74
BAB VII SEJARAH PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN WILAYAH
7.1.
Kronologi Pemekaran Wilayah Tiga Kecamatan
7.1.1. Sejarah Terbentuknya Tiga Kecamatan Pemekaran kecamatan di Kabupaten Maluku Utara, sebagaimana terjadi pada pembentukan Kecamatan Malifut yang melibatkan beberapa desa di dua kecamatan, yakni enam desa Kecamatan Jailolo dan lima desa Kecamatan Kao pada faktanya mendapatkan penolakan masyarakat yang sanga kuat. Namun realitas juga menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat untuk menolak bergabung ke Kecamatan Malifut tidak mendapat tanggapan yang signifikan dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara. Dengan kondisi ini (baca: penolakan masyarakat yang tidak mendapat respon yang baik), maka pada akhirnya memunculkan konflik sosial di penghujung tahun 1999 di Maluku Utara. Hal lainnya adalah dengan adanya penolakan masyarakat terutama pada masyarakat enam desa untuk tidak bergabung, baik dengan Kecamatan Malifut maupun Kabupaten Halmahera Utara, sehingga pada akhirnya atas aspirasi masyarakat pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat membentuk Kecamatan Jailolo Timur dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara membentuk Kecamatan Kao Teluk.
7.1.2. Sejarah Pembentukan Wilayah Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Pembentukan Kecamatan Malifut melalui PP Nomor 42 1999, dengan melibatkan beberapa desa dari Kecamatan Jailolo dan beberapa desa Kecamatan Kao meninggalkan masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Kecamatan ini terbentuk setelah pada tahun 1970-an oleh pemerintah Kabupaten Maluku Utara dilaksanakan program transmigrasi lokal (translok) dalam bentuk bedol kecamatan, sehingga Kecamatan Makian Pulau dengan secara dipaksakan oleh pemerintah saat itu untuk meninggalkan Pulau Makian dengan alasan ancaman gunung berapi.
75
Upaya pemindahan masyarakat ini berhasil dilakukan dan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Utara, masyarakat Kecamatan Makian Pulau ditempatkan di daratan halmahera bagian utara, dimana wilayah itu menjadi bagian dari wilayah adat suku Kao, yang juga merupakan bagian dari wilayah ibukota Kecamatan Kao. karena dalam sudut pandang masyarakata Kao, wilayah tersebut masih menjadi bagian dari tanah adat suku Kao yang dipinjamkan untuk sementara kepada masyarakat Makian yang di evakuasi oleh pemerintah Kabupaten Maluku Utara karena ancaman gunung berapi Kie Besi. Dalam perjalanan waktu kurang-lebih 25 tahun, masyarakat makian pulau yang tidak mengetahui eksistensi kewargaannya, maka pada tahap selanjutnya, yakni tepatnya pada tanggal 26 Mei tahun 1999 Kecamatan Malifut terbentuk dengan keluarnya PP No. 42 tahun 1999 dengan desa-desa meliputi 16 desa dari Kecamatan Makian Pulau, 6 desa dari Kecamatan Jailolo dan 5 desa dari Kecamatan Kao. Dengan terbentuknya Kecamatan Malifut, maka dalam pandangan masyarakat Kao, hal itu merupakan bentuk pencaplokan atas tanah adat mereka, karena wilayah Malifut adalah bagian dari tanah adat Kao. Untuk menjelaskannya secara rinci dibawah ini dibuatkan gambar sebagai berikut : Tabel.7.1. Kronologi Pembentukan Wilayah Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Wilayah Administrasi Kecamatan Kao
Sebelum 1999
Kecamatan Jailolo
Merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Utara
Kecamatan Malifut
Belum Terbentuk Kecamatan Malifut
Menjadi Bagian Kabupaten Maluku Utara
Sumber : Data Primer,2009
1999-2003 Keluar PP No. 42 Tahun 1999. Sebagian wilayah Kecamatan Kao menjadi wil. Malifut. Keluar PP No. 42 Tahun 1999. Sebagian wilayah Kec. Jailolo menjadi wil. Malifut Terbentuknya Kecamatan Malifut melalui PP No. 42 Tahun 1999 dengan 5 desa ex- Kec. Kao, 6 desa ex- Kec.Jailolo dan 16 desa ex- dari Kec. Makian Pulau
2003-skrng Menjadi bagian dari wilayah Kab. Halmahera Utara
Bagian dari wilayah Kab. Halmahera Barat, yang merupakan perpindahan wilayah kab. Induk (Maluku Utara) ke Jailolo Bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara
76
Selanjutnya, pada tahun 2001, berbagai upaya dilakukan untuk resolusi konflik, mulai dari menggunakan pendekatan persuasif dengan mempertemukan tokoh-tokoh adat, agama dan pemuda di masing-masing komunitas sampai pada kebijakan penyelesaian yang sedikit represif oleh kekuatan negara, dengan memberlakukan darurat sipil di Provinsi Maluku Utara. Namun kebijakankebijakan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal, terbukti masih adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kekuatan negara yang pada akhirnya terjadi kontak baik fisik maupun bersenjata antara masyarakat sipil dan aparat keamanan. hal ini karena trust yang terbangun selama ini telah dihancukan akibat konflik. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ada melemah. Namun, kondisi ini perlahan mulai membaik, dimana pada penghujung tahun 2001 sampai 2002 kesadaran masyarakat mulai membaik, sehingga konflik pun kemudian berakhir, hal itu dibuktikan dengan telah kembalinya sebagian masyarakat (pengungsi) ke tempat asalnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, pada tahun 2003 sebagai konsekuensi dari pemekaran Provinsi Maluku Utara, maka di mekarkan beberapa kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Dengan terbentuknya kabupaten tersebut, konflik dengan issu tentang batas wilayah kedua kabupaten pun ikut berlangsung, hal mana wilayah yang di perebutkan adalah merupakan bagian dari titik awal konflik komunal yang berlangsung di daerah ini beberapa waktu lalu. Konflik ini pun kemudian berlangsung sampai saat ini dan belum ada sebuah rekonstruksi model penyelesaian konflik. Konflik demi konflik ini terjadi, karena, pada dasarnya pembentukan Kecamatan Malifut mendapat tanggapan yang tidak baik dari desa-desa yang digabungkan, baik 5 desa Kecamatan Kao yang tetap berkeinginan bergabung dengan kecamatan induk (baca: Kao) maupun 6 desa yang juga berkeinginan tetap bergabung dengan Kecamatan Jailolo, namun pemerintah tetap mempertahankan dan memaksakan 11 desa menjadi bagian dari Kecamatan Malifut, di tengah menguatnya protes dari desa-desa bersangkutan.
77
7.1.3. Sejarah Pembentukan Wilayah Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ( Bab V) bahwa sejak zaman kerajaan sampai menjadi kabupaten, wilayah Maluku Utara memiliki 4 (Empat) KPS (Kecamatan), yakni KPS Bacan, KPS Sanana, KPS Jailolo dan KPS Tobelo. Batas KPS Tobelo dan Jailolo adalah Tanjung Tabobo Loloda. Dengan demikian maka wilayah enam desa adalah merupakan bagian dari KPS Jailolo. Sebelum PP 42 tahun 1999 dikeluarkan oleh pemerintah, di era tahun 1970-an,atau lebih tepatnya pada tahun 1975 di wilayah Kabupaten Maluku Utara diadakan trasmigrasi lokal, yaitu penduduk dari berapa desa di Kecamatan Makian Pulau dipindahkan ke daratan halmahera. Dengan adanya program bedol kecamatan (pemindahan total), maka kemudian lahirlah sebuah PP (baca: PP 42) tentang pembentukan Kecamatan Malifut. Terbentuknya kecamatan ini mendapat protes yang sangat luar biasa besarnya. Dalam mana beberapa desa yang dimasukkan sebagai bagian Kecamatan Malifut tidak enggan bergabung dengan kecamatan yang dibentuk dengan PP Nomor 42 tahun 1999 tersebut. Adapun desa-desa yang menolak, diantaranya adalah enam desa yang disengketakan kedua kabupaten. Atas dasar inilah, maka tuntutan masyarakat untuk di bentuk sebuah kecamatan baru yang secara otomatis menggabungkan wilayah enam desa untuk menjadi bagian dari Kecamatan Jailolo dan selanjutnya menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Barat. Tuntutan ini mendapat respon baik dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sehingga melalui DPRD dilahirkan sebuah produk hukum yang melindungi wilayah enam desa dengan PERDA No. 6 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Jailolo Timur. Pembentukan kecamatan ini didasai oleh alasan historis, kedekatan emosional dan pelayanan pemerintahan. Dengan kondisi kekacauan pengelolaan wilayah enam desa yang sesungguhnya menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Malifut, maka pemda Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya mengeluarkan sebuah PERDA No. 2 Tahun 2006 tentang pemisahan 11 desa dalam wilayah malifut dan melakukan pembentukan Kecamatan Kao Teluk. Wilayah Kecamatan Kao Teluk meliputi wilayah enam
78
desa yang disengketakan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara.
7.1.4. Sejarah Pembentukan Wilayah Kecamatan Kao Teluk di Kabupaten Halmahera Utara Sebagaimana Kabupaten Halmahera Barat, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meresponi pengelolaan wilayah enam desa yang semakin mengalami kekacauan, maka untuk memberikan kejelasan atas status wilayah enam desa sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Malifut dan selanjutnya adalah bagian dari Kabupaten Halmahera Utara, sehingga dilahirkan sebuah PERDA No.2 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kao Teluk. Berbeda dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang hanya memiliki enam desa dalam wilayah Kecamatan Jailolo Timur, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memasukkan 11 desa sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Kao Teluk. Alasan pembentukan Kecamatan Kao Teluk adalah karena wilayah enam desa merupakan bagian dari Kecamatan Malifut yang dibentuk melalui PP nomor 42 Tahun 1999, sehingga ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya memasukkan Kecamatan Malifut sebagian bagian dari Kabupaten Halmahera Utara, maka dengan sendirinya wilayah enam desa secara de jure adalah bagian dari Kabupaten Halmahera Utara. Berbeda dengan Kecamatan Jailolo Timur yang wilayahnya hanya meliputi enam desa, Kecamatan Kao Teluk yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, memiliki wilayah meliputi enam desa sengketa dan lima desa yang di mekarkan, yakni desa Tabanoma, Maka Eling, Tiowor, Baru Madehe dan Kuntum Mekar.
7.1.5. Sejarah Penggabungan 11 Desa dalam Wilayah Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Sebagimana dijelaskan diatas, bahwa terbentuknya Kecamatan Malifut sesuai dengan PP No.42 Tahun 1999 dengan melibatkan desa - desa yang tidak termasuk dalam bagian desa-desa Kecamatan Makian Pulau – dengan jumlah 16
79
desa – telah menimbulkan protes yang signifikan dari masyarakat. Namun, protes ini tidak (belum) mendapatkan tanggapan yang serius dari para pengambil kebijakan. Realitas ini mengakibatkan protes memasuki fase yang lebih kompleks, yakni konflik horizontal dengan berbagai issu. Hal ini dapat dilihat dengan konflik yang terjadi di penghujung tahun 1999 lalu di Provinsi Maluku Utara. Konflik juga belakangan terjadi antar kabupaten. Ketika keluarnya UU No.1 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kecenderungan konflik terus berlangsung, kali ini konflik antara pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat
dan
pemerintah
Kabupaten
Halmahera
Utara
dalam
memperebutkan wilayah enam desa. Dimana terdapat klaim masing-masing kabupaten terhadap enam desa. Secara adiministratif, wilayah enam desa – eks desa Kecamatan Jailolodalam Undang-Undang No. 01 tahun 2003 adalah bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara, sebagai konsekuensi dari Kecamatan Malifut dimasukkan menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Utara. Namun sebagian besar masyarakat enam desa tetap memilih bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat. Tidak berlebihan tuntutatn ini, karena realitas menunjukkan pelayanan publik selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Berbeda dengan masyarakat enam desa, masyarakat lima desa tetap memilih bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara, tetapi bukan menjadi bagian dari Kecamatan Malifut melainkan bagian dari Kecamatan Kao. Letak perbedaan cara pandang dari masyarakt enam desa dan lima desa adalah karena enam desa adalah eks wilayah Kecamatan Jailolo yang tentunya lebih memilih bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat. Sementara masyarakat lima desa tetap berkeinginan untuk bergabung dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dengan alasan bahwa mereka sejak awal menjadi bagian dari Kecamatan Kao, dan menolak menjadi bagian Kecamatan Malifut. Penolakan ini terkait dengan berbagai alasanalasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk memberikan penjelasan atas kronologis penggabungan wilayah sebelas desa (11 Desa), dibawah ini digambarkan alur pemekaran dan penggabungan 11 desa ke Kecamatan Malifut sebagai berikut:
80
5 Desa ex. Kecamatan Kao. Kab. Halut
6 Desa ex. Kecamatan Jailolo Kab. Halbar
Wilayah yang mendapatkan pelayanan publik dari Kab. Halbar
Kecamatan Malifut Kab. Halut
Gambar.7.1. Kronologis Penggabungan 11 Desa ke Kecamatan Malifut Keterangan gambar : -
Gambar Hitam Tebal adalah wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara Gambar garis terputus adalah wilayah pelayanan publik Kabupaten Halbar Gambar dengan tulisan merah adalah desa ex.wilayah Jailolo Gambar dengan tulisan biru adalah desa ex.wilayah kao
Gambar diatas menjelaskan bahwa 11 (sebelas) desa yang terdiri dari 5 (lima) desa eks. Kecamatan Kao dan 6 (enam) desa eks. Kecamatan Jailolo, setelah dikeluarkan PP No.42 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Malifut, maka secara administratif telah menjadi desa-desa dalam wilayah kecamatan Malifut. Walaupun dalam pembentukan kecamatan secara de jure 11 (sebelas) desa ditetapkan sebagai bagian dari Kecamatan Malifut, namun realitas menunjukkan bahwa terdapat protes yang signifikan dari masyarakat 11 (sebelas) desa yang menolak bergabung dengan Kecamatan Malifut. Dengan adanya protes yang berlangsung sejak awal atas ketidaksediaan bergabung dengan Kecamatan Malifut, maka saat keluarnya UU No. 1 Tahun 2003, yang memasukkan Kecamatan Malifut sebagai bagian dari Kabupaten Halmahera Utara juga menghadapi protes yang sangat signifikan dari masyarakat. karena secara otomatis 11 (sebelas) desa juga ikut bergabung dengan kabupaten dimaksud. Namun pada aksi protes ini, tidak secara universal dilakukan oleh
81
masyarakat di 11 (sebelas) desa, karena yang melakukan protes penolakan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara hanya dilakukan oleh masyarakat di enam desa. Sedangkan masyarakat lima desa tetap berkeinginan untuk bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara, sekalipun tetap menolak bergabung dengan Kecamatan Malifut. Untuk jelasnya, dibawah ini digambarkan posisi masing-masing desa sebagai berikut:
Tabel. 7.2. Posisi Enam Desa Sengketa di Kec. Malifut Kab. Halmahera Utara Tahun
Kab. Maluku Utara
Sebelum 1999
Wilayah enam desa sengketa merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara sebelum keluarnya PP. No. 42 Tahun 1999 yang kemudian menggabungkan wilayah ini sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Malifut Kabupaten Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara meningkat statusnya menjadi Provinsi Maluku Utara dengan ibukota sementara Kota Ternate dan definitive Kota Sofifi, selanjutnya Kab. Maluku Utara dipindahkan ke Jailolo dan menjadi Kabupaten Halmahera Barat
1999-skrng
Kab. Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Barat belum terbentuk, ia masih menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Utara, dengan wilayah beberapa Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Jailolo yang wilayahnya mencakup enam desa sengketa Secara politik, keinginan masyarakat enam desa adalah bergabung ke Kab. Halmahera Barat, dengan alasan kedekatan emosional dan historis sebagai bagian dari wilayah Kec. Jailolo, serta alasan pelayanan yang dilakukan oleh Pemda Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara belum terbentuk, ia masih menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Utara, dengan wilayah beberapa Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kao
Realitas administrasi enam desa sengketa adalah bagian dari wilayah Kec. Malifut sesuai PP dan UU, dimana wilayah Kec. Malifut adalah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Data Primer
Dengan kondisi kekacauan pengelolaan wilayah yang terjadi sebagaimana dijelaskan diatas, maka oleh masing-masing pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara menginisiasi untuk membentuk kecamatan baru di wilayah enam desa. sebagaimana terlihat dalam produk hukum masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat
dengan Perda No. 6 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Jailolo Timur
82
dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kao Teluk. 7.1.6. Dinamika Pembentukan Wilayah Kecamatan Malifut, Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk Sebagai
konsekuensi
logis dari lahirnya
undang-undang
tentang
pembentukan kabupaten di Provinsi Maluku Utara, tentunya tuntutan setiap kabupaten harus menyiapkan segala kesiapan yang berkaitan dengan saran dan prasarana pendukung hadirnya sebuah kabupaten. Di antaranya adalah syarat kecukupan kecamatan sebuah kabupaten. Namun untuk konteks dimaksud, Kecamatan Malifut jauh telah terbentuk sebelum pemekaran itu terjadi. Berbeda dengan Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk, yang lahir akibat pertarungan elite di kedua pemerintah kabupaten, dengan tujuan untuk menancapkan legitimasi kepemilikannya atas wilayah tersebut. Sebagaimana telah banyak diuraikan diatas, bahwa Kecamatan Malifut lahir akibat adanya program bedol kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Utara atas Kecamatan Makian Pulau pada tahun 1975 dengan alasan ancaman gunung berapi. Namun, pada sisi yang lain, pemindahan masyarakat dari wilayah Kecamatan Makian Pulau ke daratan Halmahera bagian utara juga merupakan kepentingan elite lokal untuk menjadikan wilayah Halmahera bagian utara (tepatnya wilayah Kao) yang ditempati oleh masyarakat Makian Pulau yang kemudian menjadikan Kecamatan Malifut sebagai sebuah Kabupaten baru di masa mendatang. Untuk
menjelaskan
hal dimaksud secara
lebih
terperinci,
akan
digambarkan dinamika lahirnya Kecamatan Malifut, Jailolo Timur dan Kao Teluk sebagaimana table 7.3 dan Peta di bawah ini yang mengilustrasikan dinamika dan proses terbentuknya tiga kecamatan tersebut.
83
Tabel. 7.3. Dinamika Terbentuknya Tiga Kecamatan Tahun Pra 1999
Malifut
Jailolo Timur
Kao Teluk
Kecamatan Malifut
Kecamatan Jailolo
Kecamatan Kao Teluk
belum terbentuk,
Timur belum terbentuk,
belum terbentuk, ia
sebagian besar desa-
ia merupakan bagian
merupakan bagian dari
desanya menjadi bagian
dari Kecamatan Jailolo
wilayah Kecamatan Kao
dari Kecamatan Makian
Kabupaten
Kabupaten Maluku Utara
Pulau yang terpisah dari
Maluku Utara
pulau Halmahera, dan menjadi bagian dari administrative Kab. Maluku Utara 1999 – 2000
Terbentuk Kec. Malifut
Kec. Jailolo Timur
Kec. Kao Teluk belum
dgn penduduk yang
belum terbentuk ,ia
terbentuk, ia menjadi
berasal dari 16 desa
menjadi bagian dari
bagian dari wilayah Kec.
Kec. Makian pulau,
wilayah Kec. Malifut
Malifut Kab. Maluku
6desa Kec. Jailolo dan 5
Kab. Maluku Utara
Utara sesuai dengan PP
desa Kecamatan Kao.
sesuai dengan PP No.
No. 42 Tahun 1999
dan Kecamatan Makian
42 Tahun 1999 dengan
dengan memasukkan
Pulau dinyatakan di
memasukkan enam
enam desa didalamnya.
tutup oleh Pemda Kab
desa didalamnya.
Disinilah kekisruhan
Maluku Utara
Disinilah kekisruhan
identitas wilayah terjadi
identitas wilayah terjadi 2000-Skrng
Kecamatan Malifut
Pada tahun 2005 keluar
Tahun 2006 terbentuk
sudah terbentuk.pada
perda tentang
Kec. Kao Teluk, dengan
tahun 2003 Kec. Makian
pembentukan Kec.
desanya adalah 11 desa
pulau kembali dibuka
Jailolo Timur dengan
yang menolak bergabung
oleh Pemda Provinsi
desa-desanya adalah
dgn Kec. Malifut
Maluku Utara dan
enam desa yang semula
Kabupaten Halut. Desa-
berada dlm wilayah
menjadi desa-desa dari
desa tersebut adalah
Kab. Halmahera Selatan.
Kecamatan Jailolo
enam desa ex.
Kondisi ini
yakni kemudian
Kec.Jailolo Kab. Halbar
memunculkan pemikiran
diperebutkan kedua
dan lima desa ex. Kec.
bahwa pemindahan
Kabupaten Halbar dan
Kao Kabupaten Halut
masyarakat Makian
Halut
Pulau ke Halmahera pada adalah kepentingan elite lokal
Sumber : Data Primer
84
Data diatas menunujukkan bahwa dinamika pemekaran wilayah yang terjadi di tiga kecamatan dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya arogansi masing-masing pemerintah daerah di kedua kabupaten, terutama pembentukan Kecamatan Jailolo Timur yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat. Dimana kebijakan pembentukan kecamatan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena realitas menunjukkan bahwa wilayah enam desa secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk lebih jelas di bawah ini digambarkan kronologisnya dengan peta sebagai berikut :
Sumber : Google Maps 2010
Gambar. 7.2. Peta Kabupaten Maluku Utara Peta Provinsi Maluku Utara, yang juga merupakan peta wilayah Kabupaten Maluku Utara sebelum di mekarkan menjadi provinsi. Pada tahun 1975 melalui kebijakan “bedol pulau”, pemerintah Kabupaten Maluku Utara melakukan transmigrasi lokal masyarakat Kecamatan Makian Pulau ke daratan Halmahera bagian utara, lebih tepatnya dalam wilayah adat Kao. Kebijakan pemindahan masyarakat Makian Pulau ke daratan Halmahera bagian utara ini, pada awalnya ditentang oleh masyarakat, namun upaya pemindahan terus dilakukan oleh
85
pemerintah dengan salah satu alasannya adalah wilayah Kecamatan Makian Pulau yang memiliki gunung berapi dapat memberikan ancaman bagi masyakat setempat, sehingga wilayah ini akan ditutup oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara. Dengan dasar inilah, maka masyarakat Makian Pulau pada akhirnya meninggalkan wilayah yang telah ditempatinya sejak ratusan tahun itu menuju wilayah baru di Halmahera bagian utara. Peta di bawah ini memberikan penjelasan proses transmigrasi lokal masyarakat Kecamatan Makian Pulau Kabupaten Maluku Utara ke daratan Halmahera.
Sumber : Google Maps 2010
Gambar. 7.3. Peta Proses Transmigrasi Lokal Masyarakat Makian Pulau ke Daratan Halmahera Pada awalnya kebijakan “bedol pulau” dengan memindahkan masyarakat Kecamatan Makian Pulau ke daratan Halmahera telah di tentang oleh masyarakat, namun negara (baca: pemerintah Kabupaten Maluku Utara) secara paksa
86
mendesak masyarakat Kecamatan Makian Pulau untuk meninggalkan Pulau Makian. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan masyarakat Makian Pulau di wilayah adat suku Kao sangat harmonis pada awalnya, namun semuanya menjadi malapetaka ketika pada tahun 1998 muncul issu pembentukan Kecamatan Makian Malifut. Kondisi ini kemudian memunculkan protes masyarakat setempat, namun dalam dinamika rezim orde baru dimana negara sangat berkuasa dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat, maka pada tahun 1999 Kecamatan Makian Malifut terbentuk setelah tidak memiliki status kependudukan yang tidak jelas selama range waktu 1975-1998. Tragisnya pembentukan Kecamatan Makian Malifut tidak saja dengan desa-desa eks Kecamatan Makian Pulau yang telah dinyatakan di tutup oleh pemerintah Kabupaten Maluku Utara, tetapi menggabungkan lagi dengan 6 (enam) desa yang merupakan bagian Kecamatan Jailolo Kabupaten Maluku Utara –kemudian menjadi Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara- dan 5 (lima) desa bagian dari Kecamatan Kao Kabupaten Maluku Utara - menjadi Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara-. Realitas tersebut dapat di lihat pada peta di bawah ini :
Sumber : Google Maps 2010
Gambar. 7.4. Peta Kronologis Terbentuknya Kecamatan Makian Malifut
87
Selanjutnya, dampak dari keengganan masyarakat enam desa untuk bergabung ke Kecamatan Makian Malifut, maka pada tahun 2003, saat keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, dimana enam desa selanjutnya digabungkan dengan Kabupaten Halmahera Utara, karena Kecamatan Malifut merupakan bagian dari Kabupaten Halmahera Utara. Penggabungan ini kemudian memunculkan protes masyarakat enam desa, setelah beberapa tahun proses protes masyarakat atas penggabungan mereka ke Kecamatan Malifut terhenti akibat konflik yang melanda Provinsi Maluku Utara. Penolakan masyarakat untuk bergabung dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, dilandasi oleh berbagai alasan. Diantaranya adalah : alasan emosional, historis dan kedekatan wialayah. Realitas menunjukkan bahwa protes ini tidak ditanggapi secara baik oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, maka aspirasi masyarakat enam desa kemudian disampaikan ke pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat. Menyikapi aspirasi masyarakat enam desa yang tidak bersedia mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, maka pada tahun 2005 pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menerbitkan PERDA no. 6 tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Jailolo Timur, yang
desa-desanya sebagai berikut : desa Pasir Putih, Bobane Igo,
Tetewang, Akelamo Raya, Ake Sahu/ Gamsungi dan Dum-Dum. Sejalan dengan sikap pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang menerbitkan PERDA No. 6 tahun 2005, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara atas dasar amanah PP No. 42 tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Makian Malifut Kabupaten Maluku Utara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten/kota di Povinsi Maluku Utara, yang menjelaskan bahwa wilayah enam desa adalah bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan PERDA Nomor 2 tahun 2006 tentang pemekaran dan penggabungan wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan membentuk salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Kao Teluk dengan desa-desanya sebagai berikut: desa Pasir Putih, Bobane Igo, Tetewang, Akelamo Raya, Ake Sahu/
88
Gamsungi dan Dum-Dum, dan desa Tabanoma,Maka Eling, Tiowor, Baru Madehe dan Kuntum Mekar. Dengan demikian wilayah enam desa berada dalam 2(dua) wilayah kecamatan dan selanjutnya menjadi bagian dari 2 (dua) wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Halmana dapat dilihat pada peta dibawah ini :
Sumber : Google Maps 2010
Gambar. 7. 5. Peta Terbentuknya Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk Peta diatas memberikan penjelasan bahwa pada awalnya wilayah Kecamatan Malifut adalah bagian wilayah Kecamatan Kao dan sebagian wilayah Kecamatan Jailolo. Namun akibat dari penolakan masyarakat enam dan lima desa, maka wilayah ini kemudian dimekarkan oleh kedua kabupaten dengan berbagai alasan yang menyertainya. Sehingga di bentuk Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk yang wilayahnya meliputi wilayah enam desa. Realitas menunjukkan bahwa sebelum terbentuknya kedua kecamatan, baik wilayah Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk adalah bagian dari Kecamatan Malifut sesuai PP Nomor 42 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor
89
1 tahun 2003. Akibat dari proses pemekaran dan/penggabungan wilayah yang berlangsung tidak secara sistematis, maka pada akhirnya menjadikan wilayah enam desa di perebutkan oleh Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara.
