BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernut dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja daerah akan menjadi bahan evaluasi kinerja RPJMD. Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 9.1.
IX -1
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
A
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
Target Kinerja Program Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1)
Pertumbuhan Ekonomi
%
6,02
7,4
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5 Seluruh PD
2)
Laju Inflasi
%
6,36-6,39
5-7
5–7
5-7
5-7
5-7
5-7
5 – 7 Seluruh PD
3)
Indeks Gini
%
0,4
0,4
0,39
0,38
0,37
0,37
0,36
0,36 Seluruh PD
4)
Persentase penduduk miskin
%
5,78
4,6
4,3
3,8
3,4
3,4
3,4
3,4 Seluruh PD
5)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks
73,40
73,97
74,54
75,11
75,68
76,25
76,82
76,82 Seluruh PD
B
Aspek Pelayanan Umum
1.
Pendidikan
6)
Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SD
Nilai
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,50
76,00
76,00 Dindik
7)
Rata-rata nilai siswa mata pelajaran budaya lokal pada jenjang SMP
Nilai
72,00
72,50
73,00
73,50
74,00
74,50
75,00
75,00 Dindik
8)
PersentaseSiswa beragama Islam jenjang SD yang bisamembaca Al Quran
%
80,00
80,50
81,00
81,50
82,00
82,50
83,00
83,00 Dindik
9)
Persentasesiswa SMP beragama Islam memilikisertifikatkhatam Al Quran
%
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
52,50
53,00
53,00 Dindik
10)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C
%
82,23
84,00
85
87
88
89
90
90 Dindik
11)
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
%
71,58
72
73
74
76
78
80
80 Dindik
12)
Angka Kelulusan SMA/MA/SMK/Paket C
%
13)
Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK/Paket C
Angka
100
100
100
100
100
100
100
100 Dindik
53,90
54,20
55,00
56,00
57,00
57,5
58,00
58,00 Dindik
IX -2
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
2.
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Target Kinerja Program
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
Kesehatan
14)
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
per 100.000 KH
144
142
140
138
136
134
132
132 Dinkes
15)
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH
per 1.000 KH
35* BPS
34
33
32
31
30
29
29 Dinkes
16)
Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)
%
17,07
17,02
16,7
16,2
15,7
15,2
15
15 Dinkes
17)
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)
%
41 (2014)
45
50
55
60
65
70
70 Dinkes
18)
Persentase angka kasus HIV yang diobati
%
65,39
67
69
71
73
74
75
75 Dinkes
19)
Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk
Per 100.000 penduduk
69 (*ratarata 20112015)
68
67
65
64
63
60
60 Dinkes
20)
API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk
per 1.000 penduduk
0,41 (*ratarata 20112015)
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,3
0,3 Dinkes
21)
Status Akreditasi Rumah Sakit Batu 8 (Versi KARS)
3.
Status
-
Paripurna
Paripurn a
Paripur na
Paripurn a
Paripur na
Paripurna RSUD Batu 8
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22)
Persentase jalan provinsi berkondisi baik
%
72,00
72,00
73,00
75,00
77,00
78,00
80,00
80,00 DPU
23)
Persentase jembatan kondisi baik
%
71,27
78,67
79,88
81,24
82,30
83,51
84,72
84,72 DPU
24)
Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)
%
33,64
36,64
39,64
42,64
45,64
48,64
48,64 DPU
33,64
IX -3
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Target Kinerja Program
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Perangkat Daerah
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Tahun 2021
25)
Cakupan pelayanan Sanitasi (air limbah perkotaan, drainase, persampahan) Layak(%)
%
72
72
74
76
78
79
80
80 DPU
26)
Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)
%
72,00
72,00
74,00
76,00
78,00
79,00
80,00
80,00 DPU
ha
360
360
327
294
260
227
193
193 DPU
4. 27) 5.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Luas kawasan kumuh Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
28)
Cakupan penegakan perda Provinsi dan peraturan gubernur
%
0
26,08
43,48
56,52
73,91
86,96
100,00
100 Satpol PP
29)
Persentase demo yang aman
%
90
91
92
93
94
94
95
95 Satpol PP
30)
Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wawasan kebangsaan provinsi Kepri
%
-
-
80
83
86
89
92
92 Badan
31) Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILGUB,
Kesbangpol
%
PILEG, PILPRES)
6.
Pilgub: 55,25 Pileg (2014): 71,65 Pilpres (2014): 59,43
-
-
-
Pileg: 73,50 Pilpres: 64,75
Pilgub: 61,80
- Pileg: 73,50 Pilpres: 64,75 Pilgub: 61,80
Badan Kesbangpol
Sosial
32)
Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
20,79
3,40
12,47
21,54
30,62
39,69
48,76
48,76 Dinsos
33)
Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
11,16
1,56
5,46
9,35
13,25
17,15
21,04
21,04 Dinsos
IX -4
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
Target Kinerja Program Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
34)
Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
4,66
0,00
0,81
1,63
2,44
3,26
4,07
4,07 Dinsos
35)
Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
0,00
0,00
0,24
0,48
0,72
0,96
1,20
1,20 Dinsos
36)
Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)
%
37,19
0,00
41,32
41,32
41,32
41,32
41,32
34,44 Dinsos
37)
Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
%
0,00
23,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
87,27 Dinsos
38)
Persentase Korban Bencana Yang mendapat Bantuan Kebutuhan Dasar dan Logistik
%
100
100
100
100
100
100
100
100 BPBD
B
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
7.
Tenaga kerja
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
39)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
%
6,2
4,8
4,6
4,3
4,1
4,1
4,1
4,1 Disnaker
40)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
%
95,00
95,25
95,50
95,75
96,00
96,25
96,50
96,50 Disnaker
41)
Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja
%
80
80
85
90
95
97
100
100 Disnaker
42)
Jumlah kasus ketenagakerjaan
kasus
117
117
100
85
70
60
49
49 Disnaker
8.
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
43)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
indeks
66,27
66,90
67,3
67,7
68,1
68,5
68,9
68,9 BPPPA
44)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
indeks
60,79
61,2
61,5
61, 9
62,3
62,6
62,9
62,9 BPPPA
IX -5
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
45)
Persentase KDRT
%
2
46)
Persentase kab/kota layak anak
%
0
9.
0,050
Target Kinerja Program Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
0,044
0,043
0,042
0,041
0,040
0,040 BPPPA
0
14,3
28,6
42,9
57,1
71,4
71,4 BPPPA
Pangan
47)
Ketersediaan energi perkapita
(Kkal/Ka p/Hr)
2.517
2400^
2400^
2400^
2400^
2400^
2400^
2400^ Badan Ketahanan Pangan
48)
Ketersediaan protein perkapita
(Gram/K ap/Hr)
102.7
63^
63^
63^
63^
63^
63^
63^ Badan Ketahanan Pangan
49)
Stabilitas harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen
%
15,2
12,55
CV<10
CV<10
CV<10
CV<10
CV<10
CV<10 Badan Ketahanan Pangan
50)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
%
92.1
92.1**
92,3
92,5
92,7
92,9
93,1
93,1 Badan Ketahanan Pangan
10.
Pertanahan
51) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di atas 5 hektar mendapat Penetapan lokasi
11.
%
100
100
100
100
100
100
100
100 Biro administrasi Pemerintahan Setda
Lingkungan hidup
52)
Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan serta diinformasikan status mutu airnya
%
100
100
100
100
100
100
100
100 BLH
53)
persentase kab/kota yang diinformasikan status mutu udara ambiennya
%
100
100
100
100
100
100
100
100 BLH
IX -6
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
Target Kinerja Program
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
54)
Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
55)
Luas lahan kritis
ha
220.537
220.537
213.537
12.
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018 100
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
100
100
100
100 BLH
207.537 199.537
189.537
179.537
179.537 BLH
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56)
Rasio penduduk ber KTP
%
69,2
72
79
82
85
90
95
95 Disdukcapil
57)
Rasio bayi ber-akte kelahiran
%
73
75
76
77
79
80
82
82 Disdukcapil
10,91
21,82
32,73
43,64
54,55
65,45
65,45 BPMD
2,12
4,77
7,59
10,95
15,18
20,90
20,90 BPMD
13.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
58)
Jumlah Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
%
59)
Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang memperoleh pembinaan
%
60)
Pembinaan Tenaga Pendamping Desa (PD)
%
51.65
61.54
67.03
78.02
89.01
100.00
100.00 BPMD
61)
Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
%
62
69
76
84
91
100
100 BPMD
14.
0
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
62) Persentase Peserta KB Aktif
%
81
81,5
82
82,5
83
83,5
84
84 Dinas Kesehatan
63) Unmet Need
%
17,2
16,9
16,6
16,3
16,0
15,7
15,4
15,4 Dinas Kesehatan
IX -7
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
15.
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
Target Kinerja Program Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
Perhubungan
64)
Persentase Penyediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang melayani Lintas Penyeberangan antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri
%
57.41
57.41
71.43
71.43
85.71
92.86
100
100 Dinas Perhubungan
65)
Persentase Penyediaan Kapal Penyeberangan yang melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri
%
77,78
77,78
77,78
77,78
100
100
100
100 Dinas Perhubungan
66)
Persentase pelayanan lintas penyeberangan antar kabupaten / kota yang terlayani
%
46,15
46,15
53,85
76,92
76,92
92,31
100
100 Dinas Perhubungan
67)
Persentase Penyediaan Pelabuhan Laut yang melayani angkutan Laut antar Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri
%
58,82
58,82
64,71
73,53
82,35
91,18
100
100 Dinas Perhubungan
68)
Persentase Penyediaan Kapal Laut yang melayani angkutan Laut antar kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Kepri
%
44,44
44,44
55,56
66,67
77,78
88,89
100
100 Dinas Perhubungan
69)
Persentase Jaringan Transportasi Laut antar kabupaten / kota yang terlayani
%
33,33
33,33
55,56
66,67
77,78
88,89
100
100 Dinas Perhubungan
70)
Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupaten/kota, antar provinsi
%
80
80
80
80
80
90
100
100 Dinas Perhubungan
71) Nilai e- government Provinsi Kepri
Skala nilai 1-4
1,5
1,5
1,7
72) Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri
Skala nilai 0-100
59,5
59,5
62,0
16.
17.
Komunikasi dan Informatika 2,0
2,1
63,5
65,0
2,3
2,5
2,5 Diskominfo
65,0
67,5
67,5 Diskominfo
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
73)
Persentase koperasi aktif
%
82,19
48,6
49,3
50,0
50,6
50,8
51,2
51,2 Dinkop UKM
74)
Persentase KSP/USP sehat
%
-
7,6
15,3
23
30,6
38,3
46,2
46,2 Dinkop UKM
IX -8
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
75)
18.
IndikatorKinerja Program (outcome)
Cakupan koperasi dan Usaha kecil menengah (UKM) yang terbina
Satuan
Tahun 2015
%
Tahun 2016
Target Kinerja Program Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
17,8
18,5
19,2
19,8
20,5
21,2
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
21,2 Dinkop UKM
Penanaman Modal
76)
Jumlah Nilai realisasi investasi (PMA)
Rupiah Milyar
10.065
11.000
12.100
13.310
14.640
16.110
17.720
17.720 BPMPTSP
77)
Jumlah Nilai realisasi investasi (PMDN)
Rupiah Milyar
1.384
1.730
2.100
2.500
3.000
3.300
3.600
3.600 BPMPTSP
78)
Jumlah investor berskala nasional (PMA)
Investor
150
160
165
170
175
180
185
185 BPMPTSP
79)
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
Investor
120
130
135
140
145
150
155
155 BPMPTSP
80)
Persentase izin dan non perizinan yang terlayani tepat waktu oleh Pelayanan terpadu satu pintu
%
80
85
90
90
95
95
100
100 BPMPTSP
81)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)
%
80
90
100
100
100
100
100
100 BPMPTSP
19.
Kepemudaan dan olah raga
82)
Jumlah Prestasi pemuda yang diraih tingkat nasional dan internasional
Piala/ Medali
2
2
3
3
4
4
4
4 Dispora
83)
Jumlah Prestasi olahraga tingkat nasional
Piala/ Medali Emas
5
5
5
5
5
5
5
5 Dispora
84)
Piala/ Medali Perak
4
5
5
5
5
5
5
5 Dispora
85)
Piala/ Medali Perunggu
8
5
5
5
5
5
5
5 Dispora
IX -9
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
20.
IndikatorKinerja Program (outcome)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
Statistik
86) Persentase Keterisian data SIPD 21.
Satuan
Target Kinerja Program
%
58,25
58,31
58,37
58,45
58,53
58,62
60
60 Bappeda
Persandian
87)
Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian
Angka
NA
40
70
100
100
100
100
100 Biro umum Sekretariat Daerah
88)
Jumlah Perangkat daerahdi tingkat Provinsi yang Angka menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan
NA
NA
4
10
18
28
34
34 Biro umum Sekretariat Daerah
22.
Kebudayaan
89)
Persentase sekolah di tk.Pendidikan dasar yang aktif mengajarkan budaya lokal
%
0
5,22
10,43
15,65
20,86
26,08
31,29
31,29 Dinas Kebudayaan
90)
Persentase bangunan Pemerintah yang bercirikan khas melayu
%
0
3,80
7,59
11,39
15,18
18,98
22,77
22,77 Dinas Kebudayaan
91)
Persentase Cagar Budaya yang lestari.
%
19,06
19,42
20,14
20,86
21,58
22,30
23,02
23,02 Dinas Kebudayaan
92)
Persentase karya budaya intangible yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia
%
4,04
4,87
5,75
6,64
7,52
8,41
9,29
9,29 Dinas Kebudayaan
93)
Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal.
%
0
3,10
6,19
9,29
13,38
15,48
18,58
18,58 Dinas Kebudayaan
94)
Persentase Sanggar seni yang bersertifikasi
%
0
1,55
10,22
18,89
27,55
36,22
44,89
44,89 Dinas Kebudayaan
72.911
76.000
77.000
79.000
80.000
82.000
84.000
23. 95)
Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan daerah provinsi
orang
84.000 BPAD
IX -10
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
24.
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Target Kinerja Program
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Kearsipan
96) Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan C
Urusan Pemerintahan Pilihan
25.
Kelautan dan Perikanan
dokumen
264
50
50
55
60
65
70
97)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Ton
375.411,6 376.163, 376.917,82 377.673,1 378.430, 379.188,4 379.948, 6 99 7 02 0 29
98)
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton
33.515,48 33.582,6 33.649,95 33.717,38 33.784,9 33.852,66 33.920,5 5 5 0
99)
Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)
100) Jumlah Kawasan konservasi perairan yang dikelola minimal pada level III 101) Persentase penurunan kasus IUU Fishing 26.
Perangkat Daerah
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Tahun 2021
Ton Kawasan %
1315,67 1 10
1318,30
1320,94
1323,58
1326,23
1328,88
1331,54
70 BPAD
379.948,29
DKP
33.920,50 DKP 1331,54
DKP
3
5
5
5
5
5
5 DKP
10
10
10
10
10
10
10 DKP
Pariwisata
102) Kunjungan wisatawan Mancanegara
Juta orang
2.04
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6 Dinas pariwisata
103) Kunjungan wisatawan Nusantara
Juta orang
na
1,48
1,51
1,54
1,57
1,6
1,63
1,63 Dinas pariwisata
27.
Pertanian
104) Jumlah Produksi Padi
ton
1.404
1.410
1.425
1.450
1.571
1.625
1.801
1.801 Dintanhutnak
105) Jumlah Produksi Ubi Kayu (ton)
ton
9.363
9.379
9.391
9.408
9.421
9.436
9.455
9.455 Dintanhutnak
106) Jumlah Produksi Sawi (Ton)
ton
4785
5.011
5.763
6.627
7.621
8.230
8.806
8.806 Dintanhutnak
107) Jumlah Produksi Ketimun (ton)
ton
7925
8.154
9.378
10.784
12.402
13.270
14.198
14.198 Dintanhutnak
108) Jumlah Produksi Kacang Panjang (ton)
ton
5875
6.158
7.081
8.143
9.365
10.020
10.721
10.721 Dintanhutnak
109) Jumlah produksi Karet (Ton)
Ton
21.694
22.031
22.531
22.969
23.156
23.881
24.837
24.837 Dintanhutnak
IX -11
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
110) Jumlah Produksi Kelapa (Ton)
Ton
111) Populasi Ternak Sapi 112) Populasi Ternak kambing 28.
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
14.953
17.090
17.250
17.410
17.570
19.766
19.766 Dintanhutnak
ekor
18.498
18.734
18.974
19.217
19.463
19.712
19.712 Dintanhutnak
ekor
21.510
21.801
22.095
22.393
22.696
23.002
23.002 Dintanhutnak
207.537 199.537
189.537
179.537
179.537 Dintanhutnak
ha
220.537
220.537
213.537
%
76
76
77
79
79
80
80
1.112.400. 1.185.67 913,89 1.553,44
1.258.942. 193,00
1.332.21 2.832,55
1.405.48 3.472,11
1.478.754 .111,67
1.552.02 4.751,22
1.552.024.751 Disperindag ,22
Ribu US $ 8.657.953, 8.657.95
9.090.850, 95
9.999.93 6,05
11.299.9 27,74
12.881.91 7.62
14.749.7 95,67
16.962.265.03 Disperindag
80 Distamben
Perdagangan
115) Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri 116) Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau 117) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 31.
Tahun 2017
Energi dan Sumber Daya Mineral
114) Rasio elektrifikasi 30.
12.369
Tahun 2016
Kehutanan
113) Luas lahan kritis 29.
Tahun 2015
Target Kinerja Program
US $
29
%
8.03
3,29
8.11
8.19
8.27
8.35
8.44
8.52
8.52 Disperindag
Perindustrian
118) Jumlah industri kecil
unit
1555
1632
1723
1809
1900
1995
2100
2100 Disperindag
119) Jumlah industri menengah dan besar
unit
372
413
429
450
472
495
394
394 Disperindag
120) Jumlah industri berbahan baku lokal
unit
1227
1251
1276
1301
1327
1353
1380
1380 Disperindag
KK
3.920
3.920
3.920
3.920
3.920
3.920
3.920
3.920 Disnakertrans
32.
Transmigrasi
121) Jumlah KK yang sudah bertransmigran di Kepri
IX -12
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
IndikatorKinerja Program (outcome)
D
Penunjang Urusan Pemerintahan
33.
Perencanaan
Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
Target Kinerja Program Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
122) Persentase capaian target kinerja RPJMD
%
75
76
77
78
79
80
80 Bappeda
123) Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir
%
30
30
30
30
30
30
30 Bappeda
1,109
1,129
1,236
1,364
1,491
1,648
1,648 Dispenda
34.
Keuangan
124) Pendapatan Asli Daerah 125) Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau
Trilyun Rupiah Opini
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
126) Persentase pejabat yang memenuhi syarat jabatan struktural
%
25
50
55
60
65
70
80
80 BKPP
127) Persentase ASN mengikuti Diklat sesuai Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan formasi
%
5,3
3
3
3
3
3
3
3 BKPP
kasus
13
33
20
20
13
7
7
7 BKPP
35.
WTP Inspektorat Daerah dan BPKKD
Kepegawaian
128) Jumlah kasus indisipliner pegawai 129) Persentase penanganan kasus indisipliner pegawai
%
BKPP
130) Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
%
BKPP
36.
Sekretariat DPRD
131) Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP
%
85
85
85
85
85
85
85
85 Setwan
IX -13
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
37.
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Target Kinerja Program
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Tahun 2021
Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah
132) Nilai Reformasi Birokrasi Prov Kepri
Nilai
41.15
60
63
67
70
72
75
75 Setda
133) Nilai Evaluasi SAKIP Prov Kepri
Nilai
67.8
71
73
75
76
77
80
80 Setda
134) Peringkat LPPD provinsi
Peringkat
135) Nilai e- government Provinsi Kepri
Skala nilai 1-4
136) Persentase OPD yang telah menerapkan Standar
10 besar
10 besar
10 besar
1,5
1,5
1,7
2,0
Persen
61
63
68
84
137) Persentase OPD yang telah memiliki SOP
Persen
66
71
79
138) Persentase OPD yang telah menerapkan SOP
Persen
32
53
58
10 besar 2,1
10 besar
10 besar
10 besar Setda
2,3
2,5
2,5 Setda
89
92
95
95 Setda
79
95
95
100
100 Setda
66
74
79
89
89 Setda
Pelayanan
38.
Inspektorat Daerah
139) Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepri
Level
2
2
3
3
3
3
3
3 Inspektorat Daerah
140) Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau
Opini
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP Inspektorat Daerah dan BPKKD
39.
Kantor Penghubung
141) Jumlah Pengunjung Anjungan Kepulauan Riau TMII 40.
Orang
1.102
1.201
1.225
1.250
1.300
1.325
1.350
1.350
Kantor Penghubung
Badan Pengelola Perbatasan
142) Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang dilakukan penanganan infrastruktur, ekonomi dan pelayanan sosial dasar
%
2,44
34,15
63,41
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 BP-Perbatasan
143) Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang memiliki rencana pengembangan potensi
%
-
-
7.32
14.63
21.95
29.27
36.59
43.90 BP-Perbatasan
IX -14
Kondisi Kinerja Awal RPJMD No
C
IndikatorKinerja Program (outcome)
Satuan
Tahun 2015
Tahun 2016
Target Kinerja Program Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Perangkat Daerah
Aspek Daya Saing
144) Nilai tukar petani
%
100,48
101,1
101,23
101,3
101,2
101,3
101,3
101,3 Dintanbunak
IX -15
