Bappenas: Mengapa Tidak Diperkukuh dan Dipertahankan?

Bappenas: Mengapa Tidak Diperkukuh dan Dipertahankan? Sri-Edi Swasono *

Pendahuluan Tulisan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya inklinasi (baca: hobby) “cobacoba” dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Telah beredar rumor akan dibentuknya semacam “dewan perencanaan nasional” (yang terdiri dari sekelompok orang, bukan suatu lembaga modern yang terstruktur secara organisatoris-institusional) berkat bisikan-bisikan murahan, yang tidak sulit diperkirakan sebagai suatu upaya tersembunyi untuk mengganti atau membubarkan Bappenas. Pemerintahan Gus Dur telah sering melakukan hal-hal semacam ini, yang semula kita perkirakan sebagai kecanggihan intelektual beliau dalam memimpin pemerintahan negara, tetapi ternyata terbukti hanya merupakan suatu absurditas. Contohnya, membubarkan Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum, tanpa mampu menyelesaikannya dengan baik, bahkan menumbuhkan kekacauan dan chaos. Tetap Perlunya Suatu Badan Perencanaan Nasional Suatu badan perencanaan nasional seperti Bappenas yang kita kenal saat ini tetap diperlukan dan telah teruji peran pentingnya sebagai suatu institusi nasional. Bappenas tidak bisa begitu saja digantikan oleh suatu dewan perencanaan nasional yang tidak jelas struktur dan fungsinya sebagai suatu institusi perencanaan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan masa depan Indonesia, apalagi menurut rumor yang ada dewan perencanaan nasional itu beranggotakan unsur pemerintah, para pelaku ekonomi, masyarakat profesi dan wakil daerah yang ditunjuk oleh Presiden. Perlunya suatu badan perencanaan nasional didirikan diakui oleh pemerintah orde lama (orla) maupun orde baru (orba). Suatu badan perencanaan di negara yang sedang membangun merupakan suatu kebutuhan institusional (institutional prerequisite) yang tidak terelakkan: 1.

Di jaman orla disebutkan perlunya suatu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (menggantikan/mengintegrasikan Dewan Perancang Nasional) melalui UU No. 103/Tahun 1963 berdasar alasan: a.

bahwa dalam melandjutkan Revolusi Nasional Indonesia untuk mewudjudkan tjita-tjita membentuk masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, perlu dilaksanakan pembangunan mentalrochani dalam rangka “nation building” dan “character-building”, serta pembangunan materiil dan tata-perekonomian jang bersendikan Ekonomi Terpimpin melalui pelaksanaan Rentjana-rentjana Pembangunan Semesta terus-menerus;

*

Prof. Dr. Sri-Edi Swasono adalah Guru Besar FE Universitas Indonesia dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) periode 1999 – 2004-red

C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 23 Th 2001\Sri-Edi Swasono (ed.23).doc

# 1

2.

b.

bahwa untuk maksud itu perlu diadakan suatu badan perentjanaan pembangunan nasional jang mempunjai susunan sedemikian rupa sehingga terdjamin dukungan massa terhadap pelaksanaan pembangunan itu;

c.

bahwa badan termaksud harus mempunyai wewenang dan kewibawaan jang tjukup besar serta menempati kedudukan jang tjukup tinggi dalam lingkungan Badan-badan eksekutif Pusat untuk dapat memperoleh semua keterangan jang diperlukan mengenai pembangunan serta mengawasi dan menilai pelaksanaan rentjana pembangunan;

d.

bahwa badan tersebut harus dilengkapi dengan aparatur dan tenagatenaga jang ahli untuk memungkinkan pelaksanaan tugas badan itu sebaik-baiknja;

Di jaman orba keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan lagi berdasar Keppres No. 35/Tahun 1973 (yang hanya susunan organisasinya saja diamandisir dengan Keppres No. 19/Tahun 1983, Keppres No. 7/Tahun 1988 dan Keppres No. 73/Tahun 1993) yang meliputi kedudukan, fungsi dan tugasnya, sbb: a.

Badan Perencanaan Pembanguna Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPPENAS, adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung-jawab kepada Presiden.

b.

BAPPENAS mempunyai fungsi: Membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan Pembangunan Nasional serta penilaian atas pelaksanaannya, meliputi: -

menyusun rencana-rencana Pembangunan Nasional untuk jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek;

-

melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian di antara rencana-rencana bagian sektoral maupun regional dan mengadakan pengintegrasian rencana-rencana tersebut kedalam suatu rencana Pembangunan Nasional;

-

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama dengan Departemen Keuangan;

-

menyusun kebijaksanaan perkreditan dan kebijaksanaan penanaman modal bersama-sama dengan Lembaga-lembaga yang bersangkutan;

-

menyusun kebijaksanaan penerimaan dan penggunaan kredit dan bantuan luar negeri untuk pembangunan bersama-sama dengan Lembagalembaga yang bersangkutan;

-

mengamati persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana Pembangunan Nasional serta mengusahakan sinkronisasi di antara program-program serta proyek-proyek;

-

melakukan penilaian pelaksanaan rencana Pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan pada program-program dan proyek-proyeknya;


# 2

-

melakukan usaha-usaha survey, dan penelitian yang diperklukan di dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perencanaan serta penilaian Pembangunan Nasional;

-

melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Dari uraian tugas dan peranan serta fungsi Bappenas seperti dikemukakan di atas, jelaslah bahwa keberadaan Bappenas adalah sangat penting dan merupakan bagian integral dari keseluruhan peran pemerintahan negara. Perencanaan Pembangunan Diperlukan bagi Setiap Negara Tertinggal Bagi negara-negara tertinggal (under-developed/less-devoleped countries) yang menghendaki pembangunan negaranya untuk mencapai suatu kemajuan secara lebih efisien dan efektif dan sekaligus terarah, tidak bisa menghindari perlunya menyelenggarakan pembangunan nasional melalui suatu perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pada negara-negara tersebut didirikan suatu badan yang khusus untuk merencanakan pembangunan nasional (baik dalam bentuk “agency”, “council”, “board”, “central office” ataupun “bureau”). Badan perencanaan pembangunan dalam berbagai namanya ada di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur, Korea, Filipina, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Mesir, negara-negara Amerika Latin dan hampir di seluruh negara tertinggal bekas jajahan di Afrika. Perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui badan-badan perencanaan pembangunan nasional, terutama untuk menggerakkan roda ekonomi secara lebih cepat dengan menentukan target-target pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta targettarget pembangunan sosial-budaya, melalui penggarisan suatu strategi pembangunan dan prioritas pembangunan. Penggarisan strategi dan prioritas pembangunan (dengan kandungan terget-taget pembangunan ekonomi, sosial dan budaya) memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas atau kepada perkembangan otonom dari kekuatankekuatan ekonomi, sosial dan budaya dari masing-masing negara. Keberhasilan pembangunan nasional di berbagai negara yang masih tertinggal tidak terlepas dari akurasi perencanaan pembangunannya masing-masing, (tentu tergantung pula pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya). Keberhasilan pembangunan di Korea, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Mesir dan tentu saja negara-negara di Uni Soviet serta Eropa Timur dan beberapa negara Afrika tidak terlepas dari perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif (bahwa kemudian Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur sempat ambruk bukanlah karena perencanaan pembangunannya, namun adalah karena sistem politiknya yang sentralistis dan ekonominya yang mengabaikan peran pasar). Perencanaan Pembangunan di Indonesia Perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi” pada tahun 1947. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalah-masalah non-ekonomi khususnya


# 3

masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana dan lainlain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak akan dengan sendirinya dapat terwujud. Kita telah bertekad merdeka dengan menegaskan bahwa kita berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosialbudaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas-aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan neo-kapitalisme dan neo-kolonialisme dalam ujudnya yang canggih, menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan restrukturisasi sosial-budaya (nation and character building, berdasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander). Kesemuanya ini tidak bisa dengan sendirinya dapat dicapai tanpa suatu blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di jaman orla kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima-tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di jaman orba kita mempunyai Repelita I sampai Repelita VII (Bappenas).

Keliru Besar Menghapus Bappenas Belakangan ini ada ide absurd untuk menghapuskan Bappenas. Tidak pernah jelas alasan dan motivasinya. Diduga karena pola pikir reformatif yang sangat dangkal atau karena ketidaktahuan belaka. Jusrtu di dalam era globalisasi dan era otonomi daerah saat inilah, maka Bappenas justru perlu dipertahankan dan tidak digantikan dengan lembaga baru yang belum teruji dan berpengalaman. Pada satu sisi Bappenas perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman, di lain pihak Bappenas justru perlu direvitalisasi (di negara-negara yang disebutkan di atas tidak pernah didengar suatu lembaga perencanaan nasional dihapuskan). Di dalam era globalisasi pengaruh kaum globalis (turbo-kapilatis dan persekutuan neo-kolonialis) akan makin mengancam kepentingan negara-negara yang sedang berkembang melalui slogan ekonomi pasar bebas yang telah banyak mengelabui para pemimpin-pemimpin dan karena intelektual midioker kita. Suatu perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk secara cermat dapat menyelamatkan kepentingan nasional Indonesia. Justru di dalam semaraknya otonomi daerah diperlukan adanya perencanaan nasional di tingkat pusat sebagai wadah (envelope) untuk dapat tetap terjalinnya kesatuan ekonomi nasional, koordinasi ekonomi nasional serta interdependensi antar ekonomi regional untuk membentuk suatu konsolidasi ekonomi nasional. Tanpa perencanaan pembangunan nasional tidak akan dapat terbentuk suatu sistem perimbangan keuangan pusat-daerah yang interdependen dan mampu menjaga kohesi ekonomi nasional.


# 4

Bappenas bukanlah lembaga perencanaan ekonomi nasional, tetapi adalah lembaga perencanaan pembangunan nasional, yang harus mendisain ujud masa depan bangsa ini, merealisasi manifesto politik dan manifesto budaya bangsa ini, membentuk masyarakat Pancasilais yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu tidak tepat apabila Bappenas tersubordinasi pada Menko Bidang Perekonomian. Penutup Sebenarnya Bappenas seperti adanya sekarang tidaklah dapat dikatakan sebagai disfungsional, meskipun mungkin belum efisien seperti terjadi di departemendepartemen atau di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dalam era sentralisme masa lalu. Bappenas sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan tugas dari Presiden dan tersubordinasi hanya oleh Kepala Negara. Menggantikannya dengan suatu badan (atau dewan) lain, tidak saja tak menjamin terselenggaranya perencanaan nasional yang efektif, tetapi akan merupakan suatu kerugian besar dalam kapasitas nasional dan pengalaman nasional dalam perencanaan pembangunan yang sangat berharga sekali. Tentu dapat saja Presiden membentuk suatu dewan perencanaan nasional, namun tidak harus menggantikan Bappenas sebagai lembaga pemerintahan. Dalam pemerintahan Gus Dur pernah dibentuk DEN (Dewan Ekonomi Nasional) dan DPUN (Dewan Pertimbangan Usaha Nasional) yang keduanya kemudian dibubarkan sendiri oleh Presiden Gus Dur. Perkiraan-perkiraan adanya suatu visi dan misi besar di balik pendirian DEN dan DPUN ternyata berubah menjadi kekecewaan dan hanyalah merupakan suatu hobby coba-coba sebagai refleks sesaat atas bisikan-bisikan penuh absurditas dan ambivalensi pimpinan nasional. Sebagaimana pula dengan DEN dan DPUN, yang terdiri dari sekelompok orang, apabila saja keduanya ini diberi wewenang besar untuk menyusun policy nasional, dapat diperkirakan betapa runyam dan berbahayanya. Demikian pula apabila suatu dewan perencanaan nasional yang dibentuk berdasar instinct awam, kemudian diberi peran nasional yang sangat penting, misalnya menyusun rencana-rencana nasional strategis (otonomi daerah, perimbangan keuangan antar daerah dan pusat, pengelolaan sumbersumber alam, penguasaan dan pelepasan aset nasional yang vital, pengelolaan keuangan negara, dll) untuk dijadikan landasan penyelenggaraan teknis pemerintahan, maka bisa dibayangkan betapa sekelompok kecil manusia dalam dewan ini (bukan lembaga pemerintahan/ lembaga negara yang terstruktur secara organisatoris-institusional) akan menjadi suatu malapetaka nasional, minimal akan menjadi pusat stagnasi, disorganisasi, dan inefesiensi nasional baru. Dari RUU tentang Keuangan Negara (Pasal 7) dengan tergesa-gesa (baca: sembrono) menegaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Negara didasarkan pada rencana strategis nasional yang disusun oleh dewan perencanaan nasional”, merupakan contoh kecerobohan dan kedangkalan memahami makna perencanaan strategis nasional


# 5

Bappenas: Mengapa Tidak Diperkukuh dan Dipertahankan?

Recommend Documents