Dinas ESDM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali SOTK
sebelumnya (Perda Nomor 6 Tahun 2008).
Perubahan organisasi perangkat
daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; b. pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya; Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang Geologi dan Air Tanah 4. Bidang Mineral dan Batubara 5. Bidang Ketenagalistrikan 6. Bidang Energi Baru Terbarukan 7. UPT Dinas 8. Kelompok Jabatan Fungsional Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, komposisi jabatan struktural di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1 (satu) Pejabat Eselon II, 5 (lima) Pejabat Eselon III/a, 9 (sembilan) Pejabat Eselon III/b dan 15 (lima belas) Pejabat Eselon IV/a, 27 (dua puluh tujuh) Pejabat Eselon IV/b,
sampai dengan kondisi bulan Januari 2017, semua
jabatan terisi semua. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon III/b yaitu : •
Balai Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian ESDM (BP3ESDM) Wilayah Solo,
•
BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria,
•
BP3ESDM Wilayah Serayu Utara,
•
BP3ESDM Wilayah Serayu Selatan,
•
BP3ESDM Wilayah Slamet Utara,
•
BP3ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo,
•
BP3ESDM Wilayah Kendeng Selatan,
•
BP3ESDM Wilayah Sewu Lawu,
•
BP3ESDM Wilayah Slamet Selatan.
Sedangkan untuk jabatan fungsional, sampai dengan kondisi bulan Januari 2017, jabatan tersebut belum terisi, karena belum adanya ketentuan dan petunjuk teknis yang mengatur jabatan fungsional di Dinas ESDM, selain tentunya terkait dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi dan kompoten untuk jabatan-jabatan fungsional bidang ESDM. Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. 2.1.1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas. Kepala Dinas, membawahkan: a. Sekretariat; b. Bidang Geologi dan Air Tanah; c. Bidang Mineral Dan Batubara; d. Bidang Ketenagalistrikan; e. Bidang Energi Baru Terbarukan; f. UPT Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.1.2. Sekretariat Energi dan Sumber Daya Mineral:
Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Sekretariat
mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; c. penyiapan
bahan
pembinaan
dan
pemberian
dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan,
kerja
sama,
hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas; d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f.
penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, terdiri dari : 1) Subbagian Program; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 1). Subbagian Program Subbag
Program
mempunyai
tugas,
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program. 2). Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian
Umum
Dan
Kepegawaian
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. 2.1.3. Bidang Geologi dan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah, pembinaan air tanah, pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan air tanah; a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi
Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas: 1) Seksi Pengusahaan Air Tanah; 2) Seksi Pembinaan Air Tanah; 3) Seksi Pemetaan dan Pengembangan Teknologi Air Tanah dan Geologi. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. 1) Seksi Pengusahaan Air Tanah Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah, meliputi : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengusahaan air tanah; b. Menyiapkan
bahan
penggordinasian
kebijakan
teknis
di
bidang
pengusahaan air tanah; c. Menyiapkan bahan inventarisasi, pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya air tanah; d. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah, eksplorasi dalam Daerah; e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam Daerah; f. Menyiapkan bahan sertifikasi juru bor dan sertifikasi instalasi bor; g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah; dan h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 2) Seksi Pembinaan Air Tanah Seksi Pembinaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan air tana. meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan air tanah; b. Menyiapkan
bahan
pengoordinasian
kebijakan
teknis
di
bidang
pembinaan air tanah; c. Menyiapkan bahan pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah; d. Menyiapkan bahan pembinaan pengguna air tanah; e. Menyiapkan bahan pengkajian dan penetapan harga dasar air; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan sumur pantau; g. Menyiapkan bahan pengawetan air tanah; h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan air tanah; dan i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 3) Seksi Pemetaan dan Pengembangan Teknologi Air Tanah dan Geologi Seksi Pemetaan dan Pengembangan Teknologi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi, meliputi: a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan dan pengembangan teknologi ar tanah dan geologi; b. Menyiapkan
bahan
pengoordinasian
di
bidang
pemetaan
dan
pengembangan teknologi air dan geologi; c. Menyiapkan bahan pemetaan hidrogeologi dan bahan pemetaan potensi air tanah pada cekungan air tanah; d. Menyiapkan bahan pemetaan geologi detail dan pemetaan geologi lingkungan; e. Menyiapkan bahan identifikasi dan pemetaan kebencanaan geologi; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan konservasi cekungan air tanah;
g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi potensi geologi dan air tanah; h. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan sistem hidrogeologi; i. Menyiapkan bahan pengembangan dan rekayasa teknologi konservasi air tanah dan geologi; j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pengembangan teknologi air tanah dan geologi; dan k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1.4. Bidang Mineral dan Batubara Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara, pemetaan potensi dan pengembangan teknologi, perhitungan produksi mineral dan batubara. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi; 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara; dan 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Mineral dan Panas Bumi, terdiri atas:
1) Seksi Bina Pengusahaan Mineral dan Batubara; 2) Seksi Pemetaan Potensi dan Pengembangan Teknologi; 3) Seksi Perhitungan Produksi Mineral dan Batubara. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara, yaitu: 1) Seksi Bina Pengusahaan Mineral dan Batubara Seksi Bina Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara, meliputi : a. Menyiapkan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
bina
pengusahaan mineral dan batubara; b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara; c. Menyiapkan
bahan
rekomendasi
penerbitan
iin
kegiatan
usaha
pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; d. Menyiapkan bahan pembinaan usaha pertambangan; e. Menyiapkan bahan pengesahan kepala teknik tambang; f. Menyiapkan bahan persetujuan dokumen teknis rencana kerja dan anggaran biaya, laporan eksplorasi, studi kelayakan, rencana reklamasi, dan rencana pasca tambang; g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana reklamasi dan pasca tambang pertambangan rakyat di wilayah provinsi; h. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penertiban ijin pendirian gudang bahan
peledak,
kartu
ijin
meledakkan,
Pemilikan
Penguasaan
Penyimpanan (P3) bahan peledak, Pembelian Penggunaan (P2) bahan peledak dan Penggunaan sisa bahan peledak (P1); i. Menyiapkan bahan penyiapan pencairan jaminan reklamasi dan pasca tambang; j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bina pengusahaan mineral dan batubara; dan k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2) Seksi Pemetaan Potensi dan Pengembangan Teknologi Seksi Pemetaan Potensi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi
dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi, meliputi: a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi; b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan kajian potensi pertambangan rakyat di Daerah; d. Melakukan pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, serta pengusahaan dan sistem informasi geografis wilayah kerja pertambangan di Daerah; e. Melakukan inventarisasi potensi dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi potensi mineral dan batuan; g. Melakukan pengembangan teknologi usaha pertambangan; h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan pengembangan teknologi; dan i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3). Seksi Perhitungan Produksi Seksi Perhitungan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara, meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara; b. menyiapkan
bahan
pengoordinasian
kebijakan
teknis
di
bidang
perhitungan produksi mineral dan batubara; c. menyiapkan bahan penyusunan nerasac sumber daya mineral; d. menyiapkan bahan kajian penetapan harga patokan mineral bukan logam’ e. menyiapkan kajian bahan penetapan harga patokan mineral batuan; f. menyiapkan bahan perhitungan dan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perhitungan produksi mineral dan batubara; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1.5. Bidang Ketenagalistrikan Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagalistrikan, dan teknik dan lingkungan ketenagalistrikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagalistrikan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan Ketenagalistrikan; 2) Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagalistrikan. 1) Seksi Pembinaan Ketenagalistrikan Seksi Pembinaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Ketenagalistrikan, meliputi : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketenagalistrikan; b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan ketenagalistrikan; c. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber tenaga listrik di daerah; d. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 KVA yang instalasinya berada dalam Daerah; e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negerimayoritas dalam negeri; f. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha penyediaan tenaga listrik yang wilayah usahanya berada dalam Daerah Provinsi; g. Menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas
lebih dari 25 KVA sampai dengan 200 KVA yang instalasinya berada dalam Daerah; h. Menyiapkan bahan pemberian surat keterangan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 KVA; i. Melakukan pembinaan usaha ketenagalistrikan; j. Meyiapkan
bahan
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
pembinaan
ketenagalistrikan; dan k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3) Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Seksi
Teknik
melakukan
dan
Lingkungan
penyiapan
bahan
Ketenagalistrikan
perumusan
mempunyai
kebijakan,
tugas
koordinasi
dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik dan ketenagalistrikan, meliputi : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; c. Menyiapkan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, untuk rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang ijin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; d. Menyiapkan bahan kajian penetapan tarif tenaga lsitrik untuk konsumen di wilayah usaha pemegang ijin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; e. Menyiapkan bahan pemberian sertifikat laik operasi dan nomor register sertifikat laik operasi yang ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; f. Menyiapkan
bahan
fasilitasi
pengembangan
infrastruktur
ketenagalistrikan di Daerah, pengembangan lsitrik pedesaan; g. Menyiapkan bahan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
h. Menyiapkan bahan penyusunan data statistik ketenagalistrikan; i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1.6. Bidang Energi Baru Terbarukan Bidang Energi Baru Terbarukan
mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Energi Baru Terbarukan mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
pengusahaan
dan
pengembangan Energi Baru Terbarukan; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi energi; c.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Energi Baru Terbarukan, terdiri dari : 1) Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan; 2) Seksi Konservasi Energi. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan.
1) Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan, meliputi : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan; b. Menyiapkan
bahan
pengoordinasian
kebijakan
teknis
di
bidang
pengusajaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan; c. Menyiapkan bahan inventarisasi usaha jasa penunjang di bidang energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam satu Daerah; d. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupatenkota dalam satu Daerah; e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan usahanya dalam satu Daerah; f. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan ijin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; g. Menyiapkan bahan pembinaan usaha niaga Bahan Bakar Nabati, usaha Energi Baru Terbarukan, usaha jasa niaga Energi Baru Terbarukan, dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; h. Menyiapkan bahan pengembangan Energi Baru Terbarukan; i. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi Energi Baru Terbarukan; j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan; k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3) Seksi Konservasi Energi Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi energi, meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi energi; b. Menyiapkan
bahan
pengoordinasian
kebijakan
teknis
di
bidang
konservasi energi; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi energi; d. Menyiapkan bahan penyusunan data energi di Daerah; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan audit energi; f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum energi Daerah; g. Menyiapkan
bahan
penghitungan
penjualan
pajak
bahan
bakar
kendaraan bermotor; h. Menyiapkan bahan fasilitasi penyiapan penyusunan kuota Bahan Bakar Minyak Bersubsidi; i. Menyiapkan bahan fasilitasi penetapan harga eceran tertingi LPG tertentu di tingkat pangkalan; j. Menyiapkan bahan fasilitasi konsultasi wilayah kerja pertambangan migas baru; k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi energi; l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.1.7. Balai Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian ESDM (BP3ESDM) Balai merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengkajian, pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral, yang terdiri dari 9 (sembilan) Balai Kelas A yaitu : 1) BP3ESDM Wilayah Solo; 2) BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria; 3) BP3ESDM Wilayah Serayu Utara; 4) BP3ESDM Wilayah Serayu Selatan; 5) BP3ESDM Wilayah Slamet Utara; 6) BP3ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo; 7) BP3ESDM Wilayah Kendeng Selatan;
8) BP3ESDM Wilayah Sewu Lawu; 9) BP3ESDM Wilayah Slamet Selatan. Balai dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Balai mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengkajian, pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral. Dalam melaksanakan tugas, Balai melaksanakan fungsi : a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian, pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral; b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengkajian, pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral; c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral; d. pengelolaan ketatausahaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Balai terdiri dari : a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengkajian; d. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian; e. Kelompok Jabatan Fungsional Subbagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai, sedangan Seksi-seksi, masingmasing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. 1). Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan, meliputi :
a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Balai; d. menyiapkan pengelolaan keuangan Balai; e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian; f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset; g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan; h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan Balai; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 2). Seksi Pengkajian Seksi
Pengkajian
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian mineral, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan, meliputi : a. menyiapkan
penyusunan
rencana
teknis
operasional
di
bidang
pengkajian mineral, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan; b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengkajian mineral, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan; c. menyiapkan kajian teknis penerbitan izin pengusahaan air tanah, eksplorasi, juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah provinsi; d. menyiapkan kajian teknis penerbitan izin kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dengan komoditas tambang berasal dari 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. e. menyiapkan kajian teknis penerbitan izin pendirian gudang bahan peledak, kartu izin meledakkan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan bahan peledak, pembelian, penggunaan bahan peledak;
f.
menyiapkan kajian teknis penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi;
g. menyiapkan kajian teknis penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; h. menyiapkan kajian penetapan dan pencairan jaminan reklamasi dan pasca tambang; i.
menyiapkan kajian teknis penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
j.
menyiapkan kajian teknis penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
k. menyiapkan kajian teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi baru terbarukan yang kegiatanya dalam satu daerah provinsi; l.
menyiapkan kajian teknis penerbitan izin penyediaan tenaga listrik dengan wilayah usaha dalam daerah provinsi;
m. menyiapkan kajian teknis penerbitan izin operasi instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 KVA dengan instalasi dalam Daerah Provinsi; n. menyiapkan kajian penerbitan surat keterangan terdaftar instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 25 KVA sampai dengan 200 KVA dengan instalasi dalam Daerah Provinsi; o. menyiapkan kajian teknis penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; p. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian mineral, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai. 3). Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Seksi Pengawasan Dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan
teknis
pengawasan
dan
operasional,
evaluasi
pengendalian
mineral,
dan
pelaporan
geologi
dan
di
bidang
air
tanah,
di
bidang
air
tanah,
ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan, meliputi : a. menyiapkan pengawasan
penyusunan dan
rencana
pengendalian
teknis
mineral,
operasional geologi
dan
ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan; b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan
dan
pengendalian
mineral,
geologi
dan
air
tanah,
ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan; c. menyiapkan pengawasan dan pengendalian eksploitasi air tanah; d. menyiapkan pengendalian daya rusak air tanah; e. menyiapkan perhitungan nilai perolehan air; f.
menyiapkan pemantauan kebencanaan geologi;
g. menyiapkan identifikasi dan inventarisasi usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin; h. menyiapkan pengawasan administrasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara; i.
menyiapkan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah;
j.
menyiapkan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
k. menyiapkan pengawasan uji laik operasi, izin operasi dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan; l.
menyiapkan pengawasan volume penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dalam daerah provinsi;
m. menyiapkan pengawasan harga eceran tertinggi dan distribusi LPG tertentu di tingkat pangkalan; r.
menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian mineral, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan; dan
s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai. 4). Kelompok jabatan fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan
fungsional
perundang-undangan.
masing-masing
berdasarkan
peraturan
2.1.8. Satuan Laboratorium Pengujian Kualitas Air Satuan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengujian kualitas air. Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Satuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kualitas air. Satuan, terdiri atas : a. Kepala Satuan; b. Subbagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. 1). Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahan, meliputi: a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan; b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Satuan; d. menyiapkan pengelolaan keuangan Satuan; e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian; f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset; g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan; h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan Satuan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2). Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan
fungsional
perundang-undangan.
masing-masing
berdasarkan
peraturan
