BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan walikota dan wakil walikota pada akhir periode masa jabatan,

misi

maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikator kinerja daerah terbagi menjadi 3 kelompok aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. IX.1.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pada aspek kesejahteraan masyakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan

sosial,

ukuran

tingkat

keberhasilan

dan

kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator) . Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Di kota Surabaya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global yang melanda perekonomian dunia tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal. Hal tersebut dibuktikan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

IX - 1

pada

tahun

2009,

dan

kemudian

kembali

meningkat.

Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya juga secara konsisten berada di atas tingkat pertumbuhan provinsi Jawa Timur dan Nasional. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya dipercaya dapat mendorong perekonomian Surabaya untuk terus tetap tumbuh. Terlebih di kota Surabaya dalam periode 2006-2010 telah terjadi peningkatan investasi baik dalam kuantitas maupun nilai investasi. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya pada tahun 2010 mencapai 7,09% dan semakin meningkat menjadi 7,52% pada tahun 2011. Kenaikan ini disebabkan karena masih tingginya konsumsi domestik yang mampu menggerakkan PDRB. Akan tetapi perkembangan ekonomi global yang kurang baik tampaknya

akan

berpotensi

menurunkan

pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada umumnya, dan kota Surabaya khususnya pada tahun 2012 hingga 2013 mendatang. Berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang ada diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 menurun menjadi sekitar 6,9% dan sedikit meningkat pada tahun 2013 menjadi 7,10%. Periode pertumbuhan diperkirakan akan terjadi pada

tahun

2014-2015,

mengingat

Indonesia

akan

melangsungkan pemilihan umum presiden pada tahun 2014 yang dapat mendorong meningkatnya konsumsi domestik. Selain itu, pemerintah kota Surabaya juga berencana untuk membangun sarana infrastruktur transportasi pada tahun 2014. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya, seiring dengan adanya harapan akan pemulihan kondisi perekonomian global. Sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan sebesar 7,35% dan kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 7,58%. Variabel makro lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Berdasarkan kinerja IX - 2

R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

makro ekonomi selama ini, meskipun kota Surabaya relatif memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur dan Nasional, akan tetapi nilai inflasinya juga cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan inflasi berperan sebagai insentif bagi pengusaha untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Tahun 2010 inflasi kota Surabaya sebesar 7,33% dikarenakan adanya ketidakstabilan ketersediaan komoditas akibat faktor cuaca, serta kembali naiknya harga emas perhiasan seiring dengan naiknya harga emas dunia. Akan tetapi nilai inflasi ini berhasil dikendalikan pada tahun 2011 menjadi sebesar 4,72%. Proyeksi inflasi pada tahun 2012 diperkirakan akan meningkat mencapai 6,5% sebagai dampak dari kondisi perekonomian global yang kurang baik. Kenaikan angka inflasi tersebut diharapkan dapat dikendalikan sehingga nilai inflasi pada tahun 2013 dapat menurun menjadi 6%. Pemilihan umum tahun 2014 diperkirakan akan kembali mendorong inflasi ke level 6% akibat meningkatnya konsumsi domestik di tahun tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2014 diharapkan dapat menjadi modal awal bagi pengendalian inflasi yang lebih baik pada tahun 2015, sehingga pada akhir periode RPJM angka inflasi kota Surabaya dapat berada di angka 5,5%. Variabel makro lainnya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk kota Surabaya adalah PDRB perkapita berdasarkan harga konstan. Pada tahun 2010 nilai PDRB perkapitanya sebesar Rp 29.980,54 ribu dan meningkat menjadi Rp 31.225,49 ribu pada tahun 2011 seiring dengan cukup

pesatnya

pertumbuhan

ekonomi

kota

Surabaya.

Selanjutnya di tahun 2012 diharapkan nilai PDRB PKP ini akan meningkat menjadi Rp 32.725,54 ribu dan meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 34.361,82 ribu. Dengan meningkatnya pertumbuhan pada tahun 2014 dan 2015 diharapkan juga dapat meningkatkan PDRB perkapita masingR P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

IX - 3

masing dari Rp 36.164,13 ribu menjadi Rp 38.142,52 ribu. Seperti telah diuraikan sebelumnya, kenaikan PDRB kota Surabaya salah satunya ditunjang oleh kenaikan investasi. Dengan demikian, seiring dengan membaiknya perekonomian di kota Surabaya, maka nilai ICOR juga diprediksi semakin menurun. Artinya, dengan capital yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Secara berturut-turut nilai ICOR kota Surabaya pada tahun 2010 sebesar 3,43 dan diperkirakan semakin menurun hingga tahun 2015, dimana pada tahun 2011 sebesar 3,38 kemudian menurun menjadi 3,34 pada 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 3,31 dan 3,29. Kemudian kembali menurun menjadi 3,26 di akhir periode RPJM yaitu tahun 2015. Gambaran indikator kinerja makro kota Surabaya tahun 20112015 disajikan pada tabel 9.1. Selain indikator-indikator makro seperti di atas, salah satu indikator penting lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan semakin membaiknya tren pertumbuhan ekonomi, relatif stabilnya angka inflasi, dan semakin tingginya PDRB perkapita, maka diharapkan TPT juga semakin menurun. Prediksi TPT untuk periode 2011-2015 berturut-turut sebesar 5,15% pada tahun 2011, kemudian diperkirakan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2012 yaitu menjadi 5,30%. Selanjutnya pada tahun 2013 diharapkan angkanya menurun menjadi 5,20% dan menurun lagi menjadi 5,15% pada tahun 2014, sehingga TPT tahun 2015 menjadi sebesar 5,10%. Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP). Indikator IPM antara lain meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di kota Surabaya, bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai peran strategis yang didukung penuh dengan ketersediaan anggaran IX - 4

R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

yang memadai. Di bidang pendidikan misalnya, terhitung mulai tahun 2010 telah dialokasikan dana BOPDA untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat, sebagai lanjutan dari program BOPDA SD dan SMP. Oleh karena itu, pemerintah kota Surabaya yakin bahwa indikator pendidikan seperti angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah juga semakin meningkat. Prediksi capaian untuk persentase angka melek huruf diperkirakan sebesar 96,69% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 98,97% pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 99,24%. Pada tahun 2014-2015 diperkirakan angkanya dapat mencapai 99,51%. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah, diprediksi sebesar 10,06 tahun pada tahun 2011 dan mencapai 12 tahun pada tahun 2015. Sedangkan untuk indikator kesehatan yang dicerminkan angka harapan hidup, diprediksi mengalami peningkatan dari 71,24 tahun pada tahun 2011 menjadi 73 tahun pada tahun 2015. Dengan dengan menghitung komposit nilai dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli maka nilai IPM diprediksi semakin meningkat. Nilai IPM tahun 2011 diprediksi sebesar 77,61 dan meningkat menjadi 78,80 pada tahun 2015. IX.2.

ASPEK PELAYANAN UMUM Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan,

lingkungan

hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan. Aspek kesehatan yang diukur salah satunya adalah indikator angka kematian bayi per 1000 kelahiran. Angka R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

IX - 5

kematian bayi di kota Surabaya sejak tahun 2006-2010 menunjukan penurunan dari 25,05 pada tahun 2006 menurun drastis menjadi 9,79 pada 2007-2008, kemudian tahun 2009 menurun kembali pada angka 9,16 hingga akhirnya mencapai tingkat yang lebih rendah lagi pada tahun 2010 sebesar 7,84. Kecenderungan angka kematian bayi yang menurun ini menandakan adanya capaian kinerja yang semakin membaik. Dengan demikian, target angka kematian bayi per 1000 kelahiran di kota Surabaya menurun menjadi 7,34 pada 2011 dan 6,94 di tahun 2012. Pada tahun 2013 ditargetkan menjadi 6,55 dan 6,34 pada tahun 2014, sehingga pada tahun 2015 mencapai 6,05. Indikator dari aspek kesehatan berikutnya adalah persentase balita gizi buruk. Balita dengan status gizi buruk dihitung berdasarkan berat badan balita dibandingkan dengan tinggi badan balita (BB/TB). Secara umum, persentase balita gizi buruk di kota Surabaya menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir. Performa ini diharapkan akan terus berlanjut untuk lima tahun berikutnya dengan target 0,90% pada tahun 2011, dan tahun 2012 sebesar 0,85%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 angkanya menurun kembali menjadi

0,81% dan 0,78%.

Pada akhir periode RPJM

ditargetkan angkanya menjadi 0,75% yaitu tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, indikator yang diperhatikan pada aspek pelayanan umum adalah rasio penduduk yang bekerja. Indikator ini menggambarkan perbandingan jumlah penduduk di atas usia 15 tahun yang bekerja dengan seluruh jumlah angkatan kerja usia di atas 15 tahun. Pada tahun 2010 rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,587. Diharapkan akan terjadi peningkatan rasio di mana jumlah penduduk Surabaya yang bekerja menjadi semakin meningkat. Tahun 2011 diperkirakan angkanya mencapai 0,603 dan mencapai angka 0,629 pada akhir tahun 2015.

IX - 6

R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

ditargetkan

2 0 1 0 - 2 0 1 5

IX.3.

ASPEK DAYA SAING DAERAH Pada aspek daya saing daerah, indikator diukur berkaitan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator pada aspek daya saing daerah ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari pengeluaran perkapita penduduk baik total maupun untuk non makanan serta kemudahan layanan perijinaan usaha dalam pada penciptaan iklim investasi. Lebih lanjut, indikator daya saing juga meliputi ketersedian infrastruktur kota yang berkaitan dengan peningkatan daya saing daerah seperti infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas pemukiman, panjang jalan kota Surabaya sampai dengan tahun 2010 sekitar 2.379.530,9 m, dari panjang jalan tersebut sebagian besar sudah terlayani oleh jaringan penerangan jalan umum. Sampai dengan tahun 2010 jumlah PJU yang terpasang adalah 39.927 titik atau sekitar 69,74% dari seluruh panjang jalan yang ada. Peningkatan jalan dan penambahan jaringan PJU ini tidak hanya dilakukan pada jalan – jalan arteri kota tetapi juga menjangkau jalan – jalan lingkungan perumahan dan perkampungan. Pada tahun 2015 diharapkan rasio cakupan layanan PJU di kota Surabaya mencapai 86,76%. Terkait dengan luas wilayah genangan, pemerintah kota Surabaya berupaya untuk menangani genangan yang terjadi melalui peningkatan sarana prasarana drainase dan pemeliharaan secara berkala. Saat ini kota Surabaya telah memiliki 5 boezem utama dan 42 rumah pompa dan ke depan akan terus dilakukan upaya penambahan pompa banjir, pintu laut serta waduk untuk mengantisipasi genangan yang terjadi. Sampai dengan tahun 2010 luas area genangan di kota Surabaya sebesar 2.486 ha, mengalami penurunan dari luas genangan semula 3.016 ha pada tahun 2005. Dengan berbagai

R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

IX - 7

upaya program pengendalian banjir yang dilakukan pemerintah kota Surabaya, maka pada tahun 2015 diharapkan luas area genangan turun menjadi 2.027 ha. Lebih lanjut, kebutuhan air bersih penduduk kota Surabaya saat ini dilayani oleh PDAM Surya Sembada melalui jaringan perpipaan. Sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM Surya Sembada berasal dari kali Surabaya dan sumber air. Penyediaan air bersih yang disediakan PDAM Surya Sembada pada tahun 2009 mencapai + 403.263 sambungan pelanggan, dengan kapasitas produksi ± 8.830 liter/detik dengan cakupan pelayanan 72,57%. Pada tahun 2010, PDAM Surya Sembada mengalami peningkatan kapasitas sebesar 2.000 liter/detik dikarenakan telah selesainya pembangunan IPAM Karangpilang III, sehingga total kapasitas produksinya menjadi ± 10.830 liter/detik. Dalam rangka peningkatan pelayanan akan kebutuhan air bersih, PDAM Surya Sembada selalu berupaya menambah jumlah kapasitas produksi air bersih melalui rencana pemanfaatan mata air umbulan sebagai sumber air baku. Sampai dengan tahun 2010 cakupan layanan air bersih di kota Surabaya adalah sebesar 79,67%. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pihak PDAM Surya Sembada diharapkan cakupan layanan air bersih pada tahun 2015 naik menjadi 90%.

IX - 8

R P J M D

K O T A

S U R A B A Y A

T A H U N

2 0 1 0 - 2 0 1 5

Tabel 9.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA MAKRO KOTA SURABAYA

NO

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

I

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1

Pertumbuhan Ekonomi (%) Laju inflasi (%) PDRB perkapita ADHK (Ribu Rupiah)

2 3

4 5 6 7 8 9

ICOR Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) IPM Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2010

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

7,09

7,52

6,9

7,10

7,35

7,58

7,58

7,33

4,72

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

29.980,54

31.225,49

32.725,54

34.361,82

36.164,13

3,43

3,38

3,34

3,31

3,29

3,26

3,26

70,97

71,24

71,20

71,80

72,40

73

73

96,45

96,69

98,97

99,24

99,51

99,51

99,51

10,57

10,59

10,88

11,35

11,72

12

12

77,18

77,61

78,00

78,20

78,45

78,80

78,80

6,84

5,15

5,30

5,20

5,15

5,10

5,10

38.142,52

38.142,52

NO

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

II

ASPEK PELAYANAN UMUM

1

Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Persentase balita Gizi buruk Rasio penduduk yang bekerja

2 3 III

ASPEK DAYA SAING

1

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan (Rp) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan (Rp) Produktifitas PDRB per tenaga kerja (Juta Rupiah/tahun) Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap

2

3

4

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2010

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

7,84

7,34

6,94

6,55

6,34

6,05

6,05

0,95%

0,90%

0,85%

0,81%

0,78%

0,75%

0,75%

0,587

0,603

0,609

0,616

0,622

0,629

0,629

1.244.913,83

1.502.004,33 1.759.094,83 2.016.185,33

2.273.275,83 2.530.366,33 2.530.366,33

752.056,33

917.583,33

1.414.164,33

65,03

68,53

72,37

76,51

80,99

85,89

85,89

69,74%

73,15%

76,55%

79,95%

83,36%

86,76%

86,76%

1.083.110,33 1.248.637,33

1.579.691,33 1.579.691,33

NO

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2010

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

seluruh panjang jalan 5 6 7

Cakupan layanan air bersih lama proses perijinan usaha Luas wilayah genangan

79,67%

81,58%

83,45%

85,28%

88,06%

90,0%

90,0%

7 hari

7 hari

7 hari

< 7 hari

< 7 hari

< 7 hari

< 7 hari

2.486 ha

2.387 ha

2.291 ha

2.199 ha

2.111 ha

2.027 ha

2.027 ha