REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Sadan Meteorologi , Klimatolog i dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia, berkantor di Jin. Angkasa I No 2, Kemayoran , Jakarta Pusat, 10720 (selanjutnya disebut sebagai "BMKG") dan Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor-Leste, berkantor di Av. Bispo de Madeiros Caicoli, Dili, Timor-Leste, (selanjutnya disebut sebagai "MPWTC") bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".
BERKEINGINAN meningkatkan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi , dan geofisika demi keuntungan bersama , minat, dan pembangunan nasional kedua negara ;
BERMAKSUD memperkuat kerjasama demi kepentingan bersama di bidang meteorologi , klimatologi , dan geofisika;
MEMPERHATIKAN
Komisi
Bersama
Tingkat
Menteri antara
Republik
Demokratik Timor-Leste dan Republik Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun di Indonesia dan Timor-Leste.
· ~· "
MENGACU pada hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;
TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP") ini adalah untuk membangun kerjasama antara Sadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor-Leste di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup kegiatan kerja sama antara Para Pihak meliputi; 1. Konsultasi dalam kalibrasi peralatan meteorologi dan seismologi; 2. Pengembangan kapasitas manusia; 3. Pertukaran data dan informasi tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 4. Ruang lingkup kegiatan kerjasama lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL 3 BENTUK KERJASAMA
Kepentingan tertentu kerjasama akan diarahkan pada bidang-bidang yang terkait dengan: . 1. Pertukaran stat dan tenaga ahli; 2. Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja;
3. Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL4 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Para Pihak bertanggung jawab untuk: 1. Manajemen dan koordinasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini; 2. Memfasilitasi hal-hal yang diperlukan guna keluar dari atau masuk ke kedua negara untuk personil yang terlibat dan peralatan yang digunakan dalam proyek-proyek berdasarkan MSP ini; 3. MPWTC harus membayar biaya perjalanan dan per-diem ahli BMKG yang ditugaskan oleh BMKG atas permintaan MPWTC untuk memberikan bantuan teknis ; 4. Sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan, masing-masing pihak harus berupaya untuk memperoleh, atas nama Pihak lainnya, keringanan atas pajak, biaya, bea masuk dan biaya lainnya (tidak termasuk biaya untuk jasa yang diberikan) yang dikenakan terhadap barang-barang yang diterima di titik masuk pabean untuk memenuhi tanggung jawab Pihak tersebut dalam kerjasama ilmiah berdasarkan MSP ini.
PASAL 5 PENGATURANPELAKSANA
1. Pelaksanaan MSP ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan dari Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste; 2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini akan bergantung pada ketersediaan dana dari kedua Pihak; 3. Pelaksanaan MSP ini harus diatur dan ditetapkan dalam pengaturan pelaksana yang disepakati oleh Para Pihak dan harus mencakup pengaturan rinci keuangan , kewajiban masing-masing Pihak, dan hal-hal lain yang diperlukan lainnya.
""'"
•
O•OOOO-O
'"'"""'''"'"''OOU•OO
O 0
00
0•0
. . . . . . . . . , ••• .,
hO
"'"'''"'"''•'•OOOO'""''''""'""''"""''"'
PASAL 6 HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL
1. Setiap hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan
penelitian
yang
dilakukan
menurut
pengaturan
pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) dari MSP ini harus dimiliki
r
bersama oleh kedua Pihak, dan kedua Pihak diizinkan untuk menggunakan properti tersebut untuk tujuan non-komersial secara bebas royalti sepanjang disepakati oleh kedua belah Pihak.
;~
2. Apabila hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang timbul dari kegiatan kerjasama berdasarkan pengaturan pelaksana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 5 (lima) dari MSP ini akan digunakan untuk tujuan
' ,,.
;
komersial oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya berhak untuk mendapatkan royalti yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan tersebut atas dasar prinsip kontribusi yang adil. Dalam hal tersebut, objek kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pengaturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) dari MSP ini merupakan bagian dari kontribusi dari pihak yang menghasilkan objek tersebut, nilai objek sebagai bagian dari kontribusi akan dihitung dengan memperhatikan faktor berikut; a. Kelangkaan objek (semakin langka objeknya , semakin tinggi nilai komersialnya); b. Nilai komersial dari hasil penelitian (semakin tinggi nilai komersialnya, semakin tinggi pula nilai objek sebagai bagian dari kontribusi yang diberikan) .
3. Setiap hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan pengaturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) dari MSP ini akan tetap menjadi hak milik Pihak tersebut. Namun, Pihak tersebut wajib menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual tersebut bukan berasal dari pelanggaran terhadap hak sah milik pihak ketiga. Selanjutnya, Pihak tersebut yang akan bertanggung jawab untuk setiap klaim yang diajukan oleh setiap pihak ketiga atas kepemilikan dan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual
~-
yang dibawa oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama
- - Ii
berdasarkan pengaturan pelaksanaan ini. '
PASAL 7 PENGUNGKAPAN INFORMASI I•
1. Semua data dan/atau informasi yang mungkin dipertukarkan, diperoleh, Ii
diberikan, dan/atau dihasilkan berdasarkan MSP ini akan digunakan secara ; ·'
t_
sangat rahasia dan tidak boleh, dalam kondisi apapun , diungkapkan oleh : ; Pihak
penerima
kepada
pihak
ketiga
manapun tanpa
persetujuan
sebelumnya dari Pihak lain kecuali data dan/atau informasi tersebut telah
!~
berada di dalam ranah publik. 2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini terus berlaku mengikat antara
! ~,, ;
Para Pihak meskipun MSP ini dan/atau pengaturan pelaksana telah berakhir.
PASAL 8 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap orang dari salah satu Pihak yang terlibat di dalam kegiatan yang berhubungan
i
dengan
ini
MSP
harus
menghormati
kebebasan
politik,
kedaulatan, dan teritorial , integritas negara tuan rumah , serta menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.
PASAL 9 BAHASA RESMI
Semua surat-menyurat, gambar, laporan dan dokumen
lainnya untuk
pelaksanaan MSP dan diskusi bilateral antara kedua belah Pihak harus dilakukan dalam bahasa lnggris.
Ii
le
.t
:
-- -
t . ,. - '"·'
-- - -
• --
~;:""~~
-
-----··--······-··-···-···-""""''"'. """"" ............... _............
"'
f•1
·i
PASAL10
i.
: .. l :
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
II
Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat mengenai penafsiran dari
pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL11 AMAN DEM EN
MSP ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut akan berlaku dengan cara yang sama dengan MSP ini.
PASAL12 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
,, 1.
MSP ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatangannya.
2.
MSP ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan.
3.
Salah
satu
pihak dapat meminta pengakhiran
MSP
ini
dengan
menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan; 4.
Kecuali disepakati lain, Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi proyek atau kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan MSP.
j
-
-
-
.....
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI di Dili, pada tanggal 26 Januari 2016, dalam rangkap dua menggunakan bahasa Indonesia, Portugis dan lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris yang berlaku .
UNTUK
UNTUK
BADAN METEOROLOGI
KEMENTERIAN PEKERJAAN
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
UMUM,TRANSPORTASIDAN
REPUBLIK INDONESIA
KOMUNIKASI REPUBLIK DEMOKRATIKTIMORLESTE
'// RET
L. P. MARSU I
MENTER! LUAR NEGERI
HERNANI COELHO DA SILVA MENTERI LUAR NEGERI DAN KERJASAMA
i; ,_
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENT RE A AGENCIA DE METEOROLOGIA, CLIMATOLOGIA E GEOFiSICA DA REPUBLICA DA INDONESIA
E 0 MINISTERIO DAS OB~AS PUBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICACOES DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE SOB RE COOPERACAO NO DOMiNIO DA METEOROLOGIA, CLIMATOLOGIA E GEOFiSICA
A Agencia de Meteorologia, Climatologia e Geofisica da Republica de Indonesia, com sede em Jin. Angkasa I No 2, Kemayoran , Jacarta Pusat,
10720 (d oravante designada par "BMKG"), e o Ministerio das Obras Publicas, Transportes e Comunica9oes da Republica Democratica de Timor-Leste, com sede na Av. Bispo de Medeiros Caicoli, Dili, Timor-Leste, (doravante designado par "MOPTC") ambos rforavante denominados "Partes".
DESEJANDO
promover
a
coopera9ao
no
dominio
da
meteorologia,
climatologia e geofisica para beneficios mutuos, interesses e desenvolvimento nacional dos dais paises;
PRETENDENDO refor9ar a coopera9ao nas areas de interesse mutuo no dominio da meteorologia, climatologia e geofisica;
TENDO EM CONTA a Comissao Ministerial Conjunta entre a Republica Democratica de Timor-Leste e Republica da Indonesia, realizada anualmente na Indonesia e Timor-Leste .
-
"
EM CONFORMIDADE com as leis e regulamentos em vigor entre os dois
paises;
ACORDAM o seguinte:
ARTIGO 1° OBJETIVO
0 objetivo do presente Memoranda de Entendimento (doravante designado como MdE) e estabelecer a cooperac;ao entre o Ministerio das Obras Publicas, Transportes e Comunicac;oes da Republica Democratica de Timor-Leste e a Agencia de Meteorologia, Climatologia e Geofisica da Republica da Indonesia nos campos da Meteorologia, Climatologia e Geofisica.
ARTIGO 2° AMBITO DA COOPERACAO
0 ambito da cooperac;ao entre as partes pode incluir: 1. Consulta sabre a calibrac;ao do equipamento meteorol6gico e sismol6gico; 2. Desenvolvimento de recurses humanos; 3. Troca de dados e informac;oes sobre meteorologia, climatologia e geofisica.
4. Qualquer outra actividade de cooperac;ao, conforme mutuamente acordado, por escrito, pelas Partes.
ARTIGO 3° MODALIDADES DE COOPERACAO
Sera dado particular enfase as formas de cooperac;ao nas areas relacionadas com os seguintes campos: 1. lntercambio de pessoal e de peritos; 2. Desenvolvimento e formac;ao de mao-de-obra; 3. Outros campos , mutuamente acordados, por escrito, entre as Partes. '· ~
I .
~··
- · -- ·
~.
.
........
[:f.~~~~.~~···~~~-~~ii~~i,;iiiieiaiii1
·- -·. ···--· .......--. ....... .
-
..............................___ ........................ ........................... ,
........
---~··-·
........................
-- ..
~-·-··
..
ARTIGO 4° RESPONSABILIDADES DAS PARTES
As partes serao responsaveis par: 1. Gerir e coordenar as atividades realizadas sob os auspicios do presente Memoranda de Entendimento. 2. Tamar medidas para facilitar a entrada e saida de e para ambos os paises de pessoal e equipamento envolvidos ou utilizados em projectos, no ambito do
:
presente Memoranda de Entendimento; 3. 0 MOPTC deve pagar o custo das viagens e respective "per-diem" dos peritos da BMKG, que par esta sejam designados a pedido do MOPTC para dar assistencia tecnica; 4. Na medida do permitido pela sua legislayao e regulamentos, cada Parte
deve trabalhar no sentido de obter, em name da outra Parte, isenyao de , impastos, taxas, direitos aduaneiros e outros tributes (excluindo taxas par serviyos especificos prestados) cobrados em relayao aos itens recebidos em pontos de entrada aduaneiros, para o cumprimento das responsabilidades das Partes de cooperayao cientifica, no ambito do presente Memoranda de Entendimento.
ARTIGO 5° ACORDOS DE IMPLEMENTACAO
1. A implementayao do presente Memoranda deve estar de acordo com as leis e regulamentos da Republica Democratica de Timor-Leste, bem coma da Republica da Indonesia; 2. A execuyao das atividades previstas no presente Memoranda estara sujeita
a disponibilidade financeira de ambas as Partes; 3. A implementayao do presente MdE sera objeto de desenvolvimento, previsto no acordo de implementayao, firmado entre as Partes, devendo este abranger modalidades financeiras, obrigayoes de cada Parte e outras questoes pertinentes.
.-- .,.,___ -.-i.-::-.._-
~ ...........~·-·· ·-·--~-·~·······~ ....... ~~ .......~.-~~~·-~~.~~.~~ ........ ~ ... ~--"''~ " ~'''~''''""'' ~' - ~~ : ARTIGO 6° ........
....
...........
.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Quaisquer direitos de propriedade intelectual, dados e informa<;oes t
resultantes das actividades de investigacao realizadas no ambito do i '
[!
acordo de implementa<;ao mencionado no artigo 5 (cinco) do presente
!
Memorando, serao propriedade conjunta das Partes, podendo ambas ser autorizadas a utilizar essa propriedade para fins nao comerciais, livres de direitos de autor, desde que tal.seja acordado por ambas as Partes. 2. Caso os direitos de propriedade intelectual, dados e informa<;oes
:
'
resultantes das actividades de coopera<;ao no ambito do acordo de Ii
implementa<;ao mencionado no artigo 5 (cinco) do presente Memorando sejam usados para fins comerciais por uma das Partes, a outra parte tera direito a receber os royalties obtidos com a explora<;ao de tais bens, com base no principio da contribui<;ao equitativa. Nesse caso, o objecto das : actividades de investiga<;ao realizadas no ambito do acordo de
!
implementa<;ao mencionado no artigo 5 (cinco) deste Memorando de Entendimento constituirao uma contribui<;ao da Parte para o objeto do Memorando. O valor do objecto, como parte da contribui<;ao, sera ! i
calculado tendo em conta os seguintes factores: a. A escassez do objeto (quanto mais raro for o objeto, maior sera o seu valor); b. 0 valor comercial do resultado da pesquisa (quanto maior for o seu i
valor comercial, maior sera o valor do objeto como parte da
I•
contribui<;ao); 3.
Os direitos de propriedade intelectual trazidos por uma das Partes para a execu<;ao das atividades de coopera<;ao no ambito do acordo de implementa<;ao, mencionado no artigo 5 (cinco) deste Memorando de
I
Entendimento, permanecera propriedade dessa Parte. No entanto, essa Parte deve comprovar que os direitos de propriedade intelectual nao resultam da viola<;ao de quaisquer direitos legitimos de terceiros. Alem disso, essa Parte sera responsavel por qualquer reclama<;ao feita por terceiros relativamente
a propriedade e legalidade do USO dos direitOS de
i
propriedade intelectual que tenha sido trazido para a implementac;ao das actividades de cooperac;ao no ambito do acordo de implementac;ao;
ARTIGO 7° DIVULGACAO DE INFORMACOES
1.
Todos os dados e I ou informac;oes que podem ser trocados, adquiridos, compartilhados e I ou que resultem do ambito deste Memorando de Entendimento, devem ser utilizados de forma estritamente confidencial e nao poderao ser, em hip6tese alguma, divulgados pela Parte receptora a terceiros sem o consentimento previo da outra Parte, excepto quando os mesmos ja sejam do dominio publico.
2.
As Partes acordam que o disposto neste artigo devera continuar a ser vinculativo mesmo ap6s o termino deste MdE e I ou do acordo de
~:
implementar;ao.
ARTIGO 8° LIMITACAO DE ATIVIDADES DE PESSOAL
As
pessoas
envolvidas em
atividades
relacionadas
com
o presente
Memoranda de Entendimento deverao respeitar a independencia politica, a
soberania e a integridade territorial do pals de acolhimento, evitando quaisquer actos incompativeis com os prop6sitos e objectivos neste Memorando de Entendimento.
ARTIGO 9° LiNGUA OFICIAL Todas as cartas, esboc;os , relat6rios e outros documentos necessarios
a
implementac;ao do presente Memorando de Entendimento, bem como a discussao bilateral entre as partes, deve ser em Ingles.
--- - ·- - - · ~-i: . · ·=·-··-..--~-... ii . . . . .z; . . . . . . . . .~---. . . . . . . . . . 2. . . . .a. iEIEEi. . . . .n . . . ;z. . ·m~-~~-,,.a:.~~-'~ ·= . . . . .· .
·-·Ci·
::: ..
-:- _
ARTIGO 10° RESOLUCAO DE DISPUTAS
Qualquer litigio
OU
diferen9a quanta
a interpreta9ao da implementa~ao
deste
Memoranda de Entendimento sera resolvida atraves de consulta mutua ou negocia~ao
~·1 ;'
entre as Partes.
ARTIGO 11° ALTERACAO
,,
:
:
'
Este Memoranda de Entendimento podera ser revisto ou alterado a qualquer
j
. ~
~
memento per consentimento mutuo, dado per escrito, pelas Partes. Tai altera9ao entrara em vigor da mesma maneira que este MdE .
ARTIGO 12° ENTRADA EM VIGOR, DURACAO E TERMO
1.
0 presente Memoranda de Entendimento entrara em vigor ap6s a sua assinatura, per ambas as Partes, e permanecera em vigor durante 5 (cinco) anos, a partir dessa data.
2.
O periodo de vigencia do presente Memoranda de Entendimento podera
(
ser prorrogado atraves do consentimento escrito mutuo de ambas as
:•
Partes. 3.
Qualquer das partes pode solicitar a cessa<;ao do presente Memoranda de Entendimento mediante notifica<;ao per escrito 3 (tres) meses antes da data pretendida para a cessa<;ao de efeitos;
4.
Excepto no case de as Partes acordarem de outra forma , a cessa9ao de efeitos do presente Memoranda de Entendimento nae afectara a validade e a dura9ao de quaisquer projetos ou actividades em curse que estejam a ser implementadas no ambito deste MdE .
' "!'"~
-~-
-..
EM FE DO QUE, os abaixo assinados assinaram o presente Memoranda de Entendimento.
FEITO em Dili, em 26 de Janeiro de 2016, em tres (3) documentos originais nos idiomas indonesio, portugues e ingles, sendo os tres (3) documentos igualmente autenticos. Em case de divergencia de
interpreta~ao ,
prevalecera a
versao em Ingles.
EM NOME DA AGENCIA DE
EM NOME DE
METEOROLOGIA,
MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS,
CLIMATOLOGIA E GEOFiSICA
TRANSPORTES E COMUNICACOES
DA REPUBLICA INDONESIA
DA REPUBLICA DEMOCRA TICA DE Tl MOR-LESTE
MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
ESTRANGEIROS E COOPERACAO
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AGENCY FOR METEOROLOGY CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS, TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON COOPERATION IN THE FIELD OF METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS
The Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia, having its office at Jin. Angkasa I No 2, Kemayoran , Jakarta Pusat, 10720 (hereinafter referred to as" BMKG") and The Ministry of Public Works, Transport and Communications of the Democratic Republic of Timor-Leste, having its office at Av. Bispo de Madeiros, Caicoli, Dili, Timor-Leste, (hereinafter referred to as "MPWTC"}, they are collectively hereinafter referred to as the "Parties".
DESIRING to promote cooperation in the field of meteorology, climatology, and geophysics for mutual benefits, interests, and national development of the two countries;
INTENDING to strengthen the cooperation in the areas of mutual interest in the field of meteorology, climatology, and geophysics;
TAKING INTO ACCOUNT the Joint Ministerial Commission between the Democratic Republic of Timor-Leste and Republic of Indonesia, which held yearly in Indonesia and Timor-Leste.
PURSUANT to the prevailing la'ws and regulations of both countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of the Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is to establish the cooperation between the Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics of the Republic of Indonesia and the Ministry of Public Works, Transport and Communications of the Democratic Republic of Timor-Leste in the fields of Meteorology, Climatology and Geophysics.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation between the Parties may include: 1. Consultation on meteorological and seismological equipment calibration ; 2. Human capacity development; 3. Exchange of data and information on meteorology, climatatology, and geophysics ; 4.
Any other scope of cooperative activities as mutually agreed in writing by the parties .
ARTICLE 3 FORMS OF COOPERATION
Particular interest of cooperation will be given to areas related to fields of: 1. Exchange of personnel and experts; 2. Manpower development and training; 3. Other forms of cooperation as mutually agreed in writing by the Parties.
"'" ' '"""""'." I
~
~
;
ARTICLE 4 RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES
The Parties shall be responsible for: 1. Management and coordination of activities undertaken under the auspices of this MOU ; 2. To facilitate the necessary arrangement for entry in and exit from both countries for personnel engaged on and equipment used in projects under this MOU; 3. MPWTC shall pay for the travel cost and per-diem of BMKG experts who are tasked by BMKG upon MPWTC request to give the technical assistance; 4. To the extent permitted by its laws and regulations, each Party shall work toward obtaining , on behalf of the other Party, relief from taxes, fees, customs duties and other charges (excluding fees for specific services rendered) levied with respect to items received at customs points of entry for the fulfillment of the Party's responsibilities for scientific cooperation under this MOU.
ARTICLE 5 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
1. The implementation of the MOU shall be in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia as well as of the Democratic Republic of Timor-Leste ; 2. The implementation of activities under this MOU shall be subject to the availability of funding of both Parties; 3. The implementation of this MOU shall be further specified and laid down in the implementing arrangements that agreed upon by the Parties and shall cover detailed financial arrangements, obligation of each Party, and other appropriate matters.
~
II
••••••••-•••••••••• ••••••••••••••• b· .E~~~!lsEi=El•~=~i·~···1·. ·;···~·;···. ;i···~i··-·;;·····=--·~···~·-·· ~·· ;J·-· ·1-;i~ii
..::.. -
.-~A'.'.·""'"'..-
·f:·····
••••
~
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Any intellectual property rights, data and information resulting from research activities conducted under the implementing arrangements meant by article 5 (five) of the MOU shall be jointly owned by the two Parties, and both
Parties shall be allowed to use such property for non-commercial purposes free of royalty as long as it is agreed by both Parties.
2. Should the intellectual property rights, data and information resulting from the cooperation activities under the implementing arrangements referred to in article 5 (five) of this MOU be used for commercial purposes by one party, the other party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the principle of equitable ; contribution . In such a case, the object of the research activities conducted under the implementing arrangements meant by article 5 (five) of this MOU shall constitute a part of the contribution of the party from which the object derives, the value of the object as part of contribution will be measured by taking into account the following factors : a. The scarcity of the object (the rarer the object is, the higher its value will be) ; b. The commercial value of the result of the research (the higher its . commercial value is, the higher the value of the object as part of the
contribution will be). 3. Any intellectual property rights brought by one of the Parties for the implementation of the cooperation activities under the implementing arrangements referred to in article 5 (five) of this MOU shall remain the property of that Party. However, that Party shall certify that the intellectual property right is not resulted from the infringement of any third party's legitimates rights. Further, that Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by aforementioned Party for the
j •
implementation of the cooperation activities under these implementing arrangements.
ARTICLE 7 RELEASE OF INFORMATION
1. All data and/or information that may be exchanged, acquired, shared, and/or resulted under this MOU, shall be used strictly confidential and shall not, under any circumstances, be divulged by the receiving Party to a third party without the prior consent of the other Party unless otherwise such data and/or information has already been in public domain. 2. The Parties agree that the provision of this article shall continue to be binding between the parties notwithstanding the termination of this MOU and/or Implementation arrangements.
ARTICLE 8 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons of a Party engaged in activities related to this MOU shall respect political independence , sovereignty, and territorial, integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives in this MOU .
ARTICLE 9 OFFICIAL LANGUAGE
All letters, drawings, reports and other documents for the implementation of the MOU and the bilateral discussion between the Parties shall be in English .
.......... .. .... .... ..... ' , . , ............. _ ...... '...... ... ....... . ........ . r
~, "'
ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTE
Any dispute and difference as to the interpretation of the implementation of this
MoU shall be settled by mutual consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 11 AMENDMENT
This MOU may be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall enter into force the same manner with this MOU.
ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This MOU shall enter into force upon signature by both Parties and will remain in force for 5 (five) years from that date.
2.
The period of force of this MOU may be extended with the mutual written consent of the Parties.
3.
Either party may request the termination of this MOU by written notice 3
(three) months prior to the intended date of termination. 4.
Unless agreed otherwise, the termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going project or activity implemented under this MOU.
'
.........
i· _ .
--~
-·
-
.................. _
··-···· - - ~ - -
,
..
- ··
~
... ·- ............................... ······· -....................... --.....r ! .'!.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding .
DONE at Dili, on 26 January 2016, in duplicates in Indonesian, Portuguese and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR
FOR
THE AGENCY FOR
THE MINISTRY OF PUBLIC
METEOROLOGY
WORKS,
CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS
TRANSPORT AND
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
COMMUNICATIONS OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
MINISTER FOR FOREIG AND COOPERATION
;
.
