BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Surakarta dalam Pelaksanaan Program Sekolah Plus di Kota Surakarta diperoleh kesimpulan sebagaimana tujuan dalam penelitian sebelumnya. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa program sekolah plus merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (wajib belajar 12 tahun) dengan sasaran khususnya masyarakat miskin. Program sekolah plus tersebut ditetapkan oleh walikota Surakarta dalam bentuk SK Walikota Nomor 420/56c/1/2012. pemerintah kotamadya Surakarta sebagaimana dalam SK tersebut menetapkan 34 SD negeri, 10 SMP negeri, dan 9 SMK sebagai sekolah penyelenggara program siswa plus. Sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara program sekolah plus mengalokasikan 10% untuk diisi siswa dengan kriteria siswa plus. Penyelenggara siswa plus memperoleh dana untuk pembiayaan pendidikan dari APBD kota Surakarta. Akuntabilitas program tak lepas dari prosedur pelaksanaan program tersebut. Karena program yang telah berjalan tersebut, Apakah Prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal administrasi, penyelenggaraan program. Sedangkan dalam prosesnya harus menyajikan penjelasan tentang kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan
72
73
rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyelenggara yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan secara keseluruhan. Pelaksanaan Sekolah Plus yang diselenggarakan sudah dikatakan berhasil, hal tersebut didasarkan pada: 1) Secara kuantitatif setiap tahunya meningkat, sekarang jumlah 34 SD menampung siswa miskin, 10 SMP siswa miskin dan 9 SMK siswa miskin; 2) Secara kualitatif keberhasilanya dapat dilihat dengan mutu kegiatan belajar mengajar tidak berkurang, karena dalam penyelenggaraanya mengacu pada stundent pendidikan (KTSP); 3) Tidak ada pengaruh negatif, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Bentuk upaya menjaga akuntabilitas proses program sekolah plus dengan tujuan agar program tersebut tidak disalahgunakan. Banyak celah dan kesempatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar dapat menerima program sekolah plus dengan cara menyampaikan laporan kondisi keluarga yang tidak sesuai dengan kondisi apa adanya. Program sekolah plus merupakan program yang dikembangkan pemerintah untuk membantu kesulitan biaya keluarga miskin di Surakarta. Kebijakan tersebut perlu diperbaiki dan dikembangkan sehingga tidak hanya berlaku secara lokal namun juga berlaku secara nasional. Hal ini disebabkan perlindungan dan kewajiban mencerdaskan kehidupan berbangsa dan
74
bernegara berlaku secara utuh dan menyeluruh ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia, Serta Lembaga yang bertugas melaksanakan program sekolah plus hendaknya benar-benar mengumpulkan data-data
yang
diperlukan secara teliti, hati-hati dengan akurasi yang tinggi. Kesalahan dalam administrasi
kriteria
sekolah
plus
akan
mengurangi
atau
bahkan
menghilangkan hak atas program sekolah plus masyarakat miskin lainnya.
B. Saran Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain : 1. Seharusnya pemerintah kota Solo mendampingi pelaksanaan program sekolah plus sehingga dapat terhindar dari peluang kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah maupun oleh masyarakat. 2. Sekolah yang melaksanakan program sekolah plus tidak melakukan sikap diskriminasi terhadap siswa yang benar-benar membutuhkan pendidikan. 3. Pemerintah berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan kritik terhadap program pemerintah sehingga program yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan dengan lancar.
75
DAFTAR PUSTAKA
Andangatmadja, Andi. 2012. “Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur”. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia. Colfer, Carol J. Pierce & Capistrano, Doris. 2006. Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalaman Berbagai Negara. Jakarta: Center for International Forestry Research (CIFOR). Greene, Jay P. 2001. “An Evaluation of the Florida A-Plus Accountability and School Choice Program”. Civic Report February 2001, Florida: Florida State University. Hidayat, L. Misbah. 2007. Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintah Tiga Presiden. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kama, A.Z. 2001. “Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Ilmiah Ishlah, ISSN. 1410 – 9328, Vol.13 No. 03. Lembaga Administrasi Negara RI dan BPKP (2001). Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mukhilda, Nurul. 2013. “Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar)”. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Randa, Fransiskus. 2013. “Memahami Dimensi Akuntabilitas Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Etnografi pada Pemerintah Daerah tingkat II Tana Toraja)”. Jurnal Fakultas Ekonomi. Makassar: Universitas Atma Jaya Makassar. Silvia, J. dan Ansar, M., 2011, “Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan”, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi,Vol.14, No.9. Kama, 2011. Solihin, Dadang. 2006. “Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel”. Diklatpim Tingkat IV Angkatan III, Pusdiklat Pegawai BPK, Jakarta. Sutedjo. 2009. “Persepsi Stakeholders Terhadap Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. Tesis Program Pascasarjana. Semarang: Universitas Diponegoro.
76
Sutopo, H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Ubaidillah, Endra. 2009. “Sistem Akuntabilitas Program Sekolah (Studi Kasus di SDN Bertaraf Internasional Tlogowaru Malang)”. Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan UM. Malang: Universitas Negeri Malang. Wasistiono, Sadu. 2005. Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance. Jakarta: LIPI Press.
