SAMBUTAN ASISTEN KESRA SEKDA PROV. JATENG PADA PEMBUKAAN RAKOR
Upaya Percepatan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Se-Wilayah Mitra Praja Utama Di Jawa Tengah Tahun 2014 SEMARANG, 22 Oktober 2014 Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yth. Kepala SKPD yang menangani PP dan PA Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yth. Kepala SKPD Prov. Jateng terkait trafficking atau yang mewakili. Ykh. Kepala Bagian Kesra Setda Kab/Kota, Kepala SKPD pengampu Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (PP & PA) dan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/ Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) Kab/Kota di Jateng atau yang mewakili; Ykh. Mitra Kerja (Kepala Kantor BPJS Divisi Regional VI Jateng dan DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng,
2
Ketua Pengadilan Tinggi Jateng, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Jateng, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jateng, Ketua TP PKK Provinsi Jateng, Ketua PPT Provinsi Jawa Tengah, Ketua KPK2BGA Provinsi Jateng dan Direktur LRC KJ-HAM Provinsi Jateng)
Ykh. Pembicara, Moderator dan Peserta Rakor. Hadirin yang berbahagia, Teriring rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Pembukaan Rakor Upaya Percepatan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Se-Wilayah Mitra Praja Utama Di Jawa Tengah Tahun 2014, yang diselenggarakan dalam upaya komitmen, koordinasi dan sinergitas kerjasama pencegahan dan penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi anggota MPU yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Rakor Upaya Percepatan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Se-Wilayah Mitra Praja Utama Di Jawa Tengah Tahun 2014” ini saya pandang sangat penting, mengingat kasus trafficking dari tahun ke tahun meningkat, meskipun belum ada angka-angka yang tepat. Jumlah kasus inipun merupakan fenomena
3
gunung es, yang berarti gambaran sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan. Perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kasus trafficking . Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2011–2013), tercatat dari 509 kasus trafficking yang terjadi, 55,36% nya terjadi pada perempuan dewasa, yakni sebanyak 418 orang, disusul berikutnya terjadi pada anak perempuan, yakni sebesar 28,87% atau sejumlah 218 orang. Menurut data e-perlindungan Kementerian Luar Negeri, selama kuartal pertama tahun 2014 telah terjadi peningkatan hingga 73% atau sebanyak 109 kasus, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, menurut catatan organisasi internasional untuk migrasi (IOM), kasus trafficking di Indonesia pada periode 2008-2010 mencapai 1.647 orang. Jumlah ini bisa terus meningkat bila tidak ditanggulangi oleh semua pemangku kepentingan. Angka tersebut belum termasuk kasus perburuhan yang memiliki indikasi perdagangan manusia seperti pemberian informasi yang tidak benar, pelecehan seksual, dan penganiayaan, dan tidak dibayarkannya gaji.
4
Kita lihat kondisi di Jawa Tengah. Berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2013 terdapat kasus tindak kekerasan terhadap 662 anak (118 laki-laki, 544 perempuan) dan 660 dewasa (7 laki-laki, 653 perempuan). Sedangkan yang termasuk kasus trafficking sebanyak 8 anak (semua perempuan) dan 12 dewasa (semua perempuan). Data semester I Tahun 2014 menunjukkan telah terjadi kasus tindak kekerasan terhadap 501 anak (122 laki-laki, 379 perempuan) dan 365 dewasa (21 laki-laki, 344 perempuan). Sedangkan yang termasuk kasus trafficking sebanyak 5 anak (semua perempuan) dan 10 dewasa (semua perempuan). Data diatas hanya menggambarkan besaran kasus, karena data yang sesungguhnya tentu lebih banyak dari yang terlaporkan. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan tingkat kekerasan seksual pada anak relatif tinggi dengan modus yang bervariatif. Kondisi tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Jika tidak ada perhatian yang serius dari Pemprov/ Pemkab/ Pemkot di Jawa Tengah, maka akibatnya akan sangat fatal bagi anak-anak dimasa mendatang. Selama ini tindakan yang dilakukan terkesan tertinggal dibanding kecepatan perkembangan fenomenanya sendiri.
5
Hadirin yang saya hormati, Melihat seriusnya persoalan trafficking pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif dan pre-emtif bersama-sama dengan Lembaga Non Pemerintah, termasuk Lembaga Internasional seperti IOM, ICMC dan Kedutaan Amerika, juga unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam pencegahan terjadinya TPPO ini. Upaya pemerintah dari aspek regulasi diantaranya penyusunan dan penerbitan perangkat regulasi, seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang juga didukung melalui kebijakan-kebijakan teknis dan operasional lainnya. Untuk Provinsi Jawa Tengah, telah diterbitkan Perda No 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 6 ahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan
6
Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, Penanganan kasus trafficking terhadap perempuan dan anak tidak hanya cukup disisi hilir saja dengan melimpahkan pihak kepolisian, selain tidak tuntas, juga terbukti tidak bisa menekan angka yang terus menerus meningkat. Disisi hulu seperti sosialisasi, kampanye, penguatan ketahanan keluarga, pendidikan sebaya dll sangatlah penting dilakukan. Hal ini tentu bukan kerja aparat penegak hukum saja, tapi Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan pemahamannnya bahwa masalah anak merupakan urusan wajib yang harus diilakukan sebagaimana mandat PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Bentuk lain perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kerjasama antar Pemprov se-wilayah MPU terutama yang berbatasan langsung, agar kasus lebih terindentifikasi dan tertangani secara mendalam. Pencatatan dapat lebih detil dengan keterpilahan yang baik mulai dari gender, usia, asal provinsi, daerah tujuan, dampak psikologis yang terjadi dan lain sebagainya. Kerjasama ini juga memungkinkan bantuan penanganan bagi korban trafficking , yang mengalami banyak penderitaan fisik, psikis, stigma sosial, juga kesulitan menuntut keadilan.
7
Melalui wadah MPU, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyelesaikan persoalan trafficking bagi perempuan dan anak, dan menunjukkan makin kuatnya perspektif dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberantas hal ini. Melalui kerjasama MPU, secara terintegrasi akan sangat kuat menjadi payung pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kasus traffficking yang sangat kompleks dan melibatkan banyak sekali pihak. Dukungan lain diwujudkan dalam pengalokasian dana khusus untuk menangani perempuan dan anak korban trafficking , serta kebijakann yang mendukung. Lembaga-lembaga lain seperti Kepolisian, Rumah Sakit, SKPD terkait, secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain melakukan penguatan kapasitas melalui berbagai cara. Apabila kita lihat kondisinya secara umum, maka koordinasi dan kerjasama bidang trafficking antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, saya lihat belum maksimal termasuk kualitas SDM dan sarana prasarana yang ada. Mengatasi trafficking yang sangat kompleks dan bersifat multidimensi, memang membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua lapisan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat,
8
daerah organisasi keagamaan, LSM, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh komponen masyarakat meliputi : upaya-upaya pencegahan dan partisipasi perempuan dan anak, rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama. Keberhasilannya tentu saja sangat tergantung dari besarnya komitmen berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya mencegah pencegahan dan penanganan trafficking , yaitu antara lain: 1. Terus menerus melakukan kampanye guna membangun kesadaran dikalangan masyarakat maupun sektor industri, juga komitmen pemerintah dan penegak hukum guna mendukung perlindungan perempuan dan anak dari masalah trafficking . 2. Terus menerus meningkatkan operasional Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan pembentukan dan/ atau peningkatan operasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) di Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah. 3. Terumuskannya model kerjasama antar provinsi anggota MPU dalam pencegahan dan penanganan trafficking terhadap perempuan dan anak.
9
Selanjutnya, melalui Rapat Koordinasi ini saya minta agar dapat dirumuskan rekomendasi, strategi dan langkah-langkah operasional secara tepat dan komprehensif serta didukung komitmen politis maupun operasional yang kuat dari semua pihak. Hadirin yang saya hormati, Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya dengan mengucap ”Bismillahirrohmaanirrohiim”, Rakor Upaya Percepatan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Se-Wilayah Mitra Praja Utama Di Jawa Tengah Tahun 2014, secara resmi saya BUKA dan DIMULAI. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan merihoi usaha luhur kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
ASISTEN KESRA
Ir. DJOKO SUTRISNO, MSi
