REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 5 /JUKLAK/SESMEN/12/2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 90/M.PPN/HK/09/2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2009;
5. Peraturan …
-25. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014; 6. Keputusan Kepala Bappenas Nomor Kep.1105/Ka/08/2001 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas Administrasi Di Lingkungan Bappenas ; 7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
PERTAMA
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
:
KEDUA …
-3KEDUA
:
Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 September 2014. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. SLAMET SENO ADJI
LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 5 /JUKLAK/SESMEN/12/2014 TANGGAL 31 DESEMBER 2014
PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk mengisi formasi yang lowong pada Tahun Anggaran 2014
setiap
instansi
melaksanakan
Pemerintah
pengadaan
Calon
diberi
wewenang
Pegawai
Negeri
untuk Sipil.
Sehubungan dengan ditetapkannya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014, maka Kementerian PPN/ Bappenas melaksanakan pengadaan Calon Pegawai
Negeri
Sipil
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan pemilihan Calon Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berkualitas serta mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil maka perlu ditetapkan Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014. B. Tujuan Tujuan ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: 1. Terlaksananya kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang transparan, obyektif, netral dan akuntabel. 2. Menjadi petunjuk bagi Tim Panitia Calon Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini adalah Pedoman
Pengadaan
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diselenggarakan ...
-2diselenggarakan untuk Pelamar Umum Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2014. D. Definisi 1. Tim Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut dengan Tim Panitia, adalah Tim yang bertugas untuk melakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Sekretariat Tim Panitia adalah Tim yang bertugas untuk melakukan persiapan dan koordinasi pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PPN/Bappenas. 3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah Perencanaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional. 4. Panitia Pusat Seleksi CPNS adalah Tim yang dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelenggarakan seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil.
BAB II ...
BAB II PENDAFTARAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Persyaratan 1) Syarat Umum: a) Warga Negara Indonesia; b) Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun bagi D3,S1, S2; c) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
Pengadilan,
karena
melakukan
suatu
tindak
pidana kejahatan; d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta; e) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI/POLRI; f)
Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
g) Berkelakuan baik; h) Berbadan
sehat
(dapat
menjalankan
tugas
kedinasan
dengan baik). 2) Syarat Khusus: a) IPK D3 paling rendah 2,75 (dibuktikan dengan transkrip nilai
yang
diterbitkan
secara
sah
oleh
universitas/perguruan tinggi yang bersangkutan); b) IPK S1 paling rendah 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Luar Negeri atau paling rendah 3,25 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta (dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh universitas/perguruan tinggi yang bersangkutan); c) IPK S2 paling rendah 3,25 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri
atau 3,5 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta (dibuktikan ...
-4(dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh universitas/perguruan tinggi yang bersangkutan); d) Jurusan ditetapkan sebagai berikut: No
Nama Jabatan
1.
Perencana
S1
Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan/ESP
5
2.
Perencana
S1
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
1
3.
Perencana
S1
Manajemen Keuangan
1
4.
Perencana
S1
1
5.
Perencana
S1
Manajemen Il Komputer/Tek informatika/Sis Informatika/Mgt Informatika
6.
Auditor
S1
Akuntansi
1
7.
Perencana
S1
Akuntansi
1
8.
Perencana
S1
Teknik Fisika
1
9.
Perencana
S1
10.
Perencana
S1
Teknik Sipil/Prog. Studi Transportasi Teknik Industri
11.
Perencana
S1
Geografi/Pembangunan Wilayah
1
12.
Perencana
S1
Planologi/Pengembangan Wilayah
3
13.
Perencana
S1
Fisip/Ilmu Politik
1
14.
Perencana
S1
3
15.
Perencana
S1
Statistik Kesehatan Masyarakat/Bio Statistik
16.
Perencana
S1
Hubungan Internasional
1
17.
Perencana
S1
18.
Perencana
S1
19.
Perencana
S2
20.
Perencana
21.
Arsiparis
22.
Pengelola Gedung
23.
Arsiparis Total
Kualifikasi Pendidikan
Jumlah
2 2
1
Ilmu Hukum/Hukum Adm. Negara Ilmu Hukum/Hukum Internasional
1 1
Ilmu Hukum/Administrasi Negara
Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan/ESP D3 Sekretaris S2
1
2 5 1
D3 Teknik Sipil
1
D3 Kearsipan
1 38
e) Pelamar ...
-5e) Pelamar adalah lulusan Program Studi terakreditasi A, dikecualikan
bagi
Program
Studi
yang
berada
pada
universitas negeri; f)
Prioritas diberikan kepada Pelamar yang berasal dari universitas negeri yang tercantum sebagai 10 universitas terbaik dalam daftar ranking universitas kelas dunia dan akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
B. Tata Cara Pendaftaran 1) Peserta hanya dapat mendaftar secara online melalui alamat website http://panselnas.menpan.go.id dan memilih instansi Kementerian PPN/Bappenas. 2) Peserta hanya dapat melakukan pendaftaran online 1 (satu) kali berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak dapat diulang kembali. 3) Peserta harus cermat dan teliti dalam melakukan pendaftaran online
sebelum
melakukan
submit
untuk
menghindari
kegagalan pendaftaran. 4) Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan memberikan login melalui
email
peserta
untuk
masuk
ke
portal
http://rekrutmen.bappenas.go.id. 5) Peserta
wajib
menyiapkan
seluruh
persyaratan
sebelum
mendaftarkan diri. 6) Peserta wajib melampirkan seluruh persyaratan yang diminta pada form registrasi online. 7) Peserta wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dalam mengisi formulir pendaftaran online. 8) Peserta wajib memilih paling sedikit 1 (satu) formasi atau paling banyak 3 (tiga) formasi dari keseluruhan formasi yang dibuka. 9) Formasi yang dipilih pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan prioritas dimana Pelamar ingin ditempatkan apabila telah dinyatakan diterima. BAB III ...
BAB III SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Tahap Seleksi Administrasi 1. Seleksi administrasi hanya dilakukan terhadap seluruh data pelamar yang telah melakukan mendaftarkan diri secara online melalui website http://panselnas.menpan.go.id dan melengkapi dokumen
yang
diminta
dalam
website
http://rekrutmen.bappenas.go.id. 2. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan persyaratan seleksi dengan data yang dikirimkan secara online. 3. Jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi ditetapkan paling banyak berjumlah 1:40 dari tiap formasi berdasarkan peringkat IPK tertinggi. 4. Seluruh pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Tes Kemampuan Dasar. 5. Sebelum mengikuti Tes Kemampuan Dasar setiap pelamar wajib hadir sendiri untuk mengikuti pemeriksaan fisik dokumen yang dilampirkan pada saat registrasi online. 6. Bagi pelamar yang telah dapat menunjukkan dokumen asli yang diminta
berhak
mendapat
Nomor
Ujian
dan
mengikuti
Tes
Kemampuan Dasar. 7. Dalam
hal
terdapat
pelamar
yang
dinyatakan
lulus
seleksi
administrasi namun tidak memenuhi panggilan untuk mengikuti pemeriksaan fisik dokumen secara otomatis dinyatakan gugur. B. Tes Kemampuan Dasar 1. Tes Kemampuan Dasar diselenggarakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) bekerjasama dengan Panselnas. 2. Kuota peserta yang diundang mengikuti Tes Kemampuan Dasar paling banyak sejumlah 1:40 dari setiap formasi. 3. Dalam ...
-73. Dalam
menyelenggarakan
Pengadaan
mengikuti
Tes
Kemampuan
Dasar,
Standar
Operasional
Prosedur
Panitia yang
ditetapkan oleh Panselnas. C. Tes Kemampuan Bidang Tes Kemampuan Bidang diikuti oleh pelamar yang lulus Tes Kemampuan Dasar yang ditetapkan oleh Panselnas. Tes Kemampuan Bidang terdiri dari: 1. Tes Potensi Akademik (TPA) Syarat minimal kelulusan TPA bagi Pelamar D3 adalah nilai lebih dari sama dengan 525 (lima ratus dua puluh lima). Sedangkan Syarat minimal kelulusan TPA bagi Pelamar S1 dan S2 adalah nilai lebih dari sama dengan 565 (lima ratus enam puluh lima). 2. Tes Psikologi Syarat
kelulusan
Tes
Psikologi
adalah
hasil
rekomendasi
“disarankan” atau “dipertimbangkan”. Dalam hal kebutuhan formasi yang mendesak, mengikuti
tes
hasil rekomendasi “tidak disarankan” dapat
tahap
selanjutnya
dengan
pertimbangan
ahli
Psikologi. 3. Wawancara. Kuota peserta yang diundang mengikuti Tes Wawancara paling banyak sejumlah 1:3 dari setiap formasi. D. Ketentuan Khusus yang Berlaku Selama Seleksi 1. Selain formasi yang telah tersebut diatas, dibuka formasi lain melalui jalur pelamar khusus putra/ putri terbaik (distinction), jalur pelamar khusus disabilitas, dan jalur pelamar khusus putra/ putri Orang Asli Papua (OAP). 2. Seleksi untuk jalur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur dan diselenggarakan tersendiri oleh Panselnas. 3. Penetapan
peserta
yang
lulus
dalam
setiap
tahapan seleksi
ditetapkan berdasarkan Keputusan Tim Panitia. E. Tata ...
-8E. Tata Cara Penilaian 1. Penilaian untuk menetapkan calon yang lulus Tes Kemampuan Dasar
berdasarkan
nilai
ambang
batas
(passing grade)
dan
ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas. 2. Apabila terdapat kesamaan hasil rekomendasi Tes Psikologi untuk menentukan peserta yang diundang mengikuti Wawancara, maka penentuan kelulusan akan lebih mempertimbangkan pada nilai TPA. 3. Nilai pada seleksi Wawancara kurang dari sama dengan 60 diberikan rekomendasi “Tidak Disarankan”. Nilai pada seleksi Wawancara lebih dari 60 diberikan rekomendasi “Disarankan”. 4. Penilaian kelulusan pada keseluruhan tahap seleksi ditetapkan oleh Tim Panitia. 5. Pelamar dengan nilai tertinggi pada masing-masing formasi akan ditempatkan pada Unit Kerja sesuai dengan pilihan formasi yang telah dipilih oleh yang bersangkutan. 6. Penilaian Tahap akhir ditetapkan dengan keputusan panselnas sesuai dengan usulan hasil akhir seleksi. F. Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil 1. Bagi peserta yang lulus pada setiap tahapan seleksi akan ditetapkan sebagai peserta yang lulus Tes CPNS berdasarkan hasil rapat pleno Tim Panitia. 2. Hasil
Penetapan
dilaporkan
kepada
Sekretaris
Kementerian
PPN/Sekretaris Utama Bappenas sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan
Surat
Keputusan
Sekretaris
Kementerian
PPN/Sekretaris Utama Bappenas tentang Penerimaan CPNS. 3. CPNS yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tentang Penerimaan CPNS, diusulkan kepada BKN untuk mendapat penetapan status sebagai CPNS serta diberikan Nomor Induk Pegawai.
4. CPNS ...
-94. CPNS yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tentang Penerimaan CPNS wajib menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal menjadi ditetapkan menjadi CPNS dan apabila mengundurkan diri wajib mengganti biaya rekrutmen sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dikembalikan kepada Kas Negara.
-10-
BAB IV PENUTUP Pedoman
ini
berlaku
sejak
tanggal
1
September
2014.
Dengan
ditetapkannya Pedoman ini, Proses Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil
Tahun
2014
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. SLAMET SENO ADJI
