BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN. menembus dengan volume 67 ton biji gelondong kering (Direktorat Jenderal

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan ekspor jambu mete di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem selama Tahun 2009 mencapai volume sebanyak 57 ton biji gelondong kering dan diharapkan pada Tahun 2010 ekspor jambu mete bisa menembus dengan volume 67 ton biji gelondong kering (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010). Namun ekspor jambu mete nasional Tahun 2010 diperkirakan akan mengalami penurunan, karena panen jambu mete pada Tahun 2010 mengalami penurunan hasil sekitar 15% atau sebesar 52.500 ton biji gelondong kering dibandingkan pada Tahun 2009 (http://nababanwordpress.com. Di akses 10 Maret 2010). Pemerintah dapat mengintervensi sektor pertanian dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggunakan tiga bentuk kebijakan, yakni kebijakan harga, kebijakan investasi publik, dan kebijakan ekonomi makro. Secara khusus, dampak kebijakan harga, kebijakan investasi pertanian dan kebijakan ekonomi makro dianalisis melalui pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM). Analisis daya saing komoditas jambu mete di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali selengkapnya sebagai berikut. 6.1 Asumsi Ekonomi Makro Asumsi makro ekonomi yang digunakan pada analisis Policy Analysis Matrix (PAM) adalah tingkat suku bunga nominal (% per tahun), tingkat suku bunga sosial (% per tahun), dan nilai tukar (Rupiah per US Dollar) yang disajikan pada Tabel 6.1. 90

91

Tabel 6.1 Asumsi Ekonomi Makro Asumsi ekonomi makro

Jumlah

Tingkat suku bunga nominal (% per tahun)

21,60 %

Tingkat suku bunga sosial (% per tahun)

20,30 %

Nilai tukar rupiah (Rp/$) Asumsi APBN 2010

9.200,00

Sumber : Bank Indonesia (2010) dan Kementerian Keuangan RI (2010). Tingkat suku bunga nominal (nominal interest rate) diperoleh dari informasi tingkat bunga kredit formal (bank persero, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing dan bank campuran, bank umum, dan lembaga kredit lainnya). Dalam penelitian ini digunakan tingkat bunga nominal, bukan tingkat bunga riil karena seluruh komponen biaya bukan modal dalam bujet PAM telah mencerminkan dampak inflasi sehingga akan tidak konsisten seandainya dampak inflasi dihilangkan hanya pada komponen modal dengan menggunakan tingkat bunga riil. Tingkat suku bunga nominal yang digunakan adalah rata-rata tingkat bunga privat untuk modal yang bersumber dari lembaga kredit formal yang ada di lokasi penelitian, yakni sebesar 21,60% per tahun (BI, 2010). Tingkat suku bunga sosial (social interest rate) merupakan penjumlahan dari social opportunity cost of capital yang diasumsikan sebesar 15% per tahun ditambah dengan laju inflasi nasional pada tahun penelitian. Hal ini sesuai dengan pengalaman historis negara-negara di Asia Tenggara ketika berada pada tahap pembangunan yang sama dengan Indonesia saat ini. Laju inflasi nasional Tahun 2010 yakni sebesar 5,3 % dengan demikian tingkat suku bunga sosial berada pada besaran 20,30 % per tahun (Monke and Pearson, 1995 dan Kementerian Keuangan RI, 2010).

92

Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan asumsi APBN, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 9.200,00 per US Dollar (Kementerian Keuangan RI, 2010). 6.2 Struktur Input Output Fisik Struktur input-output fisik di tingkat petani terbagi menjadi empat bagian. Pertama, input tradable (barang-barang input yang diperdagangkan) meliputi benih, pupuk kimia seperti pupuk urea, TSP, KCl, NPK, pupuk kandang, pupuk cair Mitra Flora, pestisida, dan herbisida. Kedua, peralatan yang digunakan. Ketiga, penggunaan tenaga kerja, modal kerja, dan sewa tanah. Keempat, produksi (output) yang dihasilkan. Berikut ini kajian tentang struktur input-output fisik komoditas jambu mete organik di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. (1) Bibit Bibit jambu mete berasal dari bantuan Dinas Perkebunan Provinsi Bali pada Tahun 1993. Bibit jambu mete di tanam dengan jarak tanam 8 m x 8 m, sehingga dalam satu hektarnya rata-rata petani di lokasi penelitian memperoleh tanaman sebanyak 156 bibit. (Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Karangasem. 2010). (2) Pupuk Pemupukan tanaman jambu mete dengan pupuk organik dan anorganik dilakukan pada awal penanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Oleh karena komoditas jambu mete di Kecamatan Kubu ini sebagai satu-satunya

93

usahatani komoditas jambu mete organik di Provinsi Bali, maka pemeliharaan pada tahun berikutnya tidak lagi menggunakan pupuk anorganik (kimia) tetapi hanya menggunakan pupuk organik sebagai pupuk utama untuk mendukung pertumbuhan pertanaman. Jenis pupuk yang digunakan pada awal penanaman jambu mete adalah urea dengan rata-rata dosis 312 kg/ha, TSP dengan dosis 156 kg/ha, KCl dengan dosis 78 kg/ha, NPK dengan dosis 78 kg/ha, pupuk kandang dengan dosis 2.000 kg/ha, dan pupuk cair Mitra Flora dengan dosis 12 lt/ha. Selanjutnya pada tahun kedua dan berikutnya tanaman jambu mete dipupuk oleh petani dengan menggunakan pupuk organik berupa pupuk kandang dan pupuk cair Mitra Flora masing-masing dengan rata-rata dosis 2.000 kg/ha dan 2 lt/ha. (3) Pestisida dan herbisida Petani juga menggunakan pestisida dan herbisida dalam pemeliharaan tanaman jambu mete pada awal pertumbuhan. Herbisida polaris digunakan untuk membersihkan lahan dari tanaman gulma jenis alang-alang dan rumput-rumputan dengan dosis 24 lt/ha. Sedangkan pestisida pounce digunakan untuk melindungi tanaman terhadap serangan hama utama yang menyerang tanaman jambu mete dengan dosis 6 lt/ha. (4) Peralatan dan mesin pertanian Petani dalam pengolahan lahan dengan maksud pembuatan lubang tanaman menggunakan alat pertanian berupa cangkul dan linggis. Selain itu petani juga menggunakan peralatan pertanian lain seperti hand sprayer, gunting pangkas, dan ember untuk pemeliharaan tanaman.

94

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan peralatan pertanian oleh petani di lokasi penelitian seperti cangkul rata-rata sebanyak empat unit, gunting pangkas sebanyak dua unit, alat semprot (hand sprayer) sebanyak dua unit, linggis sebanyak dua unit dan ember sebanyak dua unit. Rata-rata umur ekonomis peralatan pertanian yang digunakan petani sekitar lima tahun. (5) Tenaga kerja Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani komoditas jambu mete sebagian besar berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri atas ayah sebagai kepala keluarga, isteri dan anak-anak itu sendiri. Anak-anak berumur 15 tahun misalnya sudah dapat merupakan tenaga kerja produktif bagi usahatani. Mereka dapat membantu pembuatan lubang tanaman, mengangkut bibit atau pupuk ke kebun, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen serta membantu pemasaran hasil. Tenaga kerja berasal dari keluarga petani itu merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan yang tidak pernah dinilai dalam uang. Pada daerah-daerah dengan pertumbuhan perekonomian baik/maju, keberadaan tenaga kerja sektor pertanian sebagai faktor produksi menjadi terbatas jumlahnya jika dibandingkan dengan tanah dan modal. Sehingga keefektifan tenaga kerja diukur dengan tingginya produktivitas tenaga kerja. Dalam keadaan seperti ini mulai ditemukan penggunaan mesin-mesin pertanian (sperti: traktor, theresher dan mesin pemanen padi pada lahan sawah) dan berkembangnya tenaga kerja upahan (seperti pada pertanian sawah atau perkebunan). Apabila permintaan (demand) atau kebutuhan akan tenaga kerja menjadi tinggi dalam waktu yang

95

hampir bersamaan. Tak jarang diantara petani kerap terjadi persaingan dalam memperoleh tenaga kerja. Hal ini cenderung berimplikasi terhadap upah/ongkos tenaga kerja (buruh tani) menjadi meningkat, yang berujung pada peningkatan biaya produksi. Dalam kaitan ini, analisis tenaga kerja untuk hari orang kerja (HOK) menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam proses usahatani komoditas jambu mete. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja ini tersegmentasi berdasarkan jenis kegiatan, yakni: (1) persiapan lahan, (2) penanaman, (3) pemeliharaan, (4) panen, (5) pasca panen, dan (6) pemasaran. Pada usahatani jambu mete, rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap selama 18 tahun sebanyak 669,40 HOK/ha, dengan jumlah tenaga kerja terbanyak pada jenis kegiatan pemeliharaan tanaman sebanyak 365,94 HOK/ha atau sebesar 54,67% dari total kegiatan usahatani jambu mete di Karangasem. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani jambu mete berdasarkan jenis kegiatannya di Kabupaten Karangasem sampai Tahun 2010 seperti Table 6.2 berikut. Tabel 6.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kegiatan pada Usahatani Jambu Mete di Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

.

Persiapan lahan Penanaman Pemeliharaan tanaman Panen Pasca panen Pemasaran Total

Tenaga kerja HOK/ha Share (%) 3,33 22,33 2,49 16,67 54,67 365,94 21,40 143,22 16,71 111,86 1,40 9,38 669,40 100,00

96

(6) Modal kerja, pajak, sewa lahan dan lain-lain keluaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar modal kerja (working capital) yang digunakan oleh petani dalam usahatani jambu mete adalah modal kerja sendiri melalui lembaga kredit formal yang ada di lokasi penelitian. Ratarata tingkat suku bunga privat (nominal interest rate) sebesar 21,60 % per tahun atau 1,80 % per bulan. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan tanah yang digunakan petani pada usahatani jambu mete adalah milik sendiri dan tidak menyewa, namun dalam analisis usahatani, nilai lahan tetap diperhitungkan (Mubyarto, 1995). (7) Produksi Tanaman jambu mete mulai berproduksi setelah tanaman berumur empat tahun. Pemanenan dilakukan secara selektif yaitu langsung dipilih dan dipetik dari pohonnya, dengan ciri–ciri: (1) warna kulit buah semu menjadi kuning, orange atau merah tergantung pada jenisnya, (2) ukuran buah semu lebih besar dari buah sejati, (3) tekstur daging buah semu lunak, rasanya asam agak manis, berair dan aroma buahnya mirip stroberi, dan (4) warna kulit bijinya menjadi putih ke abuabuan dan mengkilat. Namun produksi jambu mete yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produksi (output) berupa biji gelondongan kering yang telah dipisahkan dengan buah semunya. Rata-rata produksi jambu mete pada tanaman menghasilkan tahun ke-5 (TM 5) mencapai 505,99 kg/ha atau 3,24 kg/pohon/ha. Perkembangan produksi cenderung bervariasi dari tahun ke tahun sesuai dengan umur pohon, jumlah pohon yang menghasilkan dan produksi biji gelondongan kering yang

97

dihasilkannya. Produksi jambu mete juga dipengaruhi oleh iklim kemarau yang ekstrim (kemarau panjang). Pada tanaman menghasilkan tahun ke-18 (TM 18) diperkirakan rata-rata produksi yang dihasilkan meningkat menjadi 1.816,12 kg/ha (11,64 kg/pohon/ha). Dengan kata lain, selama periode TM 5 hingga TM 18, rata-rata produksi mencapai 1.816,12 kg/ha dengan laju pertumbuhan 18,49 % pertahun. Data mengenai input-output fisik usahatani jambu mete organik di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 6.3 Harga Privat dan Harga Sosial 6.3.1 Harga privat Ukuran nilai dari suatu barang-barang dan jasa-jasa adalah harga. Harga merupakan faktor ekonomi yang sangat penting karena berhubungan dengan prilaku petani baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Penetapan harga dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka setiap keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap usahatani. Dalam konteks ini, harga privat didasarkan pada harga aktual yang didapat dari usahatani petani sampel selaku responden di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bibit jambu mete yang ditanam oleh petani di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, berasal dari bantuan (subsidi) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Bali dengan harga sebesar Rp 2.500,00 per bibit.

98

Harga pupuk Urea dilokasi penelitian sebesar Rp 1.600,00 /kg, TSP sebesar Rp 2.000,00 /kg, KCl sebesar Rp 2.350,00 / kg, NPK phonska sebesar Rp 2.300,00 /kg dan pupuk organik sebesar Rp 1.500,00 / kg, pupuk kandang sebesar Rp 75,00 /kg, dan pupuk pelengkap cair Mitra Flora sebesar Rp 45.000,00 /liter. Untuk herbisida Polaris diperoleh dengan harga sebesar

Rp 40.000,00 /liter,

sedangkan nilai pestisida (Pounce) yang digunakan dalam pemeliharaan tanaman jambu mete berkisar Rp 60.000,00 /liter. Harga peralatan yang digunakan pada usahatani jambu mete ini merupakan biaya pemulihan modal peralatan selama periode tertentu (annual capital recovery cost), setelah diperhitungkan dengan faktor umur ekonomis peralatan dan tingkat suku bunga privat yang telah ditentukan. Perhitungan biaya pemulihan modal peralatan secara privat dapat dilihat pada Lampiran 2. Besarnya upah tenaga kerja untuk jenis kegiatan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen serta pemasaran sebesar Rp 35.000,00 /hari. Sedangkan nilai sewa lahan dalam satu tahun di lokasi penelitian sebesar Rp 4.000.000,00. Untuk modal kerja, sebagian besar dari petani sampel menggunakan modal kerja (working capital) sendiri yang diperoleh melalui lembaga kredit formal yang ada di lokasi penelitian. Rata-rata tingkat suku bunga privat (nominal interest rate) sebesar 1,80 % perbulan atau 21,60 % pertahun. Harga mete gelondongan kering di tingkat petani berfluktuatif tergantung musim dan harga mete dunia, harga mete gelondongan kering di tingkat petani saat penelitian berlangsung adalah Rp 11.000 /kg.

99

6.3.2 Harga sosial Harga sosial atau harga bayangan adalah harga dunia atau harga internasional yang sesuai (harga CIF untuk komoditas yang diimpor dan harga FOB untuk komoditas yang diekspor) untuk mengestimasi harga efisiensi, baik untuk output maupun input yang tradabel. Menentukan harga dunia (output dan input tradabel) yang komparabel dengan komoditas yang sedang dianalisis merupakan hal yang paling rumit. Sebagian besar masalah terjadi akibat pemilihan harga dunia (dalam US $) yang tidak tepat. Harga sosial harus ditentukan pada waktu, bentuk/kualitas, dan lokasi yang sama. Proses memperoleh harga dunia yang tepat akan senantiasa merupakan tantangan bagi keberhasilan analisis PAM. Perhitungan harga paritas harus mempertimbangkan biaya pengiriman barang dari pelabuhan ke pedagang besar terdekat (dari lokasi penelitian), mengkonversi nilai barang dari barang olahan menjadi barang yang belum diolah. Ini dilakukan kalau harga dunia yang diperoleh adalah harga barang olahan, sedangkan komoditas yang diteliti adalah komoditas belum terolah. Biaya penyimpanan juga perlu dipertimbangkan jika harga dunia yang diperoleh adalah harga pada saat yang berbeda dengan harga pada saat komoditas yang diteliti itu diperoleh. Berdasarkan BPS (2008), disebutkan bahwa FOB adalah cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional, dimana biaya angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Sedangkan, CIF adalah cara penilaian barang yang dibeli dalam perdagangan internasional, dimana semua ongkos dan biaya angkut serta premi

100

asuransi di pelabuhan barang dan pelabuhan pembongkaran di tanggung oleh penjual. Penjual harus mengantarkan barang sampai di pelabuhan pembeli. Harga sosial bibit jambu mete dihitung dengan menggunakan harga aktual (privat) di tingkat petani pada lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa data ekspor – impor bibit tersebut yang sesuai spesifikasi komoditas di lokasi penelitian tidak tersedia. Demikian pula harga sosial untuk pupuk kandang dihitung dengan menggunakan harga aktual (privat) di tingkat petani pada lokasi penelitian. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa bibit jambu mete dan pupuk kandang tidak diperdagangkan. Dengan kata lain, pengadaan bibit jambu mete dan pupuk kandang hanya untuk konsumsi domestik. Indonesia adalah negara net importir TSP, KCl dan NPK serta net eksportir urea dan mete gelondongan kering, maka harga sosial untuk TSP, KCl, dan NPK adalah harga paritas impor, sedangkan harga sosial urea dan mete gelondongan kering adalah harga paritas ekspor. Untuk harga sosial pupuk organik, pupuk pelengkap cair, pestisida dan herbisida, bentuk cair maupun padat digunakan harga privat aktual di lokasi penelitian, dikurangi tarif impor sebesar 10 % dan pajak pertambahan nilai 10 %. Perhitungan efisiensi nasional sebuah negara, seperti Indonesia, ditentukan oleh nilai opportunity cost of imports (atau opportunity cost of revenue from exports) yang secara nyata terjadi, walaupun harga dunia mengalami distorsi. Harga internasional (shadow prices) menunjukkan biaya yang dikeluarkan Indonesia untuk mengimpor satu unit tambahan barang yang diimpor atau

101

penerimaan yang diperoleh oleh Indonesia untuk setiap tambahan satu unit barang yang diekspor. Upaya untuk mengkoreksi harga aktual internasional karena adanya anggapan bahwa harga tersebut telah terdistorsi (harga suatu komoditas lebih rendah dari yang seharusnya akibat kebijakan perdagangan negara-negara kaya yang memberi subsidi dan proteksi pada sektor pertanian mereka yang tidak efisien) adalah hal yang tidak benar. Koreksi tersebut dapat dilakukan bila sudah diyakini (lewat perundingan) bahwa negara kaya akan mengubah kebijakan yang distorsif tersebut. Harga sosial tenaga kerja diasumsikan sama dengan harga privat (tingkat upah aktual di lokasi penelitian) karena tidak ditemui distorsi kebijakan maupun kegagalan pasar di pedesaan. Dengan kata lain, tidak ada divergensi di pasar tenaga kerja yang tidak terampil di pedesaan. Sedangkan harga sosial peralatan (cangkul, gunting pangkas, hand sprayer, linggis dan ember) diproksi dari biaya pemulihan modal peralatan selama periode tertentu (annual capital recovery cost), setelah diperhitungkan dengan faktor umur ekonomis peralatan dan tingkat suku bunga sosial yang ditentukan. Perhitungan biaya pemulihan modal peralatan secara sosial dapat dilihat pada Lampiran 3. Tingkat bunga sosial (social interest rate) diasumsikan 20,30% per tahun atau 1,69% per bulan. Asumsi ini didasarkan pada pengalaman historis negaranegara di Asia Tenggara ketika mereka berada pada tahap pembangunan yang

102

sama dengan Indonesia saat ini, yakni penjumlahan dari social opportunity cost of capital sebesar 15% ditambah inflasi nasional tahun 2010 sebesar 5,30%. Harga sosial lahan (Social Opportunity Cost of Land) merupakan keuntungan kotor sebelum dikurangi sewa lahan dari komoditas alternatif terbaik (the next best alternative commodity), yaitu komoditas jagung. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa harga sosial lahan di Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp 57.307.980,00 /ha per tahun. Sedangkan harga dunia kacang mete gelondongan kering, berdasarkan perhitungan paritas ekspor adalah sebesar Rp 10.204,43/kg. 6.4 PAM Multi Period Jambu Mete di Kabupaten Karangasem PAM multi-period adalah PAM yang digunakan untuk komoditas yang masa tanam dan panennya (siklus produksi) berlangsung dalam waktu yang panjang. Perhitungan PAM untuk komoditas dengan rentang waktu yang panjang seperti itu memerlukan tabel PAM untuk setiap periode, kemudian menghitung net present value (NPV) seluruh periode tersebut. Proses diskonto (discounting) diperlukan dalam kasus ini karena nilai penerimaan (revenue, R) dan biaya (cost, C) yang akan diterima/dikeluarkan di masa yang akan datang akan lebih kecil nilainya bila dinilai pada saat ini. Fakta bahwa alternatif penerimaan dan ekspektasi biaya (opportunity cost) meningkat dengan cara bunga-berbunga (compound rate) seperti tabungan di bank, perlu dipertimbangkan dalam PAM multi-period ini (Monke dan Pearson, 1995).

103

Rumus untuk menghitung NPV untuk penerimaan adalah sebagai berikut: n

NPVR = t 1

Rt (1 i )t

Di mana i adalah tingkat suku bunga (interest rate); t adalah jumlah periode; dan n adalah periode t terakhir dari nilai R yang diharapkan. Baris kedua dari PAM multi-period (harga sosial) dihitung dengan menggunakan cara yang sama. Nilai NPV penerimaan, biaya-biaya input dan faktor domestik kemudian disusun kedalam format PAM yang biasa. Hasil PAM multi-period menunjukkan total keuntungan serta total divergensi kebijakan dan kegagalan pasar selama priode tersebut. Tingkat diskonto (discount rate) yang digunakan dalam menghitung NPV PAM adalah tingkat bunga nominal privat untuk baris privat dan tingkat bunga nominal sosial untuk baris sosial. Khusus untuk faktor domestik tenaga kerja (labour), tingkat diskonto dalam menghitung NPV

PAM

menggunakan

tingkat

bunga

nominal

privat.

Cara

menginterprestasikan PAM multi-period sama dengan PAM periode tunggal. Analisis PAM Multi-Period juga memasukkan opportunity cost dari modal tetap (fixed capital) atau biaya pemulihan modal ke dalam biaya tahunan. Jika tidak dilakukan akan menimbulkan “distorsi”, tidak hanya dalam keputusan menyangkut barang modal jangka panjang, tetapi juga memilih tanaman atau teknologi. Seperti yang diuraikan oleh Monke dan Pearson (1995), salah satu cara sederhana menentukan biaya input tetap pertahun adalah dengan membagi biaya investasi awal (initial cost) dengan umur operasi input tersebut (useful life), dan jangan mengabaikan opportunity cost dari modal yang terikat pada input tetap tersebut. Petani dapat menyimpan uangnya di bank bila tidak diinvestasikan ke

104

dalam input tetap. Oleh karena itu, biaya modal yang sebenarnya adalah biaya fixed cost pertahun plus yang seharusnya diperoleh dari modal tersebut. Di dalam PAM multi-period, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah mengestimasi capital recovery cost. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengestimasi capital recovery cost, yakni menggali informasi yang berhubungan biaya pemulihan (cost of recovering) dari investasi. Informasi ini mencakup biaya investasi awal (privat dan sosial), dugaan umur teknis atau operasi dari investasi, nilai sisa (salvage value, s), dan total kapasitas (misalnya dalam satuan horse power) yang diharapkan dari investasi tersebut. Biaya investasi awal dan umur operasi merupakan dua informasi terpenting dalam proses perhitungan capital recovery cost. Setelah investasi habis masa operasinya, investasi tersebut mungkin masih memiliki nilai sisa dalam bentuk besi tua atau suku cadang yang masih bisa digunakan. Nilai sisa akan diterima (present value of salvage value, PVs) beberapa tahun yang akan datang (t), sehingga harus di diskonto dengan menggunakan data tingkat suku bunga nominal privat dan sosial yang digunakan. PVs = s/(1+i)t Kemudian dikurangkan dari nilai investasi awal (C0) untuk mendapatkan biaya bersih saat ini (present value net cost, PVCnet). PVCnet = C0 - PVs Barangkali yang paling rumit adalah menghitung recovery ratio, yang memperhitungkan tingkat suku bunga dan umur investasi yang diharapkan. Seperti dijelaskan dalam Monke dan Pearson, recovery ratio merupakan bagian

105

dari biaya bersih (net cost, Cnet) yang harus diperoleh kembali (recovered) setiap tahunnya agar mampu membeli kembali investasi pada saat umur barang investasi tersebut berakhir. Rr = ((1 + i) t x i) / (((1+ i) t) -1) Apabila recovery ratio sudah diperoleh, maka nilai aktualnya bisa dihitung. Krc = Rr x PVCnet Selanjutnya, capital recovery cost dapat pula dihitung dalam satuan biaya per jam atau satuan lainnya yang sesuai. Selain itu, ada dua ketegori hasil analisis tabel PAM multi-period yang memerlukan interpretasi, yakni keuntungan dan divergensi. Dalam hal keuntungan, yang menjadi perhatian adalah nilai keuntungan privat dan sosial. Interpretasi hasil analisis PAM multi-period secara umum mengikuti suatu pola dengan alur logika yang sangat sederhana, yakni: (a) menjelaskan profitabilitas privat (serta nilai-nilai yang ada di baris pertama pada tabel PAM); (b) mendiskusikan profitabilitas sosial (serta nilai-nilai yang ada pada baris kedua tabel PAM); dan (c) menjelaskan perbedaan profitabilitas privat dan profitabilitas sosial (nilai yang ada pada baris ketiga tabel PAM). 6.4.1 Bujet privat dan keuntungan finansial Bujet privat diperoleh dengan mengalikan kuantitas input-output fisik /ha (Lampiran 1) dengan tabel harga net present value privat (Lampiran 4) per unit masing-masing komponen. Data bujet net present value privat jambu mete selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

106

Suatu usahatani yang menguntungkan secara finansial belum tentu menguntungkan secara ekonomi. Hal tersebut dimungkinkan, misalnya karena terdapat subsidi pada input produksi sehingga keuntungan finansial akan meningkat, namun keuntungan ekonomi tetap atau mengalami penurunan. Apabila tidak disertai peningkatan produktivitas dan atau harga output, maka secara ekonomi kebijakan subsidi tersebut tidak akan meningkatkan keuntungan ekonomi. Untuk mengetahui efisiensi suatu usahatani maka cara yang paling sederhana adalah mengetahui nilai keuntungan. Suatu usaha akan terus dijalankan apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar dari nul atau telah mencapai keuntungan normal. Indikator efisiensi yang lebih tepat adalah nilai efisiensi ekonomi (sosial) daripada efisiensi finansial (privat). Efisiensi finansial atau keuntungan finansial merupakan ukuran daya saing dalam harga pasar aktual. Hasil analisis PAM multi period jambu mete secara privat selama 18 tahun di Kabupaten Karangasem yang sajikan pada Tabel 6.3 menunjukkan bahwa total penerimaan (total revenue) yang diperoleh petani sampel jambu mete baru terlihat pada TM 5 – TM 18, sedangkan pada TBM 0 – TBM 4 usahatani tersebut belum menghasilkan atau belum berproduksi sehingga keuntungan bersih (net profit) yang didapat masih negatif. Pada tahun kelima dari umur tanaman jambu mete atau sebagai tahun pertama tanaman menghasilkan, rata-rata total penerimaan petani sampel baru mencapai Rp 4.299.227,74 /ha, sedangkan total biaya yang dikeluarkan petani pada saat itu sebesar Rp 1.514.765,15 /ha sehingga keuntungan bersih (net profit) yang diterima petani sampel baru mencapai sebesar Rp 2.784.462,59 /ha. Perkembangan keuntungan bersih cenderung mengalami

107

peningkatan mengikuti total penerimaan usahatani jambu mete yang semakin meningkat setelah dikurangi dengan total biaya (total cost) usahatani. Meningkatnya penerimaan petani jambu mete terebut disebabkan perkembangan jumlah produksi yang cenderung meningkat dengan asumsi bahwa harga produksi tetap selama TM 1 hingga TM 14. Pengeluaran biaya terbesar pada sistim usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem diperuntukan tenaga kerja sekitar 49,45%, input tradabel sekitar 19,94%, modal kerja sekitar 14,99%, lahan sekitar 12,83% dan peralatan sekitar 2,79%. Dari hasil analisis PAM multi period jambu mete secara privat selama 18 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata total penerimaan (total revenue) petani adalah sebesar Rp 105.108.724,11 /ha dengan total biaya (total cost) yang merupakan input tradabel sebesar Rp 5.906.986,66 dan faktor domestik sebesar Rp 23.708.802,29 yang dikeluarkan petani sebesar Rp 29.615.806,95 /ha maka keuntungan finansial petani dari usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp 75.492.917,16 /ha. Dari total penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan petani dalam usahatani jambu mete diperoleh nilai R/C atau PBCR (private benefit-cost ratio) sebesar 3,55. Dapat dikatakan bahwa usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem secara finansial layak, karena rasio R/C atau PBCR (private benefitcost ratio) lebih besar dari 1. Menurut Monke dan Pearson (1995) suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai keuntungan finansial diatas normal merupakan indikator bahwa pengembangan aktivitas ekonomi tersebut masih dimungkinkan.

Tabel 6.3 Privat Budget Multi Period Jambu Mete di Kabupaten Karangasem Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NPV

Penerimaan

Input Tradabel

0 0 0 0 4.299.227,74 5.394.665,66 6.290.017,10 7.006.620,97 7.563.975,08 7.979.877,41 8.270.557,46 8.450.798,08 8.534.048,62 8.532.529,88 8.457.331,53 8.318.502,35 8.125.133,94 7.885.438,29

3.394.017,09 216.448,46 205.554,09 195.208,07 185.382,78 176.052,02 167.190,90 158.775,79 150.784,22 143.194,89 135.987,55 129.142,98 122.642,90 116.469,99 110.607,78 105.040,63 99.753,68 94.732,84

105.108.724,11

5.906.986,66

Faktor domestik TK

Modal

Lahan

Peralatan

Total

Keuntungan bersih

7.221.670,08 -10.615.687,18 827.089,97 -1.043.538,43 785.460,56 -991.014,65 745.926,46 -941.134,52 1.329.382,37 2.784.462,58 1.487.943,70 3.730.669,95 1.198.928,19 4.923.898,01 1.138.583,28 5.709.261,90 1.081.275,67 6.331.915,19 1.026.852,49 6.809.830,04 1.149.329,74 6.985.240,18 926.086,00 7.395.569,10 879.473,88 7.531.931,84 835.207,86 7.580.852,03 793.169,86 7.553.553,89 887.774,75 7.325.686,97 715.334,98 7.310.045,28 679.330,46 7.111.374,98 14.644.884,50 4.439.204,17 3.798.670,47 826.061,16 23.708.820,29 75.492.917,16 1.972.032,29 1.159.066,67 3.798.670,47 291.900,66 641.724,59 185.365,38 0 0 609.425,06 176.035,50 0 0 578.751,24 167.175,21 0 0 1.060.312,25 269.070,13 0 0 1.006.944,20 255.527,18 0 225.472,31 956.262,30 242.665,89 0 0 908.131,34 230.451,94 0 0 862.422,93 218.852,74 0 0 819.015,12 207.837,36 0 0 777.792,14 197.376,41 0 174.161,18 738.644,01 187.441,99 0 0 701.466,29 178.007,59 0 0 666.159,82 169.048,04 0 0 632.630,41 160.539,45 0 0 600.788,62 152.459,12 0 134.527,01 570.549,49 144.785,49 0 0 541.832,38 137.498,09 0 0

108

109

6.4.2 Bujet sosial dan keuntungan ekonomi Untuk bujet sosial diperoleh dengan mengalikan kuantitas input-output fisik /ha (Lampiran 1) dengan tabel harga net present value sosial (Lampiran 6) per unit masing-masing komponen. Data bujet net present value sosial jambu mete selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. Menurut Grey et al. (1985), menyebutkan bahwa analisis keuntungan ekonomi merupakan analisis yang menilai suatu aktivitas ekonomi atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang memberi dan siapa yang menerima manfaat dari aktivitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka pada analisis keuntungan ekonomi tidak dibedakan antara keuntungan ditingkat petani dan keuntungan ditingkat pedagang. Dengan demikian analisis keuntungan ekonomi baik output maupun input yang digunakan berdasarkan harga sosial atau harga bayangan (shadow price). Tanaman jambu mete baru mulai berproduksi pada saat tahun kelima atau pada saat tanaman menghasilkan pertama ini biasa dikenal sebagai TM 1, namun belum menunjukkan hasil yang tinggi sehingga belum memberikan keuntungan ekonomis yang layak bagi petani. Rata-rata total penerimaan petani sampel secara sosial pada TM 1 baru mencapai Rp 3.988.288,52 /ha, sedangkan total biaya yang dikeluarkan petani secara sosial pada saat itu lebih besar yaitu sebesar Rp 5.731.403,64 /ha sehingga petani belum memperoleh keuntungan secara ekonomi, dengan perkataan lain keuntungan bersih (net profit) secara ekonomi masih negatif. Hal ini terjadi hingga tahun keenam dari umur tanaman atau pada TM 2. Selanjutnya usahatani jambu mete baru mulai menunjukkan keuntungan bersih

110

pada TM 3 atau ketika tanaman berumur tujuh tahun, dimana rata-rata total penerimaan petani telah mencapai sebesar Rp 5.835.095,15 /ha dengan total biaya yang dikeluarkan petani pada usahatani jambu mete sebesar Rp 5.168.972,87 /ha, sehingga keuntungan bersih yang diterima petani jambu mete sebesar Rp 666.122,28 /ha. Seperti halnya keuntungan finansial, maka perkembangan keuntungan bersih cenderung mengalami peningkatan mengikuti total penerimaan usahatani jambu mete yang semakin meningkat setelah dikurangi dengan total biaya (total cost) usahatani. Meningkatnya penerimaan petani jambu mete terebut disebabkan perkembangan jumlah produksi yang cenderung meningkat dengan asumsi bahwa harga produksi secara sosial adalah tetap. Hasil analisis PAM multi period jambu mete secara sosial selama 18 tahun di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Tabel 6.4. Dari hasil analisis PAM multi period jambu mete secara sosial selama 18 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata total penerimaan (total revenue) petani adalah sebesar Rp 97.506.794,88 /ha dengan total biaya (total cost) yang merupakan input tradabel sebesar Rp 6.326.025,74 dan faktor domestik sebesar Rp 82.546.493,38 yang dikeluarkan petani sebesar Rp 88.874.519,12 /ha maka keuntungan ekonomi petani dari usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp 8.632.275,76 /ha. Ditinjau dari aspek biaya pengeluaran input secara sosial yang terbesar adalah biaya sewa lahan sekitar 70,69%, penggunaan tenaga kerja sekitar 16,48%,

111

tradabel input sekitar 7,12%, penggunaan modal kerja sekitar 4,79% dan penggunaan peralatan pertanian sekitar 0,92%. Berdasarkan perhitungan rasio total penerimaan terhadap total biaya di atas, maka usahatani jambu mete menghasilkan nilai R/C atau SBCR (social benefit-cost ratio) sebesar 1,10. Dapat dikatakan bahwa usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem secara ekonomi (sosial) layak, karena rasio R/C atau SBCR (social benefit-cost ratio) lebih besar dari 1. Karena baik keuntungan finansial maupun keuntungan ekonomi usahatani jambu mete di atas adalah positif, maka usahatani jambu mete tersebut memiliki keuntungan kompetitif dan keuntungan komparatif dalam menggunakan sumberdaya ekonomi. Keuntungan ekonomi merupakan hasil analisis PAM yang menarik. Untuk memahami arti keuntungan ekonomi, terlebih dahulu harus dipahami konsep harga efisiensi. Ketika penerimaan lebih besar dari biaya, di mana keduanya dihitung pada tingkat harga efisiensi (disebut juga sebagai harga ekonomi/sosial), maka keuntungan ekonomi/sosial menjadi positif. Harga efisiensi mencerminkan social opportunity cost. Suatu output dinilai sebagai harga efisiensi dengan cara mengukur berapa besar penerimaan yang diperoleh perekonomian secara keseluruhan dengan memproduksi satu unit tambahan output (komoditas ekspor) atau berapa besar penghematan yang akan dilakukan dengan tidak mengimpor satu unit komoditas impor, sedangkan harga efisiensi semua input (input tradable dan faktor domestik) dinilai dengan menduga berapa besar pendapatan nasional akibat digunakannya sumberdaya untuk memproduksi komoditas yang sedang diteliti.

Tabel 6.4 Sosial Budget Multi Period Jambu Mete di Kabupaten Karangasem Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penerimaan

Input Tradabel

Faktor Domestik TK

Modal

Lahan

Peralatan

Total

8.691.820,64 5.774.320,50 5.483.685,19 5.207.678,24 5.559.924,57 5.505.552,62 5.014.321,28 4.761.938,55 4.522.258,83 4.294.642,75 4.252.644,33 3.873.203,38 3.678.255,81 3.493.120,43 3.317.303,35 3.284.862,58 2.991.771,66 2.841.188,67 82.548.493,38

0 0 0 0 3.988.288,52 5.004.499,50 5.835.095,15 6.499.871,06 7.016.914,84 7.402.737,27 7.672.394,05 7.839.598,87 7.916.828,36 7.915.419,47 7.845.659,80 7.716.871,36 7.537.488,21 7.315.128,41

4.001.528,89 200.214,83 190.137,54 180.567,46 171.479,07 162.848,12 154.651,59 146.867,60 139.475,41 132.455,28 125.788,49 119.457,25 113.444,68 107.734,74 102.312,20 97.162,58 92.272,16 87.627,88

1.972.032,29 641.724,59 609.425,06 578.751,24 1.060.312,25 1.006.944,20 956.262,30 908.131,34 862.422,93 819.015,12 777.792,14 738.644,01 701.466,29 666.159,82 632.630,41 600.788,62 570.549,49 541.832,38

1.212.632,92 170.913,70 162.311,21 154.141,70 250.053,64 237.467,84 225.515,52 214.164,79 203.385,36 193.148,49 183.426,87 174.194,56 165.426,93 157.100,60 149.193,35 141.684,09 134.552,79 127.780,43

5.224.651,37 4.961.682,21 4.711.948,92 4.474.785,30 4.249.558,68 4.035.668,27 3.832.543,46 3.639.642,42 3.456.450,54 3.282.479,14 3.117.264,14 2.960.364,81 2.811.362,59 2.669.860,01 2.535.479,59 2.407.862,86 2.286.669,38 2.171.575,86

282.504,06 0 0 0 0 225.472,31 0 0 0 0 174.161,18 0 0 0 0 134.527,01 0 0

NPV 97.506.794,88 Sumber : Data Primer.

6.326.025,74

14.644.884,50

4.257.094,78

62.829.849,54

816.664,57

Keuntungan bersih -12.693.349,53 -5.974.535,33 -5.673.822,73 -5.388.245,70 -1.743.115,12 -663.901,24 666.122,28 1.591.064,91 2.355.180,60 2.975.639,24 3.293.961,23 3.846.938,24 4.125.127,87 4.314.564,30 4.426.044,25 4.334.846,20 4.453.444,39 4.386.311,86 8.632.275,76

112

113

6.5 Daya Saing Komoditas Jambu Mete di Kabupaten Karangasem Analisis daya saing secara internasional adalah suatu analisis untuk menilai suatu aktifitas ekonomi (layak atau tidak layak) ditinjau dari segi pemanfaatan sumberdaya domestik yang digunakan. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur daya saing secara internasional suatu komoditas adalah dengan menggunakan rasio Domestic Resourse Cost (DRC), yaitu rasio antara biaya domestik dengan nilai tambah output dari biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Usahatani suatu komoditas dikatakan mempunyai daya saing secara internasional jika rasio DRC < 1, artinya komoditas tersebut lebih menguntungkan jika diusahakan didalam negeri dari pada diimpor. Sebaliknya jika rasio DRC > 1 berarti usahatani suatu komoditas tidak mempunyai daya saing internasional atau secara ekonomi tidak layak untuk diusahakan karena terjadi pemborosan sumberdaya

domestik.

Sehingga

pada

kondisi

seperti

ini

akan

lebih

menguntungkan jika komoditas tersebut diimpor daripada diusahakan di dalam negeri. Hasil analisis dengan menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM) menunjukkan bahwa nilai rasio sumberdaya domestik atau Domestic Resourse Cost (DRC) usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah 0,91. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah diperlukan biaya domestik sebesar 0,91 unit pada usahatani jambu mete. Dalam kaitan perdagangan internasional maka nilai rasio DRC usahatani jambu mete sebesar

114

0,91 artinya bahwa setiap 1 $ US devisa negara yang dikeluarkan untuk mengimpor mete gelondongan kering, jika diproduksi di dalam negeri hanya dibutuhkan biaya sebesar 0,91 $ US. Nilai ekspor mete gelondongan kering Indonesia sepuluh tahun terakhir yaitu pada Tahun 2000 mencapai volume 27.619 ton dengan nilai 31.502.000 $ US, nilai ekspor cukup berfluktuatif namun memiliki kecenderungan yang terus meningkat hingga Tahun 2009 yaitu mencapai volume 68.767 ton dengan nilai 82.650.000 $ US. Sejalan dengan nilai ekspor, Indonesia juga mengimpor kacang mete gelondongan kering dengan volume lebih rendah dari nilai ekspornya. Pada Tahun 2000 volume impor mete gelondongan kering sebesar 212 ton dengan nilai 353.000 $ US. Nilai impor mete gelondongan kering ini juga memiliki kecenderungan yang sama dengan nilai ekspornya, yaitu terus mengalami peningkatan sehingga pada Tahun 2009 volume impor mete mencapai 2.724 ton dengan nilai 3.997.000 $ US. Dari uraian di atas, untuk meningkatkan dan sekaligus menghemat devisa negara dari sektor perkebunan yang tiap tahun nilai impornya semakin besar, maka Kabupaten Karangasem sangat cocok jika dijadikan sebagai salah satu sentra pengembangan komoditas mete organik nasional. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu sistem usahatani jambu mete memiliki daya saing internasional adalah dengan membandingkan alokasi biaya penggunaan input tradable dan domestik. Hal ini berkaitan dengan alokasi biaya input tradable pada usahatani jambu mete yang sebagian besar adalah pengadaan pupuk anorganik, pupuk organik, bibit, herbisida dan pestisida (Lampiran 7).

115

Meminimumkan biaya input tradable dengan penerapan prinsip pengendalian hama terpadu, penggunaan bibit unggul dalam jumlah yang tepat, dan penggunaan pupuk kandang, penggunaan organik lainnya sesuai rekomendasi (spesifik lokasi) dalam sistem usahatani jambu mete dapat meminimumkan DRC. Meminimumkan nilai DRC ekivalen dengan memaksimumkan keuntungan ekonomi (sosial). Pada Tabel 6.5 diketahui bahwa usahatani jambu mete yang dianalisis mempunyai rasio DRC < 1, hal ini berarti usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem mempunyai daya saing secara internasional. Dengan kata lain, faktor domestik digunakan secara efisien, sehingga usahatani jambu mete ini layak dan masih dimungkinkan untuk dikembangkan. Tabel 6.5 Analisis Daya Saing Komoditas Jambu Mete Di Kabupaten Karangasem Tahun 2010. Biaya-biaya (Rp/ha) Penerimaan (Rp/Ha)

Input tradable

Faktor domestik

Keuntungan (Rp/ha)

Privat

105.108.724,11

5.906.986,66

23.708.820,29

75.492.917,15

Sosial

97.506.794,88

6.326.025,74

82.548.493,38

8.632.275,76

-419.039,08 -58.839.673,09

66.860.641,39

Divergensi

7.601.929,23

DRC

0,91

PCR

0,24

Sumber : Data Primer. Rasio biaya privat (Privat Cost Ratio atau PCR) adalah perbandingan antara biaya faktor domestik dengan nilai tambah output dari biaya input tradable pada harga privat (finansial). Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mencapai tujuan dari kegiatan usahatani yaitu memperoleh keuntungan maksimum. Supaya diperoleh nilai keuntungan maksimum maka petani selalu

116

berusaha meminimumkan nilai

PCR, misalnya dengan meminimumkan

pengeluaran biaya faktor domestik atau dengan cara memaksimumkan nilai tambah, yaitu dengan cara meminimumkan input tradable. PCR memainkan fungsi yang sama seperti DRC, hanya berbeda dalam dasar penilaian harga. PCR dinilai dalam harga privat (finansial) yang sudah dipengaruhi kebijakan pemerintah. Nilai PCR merupakan ukuran daya saing atau efisiensi pada nilai finansial atau keunggulan kompetitif. Itu berarti daya saing pada nilai finansial dicapai jika nilai PCR lebih kecil dari satu (PCR < 1), sebaliknya tidak mempunyai daya saing pada nilai finansial jika PCR > 1. Penjelasan dan analisis di atas maka usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem merupakan sistem usahatani yang menguntungkan dan memiliki daya saing pada nilai finansial atau keunggulan kompetitif, karena besarnya rasio biaya privat (PCR) untuk sistem usahatani jambu mete adalah 0,24 (Tabel 6.5). Usahatani jambu mete di atas bisa diusahakan, karena untuk menghasilkan satu unit nilai tambah memerlukan biaya domestik yang lebih kecil dari satu unit. Hasil analisis PCR dan DRC pada usahatani jambu mete di atas menunjukkan bahwa nilai PCR < 1 dan DRC < 1, dengan demikian usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem mempunyai daya saing pada nilai finansial dan daya saing pada nilai ekonomis (internasional) atau memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Selain itu juga diketahui bahwa nilai PCR pada usahatani jambu mete mempunyai nilai yang lebih rendah daripada nilai DRC-nya, atau PCR < DRC. Keadaan ini memberi arti bahwa tanpa adanya kebijakan pemerintah, untuk menghasilkan satu unit nilai tambah memerlukan

117

faktor domestik yang lebih besar dibandingkan dengan adanya kebijakan. Dengan kata lain masih diperlukan kebijakan pemerintah untuk menunjang daya saing pada nilai ekonomis (internasional). Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan WTO antara lain berupa tarifikasi dan akses pasar tanpa mengurangi perlindungan terhadap petani. 6.6 Dampak Kebijakan Input Output Suatu kebijakan pemerintah dalam suatu sistem komoditas akan memberikan dampak baik kepada produsen, konsumen maupun pedagang perantara. Dampak yang diberikan dapat saja positif atau negatif terhadap masingmasing pelaku sistem tersebut. Dampak kebijakan juga bisa meningkatkan atau menurunkan produksi atau produktivitas suatu usahatani. Sebagai contoh, subsidi pupuk yang diberikan sejak masa pemerintahan orde baru, yaitu sejak dimulainya rencana pembangunan lima tahun tahap I (REPELITA I). Adanya subsidi tersebut harga pupuk yang dibayar petani menjadi lebih rendah dari harga ekonomisnya. Kesuksesan subsidi pupuk mendorong peningkatan penggunaan pupuk. Respon positif petani terhadap subsidi pupuk ini membawa konsekuensi pembengkakan anggaran pemerintah untuk subsidi pupuk. Dua dasa warsa terakhir, pemerintah mulai melakukan kebijakan pengurangan subsidi atas input utama. Pada Tahun 1994 subsidi pupuk KCl telah dihapus. Selanjutnya secara bertahap pengurangan subsidi atas input utama terus dilakukan melalui penyesuaian harga pupuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/SR.130/5/2006 tanggal 16 Mei 2006, pemerintah

118

melakukan kebijakan pengurangan subsidi atas pupuk lagi atau menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sehingga harga pupuk urea naik menjadi Rp 1.200,00/kg (14,29 %), SP-36 menjadi Rp 1.550,00/kg (10,71 %), ZA menjadi Rp 1.050,00/kg (10,53 %), NPK menjadi Rp 1.750,00/kg (9,30 %) dan PONSKA menjadi Rp 1.750,00/kg. Peraturan Menteri Pertanian di atas telah mengalami beberapa koreksi diantaranya Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/SR.130/11/2009, Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/SR.130/2/2010 dan terakhir adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/SR.130/4/2010 tanggal 8 April 2010, pemerintah melakukan penyesuaian kembali atas kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2010, sehingga harga pupuk urea naik menjadi Rp 1.600,00/kg, SP-36 menjadi Rp 2.000,00/kg, ZA menjadi Rp 1.400,00/kg, NPK Phonska menjadi Rp 2.300,00/kg dan Pupuk Organik Rp 700/kg. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi, dan semakin tidak kondusifnya bagi pengembangan usahatani beberapa komoditas pertanian. Penghapusan subsidi pupuk tersebut dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan petani membeli pupuk yang disebabkan menurunnya nilai tukar hasil petani terhadap harga sarana produksi (Sudaryanto et al., 1999; Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2006). Pada hal pupuk merupakan faktor pembatas bagi optimalisasi produksi komoditas pertanian terutama yang berbasis lahan (land base agriculture). Analisis dampak kebijakan pada penelitian ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan perlindungan terhadap

119

petani domestik, baik kebijakan harga input maupun kebijakan harga output. Besarnya dampak kebijakan dilihat dari tingkat proteksi yang diterima petani domestik dalam menjalankan usahanya. Dengan menggunakan beberapa indikator dari analisis dengan metoda Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix atau PAM) dapat diketahui berapa besar dampak kebijakan pemerintah tersebut. 6.6.1 Divergensi Pada dasarnya, PAM dimaksudkan sebagai alat analisis kebijakan dan dampak kebijakan tersebut, yang tersembunyi dalam divergensi. Setiap divergensi, baik yang disebabkan oleh distorsi kebijakan atau kegagalan pasar, seyogyanya dapat dijelaskan secara meyakinkan, kalau tidak ingin memunculnya anggapan bahwa telah terjadi kesalahan data. Adanya perbedaan nilai privat (output dan input) dibandingkan dengan nilai-nilai sosialnya mungkin disebabkan oleh adanya kebijakan yang terdistorsi (distorting policy) atau pasar berjalan tidak sempurna sehingga gagal menciptakan pasar yang efisien (market failure) yang menyebabkan harga privat (harga pasar aktual) berbeda dengan harga sosialnya (harga efisiensi atau social opportunity cost). Kebijakan yang terdistorsi tersebut dapat berupa penerapan pajak atau subsidi, hambatan perdagangan atau intervensi lain, sedangkan kegagalan pasar berupa monopoli atau monopsoni, eksternalitas atau tidak berkembangnya pasar sumberdaya domestik.

120

Adanya kecurigaan bahwa divergensi disebabkan oleh distorsi kebijakan atau kegagalan pasar, harus dapat dibuktikan secara meyakinkan. Apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan maka dilakukan pemeriksaan ulang terhadap asumsi yang digunakan atau data yang berkaitan dengan pasar komoditas. Di sektor pertanian, kegagalan pasar sangat jarang terjadi (di pasar output maupun input tradabel) karena produsen mudah keluar masuk pasar (easy to entry/exit). Kegagalan pasar banyak terjadi di pasar sumberdaya domestik pedesaan negara-negara sedang berkembang, utamanya di pasar modal dan pasar lahan. Dari Tabel 6.5 menunjukkan bahwa divergensi dalam penerimaan (revenue) pada usahatani komoditas jambu mete di Kabupaten Karangasem sebesar Rp 7.601.929,23 /ha disebabkan oleh perbedaan harga privat yang diterima petani dengan harga sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat transfer penerimaan dari konsumen kepada produsen (petani) atau konsumen membeli dan produsen (petani) menerima dengan harga yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Dampak kebijakan pemerintah mengenai harga mete gelondongan kering menguntungkan produsen (petani) atau terdapat subsidi yang dapat meningkatkan pendapatan. Nilai divergensi dalam penerimaan (output transfer) juga memberi implikasi dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini mete gelondongan kering sebagai komoditas ekspor dan impor, maka adanya divergensi bernilai positif, seharusnya pemerintah dapat menetapkan salah satu

121

pembatasan perdagangan internasional yaitu dengan cara pengenaan tarif atau pembatasan jumlah (kuota) impor. Divergensi input yang diperdagangkan (tradable) pada usahatani jambu mete sebesar – Rp 419.039,08 /ha juga disebabkan oleh perbedaan harga privat yang dikeluarkan petani dengan harga sosialnya. Dari hasil analisis tersebut divergensi input tradabel bernilai negatif, itu berarti terdapat kebijakan yang menghasilkan harga privat yang lebih rendah atau petani sebagai konsumen membayar harga input secara keseluruhan lebih murah daripada harga sosialnya (pasar internasional). Nilai negatif pada divergensi input tradabel menunjukkan adanya kebijakan subsidi. Hal ini berarti bahwa usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem menerima subsidi input. Subsidi input dari pemerintah yang diterima petani pada usahatani jambu mete adalah pupuk Urea, TSP/SP-36, KCl dan NPK. Input faktor domestik adalah input produksi yang harganya ditentukan oleh pasar domestik. Perbedaan harga finansial dan harga ekonomi tidak sematamata disebabkan oleh kebijakan pajak atau subsidi, tetapi juga adanya unsur perbedaan penilaian pada faktor domestik. Penilaian upah tenaga kerja, biaya modal (kapital) pada nilai finansial, biaya pemulihan alat pertanian, dan sewa lahan tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai ekonomi. Dari Tabel 6.5 dapat diketahui bahwa divergensi faktor domestik pada usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem menunjukkan nilai negatif, sebesar – Rp 58.839.673,09 /ha. Nilai divergensi faktor domestik yang negatif menunjukkan adanya kebijakan subsidi dari pemerintah.

122

Divergensi tenaga kerja pada usahatani jambu mete sama dengan nul, karena tidak ada perbedaan biaya tenaga kerja privat dan sosial (Lampiran 10). Dapat dikatakan bahwa tidak terjadi distorsi kebijakan atau kegagalan pasar tenaga kerja. Sedangkan divergensi pada biaya modal sebesar Rp 182.109,39 /ha disebabkan oleh perbedaan harga privat yang diterima petani dengan harga sosialnya. Divergensi ini timbul sebagai akibat dari tingkat bunga sosial lebih rendah dari tingkat bunga privatnya (Lampiran 10). Divergensi biaya lahan disebabkan oleh perbedaan nilai sewa lahan privat (finansial) dengan nilai sosial lahan. Nilai sosial lahan merupakan nilai keuntungan yang mungkin dicapai seandainya lahan tersebut digunakan untuk usahatani jagung. Divergensi biaya lahan yang negatif ( – Rp 59.031.179,08 /ha) mencerminkan sebagai kurang berkembangnya sistem sewa lahan di Kabupaten Karangasem (Lampiran 10). Divergensi pada biaya pemulihan peralatan sebesar Rp 9.396,60 /ha disebabkan oleh perbedaan harga privat yang diterima petani dengan harga sosialnya. Divergensi ini juga timbul sebagai akibat dari tingkat bunga sosial lebih rendah dari tingkat bunga privatnya (Lampiran 10). Divergensi keuntungan bersih (net profit) usahatani jambu mete sebesar Rp 66.860.641,39 /ha. Nilai divergensi keuntungan bersih (net profit) yang positif, berarti bahwa terdapat kebijakan insentif pada usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem, membuat surplus pada produsen (petani) bertambah atau kebijakan insentif membuat usahatani jambu mete menjadi efisien.

123

6.6.2 Tingkat proteksi Analisis dampak kebijakan pemerintah dengan menggunakan metode PAM, selain dapat dianalisis berdasarkan divergensi atas perbedaan harga privat dengan harga sosialnya (transfer output, transfer input, transfer faktor dan transfer bersih), juga dapat pula dilihat melalui rasio antara nilai pada baris pertama (harga privat) dengan nilai pada baris kedua (harga sosial). Nilai rasio lebih sering digunakan karena bisa digunakan untuk membandingkan berbagai sistem usahatani dengan output yang berbeda. Ada tujuh rasio yang digunakan untuk menduga distorsi kebijakan pada usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem. Rasio-rasio ini diperoleh dari nilai-nilai yang disajikan pada Lampiran 10. Dua rasio telah disebutkan di atas, yaitu DRC dan PCR untuk menilai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sistem komoditas, sedangkan yang berhubungan dengan tingkat proteksi disajikan pada Tabel 6.6 berikut. Tabel 6.6 Rasio PAM Usahatani Jambu Mete di Kabupaten Karangasem Tahun 2010 No.

Rasio

Nilai

1.

NPCO (Nominal Protection Coefficient on Output)

1,08

2.

NPCI (Nominal Protection Coefficient on Input)

0,93

3.

EPC (Effective Protection Coefficient)

1,09

4.

PC (Profitability Coefficient)

8,75

5.

SRP (Subsidy Ratio to Producers)

0,69

Sumber : Data Primer.

124

6.6.2.1 Dampak kebijakan output Rasio yang digunakan untuk mengukur divergensi dalam penerimaan (output transfers) disebut Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO). Nilai NPCO usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah 1,08 atau petani menerima harga output (privat) lebih tinggi sebesar 8% dibanding harga paritas impor. Dapat dikatakan bahwa petani jambu mete di Kabupaten Karangasem dalam melakukan usahataninya telah menikmati proteksi atau perlindungan output dari pemerintah. Nilai NPCO yang lebih besar dari satu akan menghambat ekspor bahkan jambu mete sebagai komoditas yang diperdagangkan secara internasional tanpa campur tangan pemerintah dapat menyebabkan arus masuknya komoditas tersebut. Hal itu disebabkan harga mete gelondongan kering di pasar internasional yang lebih rendah daripada harga mete gelondongan kering di dalam negeri, akan menyebabkan tertekannya harga mete gelondongan kering di dalam negeri. Untuk melindungi produsen (petani) diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat membatasi atau menghambat impor, misalnya dengan melakukan bea masuk impor mete gelondongan kering, sehingga petani semakin bergairah dalam meningkatkan produksi. Sedangkan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika pada usahatani jambu mete juga menyebabkan perbedaan harga output, antara harga output finansial dengan harga output ekonomi. Dengan demikian kebijakan pemerintah tentang harga output (privat) yang lebih tinggi dari harga paritas impor

125

(harga dunia) tersebut memberi dampak melindungi (subsidi) kepada produsen dalam negeri dan merangsang impor jika tidak terdapat pembatasan. 6.6.2.2 Dampak kebijakan input Rasio yang digunakan untuk mengukur divergensi input tradabel (input transfers) disebut Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI). Nilai NPCI usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah 0,93. Nilai NPCI yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa terdapat proteksi terhadap produsen input tradabel, dan sektor yang menggunakan input tersebut yaitu produsen (petani) pelaku usahatani jambu mete diuntungkan dengan rendahnya harga input tradabel. Itu berarti petani membayar 7% lebih murah dari harga sosialnya. Murahnya input tradabel tersebut disebabkan oleh subsidi dari pemerintah berupa pupuk, pestisida dan herbisida. 6.6.2.3 Transfer gabungan Rasio yang digunakan untuk mengukur dampak gabungan policy tranfers dari input dan output tradabel disebut Effective Protection Coefficient (EPC). EPC adalah rasio nilai tambah dalam nilai finansial dengan nilai tambah dalam nilai ekonomi. Nilai EPC menggambarkan sejauh mana seluruh kebijakan pemerintah yang ada bersifat melindungi atau menghambat suatu sistem komoditas. Dengan demikian besarnya proteksi efektif yang dinikmati petani sangat tergantung dari kombinasi transfer output dan transfer input. Pada Tabel 6.6 nilai EPC usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah 1,09. Nilai EPC menunjukkan rasio lebih besar dari satu, dengan perkataan

126

lain nilai tambah privat lebih besar dari nilai tambah sosial, atau terdapat insentif positif dari pemerintah pada sistem komoditas tersebut. Besarnya proteksi yang diterima petani dan sistem komoditas jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah sebesar 9%. Itu berarti adanya kebijakan terhadap output dan input secara keseluruhan menguntungkan petani dan sistem komoditas. Tingginya proteksi efektif yang diterima petani pada usahatani jambu mete tersebut dikarenakan selain petani membayar input tradabel 7% lebih murah dari harga sosialnya, juga petani menerima harga output (privat) sebesar 8% lebih tinggi dari harga yang seharusnya (paritas impor atau harga internasional). 6.6.2.4 Transfer bersih Net tranfers merupakan inti dari hasil sebuah analisis PAM. Nilai ratio yang berhubungan dengan net transfer adalah Profitability Coefficient (PC). PC mengukur dampak seluruh transfer terhadap keuntungan privat, dengan perkataan lain nilai PC merupakan ukuran relatif transfer bersih yang mengakibatkan keuntungan finansial lebih besar atau lebih kecil dari keuntungan ekonomi. PC juga merupakan pengembangan dari EPC dengan memasukkan biaya faktor domestik. Nilai PC usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem adalah 8,75. Nilai ini menunjukkan keuntungan privat (finansial) yang jauh lebih besar, yaitu lebih dari 8,75 kali lipat dari keuntungan sosial (ekonomis). Berdasarkan nilai PC ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan berbagai kebijakan pemerintah yang diterapkan pada usahatani jambu mete mengakibatkan keuntungan bertambah.

127

Subsidy Ratio to Producers (SRP) adalah ukuran dari gabungan seluruh transfer effects yang terjadi. Ratio ini merupakan perbandingan antara nilai net transfer dengan nilai output (penerimaan) yang dihitung pada tingkat harga dunia (penerimaan sosial atau social revenue). Dengan demikian SRP menunjukkan sejauh mana penerimaan (revenue) meningkat atau menurun karena terjadinya transfer. Nilai SRP usahatani jambu mete 0,69. Artinya, divergensi antara keuntungan finansial dan ekonomi pada usahatani jambu mete sekitar 69% dari pendapatan kotor (gross profit). Besarnya transfer positif (positive transfers) di atas menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang menguntungkan bagi petani jambu mete, karena petani jambu mete menerima subsidi positif dibandingkan jika tidak ada kebijakan pemerintah. 6.7 Analisis Titik Impas Harga Ekonomi Usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem akan mencapai titik impas, yaitu pada keuntungan ekonomi nul, ketika harga mete gelondongan kering internasional pada usahatani jambu mete Rp 4.902,28 /kg. Sedangkan, harga mete gelondongan kering internasional yang diterima petani pada periode penelitian adalah sebesar Rp 10.204,43 /kg lebih tinggi dari titik impas. Tingginya harga mete gelondongan kering internasional ini, mencerminkan risk premium yang ditanggung oleh importir jauh di atas titik impas dan menunjukkan tingginya keuntungan ekonomi yang diterima petani. Analisis titik impas selengkapnya seperti pada Tabel 6.7 berikut.

128

Tabel 6.7 Analisis Titik Impas Harga Ekonomi Usahatani Jambu Mete di Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Uraian

Kuantitas

Produksi (kg/ha) Total biaya ekonomi (rp/ha)

18.129,21 88.874.519,12

Harga ekonomi (rp/kg)

4.902,28

Sumber : Data diolah dari Lampiran 1 dan 10. 6.8 Analisis Sensitivitas Pada analisis ini diasumsikan usahatani jambu mete terjadi suatu kondisi yang tidak menguntungkan seperti berikut. (1) Terjadi penurunan harga bayangan output mete gelondongan kering sebesar 20 %. (2) Meningkatnya biaya transportasi sebesar 25% sebagai dampak kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat menurunkan margin petani. (3) Turunnya produktivitas jambu mete sampai 20% akibat musim kemarau yang berkepanjangan akan menurunkan keuntungan privat dan pada akhirnya menurunkan daya saing komoditas jambu mete. (4) Berubahnya nilai tukar yang berdampak terhadap keuntungan sosial. Untuk itu digunakan dua pilihan nilai tukar alternatif, yaitu nilai rupiah menguat (apresiasi) menjadi Rp 8.500,00 per $ US dan nilai rupiah melemah (depresiasi) menjadi Rp 10.000,00 per $ US.

129

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa penurunan harga bayangan output sebesar 20 % sehingga harga bayangan menjadi Rp 8.103,54 /kg mete gelondongan kering. Pada kondisi ini akan terjadi peningkatan nilai NPCO, DRC, EPC, dan SRP sedangkan nilai NPCI dan PCR tidak berubah (tetap) bahkan nilai PC menjadi – 6,60 (negatif). Itu berarti bahwa usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem masih tetap memiliki daya saing pada nilai finansial (keunggulan kompetitif), namun sudah tidak lagi memiliki keunggulan komparatif (daya saing pada nilai ekonomis), karena nilai DRC meningkat menjadi 1,16. Penurunan harga bayangan output sebesar 20% memberi dampak pada semakin meningkatnya manfaat (keuntungan) dari kebijakan subsidi output, proteksi efektif dan transfer effects bagi petani, karena petani masih menerima subsidi positif dibandingkan jika tidak ada kebijakan pemerintah. Tetapi menurunnya nilai PC hingga menjadi – 6,60 menunjukkan bahwa keuntungan privat (finansial) menurun atau berkurang sebesar 6,60 kali lipat dari keuntungan ekonomis. Hasil analisis sensitivitas usahatani jambu mete akibat penurunan harga bayangan output sebesar 20 % di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 6.8. Tabel 6.8 Analisis Sensitivitas Usahatani Jambu mete Pada Harga Bayangan Output Turun 20 % di Kabupaten Karangasem Tahun 2010. Rasio NPCO NPCI PCR DRC EPC PC SRP

Nilai basis 1,08 0,93 0,24 0,91 1,09 8,75 0,69

Harga Bayangan Output Turun 20 % 1,36 0,93 0,24 1,16 1,40 -6,60 1,12

130

Jika biaya transportasi naik sebesar 25 % sebagai dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menyebabkan usahatani jambu mete menghasilkan nilai NPCO, DRC, EPC, PC dan SRP semakin meningkat, sedangkan nilai NPCI dan PCR tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan biaya transportasi sebesar 25 % justeru memberi dampak positif pada semakin meningkatnya manfaat (keuntungan) yang diterima petani dan sistim komoditas jambu mete dari kebijakan subsidi output, proteksi efektif, tingkat keuntungan privat atas tingkat keuntungan sosial dan transfer effects, karena petani masih menerima subsidi positif dibandingkan jika tidak ada kebijakan pemerintah. Bahkan petani sebagai konsumen input tradabel masih tetap menerima manfaat dari kebijakan subsidi input. Nilai PCR dan DRC yang lebih kecil dari satu, menunjukkan bahwa usahatani jambu mete masih tetap memiliki daya saing pada nilai finansial (keunggulan kompetitif) dan ekonomis (keunggulan komparatif). Namun tingkat daya saing pada nilai ekonomis (keunggulan komparatif) semakin melemah dibandingkan sebelumnya, karena nilai DRC meningkat menjadi 0,95. Dengan perkataan lain kenaikan biaya transportasi sebesar 25 % akan membuat usahatani jambu mete semakin memperlemah tingkat daya saing pada nilai ekonomis (keunggulan komparatif). Hasil analisis sensitivitas usahatani jambu mete jika biaya transportasi naik sebesar 25 % sebagai akibat kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 6.9.

131

Tabel 6.9 Analisis Sensitivitas Usahatani Jambu Mete Jika Biaya Transportasi Naik 25 % di Kabupaten Karangasem Tahun 2010. Rasio NPCO NPCI PCR DRC EPC PC SRP

Nilai basis 1,08 0,93 0,24 0,91 1,09 8,75 0,69

Biaya transportasi naik 25 % 1,09 0,93 0,24 0,95 1,10 15,32 0,73

Penurunan produktivitas mete gelondongan kering sebesar 20 % akan meningkatkan nilai PCR, DRC dan SRP. Itu berarti bahwa usahatani jambu mete masih tetap memiliki daya saing pada nilai finansial (keunggulan kompetitif) karena nilai PCR masih < 1. Namun tingkat daya saing pada nilai finansial (keunggulan kompetitif) tersebut semakin melemah dibandingkan sebelumnya, karena nilai PCR meningkat menjadi 0,30. Sebaliknya penurunan produktivitas mete gelondongan kering sebesar 20 % menyebabkan hilangnya tingkat daya saing pada nilai ekonomi (keunggulan komparatif). Dengan perkataan lain penurunan produktivitas mete gelondongan kering sebesar 20 % akan membuat usahatani jambu mete kehilangan daya saing pada nilai ekonomi (keunggulan komparatif) namun masih memiliki daya saing pada nilai finansial (keunggulan kompetitif). Penurunan produktivitas mete gelondongan kering sebesar 20 %, ternyata tidak mempengaruhi nilai NPCO, NPCI dan EPC. Itu berarti penurunan produktivitas tersebut masih tetap memberikan subsidi output dan input baik terhadap petani maupun sistim komoditas. Bahkan gabungan kebijakan subsidi

132

output dan input di atas masih tetap memberikan tingkat proteksi efektif baik untuk petani maupun sistem komoditas, besaran proteksi efektif yang diterima masih sebesar 9 %. Tetapi penurunan produktivitas sebesar 20 % mengakibatkan menurunnya nilai PC hingga menjadi – 5,01 (negatif), keadaan ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan keuntungan privat (finansial) sebesar 5,01 kali lipat dari keuntungan ekonomisnya. Namun secara keseluruhan dari transfer effects yang terjadi, maka dampak kebijakan pemerintah dan distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang menguntungkan bagi petani, karena petani masih menerima subsidi positif dibandingkan jika tidak ada kebijakan pemerintah dimana nilai SRP meningkat menjadi 0,84. Hasil analisis sensitivitas usahatani jambu mete jika produktivitas turun sebesar 20 % di Kabupaten Karangasem disajikan pada Tabel 6.10. Tabel 6.10 Analisis Sensitivitas Usahatani Jambu Mete Jika Produktivitas Turun 20 % di Kabupaten Karangasem Tahun 2010. Rasio NPCO NPCI PCR DRC EPC PC SRP

Nilai basis 1,08 0,93 0,24 0,91 1,09 8,75 0,69

Produktivitas turun 20 % 1,08 0,93 0,30 1,15 1,09 -5,01 0,84

Menguatnya nilai tukar rupiah (apresiasi) menjadi Rp 8.500,00/$US menyebabkan sistim usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem tetap memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Bahkan sistim

133

usahatani justeru cenderung semakin kuat daya saing pada nilai ekonomi (keunggulan komparatif) dengan menguatnya nilai tukar rupiah. Menguatnya nilai tukar rupiah (apresiasi), tetap memberikan dampak positif tehadap kebijakan subsidi output dan subsidi input. Ada kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah (apresiasi) akan mengurangi manfaat dari kebijakan subsidi input, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai NPCI menjadi 0,94. Dari hasil analisis sensitivitas di atas tampak bahwa tingkat proteksi efektif yang ditunjukkan dengan nilai EPC tetap sebesar 1,09. Artinya dengan semakin menguatnya nilai tukar rupiah maka petani tetap memperoleh insentif (proteksi) dari pemerintah. Namun menguatnya nilai tukar rupiah menyebabkan menurunnya tingkat keuntungan privat (finansial) terhadap keuntungan ekonomis, tetapi masih memberikan tingkat keuntungan privat (finansial) sebesar 8,66 kali lipat dari keuntungan ekonomis. Secara keseluruhan dari transfer effects yang terjadi, maka dampak kebijakan pemerintah dan distorsi pasar yang ada masih memberikan subsidi positif dibandingkan jika tidak ada kebijakan pemerintah, dimana nilai SRP sebesar 0,68. Hasil analisis sensitivitas usahatani jambu mete di Kabupaten Karangasem pada nilai tukar Rp 8.500,00/$US dan Rp 10.000,00/$US selengkapnya disajikan pada Tabel 6.11.

134

Tabel 6.11 Analisis Sensitivitas Usahatani Jambu Mete Pada Nilai Tukar Rp 8.500,00/$US dan Rp 10.000,00/$US di Kabupaten Karangasem. Rasio NPCO NPCI PCR DRC EPC PC SRP

Nilai basis 1,08 0,93 0,24 0,91 1,09 8,75 0,69

Nilai tukar Rp 8.500,00/$US Rp 10.000,00/$US 1,08 1,08 0,94 0,92 0,24 0,24 0,90 0,91 1,09 1,09 8,66 8,85 0,68 0,69

Dari Tabel 6.11 menunjukkan bahwa hasil analisis sensitivitas terhadap melemahnya nilai tukar rupiah (depresiasi) menjadi Rp 10.000,00/$US ternyata tetap memiliki daya saing pada nilai privat (keunggulan kompetitif) dan daya saing pada nilai ekonomi (keunggulan komparatif). Sedangkan melemahnya nilai tukar rupiah (depresiasi), juga masih tetap memberikan dampak positif tehadap kebijakan subsidi output dan subsidi input. Tetapi ada kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah akan meningkatkan manfaat dari kebijakan subsidi input, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya nilai NPCI menjadi 0,92. Namun dari hasil analisis sensitivitas di atas tampak bahwa tingkat proteksi efektif yang ditunjukkan dengan nilai EPC tetap sebesar 1,09. Artinya dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah maka petani tetap memperoleh insentif (proteksi) dari pemerintah. Melemahnya nilai tukar rupiah ternyata menyebabkan meningkatnya tingkat keuntungan privat (finansial), yaitu sebesar 8,85 kali lipat dari keuntungan ekonomis. Secara keseluruhan dari transfer effects yang terjadi, maka dampak kebijakan pemerintah dan distorsi pasar yang ada masih memberikan subsidi

135

dibandingkan jika tidak ada kebijakan pemerintah, dimana nilai SRP tetap sebesar 0,69.