BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (B P K P) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email :
[email protected] Faksimili: (021) 3855713
Nomor Lampiran Perihal
: : :
SE - 4566 /JF/1/2004 Satu berkas Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian 2004
23 Desember 2004
Yang terhormat, 1. Sekretaris Utama 2. Para Deputi 3. Inspektur 4. Para Kepala Pusat 5. Para Kepala Perwakilan BPKP 6. Para Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit JFA di Lingkungan BPKP
Menindaklanjuti hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2004 (selanjutnya disebut Forum 2004), dengan ini disampaikan penegasan terhadap hasil-hasil kesepakatan Forum 2004. Penegasan ini khusus berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan JFA, sedangkan yang terkait dengan penyelenggaraan diklat dan pembinaan kepegawaian akan dikomunikasikan tersendiri oleh Pusdiklatwas serta Biro Kepegawaian dan Organisasi. Dapat kami sampaikan pula, bahwa penegasan ini sebelumnya telah kami mintakan tanggapan kepada para Peserta Forum sesuai dengan Surat Nomor. S – 3121/JF.1/2004 tanggal 2 Juli 2004. Dengan mempertimbangkan tanggapan dan masukan yang telah kami terima, penegasan hasil Forum 2004 dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Pembinaan dan Pengembangan JFA di Lingkungan Bawasda Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Inpassing a. Perlakuan terhadap PFA di Bawasda yang telah diinpassing namun naik pangkat di luar ketentuan JFA per 1 April 2004. Terdapat PFA di lingkungan Bawasda yang diinpassing per 1 Oktober 2003 namun beberapa diantaranya telah dinaikkan pangkat per 1 April 2004 dengan kenaikan pangkat di luar ketentuan Jabatan Fungsional Auditor. Hal ini dikarenakan saat pengusulan untuk Kenaikan Pangkat bersamaan dengan saat proses pengusulan persetujuan inpassing (masa peralihan).
1/10
Setelah dikonsultasikan dengan BKN dan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, disepakati bahwa kenaikan pangkat yang bersangkutan tidak perlu dibatalkan, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan ketentuan JFA terhadap PFA yang bersangkutan, yaitu: •
•
Angka kredit awal yang digunakan adalah tetap angka kredit per 1 Oktober 2003 sebagaimana dalam surat persetujuan inpassing Kepala BPKP. Terhadap kegiatan Auditor yang dilakukan selama 1 Oktober 2003 s.d 31 Maret 2004 tidak dapat diberikan tambahan angka kredit walaupun yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Apabila kenaikan pangkat tersebut terjadi pada rentang jabatan yang berbeda, maka kenaikan jabatan dapat dilakukan setelah persyaratan sertifikasi peran pada pangkat dan jabatan yang sesuai telah terpenuhi. Sebagai contoh : seorang PFA diinpassing per 1 Oktober 2003 dengan pangkat Penata Tk. I (Gol. III/d) dalam jabatan Auditor Ahli Muda. Apabila yang bersangkutan per 1 April 2004 telah terlanjur dinaikkan pangkatnya melalui kenaikan pangkat reguler menjadi Pembina (Gol. IV/a), yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk dinaikkan jabatannya, sehingga walaupun yang bersangkutan telah memiliki pangkat Pembina (Gol. IV/a), jabatannya tetap Auditor Ahli Muda. Kenaikan jabatan menjadi Auditor Ahli Madya dapat dipertimbangkan setelah yang bersangkutan memperoleh sertifikat lulus Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis.
•
Apabila kenaikan pangkat tersebut telah diikuti dengan kenaikan jabatan PFA yang bersangkutan setingkat lebih tinggi dari jabatan yang tercantum dalam surat persetujuan inpassing, kenaikan jabatan dimaksud agar dibatalkan. Kenaikan jabatan dapat dilakukan setelah persyaratan sertifikasi peran pada pangkat dan jabatan yang lebih tinggi tersebut telah terpenuhi.
•
Kenaikan pangkat berikutnya bagi yang bersangkutan disyaratkan dengan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dalam JFA, antara lain: (1) Angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat lebih tinggi; (2) Komposisi angka kredit unsur utama dan unsur penunjang; (3) Perolehan delta angka kredit kegiatan pengembangan profesi selama dalam pangkat terakhir; dan (4) Sertifikasi Auditor yang dipersyaratkan pada pangkat dan jabatannya.
•
Sebagai upaya untuk mencapai kesesuaian antara angka kredit kumulatif minimal dengan pangkat barunya, maka kepada PFA yang bersangkutan dapat menggunakan perhitungan angka kredit ketentuan magang dengan menggunakan jam pengawasan dan satuan angka kredit diklat. Ketentuan ini diberlakukan sampai dengan terpenuhinya angka kredit kumulatif minimal yang sesuai dengan pangkat barunya.
•
Untuk memperlancar proses pembinaan kepangkatan dan jabatan PFA di lingkungan Bawasda yang telah melaksanakan inpassing, Perwakilan BPKP hendaknya memfasilitasi Bawasda untuk mempercepat proses pembentukan Tim Penilai Setempat, sehingga dapat segera dilakukan penilaian angka kredit bagi Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia,
2/10
Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Ahli Muda, serta mensosialisasikan penyampaian usulan angka kredit bagi Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama kepada Tim Penilai Pusat. b. Perlunya dilakukan pemetaan kebutuhan diklat inpassing di Bawasda sebagai upaya mengetahui kebutuhan diklat sertifikasi dan diklat teknis substansi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala BAKN; Sekjen BPK; dan Kepala BPKP – No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya, pada Pasal 21 ayat (3) dan (4), sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam surat Kepala BPKP No. S772/K/JF/2003 tanggal 21 Juli 2003 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing JFA di lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, PNS yang diinpassing ke dalam JFA diwajibkan untuk memperoleh sertifikat lulus diklat sertifikasi JFA sesuai dengan jenjang jabatan Auditor yang didudukinya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal inpassing. Apabila dalam masa 2 (dua) tahun Auditor tidak berhasil memperoleh sertifikat yang dipersyaratkan maka Auditor tersebut tidak dapat berperan sesuai dengan jabatannya. Mengantisipasi hal tersebut dan terkait dengan pembinaan karier yang bersangkutan, Bawasda diharapkan merencanakan diklat sertifikasi bagi PFA eks inpassing dengan memprioritaskan PFA yang akan segera naik pangkat, sehingga pengembangan karier yang bersangkutan tidak mengalami penundaan terlalu lama. Untuk mendukung upaya tersebut diharapkan peran aktif Perwakilan BPKP untuk memfasilitasi pemetaan (inventarisasi) kebutuhan diklat baik terkait dengan Diklat Sertifikasi JFA maupun Diklat Teknis Substansi guna pemenuhan dan peningkatan kompetensi Auditor di lingkungan Bawasda. Pemetaan dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP No. KEP-883/K/JF/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS yang diInpassing ke Dalam JFA di Lingkungan Unit Pengawasan Intern Pemda. 2. Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di Lingkungan BPKP a. Angka kredit atas kegiatan Pendidikan Kesarjanaan Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 19/1996, disebutkan bahwa unsur pendidikan (pendidikan formal) dapat diberikan angka kredit untuk kegiatan mengikuti pendidikan sekolah dan mencapai gelar / ijazah. Angka kredit untuk kegiatan pendidikan dapat dikategorikan dalam: •
Unsur Utama, apabila pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas Auditor yang bersangkutan dan menunjang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan; atau
•
Unsur Penunjang, apabila pendidikan tersebut setara dengan kesarjanaan yang pernah diperolehnya, atau tidak sesuai dengan bidang tugas Auditor yang bersangkutan (di luar tugas dan fungsinya di bidang pengawasan).
3/10
Lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997, Romawi VI, huruf C, butir 1.a.1).b) disebutkan bahwa bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian angka kredit unsur pendidikan (pendidikan formal) adalah fotokopi Ijazah / STTB / Diploma / Akte yang dilegalisir pejabat yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan adanya prasyarat pengakuan ijazah oleh unit organisasi sebagai dasar penilaian / penetapan angka kredit. Sekretaris Utama BPKP melalui Surat Edaran No. SE-1627/SU/02/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Penertiban Penggunaan Gelar Akademik dalam Kedinasan, menyebutkan bahwa ijazah dan gelar akademik yang dapat digunakan untuk pertimbangan dalam memberikan hak-hak kepegawaian (termasuk dalam hal ini untuk perolehan angka kredit) dan berbagai keperluan dinas adalah yang telah diakui secara kedinasan. Bentuk pengakuan secara kedinasan yaitu telah dicantumkan dalam Keputusan Kepangkatan dan atau telah memperoleh sertifikat Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI), dan atau telah memperoleh Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Angka Kredit atas kegiatan pendidikan kesarjanaan bagi Auditor di lingkungan BPKP dapat diberikan setelah ijazah dan atau gelar kesarjanaan yang bersangkutan diakui secara kedinasan dan dikategorikan sebagai unsur utama. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pengakuan secara kedinasan merupakan perwujudan pengakuan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugas Auditor yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Auditor yang memperoleh tambahan ijazah atau gelar kesarjanaan yang setara dengan kesarjanaan yang pernah diperolehnya atau Auditor yang memperoleh gelar kesarjanaan yang lebih tinggi tetapi di luar tugas da fungsinya di bidang pengawasan, angka kredit yang diperolehnya dikategorikan sebagai angka kredit dari unsur penunjang. b. Pengakuan angka kredit atas kegiatan Diklat Sertifikasi JFA tetap didasarkan pada Sertifikat Kelulusan / STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) Menunjuk kesepakatan dalam Forum Komunikasi Tahun 2001, sebagaimana tertuang dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001, BAB IV.1.1., No. 16, hal.8, disebutkan bahwa: ”Apabila seorang PFA memiliki sertifikat telah mengikuti dan sertifikat kelulusan Diklat JFA, yang dapat diberikan angka kredit adalah sertifikat kelulusan, dengan pertimbangan bahwa tujuan utama keikutsertaan PFA dalam sertifikasi JFA adalah untuk memperoleh STTPP.” Dalam Forum 2004 ditegaskan kembali bahwa pengakuan angka kredit atas kegiatan Diklat Sertifikasi JFA tetap didasarkan pada Sertifikat Kelulusan / STTPP, dengan memperhatikan: •
Kesepakatan Forum Komunikasi Tahun 2003 mengenai HP Maksimal, disebutkan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu
4/10
kegiatan yang menggunakan HP dan merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal. •
Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003 hal. 52 pertanyaan no. 32, dinyatakan bahwa untuk kepentingan pengusulan angka kredit unsur pengembangan profesi dari kegiatan mengikuti diklat dapat dilakukan dengan surat keterangan lulus dari Kepala Pusdiklatwas, namun untuk dokumen usulan kenaikan pangkat/jabatan tetap harus melampirkan sertifikat STTPP karena pihak BKN menghendaki bukti fisik legal.
•
HP Diklat Sertifikasi JFA diperhitungkan sebagai penggunaan HP pada tahun diterbitkannya surat keterangan lulus atau STTPP, sehingga apabila pada tahun keikutsertaan dalam diklat sertifikasi PFA belum memperoleh surat keterangan lulus atau STTPP maka HP Maksimal pada tahun yang bersangkutan tidak dikurangi dengan HP keikutsertaan dalam diklat. Sebagai contoh: Sdr. Agus, Ak, Auditor Ahli Pertama dengan pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) mengikuti diklat sertifikasi penjenjangan Ketua Tim pada bulan April 2002, namun baru dinyatakan lulus untuk semua mata ajaran pada bulan November 2003, dan STTPP diterbitkan pada bulan Februari 2004. Angka kredit atas kegiatan diklat sertifikasi tersebut diakui pada periode penilaian Januari – Juli 2004 dengan menggunakan HP tahun 2004. Apabila yang bersangkutan memenuhi syarat untuk naik pangkat per 1 April 2004, angka kredit atas sertifikat Ketua Tim pada kondisi tersebut di atas dapat diberikan pada periode penilaian Juli – Desember 2003 dengan menggunakan surat keterangan lulus dari Kepala Pusdiklatwas sambil menunggu sertifikat terbit. Fotocopy sertifikat tersebut dilampirkan dalam dokumen penilaian segera setelah sertifikat diterima dan sertifikat Ketua Tim tersebut tetap merupakan persyaratan bagi kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.
c. Pengaturan sertifikat diklat teknis substansi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Unit Teknis (Deputi/Pusat) Terdapat beberapa kegiatan diklat teknis substansi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh unit teknis terkait (Deputi/Pusat) atau kerjasama dengan pihak ekstern. Sepanjang diklat yang diselenggarakan tersebut sesuai dengan bidang tugas Auditor dan ditugaskan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi dan memenuhi persyaratan diklat sebagaimana telah diatur oleh Pusdiklatwas, serta terpenuhi norma hasil (memperoleh STTPP/Sertifikat), maka atas kegiatan diklat dimaksud dapat dilakukan penilaian angka kreditnya. d. Kegiatan penelitian awal dalam audit investigasi Kegiatan penelitian awal dalam audit investigasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi dalam rangka menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan masyarakat dilakukan pemeriksaan khusus/audit investigatif. Kegiatan ini dilakukan dengan penerbitan surat tugas ke institusi/auditan dimana indikasi penyimpangan tersebut terjadi. 5/10
Sesuai surat Deputi Bidang Investigasi BPKP Nomor: SE-142/D6/2004 tanggal 8 Maret 2004 perihal Pengelolaan Penugasan Investigasi, penelitian awal atas penugasan audit investigasi telah ditiadakan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi tenaga, waktu, dan biaya serta menghindari audit yang terkesan bertubitubi. Dalam surat tersebut dinyatakan pula bahwa dengan ditiadakannya kegiatan penelitian awal, maka kegiatan penelaahan informasi perlu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan untuk menerbitkan surat tugas audit investigatif. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan penelitian awal dalam audit investigasi tidak lagi merupakan bagian dari penugasan audit yang dapat diberikan angka kredit. Kegiatan yang dapat diberikan angka kredit dalam pra-pelaksanaan audit investigatif adalah kegiatan penelaahan informasi yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan ”mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu – dalam rangka penelaahan informasi awal audit investigatif atas .....................”. e. Pengaturan mengenai jumlah maksimal karya tulis/karya ilmiah yang diusulkan oleh PFA untuk diberikan angka kredit dalam 1 (satu) tahun Perolehan delta angka kredit pengembangan profesi dalam masa kepangkatan terakhir merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Angka kredit dapat diperoleh melalui beberapa kegiatan, diantaranya melalui penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan yang merupakan kegiatan dengan angka kredit terbesar dalam unsur pengembangan profesi dengan besaran angka kredit terendah 2 dan tertinggi 12,5. Dengan memperhatikan unsur kegiatan yang dapat dilakukan oleh auditor terdiri atas Unsur Utama (Pendidikan, Pengawasan, dan Pengembangan Profesi) dan Unsur Penunjang serta mempertimbangkan bahwa tugas seorang auditor seharusnya lebih difokuskan pada kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang melekat pada jabatannya, maka dalam Forum 2004 disepakati untuk melakukan pembatasan jumlah maksimal karya tulis/karya ilmiah yang dapat dinilai angka kreditnya dalam satu tahun. Pembatasan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu karya tulis yang dihasilkan oleh PFA dan menghindari kecenderungan PFA menyusun karya tulis semata-mata untuk memperoleh angka kredit tanpa mempertimbangkan apakah karya tulis tersebut bermanfaat atau tidak bagi organisasi serta bagi dunia pengawasan secara umum. Pembatasan jumlah maksimal karya tulis/karya ilmiah dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran proporsi komposisi kebutuhan delta angka kredit pengembangan profesi yang diperlukan untuk kenaikan pangkat yang lebih tinggi, dimana semakin tinggi pangkat seorang auditor maka semakin besar pula delta angka kredit pengembangan profesinya. Untuk itu disepakati pembatasan sebagai berikut:
6/10
f.
No
Jenjang Jabatan
1 2 3 4 5
Auditor Pelaksana Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Ahli Pertama Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Utama
Jumlah maksimal karya tulis dalam 1 tahun 1 2 3 4 5
Penegasan perlunya pembentukan Tim Penguji Karya Tulis. Salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian angka kredit penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan atau menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan adalah adanya pengesahan oleh Kepala/Pimpinan Unit Organisasi pada hasil kegiatan tersebut. Untuk membantu Kepala/Pimpinan Unit Organisasi dalam melakukan pengesahan, pada Forum Komunikasi 2003 ditegaskan bahwa di masing-masing unit perlu dibentuk Tim Penguji Karya Tulis yang bertugas untuk memberikan rekomendasi mengesahkan atau tidak mengesahkan karya tulis/karya ilmiah yang dibuat oleh PFA. Pengujian dilakukan terhadap karya tulis/karya ilmiah yang disusun baik oleh Auditor Trampil maupun Auditor Ahli. Tim Penilai Angka Kredit, baik Tim Penilai Setempat maupun Tim Penilai Pusat melakukan penilaian atas angka kredit karya tulis/karya ilmiah yang telah memperoleh pengesahan dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi. Menunggu ditetapkannya pedoman penilaian karya tulis/karya ilmiah yang sekarang masih dalam proses finalisasi, masing-masing Kepala/Pimpinan Unit Organisasi diharapkan dapat menetapkan kebijakan intern mengenai kriteria pengujian dan mekanisme kerja Tim Penguji Karya Tulis.
g. Penegasan kewenangan Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk melakukan penelitian awal terhadap DUPAK Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit ditemui adanya beberapa permasalahan teknis administratif, seperti masalah kelengkapan dokumen pendukung SPMK maupun dokumen pendukung DUPAK lainnya. Hal ini berpotensi mengakibatkan tertundanya kegiatan penilaian yang pada akhirnya dapat merugikan PFA. Permasalahan tersebut pada dasarnya dapat diminimalkan apabila sebelum DUPAK disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai, khususnya Tim Penilai Pusat, terlebih dahulu dilakukan penelitian awal terhadap kelengkapan dan ketepatannya. Mengacu pada SOP PPAK (Standard Operating Procedures Penilaian dan Penetapan Angka Kredit), pada BAB 4, huruf B, sub-prosedur 1.2 (Sub-Prosedur Penerimaan dan Penelitian DUPAK oleh Pejabat Pengusul), butir c dan d, disebutkan bahwa Pejabat Pengusul Angka Kredit dapat melakukan, antara lain: 7/10
•
Melakukan penelitian kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan. Jika terdapat kekurangan, meminta PFA untuk melengkapi berkas.
•
Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan atas hasil kegiatan pengawasan, Pejabat Pengusul dapat menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA yang bersangkutan dan bila perlu dapat memberikan catatan pada DUPAK.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Forum 2004 menyepakati dalam pengajuan DUPAK Pejabat Pengusul hendaknya secara optimal menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengujian kelengkapan dokumen dan keabsahan berkas yang diusulkan. Dalam pelaksanaannya, secara teknis tugas tersebut dapat didelegasikan kepada staf di bawahnya atau Sekretariat Tim Penilai Setempat. Hal-hal yang menjadi perhatian pada saat melakukan pengujian DUPAK, antara lain: •
Kelengkapan dokumen pendukung DUPAK, seperti: (1) SPMK yang telah ditandatangani oleh Atasan Langsung PFA yang bersangkutan atas setiap kegiatan pengawasan yang diusulkan. (2) Surat Tugas untuk setiap kegiatan/tugas yang dilaksanakan (3) Dokumen bukti fisik terpenuhinya norma hasil (4) Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir dan foto copy SK Kenaikan Jabatan terakhir, apabila DUPAK tersebut untuk penilaian angka kredit pertama kali atau usulan yang secara kumulatif angka kreditnya telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
•
Penelitian terhadap keabsahan berkas yang diusulkan, seperti: (1) Adanya kegiatan/penugasan yang batal atau yang tidak dilaksanakan namun diusulkan oleh PFA yang bersangkutan (2) Jumlah HP yang diusulkan dalam periode penilaian angka kredit, baik kewajaran maupun kesesuaian dengan ketentuan HP Maksimal (3) Jumlah hari cuti yang diambil dalam periode penilaian
•
Susunan DUPAK dan berkas pendukungnya secara rapi dan urut dengan urutan sesuai kegiatan auditor, yaitu Unsur Utama dan Unsur Penunjang
•
Penandatanganan DUPAK oleh Pejabat Pengusul.
h. Penetapan angka kredit secara jabatan bagi PFA yang tidak menyampaikan DUPAK pada periode yang telah ditentukan. 1) Penetapan SK PAK jabatan untuk periode kegiatan yang telah melewati batas waktu pengajuan angka kredit. Berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi Tahun 2002 dan telah tertuang dalam SOP PPAK, bahwa angka kredit yang dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian dan penetapan adalah angka kredit atas kegiatan yang telah selesai dalam batas waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana contoh pada bagan terlampir. Dengan memperhatikan: (1) Tertib administrasi penyampaian DUPAK; (2) Kontinuitas periode SK PAK; dan 8/10
(3) Keperluan untuk administrasi kepegawaian, seperti kenaikan pangkat/ jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, maupun pemberhentian dari jabatan. maka apabila PFA tidak menyampaikan DUPAK sampai pada periode yang melampaui batas waktu penilaian kegiatan, sebagaimana tersebut di atas, terhadap periode kegiatan pengawasan yang tidak lagi diperkenankan untuk diusulkan angka kreditnya, disepakati untuk dilakukan penetapan angka kredit secara jabatan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Penetapan angka kredit secara jabatan merupakan keputusan penetapan angka kredit dengan penerbitan SK PAK oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit atas suatu periode penilaian yang dianggap telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan (1 tahun setelah kegiatan tersebut selesai), dimana dalam periode tersebut PFA tidak menyampaikan DUPAK. Angka kredit yang ditetapkan untuk periode tersebut adalah NIHIL. Contoh bagan waktu kegiatan yang melebihi batas waktu kegiatan yang dapat dinilai dan contoh penetapan SK Jabatan berkenaan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran surat ini. 2) Penetapan SK PAK jabatan untuk pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan Dalam Keputusan MENPAN No. 19/1996, Pasal 27 dinyatakan bahwa: (1) Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia (Gol. III/c) dan Auditor Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Madya (Gol. IV/d), dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Auditor Penyelia (Gol. III/d) dan Auditor Ahli Utama (Gol. IV/e) dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) untuk Auditor Penyelia dan 50 (lima puluh) untuk Auditor Ahli Utama dari kegiatan unsur utama.
Dalam prakteknya, terdapat PFA yang sulit untuk ditentukan apakah yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu tersebut di atas karena yang bersangkutan tidak menyampaikan DUPAK. Ketidaktertiban PFA tersebut mengakibatkan terhambatnya proses Pembebasan Sementara karena tidak terdapat SK PAK yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
9/10
Untuk itu, apabila sampai dengan periode waktu yang telah ditentukan, PFA yang diyakini tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang dipersyaratkan tidak menyampaikan DUPAK, maka akan dilakukan penetapan angka kredit secara jabatan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Penetapan angka kredit secara jabatan tersebut dilakukan tentunya setelah melalui proses pemberian peringatan kepada PFA yang bersangkutan. Contoh pelaksanaan penetapan angka kredit secara jabatan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran. Demikian, agar penegasan ini dapat disosialisasikan kepada para PFA dan Pejabat yang menangani pembinaan dan pengembangan JFA serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala,
A. Animaharsi NIP 060069147
Tembusan Yth.: 1. Kepala BPKP 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
10/10
Lampiran Surat Nomor : SE – 4566 /JF/1/2004 Tanggal : 23 Desember 2004
CONTOH PELAKSANAAN PENETAPAN ANGKA KREDIT SECARA JABATAN BAGI PFA YANG TIDAK MENYAMPAIKAN DUPAK PADA PERIODE YANG TELAH DITENTUKAN.
1. Contoh bagan waktu penyelesaian kegiatan pengawasan dan waktu pengusulan angka kredit untuk kegiatan yang dilakukan selama Semester I (Januari – Juni) Tahun
2003. 2003
Jan
Jul
2004
Jan
2005
Jul
Jan
Penugasan Selesai Periode Jan-Jun 2003 Perpanjangan I Penyampaian DUPAK Kegiatan Jan-Jun 03
Penyampaian DUPAK Seharusnya
Tidak Diperkenankan Menyampaikan DUPAK Kegiatan Jan-Jun 03 Perpanjangan Terakhir Penyampaian DUPAK Kegiatan Jan-Jun 03
2. Contoh penetapan SK PAK jabatan untuk periode kegiatan yang telah melewati batas waktu pengajuan angka kredit.
Sdr. Adi, SE adalah Auditor Ahli Pertama dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk. I / III b. Pada 1 Januari 2003 telah diterbitkan SK PAK atas nama yang bersangkutan dengan besaran 163,50 untuk periode kegiatan sampai dengan 31 Desember 2002. Sejak 1 Januari 2003 s.d 30 Juni 2004, Sdr. Adi, SE tidak menyampaikan DUPAK. Terhadap hal ini dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Selambat-lambatnya pada Maret 2004, Pejabat Pengusul Angka Kredit menerbitkan Memo Pemberitahuan kepada Sdr. Adi, SE dengan ditembuskan kepada Sekretariat Tim Penilai, yang berisikan antara lain: (a) Yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) periode penilaian lagi (sampai dengan periode kegiatan Januari – Juni 2004)
1/3
(2)
(3)
(4)
(5)
untuk mengusulkan DUPAK atas kegiatan pengawasan yang selesai pada periode 1 Januari s.d 30 Juni 2003. (b) Apabila sampai periode di atas yang bersangkutan tidak menyampaikan DUPAK, maka Pejabat Pengusul akan membuat dan menyampaikan DUPAK nihil sebagai dasar penerbitan SK PAK secara jabatan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit . Apabila sampai dengan Agustus 2004, Sdr. Adi, SE tidak juga menyampaikan DUPAK untuk kegiatan yang selesai dalam periode 1 Januari s.d 30 Juni 2003, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Pejabat Pengusul diwajibkan untuk membuat DUPAK secara jabatan atas nama Sdr. Adi, SE untuk periode 1 Januari s.d 30 Juni 2003. DUPAK tersebut merupakan DUPAK nihil yang dibuat karena kelalaian PFA dalam melakukan self assesment pengumpulan angka kredit. DUPAK secara jabatan tersebut disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Periode DUPAK (Masa Penilaian) adalah periode kegiatan yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah 1 Januari sd 30 Juni 2003. (b) Pada DUPAK di Kolom ke-5 bagian Unsur Yang Dinilai (Angka Kredit Baru) dikosongkan. (c) Pada Catatan Pejabat Pengusul dicantumkan nomor dan tanggal Memo Pemberitahuan dan keterangan bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan PFA yang bersangkutan belum menyampaikan DUPAK periode dimaksud. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menerbitkan SK PAK berdasarkan DUPAK tersebut dengan me-’nihil’-kan kolom angka kredit baru, sehingga besaran angka kredit untuk Sdr. Adi, SE. untuk periode penilaian 1 Januari sd 30 Juni 2003 adalah sama seperti 1 Desember 2002, yaitu 163,50. Penerapan hal yang sama akan berulang untuk periode penilaian selanjutnya apabila yang bersangkutan tidak menyampaikan DUPAK.
3. Contoh penetapan SK PAK jabatan untuk pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan Sdr. Budi, SH adalah Auditor Ahli Pertama yang diangkat per 2 Januari 2002 dengan pangkat/golongan Penata Muda / III a – tmt 1 Oktober 2001. Pada 1 Agustus 2005 telah diterbitkan SK PAK atas nama yang bersangkutan dengan besaran 130,25 untuk periode kegiatan sampai dengan 31 Juni 2005. Sejak 1 Juli 2005 s.d 31 Desember 2007, Sdr. Budi, SH tidak menyampaikan DUPAK. Terhadap hal ini dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir (Juli 2007), Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-125/K/1997, Romawi X, huruf A butir 1.c, memberikan Peringatan Tertulis kepada PFA yang diperkirakan tidak akan memperoleh jumlah angka kredit yang dipersyaratkan. 2/3
(2) Apabila sampai dengan Januari 2008, Sdr. Budi, SH tidak juga menyampaikan DUPAK untuk kegiatan sampai dengan 31 Desember 2007, maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengusul diwajibkan untuk membuat DUPAK secara jabatan atas nama Sdr. Budi, SH untuk periode sampai dengan 31 Desember 2007. DUPAK tersebut merupakan DUPAK nihil yang dibuat karena kelalaian PFA dalam melakukan self assesment pengumpulan angka kredit. (3) DUPAK secara jabatan tersebut disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) Periode DUPAK (Masa Penilaian) adalah periode kegiatan sampai dengan periode terakhir pengumpulan angka kredit yang ditentukan, dalam hal ini adalah sampai dengan 31 Desember 2007 (b) Pada DUPAK di Kolom ke-5 bagian Unsur Yang Dinilai (Angka Kredit Baru) dikosongkan. (c) Pada Catatan Pejabat Pengusul dicantumkan nomor dan tanggal Peringatan Tertulis dan keterangan bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan PFA yang bersangkutan belum menyampaikan DUPAK periode dimaksud. (4) Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menerbitkan SK PAK berdasarkan DUPAK tersebut dengan me-’nihil’-kan kolom angka kredit baru, sehingga besaran angka kredit untuk Sdr. Budi, SH. untuk periode penilaian sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sama seperti penetapan angka kredit yang terakhir (1 Agustus 2005), yaitu 130,25. (5) Apabila dalam masa pembebasan sementara Sdr. Budi, SH menyampaikan DUPAK, maka angka kredit yang dapat diusulkannya adalah angka kredit atas kegiatan yang telah selesai dengan batas waktu pengajuan 1 (satu) tahun setelah kegiatan selesai.
***
3/3
