, termasuk di dalamnya pembiayaan untuk perjalanan wisata keagamaan (umroh). Bank membeli paket jasa tersebut secara tunai dan nasabah membayar kepada bank secara berkala/cicilan 52
1. beli
MU’JIR
PIHAK III barang
3. bayar
2. sewakan
MUSTA’JIR
53
BANK
1. beli/sewa
2. sewakan 4. Jual (IBM)
PIHAK III
3. bayar
NASABAH 54
Dalam perbankan Asas Fidusia digunakan untuk jaminan pembiayaan (collateral) yang barangnya tetap digunakan oleh nasabah, sedangkan dokumennya dikuasai oleh bank. Asas Gadai (mortgage) diterapkan untuk jaminan atas pinjaman yang diberikan, sedangkan barangnya dikuasai oleh bank. Atas dasar asas yang kedua, bank syariah menggunakan Rahn untuk menerima gadai emas
55
Spesifikasi Dalam gadai emas nasabah bertindak selaku rohin dan bank selaku murtahin Akan tetapi Rahn sebagai akad dipandang tidak cukup untuk menjadi dasar untuk memberikan pinjaman. Oleh karena itu dalam bank syariah, nasabah diharuskan menandatangani juga perjanjian Qardh Disebabkan Rahn dan Qardh adalah akad sosial (tabarru’) maka bank syariah dan nasabah menandatangani akad lain yang bersifat komersial yaitu perjanjian Ijarah (sewa). Dalam perjanjian ini nasabah diharuskan menyewa tempat penyimpanan emas yang dijadikan jaminan itu 56
Spesifikasi Biaya penyimpanan emas gadai tidak boleh dikaitkan
(persentase) dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Hal ini disebabkan dasar pinjaman adalah Qardh yang apabila imbalannya disyaratkan dan dipersentasekan dikhawatirkan jatuh pada hukum riba Supaya bank tidak menjadi tempat penyimpanan emas
bagi para nasabah, maka bank syariah hanya boleh menyimpan emas itu selama 60 hari dan perpanjangannya 1 x 60 hari. Setelah itu nasabah diharuskan menebusnya atau bank akan melelangnya. 57
Definisi Adalah pinjaman dana untuk jangka waktu tertentu yang
mengharuskan pengembalian sejumlah yang dipinjam
Spesifikasi Dalam pembiayaan bank bertindak selaku pemberi
pinjaman (muqridh) dan nasabah yang menerima pinjaman (muqtaridh) Bank tidak boleh mengenakan imbalan kepada peminjam
baik berupa lumsump ataupun persentase dari jumlah pinjaman. 58
Spesifikasi Bank dibolehkan meminta jaminan apabila dipandang perlu dan nasabah menyepakatinya. Bank dibolehkan mengenakan biaya administrasi yang sama jumlahnya untuk semua nominal pinjaman. Sumber dana untuk pinjaman yang bersifat komersial (gadai emas, dana talangan haji, pengambil alihan hutang) adalah dari modal bank. Sedangkan untuk pinjaman kebajikan sumber dananya adalah dana sosial (zakat, infaq dan sadaqah). Pinjaman kebajikan ini disebut Qardhul Hasan. 59
Sekian dan Terima Kasih
Wassalamu’alaikum W.W. 60
