SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA PENANDATANGANAN POKOK-POKOK KESEPAHAMAN: antara KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU tentang KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG SP & KUPVA Batam, 22 Oktober 2014 Yang Terhormat, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; Bp. Dr. HM Soerya Respationo, SH, MH.; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; KomJen Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H.; Pimpinan MABES POLRI; o WaDir. TIPIDEKSUS, Kombes Rohmat Sunanto; o Kasubdit Upal, Kombes Agus Nugroho; o Kabag Kerjasama antar Lembaga – Divkum Polri, Kombes Syahri Gunawan; o Kapolda KepRi; Brigjen Polisi Drs. Arman Depari; Kepala Kantor Perwakilan dan Pimpinan Departemen Bank Indonesia; o Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII, Pak Mahdi Mahmudy; o Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Gusti Rizal Eka; o Dir. Eks. Dept Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP); o Dir. Eks. Dept Pengelolaan Uang (DPU); o Dir. Eks. Dept Hukum (DHk); o Dir. Eks. Dept Komunikasi (DKom); o Staf Ahli Dewan Gubernur, Bp Hari Utomo; Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi KepRi; Walikota Batam, Bp. Drs. H. Ahmad Dahlan, MH; serta para hadirin dan undangan yang berbahagia.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua 1.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya kita semua dapat hadir dalam suasana yang baik, untuk mengikuti jalannya Penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, terkait “Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)”, yang selama ini kita kenal dengan money changer atau Pedagang Valuta Asing (PVA).
2.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kerjasama kelembagaan antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara RI, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang “Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan institusi,” oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian RI tanggal 1 September 2014 yang lalu. Page 1 of 5
3.
Nota Kesepahaman tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pedoman Kerja antara Bank Indonesia dan Kepala Badan Reserse Kriminal, tentang “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)”. Keberadaan Pedoman Kerja ini menjadi momentum awal yang akan memayungi kerja sama serupa di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan Kepolisian Daerah setempat.
Hadirin Sekalian yang Berbahagia, 4.
Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA ini merupakan upaya sinergi kelembagaan antara BI dan Polri, khususnya di bidang Penegakan Hukum. Secara luas, ruang lingkup kerjasama lainnya yang akan terus dibangun adalah terkait dengan: Tukar menukar data dan/atau informasi; Pengamanan dan pengawalan; Pengawasan; Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan Sosialisasi.
5.
Oleh karena itu, masih banyak substansi kerjasama yang masih akan terus kita lengkapi dan sempurnakan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PokokPokok Kesepahaman yang telah ditandatangani hari ini. Selain penandatanganan kesepahaman terkait Penegakan Hukum di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA, BI dan Polri juga akan segera menginisiasi beberapa Pedoman Kerja (PK) lainnya, yaitu:
PK kerjasama pengamanan (gedung kantor, personil) dan pengawalan barang berharga milik Negara; PK kerjasama pembinaan, perizinan, dan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengolahan uang Rupiah; PK kerjasama penanggulangan dan penanganan dugaan tindak pidana terhadap mata uang Rupiah;
6.
Khusus mengenai PK Penanggulangan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana terhadap Mata Uang Rupiah, hal ini merupakan tindak lanjut nyata dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu, pada seminar tentang Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Domestik. Sebagaimana telah saya sampaikan pada seminar tersebut, terdapat tiga dimensi utama yang melandasi pemberlakuan kewajiban penggunaan uang Rupiah.
7.
Pertama, Dimensi Hukum. Berbagai peraturan, mulai dari UU Mata Uang, UU Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa uang Rupiah Keluar dan Masuk Wilayah Pabean RI, serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, juga turut memperkuat landasan hukum Penggunaan Rupiah di Page 2 of 5
tanah air. Berbagai ketentuan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, juga memperkuat kewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik yang bersifat tunai maupun non tunai. 8.
Kedua adalah Dimensi Kebangsaan. Rupiah merupakan simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penggunaan mata uang dalam setiap transaksi di wilayah NKRI merupakan hal yang mutlak bagi setiap penduduk. Hanya dengan kondisi ini maka Rupiah dapat menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri.
9.
Dan yang Ketiga, Dimensi Ekonomi/Bisnis. Selama ini, transaksi valuta asing di dalam negeri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan valas domestik. Tingginya kebutuhan valas untuk transaksi ekonomi akan menyebabkan ekonomi menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi. Kepercayaan masyarakat domestik dan internasional terhadap Rupiah akan menguatkan ketahanan perekonomian nasional pada umumnya, sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Hadirin Sekalian yang Berbahagia, 10. Penegakan hukum di bidang penukaran valuta asing sangatlah penting, terutama mengingat bisnis penukaran valuta asing merupakan jenis usaha yang rawan untuk disalahgunakan. Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat meliputi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perdagangan narkotik, hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing. 11. Kota Batam sendiri merupakan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah KUPVA non Bank berizin di Batam yang mencapai 122 badan usaha, atau menempati peringkat kedua terbanyak di Nasional bersama Denpasar. Dari sisi volume transaksi, hingga September tahun ini, Batam menempati posisi keempat dibawah Jakarta, Denpasar, dan Bandung, dengan kontribusi sebesar (equivalent) Rp683 miliar (4,58%). 12. Sementara dari sisi temuan uang palsu, berdasarkan catatan BI dan Polri, jumlah uang palsu yang ditemukan di Provinsi Riau dan KepRi (hingga Sept 2014) sebanyak 549 bilyet, jauh menurun dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1666 bilyet. Temuan uang palsu di Provinsi Riau dan KepRI tersebut berkontribusi sebesar 0,66% secara Nasional, atau sekitar 10% terhadap total Sumatera, ketiga terbesar setelah Prov. Sumatera Utara dan Bandar Lampung. 13. Dalam rangka mencegah berbagai bentuk kejahatan dalam kegiatan usaha penukaran valuta asing tersebut, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.16/15/PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Lahirnya PBI ini Page 3 of 5
akan mendorong penguatan dan pemurnian semua kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Penerbitan PBI ini juga diharapkan dapat memitigasi potensi risiko dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan kejahatan terkait kegiatan penukaran valuta asing.
Hadirin Sekalian yang Berbahagia, 14. Sesuai amanah Undang-Undang Bank Indonesia, BI merupakan otoritas moneter dan juga otoritas sistem pembayaran. Sebagai otoritas moneter, misi Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas Rupiah. Kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai penunjang sektor keuangan, memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian stabilitas Rupiah. 15. Sementara itu, misi Bank Indonesia sebagai otoritas Sistem Pembayaran adalah mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, yang meliputi sistem pembayaran tunai dan non tunai. Di bidang non tunai, Bank Indonesia berupaya untuk mewujudkan Less Cash Society (LCS), yaitu masyarakat yang memiliki preferensi tinggi dalam menggunakan instrumen dan sarana pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam rangka mendorong semakin maraknya penggunaan transaksi non tunai tersebut, beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). 16. Saat ini transaksi pembayaran masyarakat Indonesia (ritel) masih didominasi dengan metode pembayaran secara tunai. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan serta penggunaan metode pembayaran non tunai, serta masih terbatasnya ketersediaan maupun kualitas infrastruktur transaksi non tunai, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung menggunakan uang tunai dalam kegiatan transaksi sehari-hari. 17. Survey yang dilakukan McKinsey & Company (2013) menunjukkan bahwa dibandingkan negara peer-nya di ASEAN, penggunaan uang tunai untuk transaksi ritel di Indonesia masih sangat dominan, yakni 99,4%. Tingginya penggunaan uang tunai tersebut memiliki konsekuensi terhadap risiko dan biaya pengelolaan uang rupiah. Statistik mencatat bahwa setiap tahun jumlah Uang Yang Diedarkan (UYD) tumbuh +15%, jauh melebihi pertumbuhan penduduk (2-3%), atau pertumbuhan PDB (5-6%). Keberhasilan LCS diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berimbang dengan peningkatan penggunaan non tunai secara luas di masyarakat. 18. GNNT ini sangat penting untuk mendorong perekonomian yang lebih efisien dan governance yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan masyarakat, pelaku bisnis, maupun lembaga pemerintah. Untuk mendorong efektivitas Program ini, GNNT juga telah disinergikan dengan berbagai program Kementerian, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dan PemProv DKI Jakarta yang akan menerapkan e-Government dan e-Payment. Page 4 of 5
Bapak/Ibu yang kami hormati, 19. Faktor utama pendorong terwujudnya Less Cash Society tersebut adalah adanya rasa aman bagi semua pihak dalam melakukan transaksi keuangan non-tunai, khususnya rasa aman dari tindakan kriminal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Survei Bank Indonesia mengkonfirmasi hal ini, yaitu bahwa keamanan dalam bertransaksi non tunai merupakan faktor yang pertama dan utama bagi masyarakat, diikuti oleh kemudahan transaksi, dan interoperabilitas antar penyedia jasa transaksi keuangan. 20. Untuk menekan potensi kriminalitas tersebut, penanganan terhadap dugaan tindak pidana perlu dilakukan secara intensif. Koordinasi dan konsolidasi yang kuat antar otoritas dan penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir berbagai kejahatan di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA. Selain itu, pengenaan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pihak yang akan melakukan kejahatan tersebut. 21. Koordinasi dan kerjasama yang baik ini tentunya perlu dituangkan ke dalam mekanisme yang jelas dan transparan, sesuai dengan tugas dan wewenang BI dan Polri, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum. 22. Saya menyambut baik penandatanganan Kesepahaman tentang Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA ini, sebagai bagian integral dari upaya kita bersama untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat.
Bapak/Ibu yang kami hormati, 23. Melalui penandatanganan Kesepahaman ini, kami meyakini bahwa penanganan dugaan tindak pidana di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA ke depan dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga tujuan kita bersama dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat melalui penciptaan industri Sistem Pembayaran dan KUPVA yang sehat dan aman, dapat segera terwujud. 24. Pedoman Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi perekat komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, serta kolaborasi sinergis antara Bank Indonesia, Kepolisian, dan Pemerintah, baik di tingkat Pusat dan Daerah, serta seluruh pihak yang berkepentingan untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas penegakan hukum di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA. 25. Demikian sambutan ini kami akhiri, dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, meridhoi dan meringankan langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan terimakasih. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas Page 5 of 5
