BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab akhir ini berisi mengenai simpulan atas penelitian yang dilakuan, keterbatasan penelitian serta rekomendasi yang disarankan oleh penulis guna menghadapi permasalahan kasus yang terjadi pada PT X. 7.1.
Simpulan Dari hasil analisa dan diskusi atas temuan yang didapatkan pada penelitian ini,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perpajakan untuk tahun pajak 2012, khususnya Pajak Pertambahan Nilai pada PT X, dinilai belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan perbedaan persepsi yang dimiliki oleh PT X dengan DJP, dimana PT X menganggap atas seluruh penerimaannya masih diakui sebagai liabilitas karena belum memenuhi syarat yang diatur dalam PSAK No 44, sehingga menganggap hal tersebut belum terutang PPN. Sedangkan DJP melihat hal tersebut sebagai pendapatan yang atasnya telah terutang PPN. Maka dari itu PT X harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Faktur Pajak, PT X membuat Faktur Pajak tidak atas setiap pembayaran yang diterima dari pembeli properti, melainkan hanya atas setiap pembayaran yang telah mencapai 100 persen. Pembuatan Faktur Pajak
90
tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. b. Dasar Pengenaan Pajak, PT X dalam membuat Faktur Pajak didasarkan atas DPP harga jual. Yakni harga transaksi sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara PT X dengan pembeli properti. Penggunaan DPP ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, dimana yang digunakan adalah harga tertinggi yaitu harga transaksi, dan bukan harga pada NJOP atau harga berdasarkan ketetapan lainnya. c. Saat terutang, PT X menerima pembayaran dari pembeli berikut dengan unsur PPN didalamnya. Namun hal tersebut tidak langsung diikuti dengan pembuatan Faktur Pajak, penyetoran dan pelaporan PPN. Sehingga saat terutang PPN yang seharusnya pada saat pembayaran diterima oleh PT X, menjadi mundur. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. d. Penyetoran dan pelaporan PPN, PT X telah menyetorkan PPN yang terutang ke Kas Negara dan melaporkannya ke KPP Pratama Yogyakarta setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Walaupun demikian, penyetoran dan pelaporan hanya dilakukan atas pembayaran penjualan properti yang telah lunas, sehingga masih ada pembayaran yang PPNnya belum disetor dan dilaporkan. 91
2. Sanksi perpajakan khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai PT X dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan atas SKPKB didasarkan karena kekurangan penyetoran PPN yang terutang, karena pada tahun 2012 PT X hanya menyetorkan PPN atas pembayaran yang telah lunas saja, sehingga masih ada pembayaran yang belum
disetorkan
PPN.
Sedangkan
STP
didasarkan
atas
tidak
dibuatkannya atau telat dalam membuatkan Faktur Pajak oleh PT X, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 7.2.
Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan dan analisis temuan yang telah dibahas sebelumnya,
maka rekomendasi yang bisa penulis berikan kepada PT X adalah: 1. Meninjau kembali dan memperbaiki mekanisme perpajakan yang dilakukan, sehingga atas mekanisme tersebut dapat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. 2. Melakukan koordinasi yang baik dengan AR maupun dengan pemeriksa ketika terjadi pemeriksaan kembali, agar PT X dapat melakukan upaya awal guna meminimalkan terjadinya pengenaan sanksi. 3. Secara konsisten dan berkelanjutkan mengikutsertakan pegawai pajaknya untuk mengikuti training perpajakan guna memperbaharui pengetahuan
92
mengenai mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan UndangUndang perpajakan yang berlaku. 4. Meninjau kembali upaya yang akan dilakukan oleh PT X terkait dengan sanksi yang diberikan DJP. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa secara materi PT X telah salah dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga kemungkinan besar akan gagal jika melakukan keberatan ataupun banding. Oleh karena itu sebaiknya PT X mengajukan permohonan
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administrasi,
permohonan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP, serta dapat juga mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran utang pajak kepada Kantor Wilayah DJP Yogyakarta sesuai dengan ketentuan UndangUndang perpajakan yang berlaku. 7.3.
Keterbatasan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT X, maka terdapat
beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu : 1. Penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi sanksi atas PPN yang diterima oleh PT X, namun untuk evaluasi atas keseluruhan jenis pajak yang dikenakan sanksi tidak dilakukan. 2. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini hanya didasarkan atas data dari pelaksanaan perpajakan tahun 2012 saja, sehingga penulis tidak
93
mengetahui dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan PT X di tahun yang lainnya, apakah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak. 3. Penelitian dilakukan penulis hanya kepada salah satu perusahaan properti di Yogyakarta tanpa membandingkannya dengan perusahaan lain, sehingga masalah terkait pajak ini tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan properti lainnya.
94
