BAGAI PERMATA DALAM ETALASE

BAGAI PERMATA DALAM ETALASE PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA/PILIHAN BAGI GURU DAERAH KHUSUS SERTA GURU BERPRESTASI LUAR BIASA PENERIMA SATYALANCANA PENDIDIKAN

Paper Simposium Ditulis untuk Simposium Guru dan Tenaga Pendidik Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidik Tahun 2016

Oleh: Budi Susanto Guru SMK Negeri 2 Kudus Jawa Tengah [email protected]

SMK NEGERI 2 KUDUS JAWA TENGAH TAHUN 2016

0

BAGAI PERMATA DALAM ETALASE PERLUNYA PENGUATAN PERLINDUNG HUKUM UNTUK HAK KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA/PILIHAN BAGI GURU DAERAH KHUSUS SERTA GURU BERPRESTASI LUAR BIASA PENERIMA SATYALANCANA PENDIDIKAN Oleh: Budi Susanto Guru SMK Negeri 2 Kudus Jawa Tengah [email protected] ABSTRAK Pemerintah memberikan apresiasi kepada guru daerah khusus atas dedikasinya serta kepada guru berprestasi kerja luar biasa penerima Satyalancana Pendidikan, apresiasi yang deberikan berupa kenaikan pangkat istimewa/pilihan. Payung hukum atas hak guru ini secara jelas terdapat pada UU No.12 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2005 serta Permendikbud No. 35 Tahun 2010. Hak guru ini tidak dapat dinikmati sebagaimana amanat perundangan yang berlaku, tidak semudah membalik telapak tangan. Kendala yang ditemukan diantaranya ketidakpahaman regulasi perundangan pada diri guru danketidakpahaman regulasi serta ketidakikhlasan birokrasi pelaksana di daerah. Hanya 2 guru dari 16 responden penulis dapat menikamati hak kenaikan pangkat istimewa ini. Solusi dari penyelesaian kendala di atas adalah dengan memberikan pengutan perlindungan hukum melalui mekanisme non KPO dan mekanisme KPO tanpa melibatkan birokrasi daerah. Harapannya dengan penguatan hukum ini hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan bagi guru daerah khusus serta guru berprestasi kerja luar biasa penerima Satyalancana Pendidikan dapat dilaksanaan sebagaimana amanat perundangan yang berlaku. 1. PENGANTAR Guru merupakan sosok yang memiliki nilai strategis proses pembentuk generasi emas Indonesia di masa mendatang. Sudah seharusnyalah kehadiran gurudirindukan oleh peserta didik di kelasnya. Ketika menjalankan tugas profesinya guru memilki dua hal yang melekat, dua hal tersebut adalah hak guru dan kewajiban guru. Sebagai sosok pembangun insan cendikia guru memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mendidik dan melatih peserta didik, melaksanakan evaluasi dan program tindak lanjut serta memberikan suri tauladan dan kewajiban-kewajiban lain yang melekat pada diri guru. Disamping kewajiban yang telah dilakukan ia memiliki hak yang secara asasi juga seharusnya dapat dinikmati sebagai mana peraturan perundangan 1

yang berlaku. Hak tersebut diantaranya hak mendapatkan kesejahteraan secara material maupun immaterial. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin agar guru dapat mendapatkan hak kesejahteraan materialnya. Kesejahteraan ini berupa gaji yang semakin meningkat, serta faktor-faktor kesejahteraan lain. Kesejahteraan imaterial yang juga menjadi hak guru adalah peningkatan karir berupa kenaikan pangkat ataupun jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kenaikan

pangkat

kewajibaanya.

merupakan

Pemerintah

hak

dalam

hal

daru ini

guru

setelahia

kementerian

melaksanakan

pendidikan

telah

menerbitkan regulasai-regulasi perundangan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat guru dalam jabatannya. Peraturan perundangan yang popular pada kalangan guru yang berkaitan dengan kenaikan pangkat adalah Permenpan RB No 16 Tahun 2009, dimana dalam Permenpan RB ini disertai dengan buku-buku pendukung teknis pelaksananaannya. Peraturan tersebut ditindaklanjuti juga dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis pelaksananaan Permenpan RB No 16 Tahun 2009. Hak guru atas kenaikan pangkat dapat dikategorikan menjadi kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan/istimewa. Kenaikan pangkat pilihan/istimewa ini diantaranya adalah dikarenakan Pengawai Negeri Sipil (PNS) khusunya guru menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan mengabdi/bekerja di daerah khusus. Untuk tugas ini guru mendapatkan perlindungan hukum atas tugas profesinya. Perlindungan hukum guru ini selaras dengan pendapat M. Ghorky Sembiring pada bukunya Menjadi Guru Sejati. (2009:169) 2. MASALAH Pada Permendikbud nomor 35 Tahun 2010 disebutkan secara jelas hakhak guru berkaitan dengan jabatan fungsional guru yang berhak disandangnya setelah gurubersangkutan melaksanakan kewajibannya. Guru akan mendapatkan kenaikan golongan dan golongan yang dibarengi dengan jabatan fungsionalnya setelah memiliki jumlah pointterrtentu dari prestasi pekerjaan yang dilakukannya. Pada Permen ini disebutkan guru dapat mendapatkan kenaikan pangkat secara regular ataupun dengan menggunakan jalur khusus. Kenaikan pangkat secara regular adalah yang umum terjadi pada guru kebanyakan. Kenaikan pangkat dengan jalur khusus adalah merupakan kenaikan pangkat istimewa/pilihan atau

2

pilihan (penghargaan) yang diperoleh dari pengabdian pada daerah terpencil 2 tahun berturut-turut,serta menjadi guru dengan prestasi kerja luar biasa. Pada Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2002 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan atau pilihan apabila PNS tersebut menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. PNS pada kategori ini tidak terkecuali guru dapat menikmati haknya untuk

mendaptkan

reward

kenaikan

pangkat

satu

tingkat

di

atasnya

pangkat/golongan yang dimilikinya. Keniakan pangkat satu tingkat lebih tinggi ini diatur setelah yangbersangkutan memenuhi persyaratan sebagimana yang diatur dalam undang-undang.Reward kenaikan pangkat istimewa/pilihan atau pilihan bagi pegawai negeri sipil yang menghasilkan penemuan yang bermanfaat untuk negara, penemuan yang dimaksudkan harus mendapat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kecuali penemuan baru yang bermanfaat untuk negara ada peluang lain untuk mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan, yaitu guru di darah khusus dan guru yang berprestasi kerja luar biasa. Setiap tahun Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Satyalancana Pendidikan kepada guru-guru yang memenuhi persyaratan. Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau guru-guru dalam masa jabatan tertentu misalkan 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Untuk Satyalancana Pendidikan diberikan kepada guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa, secara spesifik redaksi guru berprestasi luar biasa tertulis pada Surat Keputusan Presiden pada Satyalancana Pendidikan ini. Prestasi kerja luar biasa ini ditentukan berdasarkan data basedprestasi guru dan hasil survey, visitasi dan evaluasi langsung yang dilakukan oleh tim independen utusan sekretaris presiden kepada

guru-guru

yang

dipandang

memenuhu

syarat

untuk

diberikan

Satyalancana Pendidikan. Visitor yang melakukan assessment secara independen ini dapat diwakilkan kepada petugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut peraturan perundangan menyebutkan guru berprestasi luar biasa ini berhak mendapatkan kenaikan tingkat satu tingkat lebih tinggi tanpa melalui tahapan pengusulan angka kredit sebagimana pada umumnya untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Peraturan perundangn dimaksud 3

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 serta Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010. Sementara itu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diamantkan bahwa guru di daerah khusus berhak mendapatkan 1 kali kenaikan pangkat istimewa/pilihan

selama masa tugasnya, kecuali itu

diamanatkan pula untuk guru yang dinyatakan memiliki prestasi kerja luar biasa juga

mendapatkan

penghargaan

diantaranya

berupa

kenaikan

pangkat

istimewa/pilihan . Selanjutnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Peraturan perundangan tersebut di atas merupakan kepedulian atau rewardyang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang bekerja di daerah khusus serta guru yang berprestasi kerja luar biasa. Peraturan perundangan tersebut telah secara lengkap menjadi payung hukum untuk guru yang bekerja di daerah khusus serta guru yang berprestasi kerja luar biasa untuk mendapatkan hak kenaikan pangkat sebagai apresiasi pemerintah atas kinerja yang dilakukan. Pada masa sebelum diberlakukannnya Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Pangkat dan Jabatan Guru (Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993) untuk guru teladan (guru berprestasi luar biasa) secara otomatis mendapatkan kenaikan pangkat istimewa/pilihan

tanpa harus menunggu Kenaikan Pangkat Otomatis

(KPO) setiap 4 tahun. Namun setelah diberlakukannya DUPAK kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru berprestasi luar biasa tidak semudah pada masa perioda sebelumnya. Banyak guru potensial untuk mendapatkan kenaikan tingkat pada pangkat golongan ruang dan jabatan satu tingkat lebih tinggi melalui jalur istimewa/pilihan atau jalur pilihan ini. Guru ini memiliki talenta luar biasa dalam bekerja, mereka memiliki prestasi kerja luar biasa dengan ditunjukkan dokumen yang dimiliki, kecuali itu mereka juga ada yang bekerja di daerah terpencil/khusus. Kenyataan yang terjadi adalah penghargaan untuk mendapatkan kenaikan pangkat golongan ruang dan jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagai penghargaan dari pemerintah tidak dapat mereka nikmati sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan perundangan yang berlaku.Banyak kendala yang ditemukan pada tingkat birokrasi daerah sehingga hak kenaikan pangkat ini tidak dapat dimiliki oleh guru-guru yang potensial untuk mendapatkannya. 4

Dari paparan di atas permasalahan yang akan dikupas pada tulisan ini adalah 1. Apa kendala yang dialami oleh guru berprestasi luar biasa penerima Satyalancana Pendidikan dan guru yang bekerja di daerah khusussehingga tidak dapat menikmati hak kenaikan istimewa/pilihan untuk pangkat golongan ruang dan jabatan pada satu tingkat lebih tinggi sebagaimana perundangan yang berlaku? 2. Bagaimana penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan agar guru berprestasi luar biasa penerima Satyalancana Pendidikandan guru yang bekerja di daerah khusus dapat menikmati hak kenaikan istimewa/pilihan untuk pangkat golongan ruang dan jabatan pada satu tingkat lebih tinggi sebagaimana perundangan yang berlaku? 3. PEMBAHASAN DAN SOLUSI A. Pembahasan Berkait perlindungan hukum pada guru, Musriadi dalam bukunya Profesi Pendidikan Secarara Teoritis dan Praktis (2016:196), menyatakan guru dalam melaksanakan profesinya memiliki hak, hak tersebut daintaranya perlindungan hukum

untuk

menjalankan

profesi

dan

perlindungan

hukum

untuk

mengembangkan karir. Secara normatif seharusnya hak ini dapat ditemui tanpa kendala, namun kenyataan pada birokrasi tingkat daerah hambatan banyak ditemukan oleh guru-guru yang memiliki peluang untuk mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan.Ada bergam kendala yang ditemui dan diperlukan penguatan perlindungan hukum untuk mereka. Penulis menghimpun pengalaman responden yaitu guru-guru yang bekerja di daerah khusus serta guru-guru yang memilki prestasi kerja luar biasapenerima Satyalancana Pendidikan dengan menggunakan teknik wawancara pertelephone celluler serta dengan menggunakan masangger. Data yang penulis himpun adalah testimoni mereka saat mencoba mengurusi hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan

sebagaiman

yang

diamanatkan

peraturan

perundangan.

Kenaikan pangkat istimewa/pilihan yang menjadi hak guru ini tidaklah dapat didapatkan bagaikan semudah membalik telapak tangan. Responden penulis

5

menyebar dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Papua, ada juga dari kepulauan kecil Karumunjawa, Kampung Laut dan Selayar (lihat lampiran 1). Tabel Responden Guru-guru Daerah Kusus dan Guru-guru Berprestasi Luar Biasa Penerima Satyalancana Pendidikan No

Responden

Asal

Jumlah

1

Guru berprestasi luar biasa penerima Stayalancana Pendidikan Guru daerah khusus

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Karimunjawa, Kampung Laut, Sulswesi, Selayar, Papua Jumlah

9

2

Hak Pangkat Istimewa Berhasil Belum 1 8

7

1

6

16

2

14

A.1. Kendala Pengurusan Hak Kenaikan Pangkat Istimewa/pilihan bagi Guru Daerah Khusus Bagai permata dalam etalage itulah ungkapan yang penulis gunakan untuk memberikan gambaran pada permasalahan ini. Permata dalam etalage indah dipandang namun hanya dapat dipegang dan dimilki oleh sang pemilik kunci etakage. Sedangkan untuk memiliki kunci ini dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang sulit untuk didapatkan. Kalaupun persyaratan sulit tersebut sebagian besar terpenuhi, masih ada satu persyaratan lain yang jauh lebih sulit untuk terpenuhi. Analogi tersebut identik dengan kenaikan pangkat guru berprestasi luar biasa penerima guru

Satyalancana

yang

kusus/terpencil

bekerja dapat

Pendidikandan di

daerah

menikmati

hak

kenaikan istimewa/pilihan untuk pangkat golongan ruang dan jabatan pada satu tingkat lebih tinggi sebagai reward dari Gambar 1 Guru Daerah Khusus Potensial Mendapatkan Kenaikan Pangkat Istimewa (sumber :http://www.antarakalbar.com).

pemerintah atas jerih payahnya, sulit untuk didapatkan meskipun persyaratan utama sudah dimilikinya. Seharusnya setiap tahun banyak

guru yang bekerja di daerah khusus/terpencil berhak mendapatkan hak untuk 6

menikmati hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk pangkat golongan ruang dan jabatan pada satu tingkat lebih tinggi sebagai reward dari pemerintah atas jerih payahnya. Guru yang bertugas di daerah khusus adalah guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk bertugas di daerah khusus. Lebih lanjut identifikasi daerah khusus pada Permendikbud tersebut adalah daerah terbelakang atau terpencil, kondisi masyarakat adat yang terpencil, berbatasan dengan negara lain, sering mengalami bencana alam, bencana sosial, serta daerah yang berada dalam kondisi darurat. Daerah khusus dimaksud ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usul bupati/walikota. (Permendikbud No 35 Tahun 2010: 92). Lebih lanjut pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 disebutkan bahwa kriteria untuk guru daerah khusus yang berhak mendapatkan kenaikan tingkat istimewa/pilihan ini adalah bertugas di daerah khusus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus serta melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan hasil

penilaian

kinerja

(PKG).

Persyaratan

guru

daerah

khusus

untuk

mendapatkan hak kenakaikan pangkat istimewa juga disebutkan secara jelas pada permen. Hak istimewa yang dapat dimiliki oleh guru daerah khusus apabila sudah mendapatkan persyaratan diatas sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 adalah mendapatkan angka kredit tambahan setara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dimana angka kredit tambahan tersebut untuk kenaikan jabatan/pangkat hanya diberikan 1 (satu) kali selama karirnya sebagai guru. Permendikbud Nomor ini merupakan Petunjuk Teknis pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan (pasal 36 ayat 1), serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 37 ayat 3). Jawa Tengah memiliki beberapa daerah khusus, kekhususan daerah ini berdasar ketetapan menteri pendidikan. Salah satu daerah khusus tersebut adalah Kepulauan Karimunjawa. Sekolah-sekolah di Karmunjawa termasuk sekolah dalam kategori daerah khusus berdasar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 yang dikuatkan dengan SK Bupati Jepara 7

420/77 Tahun 2015. Guru di kepulauan ini dari guru dikdas maupun guru dikmen ada sebanyak 144 orang semua guru di kepulauan ini belum pernah mendapatkan hak kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010. Wawan*), responden penulis seorang guru berdedikasi di Kepulauan Karimunjawa, menyampaikan semua guru di Kepulauan Karimunjawa belum pernah mendapatkan kesempatan untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010. Lebih lanjut diinformasikan penyebabnya adalah belum adanya pemahaman berkaitan dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010ini pada pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Informasi dari institusi ini berkaitan dengan kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru di daerah khusus adalah belum adanya petunjuk teknis (Juknis) yang membahas tentang hal ini. pernyataan ini disampiakan ketika tim dari BKD melakukan sosialisasi berkaitan masalah kepegawaian di SMK Karimunjawa. Minimnya pemahaman ini berkesan tidak normatif

karena

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 adalah Petunjuk Teknis Pelaksananaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, jadi naïf sekali kalau dikatakan belum ada juknisnya. Kecuali tunjangan khusus, guru di daerah khusus terutama dikepulauan terpencil sangat layak untuk mendapatkan kenaikan pangkat istimewa/pilihan sebagai pengharaan dari pemerintah atas darmabaktinya bersusah payah untuk mencerdaskan anak bangsa dengan segala keterbatasan sarana sesuai dengan kondisi lokasi tempat mengabdinya. Namun birokrasi di daerah kurang atau bahkan tidak memahami peraturan/regulasi perundangan yang berkaitan dengan penghargaan ini. Sementara itu responden penulis dari Sulawesi, Yahya*) seorang pengawas sekolah di Paguyaman Pantai Sulawesi (merupakan daerah khusus), guru-guru di sekolah khusus binaannya juga belum pernah mendapatkan kenaikan pangkat istimewa ini, bahkan diantaranya ada guru berprestasi berdidikasi tingkat nasional. Kendala ketidak pahaman akan peraturan oleh pejabat birokrasi dan sering bergantinya pejabat eselon 2 dan eselon 3 menyebabkan hak guru-guru kenaikan pangkat

istimewa/pilihan

ini

tidak

dapat

diperoleh.

Kondisi

yang

lebih

memprihatinkan terjadi di Nabire Papua. Informasi dari responden di Nabire, Nani*) *)

Nama samaran

8

pengawas sekolah, mengatakan kenaikan pangkat guru dengan jalur regular saja tidak dapat berjalan dengan baik apalagi melalui jalur khusus. Kenyataan lain berkaitan dengan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru-guru yang mengabdi di daerah khusus, adalah tidak mengetahui adanya peluang ini karena kurangnya pemahaman regulasi perundangan yang berlaku. Hal ini dialami oleh guru-guru di Kampung Laut di dekat Nusakambangan yang juga dinyatakan sebagai daerah khusus, sebagaimana dikatakan oleh Nardjo, Kepala SMP Negeri Kampung Laut. Nardjo menyatakan belum pernah guru di Kampung Laut mendapatkan kenaikan pangkat istimewa/pilihan. Berbeda halnya dengan guru daerah khusu yang lain, Yurnida seorang guru SMK berdedikasi dari daerah khusus Kepulauan Riau. Yurnida mengaku sudah pernah mendapatkan hak percepatan kenaikan tingkat sebagai apresiasi dari pemerintah atas dedikasinya mengabdi di daerah khusus, BKD di daerahnya sangat membantu dengan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. A.2.Kendala Pengurusan Hak Kenaikan Pangkat Istimewa/pilihan bagi Guru Berprestasi Lusar Biasa Penerima Satyalacana Pendidikan. Guru berprestasi kerja luar biasa dan berdedikasi tinggi adalah guru yang mempunyai prestasi kerja sangat menonjol yang secara nyata diakui di lingkungan kerjanya sehingga guru yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi guru lainnya (Permendikbud No 35 Tahun 2010: 94). Pada bagian lain dari Permendikbud ini menyebutkan bahwa guru berpreatasi kerja luar biasa berhak mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, hal ini juga terdapat pada Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Sulitnya mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan atas prestasi luar biasa juga dialami guru-guru yang mendapatkan sertifikat prestasi kerja luar biasa dari menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Presiden Republik Indonesia. Dokumen yang secara jelas dapat dilihat dari prestasi kerja luar biasa ini adalah pada Satyalancana Pendidikan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada guru yang layak mendapatkannya. Sayalancana Pendidikan ini diberikan kepada warga negara Indonesai yang memiliki prestasi kerja luar biasa pada bidang pendidikan. Umumnya guru yang mendapatkan Sayalancana Pendidikan ini adalah guru-guru berprestasi tingkat nasional. 9

Proses untuk mendapatkan Sayalancana Pendidikan ini diawali dari visitasi ke tempat kerja guru calon penerima. Visitasi dilakukan oleh utusan skretaris presiden untuk menentukan kelayakan seorang guru layak mendapatkan Sayalancana Pendidikan ataukah tidak. Banyak instrument yang harus diproses pada saat visitasi kecuali itu kesaksian dari kepala dinas, kepala sekolah, teman sejawat serta peserta didik digali saat visitasi, sehingga diambil kesimpulan guru calon penerima penghargaan layak ataukah tidak layak untuk menerima Sayalancana Pendidikan.

Gambar 2 Pengakuan Prestasi Kerja Luar Biasa dari Presiden Untuk Guru Pada Satyalancana Pendidikan Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang

Guru

dan

Dosen

dan

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksananaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, secara jelas diamanatkan bahwa guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa berhak

mendapatkan

penghargaan,

dimana

salah

pernghargaan

satu

dimaksud dapat berupa kenaikan pangkat istimewa/pilihan. Pemerintah telah hadir memberikan apresiasi pada guru-guru dengan prestasi kerja luar biasa, hal ini

Gambar 3 Guru Penerima Satyalancana Pendidikandari Presiden Potensial untuk Mendapatkan Kenaikan Pangkat Istimewa (sumber :http://batampos.co.id/wp)

terbukti dengan diterbitkannya regulasi perundangan di atas. Namun pada pelaksananaan di tingkat birokrasi daerah tidak dapat berjalan seindah yang diamantakan dalam perundangan, ada penzaliman yang terjadi disini. 10

Responden dari Jawa Tengah Fafa, M.Pd*) adalah guru SMK berprestasi nasional Tahun 2014 serta penerima Sayalancana Pendidikan dari Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundangan ia seharunya berhak mendapatkan kenaikan pangkat istimewa/pilihan. Ketika ia mengurusi haknya, birokrasi di daerah justru memberikan layanan minir, sehingga kandaslah hak yang seharusnya dapat ia nikmati untuk medapatkan kenaikan pangkat melalui jalur ismimewa ini. Butuh kesepahaman dan keikhlasan hati dari pelaksana birokrasi di daerah untuk memberikan pelayanan pada guru berprestasi luar biasa agar mendapatkan haknya. Terkait dengan pengurusan hak ini, penulis adalah juga salah satu guru penerima Sayalancana Pendidikan atas dasar rangkaian prestasi yang berhasil penulis raih, ganjalan yang penulis alami saat pengurusan hak kenaikan pangkat ini adalah ketidakrelaan untuk memberikan nilai kinerja dengan nilai amat baik pada setiap komponen pada SKP/DP3. Hal ini disebabkan terdapat konvensi bahwa nilai kinerja seorang guru tidak boleh melampau kepala sekolah, dan nilai kinerja kepala sekolah tidak boleh melampau pengawas dan kepala dinas. Konvensi serupa juga terjadi di beberapa daerah sebagaimana yang dialami oleh penerima Sayalancana Pendidikan yang lainnya. Konvensi ini bertolak belakang dengan hasil penilaian kinerja calon penerima Sayalancana Pendidikan dari tim visitor independen yang dikirimkan dari

perwakilan Sekretaris Presiden.

Persyaratan setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksananaan Pekerjaan (DP3) bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir memang menjadi salah satu syarat sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010, syarat ini menjadi alasan strategis di daerah untuk menolak guru penerima Satyalancana Pendidikan untuk mengurus hak kenaikan pangkat istimewanya. Permasalahan ini selaras

dengan

penelitiannya Reformasi

pernyataan

dengan

judul

Dwiyanto

yang

Mengembalikan

Birokrasi,(2011:185).

Dwiyanto

dituliskan

pada

Kepercayaan

memaparkan

buku

Publik

kenaikan

hasil

Melalui pangkat

bergantung penilaian DP3 yang diberikan pimpinan pada bawahan, pegawai yang berprestasi sia-sia saja atas prestasinya karena penilaian yang diberikan sama dengan yang diberikan kepada pegawai yang tidak memilki prestasi sama sekali. Ada konvensi hasil penilaian kinerja bawahan tidak boleh melampaui atasannya. *)

Nama samaran 11

Berbeda halnya dengan Jaka Satri, S.Pd, Jaka Satri adalah guru SMA dari Bengkulu

penerima

Sayalancana

Pendidikan

Tahun

2013.

Jaka

Satri

mendapatkan kemudahan dari Badan Kepegawaian Daerah di Bengkulu untuk mengurusi hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan atas prestasi yang dimilikinya. Bahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bengkulu apresiatif dan sangat mendukung setelah beliau menjelaskan amanat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 tentang kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru yang mendapatkan predikan prestasi luar biasa. Kemudahan juga ia terima berkaitan dengan nilai yang ada pada SKP/DP3 adalah semuai komponen kinerja tidak harus amat baik tetapi sesuai dengan yang diberikan pimpinsn satminkal. B. Solusi Under line dari kendala yang ditemui guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa penerima Satyalancana Pendidikan hak

kenaikan

pangkat

istimewa/pilihan

atas

untuk mendapatkan

dedikasinya

adalah

kecuali

ketidaktahuan akan regulasi perundangan yang berlaku juga ada ketidakpahaman pemaknaan regulasi perundangan yang berlaku pada pelaksanana birokrasi daerah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat guru. Kecuali itu ada ketidakiklhasan

pemangku

kebijakan

berkaita

dengan

kenaikan

pangkat

istimewa/pilihan untuk guru-guru luar biasa. Untuk mengatasi hal ini penulis menawarkan solusi dengan seketsa sebagi berikut.

(a) Non KPO

(b) KPO

Gambar 4 Solusi Alternatif Diagram Pengurusan Kenaikan Pangkat untuk Guru Daerah Khusus dan Guru Berprestasi Luar Biasa 12

Solusi dari masalah berkaitan dengan fakta negatif layanan birokrasi daerah terkait layanan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru-guru luar biasa ini dilakukan dengan pendekatan sesuai teori yang dikemukakan oleh Hanif Noorcholis (2005:41). Hanif Noorcholis berpendapat untuk pelayanan diperlukan pemangkasan sistem birokrasi sehingga terjadi pemendekan herarki birokrasi sehingga akan mempermudah dalam pengawasa. Kebijakan birokrasi pusat yang dinyatakan dalam bentuk perundangan tidak dapat dimaknai sebagaimana seharusnya oleh birokrasi daerah. Deskripsi dari sketsa alternatif diagram pengurusan kenaikan pangkat untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa penerima Satyalacana Pendidikan sebagai penguatan perlindungan hukum di atas dapat dilakuan dengan prosedur non Kenaikan Pangkat Otomatis (Prosedur Non KPO)dan Prosedur Kenaikan Pangkat Otomatis (Prosedur Non KPO). Untu kprosedur non KPO dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan Pusat menerbitkan rekomendasi kepada pimpinan satminkal guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa, rekomendasi ini diberikan sebagai berikut a. Rekomendasi kenerja amat baik pada semua komponen DP3/SKP sesuai dengan hasil visitasi lapangan dari tim independen utusan sekretaris presiden untuk guru penerima Satyalancana Pendidikan. b. Rekomendasi masa kerja sesuai dengan pengabdian untuk guru yang mengabdi di daerah khusus. 2. Guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa melengkapi berkas yang dibutuhkan dan mengirimkannya langsung ke tim penilai angka kredit pusat, tanpa melibatkan birokrasi dan tim penilai angka kredit guru di daerah. 3. Penilai angka kredit pusat membuat perhitungan angka kredit baru sesuai dengan golongan. 4. Pejabat pembuat SK kenaikan pangkat menerbitkan SK kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa atas rekomendasi tim penilai angka kredit pusat. 5. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan Pusat membuka layanan pengaduan apabila untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa

13

dirugikan haknya atas keniakan pangkat luar biasa/pilihan sebagaimana amanat perundangan yang belaku. Alternatif lain atas penguatan perlindungan hukum hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan guru daerah khusus dan berprestasiluar biasa dapat pula dilakukan dengan menggunakan pola KPO yaitu cukup dengan melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan pejabat pembuat SK kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat pilihan/istimewa ini diberikan pasca guru dinyatakan memilki prestasi kerja luar biasa atau setelah menerima Satyalancana Pendidikan. Sedangkan untuk guru daerah khusus selelah guru bersangkutan bekerja minimal 2 tahun berturut-turut di daerah khusus dan dinyatakan sebagai guru berdedikasi. 4. KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS A. Kesimpulan Pemerintah telah hadir untuk memberikan apresiasi kepada guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa. Apresisasi dari pemerintah diantaranya berupa reward berupa tunjangan khusus, reward yang berupa matrial dan kenikan pangkat istimewa/pilihan. Apresiasi dari pemerintah ini ditunjukkan dengan diterbitkannya

banyak

regulasi

perlindungan

hukum,

namun

penguatan

perlindungan hukum hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru di perlu dilakuan. Banyak guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa tidak mendapatkan hak atas penghargaan dari dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan. Kesimpulan dari paparan deskriptif pada paper symposium ini adalah 1. Kendala

guru

daerah

khusus

dan

guru

berprestasi

luar

biasauntuk

mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan adalah a) Ketidakpahaman guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa akan regulasi perundangan yang berlaku. b) Rendahnya sumber daya birokrasi daerah yang berhubungan dengan kenaikan pangkat guru sehingga terdapat kelemahan dalam pemahaman regulasi perundangan yang berlaku. c) Ketidakrelaan dari birokrasi daerah yang berhubungan dengan kenaikan pangkat guru untuk memberikan layanan pada guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa untuk mendapatkan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan.

14

2. Dibutuhkan solusi yang berupa penguat perlindungan hukum oleh pemangku kebijakan pada tingkat pusat, agar regulasi perundangan yang berkaitan dengan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa dapat berjalan dengan efektif. Penguat perlindungan hukum dimaksud dapat berupa a. Memangkas peran birokrasi daerah pada system pengurusan pangkat istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa. b. Memperbarui

sistem

pengurusan/prosedur

hak

kenaikan

pangkat

istimewa/pilihan untuk guru guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa.Perbaruan prosedur dapat diberikan dengan menggunakan prosedur non KPO ataupun prosedur KPO. c. Membangun sistem pengaduan atas ketidaksesuaian layanan kenaikan pangkat. B. Harapan Pemerintah telah hadir untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Regulasi perundangan yang berkaitan dengan guru sudah banyak diterbitkan oleh pemerintah. Berdasar regulasi perundangan pula pemerintah memberikan apresiasi atas kerja guru, didalam regulasi tersebut sudah jelas terdapat perbedaan apresiasi antara guru yang bekerja dengan biasa-biasa saja dan guru yang berprestasi luar biasa. Begitu pula terdapat perbedaan apresiasi dari pemerintah terhadap guru yang mengabdi di daerah normal dan mengabdi di daerah khusus. Salah satu pembeda yang jelas adalah pada hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa, harapan penulis adalah 1. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menerbitkan penguatan perlindungan hukum untuk pengurusan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa. 2. Pemangku kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mebuat sistem kontrol dan evaluasi berkaitan dengan apakah regulasi perundangan untuk guru sudah dapat dilakukan sesuai dengan amanah ataukah belum, termasuk yang berkaitan dengan hak kenaikan pangkat istimewa/pilihan untuk guru daerah khusus dan guru berprestasi luar biasa. 15

5. DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia. Ghorky Sembiring, 2009, Menjadi Guru Sejati, Yogyakarta: Galang Press. Hanif Noorcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah, Jakarta: Gramedia. http://batampos.com /Jokowi-hari-guru-besar.diakses tanggal 8 November 2016 http://www.antarakalbar.com/perjuangan-guru-di-daerah-terpencil, diakses tanggal 8 November 2016 Musriadi, 2016, Profesi Pendidikan Secarara Teoritis dan Praktis, Yogyakarta: Deep Publish. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksananaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

16

17

18

LAMPIRAN PENDUKUNG

19

Lampiran 1 RESUME WAWANCARA DENGAN RESPONDEN TERKAIT KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA/PILIHANGURU DAERAH KHUSUS DAN GURU BERPRESTASI LUAR BIASA PENERIMA SATYA LANCANA PENDIDIKAN No

Nama Guru/PTK

1

A Sutrisno, M.Pd

2

No Phonecell

Asal

Keterangan Guru

0815777291

Jawa Tengah

Prestasi luar biasa

Yoyok, S.Pd *)

081575576xxx

Jawa Tengah

Prestasi luar biasa

3

Fafa, M.Pd *)

081326888xxx

Jawa Tengah

Prestasi luar biasa

4

Yani, M.Pd *)

08156753xxx

Jawa Tengah

Prestasi luar biasa

5

Budiono, M.Pd *)

081327303xxx

Jawa Tengah

Prestasi luar biasa

6

Ratman, M.Pd*)

08157944xxx

Jawa Tengah

Prestasi luar biasa

7

Dr. Heny, M.Pd

082187746029

Prestasi luar biasa

8

Dadi, M.Pd*)

085251110xxx

Sulawesi Selatan Kalimantan

Prestasi luar biasa

Hak Kenaikan Pangkat Istimewa Belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak mengetahuai peraturannya Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana di daerah tidak bisa melayani Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana di daerah tidak bisa melayani bahkan mengeluarkan komentar yang tidak sepatutnya Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana di daerah tidak bisa melayani karena tidak memahami ada regulasi Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana di daerah tidak menerima Belum dapat dilaksanakan, birokrasi pelaksana di daerah belum mau menerima Belum dapat dilaksanakan, karena belum mengetahui regulasinya Belum bisa dilaksanakan, sistem birokrasi beranggapan tidak ada peraturannya, diminta menggunakan peraturan yang ada saja.

19

No

Nama Guru/PTK

No Phonecell

Asal

Keterangan Guru

Hak Kenaikan Pangkat Istimewa

9

Jaka Satri,M.Pd

082182367136

Prestasi luar biasa

10

Drs. Lauren M.Pd

081343779134

Bengkulu Sumatera Selayar

11

Drs. Yahya M.Pd*)

08124450xxx

Sulawesi

Daerah khusus

12

Nani, M.Pd*)

085244759xxx

Papua

Daerah khusus

13

Wawan , S.Pd *)

081325163xxx

Karimunjawa

Daerah khusus,

14

Nardjo, M.Pd

08112803002

Kampung Laut

Daerah khusus

15

Dwi Supanji, M.Pd

085229463528

Jawa Tengah

Daerah Khusus

16

Yurnida, M.Pd

08126833201

Riau

Daerah Khusus

Sudah dapat dilaksanakan, bahkan birokrasi di daerah (BKD) memberi kemudahan Belum dapat dilaksanakan, mungkin reguasinya tidak dipahamai pelaksana birokrasi di daerah Belum dapat dilaksanakan, birokrasi daerah tidak memahami dan sering berganti ganti eselon Belum dapat dilaksanakan, sistem birokrasi tidak berfungsi Belum dapat dilaksanakan, birokrasi (BKD) menganggap belum ada juknis Belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak mengetahuai peraturannya Belum dapat dilaksanakan, baru mencoba mengajukan pada bulan Oktober 2016 Sudah dapat dilaksanakan, untuk yang sudah memenuhi 2 tahun dapat disetujui, yang belum 2 tahun diminta menunggu

Daerah khusus

Keterangan: 1. Tanda *) nama disamarkan untuk prifasi, yang tidak disamarkan sudah normatif 2. Prestasi luar biasa adalah guru penerima Satyalancana Pendidikan 3. Daerah Khusus adalah guru berdedikasi dri daerah 4. Belum dapat kenaikan pangkat istimewa/pilihan 5. Sudah dapat kenaikan pangkat istimewa/pilihan 20

Lampiran 2 SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI (MANUSKRIP KE 3 DARI 16)

Responden

Media

Nama Fafa, M.Pd No Phoencell 081326888xxx Asal Jawa Tengah Penerima Satyalancana Pendidikan Guru Berprestasi Luar Biasa Format Screen shot android Identitas responden disamarkan

WhatsApp Manuskrip : ke 3dari 16

21

Lampiran 3 SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI (MANUSKRIP KE 9 DARI 16)

Responden Nama Jaka Satri, M.Pd No Phoencell 082182367136 Asal Bengkulu Sumatera Penerima Satyalancana Pendidikan Guru Berprestasi Luar Biasa Format Screen shot android Identitas responden tidak disamarkan

Media

SMS Manuskrip : ke 9 dari 16

22

Lampiran 4 SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI (MANUSKRIP KE 11 DARI 16)

Responden Drs. Yahya M.Pd*) Nama No Phoencell 08124450xxx Asal Sulawesi Pengawas Sekolah Daerah Khusus Pemenang Best Practices Nasional 2014 Format Screen shot android Identitas responden disamarkan

Media

SMS Manuskrip : ke 11 dari 16

23

Lampiran 5 SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI (MANUSKRIP KE 12 DARI 16)

Responden Nama Nani, M.Pd*) No Phoencell 085244759xxx Asal Papua Pengawas Sekolah Daerah Khusus Pemenang Best Practices Nasional 2014 Format Screen shot android Identitas responden disamarkan

Media

WhatsApp Manuskrip : ke 12 dari 16

24

Lampiran 6 SAMPEL MANUSKRIP TESTIMONI (MANUSKRIP KE 8 DARI 16)

Responden Nama Dadi, M.Pd No Phoencell 085251110xxx Asal Kalimantan Penerima Satyalancana Pendidikan Guru Berprestasi Luar Biasa Format Screen shot android Identitas responden disamarkan

Media

SMS Manuskrip : ke 3 dari 16

25

BIODATA PENULIS

1 2 3 4 5 6 7 8

Nama NIP NUPTK Jabatan Pangkat/Gol. Ruang Tempat dan tanggal lahir Jenis Kelamin Agama Mata Pelajaran yang 9 diajarkan 10 Masa Kerja Guru 11 Judul Naskah Simposium

12 Pendidikan Terakhir 13 Fakultas/Jurusan 14 Status Perkawinan Sekolah a. Nama Sekolah b. Jalan c. Kelurahan/Desa 15 d. Kecamatan e. Kabupaten f. Propinsi g. Kode Pos h. Telephone Alamat Rumah a. Jalan b. Kelurahan/Desa 16 c. Kecamatan d. Kabupaten e. Propinsi

Budi Susanto, S.Pd., M.P.d 19670815 199512 1003 1147 7396 4720 0003 Guru Madya Pembina Tingkat 1 / IV b Kudus / 15 Agustus 1967 Laki-laki Islam Produktif Jurusan Teknik Elektronika 15 tahun 10 bulan Bagai Permata Dalam Etalase Perlunya Penguatan Perlindung Hukum untuk Hak Kenaikan Pangkat Istimewa/Pilihan Bagi Guru Daerah Khusus Serta Guru Berprestasi Luar Biasa Penerima Satyalancana Pendidikan S2 F P T K / Teknik Elektro Kawin SMK Negeri 2 Kudus Rejosari Rejosari Dawe Kudus Jawa Tengah 59353 ( 0291) 4101149 Sungging Bendung Suru Jurang RT 03 RW 06 Gebog Kudus Jawa Tengah 26

f. Kode Pos 59354 g. Mail [email protected] h. Nomor HP 08122554804 17 Aktifitas Prestatif 1. Terbaik Pertama Tingkat Nasional Peningkatan Skill Komptensi Guru, TTUC (Bandung 1997) 2. Finalis Lomba Karya Ilmiah Nasional Integrasi IMTAQ dan IPTEK, (Jakarta 2005) 3. Juara I Tingkat Nasional Lomba Keberhasilan Guru Dalam Pembelajaran, (Jakarta 2008) 4. Duta Pemeran Teknologi Tepat Guna Nasional ke 10, Karya Teknologi Tepat Guna Terverifikasi, (Semarang 2008) 5. Juara II Tingkat Nasional Lomba Kreatifitas Ilmiah Guru, (Jakarta 2010) 6. Juara II Tingkat Nasional Lomba Kreatifitas Guru LIPI, (Jakarta 2010) 7. Juara III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Inobel, (Semarang 2011) 8. Terbaik III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Guru Berprestasi (Semarang 2011) 9. Terbaik I Nasional Desain Multi Media Lanjut (Bandung 2012) 10. Juara I Nasional Kompetisi Ilmiah Forum Ilmiah Guru (Jakarta 2012) 11. Finalis Nasional Inovasi/Kreatifitas Guru (Jakarta 2012) 12. Penerima Penghargaan Pendidikan”Intel Education Award” (Jakarta 2012) 13. Terbaik II Guru Berprestasi Tingkat Nasional (Jakarta 2013) 14. Penerima Satyalancana Pendidikan (Jakarta 2013) 15. Terbaik nasional Penulisan Best Practices Guru (Jakarta 2014) 16. Juara II Inobel Prov Jawa Tengah (Semarang 2015) 17. Finalis Nasional Penulisan Karya Ilmiah Pendidikan Karakter (Jakarta 2016) 18. Aktifitas presttif nasional dan internasional lainnya.

Mengetahui

Kudus, 6 November 2016

Kepala Sekolah

Guru Pembuat Bio Data

Drs. HARTO M.Pd Pembina Tingkat I NIP. 19630902 198903 1 013

BUDI SUSANTO, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670815 199512 1003

27