BANTUAN LANGSUNG UNTUK RAKYAT MISKIN DIBERIKAN HINGGA 2014
bintangsatria.wordpres.com
Tahun 2012 ini pemerintah kembali bagi-bagi uang. Dana disediakan sebesar Rp1,8 triliun untuk 1,5 juta keluarga miskin. Besaran uang yang dibagi sejumlah Rp1,3 juta hingga Rp2,2 juta per keluarga. Ini merupakan lanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) i yang sudah dimulai pada tahun lalu yang saat itu sebesar Rp1,6 triliun untuk 1,1 juta keluarga miskin. Kebijakan PKH itu ditelurkan dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Oktober 2011. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Menurut rencana, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ii itu akan berlangsung hingga 2014 dengan target 3 juta keluarga miskin dengan dana Rp4,2 triliun. Dari 30 juta masyarakat termiskin di Indonesia, sekitar 1,2 juta keluarga berhak menerima BLT Bersyarat. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, dalam konferensi pers di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat, 20 Januari 2012. Menurutnya telah ditargetkan sampai Tahun 2014 bisa mencapai 3 juta keluarga untuk PKH. Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang saat ini mencapai 12,36 persen atau sekitar 30 juta jiwa. Salah satunya dengan memberikan BLT Bersyarat. Program ini berbeda dengan BLT yang dulu pernah diberikan pemerintah. BLT Bersyarat ini hanya diberikan kepada keluarga yang masuk kategori PKH dengan melihat kondisi tertentu. Misalnya, keluarga tersebut masih mempunyai anak balita hingga anak usia sekolah, dan ketika sakit membawa anaknya berobat ke Puskesmas. Program ini dibagi dalam 3 (tiga) cluster atau kelompok. Kelompok pertama yaitu rumah tangga, cluster kedua komunitas, dan ketiga usaha kecil dan menengah. Bantuan untuk cluster pertama berupa Jamkesmas, bantuan tunai, beras untuk rakyat miskin, dan
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
beasiswa. Bantuan langsung akan diberikan kepada 12,3 persen masyarakat yang masuk kategori miskin. Cluster kedua dan ketiga akan diberikan untuk 40 persen masyarakat dengan status sosial terendah. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS). Bambang Widianto mengatakan ada beberapa hal yang membuat target ini belum tercapai. Salah satunya kesulitan dalam memonitor langsung keluarga yang benar-benar membutuhkan uang tunai tersebut. Namun, kedepannya hal tersebut diharapkan dapat diperbaiki bersama-sama dengan Kementerian Sosial dan BPS. BPS baru saja mengeluarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang berisi data rumah tangga sasaran program perlindungan sosial yang kemudian diberikan kepada TNP2K. Data yang berisi 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah di Indonesia ini akan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan yang digalakkan pemerintah. Program yang disiapkan antara lain Bantuan Langsung Bersyarat, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), PKH, dan subsidi untuk siswa dari keluarga miskin. Namun, penetapan kebijakan bantuan tunai seperti PKH tersebut menuai kritikan. Pengamat
ekonomi
Universitas
Gadjah
Mada,
Revrisond
Baswir
mengatakan
agar
masyarakat miskin berkurang, pemerintah harus berbicara dari sisi kebijakan ekonomi makro, bukan dengan dana BLT. Revrisond Baswir mengambil contoh pemberian tanah kepada masyarakat miskin. Dengan memiliki tanah, masyarakat miskin diharapkan bisa bertani sehingga tidak perlu lagi mengemis. Senada dengan Revrisond Baswir, pengamat ekonomi Sri Adiningsih juga menilai dana bantuan tunai melalui PKH akan lebih efektif jika dimanfaatkan untuk program jangka panjang, misalnya dalam bentuk keterampilan dan modal. Sehingga dana yang diberikan itu bisa membuat penerima meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tidak dihabiskan untuk konsumsi saja. Sri Adiningsih melanjutkan, dana bantuan tunai dibutuhkan untuk program jangka pendek atau darurat. Terutama untuk masyarakat miskin yang untuk makan saja sudah sulit. Akan tetapi, tegasnya, dana menjadi lebih efektif jika bisa untuk program jangka panjang. Pengamat ekonomi kerakyatan, Hendri Saparini, juga menyatakan kebijakan tersebut tidak akan efektif karena tidak secara berkelanjutan menumbuhkan ekonomi rakyat. Menurutnya, anggaran itu seharusnya dialokasikan untuk menciptakan lapangan kerja. Hendri Saparini memberikan contoh, jika anggaran itu diperuntukkan menciptakan lapangan
kerja
di
sektor
pertanian,
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
akan
dapat
menumbuhkan
ekonomi
secara
berkelanjutan, dimana produksi pangan akan terpenuhi sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor pangan. Sumber Berita : Tempo.Co, 20 Januari 2012 Metrotvnews.com, Senin, 23 Januari 2012 Media Indonesia, 21 Januari 2012 Media Indonesia, 24 Januari 2012
i
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan (Mari Kita Mengenal Program Keluarga Harapan, Departemen Sosial, 30 Juni 2007). ii Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT)
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
