PENDIDIKAN BAGI RAKYAT MISKIN
Nama
: Cresensia Martins
Nim
: 11.12.5768
Kelompok
:H
Program Study Dan Jurusan S1 – S2 Nama Dosen : Drs.Muhammad Idris P,MM
Kata Pengantar
Puji Syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa,karena atas berkatnya makalah ini dapat terselesaikan. Walaupun masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diharapakan.penulis tetap berharap makalah ini dapat bermanfaat. Namun,penulis juga tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dalam kesempatan ini,penulis juga ingin mengucapkan terimakasih,kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyususnan makalah ini. Akhir kata,penulis mengucapkan terimakasih.
Penulis,
Cresensia Martins Nim : 11.12.5768
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………………………….i Daftar isi………………………………………………………………………………………… ii Bab I ………………………………………………………………………………………………1 1.1 latar Belakang…………………………………………………………………………..1 1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………………….1 Bab II Pendekatan dan Pembahasan……………………………………………….2 2.1 Pendekatan………………………………………………………………………………2 2.2 Pembahasan…………………………………………………………………………….2 Bab III Kesimpulan dan saran………………………………………………………….5 3.1 Kesimpulan………………………………………………………………………………5 3.2 Saran………………………………………………………………………………………..5 Daftar Pustaka………………………………………………………………………………..6
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam hidup maupun penting bagi kemajuand an perkembangan Negara. Karena tanpa pendidikan,segala sesuatu sangatlah susah untuk dicapai. Dan pendidikan juga dapat menjadi tolak ukur bagi kemajuan Negara, karena Negara yang maju dan berkembang,memang mutlak membutuhkan sumber daya manusia(SDM)yang berkualitas,demi mengelola Negara. Serta pendidikan juga merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan yang dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun sampai saat ini masih banyak warga miskin yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini disebabkan oleh antara lain mahalnya biaya pendidikan dan warga yang miskin memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan lebih mengutamakan biaya untuk makan. 1.2 Rumusan Masalah -
Apa saja UUD yang mengatur tentang hak atas pendidikan
- Apa saja masalah karakteristik sosial? - Apa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pendidikan bagi warga miskin. - Apa saja langkah –langkah konkrit untuk mewujudkan pendidikan murah bagi warga miskin?
BAB II PENDEKATAN DAN PEMBAHASAN
2.1 Pendekatan pendekatan yang dipakai yaitu secara historis yang artinya pendekatan yang berdasarkan kenyataan yang ada. 2.2 Pembahasan A.UUD Yang Mengatur Pendidikan Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pernyataan UUD diatas diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional(SPN),yang disahkan 11 Juni 2003. Yang isinya yaitu setiap warga Negara berhak memiliki hak yang sama atas pendidikan,kaya maupun miskin. Namun,dalam realitas kehidupan sampai saat ini masih banyak warga yang tidak mampu mengenyam pendidikan.Terutama warga miskin,karena alas an ekonomi atau biaya pendidikan yang mahal serta alas an tinggal didaerah terpencil yang mengakibatkan belum terjangkaunya layanan pendidikan yang memadai. B. Masalah – masalah Karakteristik Sosial Menurut Edi Suhanto, masalah sosial secara luas dapat diartikan sebagai perbedaan anatara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Karakteristik masalah sosial yaitusebagai berikut : 1. Kondisi yang dirasakan oleh banyaknya orang miskin Pada tahun 2008,pemerintah mendata sekitar 19,1 juta keluarga atau 76,4 juta
rakyat miskin yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial,demi menunjang kehidupan mereka. 2. Kondisi yang dirasakan atau dinilai tidak menyenangkan. Kondisi yang dimaksud yaitu kondisi dimana banyaknya warga yang tidak bersekolah,putus sekolah dan miskin tentunya. 3. Kondisi yang menuntut pemecahan Suatu kondisi atau apalagi kondisi tersebut tidak menyenangkan ,tentu menuntut pemecahan masalah.Maka,masalah pendidikan untuk rakyat miskin,membutuhkan pemecahan masalah atau solusi terbaik. 4. Pemecahan masalah harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif.
Masalah sosial adalah masalah yang menyangkut kepentingan umum atau bersifat multidimensional. Jadi, masalah sosial penyelesaiannya hanya melalui rekayasa sosial seperti aksi,kebijakan atau perencanaan sosial.Begitupula dengan kemiskinan merupakan faktor dominan yangmempengaruhi persoalan hidup lainnya,yaitu keterbelakangan,kebodohan(kurang pendidikan),ketelantaran,kematian dini,buta huruf,putus sekolah,anak jalanan,pekerja anak,perdagangan manusia(Human Trafficking),semuanya tidak dapat dipisahkan dari masalah kemiskinan.Upaya yang dilakukan Pemerintah pun b anyak ada kebijakan dan program telah diterapkan,bahkan sejumlah dana telah dikeluarkan demi penanggulangan kemiskinan. C.Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Pendidikan bagi Warga
Miskin.
Kebijakan –kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu : 1. Wajib belajar Sembilan tahun Maksud dan tujuan program ini yaitu memberikan pelayanan kepada anak bangsa
untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh
kemampuan masyarakat. Dalam pendidikan dasar enam tahun,sebaiknya gratis karena mengandung tiga komponen dasar yaitu membaca,menulis dan berhitung,tiga komponen ini dasar sebagai pengetahuan.
2. Komponen BBM untuk pendidikan. Dana kompensasi BBM merupakan salah satu program pemerintah demi pendidikan yaitu dengan mengadakan program beasiswa bagi yang kutang mampu dan berprestasi. 3.Bantuan OPerasional Sekolah (BOS) Bantuan ini,diberikan pemerintah demi pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah,serta adanya beasiswa pula. 4.Program Keluarga Harapan (PKH) Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan.Program ini memberikan bantuan bagi pengurus rumah tangga demi membantu biaya kehidupan.lebih efektif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. D. Langkah-langkah konkrit mewujudkan pendidikan murah-bagi warga miskin. Langkah-langkah konkrit yang ditempuh yaitu : 1.) Kemiskinan jangan dijadikan sebagai penyebab anak bangsa tidak
memperoleh
pendidikan yang bermutu.Namun,Negara harus menanggung sepenuhnya biaya pendidikan. 2.) Pengalokasian anggran pendidikan dari APBW dan APBD. Karena dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) men yatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD,demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 3. Program pendidikan murah dan berkualitas bagi masyarakat,termasuk dapat dinikmati masyarakat miskin,maka hak asasi sosial ekonomi –budaya bisa dipenuhi.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 KESIMPULAN Berdasarkan uraian yang ada dapat disimpulkan : 1.Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2),serta dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SPN)menyatakan bahwa pendidikan adalah hal yang utama dan merupakan hak setiap warga Negara serta seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. 2.Masalah-masalah karakteristik sosial dapat diselesaikan bila adanya kerjasama dan kepedulian. 3.Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah,sudahlah bagus dan tepat. 4.L angkah-langkah konkrit dalam mewujudkan pendidikan yang murah dibutuhkan kerjasama dan keterbukaan dalam mewujudkannya.
3.2 SARAN Sarannya segala upaya pendidikan bagi masyarakat miskin dapat terwujud apabila : -
Adanya kerjasama
-
Adanya keterbukaan dalam bekerja
-
Tepat sasaran pendidikannya
Maka semua yang diharapkan pendidikan bagi masyarakat dapat terwujud.
BAB IV DAFTAR PUSTAKA Suharto,Edi.2008.Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Suharto,Edi.2009.Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung : Alfabeta.
