1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah dengan UU No.34 tahun 2000,
daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan potensinya masing-masing. Penerimaan pajak dan retribusi tersebut secara bersamasama dengan sumber pendapatan lainnya digunakan oleh daerah untuk membiayai fungsi pemerintahan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat 4 jenis pajak provinsi, 7 jenis pajak kabupaten/kota dan sebanyak 27 jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Pemungutan jenis pajak dan retribusi tersebut harus dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain jenis pajak dan retribusi yang telah ditetapkan tersebut, daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi baru sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Khusus provinsi, kewenangan penambahan jenis pemungutan hanya diberikan untuk retribusi baru, sedangkan kewenangan untuk pajak baru telah ditutup (closed list). Pemberian kewenangan untuk menetapkan pajak baru tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk memungut jenis pajak yang lebih spesifik dan memiliki potensi yang relatif besar. Poso merupakan salah satu kabupaten /daerah tingkat II yang menjalankan pemerintahannya sendiri, termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah Kabupaten Poso dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada dan salah
2
satunya adalah dengan memaksimalkan potensi pajak daerah. Masalah yang timbul adalah situasi keamanan daerah Poso yang terganggu oleh adanya konflik yang berkepanjangan. Akibatnya keamanan, ketentraman masyarakat terusik sehingga pembangunan Kabupaten Poso mengalami ketertinggalan. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Poso yaitu antara lain: o
Adanya gejolak yang dapat meresahkan masyarakat sehingga mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketentraman yaitu peristiwa penegak hukum tanggal 22 Januari 2007.
o
Masyarakat mudah terprofokasi isu yang dapat memecahbelah persatuan dan persaudaraan antar umat beragama.
Pemerintah Poso mengharapkan pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan kondisi Kabupaten Poso yang kondusif pasca konflik maupun akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga permasalahan masyarakat maupun pemerintah daerah dapat segera teratasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso akan menempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan Kabupaten Poso yaitu: 1. Penataan kembali Kabupaten Poso dari keterpurukan akibat konflik horisontal yang berkepanjangan. 2. Percepat pembangunan Kabupaten Poso untuk mengejar ketertinggalan. Kabupaten
Poso
merupakan
daerah
yang
sangat
potensial
dalam
menghasilkan pajak. Pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Poso telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan
3
retribusi daerah. Adapun pajak daerah Kabupaten Poso yang sesuai dengan kriteria tersebut antara lain: a. Pajak Hotel. b. Pajak Restoran. c. Pajak Hiburan. d. Pajak Reklame. e. Pajak Penerangan Jalan. f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. g. Pajak Alat Tangkap Ikan. Meningkatnya
pendapatan
asli
daerah
merupakan
dampak
dari
pemungutan pajak daerah yang dilakukan secara baik. Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisisatif untuk meneliti perkembangan ekonomi daerah dalam hal ini tingkat Pendapatan Asli Daerah saat dan setelah adanya konflik di daerah Kabupaten Poso. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso tahun 2000-2007”
4
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan diteliti
adalah sebagai berikut:
Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak Kabupaten Poso?
Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Poso?
Bagaimana tren pajak daerah Kabupaten Poso?
1.3
Tujuan Penelitian
o Mengumpulkan data penerimaan pajak daerah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Poso o Untuk mengetahui besar kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. o Menganalisis tren pertumbuhan pajak Kabupaten Poso.
1.4
Kontribusi Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah: o
Bagi penulis Untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah pasca kerusuhan di Kabupaten Poso melatih penulis dalam menganalisis suatu kejadian yang nantinya menjadi bekal saat terjun di lapangan kerja
5
o
Bagi Pemerintah Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah
o
Bagi Mahasiswa Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai Pajak Daerah.
1.5
Batasan Penelitian Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah o Data yang digunakan yaitu tahun 2000-2007 o Penelitian dilakukan pada jenis penerimaan pajak daerah wilayah Tingkat II atau pajak untuk wilayah Kabupaten dan kota. o Daerah penelitian yaitu Kabupaten Poso o Penelitian dan pengamatan dilakukan pada bulan Agustus
