perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan Berdasarkan data yang telah dianalisis, peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 sebagai berikut: 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 a. Menyusun strategi atau desain Sebelum
kebijakan
benar-benar
dilaksanakan
telah
dilakukan kegiatan merancang kebijakan turunan dengan cara menentukan prosedur yang digunakan, perumusan tugas, perumusan tujuan, biaya dan waktu yang jelas. Dalam hal ini sekolah telah menyusun strategi atau desain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. b. Melaksanakan
kebijakan
dengan
mendayagunakan
serta
mengorganisasikan semua sumber daya yang dimiliki. Semua sumber daya yang dimiliki telah didayagunakan dan diorganisasikan sesuai dengan prosedur maupun pedoman yang dipakai dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis ini. Sumber daya yang dimiliki seperti struktur dan personalia, serta dana maupun sumber daya lain telah didayagunakan dan diorganisasikan sesuai dengan prosedur. c. Melakukan monitoring atau pengawasan, pelaporan serta melakukan evaluasi. Pada saat Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri di implementasikan, pengawasan dilakukan oleh pihak intern maupun ekstern. Pengawasan dari pihak intern dilakukan oleh Komite Sekolah commit to user melalui pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten
141
142 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Pemantauan/pengawasan ini dilakukan selama kebijakan dijalankan, artinya pengawasan dapat dilakukan sewaktu-waktu atau bisa dikatakan inspeksi mendadak (sidak). Pihak sekolah juga harus siap setiap saat jika ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak intern maupun ekstern. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui betul perkembangan, proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian,
untuk
pelaporan
sendiri
dari
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dibedakan menjadi dua macam, yakni laporan ringkas dan laporan lengkap. Laporan lengkap terdiri berisi narasi laporan, SK Kepala Sekolah, Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, dan foto dokumentasi. Laporan ringkas terdiri dari penggunaan dana dari sisi pembelanjaan, penggunaan dana dari sisi penerimaan, dan daftar siswa miskin yang dan/atau dibantu biaya sekolahnya. Sedangkan sumber dana lain seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana pendamping, sponsor dan masyarakat harus dilaporkan pada akhir pelaksanaan program atau setelah dana yang diterima dipergunakan. Laporan sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak sekolah terhadap pemerintah. Selama kebijakan pendidikan gratis dilaksanaan, baik pihak sekolah maupun pemerintah juga telah melakukan evaluasi. Hal ini terbukti
dengan
adanya
perbaikan-perbaikan
yang
dilakukan
pemerintah baik melalui aturan penggunaan dana, maupun perbaikan sarana dan prasarana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Impementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 Kendala utama dari pendidikan gratis ini adalah pagu dana commit to user BOS yang terbatas dimana salah satu penyebabnya adalah karena
143 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
ditariknya bantuan dana operasional oleh Pemerintah Kabupaten. Terbatasnya dana ini mengakibatkan timbulnya banyak kendala-kendala lain, yaitu: a. Sarana dan prasarana kurang maksimal b. Kegiatan keorganisasian di Sekolah terganggu c. Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler tidak maksimal d. Fasilitas penunjang praktik siswa tidak maksimal e. Kegiatan lomba baik akademik maupun maupun non akademik terganggu f. Kesulitan untuk memberi honor pihak intern sekolah g. Anggapan bahwa pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya oleh orang tua siswa h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang rumit
3. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam Impementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014 Adapun solusi dari permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut: i. Mengajukan proposal ke pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana j. Mencari bantuan dari sponsor k. Memungut biaya suka rela dari siswa oleh siswa untuk siswa l. Melaksanakan kegiatan praktik dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada m. Selektif dalam memilih lomba yang akan diikuti serta melibatkan orangtua/wali siswa secara suka rela dalam membantu pendanaan lomba n. Sosialisasi intern tentang peruntukan dana commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
144 digilib.uns.ac.id
o. Sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis kepada orangtua/wali siswa p. Mengadakan koordinasi dengan pihak intern sekolah maupun pemerintah
B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya serta berbagai fakta yang ditemukan yang berkaitan dengan Impementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014, maka dapat dikemukakan implikasi teoritis maupun implikasi praktis sebagai berikut: 1. Implikasi Teoritis a. Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu kependidikan. b. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang Kebijakan Pendidikan Gratis di SMA Negeri se Kabupaten Sukoharjo. 2. Implikasi Praktis a. Penelitian ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk efektivitas dari kebijakan sehingga kedepannya pelaksanaan kebijakan akan lebih baik lagi dan tentunya akan memaksimalkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai. b. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak sekolah terutama untuk menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis agar pihak sekolah dapat mengkaji, mengevaluasi dan berbenah sehingga diperoleh solusi dari kendala yang ada dan diharapkan pada akhirnya mampu meningkatkan mutu dari pendidikan secara keseluruhan. c. Penelitian ini dapat berguna bagi guru, siswa, orang tua/wali siswa, commit to user maupun masyarakat untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi
145 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMA Negegeri se Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian hasil belajar siswa dan pada akhirnya meningkatkan kualitas masyarakat secara keseluruhan.
C. Saran Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan masukan atau saran sebagai berikut: 1. Kepada Pemerintah Pusat a. Keterbasan dana pendidikan gratis mengakibatkan pihak sekolah menemukan
banyak
kendala
dalam
melaksanakan
kegiatan
operasional. Pemerintah hendaknya menambah jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SMA. Hal ini tidak lain agar sekolah dapat memaksimalkan segala potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, dengan adanya penambahan jumlah dana akan sangat membantu sekolah-sekolah yang telah
melaksanaan
kebijakan
pendidikan
gratis
karena
pada
kenyataanya masih banyak kendala yang dialami oleh sekolah tersebut sebagai akibat dari kekurangan dana. b. Dalam petunjuk teknis BOS SMA dana BOS tidak bisa digunakan untuk membayar honor pihak intern sekolah. Padahal dengan adanya honor ini akan mampu membantu meringankan beban guru maupun warga sekolah yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya ekstra untuk kepentingan sekolah. Oleh karena itu, dalam hal pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA hendaknya dapat digunakan untuk membayar jasa profesi (honor) pihak intern sekolah seperti dana BOS untuk SD dan SMP yang bisa digunakan untuk honor pihak intern. Honor ini terutama akan sangat bermanfaat bagi guru maupun karyawan yang masih menyandang status honorer.
commit to user
146 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo a. Keterbatasan dana yang berasal dari pemerintah pusat seperti BOS, BSM dan investasi belum dapat memenuhi semua kebutuhan sekolah dalam melaksanakan pendidikan gratis. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya memberikan dukungan lebih kepada pemerintah pusat seperti lebih memaksimalkan dana pendamping dari DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang Pendidikan. b. Dengan ditetapkannya kebijakan pendidikan gratis ini, banyak sekolah mengalami kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaanya. Hal ini terutama disebabkan sumber dana yang diterima terbatas, padahal dalam kenyataannya sekolah masih membutuhkan banyak dana untuk meningkatkan mutu. Oleh karena itu, diperlukan sumber dana lain selain dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menggunakan kebijakan subsidi silang dengan cara mengijinkan sekolah untuk menerima bantuan dari donatur tetap secara rutin seperti membayar iuran setiap bulan dari orangtua/wali siswa yang bersedia. Hal ini dilakukan agar sekolah dapat menerima dana lebih selain dari pemerintah karena pada prinsipnya untuk adil tidak harus sama. c. Ditariknya dana bantuan operasional dari pemerintah kabupaten merupakan salah satu penyebab keterbatasan dana dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat mengalokasikan kembali dana untuk operasional sekolah. Hal ini bisa dijadikan alternatif apabila pemerintah tidak dapat menerapkan sistem subsidi silang. Dengan adanya dana operasional dari Pemkab Sukoharjo, maka sekolah akan sangat terbantu dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Dana tambahan ini bisa digunakan untuk menambah pos pemanfaatan dana atau sesuai dengan kebutuhan sekolah.
commit to user
147 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
3. Kepada Sekolah Dengan adanya keterbatasan dana yang diterima sekolah dari pemerintah sekolah bisa mencari sumber dana lain seperti dana dari sponsor ataupun masyarakat mampu yang bersedia untuk mendukung kegiatan sekolah. Dana dari sponsor dan masyarakat yang mampu ini bisa digunakan untuk membantu pendanaan lomba baik akademik dan non akademik, maupun kegiatan sekolah lainnya. Sumber dana lain yang diterima selain dari pemerintah hendaknya benar-benar dipertanggungjawabkan.
4. Kepada orang tua/wali siswa a. Masih adanya anggapan bahwa pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya oleh orangtua/wali siswa menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang mengganggu pelaksanaan pendidikan gratis. Orangtua hendaknya lebih aktif dalam mengukuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah baik pada saat penerimaan siswa baru, pengambilan rapor maupun sosialiasi melalui kegiatan lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hendaknya orangtua mendukung sekolah untuk meningkatkan mutunya, baik berupa dukungan moril maupun material karena pada akhirnya semuanya untuk kepentingan dan kebutuhan siswa sendiri. b. Dengan
digratiskannya
biaya
pendidikan
untuk
operasional,
diharapkan orang tua/wali siswa bisa menggunakan dana yang harusnya
dikeluarkan
untuk
membayar
ke
sekolah
untuk
memaksimalkan pemenuhan kebuthan pribadi siswa dalam menempuh pendidikan.
commit to user
