BAB IV STRATEGI UNTUK KEBERLANJUTAN LAYANAN SANITASI
1.1 Tujuan dan Sasaran Sub Sektor dan Aspek Hygiene dan Tahapan Pencapaian Strategi Aspek Teknis dan Hygiene 1.1.1
Air Limbah
Rencana peningkatan pengelolaan limbah cair di mulai dengan penataan MCK dan IPAL sebagai berikut : 1. Membangun MCK Komunal lingkungan dengan basis masyarakat 2. Program perbaikan MCK warga pada kawasan-kawasan kumuh 3. Pemanfaatan tinja sebagai biogas sehingga dapat menjadi alternatif pengganti bahan bakar untuk masyarakat 4. Pengembangan Sistim sewerage untuk pengelolaan limbah cair perkotaan. 5. Pembangunan IPAL Komunal untuk kawasan perumahan/permukiman. 6. Proses
pengolahan
lumpur
tinja
dapat
lebih
ditingkatkan
melalui
pembangunan IPLT 7. Pendanaan untuk pengelolaan Lumpur tinja dapat ditingkatkan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. a. Sistim Terpusat (Offsite System) Sampai saat ini Kabupaten Bima belum memiliki sistim pengolahan limbah cair rumah tangga dengan sistim terpusat (off site). Melihat dari implementasi Sistim terpusat di kota lain maka ke depan perlu dipikirkan untuk dapat menyediakan
pelayanan penanganan air limbah rumah
tangga maupun air limbah industri dengan Sistim terpusat.
Sistim
ini
direncanakan tidak terpusat pada satu tempat, namun terpusat dalam skala kecamatan atau beberapa kecamatan sebagai percontohan adalah kecamatan Woha, Sape dan Bolo. Sehingga setiap bagian wilayah kota dapat ditempatkan satu Sistim terpusat. Walaupun Sistim ini akan jauh lebih mahal namun Sistim terpusat ini memiliki keunggulan yaitu kemudahan terutama dalam kontrol penanganan, monitor dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan pembangunan TPST di kecamatan Woha. Draf SSK Kab. Bima
Page 1
b. Sistim Sanimas Sistim sanimas yang dikenalkan pertama-tama di Indonesia ini akan menjadi terkenal ke seluruh dunia karena PBB akan mengadopsi Sistim ini kepada 124 negara anggota-nya, karena dinilai cukup sukses dan mudah untuk replikasi. Sistim ini digunakan untuk pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayah tertentu, mengelola sanitasi secara bersama-sama. Disebut juga pengolahan limbah yang berbasis pada masyarakat (SANIMAS) yaitu dengan membuat pengolah limbah rumah tangga secara komunal. Meskipun Sistim ini belum pernah diuji coba di Kabupaten Bima namun pengalaman daerah lain menunjukan bahwa kesulitan implementasi di masyarakat adalah kendala ketersediaan lahan, terutama di permukiman kumuh perkotaan, termasuk pada kawasan pinggiran sungai. Sehingga pilihan strategi untuk meningkatkan kualitas sanitasi, khususnya untuk pengelolaan limbah tinja, memerlukan penanganan yang terpadu, yaitu penataan kawasan. Pada kawasan yang sering tergenang, tidak menutup kemungkinan untuk menyediakan sanimas dua lantai, dimana lantai satu digunakan untuk penempatan tangki septik sedangkan lantai dua untuk fasilitas toilet. Model ini sudah diterapkan di kawasan pesisir pantai di Jakarta. c. Sistim Setempat (Onsite System) Pelayanan air limbah di kawasan permukiman akan menggunakan system
on-site
dengan
septic
tank,
sehingga
diperlukan
dalam
pengelolaannya truk tangki tinja untuk mengangkut lumpur tinja ke instalasi IPLT. Untuk memperkirakan kebutuhan pelayanan air limbah ini dipergunakan beberapa standar sebagai berikut: - Volume tinja domestik (perumahan)
= 65 ltr/jiwa/thn atau 0,000015 ltr/jiwa/hari
- Daya tampung 1 unit truk tinja
= 8 m3
- Tingkat pelayanan
= 80%
Draf SSK Kab. Bima
Page 2
Berdasarkan standar tersebut, maka perkiraan kebutuhan septiktank dan jumlah tangki truk tinja yang diperlukan adalah Tabel 4.1 Perkiraan Kebutuhan Truk Tangki Tinja untuk Perumahan Swadaya Tahun 2010 dan 2014 2010 No
KEC
2014
Kebutuhan Septiktank
Kebutuhan Truk Tinja kapasitas 2m3
Kebutuhan Septiktank
Kebutuhan Truk Tinja kapasitas 2m3
735
0
972
0
1
Wera
2
Ambalawi
1.853
0
1.881
1
3
Wawo
3.932
1
4.977
1
4
Sape
3.810
1
3.981
1
5
Lambu
1051
0
1.732
0
6
Langgudu
588
0
978
0
7
Lambitu
3.351
1
4.430
1
8
Belo
1.281
0
1.685
1
9
Palibelo
1.949
1
2.955
1
10
Woha
1.704
0
1.860
1
11
Monta
3.390
1
4.980
1
12
Parado
1.634
1
2.204
1
13
Madapangga
422
0
541
0
14
Bolo
835
1
1.272
0
15
Donggo
541
0
589
0
16
Soromandi
547
0
582
0
17
Sanggar
1.487
0
1.702
1
18
Tambora
1.420
0
1.914
1
Jumlah
22.649
6
28.649
11
Sumber : hasil perhitungan dan analisis, 2010
Draf SSK Kab. Bima
Page 3
Dari asumsi-asumsi di atas, maka dapat diperkirakan pula bahwa setiap harinya total volume limbah domestik yang masuk ke IPLT adalah sejumlah volume lumpur tinja per harinya. Selain itu dapat diperkirakan pula bahwa Kabupaten Bima hingga tahun 2013 membutuhkan 10 unit truk tangki tinja (asumsi truk tangki tinja dapat mengangkut volume 8 m3). Sistim pembuangan air kotor, pada prinsipnya terbagi atas dua macam Sistim: pertama Sistim pembuangan mandiri (individual system), yang dikenal
dalam bentuk septic tank dan sejenisnya. kedua Sistim pembuangan bersama (communal system), yang dikenal
dalam bentuk: WC.Umum (MCK), saluran pembuangan (sewerage system), septic tank individual dengan peresapan ke sumur peresapan dan sejenisnya. 4.1.2
Persampahan Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah (Limbah Padat).
Rencana penempatan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Ibukota Kabupaten Bima terletak di Desa Waduwane dengan luas 5,986 Ha. Pola pelayanan persampahan yang cukup sesuai adalah dengan menggunakan pola pengumpulan dan pengangkutan secara komunal, dengan tingkat pelayanan minimal 75%. Beberapa standar yang digunakan dalam menghitung volume timbunan sampah akibat berkembangnya kegiatan permukiman antara lain:
Tingkat pelayanan
= 75% - 90%
Timbulan sampah domestik
= 2,28 ltr/jiwa/hari
Gambaran volume timbunan sampah sebagai akibat berkembangnya kegiatan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut
Draf SSK Kab. Bima
Page 4
Tabel. 4.2 Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Persampahan untuk Perumahan Swadaya tahun 2010 dan 2014 No.
Kecamatan
2010 Geroba TPS Truk k Kontain Terbuk Sampa er Besi a 7 m3 k 1m3 10 m3 1 0 0
2014 Geroba TPS Dump Armroll Truk Dump Armrol k Kontain Truck Truck Terbuk Truck l Truck Sampa er Besi 8 m3 10 m3 a 7 m3 8 m3 10 m3 h 1m3 10 m3 0 0 2 0 0 0 0
1
Wera
2
Ambalawi
2
1
0
0
0
2
2
0
0
0
3
Wawo
6
3
1
0
0
8
5
2
1
0
4
Sape
6
3
1
0
0
6
3
2
1
0
5
Lambu
2
1
0
0
0
2
1
0
0
0
6
Langgudu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Lambitu
6
3
1
0
0
7
3
2
1
0
8
Belo
2
1
0
0
0
2
2
0
0
0
9
Palibelo
3
2
0
0
0
5
2
1
0
0
10
Woha
2
1
0
0
0
2
2
0
0
0
11
Monta
6
3
1
0
0
8
5
2
1
0
12
Parado
2
2
0
0
0
3
2
0
0
0
13
Madapangga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Bolo
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
15
Donggo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Soromandi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sanggar
2
1
0
0
0
2
1
0
0
0
18
Tambora
2
1
0
0
0
3
2
0
0
0
Jumlah
43
22
4
0
0
54
30
9
4
0
Sumber : Hasil Perhitungan Dan Analisis, 2010
Tabel. 4.3 Proyeksi Jumlah TPA dan TPS Tahun 2031 NO
KECAMATAN
TPS
1
Wawo
17
2
Sape
54
3
Lambu
21
8
Langgudu
22
9
Lambitu
10
4
Monta
22
10
Parado
10
5
Woha
60
6
Belo
22
Draf SSK Kab. Bima
TPA
1
1
Page 5
7
Palibelo
25
11
Bolo
34
12
Madapangga
20
13
Donggo
16
14
Soromandi
12
15
Sanggar
12
16
Tambora
10
17
Wera
21
18
Ambalawi
12
Jumlah
1
1 1
400
5
Sumber : Hasil Rencana, 2010
4.1.3
Drainase Lingkungan
A. Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan.
Hingga Tahun 2013, diperkirakan Kabupaten Bima membutuhkan tambahan jaringan drainase sepanjang 433,74 Km, yang terletak di
kedua sisi
jaringan jalan. Secara rinci per kecamatan mengenai prediksi kebutuhan tambahan pelayanan drainase permukiman dijelaskan dalam Tabel 4.5. Tabel 4.4 Perkiraan Kebutuhan Jaringan Drainase untuk Perumahan Swadaya Tahun 2010 dan 2014 2010 2014 Panjang Luas Panjang Saluran (km) Saluran (ha) Saluran (km) 6,35 0,38 8,72
No.
Kecamatan
1
Wera
2
Ambalawi
12,53
0,75
13,81
0,83
3
Wawo
30,32
1,82
43,77
2,63
4
Sape
30,10
1,81
32,81
1,97
5
Lambu
9,51
0,57
11,32
0,68
6
Langgudu
3,88
0,23
4,78
0,29
7
Lambitu
27,51
1,65
37,30
2,24
8
Belo
9,81
0,59
14,85
0,89
9
Palibelo
17,49
1,05
23,55
1,41
10
Woha
12,04
0,72
14,60
0,88
11
Monta
29,90
1,79
41,80
2,51
Draf SSK Kab. Bima
Luas (ha) 0,52
Saluran
Page 6
2010 2014 Panjang Luas Panjang Saluran (km) Saluran (ha) Saluran (km) 14,34 0,86 18,04
No.
Kecamatan
12
Parado
13
Madapangga
2,22
0,13
3,41
0,20
14
Bolo
6,35
0,38
8,72
0,52
15
Donggo
3,41
0,20
3,89
0,23
16
Soromandi
3,47
0,21
3,82
0,23
17
Sanggar
11,87
0,71
13,02
0,78
18
Tambora
10,20
0,61
17,14
1,03
Jumlah
241,30
14,46
315,35
18,92
Luas (ha) 1,08
Saluran
Sumber : hasil perhitungan dan analisis, 2007 RP4D
Rencana dalam mengatasi penambahan limpasan air hujan pada Bagian Wilayah
Kota
(BWK),
maka
diperlukan
adanya
kolam
–
kolam
penampungan yang berfungsi melindungi wilayah terbangun (permukiman, pusat
perkantoran)
(polder/bendungan
dan
Sistim
drainase
pengendali).
wilayah
Kebutuhan
secara
kolam
terpadu
penampungan
disesuaikan dengan kondisi topografi wilayah dengan dengan hasil hitungan berikut. Tabel 4.5 Kebutuhan Kolam Penampungan (Bendali) Wilayah
BWK 1
BWK 2
Lingkungan
Luas lahan (m2)
CH (mm/hari)
Koeff Run Off
Durasi (jam)
Qlimp (mm3/jam)
D Luas Bendali (m) (m2)
1.2
2,021,473.66
70.1875
0.3
3
5320.5818
0.5
10,641.16
1.3
2,855,555.94
70.1875
0.3
3
7515.9125
0.5
15,031.82
1.4
3,387,175.80
70.1875
0.3
3
8915.1526
0.5
17,830.31
1.5
3,100,806.20
70.1875
0.3
3
8161.4188
0.5
16,322.84
1.6
2,241,697.39
70.1875
0.3
3
5900.2176
0.5
11,800.44
2.1
4,155,400.71
70.1875
0.3
3
10937.145
0.5
21,874.29
2.2
2,762,963.69
70.1875
0.3
3
7272.2068
0.5
14,544.41
2.3
2,164,377.10
70.1875
0.3
3
5696.7082
0.5
11,393.42
2.4
1,200,844.93
70.1875
0.3
3
3160.6614
0.5
6,321.32
500,000.00
70.1875
0.3
3
1316.0156
0.5
2,632.03
2.5
3,765,749.73
70.1875
0.3
3
9911.571
0.5
19,823.14
2.6
2,490,663.79
70.1875
0.3
3
6555.5049
0.5
13,111.01
Pusat Perkantoran
Draf SSK Kab. Bima
Page 7
BWK 3
3.1
7,053,809.64
70.1875
0.3
3
18565.847
0.5
37,131.69
Sumber : Hasil Analisis,2007
Keterangan: CH : Curah Hujan D: Kedalaman kolam penampungan (Bendali = Bendungan pengendali)
Selain
saluran-saluran
air
tersebut,
saluran
drainase
kota
juga
memanfaatkan saluran irigasi yang kemudian dibuang ke sungai. Dengan demikian pengembangan jaringan drainase air hujan perlu didukung oleh kebijaksanaan sebagai berikut :
Perlindungan terhadap sungai – sungai yang mengalir di wilayah kota sebagai saluran induk temapt penampungan air hujan dari semua jaringan drainase primer kota, sehingga perlu dijaga kelestariannya.
Saluran drainase yang mempunyai fungsi koleksi bila digunakan pula sebagai
saluran irigasi
yang mempunyai
fungsi distribusi, dan
sebaliknya harus memenuhi syarat – syarat teknis yang dapt ditetapkan oleh pihak – pihak berwenang.
Perlu dibuat Outfall yang lebih banyak menuju sungai dengan mempertimbangkan topografi wilayah, sehingga air hujan secepatnya tersalurkan ke sungai dan memperkecil kemungkinan terjadinya genangan.
Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase harus mampu mengallirkan air hujan dengan kapasitas yang sesuai dengan periode ulang banjir seperti yang diprediksikan.
Saluran Drainase yang telah ada ditingkatkan fungsinya menjadi lebih baik.
Dengan mempertimbangkan hal – hal pokok seperti tersebut diatas, maka strategi pengembangan jaringan drainase air hujan adalah : 1. Perlindungan terhadap sungai yang terdapat yang berdungsi sebagai saluran drainase induk dilakukan dengan jalan menggunakan wilayah sungai sebagai satuan wilayah pengelolaan dengan memandang pengelolaan sungai diwilayah kota harus memperhatikan dan merupkan
Draf SSK Kab. Bima
Page 8
bagian dari pengelolaan wilayah sungai dari hulu hingga hilir beserta lingkungannya sebagai satu kesatuan system. 2. Pembangunan dan pengembgangan saluran drainase yang berfungsi pula sebagai saluran harus tetap memiliki fungsi utama saluran pemutusan kawasan dengan tetap menjamin saluran tersebut memiliki akses drainase yang jelas, yang dilengkapi dengan katup – katup pengatur pemutusan, serta mengutamakan pola alur salurna yang menuju sungai sebagai saluran induk sependek mungkin. 3. Pembangunan pengembangan saluran drainase, termasuk peningkatan saluran drainase yang telah ada mempertimbangkan prinsip – prinsip bahwa :
Saluran harus di buat sependek mungkin agar mampu menyalurkan air hujan secepatnya mungkin ke saluran pembuangan.
Saluran
dihindakan
kerusakannya
akibat
adanya
erosi
dan
kecepatan maksimum aliran didalam badan saluran.
Saluran harus terjamin bersih dengan konstruksi yang memiliki mekanisme “SELF CLEANING” pada kecepatan minimum baik pada daerah slope maupun data.
Saluran harus mampu menampung kapasitas air hujan pada periode ulang banjir yang diperkirakan dengan melihat kapasitas drainase
terakhir
sesuai
dengan
situasi
pembangunan
dan
kepadatan daerah permukiman. B. Prioritas Pembangunan Saluran Drainase Kabupaten Bima
Hasil Review Master Plan Sistim Drainase Tahun 2002, yang mencakup analisis
layout,
analisis
hidrologi
serta
analisis
hidrolika
dan
perencanaan, memberikan kesimpulan dan rekomendasi usulan dan prioritas sebagai berikut : C. Usulan dan Prioritas Program Sub-Sektor Drainase yang akan dicanangkan di Kab. Bima meliputi : Draf SSK Kab. Bima
Page 9
1.
Penyusunan Master Plan Drainase
2.
Peningkatan sarana dan prasarana drainase
3.
Pembuatan SIG dan pemetaan jaringan drainase
4.
Sosialisasi peraturan perundangan untuk menggugah kesadaran masyarakat
4.1.4
5.
Pelaksanaan Fisik Pembangunan Sisten Drainase
6.
Pengawasan Fisik Pembangunan Sisten Drainase
Air bersih/Air Minum Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum.
Kebutuhan air bersih didasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani, yaitu diasumsikan yang akan menjadi pelanggan PDAM untuk kebutuhan sebesar 100% dari jumlah penduduk. Apabila prakiraan jumlah penduduk yang akan menjadi pelanggan air bersih dari PDAM adalah untuk tiap tahap (5 tahun) berturut-turut 40%, 60%, 80% dan 100%, maka dapat diketahui debit air bersih yang dibutuhkan sebagai berikut: Jumlah penduduk tahun 2012
= 40.331 jiwa
Jumlah penduduk tahun 2017
= 54.111 jiwa
Jumlah penduduk tahun 2022
= 61.275 jiwa
Jumlah penduduk tahun 2027
= 68.860 jiwa
Tabel 4.6 Kebutuhan Air Bersih di Ibukota Kabupaten Bima Tahun 2012-2027
NO.
BWK
Lingkungan
1
BWK1
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Draf SSK Kab. Bima
Kebutuhan Air
Bangunan Pengambil Air Baku
Pipa Transmisi Air Baku Instalasi Produksi
Pipa Transmisi Air Bersih
Dia mm
250-350 mm
Bak Penam pung
889,938 1,962,450 3,861,102
10,3 liter/det 22,71 liter/det 44,69 liter/det 45,63
350
Page 10
3,942,246 1,6
97,314
Jumlah 2
BWK2
10,753,050.0 0
2,1
262,248
2,2
1,212,162
2,3
1,707,552
2,4
1,179,822
2,5
797,622
2,6
955,206
Jumlah 3
BWK3
6,114,612.00
3,1
1,427,958
3,2
131,712
3,3
91,434
3,4
849,072
3,5
liter/det 1,13 liter/det 124,4 liter/det 3,04 liter/det 14,03 liter/det 19,76 liter/det 13,66 liter/det 9,23 liter/det 11,05 liter/det 70,77 liter/det 16,53 liter/det 1,52 liter/det 1,06 liter/det 9,83 liter/det
1200 m3
Dia mm
300
200-300 mm
700 m3
Dia mm
200
150-200 mm
-
Jumlah
2,500,176.00
Jumlah
28,94 liter/det
300 m3
19,367,838.0
Sumber: Hasil analisis, Tahun 2007
Untuk menjaga ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bima perlu dilakukan pendistribusian rencana penggunaan air. Penggunaan air terbesar di wilayah Kabupaten Bima adalah untuk irigasi pertanian, disamping untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan pariwisata. Kebutuhan air untuk irigasi pertanian dipenuhi oleh ketersediaan air permukaan dan bendungan dengan rencana distribusi penggunaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 4.7 Rencana Penggunaan Mata Air di Wilayah Kabupaten Bima No
Nama Sumber Mata Air
Draf SSK Kab. Bima
Lokasi
Debit
Penggunaan
Page 11
Desa
Kecamatan
(L/dtk)
1
Mada Oi Soli
Tonda
Madapangga
150
Pertanian
2
Oi Tede
Campa
Madapangga
57
Pertanian
3
Oi Beringin
Monggo
Madapangga
15
Pertanian
4
Oi Madapangga
Ndano
Madapangga
175
Pertanian dan Air Minum
5
Oi Ntana
Bajo
Donggo
5
Pertanian
6
Oi O’o
O’o
Donggo
1
Air Minum
7
Mada Oi Rora
Padende
Donggo
15
Pertanian
8
Oi Mudu
Mbawa
Donggo
17
Pertanian
9
Oi Tampuro
Piong
Sanggar
200
Kelautan
10
Oi Po’on
Piong
Sanggar
25
Pertanian
11
Oi Nanga Na’E
Tambora
2000
Kelautan
12
Sori Panihi
Tambora
350
Air Minum dan Kelautan
13
Oi Wo’bo
Maria
Wawo
10
Permandian/ Pertanian
14
Oi Fanda
Talapiti
Ambalawi
37
Pertanian
15
Oi Ntoke
Ntoke
Wera
55
Pertanian
16
Oi Pai
Pai Dalam
Wera
65
Pertanian
17
Diwu Moro
Rato
Lambu
1
Pertanian
18
Oi Pela
Pelaparado
Monta
1
Pertanian
19
Oi So Wuwu
Tolo Uwi
Monta
7
Pertanian
20
Oi Rade
Rade
Madapangga
21
Oi Kala Tembaju
Woha
30
22
Oi Toloribo
Woha
20
23
Oi Roko
Tangga
Monta
2
24
Oi Ngawu
Sie
Monta
1
25
Oi Sori Kadi
Diha
Monta
4
26
Oi Panas
Parado
Monta
4
27
Oi Kambu’u
Monta
30
28
Oi Karano
Belo
3
29
Keke
Belo
30
Oi Mada Karumbu
Langgudu
20
31
Oi Kalo Rupe
Langgudu
20
32
Oi Labolo
Donggo
75
33
Oi Rora Kecil
Donggo
50
Draf SSK Kab. Bima
Labuan Kananga Kawinda Nae
Padende
Page 12
Lokasi
Kecamatan
Debit (L/dtk)
Bolo
15
Madapangga
5
Donggo
5
Kawinda
Sape
15
Oi Witi
Sangia
Sape
25
39
Jo Nangga
Parangina
Sape
40
Oi Jangka
Parangina
Sape
41
Oi Ro’o
Bala
Wera
15
42
Oi Wadukinda
Wawo
20
43
Oi Fo’o
Wawo
20
44
Oi Ncinggi
Sape
10
No
Nama Sumber Mata Air
34
Oi Nanga Kai
35
Oi Ncoha
36
Oi Monca
37
Oi Mada Masa
38
Desa Woro
Boke
Penggunaan
Sumber : Dinas PU Hasil Rencana, 2007
Program strategis untuk air bersih/ air minum, meliputi 1.
Konservasi lahan di wilayah tangkapan air. (pemetaan lokasi tangkapan air, dimana saja)
2.
Inventarisasi sumber-sumber air baru Perlindungan sumber mata air.
3.
Pembangunan/rehabilitasi SAB
4.
Perbaikan kualitas air bersih.
5.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya memecahkan masalah secara bersama.
6.
Penguatan Kelembagaan tingkat desa dalam pengelolaan sarana prasana AMPL.
7.
Penerapan mekanisme pembangunan partisipatif sesuai kebutuhan desa
8.
Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat desa
9.
Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kreatifitas masyarakat.
10. Sosialisasi dan advokasi AMPL 11. Menciptakan kesempatan kerja 12. Menumbuhkan semangat keswadayaan masyarakat 13. Pendataan jenis teknologi yang diterapkan 14. Pengembangan teknologi pengolah air Draf SSK Kab. Bima
Page 13
15. Mencari/ mengembangkan teknologi alternatif. 16. Peningkatan kemampuan SDM masyarakat. 4.1.5
Hygiene/PHBS Rencana Peningkatan Kampanye PHBS Pemahaman kebijakan :
Pembangunan harus mampu mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat : - Penyuluhan / sosialisasi PHBS kepada masyarakat oleh pihak terkait - Penanaman kebiasaan masyarakat untuk berperilaku PHBS - Sebagian masyarakat belum bisa melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih sehingga dibutuhkan suatu upaya dengan cara menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat memberikan contoh hidup sehat sejak dini dan
mensosialisasikan
kepada
masyarakat
sehingga
meningkatkan
kebersihan lingkungan dan meningkatkan kehidupan masyarakat Kendala yang dihadapi : - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih & sehat - Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang perilaku hidup bersih dan sehat oleh pemerintah - Sulitnya mengubah perilaku masyarakat untuk PHBS Upaya untuk mengatasi kendala : - Penyuluhan PHBS - Pembuatan aturan agar masyarakat bertanggungjawab - Pembuatan sarana PHBS secara swadaya Program strategis untuk PHBS 1. Penyadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat 2. Penyehatan lingkungan 3. Penataan sanitasi dasar lingkungan kumuh. 4. Pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan 5. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan Draf SSK Kab. Bima
Page 14
4.2 Strategi Aspek Non Teknis 4.2.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kebijakan daerah mengenai sanitasi di Kabupaten Bima dapat dilihat melalui gambaran perda-perda yang berkaitan dengan sanitasi dan hygiene sebagai berikut: A. RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2010-2014
Agenda Peningkatan Kualitas SDM dan Kependudukan Strategi Kebijakan :
Kebijakan Ketiga belas, Promosi hidup bersih dan sehat. Program dan Kegiatan Utama :
Promosi hidup bersih dan sehat diwujudkan melalui program dan kegiatan utama kedua belas yakni melalui Program peningkatan
pelayanan
kesehatan masyarakat, dengan kegiatan utama Penyuluhan bersih dan sehat
secara
berkala
dan
pola hidup
terintegrasi,
serta
Pembangunan MCK, SPAL dan perluasan program jamban berbasis masyarakat serta program dan kegiatan utama Kedelapan belas, melalui Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
kegiatan utama : Penyediaan prasarana dan sarana
Persampahan,
dengan
pengelolaan
persampahan, Peningkatan operasi dan pemeliharaan rasarana
dan
sarana persampahan, dan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan. Sementara itu, kebijakan lain di Kabupaten Bima yang menyangkut sanitasi dapat dilihat sebagai berikut: 1.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 1);
Draf SSK Kab. Bima
Page 15
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 11);
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 2);
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 3);
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
6.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Bima
No.7
Tahun
2011
tentang
pengelolaan AMPL di Kabupaten Bima; 7.
Peraturan Daerah kabupaten Bima No.8 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Daerah Tahun 2011
8.
Peraturan Bupati Bima No.14 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bima No.7 Tahun 2011 tentang pengelolaan AMPL di Kabupaten Bima;
9.
Intruksi Bupati Bima tentang pelaksanaan STBM No. 441/015/008/Dikes 2010.
B. Kelembagaan
Dari Kesehatan dan pengembangan promosi kesehatan masyarakat, pengimplementasian program pembangunan sanitasi di Kabupaten Bima ditangani oleh SKPD terkait sebagaimana Tupoksi masing-masing di bawah ini: 1. DIKES
Draf SSK Kab. Bima
Page 16
Pada SKPD Dinas Kesehatan, program pembangunan bidang sanitasi ditangani oleh Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis penyehatan lingkungan. Rincian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Penyehatan Lingkungan; b. menyiapkan
bahan
untuk
pelaksanaan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi penyehatan lingkungan; c.
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
yang
berkaitan
dengan
tugas
–
tugas
penyehatan
lingkungan; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Dari sisi teknis,
pembangunan sanitasi di kabupaten Bima ditangani
melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, khususnya di bidang Perumahan dan Cipta Karya melalui Seksi Air Bersih dan Sanitasi. Berikut adalah rincian tupoksi dimaksud: Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan air bersih dan sanitasi. Rincian tugas Seksi Air Bersih dan Sanitasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
Draf SSK Kab. Bima
Page 17
a.
Menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Air Bersih dan Sanitasi
b.
Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi air bersih dan sanitasi
c.
Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi
d.
Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan strategi pengembangan air minum di wilayah kabupaten
e.
Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan strategi pengembangan air minum
f.
Penyusunan
rencana
induk
pengembangan
strategi
pengembangan air minum wilayah administrasi Kabupaten g.
Pengawasan
terhadap
seluruh
tahapan
penyelenggaraan
pengembangan strategi pengembangan air minum yang berada diwilayah Kabupaten h.
Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah diwilayah kabupaten
i.
Pengawasan dan pengendalaian atas pelaksanaan norma standar pedoman dan manual
j.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan
k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.\
4.2.2 Keuangan Alokasi anggaran untuk Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan (PL) dalam APBD 2010 masih relatif kecil : hanya 0,42% (Rp. 2.998.324.575) dari total APBD Kabupaten Bima tahun 2010 sebesar : Rp. 714.722.098.000 Draf SSK Kab. Bima
Page 18
Pengalokasian anggaran program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan perlu ditingkatkan, sehingga menjadi proposional dan sesuai kebutuhan program AMPL sebagai program prioritas daerah Perlu diberikan masukan pada tataran eksekutif maupun legislatif melalui forum
advokasi
kebijakan
penganggaran
program
Sanitasi
dan
penyehatan Lingkungan Daerah Kab. Bima ke depan Kecenderungan penganggaran kegiatan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan lebih banya untuk mata anggaran bersifat Investasi : Pembangunan sarana, pembelian alat alat. Kedepan mata anggaran kegiatan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan perlu ada keseimbangan
atau harus mempertimbangkan pentingnya
anggaran operasional dan pemeliharaan, untuk memastikan Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan yang berkelanjutan dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Beberapa program pemberdayaan terjadi duplikasi, menangani sasaran dan persoalan yang sama, dengan pola yang berbeda Kedepan perlu ada kebijakan sehingga pelaksanaan program
program
pemberdayaan terpadu dan terkoordinasi 4.2.3 Komunikasi Saat ini peran komunikasi sangat dibutuhkan, ditunjukan dengan banyak media lokal yang mampu memberikan layanan informasi pada masyarakat hingga kepelosok, ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memanfaatkan sarana guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Dengan menampilkan informasi yang menarik, mudah dipahami dan mampu tersimpan dalam hati sehingga dengan mudah masyarakat memahami pentingnya sanitasi. Contohnya dengan membuat iklan layanan masyarakat yang singkat tapi mengena, mengkampanyekan pentingnya sanitasi, membuat pamflet-pamflet kecil dengan warna dan gambar yang mencuri perhatian masyarakat, metodemetode diatas dapat ditampilkan lewat media masa maupun media elektronik Draf SSK Kab. Bima
Page 19
lokal, serta tetap melibatkan ulama atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai figur agar dapat langsung dicontoh oleh masayarakat, lembaga pendidikan formal maupun informal dan LSM. Media lokal diharapkan mampu mewakili gaya hidup masyarakat Bima dengan tetap memperhatikan kearifan budaya lokal kebiasaan masyarakat lokal, sehingga sosialisasi ini
dapat
kabupeten dan kebiasaan-
berlanjut
dan
terarah. 1.2.4
Keterlibatan Swasta dan dunia usaha
Salah satu yang juga dibutuhkan dalam pengembangan sanitasi kedepan adalah keterlibatan pihak swasta, dikabupaten Bima keterlibatan swasta masih terbatas pada pelaku usaha. Untuk mendorong terciptanya keterlibatan pihak swasta maka diharapkan adanya ruang yang seluas-luasnya bagi pihak swasta mengembangkan segala potensi serta meningkatkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat. Salah satu contoh dalam pengelolaan sanitasi kabupaten yaitu dengan mengelola salah satu jaringan persampahan atau mengatur manajemen sampah dikabupaten Bima, dengan menyediakan sarana serta tenaga operasional lapangan yang khusus menangani sampah,hal lainnya mengelola WC umum yang aman, bersih dan indah dengan maksud bahwa setiap aspek sanitasi diharapkan adanya kemitraan antara pemerintah dan swasta. Jika kemitraan sudah terjalin dengan baik maka secara tidak langsung visi misi sanitasi kabupaten Bima akan segera terwujud dan seiring dengan hal itu juga visi dan misi kabupeten Bima juga tercapai. 1.2.5 Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Keterlibatan Masyarakat Semua produk sanitasi yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat akan berakhir pada masyarakat sehingga dalam hal ini keterlibatan masyarakat menjadi ujung tombak dalam strategi sanitasi yang akan kita susun, semua produk sanitasi akan membutuhkan pemeliharaan yang langsung Draf SSK Kab. Bima
Page 20
dilakukan oleh masyarakat. Adapun stretegi-strategi yang harus direncankan adalah : Menyatukan persepsi bahwa semua infrastruktur yang berhubungan dengan sanitasi adalah milik masyarakat sehingga harus dijaga guna keberlangsungan sarana tersebut. Dalam proses pembangunan infrastruktur sanitasi perlu melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan hingga ke tahapan monitoring dan evaluasi sehingga masyarakat juga merasa dihargai dengan keterlibatannya tersebut. Meningkatkan kerja sama dan gotong royong dalam masyarakat guna menyatukan hati dan pikiran untuk memperbaiki pola hidup yang jauh lebih baik Membuat sebuah wadah atau kelompok yang terdiri dari perwakilan masyarakat agar terorganisir semua kegiatan yang berhubungan dengan layanan sanitasi di masyarakat. Menanamkan pola hidup sehat dan bersih sejak dini pada masing-masing keluarga dengan koordinasi kelompok yang telah dibentuk khusus untuk sanitasi. Dengan kata lain bahwa keterlibatan semua unsur masyarakat sebagai pelaksana, pemelihara dan pengawasan adalah yang paling penting sehingga harus tetap dioptimalkan. 1.3 Strategi yang lahir dari hasil analisa SWOT untuk aspek tekhnis dan non tekhnis Data
SWOT
kualitatif
dikembangkan
secara
kuantitaif melalui
perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung saling
bebas
Draf SSK Kab. Bima
skor
(a)
masing-masing
(penilaian
terhadap
point
sebuah
faktor dilakukan point faktor
tidak
secara boleh Page 21
dipengaruhi atau mempengeruhi penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 4, dengan asumsi nilai 1 berarti
skor
yang paling rendah dan 4 berarti skor yang paling tinggi.
Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling
ketergantungan.
Artinya,
penilaian terhadap satu point faktor
adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya
dengan
point
faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor). Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT. Tahapan yang telah dilakukan diatas akan menghasilkan bobot untuk masingmasing faktor maka dapat ditentukan hasil kuadran yang ada. Dengan urutan sebagai berikut : 4.3.1 Kuadran I (positif, positif) Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi organisasi
strategi
dalam
dimungkinkan
yang
kondisi untuk
diberikan prima
terus
dan
melakukan
adalah Progresif,
artinya
mantap sehingga
sangat
ekspansi,
memperbesar
pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. 4.3.2 Kuadran II (positif, negatif) Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan
yang
besar.
Rekomendasi
strategi
yang diberikan adalah
Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun Draf SSK Kab. Bima
Page 22
menghadapi
sejumlah
tantangan
berat sehingga
diperkirakan
roda
organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh
karenya,
organisasi
disarankan
untuk
segera memperbanyak
ragam strategi taktisnya. 4.3.3 Kuadran III (negatif, positif) Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. 4.3.4 Kuadran IV (negatif, negatif) Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan,
artinya
kondisi
internal organisasi
berada
pada
pilihan
dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk meenggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri. Dengan penjelassan diatas maka sangat penting untuk dapat dipahami tentang
pilihan
untuk
sanitasi
sehingga
menetapkan
dapat
strategi keberlanjutan
memberikan gambaran
secara
layanan
nyata
dan
alasan yang logis, mengapa suatu strategi ditetapkan. Pilihan
pendekatan
kuantitatif
dalam
analisis
SWOT
ini merupakan
hasil pembobotan dari jabaran isu-isu yang berkembang terkait sektor sanitasi.
Hasil
selisih
dari
masing-masing
pembobotan
itu
sendiri
menunjukan posisi titik sumbu yang menentukan pada kuadran mana suatu hasil pembobotan itu berada, sehingga dengan mudah menentukan strategi yang tepat. Draf SSK Kab. Bima
Page 23
Berdasarkan hasil perhitungan untuk kabupaten Bima maka didapatkan hasil sebagai berikut : 1. Kekuatan (S) a. Adanya Perda AMPL-BM no 6 tahun 2011 b. Adanya Perbup no 14 tahun 2011 tentang petunjuk teknis air minum dan penyehatan Lingkungan c.
Setiap program sanitasi selalu dikawal oleh Perda dan perbup AMPL-BM
d. Tersediannya program pemberdayaan masyarakat tentang sanitasi e. Tersediannya anggaran sanitasi di APBD f.
Adanya dukungan pihak luar dalam pembangunan sanitasi
g. Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi h. Adanya Program peningkatan kapasitas masyarakat 2. Kelemahan (W) a. Kurangnya sosialisasi terhadap perda AMPL-BM b. Kurangnya pengawasan terhadap setiap program sanitasi c.
Kurangnya peran serta masyarakat/KESADARAN INDIVIDU terhadap sanitasi
d. Mata anggaran sanitasi belum berdiri sendiri; (ex: masih tergabung dalam dukungan program unicef) e. Kontrak kerja yang memiliki tenggang waktu yang tidak lama f.
Persebaran dan kualitas Prasarana dan sarana sanitasi masih kurang
g. Kurangnya intensitas dan keterkaitan program pemberdayaan dengan isu sanitasi 3. Peluang (O) a. Dukungan regulasi/kebijakan program yang lebih luas terhadap implementasi perda ampl b. Apresiasi pihak luar terhadap perda ampl (ex: sanitasi award dari presiden RI) c.
Penguatan kelembagaan tingkat desa dalam pengelolaan sanitasi
d. adanya semangat keswadayaan masyarakat Draf SSK Kab. Bima
Page 24
e. tingginya SDM masyarakat f.
Besarnya dukungan dana dari ngo untuk pembangunan ampl
g. Akses kerjasama/multi networking yang semakin terbuka lebar h. Meningkatnya inisiasi masyarakat membangun sarana sanitasi sendiri (ex: mck pramuria) i. Pemberdayaan merupakan main isu dari pendampingan yang dilakukan oleh ngo/donatur 4. Ancaman (T) a. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan sanitasi tiap SKPD b. Minimnya integrasi kulikulum mengenai phbs c.
Jumlah Penduduk yang terus meningkat
d. Degradasi lingkungan e. Ketergantungan dana dari pihak luar (donor) f.
Tidak adanya kepastian keberlanjutan program
g. Tidak adanya pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi h. Dualisme pendekatan program sanitasi melalui pemberdayaan (in kind) dan upah (in cash) Dari hasil analisa terhadap faktor-faktor diatas maka yang strategi yang dilahirkan berasal dari kuadran II yaitu Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi
tantangan
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah
yang
besar.
Diversifikasi Strategi,
artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh
karenanya,
organisasi
disarankan
untuk
segera
memperbanyak ragam strategi taktisnya. Berdasakan hasil analisa tersebut strategi yang dilahirkan adalah : Strategi ST 1. Meningkatkan koordinasi tiap SKPD sesuai dengan Perda AMPL-BM Draf SSK Kab. Bima
Page 25
2. Meningkatakan
mutu
pendidikan
masyarakat
agar
kesadaran
masyarakat terhadap sanitasi meningkat 3. Meminimalisasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi yang baik 4. Meningkatkan alokasi anggaran melalui pemerintah pusat dan daerah 5. menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga donor agar program sanitasi berkelanjutan 6. meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi 7. Memprioritaskan berita terkait sanitasi dalam semua informasi yang ada di Daerah.
Draf SSK Kab. Bima
Page 26
