JT]RNAL YUS"ITT'
.?
TANGGIJNGJAWAB HUKUM BIDAN TERTIADAP PASIEN Oleh:
Murtiningsih Kartini, SH. Dosen Fakulas Hulcum Uniuersitas Wiralo&ta lndranayu
Midtoiues are orre hzalth worker. Healtltareserdngs specifud. tr tlw Iegislation ond gouernme *t regulatian Duces and. autlwriE af tlw nidwife, and tlre prouisions relacing w antiuities *gula:rd midwifrl Fracace in the reguladons or the Minister of Heakh- Midwife pracdce activities cotrttolledby these nrlzs. Midu,iues shauld be accanntable for tasla and actiuiries tltat dte dnne in accordance uith laws ond regiatiot$ applicable
,{-
,
Pendahuluan Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata dan/atau tunrutan pidana. Sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi kia kenal dengan tuntutan pertang€ungjawaban dari
menjalank*n tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan
Majelis Kode Etik
Profesi. Seiauhmana renaga kesehatan dalam hal ini bidan dapat
sajikan prolog berikut ini. Kesehatan merupakan
diminta
dibutuhkan manusia. Namun ironisnya, dunia medis masih dianggap sebagai salah satu
["rertanggungljawat'rkan
berdasarkan hukum maupun edka
profesi
ketika
maternal dan neonatal? Sebelum memasuki uraian mengenai tanggung jawab
berdasarkan hukum maupun
ber&sarkan etika profesi, sebagai pengantar penulis salah satLr yang
rnutlak
JURNAL TIISTITIA
dunia yang sedikit
sekali
bila dibandingkan dengan
dil<etahui orang awam. seakan
mereka yang masih mempunyai kedua orang rua. Hal ini tenru
Kondisi ini terjadi, bahkan saat
sangat
menjadi pengetahuan yang eksklusif bagi mereka saja. pa.sien sebagai
konsumen
berhadapan dengan keadaan yang menyangkut keselamatan dirinya. Padahal sesungguhnya
pasien berhalc
mengetahui
segala sesuatu yang berkaitan
dengan perlakuan maupun obat
medis yang
dikonsumsinya.
B.
Kasue Angka Kematian Ibu (AIfl) melahirkan di
tahun kemudian
angkanya
menurun menjadi 400450 per
100 ribu. Tetapi,
Indonesia
Dari situs inovasi online, dijumpai sebuah artikel yang menyebutkan bahwa, sampai saat ini, kematian ibu masih merupakan salah saru masalah ptioritas di bidang kesehatan
ibu dan anak di
lndonesia. Setiap saru jam dua orang ibu di
Indonesia meninggal
hanya salah satu akibat yang memprihatinkan. Republika online memuat informasi, Direktur Maternal and Neonatal Heakh (MNH) Dr. Abdullah Cholil MPH, menegaskan bahwa "secara umum memang angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. Dulu akhir tahun 198O an, AKI-nya masih 800 orang per 100 ribu kelahiran- Sepuluh
saar
melahirkan karena berbagai penyebab. Jika seorang ibu meninggal, maka anakanak yang ditinggalkannya mempu. nyai ken"rungkinan dga hingga sepuluh kaii letrih besar untuk meninggal dalam wakru 2 tal-rr.rrr
setelah
diamati setiap tahun ternyeta
AKI-nya tidak
mengalami
penurunan.
Tetap saja sekian. Di samping itu jr-rga keprihatinan kita disebabkan krisis ekonorni
yang
membuat
masalah
kesehatan perempuan semakin terkesam.pingkan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dicoba unruk rnenekan dan
mengurangi AKl".
Perma-
salahan AKI yang terdeteksi masih tinggi ini setidaktidaknya disebabkan oleh dua faktor, yairu: pertama, sosiokultural seperri kemiskinan, pendidikan
JURNAL YUETITIA
yang rendah, adanya normanorma tertentu dalam adat tentang perlakuan terhadap perempuan, dan lain-lain. Yang kedua, masalah lainnya yang tak
kalah penting adalah sooioteknikal, yang juga paling banyak menyebabkan AKI, yaitu karena terbatasnya perempuan dalam mengalcses pelayanan kesehatan, tidak terampil, dana yang terbatas, perilaku budaya, kurang gen&r seruicive, dan lain-lain. Di
samping dua falctor yflng diseburkan di atas, ternyata
masih ada penyebab AKI lainnya, yaitu: penyebab langsung dan tidak langsung.
Unruk penyebab langsung, terungkap, sekirar 50 persen AKI terjadi oleh pendarahan waknr hamil, pada saat
ibu-ibu yang mengalami
5.
terlalu dalam melahirkan yaitu' 1. terlalu muda, 2. terlalu tua, 3. terlalu banyak, 4. terlalu sering, dan 5. terlalu berdekatan jaraknya.
Masih dari
Republil<,a online
diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian MNH, AKI
lel>ih
bahyak
karena
pendarahan, maka MNH mengadakan pelatihan kepada para bidan dan ibu.ibu yang akan melahirkan. Hasilnya, ternyata dengan bidan yang kompeten dan terlatih, paling tidak 50 persen pendarahan bisa dicegah. Pelatihan itu dilakukan juga melalui program Asuhan Persalinan Normal
(APN) bagi para bidan dan di
persalinan, dan selama proses persalinannya. Sedangkan yang
rumah-rumah sakit.
menjadi sebab tak
C. Kapan tanggung jarrab
langsung
dikecahui karena adanya
terlambat, yaitur
tiga
terlarnbat
mencari pertolongan, terlambat membawa ke tempat rujukan,
dan
terlambat
hukum dan etika profesi tenaga kesehatan dipersoalkan?
memberi
Maraknya kasus dugaan
pertolongan
di tempat rujukan. Hal lain yang tidak dapirt
malpraktik belakangan ini, khususnya di bidang perawatan
diabaikan karena berisiko terjadinya AKI tirrggi adalah
ibr,r dan anak, menjadi peringtltan clan sekaligus sebagai
a JURNAL TI,,STI?:IIi
dorongan untuk lebih memperbaiki kualitas pela,
dikemhui bahwa disipliri ,berupa
)ianan. Melal<sanakan rugas
adminisrratif, misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu
dengan berpegang pada janji profesi dan tekad untuk selalu meningkatkan kualitas diri perlu untuk selalu dipelihara. Kerja sama yang metibarkan
segenap dm pelayanan kesehatan perlu dieratkan dengan keielasan dalam wewenang dan fungsinya. Oleh karena tanpa mengindahkan hal-hal yang disebutkan mdi, maka konsekuensi hukum akan muncul tatkala rerjadi penyim,
pangan kewenangan atau karena kelalaian, Sebegai
contoh umpa.manya, terlambat memberi pertolongan terhadap pasien yang seharusnya segera
tindakan tindakan
tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.
Khusus berkenaan dengan bidan diatur di dalam Peraruran Menteri Kesehamn Nomor 363/Men. KeslPet/lX/L9&A tentang
wewenang
ril?'ewenang Bidan.l
Dari sudut hukum, profesi renaga kesehatan dapar diminta pertanggungiawaban
berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, rrraupun hukum administrasi. Tanggung jawab
mendapat pertolongan, merupa-
dari segi hukum perdara didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 B\Y (Burgerliik
kan salah satu benruk kelalaian
Werboek),
yang tidak boleh terjadi. Mengenai hal itu jelas dapat diketahui dari Pasal 51 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu: "Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin."
Selanjutnya dari penjelas-
an pasal rersebur
dapar
irtau Kitirb Undang.
undang Hukum
Perdata.
Apabila tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya melaku-
kan tindakan yang
meng.
akibatkan kerugian pada pasien, maka tenaga kesehatan tersebut
I Eml Dwi Hendarti,
tmplementasi
Kew'enangan Bidan Pondok Bersalin Desa (Polindes) dalam Tindakan Medis (Studi di Puskesmas Tmwngsari, Kecamatan Trowulan, Mojokerto); dalam JIPTUMM Ottline.
F r!r F.tr I '.:
i,i:,
JUBNAL T?,ISTITTE
t: i
dapar digugat oleh pasien arau keluarganya yang merasa dirugikan itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 B'Sil, yang bunyinya
sebagai berikutr "Tiap per. buatan metanggar hukum, yang
membawa kerugian lcepada oraog lain, mewajibkan orang yang
katena
salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian arau
kurang hati-hati."
Dari segi hukum pidana juga seorang tenage kesehatan dapat dikenai ancaman Pasai
351 Kimb Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana tersebut dikenakan kepada seseorang (termasuk tenaga kesehatan) yang karena kelalaian arau
perdata maupun
dalam sidang
pengadilan.
praktik apabila
melakukan
Tanggung jawab dari segi hukum administratif, tenaga kesehatan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien afau keluarganya. Tindakan adminis.
ffatif juga dapat dikenakan apabila seorang renaga kesehatan:
L 7.
kurang hari-hati menyebabkan orang lain (pasien) cacar atau
melalaikan kewajiban; melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh
diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik
bahkan sampai
meninggal dunia. Meski untuk mengetahui ada ddaknya unsur kelalaian atau kekurang hati-hatian dalam tindakan seseorang tersebut
perlu dibuktikan menurur ptosedur hukum pidana. Ancaman pidana unruk tindakan semacam itu adalah
pidana
penjara, harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan. Oleh karena yang bet'wenang memutuskan seseorang inr ber. salah atau tidak adalah hakim
mengingat sumpah jalratan.
nya maupun rnengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
3.
mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakulcan oleh tenaga kesehatan;
penjara paling lama lima tahun.
Tentu
saja
semua
ancaman, baik ganti
rugi
E
JURNAL T1ISTITTA
4.
melanggar suaru kerenruan
menuruf atau betdasarkan undang.undang.2 Selain oleh aturan hukum,
profesi kesehamn juga diatur cleh kode erik profesi (etika
profesi). Namun menurut Dr.
Siswanto
hukum kadangkala masih dicampur baurkan, sehingga pengertiannya menjadi kabur. Seseorang yang melanggar etika
dapat saja metanggar hukum dan tenru saja seseorang yang
melang-gar hukum
akan
melanggar pula etika. Oleh karena iru, menurur Samil RSl
yeng mengutip pernyaaan Davis & Smith, bahwa ada hutrungan anrara etik kedokteran dan hukum kedokteran, yaitu:
2.
sesuai erik dan
sesuai
hukum; bertentangan dengan etik dan bertentangan .dengan hukum;
' Siswanto Pabidang & Andriena Pakendek Etika Profesi, Hukum Kesehatan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan; Makalah - tDt Cabang Pamek^asan, Madura, 20A5.
lil
sesuai dengan
etik reapi
bertentangan 4.
dengan
hukum; dan bertentangan dengan etik
tetapi se$uai
dengan
hukum.
demikian,
Pabidang, masalah etika dan
l.
3.
D, Adakah Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan?
Dari perspektif perlindung-an konsumen, maraknya tuntutan pasien terhadap cara dan hasil kerja paramedic atau tenaga kesehatan sesungguhnya
merupa-kan gejala yang posirif.
Hal itu menandakan semakin tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat,
khususnya
kesadaran konsumen terhadap hakhaknya, yaitu anrara lain
untuk memperoleh pelayanan yang baik maupun ganri rugi,
Samil RS, Erika Kedakteran peneru.pafl masa kini; seminar konflil< etikolegal dan sengketa medil< di Rumah Sakit. Jakarta, 2000. apabila tenaga kesehatan atau paramedis terbukti melakukan malprakrik (melalcuknn penyimpangan dari smndar profesi). Artinya, pada dewasir
ini relah muncul dlmana pasien
fenomena sel:agai
r
JURNAL
ruSTIT,I
I
pengguna jasa pelayanan kesehamn tidak lagi bersikap
Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2,4 ayat (1)
pasrah alias nrim.o seperri pada
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 rentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah bentul+bentuk perlindungan yang antara lain
wakru+vakru yang lampau.
Terlebih lagi setelah pemerinrah mengundangkan Undangundang rentang Perlindungan Konsumen Nomor B Tahun
1999. Satu di
anrara
ketentuannya adatah bahwat
Pasien sebagai pelayanan jasa
konsumen
berhak atas
keamanan,
kesehamn,
kenyamanan, dan keselamatan, informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menunrut ganti rugi
apa[:i[a dokter arRu renaga kesehatan lainnya selama melakukan pelayanan kesehatan
ternyata melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien. Unruk menganrisipasi kejadian seperri yang diuraikan di atas, maka Pasal 23 Unclang. undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
telah
berupa: ra$a aman
dalam
melalsanakan tugas profesinya, petlindungan terhadap keadaan
membahayakan" yang dapat menganc&m kese[amatan fisik
atau jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manu$ia." Perlindungan hukum akan senantiasa diberikan kepada
pelaku profesi apa pun sepanjang pelaku profesi tersebur bekerja dengan mengikud prosedur baku sebagaimana
tunturan bidang
itmunya, sesuai dengan etika serta moral yang hidup dan
ber[aku dalam masyarakar. Mengakhiri paparan ini,
menetapkan bahwa: "Tenaga
harapan saya semoga apa yang
keseharan berhak memperoleh
telah disampaikan membawa manfaat bagi para pes€rta
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai
sekalian sekaligus
dengan profesinya."l
memberikan pencerahan dalam
I Dr, Eman
dapat
rangka pelaksanaan tugas-tugas
Suparman,S.H.,M.H, Makalah disampaikan pada Pembinaan Anggota lkatan Bidan lndonesia (lBI)
lnfeksi pada Pelayanan Kebidanan, di
daram rangka Sosialisasi Pencegahan
Selasa, 20 September 2005.
Kecamatan Sepulu, Bangkalan Madura,
JURNAL YIISTITIA
pengabdian dan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Lebih dari itu
pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil dan mela-
hirkan dapat
memberikan
konribusi dalam rangka mempercepat penurunan Angku Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angk* Kematian Bayi
Setiap bidan memiliki
tanggung jawab memelihara
kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu bidan harus selalu meningkatkan pengeta-
huan dan ketrampilannya dengan cara mengikuti pelatih. an, pendidikan berkelanjutan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.
(AKB). Syarat Praktik Profesional
E.
Landasan Hukum 'Wewenang
Bidan
Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan di datam undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta
ketentuan yang
berkaitan
dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalarn peraturan atau Keputusan Menteri Kesehatan. Kegiatan praktik bidan
dikontol
oleh
peraruran terseL:ut. Bidan harus dapar mempertanggungjawabka n
tugas dan kegiatan
yang
dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
Bidan Harus memiliki Surat ljin Prakrek Bidan (SIPB) baik bagi bidan yang praktik pada sarana kesehacan dan /atau perorangan Bidan Praktek Swasta (BPS). Bidan yang praktik perorangan
harus memenuhi
persyaratan
yang meliputi tempar
dan
ruangan praktik, rempat tidur,
peralaran, obat-obatan kelengkapan
dan administrasi.
Dalam menjalankan praktik profesionalnya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidi kan dan pengalarnan sern berdasarkan standar profesi. Dalam menjalankan praktik
profesionalnya menghormati hak
memperhatikan
harus pasien,
kewajiban
bidan, merujr-rk kasus yang tidak
fr
E!
r JURNAL YA$TffTE
dapat ditangani,
meminra perserujuan tindakan yang akan dilakukan dan melakukan medical record dengan baik.
Pasal 15 (1)
Dalam menjalankan praktik pr
(pelayanan
Q)
Menjalankan praktik Dalam menangani
bidan
kasus
masa nifas, menyusui dan
masa antara
diberi
kewenangan sesuai dengan Keputusan Menreri Kesehatan
(3)
lndonesia l.Jo, 900/M enkes/S IWI V ZOAZ tentang registrasi dan praktek bidan,yang disebut dalam BAB V praktik bidan anrara lain
berwenang untuk
dalam prakteknya memberikan
pelayanan yang meliputi a. Pelayanan kebidanan
:
b.
Pelayanan
c.
berencana Pelayanan kesehaan masya-
o Abdullah Chotil,
Pasal 16 (1)
Pelayanan a.
Keterbatasan
Repablika Ottline, Selasa, t 5 .Iuni 2004.
Penyuluhan konseling
dan
b. Pemeriksaan fisik (;- Pelayanan antenaral pada kehamilan d.
Mengakses Pelayanan Kesehatan,. dalarz
kebidanan
kepada meliputi:
keluarga
rakat.a
(periode
interual) Pelayanan kebidanan pada anak diberikan pada masa bayi baru lahir,masa bayi,masa anak balita dan masa pra sekolah.
bidan
menjalankan
i
Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pra
nikah, pra hamil, masa hamil, $r*u" bersalin
Profesionalnya
il
kebidanan)
anak
Wewenang Bidan datam
Pasai t4
kebidanan
ditulukan pada ibu dan
pelaporan.
seorang
Pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf
normal Pertolongan pada kehamilan abnormal
yang mencakup ibu hamil dengan
aboru.rs
JURNALYUSTTTIA
iminens, hiperemesis
1, pre eklamsi ringan dan anemia ringan. Pertolongan persalinan normal Perrolongan persalinan abnormal yang menca-kup leak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dinl (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post aterm dan preterm. Pelayanan ibu nifas normal Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio plasenm, renjatan dan infelsi ringan dan Pelayanan pengobat-an pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak terarur dan penundaan haid. grafidarum tingkat
e. f.
g. h.
i.
(Z) Pelayanan
kebidanan kepada anak meliputi' a. Pemeriksaan bayi baru
lahir
b. c. d.
Perawatan tali pusat Perawatan bayi Resusimsi pada bayi
baru lahir
e.
Pemantauan tumbuh
f. c.
kembang anak Pemberian imunisasi Pemberian
penyuluhan
Pasal 1B: Bidan
dalam
memberikan pelayanan sebagai" mana dimaksud dalam Pasal 16,
berwenanguntuk: a. Memberikan imunisasi b. Memberikan suntikan pada
penyulit kehamilan
dan
nifas
c. Mengeluarkan
plasenta
secara secara manual
d. e.
Bimbingan senam hamil Pengeluaran sisa jaringan konsepsi
f. g.
Episiotomi
Penjahitan luka episiotomi dan tuka jalan lahir sampai tingkat 2
h. Amniotomi
pada
pembukaan serviks lebih dari 4 cm
JURNALYUST'fljn 1.
Pemberian infuse
i.
Pemberian
k. t.
(1)
suntikan intramus&uler uterotonika Kompresi bimanual
m.
(2)
Vakum ekstraksi
dengan kepala bayi di dasar panggul n. Pengendalian anemi o. Peningkatan pemeliharann
dan penggunaan air
p. q. r.
menye-larnatkan jiwaibu hamil dan atau janinnya, dapar dimkukan tindakan
Versi elstrasi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya
Dalam keadaan darurar sebagai upaya unfiJk
medis tertentu. Tindalcan medis terrenru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan: a. berdasrrkan indikasi
medit
susu
ibu Resusitasi bayi baru lahir dengan asfitsia Penangananhiporermi
diambilnya tindakan rersebut;
b.
Pemberian minum dengan
t.
oleh tenaga kesehakn yang mempunyai
keat'r-lian dan kewenangan untuk itt
sonde/piper
s. Pemberian
yang
mengharus-kan
obar-obatan
terbatas melalui lembaran ,perminraan , obat sesuai dengan formulir IV terlampir Pemberian surat kelahiran
jawab profesi
dan lcematian.
ahii;
Standar komperensi kebidanan yang berhubungan dengan anak
dan imunisasi Undang"Undang Nomor 36 Th 2009 rel-rrang Kesehatan
dan dilakukan dengan
sesuai
tanggung serra
berdasarkan
pertimbangan tim
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersang-kutan
suami d.
atau atau
keluarganya; pada sarana kesehatan
terrentu,
;
Pasal 15
(l) dengan
Pasal B0 ayar
siapa
Barang sengaja
JURNAL TIIST'TIJI
melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil
yang tidak ketentuan
memenuhi
Trout ular., M o j oker w); dala m
JIPTI,rMM Onltnc. Samil RS, Etika Kedokteran
penerapan masa kini; Serninar kotJtilc eriko'hgal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) dan ayat (7),
da,n serrgfteta rwdik
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 0ima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus iuta rupiah).
Andna.na Pakenlsl+, Etika Profesi, Hukum Kesehatan
dan Perlindungan Hukum
Tenaga Ma;kala.h P
Kesehatan;
- IDI
anzkasan, M adxr a,
Siswanto Pabidang
Alrdul^lah Chdlil, Kercrbatassn
Tenaga
RePublik*
200+.
Elsi Dwi Hapsari, Kontribusi
Penting
Menyelamatkan Persalinan Sehat dan Buku KI#r; dalam Inooasi Online
2 OA
5.
Andriana
Kesehatan; Cabang
Makalz,h IDI
MengaLses Pelayanan Kese'
Itatan; dalam
&
Cabons
Pakendeh Etika Profesi, Hukum Kesehatan dan Perlindungan Hukum
DAFTAR PUSTAI(A
Online, Selasa, 15 Juni
di
Rumah Sakit. Jal<arta, 2OAO; dalam Siswanto Pabidang G
.
Pamel
Dr. Eman Suparman,S'H.'M.H.
Makalah
disamPaikan
pada Pembinaan Anggota lkatan Bidan lndonesia
Kewenangan Bidan Pondok
(IBI) dalam rangka Sosialisasi Pencegah-an Infeksi pada Pelayanan Kebidanan, di Kecamatan Bangkalan Sepulu, LO Selasa, Madura,
Bersalio Desa
September 2005.
VoI.Z/XVI/ Norrernber ?,004.
Emi Dwi Hendarri, ImPlemen'usi (Polindrs)
dalan Tindakan Medis (Strdi di Puskesmas Tawangsari, Kecamotan
