BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1
Simpulan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan pengamatan, perhitungan, dan pembahasan terhadap Laporan Keuangan dan pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pusat. Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan: 1.
Secara umum Perum Pegadaian belum melaksanakan perencanaan pajak dengan efektif, karena masih banyak terdapat koreksi positif atas beban komersial , sehingga menyebabkan laba perusahaan menjadi besar.
2.
Perum Pegadaian masih menanggung PPh Pasal 21 atas karyawannya. Maka dari itu, Perum Pegadaian harus melakukan koreksi positif atas PPh Pasal 21 sebesar Rp 32.192.790.061. Hal ini disebabkan karena PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan pengurang ( non deductible expense ) sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf h Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh.
3.
Perum Pegadaian memberikan fasilitas yang berupa natura/ kenikmatan kepada karyawannya. Atas pemberian natura tersebut, Perum Pegadaian seharusnya melakukan koreksi positif. Hal ini dikarenakan pemberian natura tidak bisa dibebankan dalam Laporan Laba Rugi Fiskal sesuai dengan UU PPh No.17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 1 huruf e.
97
4.
Berdasarkan SE-27/PI.22/1986, biaya entertaiment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif, namun Perum Pegadaian tidak membuat daftar nominatif atas biaya entertainment dan biaya representasi. Hal ini menyebabkan Perum Pegadaian harus melakukan koreksi positif sebesar Rp 1.901.794.320 untuk biaya entertainment dan biaya representasi.
5.
Perum Pegadaian sudah melakukan pemotongan atas jasa konsultan dan jasa pemeliharaan. Hal ini harus terus dilakukan untuk menghindarkan dari potensi resiko dikenakan sanksi berupa denda maupun kenaikan dikemudian hari.
6.
Atas biaya pemeliharaan, BBM dan pelumas, dan biaya penyusutan pada rincian biaya, Perum Pegadaian harus melakukan koreksi positif sebesar 50% , hal ini dikarenakan atas kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai. Ha ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7.
Perum Pegadaian menangung biaya asuransi dan jamsostek untuk karyawannya.
8.
Perum Pegadaian harus melakukan koreksi positif atas PPh final jasa giro sebesar 20% dari pendapatan lain-lain, yaitu sejumlah Rp Rp 269.282.280
8.
Pada tahun 2007, Perum Pegadaian tidak terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
9.
Perum Pegadaian dapat menghasilkan penghematan PPh Badan sebesar 8,8% bila melaksanakan perencanaan pajak yang diusulkan 98
V.2
Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk Perum Pegadaian dalam melaksanakan perencanaan pajak yang efektif, yaitu: 1.
Perum Pegadaian sebaiknya mengganti pemberian Natura/ kenikmatan berupa bantuan pengobatan/ kacamata dan biaya transport ke dalam bentuk tunjangan, sehingga pemberian tunjangan tersebut tidak dilakukan koreksi positif
2.
Atas biaya entertainment dan representasi, sebaiknya Perum Pegadaian membuat daftar nominatif atas pelaksanaannya agar beban tersebut dapat dibiayakan, dan agar perusahaan dapat melakukan pengendalian atas pengeluaran yang berkaitan dengan biaya entertainment dan representasi agar tidak adanya penyalahgunaan.
3.
Perum Pegadaian sebaiknya memberikan tunjangan pajak dengan melakukan metode Gross Profit atas PPh Pasal 21 kepada karyawannya, sehingga atas pemberian tunjangan tersebut tidak dilakukan koreksi positif.
4.
Perum Pegadaian harus terus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dengan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pemakaian jasa-jasa PPh Pasal 23 dan menyetorkan PPh Pasal 23 tersebut ke KPP dimana perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak.
5.
Perusahaan perlu mengikuti perkembangan dari peraturan-peraturan perpajakan misalnya dengan memberikan pelatihan khusus, seminar perpajakan secara rutin, majalah, artikel-artikel perpajakan, atau hal-hal
99
yang dapat menambah wawasan perpajakan terutama kepada karyawan bagian treasuri. 6.
Untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih baik dimasa datang, sebaiknya perusahaan memperkerjakan personil yang mampu menangani masalah perpajakan terutama seseorang yang memiliki kemampuan setara dengan minimal lulusan “ Brevet B “ kursus konsultan pajak
7.
Perum Pegadaian sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga atas biaya rumah tangga tidak akan bersifat Grey area yang memiliki potensi untuk dilakukan koreksi positif. Selain itu dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, perusahaan akan lebih mudah dalam mengarsipkan dokumen atas transaksi tersebut.
8.
Perum Pegadaian harus lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan badan dengan perencanaan atas beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto.
9.
Sebaiknya Perum Pegadaian melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan akibat adanya beberapa koreksi positif yang belum dilakukan perusahaan dan menyebabkan laba sebelum pajak penghasilan menjadi lebih kecil setelah dilakukan perencanaan pajak. Pembetulan ini disampaikan dengan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Tahun Pajak dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, hal ini dilakukan untuk menghindarkan perusahaan dari resiko sanksi yang sangat besar yang nantinya dapat menggangu likuiditas laporan perusahaan.
100
10.
Jika perusahaan mengetahui bahwa Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi / tertinggi, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan ( deductible ) dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
101
