KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DEFINISI UMUM KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
• Indikator Kinerja adalah kunci pelaksanaan dan evaluasi kerja • Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya • Indikator merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
MANFAAT DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Memperjelas informasi program Membangun dasar pemantauan dan evaluasi
Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi Mengenalkan dan memotivasi pelaksanaan program hasil pencapaian Mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai kepada Stakeholders termasuk kepada DPR dan Masyarakat
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
ELEMEN DASAR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
Appropriate Sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja
Relevant
Measurable
Terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi
Indikator diukur dengan skala penilaian yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas, atau harga
Cost Effective
Verifiable
Sebanding dengan biaya pengumpulan data
Memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan
Reliable Akurat dan dapat mengikuti perubahan
Well Defined
Definisi Indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan
KRITERIA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA - SMART
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Attributa ble
Spesific Jelas Tidak memunculkan multi-interpretasi
Bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan Perwujudan data/informasi untuk pengambilan keputusan
Measurable
Timely
Jelas jangka waktu yang akan digunakan ukurannya
Relevant Jelas Ukurannya Dapat diukur sehingga menunjukkan capaiannya
Sesuai dengan ruang lingkup program Menggambarkan hubungan langsung dengan program dan kegiatan
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PERMASALAHAN DALAM PENYUSUNAN INDIKATOR
• Apakah Indikator kinerja / output pada Kegiatan Kementerian/Lembaga merupakan indikator yang baik dan memenuhi kriteria? • Bagaimana Keterkaitan Indikator kinerja dengan outcome/sasaran yang dicapai?
LOGIC MODEL KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome
Apa yang ingin diubah
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
KEGIATAN
Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakan
INPUT
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam bekerja
DAMPAK (IMPACT)
HASIL (OUTCOME)
KELUARAN (OUTPUT)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KETERKAITAN ANTARA INDIKATOR KERJA DAN SASARAN
No.
1.
Program/Kegiatan
Outcome sasaran jelas, berkaitan dengan output, dan secara akuntabilitas berhubungan dengan Visi-Misi organisasi K/L. Contoh : Kegiatan
2.
3.
Sasaran
Indikator Sasaran
Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak
Meningkatnya pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi , Kesehatan Ibu, dan anak
Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi & KIA dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)
Kegiatan diejawantahkan dengan jelas, padat, dan ringkas
Sasaran Jelas dan berhubungan dengan visi-misi organisasi K/L
Berkaitan dengan sasaran dan sesuai dengan kriteria “SMART”
A
Outcome sasaran jelas, berkaitan dengan output, namun signifikansinya kurang relevan dengan Visi-Misi unit organisasi K/L. Contoh : Kegiatan
Sasaran
Indikator Sasaran
Pengelolaan Aparatur dan pengembangan organisasi KESDM
Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur yang handal
Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya
Kegiatan dijelaskan secara jelas dan ringkas namun tidak komprehensif
Sasaran jelas, namun signifikansinya kurang relevan (tidak menunjukkan adanya perubahan)
Berkaitan dengan sasaran dan sesuai dengan kriteria “SMART”
Outcome sasaran ada, kurang berkaitan dengan output, dan tidak relevan signifikansi akuntabilitasnya dengan Visi-Misi unit organisasi K/L. Contoh : Kegiatan
4.
Kategori
Sasaran
C
Indikator Sasaran
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan KA
Jumlah Paket Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan KA
Kegiatan dijelaskan secara jelas dan ringkas namun tidak komprehensif
Sasaran ada tetapi tidak relevan dengan visi-misi unit organisasi K/L
Kurang berkaitan dengan sasaran tetapi tetap sesuai dengan kriteria “SMART”
Tidak masuk semua kriteria
B
D
CONTOH : DATA STATISTIK 10 SAMPLE KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Program/Kegiatan PENDIDIKAN NASIONAL
KESEHA TAN
PERTANI AN
HUKUM DAN HAM
PEKERJAAN UMUM
ESDM
PERHUBU NGAN
DALAM NEGERI
RISTEK
SOSIAL
A
34,4 %
67,1 %
52,1 %
58,2 %
48,7 %
38,9 %
1,4 %
12,8 %
8,8 %
1,8 %
B
21,9 %
22,4 %
20,5 %
21,5%
3,9 %
21,4 %
14,2 %
41,5 %
18,7 %
32,1 %
C
43,7 %
10,5 %
27,4 %
20,3 %
43,4 %
34,9 %
83,8 %
44,7 %
71,4 %
46,4 %
D
0%
0%
0%
0%
3,9 %
4,8 %
0,7 %
1,1 %
1,1 %
19,6 %
Total
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
K/L KRITERIA
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PENGKATEGORIAN KRITERIA PENYUSUNAN INDIKATOR KEGIATAN K/L
No .
Indikator Kerja K/L
Kategori
1.
Sesuai dengan Kriteria “SMART”
1
Kegiatan
Indikator Sasaran
SMART
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Persentase (%) Rumah Tangga yang telah melaksakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Spesific : Rumah Tangga Measurable : Persentase (%) Attributable : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Relevant : sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Timely : Dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan
2.
Tidak Sesuai dengan Kriteria “SMART” Kegiatan
Indikator Sasaran
SMART
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya
Terselenggaranya Yankes pada penduduk miskin
Belum spesific dan measurable, misal terselenggaranya yankes (apa) pada 300.000 penduduk miskin di seluruh provinsi
Dukungan Hukum dan Administrasi
Tersusunnya peraturan UU dan advokasi
Belum spesific dan measurable, misal Jumlah Draft peraturan UU di bidang ....
Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan
Tersedianya lahan dan air
Belum spesific dan measurable, misalnya Jumlah Infrastruktur .... Yang direhabilitasi di 45 Kab/Kota
2
KRITERIA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
K/L
Pendidikan Nasional
Kesehatan
Pertanian
Hukum dan HAM
Pekerjaan Umum
ESDM
Perhubungan
Dalam Negeri
Ristek
Sosial
Sesuai Kriteria “SMART”
66,6 %
81,6 %
52,9 %
78,2 %
23,1 %
61,0 %
52,1 %
90,7 %
89,5 %
72,4 %
Tidak Sesuai Kriteria “SMART”
33,4 %
18,4 %
47,1 %
21,8 %
76,9 %
39,0 %
47,9 %
9,3 %
10,5 %
27,6 %
Total
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kriteria
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PENGKATEGORIAN JENIS INDIKATOR KEGIATAN K/L
No.
Indikator Kerja K/L
Kategori
1.
Diukur secara kuantitatif
1
Indikator Sasaran
Keterangan
Jumlah.... , Banyaknya Draft....
2.
Menerangkan jumlah yang jelas
Diukur secara kualitatif
2
Indikator Sasaran
Keterangan
Persentase (%)....., Tingkat ....., Rasio ....
Menerangkan Tingkat Kualitas suatu Indikator
3.
Diukur secara nominal Harga Indikator Sasaran Harga Benih...., Gaji.....
4.
Keterangan Menerangkan berdasarkan nominal angka (currency)
Tidak Terdefinisi Indikator Sasaran Terlaksananya..., Tersusunnya.....
3
4 Keterangan
Indikator tidak jelas dan tidak dapat diukur
JENIS INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
K/L DIKNAS
KESEHA TAN
PERTANI AN
HUKUM DAN HAM
PU
ESDM
PERHUBU NGAN
DALAM NEGERI
RISTEK
SOSIAL
Kuantitatif
44,1 %
25,2 %
60,3 %
21,8 %
39,2 %
55,4 %
40,2 %
32,1 %
40,2 %
17,3 %
Kualitatif
35,8 %
72,3 %
18,2 %
67,3 %
42,1 %
18,4 %
23,3 %
60,5 %
52,3 %
53,3 %
Nominal Harga
0,4 %
0,3 %
1,2 %
0,7 %
0,8 %
0,8 %
1,1 %
1,2 %
0,2 %
0,3 %
Tidak Terdefinisi
19,7 %
1,9 %
20,3 %
10,2 %
17,9 %
25,3 %
35,4 %
6,2 %
7,3 %
29,1 %
Total
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Kriteria
CONTOH STATISTIK RENJA K/L 2012 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kode
Kementerian/Lembaga
1 2 4 5 6 7 10 11 12 13 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 32
33 34 35 36 40 41
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Eselon 1/ Satker
Eselon 2
Program
Outcome
Indikator Outcome
Kegiatan
Sasaran
Indikator Sasaran
2
13
3
3
13
13
13
31
2 2 7 2 9 11 10 5 11
30 12 29 40 118 76 55 107 72
6 6 8 8 16 13 11 26 12
10 8 12 9 37 13 11 26 12
73 20 29 9 110 97 23 77 80
21 12 36 42 93 76 57 199 72
21 14 56 42 149 81 57 197 80
85 37 339 68 274 693 296 211 274
12 9 11
79 56 57
12 10 12
17 11 24
157 19 104
81 57 57
102 202 104
450 584 848
8 9
49 47
8 9
8 9
45 142
51 55
138 55
313 585
8 10
67 56
8 11
9 22
29 129
67 64
67 227
161 6.124
9 6 8 10
66 39 61 61
9 6 8 10
9 10 9 10
33 13 52 25
75 39 59 60
88 51 59 62
439 117 213 268
8 1
54 49
9 5
17 10
62 16
60 52
70 50
594 208
1
44
3
9
36
45
53
205
1
35
2
2
8
39
39
92
7
46
8
23
48
49
77
243
1
21
2
7
21
21
36
98
STATISTIK RENJA K/L 2012 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kode
Kementerian/Lembaga
Eselon 1/Satker
Eselon 2
Program
Outcome
Indikator Outcome
Kegiatan
Sasaran
Indikator Sasaran
42 43 44
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
1 1 1
29 43 43
3 2 3
7 5 16
22 12 38
48 42 51
85 42 110
93 151 280
47
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
33
3
8
9
33
33
107
1
36
3
9
82
36
36
186
1 1 1 1
9 13 4 27
3 2 2 4 4
3 5 2 5 12
6 19 9 41 129
9 14 7 30 52
9 25 7 30 52
9 80 10 51 557
1
51
1 1
34 10
4 3
8 3
37 8
37 12
40 11
286 62
7
59
8
15
26
56
56
206
1
90
13
13
49
127
134
90
1
24
3
3
5
26
26
74
1 1
9 28
3 3
5 8
21 30
20 32
21 32
21 115
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
1 1
26 29
2
18 10
53 14
26 37
26 49
85 140
1
30
2 4
8
74 30
30
376
74 75
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1 1
5 17
1 2
1 5
5 26
5 17
5 49
38 61
76
KOMISI PEMILIHAN UMUM
1
8
3
3
3
10
10
48
77
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
1
5
4
4
11
9
9
20
48 50 51 52 54 55 56 57 59 60
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
63 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 64 65
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
66 67
68
STATISTIK RENJA K/L 2012 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kode
Kementerian/Lembaga
Eselon 1/Satker
Eselon 2
Program
Outcome
Indikator Outcome
Kegiatan
Sasaran
Indikator Sasaran
78
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
1
10
3
3
22
11
18
67
79 80
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
1 1
33 24
2 2
11 2
14 13
42 24
134 24
307 80
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
1
46
3
3
12
65
162
221
81
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
1
13
2
4
38
13
13
98
82
BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL BADAN STANDARDISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1
12
2
4
11
12
12
92
83 84 85 86 87
1 1 1 1
11 14 22 15
3 3 3 3
6 4 9 5
15 19 13 30
13 15 37 16
51 29 251 16
51 72 240 100
88
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
1
33
3
7
40
35
35
163
1
32
3
8
45
37
37
234
89
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
90 91
KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
9 1
64 26
10 3
18 5
59 20
72 35
83 35
394 109
1
31
4
5
14
32
32
169
92
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
93
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
1
22
2
10
11
22
30
50
95
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
2
12
3
3
15
9
9
42
100
KOMISI YUDISIAL RI
1
5
3
3
4
7
7
31
1
20
4
7
24
21
21
54
103
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
1
18
2
4
4
18
19
37
104
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)
1
13
2
8
13
13
20
105
1
16
3
17
24
16
18
82
106
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
107
BADAN SAR NASIONAL
1
9
3
3
10
10
10
10
79
STATISTIK RENJA K/L 2012 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Kode
Kementerian/Lembaga
Eselon 1
Eselon 2
Program
Outcome
Indikator Outcome
Kegiatan
Sasaran
Indikator Sasaran
108
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
1
10
1
1
2
10
10
46
109
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)
1
11
2
3
11
11
12
42
110
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
1
3
1
2
9
3
3
19
111
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
1
11
2
2
5
11
11
48
246
2.637
402
680
2.696
2.928
4.219
19.933
JUMLAH
Keterangan : - Setiap Angka yang warnanya sama mempunyai keterkaitan - Data Kementerian Keuangan tidak ada
CONTOH ANALISIS DATA STATISTIK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Berdasarkan Tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa a. Jumlah K/L : 78 b. Jumlah Eselon I/Satker : 246 c. Jumlah Eselon II : 2.637 d. Jumlah Program : 402 e. Jumlah Kegiatan : 2.928 f. K/L yang mempunyai Eselon I terbanyak : Kementerian Pertanian (12) g. K/L yang mempunyai Eselon II terbanyak : Sekretariat Negara (118) h. Outcome Terbanyak : Sekretariat Negara (37) i. Indikator Outcome Terbanyak : Kementerian Perdagangan (58) j. Sasaran Terbanyak : Lembaga Administrasi Negara (251) g. Indikator Sasaran Terbanyak : Kementerian Agama (6.124)
CONTOH ANALISIS DATA STATISTIK KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
• •
Rasio Kerja Eselon I Rasio Kerja Eselon II
:
Jumlah Program
:
Jumlah Eselon I Jumlah Kegiatan Jumlah Eselon II
=
=
402
246 2.928 2.637
= 1,63
= 1,11
•
Idealnya Rasio Kerja Eselon I dan Eselon II adalah ≈ 1. Hal ini dikarenakan efektivitas program dicerminkan dari fokusnya Eselon I dan Eselon II dalam melaksanakan program.
•
Indikator Kerja yang baik itu adalah indikator yang tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit (balancing and strong indicator)
KESIMPULAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Dalam indikator Kinerja dan outcome, banyak ditemui hal – hal seperti berikut : 1. Indikator kinerja difokuskan pada hal yang positif dan negatif Persentase (%) Pegawai yang terlibat KKN dan Indisipliner Persentase (%) Pegawai yang tidak hadir tepat waktu 2. Penggunaan pengukuran yang tidak bermakna dan tidak relevan Tersusunnya program kegiatan pegawasan Terbitnya Majalah Pengawasan 3. Adanya pembatasan pendekatan berbasis objektivitas dan relevansi outcome Terselenggaranya Urusan Rumah Tangga Biro Perencanaan 4. Adanya pergeseran tujuan Dalam Visi-Misi unit Organisasi K/L disebutkan adanya pelayanan yang optimal, namun dalam outcome hanya disebutkan Terlaksananya... , Tersusunnya..., Dokumen ... 5. Hampir keseluruhan Indikator yang didapat pada masing-masing RENJA K/L lebih banyak menekankan output Jumlah Jenis Kebutuhan Diklat, Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya, dll
KESIMPULAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
6. Ada indikator yang kurang relevan karena tidak berhubungan langsung dengan program/kegiatan yang dilakukan Dalam Kegiatan disebutkan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, namun dalam indikator kerja disebutkan Tingkat Pengembangan Usaha (tidak relevan) 7. Ada Indikator yang ambigu sehingga indikator tidak layak untuk digunakan Terperiksanya Dipa Dana Dekon dan Kantor Pusat Lingkup Ditjen Kementerian Sosial 8. Indikator outcome lebih banyak berkutat pada hal teknis yang signifikansinya kurang terhadap visi, misi, dan tupoksi K/L Dalam Indikator, disebutkan Jumlah Dokumen ..... , Jumlah Draft Undang-Undang ..... 9. Pemborosan Indikator, dimana Indikator diturunkan menjadi beberapa indikator yang jenisnya berbeda namun secara implisit sama Kementerian Agama (6.154 Indikator) , Kementerian Pertanian (Jumlah Ton Benih : 30 indikator) 10. Adanya tumpang tindih dalam proses penentuan indikator dan outcome Dalam Outcome disebutkan Laporan Hasil Pengawasan namun dalam indikator kerja hanya disebutkan Terperiksanya (tidak ada kaitan dan salah pendefinisian)
KESIMPULAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
11.
12. 13.
14.
15.
Ketidakefisienan Indikator karena melibatkan banyak indikator yang perlu dinilai (pemborosan anggaran) Kementerian Pertanian (Jumlah Ton Benih : 30 indikator) Kementerian Agama (1 Kegiatan : 30 – 40 indikator) Informasi Indikator kurang Tingkat Pengembangan KUBE (tidak dijelaskan “apa”, “berapa”, “bagaimana”) Indikator kinerja hanya berkutat pada hal yang bersifat Administrasi bukan hasil/outcome Dalam Indikator hanya dijelaskan, Jumlah dokumen yang diselesaikan, Jumlah Kehadiran Pegawai, Jumlah Pegawai yang tidak terlibat KKN, dsb. Indikator kinerja tidak tepat sasaran sehingga ada kecenderungan indikator sebagai formalitas saja sehingga hanya menampilkan sisi kuantitas tanpa outcome yang jelas Tingkat Opini BPK, Tingkat Kepercayaan Masyarakat (tidak mempunyai ukuran yang jelas dan tidak memenuhi persyaratan “SMART”) Masih banyak Indikator yang tidak dapat didefinisikan Terlaksananya ......, Tersusunnya .....
AGENDA KEDEPAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
1. Setiap Kementerian/Lembaga sebaiknya mempunyai standar penulisan pemantauan Kerja 2. Setiap Informasi Indikator lebih baik tidak disingkat sehingga dapat mencerminkan kesatuan yang utuh/tidak terpisah-pisah 3. Indikator Kinerja (output) dan outcome harus dijelaskan keterkaitannya secara langsung agar setiap Program dan Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya 4. Perlu modul khusus untuk penyusunan indikator yang akan digunakan pada masa-masa mendatang
PENUTUP KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
