DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern, oleh Robert Prayoko, S.H., M.Kn. Hak Cipta © 2015 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail:
[email protected] Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: 978-602-262-402-8 Cetakan I, tahun 2015
BAB ..... KATA PENGANTAR
urisprudensi Pengadilan Belanda mencatat kasus yang menjadi landmark terbentuknya Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu dalam kasus Forumbank Arrest yang diputuskan pada tanggal 21 Januari 1955. Kasus tersebut memberikan kesimpulan bahwa direksi suatu Perseroan Terbatas dibenarkan tidak melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila RUPS tersebut merugikan Perseroan Terbatas (PT). Secara legalistik formal, keputusan RUPS wajib dilaksanakan oleh direksi, akan tetapi hakim dalam Forumbank Arrest menggunakan pendekatan “reasonable” dalam memberikan keputusan. Kasus ini membuktikan bahwa sejak tahun 1955, hakim Belanda telah memakai pendekatan logis yang lebih didasarkan kepada aspek keadilan dibandingkan hanya melaksanakan secara formal apa yang diatur dalam Undang-undang. Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai hasil perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tidak cukup untuk menampung segala konflik yang mungkin terjadi baik antara Perseroan Terbatas dengan shareholder (pemegang saham) ataupun antara Perseroan Terbatas dengan Pihak Ketiga (Stakeholder). Tidak dapat dipungkiri memang terdapat banyak perubahan yang positif atas diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, akan tetapi Undang-undang tersebut banyak mengatur permasalahan prosedurprosedur yang sebenarnya dapat diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-undang. Buku ini berusaha mengajak pembaca untuk memahami hubungan hukum antar organ dalam PT (Hubungan antara Direksi, Komisaris dan RUPS) serta hubungan hukum antar organ PT dengan Stakeholder (Kreditur, Karyawan, Masyarakat) menggunakan pendekatan “reaasonable” tanpa meninggalkan prinsip atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Atau dengan kata lain berusaha memahami Undang-undang dengan menerapkannya secara reasonable. “Legalistik formal” suatu peraturan dan “reasonable” dalam menafsirkan peraturan tersebut adalah
vi
Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern
dua hal yang tidak lagi dipertentangkan tetapi saling melengkapi agar tercipta keadilan yang menjadi cita-cita dari semua Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan atas keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sebagai roda penggerak jalannya perusahaan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif untuk menilai hubungan antar organ perusahaan dan hubungan antara organ perusahaan dengan Stakeholder dikarenakan sebuah keputusan bisnis dapat memberikan keuntungan dan atau kerugian bagi organ Perseroan Terbatas maupun bagi stakeholder yang menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum. Keputusan Bisnis perlu dibuat “rule” yang jelas agar memberikan perlindungan bagi organ PT maupun stakeholder, dengan demikian direksi turut dilindungi dengan “rule” tersebut. “Rule” ini yang akan dibahas dalam buku ini dalam suatu Standart Keputusan Bisnis (Business Judgment Rule). Buku ini merupakan penyempurnaan dari Tesis yang ditulis oleh penulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemagang Saham terhadap pelanggaran Standart Keputusan Bisnis (Business Judgment Rule) yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas”. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Profesor Nindyo Pramono, SH, MS yang telah memberikan waktu di tengah kesibukannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis, termasuk memberikan pendapat-pendapat yang berguna bagi penyusunan buku ini. Terima kasih kami kepada Sdr Syamsul Rakhan Chaniago, SH seorang lawyer sekaligus Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mendorong penulis untuk menerbitkan buku ini. Terima Kasih pula kepada Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah kedu selatan. Tak lupa pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Bank Rekanan penulis yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebumen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebumen dan Sentra Kredit Kecil Purwokerto, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Kebumen dan Cabang Syariah Yogyakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan seluruh Danamon Simpan Pinjam di Kebumen, PT Bank CIMB NIAGA Tbk dan seluruh Niaga Micro Laju di Kebumen, PT Bank Central Asia Tbk KCP Kebumen, PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan, PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Sejahtera, PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Sakti, juga kepada Bapak Yoyok Hadi Mulyo Anwar, SH, selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen yang telah membawa angin segar bagi seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kebumen, serta kepada klien yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Semoga buku ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum maupun praktisi Hukum dalam menjalankan profesinya.
Robert Prayoko, S.H., M.Kn.
BAB ..... DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR SINGKATAN
v vii xi xiii xv
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Definisi dan Kerangka Pemikiran Business Judgment Rule C. Prinsip-prinsip Business Judgment Rule D. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham
1 1 5 15 22
BAB II
KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN TERBATAS A. Hubungan Hukum Direksi dengan Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemagang Saham dan Komisaris A.1 Hubungan Hukum Direksi dengan PT A.2 Hubungan Hukum Direksi dengan RUPS A.3 Hubungan Hukum Direksi dengan Komisaris A.3.1 One Tier Management A.3.2 Two Tier Management B. Teori Profesionalisme Direksi C. Duty of Director (Kewajiban Hukum Direktur) C.1 Duty of Care C.2 Duty to Disclosure C.3 Duty to Monitor
33 33 38 39 43 44 45 47 52 56 61 70
viii
Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern
BAB III TIGA STANDAR HUKUM DALAM BUSINESS JUDGMENT RULE A. Standar Business Judgment Rule A.1 Keputusan Bisnis yang Beritikat Baik (Good Faith) A.2 Keputusan Bisnis yang Bertanggung Jawab A.2.1 Kelemahan Teori Organ A.2.2 Personal Liability dalam Praktik A.3 Keputusan Bisnis yang Tidak Mengandung Conflict of interest A.3.1 Self Dealing A.3.2. Corporate Opportunity B. Business Judgment Rule dalam Hukum Perbankan BAB IV SARANA-SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SELURUH PEMEGANG SAHAM TERHADAP PELANGGARAN BUSINESS JUDGMENT RULE A. Perlindungan melalui RUPS A.1 Prosedur RUPS A.2 Independensi RUPS di China (Pasal 21 Company Act 1994) B. Perlindungan melalui Lembaga Peradilan B.1 Hak-hak Pemegang Saham B.2 Teori Penggugat Yang Tepat (Proper Plaintiff) Sebagai Pelaksanaan Rule Foss v Harbottle B.3 Praktek-praktek Pengadilan C. Perlindungan Melalui Argumen Badan Hukum C.1 Tanggung Jawab Terbatas C.2 Argumen-argumen Piercing Corporate Veil D. Perlindungan Melalui Pembentukan Organ Independent D.1 Melalui Pembentukan Komisaris (Independent) D.2 Melalui Pembentukan Komite Independent D.3 Melalui Pembentukan Independent Auditor DAFTAR PUSTAKA DAFTAR MAKALAH, JURNAL, ARTIKEL DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAFTAR KASUS
-oo0oo-
75 75 76 85 86 89 96 100 105 112 119 119 122 135 137 137 144 150 159 159 165 175 175 182 191 203 205 209 211
BAB ..... DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 3.1 Gambar 4.1 Gambar 4.2
Bagan Business Judgment Rule versi Annter Greenhow Sistem One Tier Management Sistem Two Tier Management 3 Standart Business Judgment Rule Bagan Pelaksanaan Prinsip Foss v Harbottle Rule Berkaitan dengan Derivatif Action Bagan Pelaksanaan Prisnsip Foss v Harbottle dalam Kasus Meditrust Health Care Inc v Shoppers Drug Mart
-oo0oo-
11 45 46 76 145 149
xii
Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern