Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2006 ∗) Oleh Sri Mulyani Indrawati ∗∗)
Bapak, Ibu, dan Saudara, para peserta konferensi yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan pada hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bersama-sama membangun kesepakatan dan kesepahaman dalam memecahkan masalah kemiskinan. Kita benarbenar menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya sederetan angka, tetapi menyangkut jiwa raga jutaan rakyat miskin. Masalah kemiskinan menyentuh langsung nilai-nilai kemanusian, kesetaraan, dan keadilan.
∗)
∗∗)
Sambutan, disampaikan dalam Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesra, di Jakarta, tanggal 27 – 28 April 2005 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan yang tidak tuntas tertangani akan menghambat tercapainya demokrasi, keadilan, dan persatuan. Oleh sebab itu, penyelenggaraan konferensi ini harus dipandang sebagai wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen yang sama telah menjadi agenda utama Kabinet Indonesia Bersatu yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Penyelenggaraan konferensi ini juga dilandasi oleh tekad dan niat yang tulus dan jujur untuk terus menerus memberikan yang terbaik bagi peningkatan kemajuan bangsa. Kita dapat memetik pengalaman dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini. Sebagian upaya tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, kita juga menyadari bahwa masalah kemiskinan belum tuntas tertangani. Salah satu kelemahan yang kita rasakan adalah kurangnya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin yang diakibatkan oleh lemahnya sistem pelayanan yang ada. Hal lain yang menjadi kelemahan adalah pandangan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan wewenang pemerintah saja. Oleh sebab itu, dipandang perlu merumuskan strategi baru yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Strategi yang lebih mengutamakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak dasar rakyat.
2
Para peserta konferensi yang berbahagia, Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal pokok tentang Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), dan integrasi SNPK pada perencanaan pembangunan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20042009 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006. Dokumen SNPK merupakan arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Dokumen SNPK tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen SNPK mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada mandat UUD 1945 yang tertuang dalam berbagai pasal, mencermati agenda Kabinet Indonesia Bersatu, serta memperhatikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals), maka strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen SNPK didasarkan pada pendekatan berbasis hak (right-based approach). Pendekatan hak-hak dasar relevan dengan perkembangan dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Proses demokratisasi yang berlangsung selama ini diharapkan mempertajam pemahaman dan proses politik akan pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Pendekatan berbasis hak juga memberikan penegasan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari pemenuhan hakhak dasar rakyat. Dengan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah, dan bermutu bagi masyarakat miskin, serta memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3
Selanjutnya, perbaikan tata pemerintahan dan perluasan partisipasi dalam penanggulangan kemiskinan juga diperlukan untuk memberikan peran yang strategis bagi swasta dan berbagai pihak dalam mengatasi masalah kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan telah memperoleh momentum dan toleransi dari masyarakat global dengan disepakatinya tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals). Kesepakatan tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi kerjasama antarbangsa yang lebih bermartabat atas dasar kesetaraan. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh persaingan, perubahan teknologi dan informasi yang begitu cepat, dan penerapan pasar bebas, peran negara dalam penyediaan barang dan jasa publik akan makin berkurang. Oleh sebab itu, pendekatan hak dasar menuntut adanya peran minimum yang harus menjadi kewajiban negara yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pendekatan berbasis hak ini menegaskan kewajiban negara (pemerintah, DPR, DPD, DPRD, lembaga tinggi negara, TNI dan lembaga penyelenggara negara lainnya) untuk berupaya sekuat tenaga dan secara bertahap menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Realisasi secara bertahap pendekatan hak-hak dasar, akan membuat proses pemenuhan hak-hak dasar tersebut lebih progresif dan tidak terhambat oleh ketersediaan sumber daya dan sumber dana.
Para peserta konferensi yang terhormat, Ada empat tujuan dari penyusunan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Pertama, mempertegas komitmen pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, lembaga internasional, dan pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan. Kedua, membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (right-based approach) dan pendekatan partisipatif dan kemitraan dalam perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Ketiga, menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG’s). Keempat, menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, lembaga internasional, dan pihak lain yang peduli. 4
Dengan mengedepankan proses partisipasi dan pemahaman terhadap suara masyarakat miskin, strategi penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam empat rencana aksi, yaitu Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro, Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar, Rencana Aksi Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender, dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Wilayah. •
Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan.
•
Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas air bersih, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas sumber daya dan lingkungan, hak atas rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
•
Rencana Aksi Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender yang memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk menurunkan ketidakadilan gender dan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki.
•
Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Wilayah memuat kebijakan dan langkah kebijakan untuk revitalisasi pembangunan perdesaan, peningkatan pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Guna menjamin terselenggaranya rencana aksi penanggulangan kemiskinan, dokumen SNPK juga dilengkapi dengan pembagian peran yang jelas antarpelaku baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional; serta dilengkapi tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan. 5
Para peserta konferensi yang berbahagia, Seperti yang telah kita ketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi dan program Presiden selama 5 (lima) tahun. Dengan mengacu RPJMN, pemerintah setiap tahun wajib menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai penjabaran dan operasionalisasi RPJMN yang memuat kerangka regulasi, kerangka anggaran dan rincian program. Dokumen SNPK telah terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima tahun. Strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN dan menempati bab tersendiri. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, serta terpenuhinya secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin. Berbagai upaya untuk mencapai sasaran tersebut telah tertuang dalam Rencana Aksi dalam dokumen SNPK yang selanjutnya menjadi arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan prorgam penanggulangan kemiskinan. Melalui implementasi berbagai Rencana Aksi dalam dokumen SNPK diharapkan akan tercapai sinergi kegiatan dari berbagai departemen dan konsistensi dalam pelaksanaannya selama masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu. Berbagai Rencana Aksi dalam dokumen SNPK tersebut wajib dijabarkan atau dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen rencana kerja kementerian/lembaga (RKKL) dan selanjutnya diintegrasikan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mulai tahun 2006. Proses ini telah dimulai sejak Januari hingga April 2005 ini melalui serangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Diawali dengan Musrenbang Pusat yang diikuti oleh semua Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang telah menyepakati berbagai kegiatan pokok dalam upaya 6
penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sebagai salah satu dari tujuh prioritas dalam tahun 2006. Kesepakatan di tingkat Pusat tersebut selanjutnya dikoordinasikan di 33 provinsi melalui Musrenbang Provinsi. Dalam Musrenbang Provinsi tersebut dilakukan sinkronisasi antara kegiatan pokok dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang akan dilakukan oleh instansi pusat dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Proses perencanaan diakhiri dengan Musrenbang Nasional yang diikuti seluruh instansi Pusat dan perwakilan dari 33 Provinsi. Hasil dari Musrenbangnas adalah berupa Rancangan Akhir RKP yang telah memuat prioritas sektoral dan aspirasi daerah yang selanjutnya akan dibahas dalam Sidang Kabinet sebelum dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk Peraturan Presiden untuk menjadi dasar pembahasan RAPBN 2006. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen SNKP menjadi pedoman dan acuan dalam bentuk dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dalam kaitan ini satu hal yang sangat diperlukan adalah sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara efisien dan efektif. Monitoring dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Monitoring terhadap pelaksanaan RKP dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan menjadi agenda yang secara sistematik harus menjadi bagian dari proses pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan, mengingat lemahnya pelaksanaan kedua komponen tersebut dalam pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.
7
Para peserta konferensi yang terhormat, Kita menyadari bahwa selalu ada “gap” antara proses perencanaan yang disusun secara partisipasitif dengan proses penganggaran yang dilakukan menurut prioritas kementerian/lembaga, dan proses politik di parlemen dalam menentukan anggaran negara. Namun, dengan pemahaman yang sama bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa, gap yang muncul dari ketiga proses tersebut dapat diperkecil sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi arusutama dari seluruh kebijakan penyelenggara negara. Dengan demikian penyusunan SNPK menjadi langkah awal untuk secara bersama-sama memecahkan masalah kemiskinan. Oleh sebab itu, strategi, rencana aksi, dan sasaran SNPK tidak hanya menjadi rencana kerja dan program pemerintah, tetapi juga menjadi “gerakan bersama” semua pelaku pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Demikian, dan terima kasih atas perhatian hadirin semuanya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 27 April 2005 Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Sri Mulyani Indrawati
8
