Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61809/PP/M.XIIIB/16/2015 Jenis Pajak
: Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak
: 2010
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp1.919.720.641,00;
Menurut Terbanding : bahwa terkait dengan koreksi berdasarkan selisih Uang Muka Penjualan sebesar Rp4.645.153.996,00 Terbanding (cfm Peneliti) mempertahankan koreksi Terbanding (cfm Pemeriksa) karena telah berdasarkan Laporan Audit dan telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunannya, artinya secara material Pemohon Banding mengakui ada transaksi pengakuan-pengakuan penerimaan uang muka dari penjualan karena Laporan Keuangan merupakan cerminan transaksi yang terjadi. Selain itu juga diperkuat bahwa penerimaan uang muka penjualan merupakan obyek PPN; Menurut Pemohon
: bahwa nilai koreksi peredaran Masa Pajak Juli 2010 berdasarkan perhitungan 1/12 x koreksi 1 tahun = 1/12 x Rp23.036.747.694,00 = Rp1.919.720.641,00. Telah membuktikan bahwa koreksi hanya berdasarkan asumsi belaka dengan nilai koreksi yang sama tiap-tiap masa pajak dalam tahun pajak merupakan hal yang sangat tidak mungkin teijadi mengingat jumlah satuan dan kualifikasi/jenis barang dagangan yang berbeda-beda, harga satuan yang berbeda-beda, harga satuan yang berfluktuasi berdasarkan waktu/harga pasar;
Menurut Majelis
: bahwa oleh karena Koreksi DPP PPN ini terkait dengan Koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan maka pendapat Majelis atas koreksi DPP PPN adalah sebagaimana pendapat mengenai Koreksi Peredaran Usaha sebagai berikut:
bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha berdasarkan Analisis Arus Kas/Bank; bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi Terbanding dengan alasan bahwa dalam Penerimaan Bank tidak seluruhnya merupakan penerimaan piutang dagang namun terdapat penerimaan Pinjaman dari Pihak ke-3; bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksinya dan tidak menerima pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Penerimaan Bank yang dikoreksi Terbanding berasal dari Pinjaman Pihak ke-3 dengan alasan sebagai berikut: 1. 2. 3.
Tidak didukung dokumen kontrak/perjanjian hutang-piutang dengan Pihak ke-3; Penerimaan yang dimaksud dilaporkan Pemohon Banding sebagai Hutang Dagang dalam Neraca; Terdapat klausul pinjaman dengan Bank yang melarang Pemohon Banding Tidak didukung dokumen kontrak/perjanjian hutang-piutang dengan Pihak ke-3;
bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat pembahasan sengketa akan dilakukan dengan menganalisa 3 (tiga) hal yang dipermasalahkan oleh Terbanding berdasarkan fakta yang ada, penjelasan masing-masing pihak yang bersengketa, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa dan keyakinan hakim; Pinjaman Pihak ke-3 Tidak didukung dokumen kontrak/perjanjian hutang-piutang dengan Pihak ke-3 bahwa dalam persidangan ke-5 yang diselenggarakan tanggal 4 Desember 2014, Terbanding menyatakan bukti yang disampaikan Pemohon Banding terkait pinjaman dari pihak ketiga hanya berupa perjanjian pinjaman yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Banding sendiri; bahwa menurut Pemohon Banding, perjanjian pinjaman yang sesuai dengan standar antara Pemohon Banding dan pihak pemberi pinjaman memang tidak ada, karena sifat pinjaman memang jangka pendek dan untuk keadaan darurat, serta langsung dikembalikan kendatipun tidak ada perjanjian pinjaman secara tertulis, tetapi dengan adanya suatu kewajiban pengembalian atas pinjaman yang juga dikenakan bunga dan atas bunga pinjaman tersebut telah dipotong PPh Pasal 23, telah dapat membuktikan terjadinya pinjaman; bahwa menurut Majelis, yang dipermasalahkan oleh Terbanding adalah tidak adanya dokumen kontrak/perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga yang membuktikan adanya pinjaman dari pihak ketiga; bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengatur sebagai berikut: “Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal” bahwa berdasarkan ketentuan aquo, Majelis berpendapat sahnya suatu perjanjian tidak disyaratkan harus adanya perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis diperlukan sebagai alat bukti bilamana terjadi sengketa diantara para pihak yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian tersebut; bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat penyelesaian sengketa ini didasarkan pada pembuktian apakah Pemohon Banding benar telah memperoleh pinjaman dari pihak ketiga atau tidak; bahwa terkait dengan beban pembuktian, Majelis berpendapat, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Banding yang menolak koreksi tersebut, namun juga pembuktian oleh Terbanding yang menguatkan dasar dilakukannya koreksi; bahwa pada persidangan ke-9 yang diselenggarakan tanggal 2 April 2015, Pemohon Banding menyerahkan penjelasan tertulis Nomor 0401/BD.BN/CB/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang menjelaskan rincian mengenai Arus Uang, Alasan Pinjaman, Tingkat Suku Bunga dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong atas Bunga dimaksud untuk masing-masing pinjaman dan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Ledger, Daftar Penerimaan Uang Pinjaman dan Pelunasan, Fotokopi Bank Payment Voucher, dan Fotokopi Rekening Koran; bahwa rincian mengenai Arus Uang, Alasan Pinjaman, Tingkat Suku Bunga dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong atas Bunga dimaksud untuk masing-masing pinjaman sebagaimana penjelasan tertulis aquo adalah sebagai berikut: No.
P i n ja m a n D a ri
Ti n gka t
Al a s a n P i n ja m a n
Su ku B u n ga 1 Ju liu s
1 3 ,0 0 %
a .U n t u k m e n gi s i b a n k, a ga r d a p a t d a p a t m e m e n u h i ke w a ji b a n b a n k ja n gka p e n d e k b .U n t u k m e n ja ga l i ku d i t a s s e c a ra u m u m
2 Su rya W i ja ya
1 2 ,5 0 %
PPh Psl 23 a t a s B u n ga Te l a h d i p o t o n g, d i b a ya r, d a n d i l a p o rka n
a .M e m e n u h i c a s h fl o w ja n gka p e n d e k
Te l a h d i p o t o n g,
b .P e m b e l i a n b a h a n b a ku C R C d a ri G u n u n g R a ja P a ks i
d i b a ya r, d a n d i l a p o rka n
3 G a ra m a Ad i P ra n a t a
0 ,0 0 %
a .M e m e n u h i c a s h fl o w ja n gka p e n d e k b .P e m b e l i a n b a h a n b a ku i m p o r Zi n c (J D R e s o u rc e s ) c .D e p o s i t SK B D N b a h a n b a ku C R C d a ri G u n u n g R a ja P a ks i
4 K a ru n a Sa ra s w a t i
0 ,0 0 %
a .M e m e n u h i c a s h fl o w ja n gka p e n d e k b .D P b a h a n b a ku C R C d a ri K i n g G l o ry P a c i fi c
5 M e ga M a n u n gga l P ro p e rt y
1 0 ,0 0 %
a .M e m e n u h i c a s h fl o w ja n gka p e n d e k
Te l a h d i p o t o n g,
b .P e m b e l i a n b a h a n b a ku C R C d a ri G u n u n g R a ja P a ks i
d i b a ya r, d a n
c .Ta l a n ga n s e m e n t e ra ka re n a p e m b a ya ra n d a ri
d i l a p o rka n
c u s t o m e r t e rl a m b a t , ji ka t i d a k d i b a ya r s u p p l i e r ko n t ra k b i s a d i b a t a l ka n a t a u h a rga n a i k 6 In d o B a ru n a
0 ,0 0 %
a .M e m e n u h i c a s h fl o w ja n gka p e n d e k b .P e m b e l i a n b a h a n b a ku C R C d a ri G u n u n g R a ja P a ks i c .Ta l a n ga n s e m e n t e ra ka re n a p e m b a ya ra n d a ri c u s t o m e r t e rl a m b a t , ji ka t i d a k d i b a ya r s u p p l i e r ko n t ra k b i s a d i b a t a l ka n a t a u h a rga n a i k
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen pendukung pembayaran (Bank Payment Voucer, Bilyet Giro, Transver/kliring/inkasi dan rekening koran dari Bank Mandiri) yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Indo Baruna sebesar Rp7.000.000.000,00 dan kepada PT Mega Manunggal Property sebesar Rp5.000.000.000,00, dapat dibuktikan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran/pelunasan pinjaman; bahwa Pemohon Banding telah membebankan bunga atas pinjaman dari Julius, Surya Wijaya dan Mega Manunggal Property dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuktikan dengan adanya Bukti Potong dan dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak yang bersangkutan; bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa penerimaan yang berasal dari pinjaman pihak ketiga sebesar Rp18.308.050.000,00 yang dikoreksi oleh Terbanding secara substansi adalah penerimaan pinjaman; Penerimaan yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai Hutang Dagang dalam Neraca dan Terdapat klausul pinjaman dengan Bank yang melarang Pemohon Banding Tidak didukung dokumen kontrak/perjanjian hutang-piutang dengan Pihak ke-3 bahwa pembahasan atas Penerimaan yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai Hutang Dagang dalam Neraca dan Terdapat klausul pinjaman dengan Bank yang melarang Pemohon Banding Tidak didukung
dokumen kontrak/perjanjian hutang-piutang dengan Pihak ke-3 dilakukan bersamaan mengingat adanya hubungan sebab akibat antara kedua hal tersebut; bahwa menurut Terbanding, setelah dilakukan penelitian terhadap laporan keuangan Pemohon Banding, diperoleh fakta bahwa arus uang masuk tidak tercatat dalam akun pinjaman namun dicatat sebagai hutang dagang dalam neraca; bahwa menjawab pertanyaan Majelis mengenai pencatatan jurnal pinjaman dan posting ke dalam ledger, Pemohon Banding menjelaskan bahwa jurnal atas pinjaman adalah dengan mendebit Bank dan mengkredit Hutang kemudian di posting ke ledger dalam rekening hutang 21168 yang merupakan sub akun dari hutang; bahwa untuk pencatatan pengembalian pinjaman, agar Pemohon Banding mendebit akun hutang 21168 dan mengkredit akun bank, artinya hutang berkurang pada kas; Pemohon Banding menyatakan bahwa semua transaksi sudah terekam pada rekening hutang, sehingga menurut Pemohon Banding pencatatan sudah sesuai standar bahwa menurut Pemohon Banding pada Laporan Keuangan Audit, hutang kepada pihak ke-3 dilaporkan sebagai hutang dagang adalah karena Neraca Perusahaan diperlukan sebagai laporan kepada pihak Bank pemberi kredit semata untuk memenuhi klausul perjanjian kredit Bank yang menyebutkan “Wajib Pajak tidak diperbolehkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Pihak ke-3.”; bahwa klausul tidak diperbolehkannya memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Pihak ke-3, tidak terkait dengan hukum sebab-akibat yang dapat diterjemahkan bahwa Bank Mandiri menjamin untuk memenuhi setiap kekurangan modal kerja dalam aktivitas perusahaan penerima kredit, sehingga penerima kredit tidak diperbolehkan memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Pihak ke-3; bahwa untuk keperluan laporan Bank pemberi kredit sebagaimana keterangan angka 17 Laporan Audit KAP, Pemohon Banding melakukan reklasifikasi perkiraan dari hutang lain-lain ke hutang dagang. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan saldo hutang lain-lain yang terdapat pada SPT PPh Badan dan ledger Pemohon Banding dengan laporan audit KAP; bahwa menimbang pendapat Terbanding dan Pemohon Banding terkait alasan koreksi Terbanding atas peredaran usaha karena penerimaan yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai Hutang Dagang dalam Neraca dan terdapat klausul pinjaman dengan Bank yang melarang Pemohon Banding Tidak didukung dokumen kontrak/perjanjian hutang-piutang dengan Pihak ke-3, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pencatatan yang dilakukan Pemohon Banding atas pinjaman dari pihak ketiga, dapat disimpulkan bahwa pinjaman dari pihak ketiga telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia namun Pemohon Banding melakukan reklasifikasi hutang tersebut menjadi hutang dagang dalam laporan auditnya semata-mata untuk memenuhi klausul perjanjian kredit dengan Bank Mandiri; bahwa berdasarkan pembahasan atas 3 (tiga) hal yang dipermasalahkan oleh Terbanding yang menjadi dasar koreksi atas Peredaran Usaha, Majelis menyimpulkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK-199, temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten yang cukup; bahwa Pasal 12 PMK-199 memberikan kewenangan yang luas kepada Terbanding untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mencari kebenaran atas bukti, termasuk melakukan penyegelan dan meminta keterangan kepada pihak ketiga yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan; bahwa menurut Majelis penggunaan metode pemeriksaan berdasarkan Analisis Arus Kas/Bank dalam kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon Banding tidak dapat menghasilkan temuan yang akurat, memadai dan dapat diandalkan; bahwa Majelis berpendapat temuan pemeriksaan berdasarkan Analisis Arus Kas/Bank merupakan petunjuk awal yang seharusnya dikembangkan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan; bahwa menurut Majelis seharusnya Terbanding menggunakan teknik pemeriksaan yang lain untuk meyakini temuan pemeriksaan yang dihasilkan; bahwa untuk meyakinkan apakah jumlah penerimaan menurut analisis arus kas/bank merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha ataukah berasal dari pinjaman pihak ketiga sebagaimana alasan Pemohon Banding, Majelis berpendapat seharusnya Terbanding menggunakan teknik pemeriksaan yang lain yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada pihak pemberi pinjaman yang dimaksud Pemohon Banding; bahwa sesuai dengan karakteristik usaha Pemohon Banding yaitu perusahaan industri, maka teknik pemeriksaan lainnya yang seharusnya digunakan Terbanding yang sesuai dengan karakteristik usaha Pemohon Banding adalah pengujian keterkaitan dengan pengujian arus barang; berdasarkan arus barang mulai dari Bahan Baku, Proses Produksi, Hasil Produksi dan Kuantitas Penjualan Barang Jadi, diketahui equalisasi kuantitas arus barang jadi telah sesuai dengan kuantitas peredaran yang dilaporkan Pemohon Banding
bahwa pengujian arus barang dilakukan untuk meyakini kebenaran unit barang yang keluar dari gudang/digunakan/dijual ataupun yang masuk ke gudang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, maupun barang jadi; bahwa Pemohon Banding dalam surat bantahannya menyerahkan perhitungan kuantitas arus barang jadi dibandingkan dengan kuantitas peredaran dan dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kuantitas arus barang jadi sama dengan kuantitas yang dilaporkan sebagai peredaran usaha; bahwa berdasarkan penelitian dan analisa Majelis terhadap bukti yang disampaikan dalam persidangan dan keterangan masing-masing pihak, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa penerimaan yang berasal dari pinjaman pihak ketiga sebesar Rp18.308.050.000,00 yang dikoreksi oleh Terbanding secara substansi adalah penerimaan pinjaman; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp18.391.493.698,00 tidak dapat dipertahankan; bahwa oleh karena koreksi DPP PPN Masa Pajak April 2010 s.d. Maret 2011 berdasarkan equalisasi koreksi positif Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp18.391.493.698,00 tidak dapat dipertahankan, maka koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp1.919.720.641,00 juga tidak dapat dipertahankan; bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan atas koreksi positif Objek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan uji keterkaitan dengan hasil perhitungan Peredaran Usaha PPh Badan Tahun Pajak 2010 di atas, maka perhitungan DPP PPN Masa Pajak Februari 2009 menjadi sebagai berikut:
DPP menurut Terbanding
Rp 37.311.314.366,00
Koreksi yang tidak dipertahankan menurut perhitungan Majelis Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis
Rp
1.919.720.641,00
Rp 35.391.593.725,00
Menimbang
: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Menimbang
: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai
pajak masukan
yang dapat diperhitungkan; Menimbang
: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada
penyelesaian sengketa lainnya; Menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;
Mengingat
: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,
Memutuskan
: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Nomor KEP-084/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00866/207/10/431/12 tanggal 8 November 2012, atas nama XXX, dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Jumlah PPN yang masih harus dibayar
Rp Rp Rp (Rp Rp Rp
35.391.593.725,00 3.539.159.361,00 3.782.521.587,00 243.362.226,00) 243.362.226,00 0,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Mariman Sukardi Djoko Sutrisno, S.H., M.M. Drs. Adi Wijono S.H., MPKN Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;
