145
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas dalam BAB V sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Aspek kepatuhan dari pemahaman LSM PKBI Jawa Barat terhadap kebijakan larangan aborsi yang dikecualikan dapat dikatakan tinggi 2. Aspek kepatuhan dari sikap LSM PKBI Jawa Barat terhadap pemahaman yang sudah dimiliki terkait dengan kebijakan larangan aborsi yang dikecualikan dapat disimpulkan bahwa mereka paham akan kebijakan yang ada, namun mereka menganggap bahwa nilai kemanusiaan lebih penting dalam menangani permasalahan di sekitar masyarakat termasuk maraknya aborsi tidak aman yang merenggut banyak nyawa ibu. Kemudian berkaitan dengan kepatuhan berdasarkan whats happening and why secara bottom up yang dikemukakan oleh Elmore, dkk (1982) terdapat 4 aspek yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 1. Dalam aspek tujuan, proses implementasi yang dilaksanakan oleh LSM PKBI Jawa Barat lebih mengikuti prosedur yang ada dalam kebijkan internal organisasi terutama merujuk pada IPPF, karena LSM PKBI Jawa Barat berkiblat seluruhya pada kebijakan pemerintah maka banyak klien yang tidak bisa terlayani maka tujuan dari adanya kebijakan tersebut akan luntur.
146
2. Secara aspek strategi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah ini, LSM PKBI Jawa Barat sudah memiliki kebijakan internal yang disesuaikan dalam memberikan layanan aborsi aman. Namun ada perbedaan yang signifikan terkait dengan kelompok sasaran program aborsi aman. 3. Dalam dimensi aktifitas, ada dua hal yang dapat disimpulkan yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang
dimiliki
oleh
LSM
PKBI
Jawa
Barat
dalam
mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai larangan aborsi yang dikecualikan. a. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang harus dimiliki dalam menjalankan kebijakan ini berkaitan dengan tim kelayakan aborsi yang terdiri dari dokter, bidan, dan konselor. Ketiga elemen tersebut sudah dimiliki oleh Klinik Teratai namun, pengembangan mutu profesi untuk ketiga elemen tersebut dapat dikatakan lemah. 4. Aspek yang kedua adalah sumber daya non manusia, hal ini berkaitan dengan perlindungan provider klinik berupa izin mendirikan dan beroperasi
klinik.
Secara
Keseluruhan,
Klinik
Teratai
telah
mengantongi izin sebagai klinik pratama sejak tahun 1989, jenis klinik pratama ini dikarenakan Klinik Teratai memberikan pelayanan dasar mengenai kesehatan reproduksi terpadu dengan ketentan tenaga medis
147
yang sudah sesuai serta hanya diperbolehkan melakukan bedah medis kecil. 5. Dalam kepatuhan terkait dengan hubungan antar organisasi terdiri dari dua aspek, yang pertama hubungan dengan eksternal organisasi yaitu antara Klinik Teratai dengan Dinas Kesehatan dan yang kedua, hubungan Klinik Teratai dengan kelembagaan PKBI Jawa Barat. keduanya dapat dikatakan tidak ada kepatuhan atau tidak belum ada koordinasi yang baik. a. Klinik Teratai dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung hubungan
antara
keduanya
dapat
disimpulkan
belum
ada
koordinasi yang baik dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas layanan klinik. b. Hubungan organisasi antara Klinik Teratai dengan Kelembagaan PKBI juga belum terbangun dengan baik. Karena berdasarkan temuan di lapangan, kelembagaan PKBI tidak tahu mendalam tentang proses pelaksanaan program aborsi aman oleh Klinik Teratai. Dan tidak memiliki kebijakan internal yang mengatur keduanya. Kesimpulan selanjutnya berkaitan dengan pemahaman dan sikap dari lapisan masyarakat, dalam hal ini ada dua yang diteliti oleh peneliti yaitu berdasarkan sasaran kebijakan dan berdasarkan pemahaman dan sikap dari kaum agama.
148
1. Kelompok Sasaran Berdasarkan hasil temuan mengenai kelompok sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang rendah terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan aborsi yang dikecualikan selaras dengan sikap kelompok sasaran. seluruh responden yang peneliti wawancara tidak mengetahui adanya kebijkan pemerintah tersebut. diantara mengetahui aborsi itu tidak boleh berdasarkan perspektif agama. Hal itu membuat sikap untuk tetap memilih pertimbangan aborsi. Kemudian perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akan mengalami faktor tekanan secara psikis. Hal tersebut yang mempengaruhi mereka untuk tetap menginginkan menggugurkan kandungan. 2. Kaum Agama Hukum aborsi akibat perkosaan pada prinsipnya adalah dilarang, tetapi jika si korban tidak menghendaki kehamilan itu dan dapat membahayakan keadaan psikologisnya bahkan jiwanya maka hukumnya boleh dengan syarat
janin
menghilangkan
belum
berusia
madharat
pada
40
hari.
korban
Alasannya perkosaan.
adalah
untuk
Menghilangkan
madharat pada korban perkosaan adalah kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi penderitaan si korban. Waktu 40 hari diambil sebagai waktu kehati-hatian berdasar hadits, juga menurut medis perkembangan janin pada usia tersebut sudah mulai menampakkan wujud sebagai seorang anakmanusia walaupun masih sangat kecil dan belum nampak secara jelas. Dengan demikian UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
149
khususnya pasal 75 hingga 77 dan PP nomor 61 tahun 2014 khsusunya pada pasal 31 sampai dengan 39 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya perlu pengawasan yang ketat dari semua pihak agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan sehingga dapat berakibat pada legalisasi aborsi yang dilarang. Berdasarkan seluruh dimensi kepatuhan dari pelaksana kebijakan yaitu LSM PKBI Jawa Barat dan Stakeholder Pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat disimpulkan belum terjadi kepatuhan. Ketidakpatuhan tersebut lebih disebabkan oleh konsep LSM itu sendiri yaitu mengedapankan kemanusiaan dan masih menganut ideology induk dari LSM PKBI yaitu IPPF. Namun, walaupun terjadi ketidakpatuhan, LSM PKBI tetap memperkuat kebijakan internal dalam program aborsi aman agar menghindari penyalahgunaan tindakan aborsi. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih tertutup dengan kebijakan ini kepada masyarakat dan masih tertutup dalam hal koordinasi dengan elemen pelaksana kebijakan.
6.2
Saran Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti akan
memberikan saran kepada LSM PKBI Jawa Barat dan stakeholder lain yang terkait dalam kebijakan larangan aborsi yang dikecualikan. Saran Tersebut berupa: 1. Mengawal konsep syarat yang ditetapkan Mentri untuk pelayanan kesehatan yang dibolehkan melakukan aborsi. Bunyi pasal 35 Ayat 1
150
(b)
cukup
melegakan
PKBI.
Karena,
pasal
tersebut
tidak
mengindikasikan pemerintah akan menunjuk atau menetapkan secara terbatas pelayanan kesehatan yang diperbolehkan melakukan tindakan aborsi. Pasal tersebut lebih menekankan tentang pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat melakukan aborsi. Artinya, yang ditetapkan oleh Menteri adalah syarat untuk dianggap layak melakukan tindakan aborsi sesuai standar. Ini menjadi catatan penting, bahwa PKBI perlu menyeriusi pengawalan konsep syarat yang akan dibuat oleh Menkes. Selain
ini,
kemudian
didasarkan
pada
syarat
tersebut,
PKBI
menjadikannya sebagai audit tools untuk menilai Klinik-Klinik PKBI. Untuk menduga soal persyaratan, Panduan kebijakan internal PKBI tentang pelayanan Aborsi Aman bisa menjadi pijakan awal, yang kemudian disusun menjadi Policy Brief / Draft Konsep Kebijakan langsung. 2. Memastikan kebijakan tentang tim kelayakan aborsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan secara terintegrasi, bukan tim ekternal yang berdiri sendiri. Tim Kelayakan Aborsi belum jelas posisinya. Jika ia melekat dengan pelayanan kesehatan, maka ini tidak menjadi ancaman serius. Pemaknaan ini yang harus terus didorong ke pemerintah, jangan sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa tim kelayakan aborsi adalah tim sendiri yang terpisah dari layanan kesehatan (klinik PKBI). 3. Pemerintah harus memperbaiki pengkomunikasian kata ‘aborsi/ itu sendiri agar tidak memunculkan stigma yang buruk dari masyarakat.
151
seharusnya pemerintah dapat mengkemas redaksional sebuah kebijakan agar dapat diterima oleh masyarakat. 4. Adanya
kebijakan
kelembagaan
PKBI
internal
yang
dengan
Klinik
mengatur
koordinasi
Teratai agar
setiap
antara aktifitas
pelayanan aborsi aman dapat terpantau dengan baik oleh kelembagaan PKBI. 5. Memperbaiki proses pengawasan, koordinasi, dan evaluasi berkala dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ke klinik yang beroperasi terutama dalam penelitian ini adalah pengawasan, koordinasi, dan evaluasi terhadap
proses
implementasi
kebijakan
larangan
aborsi
yang
dikecualikan oleh LSM PKBI Jawa Barat. 6. Dalam
rangka
pencegahan
maraknya
kehamilan
tidak
diinginkan
dikalan remaja, pemerintah seharusnya mulai mengadaka kurikulum pendidikan secara formal mengenai kesehatan reproduksi. Karena melalui pendidikan akan memunculkan kesadaran yang mendorong untuk
berprilaku
positif dan
bertanggung jawab
sehingga dapat
menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdul Wahab, Solichin (2008), Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakann NegaraEdisi Kedua,Jakarta, Bumi Aksara.
Amirin, Tatang, 1988, Penyusun Rencana Penelitian, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Budi Winarno. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS Dekdikbud.1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Desmita,
2006,
Psikologi
Perkembangan,
Bandung:
PT
Remaja
Rosdakarya. Gulo, W, 2007, Metodologi Penelitian, Jakarta:Grasindo. Hasan, Ibnu Najafi Dan Mohammad A. Khalfan, Pendidikan Dan Psikologi Anak, penerjemah: M. Anis Maulachela, Jakarta: Cahaya,2006. Huda, Miftachul, 2009, Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. John W. Creswell (2009), Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed,Yogyakarta: Pustaka Belajar.
152
Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun, 2008, Kesehatan Mental, Malang: Universitas MuhammadiyahMalang. Sabiq, Sayyid.1983, Fikih Sunnah, alih bahasa Moh Tholib, cet.2 Bandung: Al- Ma’arif. Sydney, M.S., 2007. Policy Formulation: Design and Tools. Dalam Hand Book of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods. Diedit oleh Fischer, F., Miller, G.J. and Sidner, M.S., New York: CRC Press Taylor & Francis Group Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT. RefikaAditama. Soekanto, Soerjono, Syaodih, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2009. Riant, Nugroho, Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Jakarta. Pt. Elex Media Komputindo, 2009 Randal B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986). “Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition”.Dorsey Press, Chicago, ILLinois.
Ulber Silalahi (2006),Metode Penelitian Sosial, Bandung : UNPAR PRESS.
Wahab, Sholichin Abdul (2008). Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
153
B. Dokumen
Dokumen Dinas Kesehatan Kota Bandung Dokumen Arsip Kebijakan Internal PKBI Jawa Barat Dokumen Arsip Klinik Teratai PKBI Jawa Barat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Permenkes Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Klinik Pedoman MUI tentang Hukum Islam Dokumen BKKBN terkait Analisis PP 61 Perpektif Hukum Islam
154
