,
. .,i
.;;, -.1;.;rr.r.,.
I
_
I
.:. - _:
'l
$IENTERIq+tAN{ NEGERI . ,rN,grRUKsI NONIOR19TAHUN IW6 , .
P'EMREN:TUICAN; TI*-1,KOCRDtrNAgl PENATA A N RUANG -,.: .. , DAEBAH TING,KATI QA,N,TIrtGleafU MENTERIDALAM NEGERI Menimbang :
Mengingat
bahwa. dala'rnirrhn'gka. pelaksanaan p e m b a n g u n a nd i D a e r a h , d i p e r l u k a n kebijaksanaan yang dan langkah-langkah ' ' 'tbr@du:dalam pen4taan ruang; tb. . b'ahwa'untukmewujudkanhal sebagaimana dimaksudpadahurufa diatas,perludibentuk Tim Kobrdinasi PenataanRuang Daerah TingkatIdandaerah TingkatII sertamengarur dengan Instruksi Menteri ,-pelaksanaannya DalamNeeeri, 'l'. ., 5 Tahun1974 tentulg .Undan&UndargNomor Pokok-pokok Pemeiintahandi daerah (LembaranNggpraTahqn 1974 Nomor 38, TambahanLembaranNdgaraNbmor 3037): 2. Undang-unddnE'"N-omiji' 24',Tahiin tggz, . I tenlang'Penat3an g,{.I,e$fuaran-Negara IRFa.n Tahun1992NomorI | 5,Tambahan I embaran : NegaraNomor3501); 3. " :P6rhturan'Pbrnefi ntali,Nornoi,6 Tahun I 988 tqntangKoqrdinasiKegiatanlnslansi Vertikal di Daerah(LembardnNesara'Tahun1988 ";t Nornoi: 10r..-Tatu'bahan. Lirnbiran Negara Nomor3373); , 4. KeputusanPresidenNomor 75 Tahun 1993 tentangPen$elolaan TataRuangNasional;
626 j
t i
-5. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor9l Tahun | 992tentangOrga4isasidanTataKerja DepartemenDalam Negeri. NIENGINSTRUKSIKAN :-
r.; '
Kepada'
l.
' : . ,'-;,':: i
,'
'l'
KepalqdaqrlhTjn_ckat I diselunrh ,Gu.lernur Indonesia
2.
Untuk PERTAIVIA
KEDUA
lupati /WalikotamadyaKepala Daerah Tingkat II di seluruhIndonesia.
Membentuk Tim Koordinasi PenataanRuang diwilayahnyamasing-masing, denganberpedomai kepada Petunjirk Pelaksanaan sebagaimana tercantumdalam Instruksi ini. Merubah/menyempurnakanpembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang yang telah ada diwilayah masing-masirigdan menyesuaikan = denganInstruksiini.
KETIGA
MelaksanakanInstruksiini denganpenuhtanggung jawab danmelaporkanhasilpelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PembangunanDaerah.
KEEMPAT
Instruksiini mulai berlakupadatanggalditetapkan.
DitetapkandiJakarta padatarrggal10Juni I996 MENTERTDALAM NEGERI rrd MOH. YOGIE S.M.
Tembusan : l. BapakPresidenRepublikIndonesia,sebagailaporan. 2. SaudaraPqraMenteriKabinetPembangunan VL 3. SaudaraMenteriNegaraPPNiKetuaBAPPENAS 4.
SaudaraKepalaBadanPertanahan Nasional
5. SaudaraSekretaris Jenderal,InspekturJenderaldanparaDirektur Jenderal danKepalaBadandilingkungan Departemen DalamNe_eeri. 627
I-AMP]RAN. : , ,. : ,NOM.OR. -'.,' ,TANGGAL;:;
:
INSTRUKSI MENTERI DALAM NF(lERl 19 Tahun 1:996' ' l0 J€nl' 1996' . : , 1 . . : ': . ! ' ' : t i i
. ' " , :- ,! i ' , :
TENTANG PEMBENTUKA N PE.TIJNJT'IC'PEEAKSANAAN TIM KOORDT.NASIPENATAAN RUANG DAERAH
-,-----ni,;,;;.;"{ ,,, ,^i^'^'-i-liffiaref r; i-ilNfiN'd-.i.o'i
L
:
UMUIW.
Penyelenggaraan,penataanruang wil ayah yang kegi atannya meliputi.pecncaflaan; p€manfaatandaIl.pengendalian pemanfaatan ruang, meniadi higas dail tarrggung'jawhbGubernur KepalaDaerah Tingkatl :rmtukReneanaTataRuangWilayah (RTRW) Kattupdteh/r , KotirmadyaDaerah.Tingkat'II.' :':.. "' :.:,
.::
:.:l
'
"
l.
.:
melibatkanselgn.dllo,stassi terkaityangadadi Dalampelaksanaan danfunesfuIyamasingDaerab'sesuaidengan.tuga$ masing"sgppqqp pedomas'dafarni: I-
kebijt*sanaanperiranfa4ftJuangdiwilayahnya. Pdririrrusan
2.
Mgryujpdkanketerpaduan,keter\41t4n,dan kes,elrnbasg,ggl perkembangan antar wilayah dan daerahsertakeserasian antaE:,sektor. . | ., secaFa opPeman&atan,segenap sumberdayayang,tersedia maksimal. secara, tinrah"unru-k mericapai'hasilpembangunan
3.
pemanfaalanruang,untuk d.an,mgngantisipasi Mengaratrk.4n yang pelaksanaan pembangunan ,i , bersifatdinamis.:::t... pelestarian:,lingkungan hidup.yang 5. Mengendalikaa..fungsi mencakupspmb€4daya'alarn,, sumberdayabuatandan,nilai' s e j a r a h s e r t a b u dbaaynag s a . ; . . ; . : , ;,,;..,,,;,.:,. Mengingattugaspenataanruang bersifatstrategisdan kegiatannya melibatkanbanyakinstansit"ikuit dan masyarakat .rnaka,keglatan pengelolaanpenataanruang di DaerahTingkat I 4.
I
6?8-,
maupundaerahrin,ekatll perludrlakukansecarakoordinatif denganmempertimbangkan berbagaikepentin!an pemerintah.dan masyarakat.Upaya Koordinasi dimaksud,dap6tili.w,trju{kan me_lalu i pembentukan Tim KoordinasiPenaraan Ruang(TKPR)Dabrah Tingkat I dan Tim'KoordinasipenaraanRuang{TKPR) Daerah ':' Tingkat1I. II.
PEi\GERTIATi DalamlampiranInstruksiini. yangdimaksuddengan: l. 2.
PropinsiadalahPropinsiDaerahTingkatI Kabuparen/KotamadyaadalahKabupaten/KotamadyaDaerah TingkatII
3.
GubernurKepalaDaerahadalahGubernurKepalaDaerah TingkatI.
4.
Bupati/lvalikotamadyaadalah BupatirrvalikotamadyaKepala DaerahTingkatII.
III: MAIGSiT'DDAN.TUJUAN
ry.
A.
Maksnd pembentukanTKPR di Daerah, aAdtatruntuk memantapkan.koordinasi danpengelolaankegiatanpenataan ruang:{i Daerah'
B.
Tujuan pembentukanTKpR di Daerah adalah,untuk membantu Gubernur Kepala Daerah atau Bupatil Walikotamadya..Kepala Daerah dalam ."ru-uikun kebijaksanaanpenataan ruangdi wilayahnyamasing_masing.
KEDUDUKAN, TUGAS POI(OK.DAN FUNGSI A. Kedudukan l.
Dalammelaksanakan tugasnyaTKPR DaerahTingkatI berada dibawahdanbertan ggungjawabkepadaGubernur KepalaDaerah.
2.
Dalammelaksanakan rugasnya TKPR DaerahTinekat 629
ll beradadibau ah dirn bertanguung.jawabkepada Bupati/ Walikotapadya Kepala Daerah.
.:.. TKPR DaerahTingkat I adalah: [.1=-=.Tugas Pokok :'.. ti?-:.a,: :';'merumuskan d a nm e n - g k o o r d i n a s i kpaenp v u s u l t a n kebijaksanaanGubernur Kepalo no.rot., dalanr penaraan ruang di Tingkat prolinsi dengan memperharikan kebijaksanaafi:,lidriataan zuing,, TingkatNasicnal. ",'., ,ta. :
t,.
mengkajidan,m.elberikansara4kepada Gubernur KepalaDaerah.terhadappermasalahan yangtimbul dalam:penataan ruangdi Tingkat eropinrii
c.
2.
C.
metaporkanhasil kegiatannyakepada Gubernur Kepala daerah setiap,4(emputl Uoiun ,"tJi..'"-' . Tugas Pokok TKPR Daerah Tingkat II adalah : a.
merumuskandanmengkoordinasikanpenyusunan k e b i j a k s a n a a nB u p a t i / W a l i k o t a m o j y o ' * " f o f o Daerahdalam penataanruang di daerahtTingtat if, dengan me.mperhatikan ,kebij aksdnaan p*"nuruun ruang Tingkat nasional dan.propinsi.
b.
,rnengkaji dan memberikan saran kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah, t"rfruJuf permasalah-an yang timbul dalam penataan ruang di tingkat Kabupaten/Kot4q1adya,
c.
melaporkan.hasil kegiatannya kepada Bupati/ WalikotamadyaKepala:Daerahseriap (tigu) : Uutun sekali.
Fungsi 1.
Dalam melaksanakantugasnya,TKPR Daerah Tingkat I mempunyaifungsi : a.
630
koordinasi,dalam arti mengatur dan membina kerjasamasertamesinkronisasikanselu ruh k";;;;;; InstansiOtonom dan Vertikal Daerah Tineiat I.
I
dalamperumusan kebijaksanaan GubernurKepala Daerahd i bidangpenaraanruang,Tingkat.propinsi: b
Pembinaan. dalarn:art-i::'me'lAtsan akan:ko nsu Itasi dengan Badan rKoordinasiTata Ruang'Njsftinall, TBKTRN)dibidangpenataanruangdanperumusan , arahan Gubernur Kepala Daerah kepadp para Bupati/Walikotamdya KepalaDaerahdalamrangka .sinkroni sasi dan peneendali an peIaksanaanRTRW Propinsrserta RTRW Kabupaten/Kotamadya: Penyuluhan. dalam arti mdrumuskan kegiatan pelaksanaanpemasyarakatan kebi jaksanaanstrategi penataanruang Tingkat Propinsi kepada seluruh Jnstansi Otonom dan Vertikal serta mas,,,arakat Juas.
2 . Dalam melaksanakantugasnya, TKPR DaerahTingkat II mempunyai fungsi : a.
Koordinasi, dalam arti m-engatur dan membina
b.
kerjasam-a serra mengiinkronisasikanseluruh kegiatanInstansiOtonom dan Vertikal Daerah TingkatII dalamperumusankebijaksanaan Bupati/ WalikotamadyaKepalaDaerahdibidangpenataan RTRW Kabupaten/Kotamadya ; Pembinaan,dalam arti melaksanakankonsultasi denganGubernur.Kepala Daerahdibidangpenataan ruangdanperumusan arahankebijaksanaan Bupati/ Walikotarnadya Kepala Daerah dalam rangka sinkronisasidanpengendalian pelaksanaan RTRW Kabupaten/Kotamadya; Penyuluhan,dalam arti merumuskankegiatan pelaksanaan pemasyarakatan kebijaksanaan strategi penataanruang Kabupaten/Kotamadya kepada InstansiOtonom dan Vertikal sertamasyarakat luas.
V.
SUSUNANORGANISASI A.
TKPR DaerahTingkat I 631
t.
PembenrukanTKPRDaerahTingkat I ditetapkandengan Surar Kepuursan Gubernur Kepala Daerah. dengan su:ilnan keanggotaan terdiri dari : L
PenanggungJawlb
b.
Ketua
GubernurKepala Daerah . WakilGubernur 'Kepala Daerah
c.
.Ketua Harian
KetuaBAPPEDA TingkatI
d-
Wakif tr(ema
e-'
Sekretaris
KepalaDinasPU/ Cipta KaryaTk. I 'Kabid.Fispras
Anggota
Tk. I "bAPPED.q, 1. ' Ka. Kanwil
f-
BPN 2.
Ka. Dinas I(ehutanan
3.
KepalaBiro Hukum
'4.
'
632
KepalaBiro Lingkungan Hidup
5.
Ketua BKPMD
9.
AsistenII SekwildaTk. I
7 '
Ass.Ter Kodam/Dan Rem
8,
Kepala,, Dinas/ Kanwll terkait.
t U n t u k p r o p i n s iy a n _ sm e m r l r k i2 ( d u a ) W a k i l G u b e r n u ra t a u lebih,Jabatan KetuaTim dipegangoleh Wakil GubernurBidan_e Ekbang,sedangbagiPropinsiyangtidak memiliki WakilGubernur KepalaDaerahdijabatoleh SekwildaTingkat l) 2.
Tata Kerja a.
TKPR DaerahTingkat I bersidangminimal setiap 3 (tiga)bulansekali:
b.
Tim bersidangmembahashal-hal prinsip dan memberikan alternatif kebijaksanaanserta saran pemecahan masalah.untuk selanjutnyadiputuskan oleh Cubemur Kepala Daerah;
c.
Dalam rangka mendayagunakan kerja TKPR Daerah Tingkat I. dapat dibentuk Tim Teknis/ Pokja Tata Ruang Daerah Tingkat I:
d.
TKPR Daerah Tingkat I menyiapkan laporan Gubernur Kepala Daerah tentang perkembangan kegiatanpenataanruang Tingkat Propinsi kepada BKTRN setiap 4 (empat) bulan sekali, dengan tembusankepadaMenteri Dalam Negeri Up.Dirj en pernbangunanDaerah.
.
B.
Tim Teknis/Pokja Tata Ruang Daerah'.Tingkat I. l.
PembentukanTim Teknis/PokjtTata Ruang Daerah Tingkat I ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TKPR Daerah Tingkat I, dengan susunankeanggotaan tefdiri dari :
u.
Ketua
:
Kabid.Fispras BappedaTingkatI
b.
Wakil ketua
:
KasubdinCipta KaryaDinasPU Tk.I/KasubdinTata Kota dan Daerah DinasCipta Karya TK.I. 633
lb1
I I I
T
I
.,
KasiTataRuzrng Bappeda Tk. I
Anggota-Anggota
L
Unsur Bappeda TingkatI
2. -
UnsurPU/ CiptaKarya
-1.
Unsur KanwilBPN
4.
Unsur"Dinas Kehutanan
5.
unsur Perguruan Tinggi/PSL
6. '7.
UnsurPakar Organisasi Profesi
Tuga*.Tim Teknis : a.
, Menyiapkan bahan bagi'TKPR Daerah Tingkat I guna'perumusan,kebijaksanaan Guberrtur Kepal a Daerah dalam penataan ruang wilayah Propinsi dan strategipengembangantataruang secaraseiasi, selarasdan terpadu.
b.
Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yan! timbul dalam penataanruang Tingkat Propinsi sertamerumuskanalternatif pemecahannya.
c..
Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemasyarakatanperaturan perundang-undangan tentang PenataanRuang rTingkat Propinssi kepada seluruh Instansi Otonom dan Vertikal Tinskat Propinsisertamasyarakatluassecaraterkoordiiasi. Melaporkan kegiatannya kepada TKPR Daerah Tingkat I danmenyampaikanusulanpermasalahan /kebijaksanaan untuk dibahasdalam SidangPleno TKPR tersebut.
d.
634
Sekretaris
I I
C . TKPR,Daerah Tingkat II l.
PembentukanTKPR DaerahTingkat II'ditetapkan dengan Surat Keputusan BupatiAValikotamadyaKepala Daerah, dengansusunankeanggotaanterdiri dari :
a.
Penanggung Jawab
b. c.
Ketua Waki! Kenra
d. f.
Sekretaris Anggota-Anggota
Bupati/IVali kotamadya KepalaDaerah Tk. II KetuaBappeda Kepala DinaqP[I/f iptaKarya/ TataKotaTingkatII KabidFisprasBappedaTk. II I . KepalaKantorPertanahan 2. KepalaDinasPertanian Tanaman Pangan
3.
Kepalanagiai
Program Penyusunan 4. KepalabagianHukum 5. KepalabagianEkonomi 6. KepalaDinasPerhutanan 7. KASDIM 8. InstansiTk. II terkait yangtqlahmemiliki DinasCipta Bagi,Kab./Kotamadya KaryalDinasTataKota,unrukWakil KetuaTim dijabat oleh;,KepalaDinas Cipta Karya lKepala Dinas Tata Kota.
2. Tata Kerja a. b.
c.
TKP'.RDaerahTingkat II bersidangminimal setiap3 (tiga) bulan sekali. Tim bersidangmembahashal.hal yang prinsip dan mernberikanalternatif kebijaksanaanserta saran pemecahan diputuskanoleh masalahuntukselanjutnya KepalaDaerah. BupatiAValikotamadya kerja TKPR Daerah Dalam rangkamendayagunakan TataRuang Tim Teknis/Pokja TingkatII, dapatdibentuk DaerahTingkatII.
635
I I
. ..
i:, i.,
).
B-11:j" TKPR DaerahTrngkat Ii menf iapkan laporan k e .gtalan p e r k e m b a n g a n . i " n t u n g walikotamadt'u kepadil e madv ir ot K n/ K-abupate $ ah e i lat ;;;;;;;an bulans9k9li (erram) ". ffiffi;K.;;i;';il;,:i",ippo Negeri Cq Dalam Menieri den-gan,.*it"-i-"rtp^aa '' .i ' '] ' *+; Pt*btngunan Daerah'
cl.
Tingkat .ll' Tim'- ieknislPokja Tata Ruang Daerah Trngkat TataRuahg'Daerah l'. p"mb.ntukantim Teknis/pok1a Daerah TKPR Ketua Ilditetapkan dengan'SuratKiputusan ' I Tinekit^Itr-dene;i \usunankeinggotaanterdiri dari : ''Kerua Tk. II Kabid FisPrasBaPPeda i, Kasi Cipta KarYaDinas PU b. Wakil Ketua TK. II KasiTata RuangBaPPedaTk' Sekretaris.'' c. II 1 . Unsur bapPedaTk.II d. Anggota:Anggota : )
3. 4. 5 .. 6. ''/.
Unsur Dinas PU/CiPta Karya Unsur Kantcr Pertanahan Unsur Dinas Perhutanan Unsur Pakar Unsur Organi sasiProfesi Unsur Tk. II terkait
Tugas Tim Teknis
b.
Menyiapkan bahan bagi TKPR Daerah Tingkat II guna p"ru*urun kebijaksanaan Bupati/Walikotamadya kepala Daerah, dalam penataan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadyadan strategipengembangan tata *atg se"utt serasi.selarasdan'terpadu' Menginventarisasi dan,-qrengkaji qg,rylsalahan yang ti*bit dalam penataan'ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadyaseiti merunitiskanaltematif pemecahannya' nt"nyiopkoitdanmelaks4nakankegiatanpemasyarakatan p"rui,r.in perundang-undanganPenataanRuang serta
636
kebi.laksanaan dan stratesl penataanruan_urvilayah kepadaseluruhlnstansiOtonom Kabupaten/kotamadya dan Vertikal Tingkat kabupaten/Kotamadya dan masvarakatluassecaraterkordinasi. d.
MelaporkankegiatannyakepadaTKPR DaerahTingkat II dan menyampaikan usulan permasalahan/ unrukdibahasdalamSidangPlenoTKPR Kebijaksanaan tersebut.
VI. PEMBIAYAAN Kegiatan TKPR DaerahTin-ekatI dan Daerahtingkat II besertaTim Teknisnya,dibiayaidari : L
DanaAPBN
2.
DanaAPBD TingkatI atauAPBD Tk. II yangbersangkutan. lainnyayangsah. Sumber-sumber
3.
VII. PENU_ TUP pelaksanaan ini dibuatuntukdilaksanakan dengan Petunjuk seksamadan penuh tanggungjawab.
Ditetapkandi Jakarta Padatanggall0 Juni 1996 MENTERI DALAM NEGERI
nd MOH.YOGIES.M.
637
-:#;:'t::!j
