Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
BAGIAN I PENDAHULUAN
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) DESA KAJARTENGGULI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 PENGANTAR
Pembangunan adalah suatu proses yang harus berjalan terus menerus yang wajib di laksanakan oleh setiap periode pemerintahan yang ada di desa, karena tujuan di bentuknya pemerintahan desa adalah sebagai salah satu bagian penting untuk melaksanakan proses pembangunan yang telah di rencanakan. Realitas yang ada biasanya desa dalam melakukan proses pembangunan dilaksanakan secara kondisional tergantung kapan desa tersebut memperoleh program atau proyek sehingga dalam proses pelaksanaan sering terjadi konflik kepentingan antar dusun yang ada di desa tersebut yaitu terkait lokasi yang akan di tentukan untuk pelaksanaan program atau proyek tersebut. Keberadaaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat di gunakan sebagai gambaran dan acuan kongkrit tentang program-program apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa 1 (Satu) tahun mendatang. Selain itu juga dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan adanya RKP Desa, maka di harapkan proses pembangunan akan tepat sasaran dan berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan dokumen yang dapat pula digunakan sebagai alat dan sasaran kontrol bagi pelaksanaan pembangunan. Masyarakat Desa dapat memanfaatkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini untuk mengetahui program pembangunan desa serta mengevaluasi kinerja pemerintah
desa.
Dengan
demikian
maka
fungsi
kontrol
masyarakat
terhadap
pemerintahan tumbuh dengan baik dan apabila ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa cepat diketahui dan diselesaikan dengan musyawarah yang arif dan bijaksana.
A.
PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa
1
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada
di
Kabupaten/Kota,
maka
sebuah
desa
diharuskan
mempunyai
perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan pasal 64, serta Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka desa diwajibkan menyusun
Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesattuan sistem perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal karena keadaan darurat / bencana alam, sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan Pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
B.
LANDASAN HUKUM Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) landasan hukum yang dipakai adalah : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; f. Peraturan Desa Kajartengguli Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2014 – 2019.
C.
TUJUAN DAN MANFAAT Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kajartengguli Kecamatan Prambon ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : TUJUAN Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah : a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap; b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan Pembangunan di desa; c. Sebagai dasar acuan penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
MANFAAT a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa; b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa; c. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa; d. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
D.
VISI DAN MISI DESA KAJARTENGGULI
VISI DESA KAJARTENGGULI
RKP Desa adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah selama 5 tahun. Program dikembangkan berdasarkan kepada visi (cita - cita) warga Desa
3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
Kajartengguli mengenai masa depan desa di masa yang akan datang sesuai dengan potensi yang ada. Penting bagi warga Desa Kajartengguli untuk membangun visi, sebagai acuan bagi gerakan warga untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga program yang dikembangkan bukan hanya memecahkan persoalan-persoalan praktis yang sekarang dihadapi oleh warga Desa, akan tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih parah di kemudian hari. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Desa Kajartengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah: “Hadir
lebih
dekat
dalam
melayani
Kajartengguli
yang
bermartabat
masyarakat
dengan
serta
menuju
mengedepankan
Desa
kejujuran,
musyawarah dan menjunjung tinggi nilai norma dalam masyarakat.”
MISI DESA KAJARTENGGULI
Misi adalah sesuatu yang dipilih dan disepakati bersama. Untuk mewujudkan sebuah visi pada rentang waktu di masa depan, yang di wujudkan dalam sikap dan perilaku, kegiatan atau program sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak yang berkepentingan. 1. PERTAMA ( I )
PEMBANGUNAN NON FISIK
Birokrasi Pemerintahan Desa : Penataan kembali birokrasi pemerintahan desa jika diperlukan. Mengoptimalkan
tugas,
wewenang,
serta
fungsi
dalam
struktur
pemerintahan Desa. Pelayanan yang lebih dekat serta mudah terhadap masyarakat. Sosial Masyarakat Meningkatkan peran serta tugas pemuda dalam masyrakat. Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan kepemudaan ( olah raga, seni,dll) yang bisa membawa nama baik desa Kajartengguli. Pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan
(membuka
ketrampilan
atau
wirausaha bagi masyarakat) Wiraswasta bisa bekerjasama dengan universitas ( anak-anak KKN) agar desa kita menjadi binaan untuk kewirausahaan. Kehidupan beragama : Peningkatan aktivitas Majelis ta’lim di desa Kajartengguli.
4
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
2. KE DUA ( II ) JANGKA MENENGAH
PEMBANGUNAN FISIK -
Adanya transparansi dalam alokasi anggaran dana pembangunan desa.
-
Mengoptimalkan tugas dari tim pembangunan, yaitu TPKD untuk bekerja sama dan musyawarah dengan lembaga desa lainnya.
-
Melaksanakan pembangunan dengam sebenarnya yang berpedoman pada Rancangan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) yang didahului dengan musyawarah dengan Tokoh Masyarakat, RT, RW dan pemerintah dan lembaga desa lainnya.
-
Pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat maupun daerah seperti PNPM, Gardu Taskin, Koperasi Wanita, dan dana bantuan lainnya.
-
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa lebih pro rakyat.
3. KE 3 ( III ) JANGKA PANJANG
PEMBANGUNAN FISIK: -
Peningkatan sarana infrastruktur Desa Contoh : - perbaikan jalan desa
-
Pembangunan dan pemanfaatan pos kamling, dll
-
Kebersihan lingkungan Contoh: - Program kali bersih - Pengolahan sampah, dll
PEMBANGUNAN NON FISIK -
Peningkatan ekonomi produktif ( membuka ketrampilan ) untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa Kajartengguli.
-
Peran serta masyarakat, pemuda, dalam pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
-
Peningkatan hasil pertanian.
5
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
BAGIAN II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentng Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan di masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2017 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa Kajartengguli, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.
A.
PENDAPATAN DESA Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua Penerimaan uanng melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali pleh desa. Perkiraan Pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Bagaian dana pembangunan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak katiga. Adapun asumsi pendapatan Desa Kajartengguli Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.784.666.904,76 yang berasal dari: 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Rp.
123.659.028,58
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp.
230.991.143,47
6
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
B.
3. Alokasi Dana Desa (ADD sebesar)
Rp.
432.867.548,40
4. Bantuan Keuangan dari Kabupaten
Rp.
202.000.000,00
5. Dana Desa
Rp.
795.149.184,31
BELANJA DESA Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekenig desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 5. Bidang Tak terduga.
Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun 2017 Kode Rekening
URAIAN
2
BELANJA
2.1
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2.2
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.3
BIDANGPEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2.4
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
JUMLAH
KET
1.810.827.867,77 880.341.357,45 628.838.50,32 95.900.000,00 205.748.000,00
Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa JUMLAH BELANJA
1.810.827.867,77
7
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
C.
PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran
yang
brsangkutan
maupun
pada
tahun-tahun
anggaran
berikutnya, namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2017 ini, Pemerintah Desa Kajartengguli
belum
dapat
menyusun
kebijakan
pembayaran
disebabkan
disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan mencakup : a. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; a. 2. Pencairan Dana Cadangan; a. 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan a. 4. Penerimaan Pinjaman
b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup : b. 1. Pembentukan Dana Cadangan; b. 2. Penyertaan Modal Desa; dan b. 3. Pembayaran utang
8
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
BAGIAN III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak perrnah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif, ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat Efektifitasn dan Efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya Inefesiensi Anggaran.
Dalam RKP Desa tahun 2017 permasalahan Desa Kajartengguli dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu :
A. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara Program dan Kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2016 dengan implementasi pelaksanaan Pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :
1. Untuk Bidang Pengembangan Wilayah / Fisik Dalam bidang pengembangan wilayah ada 1 (satu) kegiatan yang belum terselesaikan yaitu : 1. Pembangunan Gedung PKK dan Lembaga dengan biaya ± Rp 200.000.000,00. Penyebab tidak selesainya kegiatan tersebut dikarenakan naiknya harga barang dan dana yang ada tidak mencukupi, sehingga pelaksanaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tahun 2016 dan baru mencapai 50 %.
2. Untuk Bidang ekonomi dan Sosial Budaya Untuk Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Nihil
3. Untuk Bidang Sosial dan Budaya Untuk bidang Sosial dan Budaya ada beberapa program dan kegiatan dalam RKP Desa 2016 dan APB Desa 2016 belum maksimal yaitu : 1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan masih minim pendanaannya serta budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat masih perlu didorong.
9
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
2. Hal tersebut untuk tahun ini Pemdes bersama segenab elemen desa sekuat tenaga menggali sumber guna meningkatkan Pandapatan Asli Desa agar upaya penanganan
kemiskinan
dan
pelayanan
kesehatan
serta
pendidikan
mendapatkan porsi yang layak pada tahun anggaran 2017
B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDes Berdasarkan peraturan Desa Kajartengguli nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJM Desa, Desa Kajartengguli pada tahun 2017 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya. C. IDENTIFIKASI
MASALAH
BERDASARKAN
PRIORITAS
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN SUPRA DESA RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.
10
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
BAGIAN IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kajartengguli yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2017
sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan
sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehigga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan
keberpihakan
pembangunan
terhadap
kebutuhan
hak-hak
dasar
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kajartengguli secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
A.
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi : 1. Bidang Pengembangan Wilayah : 1.1 Pembangunan TPQ 1.2. Pemasangan Atap Pendopo Balai Desa 1.3 Pemasangan Atap Ruang PKK dan Ruang BPD 14. Pembuatan Gorong-gorong RT 2/3
11
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
2. Bidang Ekonomi 2.1. Belanja Papan Aset Desa 2.2. Belanja jembatan dan plengsengan ruko 2.3. Belanja Perjalanan Dinas/Rapat 2.4. Belanja Bahan Material 2.5. Belanja Pegawai Aparatur Desa 3. Bidang Sosial Budaya 3.1. Bantuan Perawatan Masjid 3.2. Bantuan Perbaikan Sarana Publik 3.4. Bantuan Pengadaan ketahanan pangan 3.5. Bantuan Perbaikan lingkungan 3.7. Bantuan keuangan tunjangan Penghasilan Aparatur Pemdes 3.8. Bantuan Operasional dan Tunjangan BPD 3.9. Bantuan Operasional Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa 3.10.Bantuan kegiatan Posyandu Balita dan Lansia 3.11.Bantuan Kegiatan Pemuda / Karang Taruna 3.12.Bantuan Kegiatan Pelatihan-pelatihan 3.13. Bantuan kegiatan hari besar Nasional maupun Keagamaan 3.14. Bantuan kegiatan 3.14.Bantuan kegiatan Ruwah Desa
12
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
B.
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Kajartengguli tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh dilegasi peserta desa Kajartengguli yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Pengembangan Wilayah : 1.1. Penguatan dan pengaspalan ( termasuk 4 gorong-gorong dan jembatan) jalan tembus antara Kajartengguli-Gedangrowo 1.2. PJU Jalan Kepolo 1.3. TPST Dusun Tengguli 1.4. Plengsengan Afur RW 2 ( RT 1-3) 2. Bidang Ekonomi Nihil 3. Bidang Sosial Budaya 3.1. Sertifikasi Aset Desa 3.2. Pilar Batas Desa
C.
PAGU INDIKATOR DAN KEGIATAN MASING-MASING SEKTOR Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari ADD, dan Dana Desa Tahun 2017. Untuk Desa Kajartengguli Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :
13
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
1. PAD 2. Dana Desa
Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2017 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 1. Belanja Rutin sebesar 30 % dari total Belanja Desa 2. Belanja Non Operasional sebesar 70 % dari Total Belanja Desa.
Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2017 tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Desa ini.
14
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kajartengguli Tahun 2017
BAGIAN V PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan Masyarakat Desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evalausi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan muda diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional. Mudah-mudahan sukses. Demikian Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 ini disusun semoga mendapatkan Hidayah dari Allah S.W.T Amin.
Ditetapkan di
: Kajartengguli
Pada tanggal
: 01 Februari 2017
KEPALA DESA KAJARTENGGULI
S U WO N O, BA
15
