PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI. PPID Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

PPID Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ( LAPORAN DAN EVALUASI ) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 1

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi


I. PENDAHULUAN Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan pada : 

Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;



Pergub No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik

termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

2



Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas : a. Desk Informasi Publik Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan : 

2 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,



1 unit PC yang terhubung dengan internet;



1 unit Tablet (anjungan informasi mandiri)



2 unit AC;



1 unit Plasma



Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Ruang Publik Akses Internet. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 1 PC dan 1 Tablet yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

3



c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan

dengan

menyediakannya

melalui

media

online/website

http://esdm.jatengprov.go.id maupun http://ppid.jatengprov.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :  E-mail : [email protected]  Telepon/Fax : 024-7608379 d. Sumber Daya Manusia Pelayanan informasi publik di PPID Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 2 orang bertugas di front desk dan 3 orang bertugas di back office. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun kantor Balai ESDM. e. Anggaran Pelayanan Informasi Angaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan pemberian honor bagi pengelola PPID maupun website dibebankan pada APBD Tahun 2014 khususnya pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat

4



Dinas ESDM, yang besarannya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

2. Jenis Informasi Publik Dalam pelaksanaannya,

PPID Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah

menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Prov. Jateng dengan alamat http://ppid.jatengprov.go.id/

maupun

di

website

:

http://esdm.jatengprov.go.id/ antara lain : a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas

5



ESDM Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID ada 2 (dua) pemohon dengan permintaan informasi publik sebanyak 4 (empat), yaitu : 1) Sdr. Muhammad HS dari LSM Mata UMMAT pada tgl 19 Juni 2014 melalui email : [email protected] dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut : a. Informasi

publik

yang

diterbitkan

oleh

dan

berada

dalam

penguasaan badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah unit Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. b. Rekapitulasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) perjalanan dinas

seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada bulan Desember 2013 dan bulan Mei 2014, yang memuat keterangan, nama dan jabatan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas, tempat/alamat tujuan perjalanan dinas, tanggal dilakukannya perjalanan dinas, maksud tujuan/keperluan

dilakukannya perjalanan dinas, dan

jumlah anggaran perjalanan dinas. 2) Sdr. Aries Munandar, Ketua LSM Garda-P3ER Prov. Jateng pada tgl 5 November 2014 No. surat 04/IP/XI/2014 yang dikirim melalui kurir dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut : a. Permintaan LHKPN pejabat eselon II, III, IV dilingkungan Dinas

ESDM Prov. Jateng. b. Permintaan untuk mengumumkan informasi baik yang masuk

klarifikasi informasi yang wajib disediakan maupun secara berkala. 4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan

6



pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan

informasi

publik

kepada

pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos. Terhadap permintaan informasi tersebut, sudah ditindaklanjuti

dengan

mengirm surat jawaban dikirim kepada : 1)

Ketua Kelompok Mata Umat (Muhammad HS) dengan nomor surat 222.1/4095 tanggal 26 Juni 2014.

2) Ketua LSM Garda P3ER Prov. Jateng dengan nomor

surat

3/PPID.ESDM/XI/2014 tanggal 12 November 2014 Adapun rincian waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi sebagai berikut : No

Dikirim kepada

Waktu

Melalui

1

LSM Mata Ummat

7 (tujuh) hari

e-mail

2

LSM Garda P3ER Prov. Jateng

7 (tujuh) hari

kurir

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 3 permintaan dari 4 yang diminta dengan jumlah pemohon informasi sebayak 2 orang. 6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Permohonan yang ditolak sebanyak 1 (satu) orang dengan jumlah permintaan informasi 1, dengan alasan informasi tidak dikuasai karena sedang dalam proses verifikasi oleh instansi yang berwenang.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 1. Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebanyak 1 (satu) permintaan yang telah ditanggapi oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan memberikan tanggapan bahwa jawaban dari PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah telah sesuai ketentuan yang berlaku.

7



2. Sepanjang tahun 2013 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tenghah, maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat

lebih

banyak

melalui

akses

website

http://esdm.jatengprov.go.id/ dibanding melalui transaksi surat menyurat. Hal ini lebih praktis, mengingat segala informasi yang terkait dengan ESDM sudah tersedia

dalam konten http://esdm.jatengprov.go.id/, sehingga para

pengguna informasi lebih mudah mencari informasi sesuai yang dibutuhkan dengan mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat dan efisien. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. 2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

8



Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Semarang,

Januari 2015


SUDARYADI, SH. MH

9


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI. PPID Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Recommend Documents