21
BAHAN DAN METODE
Kerangka Konsep Penelitian Menurut Dunn (2011) analisa kebijakan strategis terdiri dari kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan dan oleh pemikiran peneliti dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4 Kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa variabel yang diduga mempengaruhi ketiga unsur tersebut diatas.
Variabel Penelitian Ketiga unsur kebijakan strategi tersebut selanjutnya akan dievaluasi sesuai dengan terrestrial animal health code OIE (2011) tentang evaluation of veterinary services. Unsur yang diteliti adalah pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan sistem kebijakan.
Pelaku kebijakan Dalam unsur pertama yaitu pelaku kebijakan akan dikaji beberapa variabel yaitu: -
Umur
-
Pendidikan
-
Lamanya bekerja
-
Pelatihan yang diikuti terkait dengan pencegahan dan pengendalian bruselosis
-
Pengetahuan terkait dengan pencegahan dan pengendalian bruselosis
22
-
Sikap terkait dengan pencegahan dan pengendalian bruselosis
Lingkungan Kebijakan Pada unsur yang kedua yaitu lingkungan kebijakan akan diteliti beberapa variabel yaitu: -
Sumber dana.
-
Sarana dan prasarana.
Sistem Kebijakan Serta unsur yang ketiga adalah sistem kebijakan, pada unsur ini dilakukan analisis sistem kebijakan strategi pencegahan dan pengendalian bruselosis di Kalimantan. Analisis kebijakan strategi pencegahan dilakukan di UPTKP yang mempunyai tupoksi dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan (bruselosis) ke Kalimantan sedangkan analisis kebijakan strategi pengendalian dilakukan di Dinas daerah yang mempunyai tupoksi dalam menjalankan fungsi kesehatan hewan di seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan. • UPTKP Dalam menjalankan tupoksinya UPTKP melakukan tindak karantina hewan terkait bruselosis tidak terlepas dari Undang Undang no.16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Peraturan Pemerintah no.82 tahun 2000 tentang karantina hewan serta peraturan peraturan terkait lainnya. Dalam UU dan PP tersebut dijelaskan mengenai prosedur tindak karantina hewan yang dikenal dengan istilah 8P, yaitu : - Pemeriksaan, - Pengasingan, - Pengamatan, - Perlakuan, - Penahanan, - Penolakan, - Pemusnahan dan - Pembebasan. • Dinas Daerah
23
Analisa kebijakan strategi pencegahan dan pengendalian bruselosis yang dilakukan pada Dinas daerah akan berdasarkan kepada keputusan Menteri Pertanian Nomor: 828/Kpts/OT.210/10/98 tentang pedoman pemberantasan penyakit hewan keluron menular (bruselosis) pada ternak. Variabel yang akan diteliti adalah: - Pengamatan bruselosis. - Pengawasan lalu lintas ternak. - Vaksinasi - Pengujian - Pemotongan bersyarat ( test and slaughter) - Koordinasi dengan Dinas terkait
Sistem Skoring Ada beberapa variabel yang dilakukan penilaian dengan menggunakan skor yaitu pengetahuan dan sikap. Pada pengetahuan diberikan 8 pertanyaan. Bobot nilai pada setiap pertanyaan berbeda sesuai dengan jenis pertanyaan. Total nilai tertinggi adalah 12 dan nilai terendah adalah 0 Kemudian nilai semua pertanyaan dijumlah dan dibagi menjadi 5 kategori yaitu, sangat baik (11-12), baik (8-10), cukup (5-7), kurang baik (2-4) dan tidak baik (0-1). Pada sikap diberikan 15 pernyataan. setiap pernyataan akan diberikan 4 pilihan jawaban yaitu, sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pertanyaan terdiri dari 2 jenis pertanyaan yaitu pernyataan positif dan negatif. Pada pernyataan positif bila jawaban sangat setuju diberikan nilai 4, setuju diberikan nilai 3, tidak setuju diberikan nilai 2 dan sangat tidak setuju diberikan 1. Pada pernyataan negatif bila jawaban sangat setuju diberikan nilai 1, setuju diberikan nilai 2, tidak setuju diberikan nilai 3 dan sangat tidak setuju diberikan 4. Kemudian semua nilai dijumlah dan dibagi menjadi 5 kategori yaitu, sangat baik (51-60), baik (42-50), cukup (33-41), kurang baik (24-32) dan tidak baik (15-23).
24
Pengambilan Data Dalam
pengumpulan
data,
peneliti
melakukan
penelitian
dengan
menggunakan data sekunder dan kuisioner.
Responden Kuisioner dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) dan Dinas yang melakukan fungsi kesehatan hewan di Pulau Kalimantan. UPTKP yang dimaksud adalah 16 UPTKP yang melakukan kegiatan pengeluaran dan pemasukan sapi dan hewan ruminansia lainnya ke dalam dan di wilayah wilayah pulau Kalimantan. Dinas yang dimaksud adalah 54 Dinas yang melakukan fungsi kesehatan hewan di kabupaten/kota di seluruh Kalimantan. Di ke-16 UPTKP dan 54 Dinas yang melakukan fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/kota tersebut masing-masing akan diberikan kuisioner kepada para pelaku kebijakan yaitu pemegang kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pemegang kebijakan yang dimaksud adalah pejabat struktural yang membidangi pelayanan operasional karantina hewan sedangkan pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah medik veteriner karantina dan paramedik veteriner karantina.
Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu Penelitian Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2012.
Tempat Penelitian Tempat penelitian dilaksanakan di UPTKP yang melakukan pengawasan lalu lintas hewan ke dalam seluruh daerah di Kalimantan dan Dinas yang melakukan fungsi kesehatan hewan di seluruh Kabupaten/kota di Kalimantan. •
UPTKP di Kalimantan, yaitu : Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda.
25
•
UPTKP yang melakukan pengeluaran hewan ternak ruminansia ke Kalimantan, yaitu: Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare pare, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju.
•
Dinas yang melakukan fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/kota di seluruh Kalimantan, yaitu : Kalimantan Barat: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang, Dinas Pertanian Kabupaten Landak Kalimantan Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Melawi, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kayong Utara serta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Kalimantan Selatan: Dinas Peternakan Kabupaten Banjar, Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Kehutanan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kota Baru, Dinas Tanaman Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong, Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjar Baru, Dinas Pertanian Kota Banjarmasin, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu.
26
Kalimantan Timur: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau, Dinas Pertanian
Kabupaten
Bulungan,
Dinas
Peternakan
Kabupaten
Kutai
Kartanegara, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dinas PertanianTanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Dinas Peternakan Kabupaten Pasir, Dinas Pertanian Kota Balikpapan, Dinas Pertanian Kota Bontang, Kantor Peternakan Kota Samarinda, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan serta Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara. Kalimantan Tengah: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara, Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Pertanian Kota Palangka Raya, Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Seruyan, Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gunung Mas, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Murung Raya serta Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur.
Analisis Data Data dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menyajikannya dalam bentuk Tabel.
