BAB VII SIMPULAN, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN
7.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Secara umum Inspektorat Daerah telah berperan dengan baik dalam pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Peranan tersebut diantaranya yaitu dalam beberapa upaya pencegahan sebagai berikut: a.
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Inspektorat telah melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap implementasi SPIP pada seluruh unsur SPIP.
b.
Implementasi Manajemen Risiko. Inspektorat Daerah telah melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap penilaian risiko. Dalam evaluasi yang dilakukan, Inspektorat Daerah juga telah merekomendasikan perbaikan terhadap penilaian dan rencana tindakan perbaikannya. Inspektorat daerah juga telah merencanakan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko yang telah dilakukan penilaian tersebut pada tahun 2016.
c.
Implementasi regulasi dan sanksi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Inspektorat Daerah telah memastikan apakah regulasi yang diberlakukan telah ditaati atau belum pada saat Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus/Tematik. Inspektorat Daerah juga telah
109
110
menerapkan sanksi yang diberlakukan melalui rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan rekomendasi tersebut dipantau dengan kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). d.
Kegiatan desk audit yang di dalamnya termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Dengan dilaksanakannya desk audit, diharapkan fraud pengadaan barang/jasa dapat dicegah karena SKPD merasa diawasi setiap saat melalui pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada Inspektorat daerah setiap bulan. Hasil desk audit yang disampaikan kepada SKPD juga dapat menjadi perhatian SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil desk audit tersebut.
e.
Kegiatan monitoring kegiatan SKPD yang di dalamnya termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Dengan dilaksanakannya monitoring diharapkan kegiatan SKPD termasuk pengadaan barang/jasa dapat dimonitor apakah sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada atau belum. Selain itu juga dapat digali hambatanhambatan apa yang terdapat di lapangan terkait kegiatan tersebut, sehingga dapat dicari solusi penyelesaiannya dan direkomendasikan melalui laporan hasil monitoring yang disampaikan kepada SKPD maupun kepada Bupati.
Khusus untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai yang besar dan dengan risiko yang tinggi pencegahan belum dilakukan dengan baik. Seharusnya Inspektorat Daerah dapat melakukan probity audit, yaitu kegiatan penilaian
111
(independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. 2.
Secara umum Inspektorat Daerah telah berperan dengan baik dalam pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Pendeteksian fraud tersebut diantaranya dilakukan dengan: a.
Identifikasi gejala dan red flags. Digunakan sebagai langkah awal dalam pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa, sehingga memudahkan dalam pendeteksian fraud yang dilakukan auditor.
b.
Critical Point Auditing dan Analisis Kepekaan (job sensitivity analysis). Digunakan untuk memudahkan auditor dalam mendeteksi fraud pengadaan barang/jasa dan memudahkan mendeteksi siapa pelaku fraud tersebut.
c.
Whistleblowing
System
khusus
pengadaan
barang/jasa
belum
diimplementasikan. Pengaduan masih bersifat umum, meski di dalamnya termasuk juga pengaduan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Inspektorat Daerah masih memiliki kendala-kendala dalam pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa diantaranya yaitu: a. Masih minimnya auditor yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. b. Masih minimnya sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan audit pengadaan barang/jasa.
112
c. Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan
berbasis
risiko
belum
diimplementasikan, sehingga pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa belum dapat dilakukan secara maksimal. Namun Inspektorat Daerah saat ini sudah mulai akan diimplementasikan. d. Belum diimplementasikannya whistleblowing system khusus pengadaan barang/jasa, sehingga pengaduan khusus pengadaan barang/jasa belum dapat berjalan maksimal.
7.2 Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, untuk meningkatkan peranan Inspektorat Daerah dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dapat direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut: 1.
Meningkatkan kapasitas auditor dan pengawas pemerintahan untuk mengikuti diklat audit pengadaan barang/jasa, diklat probity audit, diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa.
2.
Meningkatkan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan berdasarkan risiko tertinggi sebagai prioritas.
3.
Melakukan probity audit sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan yang bersifat strategis, dengan terlebih dahulu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung baik berupa peraturan Bupati tentang probity audit, peralatan pendukung audit, maupun anggaran untuk pelaksanaannya.
113
4.
Menyempurnakan draft Peraturan Bupati tentang whistleblowing system dan segera menyampaikannya kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti.
5.
Mengusulkan kepada Bupati untuk mengimplementasikan whistleblowing system khusus pengadaan barang/jasa melalui LPSE.
7.3 Keterbatasan Penelitian Penelitian ini hanya berfokus pada pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah saja, belum melakukan analisis pada penginvestigasian kasus yang terjadi. Penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, sehingga sebagai penelitian studi kasus maka hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara umum untuk organisasi lainnya. Penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Tentu saja jika dilakukan dalam waktu yang lebih lama lagi akan dapat digali lebih banyak terutama terkait kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peranan Inspektorat Daerah dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
