PERTARUNGAN GAGASAN DAN KEKUASAAN DALAM PEMEKARAN WILAYAH (Studi Kasus: Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi)
Aulia Farida
Mayor Sosiologi Pedesaan SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan dalam Pemekaran Wilayah, Studi Kasus Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsis Jambi adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir tesis ini.
Bogor,
Januari 2010
Aulia Farida I353070051
Abstract
Aulia Farida. The Clash Between Ideas and Power in Regional Segregation (Pemekaran Wilayah) (Case: Bungo District and Tebo District Jambi Province. Under supervision of Arya Hadi Dharmawan and Fredian Tonny. Regional Segregation (Pemekaran Wilayah) is becoming more common in Indonesia for several reasons. The ideal purpose of regional segregation (pemekaran wilayah) is to increase the welfare of the community. This can happen because of the shortening and simplifying of the line of bureaucracy, utilization and management of local resources by local communities, and thus making the control over them easier. Nevertheless, facts from the field show that most regional segregation (pemekaran wilayah) is being abused by certain people involved in the process. One of the main vested interests is to establish power in the new region. There are many other vested interests implicated here. Each actor involved here has his own underlying motive. One region that had undergone segregation is the district of Bungo-Tebo of Jambi Province. Regional segregation (pemekaran wilayah) is in accordance with government policy, formulated in order to give the chance to all provinces in Indonesia to implement better economic development as needed. Bungo-Tebo attempted to segregate its region even though this district was poorly-equipped with all necessary condit ions for the change. They claimed “community welfare issues” were the reason to proceed regional segregation (pemekaran wilayah), regardless of their current situation. To make the terms and the proposal of regional segregation (pemekaran wilayah) work and ready to be approved by the central government, the local government worked with various actors to build up various strategies to succeed their goals. One of them is the manipulation of new government headquarter locations and facilities, the locations for the capitals of the new districts, and also the area boundaries. The hasty and injudicious planning has caused a multitude of problems for the newly born districts. It can be seen in the policies hatched by the new district’s governments. Communities in both new districts have suffered uneven development. According to background of that segregation, there are some results of this study that showed: (1) The regional segregation does not give any advantages for community; (2) The community is not satisfied with the regional segregation policy; (3) There are some conflicts between grass-root, bureaucracy elite and political elite; (4) The regional segregation (pemekaran wilayah) is not for ‘community needs’, but for political elite and bureaucracy elite’s advantages. By taking into account to the conclusion of this study, it is recommended that the regional segregation (pemekaran wilayah) policy must be stopped, and both of the districts must be reunified.
Keywords : Regional segregation, government, power, actors
RINGKASAN Aulia Farida. Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan dalam Pemekaran Wilayah, Studi Kasus Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsis Jambi. Dibimbing oleh ARYA HADI DHARMAWAN dan FREDIAN TONNY. Penelitian Peetarungan Gagasan dan Kekuasaan dalam Pemekaran Wilayah, Studi Kasus Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi dengan tujuan untuk mengetahui manfaat pemekaran tersebut bagi masayarakat Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Selain itu juga untuk mengetahui penelitian ini bertujuan untuk melihat aktor-aktor yang terlibat di dalam pemekaran wilayah, serta manuver-manuver yang mereka lakukan dan pendapat masyarakat tentang pemekaran itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam, dan dibantu dengan kuisioner dan data sekunder untuk melengkapi informasinya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo pada bulan April 2009 hingga Juli 2009. Ada banyak latar belakang dan alasan ketika suatu wilayah akan dimekarkan. Salah satunya adalah alasan untuk mempendek birokrasi dan mengefektifkan pelayanan pemerintahan sehingga lebih mensejahterakan masyarakat. Banyak pihak yang terlibat di dalam pemekaran wilayah tersebut, seperti pemerintah, elit politik, tokoh masyarakat dan adat, tokoh agama, masyarakat dan pihak lainnya. Setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan masing-masing. Pada tahun 1999, akhir masa kerja pemerintah peridode tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memekarkan wilayah. Kabupaten Bungo-Tebo adalah salah satu daerah yang menerima hal tersebut. Persiapan yang dilakukan oleh pemeritah untuk mewujudkan pemekaran tersebut memiliki waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut, semakin memperkuat kenyataan bahwa sebenarnya pemerintah belum siap. Hal ini karena ada banyak sekali persyaratan yang belum bisa dilengkapi oleh Kabupaten Bungo-Tebo untuk menjadi dua kabupaten yang terpisah. Waktu yang singkat juga menyebabkan pemerintah melakukan penetapan batas wilayah yang sementara. Namun demikian, ketika diresmikan menjadi dua kabupaten terpisah, batas sementaralah yang ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga sekarang, karena kedua kabupaten yang terlibat masih memperebutkan wilayah-wilayah tertentu, terutama di sekitar perbatasan. Di dalam proses pemekaran wilayah, ada banyak hal dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pemekaran tersebut. Diantaranya adalah pelobian-pelobian ke semua pihak, baik itu pemerintah pusat, ataupun tokoh masyarakat di desa, agar mendukung terjadinya pemekaran. Oleh karena pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo adalah salah satu bentuk pemekaran yang merupakan gagasan dari pemerintah, maka sebagian besar kendali proses pemekaran berada di pemerintahan. Pihak lain yang ikut memiliki peranan cukup besar adalah para elit pemerintahan, elit politik yang pro terhadap pemerintah. Bagi masyarakat di Kabupaten Bungo-Tebo sendiri, tidak terdapat perubahan yang cukup berarti. Tanggapan dari sebagian besar masyarakat adalah suatu bentuk kepasrahan, karena mereka menganggap pemekaran tersebut adalah keputusan pemerintah yang harus diterima, sehingga mereka tidak mungkin
menolak ataupun mengkritik. Sepuluh tahun setelah pemekaran dilakukan, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat tidak banyak. Bahkan kepuasan masyarakat terhadap pemekaran tersebut, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Tebo, karena kabupaten ini adalah kabupaten hasil pemekaran, hanya berkisar 76% untuk masyarakat yang cukup dekat dengan ibukota, dan 63 % untuk masyarakat yang jauh dari ibukota. Kondisi seperti ini juga bisa dikatakan, bahwa kabupaten yang baru dimekarkan mengalami perkembangan yang berjalan di tempat, dan pemekaran tersebut belum berhasil mencapai tujuan idealnya. Selama sepuluh tahun pemekaran, dapat dikatakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan tidak ada. Tidak tercapainya kesejahteraan dan kepuasan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di kabupaten ini hanya untuk pemenuhan kepentingan elit tertentu saja. Pemekaran wilayah tidak membawa perubahan yang lebih baik di masyarakat. Menimbang hal tersebut, maka sebaiknya pemekaran wilayah tidak perlu dilanjutkan, dan layak diperhitungkan kembali untuk melakukan penyatuan kedua wilayah yang telah dipisahkan tersebut.
Kata Kunci : Pemekaran wilayah, pemerintah, kekuasaan, aktor
© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009 Hak cipta dilindungi undang-undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa ijin IPB
PERTARUNGAN GAGASAN DAN KEKUASAAN DALAM PEMEKARAN WILAYAH (Studi Kasus: Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi)
Aulia Farida
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosilogi Pedesaan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2010
Judul Tesis
Nama NIM
: Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan dalam Pemekaran Wilayah, Studi Kasus Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsis Jambi : Aulia Farida : I353070051
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc. Agr Ketua
Ir. Fredian Tonny, MS Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan
Dr. Nurmala K Pandjaitan, MS, DEA
Tanggal Ujian :
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS
Tanggal Lulus :
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis : Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis dengan judul “ Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan dalam Pemekaran Wilayah, Studi Kasus Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsis Jambi” dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc. Agr selaku ketua komisi pembimbing dan Ir. Fredian Tonny, MS selaku anggota komisi pembimbing atas bimbingannya selama proses penelitian hingga penulisan tesis ini, serta Ibu Dr.Ir. Lala M Kolopaking, MS selaku dosen penguji luar komisi atas masukannya untuk perbaikan penulisan tesis ini. Terimakasih pula penulis sampaikan kepada: 1. Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan program Magister Sains (S2) di IPB. Tak lupa pula staf pengajar dan pegawai yang ada di lingkup Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, atas segala ilmu pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di IPB. 2. Rektor Unversitas Jambi dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, atas ijin dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Magister Sains (S2) di IPB 3. Ayahanda Saad Murdy dan Ibunda Rosjunaida atas asuhan, didikan, kasih sayang dan doa restu yang tulus, dorongan semangat dan motivasi agar ananda selalu tabah dan tegar menghadapi segala kesulitan selama menempuh pendidikan di IPB. Juga kepada adik-adikku tercinta Dodo dan Sukra serta seluruh keluarga atas segala dorongan semangat dan motivasinya. 4. Responden, informan dan seluruh tineliti yang telah membantu memberikan informasi di dalam penelitian ini. 5. Rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Pedesaan (Widi, Wiwin, Uni Tuti, Rizal, Pak Fadli, Hari, Husnul, Kak Rina, Mas Cupi, Pak Idris, Mas Tapit, Teh Hana, Mba Rahma), dan untuk Weni dan
Bang Dedi, serta anak-anak Seaworld atas jalinan persahabatan, kerjasama dan kebersamaan selama menempuh pendidikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada semuanya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi yang memerlukannya. Amin ya Rabbal A’lamin.
Bogor, Januari 2010
Aulia Farida
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Muara Bungo pada tanggal 11 Juli 1982 dari Bapak Saad Murdy dan Ibu Rosjunaida. Penulis merupakan putrid pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2000 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Jambi. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 2006 penulis diterima sebagai staf pengajar di Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada tahun 2007 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Sosiologi Pedesaan Magister Sains di Sekolah Pascasarjana IPB.
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB
I
BAB
II
BAB III
BAB IV
BAB
V
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Perumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Pemekaran Wilayah 2.2 Elit dan Pemerintah Sebagai Sumber-Sumber Struktural di dalam Pemekaran Wilayah 2.3 Pertarungan Gagasan dan Hegemoni di dalam Pemekaran Wilayah 2.4 Peranan Pemekaran wilayah Untuk Pembangunan Masyarakat 2.5 Kerangka Pemikiran 2.6 Hipotesis Penleitian 2.6 Definisi Konsep METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu penelitian 3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan data 3.3 Pemilihan Desa Penelitian KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Sekilas Tentang Kabupaten Bungo-Tebo 4.2 Sekilas Tentang Kabupaten Bungo 4.3 Sekilas Tentang Kabupaten Tebo 4.4 Kondisi Umum Desa Sungai Alai dan Desa Teluk Rendah 4.5 Ikhtisar DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BUNGO-TEBO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 5.1. Kabupaten Bungo-Tebo Sebelum dan Sesudah Pemekaran 5.2 Identifikasi Sejarah Pemekaran Wilayah 5.3 Deteksi Dini Kepuasan Masyarakat 5.3.1 Deteksi Kepuasan Masyarakat di Desa Sungai Alai 5.3.2 Deteksi Kepuasan Masyarakat di Desa Teluk Rendah 5.3.3. Pendapat Masyarakat Terhadap Hasil Pemekaran 5.4. Keberterimaan Masyarakat Kabupaten Bungo-Tebo
i iii iv 1 1 8 12 12 14 14 15 17 22 23 26 28 29 29 30 33 34 34 35 36 38 39
41 41 46 55 56 58 60
di dalam Pemekaran Wilayah 5.5. Pemusatan Pertumbuhan di Wilayah Tertentu
63 69
5.6 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat 70 5.6.1 Aglomerasi Ekonomi sebagai Akibat Pemekaran Wilayah 74 5.6.2 Dampak Sosial dan Politis Pemekaran Wilayah Terhadap Masyarakat 76 5.7 Ikhtisar 79 BAB VI ANALISIS PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN BUNGO DAN KABUPATEN TEBO 81 6.1 Pendahuluan 81 6.2. Rasionalitas Pengelolahan Wilayah 82 6.2.1. Argumentasi Pemekaran Wilayah 82 6.2.2. Argumetasi Penyatuan Wilayah 85 6.3 Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan 87 6.3.1 Pertarungan Dua Pihak, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo 87 6.3.2 Pertarungan Multi Pihak 90 6.3.3. Pertarungan Politik di dalam Penetuan Batas Wilayah Kabupaten 95 6.4 Analisis Peranan Pemerintah Sebagai salah satu sumber Struktural di Dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Bungo-Tebo 96 6.5. Analisis Kelompok-kelompok Strategis dan Kepentingan Meraka di Dalam pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 105 6.6. Aktor-aktor yang terlibat dan manuvernya di dalam Pemekaran Wilayah 110 6.6.1. Aktor-aktor Yang Terlibat di Dalam Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 110 6.6.2 Beragam Aktor yang Terlibat Di dalam Pemekaran Beserta Peta Kepentingannya 112 6.6.3 Narasi-narasi yang Dipertentangkan di Dalam Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 115 6.6.4 Manuver Para Aktor yang Terlibat di dalam Pemekaran Bungo-Tebo 118 6.6.5. Manuver-manuver Pemerintah di dalam Mencapai Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 119 6.7. Rekayasa Elit Pemerintah Untuk Mempercepat Pemekaran Wilayah 123 6.8. Ikhtisar 126 BAB VII PENUTUP 128 7.1 Simpulan 128 7.2 Saran 129 DAFTAR PUSTAKA 130 LAMPIRAN
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7
Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel. 11. Tabel 12
Perbandingan Kabupaten Bungo-Tebo sebelum dan setelah pemekaran 2009 6 Kondisi Kabupaten Bungo-Tebo sebelum dan setelah pemekaran 2009 42 Tabel Pemusatan Kegiatan di Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo 2009 57 Tabel Pemusatan Kegiatan di Desa Teluk Rendah Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo 2009 59 Pendapat masyarakat terhadap hasil pemekaran 2009 60 Tabel Dampak Pemekaran Wilayah di dalam Masyarakat Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo 2009 71 Tabel Peta Konflik Aktor-aktor yang terlibat di dalam Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo 2009 90 Tabel Peta Gagasan, Kepentingan, dan Peranan Aktor-aktor di dalam Pemekaran Kabupaten Bungo-tebo 2009 104 Tabel Posisi Aktor di Dalam Isu Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 2009 107 Tabel Gagasan yang di Usung Oleh Setiap Aktor di Dalam Pemkaran Kabupaten Bungo-Tebo 2009 113 Pendapat Tiap Aktor yang Terlibat di Dalam Pemekaran Kabupaten Bungo-Tebo 2009 117 Tabel Manuver Masing-masing Aktor di Dalam Pemekaran wilayah 2009 118
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar 1
Gambar 2 Gambar 3
Kerangka Pemikiran Dinamika Pertarungan Gagasan Pemekaran Wilayah antar Elit di dalam Pemekaran Wilayah 27 Kronologi Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bungo-Tebo 48 Bagan Peta Kelompok dan Posisinya di dalam pemekaran 2009 106
